Produk: kendaraan listrik

4 Fakta UU Baru di AS Dikritik Habis-habisan, tapi Trump Cuek Aja

Jakarta –

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani undang-undang (UU) pemangkasan pajak dan anggaran yang diberi nama One Big Beautiful Bill Act. Paket kebijakan yang dianggap kontroversial itu tetap disetujui meskipun menuai kritik keras.

Beberapa kalangan khawatir UU ini justru akan membebani keuangan Negeri Paman Sam. Namun, Trump mengklaim undang-undang terbaru yang dinantikan oleh banyak pihak.

“Saya belum pernah melihat rakyat kita sebahagia ini. Banyak kelompok masyarakat yang merasa diperhatikan, dari kalangan militer, masyarakat sipil, hingga berbagai jenis pekerjaan,” ujar Trump saat upacara, dilansir dari Reuters, Sabtu (5/7/2025).sebahagia ini. Banyak kelompok masyarakat merasa diperhatikan, dari kalangan militer, masyarakat sipil, hingga berbagai jenis pekerjaan,” ujar Trump saat upacara, dilansir dari Reuters, Sabtu (5/7/2025).

Berikut 4 fakta undang-undang baru buat warga AS itu:1. Diteken 4 Juli Disertai Perayaan Besar

Penandatanganan undang-undang tersebut dilakukan Trump pada Jumat, (4/7/2025) atau bertepatan dengan perayaan Hari Kemerdekaan AS, 4 Juli. Acara penandatanganan diadakan di luar ruangan dan bernuansa seperti kampanye politik Trump.

Para pendukung Trump hadir di sana serta menampilkan juga pertunjukan jet militer di langit. Rancangan undang-undang tersebut disahkan hanya sehari sebelumnya oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang menguasai Partai Republik, dengan perolehan suara tipis 218-214, setelah kejadian sengit di ruang sidang.

Trump juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPR Mike Johnson dan Pemimpin Mayoritas Senat John Thune yang memuluskan proses pengesahan di parlemen.Thune yang memuluskan proses pengesahan di parlemen.

2. Isi Singkat

Aturan ini akan memasukkan kebijakan keras Trump soal imigrasi, menjadikan pemotongan pajak tahun 2017 bersifat permanen, serta diperkirakan akan menyebabkan jutaan warga Amerika kehilangan asuransi kesehatan.

Isi akhir RUU itu menetapkan pemotongan pajak 2017 menjadi permanen serta menambahkan berbagai insentif lainnya. Regulasi ini juga memberikan insentif pajak untuk penghasilan tip, gaji lembur, dan pinjaman mobil.

Di sisi lain, pemotongan besar diberlakukan terhadap program sosial seperti Medicaid dan bantuan pangan, penghapusan insentif energi bersih, serta mengubah sistem pinjaman mahasiswa federal.

Analisis dari Yale Budget Lab menyebutkan kebijakan ini bisa menguntungkan mereka yang memiliki tingkat kepuasan tinggi, tetapi justru menyulitkan warga berpendapat rendah yang bergantung pada Medicaid dan SNAP.

Salah satu contoh kebijakannya adalah terkait ambang nilai yang tidak dikenakan pajak terkait warisan dan hadiah. Dalam aturan terbaru terakumulasi dari sebelumnya US$ 13,99 juta menjadi US$ 15 juta (lajang), serta dari US$ 27,98 juta menjadi US$ 30 juta (yang sudah berpasangan).kebijakannya adalah terkait ambang nilai yang tidak dikenakan pajak terkait warisan dan hadiah. Dalam aturan terbaru nilainya dinaikkan dari sebelumnya US$ 13,99 juta menjadi US$ 15 juta (lajang), serta dari US$ 27,98 juta menjadi US$ 30 juta (yang sudah berpasangan).

Kemudian, ada potongan pajak sebesar US$ 6.000 bagi lansia berusia 65 tahun, berlaku tahun 2025-2028. Dengan catatan, kebijakan ini berlaku bagi tempat bermalam tak lebih dari US$ 75 ribu (pribadi) dan US$ 150 ribu (berpasangan).

Lalu program asuransi kesehatan federal yang mencakup lebih dari 71 juta orang mengalami pemotongan anggaran. Berdasarkan estimasi dari Congressional Budget Office (CBO), undang-undang baru ini akan memangkas sekitar US$ 1 triliun dari Medicaid.

Undang-undang ini juga memotong anggaran program bantuan pangan melalui Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), yang sebelumnya dikenal sebagai food stamps. Menurut Center on Budget and Policy Priorities (CBPP), pemangkasan ini berpotensi mempengaruhi lebih dari 40 juta orang.

Jumlah itu mencakup sekitar 16 juta anak-anak, 8 juta lansia, dan 4 juta penyandang disabilitas dewasa yang bukan lansia. Negara bagian akan diminta menanggung sebagian biaya untuk menutupi kekurangan pendanaan dari pemerintah pusat.

Masih banyak aturan lain yang diatur dalam undang-undang tersebut, seperti batas pinjaman dan manfaat pinjaman bagi mahasiswa, potongan pajak terhadap tip, potongan pajak untuk lembur, hingga penghapusan insentif pajak untuk program kendaraan listrik.

3. Diprediksi Nambah Utang Rp 53.000 Triliun

Regulasi yang baru disahkan itu dianggap kontroversial karena bakal membebani keuangan AS. Analisis terbaru dari Congressional Budget Office (CBO) undang-undang itu akan memperburuk kondisi utang nasional dan membuat banyak warga kehilangan akses layanan kesehatan.

Dilansir dari New York Times, Sabtu (5/7/2025), utang pemerintah AS diprediksi akan naik sebesar US$ 3,3 triliun atau Rp 53.460 triliun (kurs Rp 16.200). Saat ini utang nasional AS tercatat mencapai US$ 36,2 triliun.

Bahkan, angka US$ 3,3 triliun dari CBO disebut belum mencakup biaya bunga tambahan atas utang baru, yang bisa membuat total penambahan utang mendekati US$ 4 triliun.

Hitungan itu jauh lebih tinggi dari yang sebelumnya dinyatakan oleh sebagian anggota Partai Republik yang dikenal konservatif soal anggaran. Hitungan itu lebih tinggi dari versi DPR AS yang sebesar US$ 2,4 triliun.

Dari total utang nasional AS yang sebesar US$ 36,2 triliun, sebesar US$ 29 triliun di antaranya adalah jenis utang publik. Diproyeksi pemerintahan Trump akan meminjam tambahan US$ 21 triliun dalam dekade mendatang.

Selain itu, dilansir dari AFP, sekitar 11,8 juta warga AS diprediksi akan kehilangan asuransi kesehatan pada 2034. Jumlah itu meningkat dari 10,9 juta dalam versi sebelumnya.

4. Tuai Kritik Keras

Mengutip NBC News, kritik tajam membanjiri undang-undang tersebut, terutama dari pihak oposisi. Hakeem Jeffries dari Partai Demokrat bahkan mencatatkan rekor orasi terlama dalam sejarah DPR AS saat mengkritik partai Republik yang mendukung undang-undang tersebut.

Ia tercatat berpidato selama 8 jam 44 menit sambil melontarkan kritikan dan meminta pengesahan aturan tersebut ditunda. Pidatonya dimulai tepat sebelum pukul 5 pagi.

Dalam orasi panjang tersebut, Jeffries membacakan catatan dari sejumlah warga AS yang menurutnya akan terdampak oleh pemangkasan program Medicaid dan bantuan pangan SNAP.

Jeffries menyebut RUU tersebut hanya akan menguntungkan para miliarder. Ia juga menyebut puluhan ribu orang akan mati akibat pengurangan terhadap layanan kesehatan.Jeffries menyebut RUU tersebut hanya akan menguntungkan para miliarder. Ia juga menyebut puluhan ribu orang akan mati akibat pengurangan terhadap layanan kesehatan.

“Orang-orang akan mati. Puluhan ribu, mungkin tahun demi tahun, sebagai akibat dari serangan Partai Republik terhadap layanan kesehatan rakyat Amerika,” tegas Jeffries.Jeffries.

Jeffries mengakhiri pidatonya yang berlangsung selama 8 jam 44 menit tak lama setelah pukul 13.30 siang. Ia menutup dengan sambutan tepuk tangan meriah dari para anggota Demokrat yang mengenalnya dan memeluknya satu per satu.Jeffries mengakhiri pidatonya yang berlangsung selama 8 jam 44 menit tak lama setelah pukul 13.30 siang. Ia menutup dengan disambut tepuk tangan meriah dari para anggota Demokrat yang meneriakkan namanya dan memeluknya satu per satu.

(ily/hns)

06/07/2025 05:59
One Big Beautiful Bill Act yang Diteken Trump dan Dampaknya ke Warga AS

Jakarta –

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani paket besar Undang-undang (UU) pajak dan belanja yang dia namakan One Big Beautiful Bill Act, pada Jumat (4/7/2025). Penandatanganan UU tersebut bertepatan dengan ulang tahun ke-249 kemerdekaan AS

Undang-undang ini akan membawa perubahan besar bagi keuangan masyarakat Amerika. Setelah Senat mengesahkan versi mereka pada Selasa, DPR yang dikuasai Partai Republik menyetujui RUU ini pada Kamis dan mengirimkannya ke meja Trump.

Isi akhir RUU itu menetapkan pemotongan pajak 2017 menjadi permanen serta menambahkan berbagai insentif lainnya.

Regulasi ini juga memberikan insentif pajak untuk penghasilan tip, gaji lembur, dan pinjaman mobil. Di sisi lain, pemotongan besar diberlakukan terhadap program sosial seperti Medicaid dan bantuan pangan, menghapus insentif energi bersih, serta mengubah sistem pinjaman mahasiswa federal.

Analisis dari Yale Budget Lab menyebutkan kebijakan ini bisa menguntungkan mereka yang berpenghasilan tinggi, tetapi justru menyulitkan warga berpendapatan rendah yang bergantung pada Medicaid dan SNAP.

Dikutip dari CNBC, Sabtu (5/7/2025) berikut beberapa poin penting yang diatur dalam One Big Beautiful Bill Act.

Perpanjangan Pemotongan Pajak 2017

Selama masa jabatan pertamanya, Trump memberlakukan Tax Cuts and Jobs Act (TCJA) tahun 2017 yang mengubah sistem perpajakan di AS secara besar-besaran dan menurunkan tarif pajak untuk banyak rumah tangga.

Beberapa ketentuannya mencakup tarif pajak yang lebih rendah, pengurangan standar yang lebih besar, kredit pajak anak yang lebih tinggi, batas pajak warisan dan hadiah yang lebih longgar, dan lainnya.

Ketentuan-ketentuan tersebut awalnya hanya berlaku sampai 2025. Tapi lewat undang-undang baru yang diteken Trump menjadikan pemotongan pajak 2017 itu kini bersifat permanen dan sekaligus memperbesar beberapa keringanan pajak.

Misalnya, pengurangan pajak standar dinaikkan dari US$ 15.000 menjadi US$ 15.750 untuk wajib pajak lajang, dan dari US$ 30.000 dolar menjadi US$ 31.500 dolar untuk pasangan menikah, dan angka itu akan disesuaikan dengan inflasi.

Batas pajak warisan dan hadiah juga naik dari US$ 13,99 juta menjadi US$ 15 juta untuk lajang, serta dari US$ 27,98 juta menjadi US$ 30 juta untuk yang sudah berpasangan. Kebijakan ini mulai berlaku tahun 2026.

Pengurangan Pajak SALT

Jika seseorang merinci potongan pajaknya, maka potongan pajak negara bagian dan lokal (SALT) bisa dipakai untuk mengurangi pajak federal atas pendapatan dan properti. Undang-undang pemotongan pajak Trump tahun 2017 membatasi potongan SALT hanya sampai US$ 10.000, dan ini jadi isu penting bagi politisi dari negara bagian dengan pajak tinggi seperti New York, New Jersey, dan California.

Sebelum 2018, potongan SALT tidak dibatasi, walaupun pajak minimum alternatif (AMT) mengurangi manfaatnya bagi warga berpenghasilan tinggi. Undang-undang baru sementara menaikkan batas SALT jadi US$ 40.000 mulai 2025, tapi akan mulai berkurang bagi orang dengan penghasilan lebih dari US$ 500.000.

Batas itu naik 1% per tahun sampai 2029, lalu kembali ke US$ 10.000 pada 2030. Rata-rata potongan SALT di 2022 hampir US$ 10.000 di negara bagian seperti Connecticut, New York, New Jersey, California, dan Massachusetts. Angka ini menunjukkan banyak orang sudah menyentuh batas maksimum yang berlaku saat ini.

Kredit Pajak Anak

Kredit pajak anak berlaku untuk keluarga dengan anak yang memenuhi syarat, berusia di bawah 17 tahun, dan punya nomor jaminan sosial yang sah. Undang-undang pemotongan pajak Trump tahun 2017 menaikkan kredit ini dari US$ 1.000 ke US$ 2.000, dan seharusnya berakhir setelah 2025.

Undang-undang baru membuat kredit ini permanen dan naik menjadi US$ 2.200 mulai 2025. Nilainya akan disesuaikan dengan inflasi mulai 2026. Bagian yang bisa dikembalikan (refundable), yaitu additional child tax credit, juga jadi permanen dengan nilai US$ 1.700 pada 2025.

Tapi perubahan ini tetap tidak membantu sekitar 17 juta anak dari keluarga berpenghasilan rendah yang tidak cukup berpenghasilan untuk klaim penuh kredit itu, kata Elaine Maag dari Urban-Brookings Tax Policy Center.

Bonus untuk Lansia

Warga lansia bisa mendapat potongan pajak tambahan lewat “bonus” sementara untuk usia 65 tahun ke atas. Potongan penuh US$ 6.000 berlaku bagi individu dengan penghasilan hingga US$ 75.000, atau US$ 150.000 untuk pasangan menikah yang melaporkan bersama.

Di atas itu, potongannya dikurangi secara bertahap. Bonus ini berlaku untuk tahun pajak 2025 sampai 2028. Howard Gleckman dari Urban-Brookings Tax Policy Center bilang, justru kelas menengah yang paling diuntungkan dari bonus ini.

Pemangkasan Anggaran Medicaid

Dalam upaya menekan belanja negara, Partai Republik menargetkan Medicaid atau program asuransi kesehatan federal yang mencakup lebih dari 71 juta orang untuk mengalami pemotongan anggaran. Berdasarkan estimasi dari Congressional Budget Office (CBO), undang-undang baru ini akan memangkas sekitar US$ 1 triliun dari Medicaid.

Aturan baru mengharuskan penerima manfaat berusia 19 hingga 64 tahun, baik yang mendaftar maupun yang telah tergabung melalui perluasan program Affordable Care Act untuk bekerja minimal 80 jam per bulan. Ketentuan ini mulai berlaku pada 31 Desember 2026 di sebagian besar negara bagian.

Beberapa kelompok seperti orang tua yang memiliki anak di bawah usia 14 atau yang memiliki kondisi medis tertentu dapat dikecualikan dari aturan ini. Namun, undang-undang membatasi pengecualian tersebut, termasuk hanya berlaku bagi orang tua dengan anak berusia 14 tahun ke bawah.

Selain itu, negara bagian diwajibkan melakukan pemeriksaan ulang kelayakan penerima manfaat setiap enam bulan, bukan setiap 12 bulan seperti kebijakan saat ini. Undang-undang ini juga membatasi kemampuan negara bagian untuk menaikkan pajak penyedia layanan, yang bisa berdampak pada berkurangnya cakupan Medicaid.

Sebanyak 7,8 juta orang diperkirakan akan kehilangan perlindungan asuransi kesehatan akibat pemotongan ini, menurut proyeksi CBO terhadap versi sebelumnya dari rancangan undang-undang ini.

Pemangkasan Anggaran Program Bantuan Pangan

Undang-undang ini juga memotong anggaran program bantuan pangan melalui Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), yang sebelumnya dikenal sebagai food stamps. Menurut Center on Budget and Policy Priorities (CBPP), pemangkasan ini berpotensi memengaruhi lebih dari 40 juta orang.

Jumlah itu mencakup sekitar 16 juta anak-anak, 8 juta lansia, dan 4 juta penyandang disabilitas dewasa yang bukan lansia. Negara bagian akan diminta menanggung sebagian biaya untuk menutupi kekurangan pendanaan dari pemerintah pusat.

Jika mereka tidak mampu menutup kekurangan ini, manfaat SNAP bisa dipangkas atau bahkan beberapa negara bagian bisa memutuskan keluar dari program tersebut sama sekali.

Undang-undang juga memperluas syarat kerja untuk penerima manfaat, kini mencakup individu berusia 55 hingga 64 tahun serta orang tua dengan anak berusia 14 tahun ke atas. Berdasarkan aturan saat ini, sebagian besar orang tidak bisa menerima manfaat lebih dari tiga bulan dalam kurun waktu tiga tahun, kecuali mereka bekerja minimal 20 jam per minggu atau memenuhi syarat pengecualian tertentu.

Selain itu, kelayakan untuk menerima manfaat SNAP dibatasi hanya untuk warga negara AS dan penduduk tetap yang sah. Diperkirakan 5,3 juta keluarga akan kehilangan setidaknya US$ 25 manfaat SNAP per bulan, dengan rata-rata kehilangan mencapai US$ 146 setiap bulan.

Trump Accounts untuk Tabungan Anak

Undang-undang ini memperkenalkan akun tabungan baru untuk anak-anak, dengan satu kali setoran awal sebesar US$ 1.000 dari pemerintah federal bagi anak-anak yang lahir antara tahun 2025 hingga 2028. Akun ini disebut sebagai “Trump accounts”, dan merupakan jenis rekening tabungan dengan keuntungan pajak yang ditujukan untuk seluruh anak warga negara AS.

Orang tua dapat menyetor hingga US$ 5.000 per tahun ke dalam akun tersebut, dan dana yang terkumpul akan diinvestasikan dalam portofolio terdiversifikasi yang mengikuti indeks saham AS. Pemberi kerja juga diperbolehkan memberikan kontribusi hingga US$ 2.500, yang tidak akan dihitung sebagai pendapatan bagi penerima.

Keuntungan dari investasi akan tumbuh tanpa dikenakan pajak selama dana tidak ditarik, dan jika ditarik untuk keperluan yang memenuhi syarat, maka dikenakan pajak sebagai capital gain jangka panjang.

Batas Pinjaman dan Manfaat Pinjaman Mahasiswa

Undang-undang ini juga membawa perubahan besar dalam sistem pinjaman mahasiswa. Salah satu langkahnya adalah memperluas akses terhadap Pell Grant, yakni bantuan biaya pendidikan dari pemerintah federal bagi mahasiswa dari keluarga berpendapatan rendah.

Spesifiknya adalah bagi mereka yang mengikuti pelatihan kerja jangka pendek yang berorientasi ke dunia industri. Namun, ada batasan baru terkait jumlah pinjaman yang bisa diambil:

Undang-undang ini membatasi pinjaman tanpa subsidi untuk mahasiswa pascasarjana maksimal US$ 20.500 per tahun, dan US$ 100.000 seumur hidup.

Pinjaman untuk program gelar profesional seperti dokter atau pengacara dibatasi US$ 50.000 per tahun, dengan maksimum US$ 200.000 seumur hidup.

Total maksimum pinjaman mahasiswa federal ditetapkan sebesar US$ 257.500. Pinjaman orang tua melalui program Parent PLUS dibatasi US$ 20.000 per tahun per anak, dan US$ 65.000 seumur hidup.

Selain itu, program Grad PLUS, yang sebelumnya memungkinkan mahasiswa pascasarjana meminjam hingga seluruh biaya kuliah dikurangi bantuan lain, dihapuskan.

Mulai pertengahan 2026, peminjam baru hanya memiliki dua pilihan rencana pembayaran, yakni rencana pembayaran standar dengan cicilan tetap, atau rencana pembayaran berbasis pendapatan yang dikenal sebagai Repayment Assistance Plan (RAP).

Potongan Pajak Bunga Pinjaman Mobil
Undang-undang ini memperkenalkan potongan pajak untuk bunga pinjaman mobil. Rumah tangga tertentu dapat mengurangi hingga US$ 10.000 per tahun dari bunga pinjaman mobil baru dalam penghitungan penghasilan kena pajak mereka. Potongan ini bersifat sementara dan berlaku mulai tahun 2025 hingga 2028.

Meski begitu tetap ada batasan tertentu. Misalnya, nilai potongan mulai berkurang bagi individu yang penghasilannya melebihi US$ 100.000, atau US$ 200.000 untuk pasangan menikah yang mengajukan bersama. Selain itu, kendaraan yang dibeli harus dirakit di Amerika Serikat.

Potongan Pajak atas Penghasilan Tip

Undang-undang ini juga menciptakan potongan pajak penghasilan federal hingga US$ 25.000 per tahun atas penghasilan dari tip yang memenuhi syarat. Potongan ini berlaku untuk pekerja yang secara rutin menerima tip tunai dan melaporkannya kepada pemberi kerja untuk pemotongan pajak penghasilan dan jaminan sosial.

Namun, keringanan ini tidak berlaku bagi wajib pajak dengan penghasilan lebih dari US$ 150.000, atau US$ 300.000 untuk pelapor gabungan. Potongan untuk penghasilan tip ini akan berlaku dari tahun 2025 hingga 2028.

Potongan Pajak untuk Lembur

Undang-undang ini juga memberikan potongan pajak untuk penghasilan dari lembur, yang sempat dijanjikan Trump saat kampanye. Pemotongan ini memungkinkan potongan di atas garis sebesar US$ 12.500 untuk pekerja individu dan US$ 25.000 bagi pasangan menikah yang mengajukan bersama, selama tahun 2025 hingga 2028.

Nilai potongan ini mulai berkurang jika penghasilan individu melebihi US$ 150.000, atau US$ 300.000 bagi pelapor bersama. Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban pajak bagi pekerja dengan jam kerja tambahan yang signifikan.

Kredit Pajak untuk Kendaraan Listrik dan Energi Bersih

Undang-undang ini menghapus sejumlah insentif pajak yang selama ini diberikan untuk energi bersih. Salah satunya adalah penghentian kredit pajak sebesar US$ 7.500 bagi rumah tangga yang membeli atau menyewa kendaraan listrik baru, serta kredit US$ 4.000 untuk pembeli kendaraan listrik bekas. Kedua insentif ini akan berakhir setelah 30 September 2025.

Tak hanya itu, berbagai kredit pajak untuk konsumen yang melakukan perbaikan rumah ramah lingkungan juga akan dihapus. Misalnya, insentif untuk pemasangan panel surya, pompa panas listrik, serta jendela dan pintu hemat energi. Seluruh potongan pajak ini akan berakhir pada 31 Desember 2025.

(ily/hns)

05/07/2025 16:53
Pabrik Baterai Sel Lithium Karawang Bakal Jadi Hub Produksi di Asia Tenggara

Jakarta –

Indonesia bakal memiliki pabrik baterai lithium terbesar se-Asia Tenggara. PT Industri Baterai Indonesia (IBC) memastikan pembangunan pabrik sel baterai lithium di Karawang, Jawa Barat, akan menjadi hub pusat produksi baterai kendaraan listrik (EV) dan Battery Energy Storage System (BESS) untuk kawasan Asia Tenggara.

Direktur Hubungan Kelembagaan IBC Reynaldi Istanto mengatakan pabrik yang dikembangkan IBC bersama Brunp dan Lygend (CBL), anak perusahaan Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL), baru saja diresmikan groundbreaking oleh Presiden Prabowo Subianto pada 29 Juni 2025.

“Jadi ini diproduksi dalam negeri, tapi kapasitasnya akan meningkat sehingga bukan hanya melayani market Indonesia, tapi juga Asia Tenggara, bahkan akan menjangkau market Amerika, dan India” ujar Rey dalam keterangannya, Sabtu (5/7/2025)

Rey menyampaikan kapasitas produksi pabrik tahap pertama ditargetkan sebesar 6,9 GWh untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik sekaligus ekspor regional. Nantinya, kapasitas akan terus diperluas hingga 15 GWh yang cukup memproduksi baterai untuk 200 ribu hingga 300 ribu kendaraan listrik.

“Kapasitas ini dirancang untuk terus tumbuh agar mampu bersaing di pasar global,” kata Rey.

Mulai Produksi 2027

Rey memproyeksikan pembangunan fasilitas ini rampung pada kuartal ketiga 2026 dan dilanjutkan dengan uji coba produksi agar bisa segera beroperasi secara menyeluruh. Harapannya, pabrik tersebut mulai beroperasi penuh pada 2027 sehingga memberikan dampak ekonomi signifikan.

“Kita targetkan uji coba produksi langsung berjalan usai konstruksi selesai agar percepatan operasional bisa dilakukan,” sambung Rey.

Rey menjelaskan proyek ekosistem baterai kendaraan listrik terintegrasi ini menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional dengan total nilai investasi dari hulu ke hilir mencapai sekitar US$ 5,9 miliar ini mendapatkan perhatian besar dari pasar internasional. Beberapa negara di Asia disebut telah tertarik menjadi pembeli sel baterai yang akan diproduksi di Karawang.

“Sudah ada off-taker, baik untuk Battery Electric Vehicle (BEV), Hybrid Electric Vehicle (HEV), atau Battery Energy Storage System (BESS),” lanjut Rey.

Selain memproduksi sel baterai, sambung Rey, proyek di Karawang ini juga akan terintegrasi dengan enam sub-proyek lain mulai dari tambang nikel laterit, fasilitas peleburan RKEF, pabrik hidrometalurgi (HPAL), pabrik bahan katoda, hingga fasilitas daur ulang baterai. Seluruh rantai pasok ini dirancang untuk memperkuat hilirisasi industri dalam negeri dan mengurangi ketergantungan impor.

“Hal ini menjadikan Indonesia tidak hanya sebagai pemasok bahan baku, tapi kini jadi pemain kunci di rantai pasok global kendaraan listrik,” kata Rey.

(eds/eds)

05/07/2025 13:15
Dukung Elektrifikasi Nasional, Alva Studio Hadir di Kalimantan Timur

JAKARTA – Alva sebagai brand lifestyle mobility solution secara resmi meresmikan Alva Studio di Batu Kajang, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung elektrifikasi nasional.

Peresmian tersebut didukung oleh PT Kideco Jaya Agung, sesama unit usaha Indika Energy Group, yang telah membuka jalan bagi Alva untuk lebih dikenal oleh masyarakat Paser dan sekitarnya.

Kehadiran Alva Studio di Batu Kajang ini memperkuat langkah strategis perusahaan dalam memperluas ekosistem kendaraan listrik roda dua di luar Pulau Jawa, sekaligus mendekatkan akses terhadap mobilitas berkelanjutan bagi masyarakat dan pelaku industri di wilayah Kalimantan Timur.

Chief Executive Officer Alva Purbaja Pantja, mengatakan perusahaan menyadari adanya peran penting dalam edukasi awal masyarakat Kabupaten Paser, Kalimantan Timur terhadap peralihan menuju motor listrik.

“Untuk itu kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kideco atas dukungan dan kepercayaannya dalam membuka jalan bagi Alva di wilayah Paser. Selain itu, kami juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Paser atas dukungannya terhadap Alva,” katanya, dalam keterangan resmi yang diterima, Jumat, 4 Juli.

Seperti diketahui, sebelumnya Alva telah hadir di wilayah Kalimantan Timur melalui Alva Studio di Kecamatan Tanah Grogot, Paser, Kalimantan Timur tepatnya di Diari Kopi. Bersamaan dengan itu, Alva juga menghadirkan 7 (tujuh) titik lokasi charging di beberapa lokasi terpisah di Tanah Grogot, Kabupaten Paser dan sekitarnya.

Sebagai bentuk dukungan terhadap pengguna awal dan masyarakat Alva Studio Batu Kajang hadir jauh lebih lengkap, dan layanan purna jual menyeluruh. Mulai dari servis berkala, penyediaan suku cadang, hingga fasilitas test ride untuk berbagai lini produk unggulan.

05/07/2025 07:01
DPR AS Setujui RUU ‘Big Beautiful’ Milik Trump

Jakarta –

Fraksi Partai Republik di Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (AS) mengesahkan RUU Big Beautiful yang diusulkan Presiden Donald Trump pada Kamis (3/7), memastikan RUU tersebut akan disahkan begitu diajukan kepadanya untuk ditandatangani pada 4 Juli, sesuai dengan tuntutan partai Republik yang menguasai mayoritas di Kongres AS.

RUU tersebut disetujui dengan mayoritas suara partai, dengan hasil akhir 218-214, di mana dua anggota Partai Republik bergabung dengan semua anggota Partai Demokrat yang menentang RUU tersebut.

RUU asli disetujui oleh Senat pada Selasa setelah beberapa perubahan, dengan Wakil Presiden JD Vance memberikan suara penentu, dan di voting kembali oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam bentuk yang telah diubah pada Kamis (3/7).

Gedung Putih mengumumkan bahwa Trump akan menandatangani RUU tersebut pada Jumat, 4 Juli, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan AS, tanggal simbolis yang digunakan untuk menegaskan besarnya kemenangan politiknya.

Beberapa anggota Partai Republik di DPR dan Senat secara khusus menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap beberapa aspek RUU tersebut sebelum akhirnya tunduk pada Trump karena takut akan balasan politik.

Selama bertahun-tahun, Trump konsisten menepati janjinya untuk menyingkirkan anggota Partai Republik yang berseberangan dengannya, baik dengan mendorong mereka keluar dari partai atau memaksa mereka pensiun dini. Dinamika serupa juga terlihat menjelang pengesahan RUU ini. Contohnya, Senator Republik Thom Tillis mengumumkan bahwa dia tidak akan mencalonkan diri kembali sebelum dia menentang RUU tersebut.

Apa yang ada dalam RUU pajak dan pengeluaran Trump?

Selain membuat anggota Partai Republik menyetujui undang-undang yang diinginkannya, Trump juga membuat mereka meniru branding-nya, dengan semua orang menyebutnya “One Big Beautiful Bill” atau BBB.

Sebelumnya, RUU ini akan menetapkan pemotongan pajak bagi kalangan orang kaya menjadi permanen, sekaligus mengalokasikan triliunan dolar AS untuk belanja pertahanan, serta penahanan dan deportasi imigran. Di sisi lain, anggaran untuk layanan kesehatan bagi jutaan warga AS berpenghasilan rendah serta makanan bagi anak-anak di distrik sekolah miskin justru akan dipangkas.

Pajak orang kaya dipotong besar-besaran, beban untuk orang miskin meningkat

Badan Anggaran Kongres (CBO) yang bersifat nonpartisan memperkirakan bahwa bagian pemotongan pajak sebesar $4,5 triliun (setara Rp72 kuadriliun) dalam rancangan undang-undang, yang merupakan prioritas utama bagi Trump dan Partai Republik, akan meningkatkan pendapatan rumah tangga kaya hingga $12.000 (sekitar Rp144 juta) per tahun, tetapi akan berakibat pada kerugian $1.600 (sekitar Rp259 juta) per tahun bagi wajib pajak miskin akibat penarikan kembali bantuan kesehatan dan pangan.

CBO memperkirakan bahwa sekitar 11,8 juta warga Amerika berpenghasilan rendah akan kehilangan akses terhadap jaminan kesehatan begitu Trump menandatangani RUU ini menjadi undang-undang. Sementara itu, sekitar 3 juta orang lainnya tidak lagi memenuhi syarat untuk menerima bantuan pangan.

Persyaratan kerja dan rencana pembayaran bersama untuk layanan medis juga diperkenalkan sebagai langkah pemangkasan anggaran kesehatan, guna membiayai pemotongan pajak.

Potongan pajak untuk proyek energi terbarukan juga dihapus oleh Partai Republik yang mengklaim bahwa potongan tersebut sia-sia dan dananya lebih baik digunakan untuk hal lain. Senator Demokrat Ron Wyden dari Oregon menyebut langkah tersebut sebagai “vonis mati bagi industri angin dan surya Amerika Serikat dan kenaikan tak terhindarkan dalam tagihan utilitas.”

Potongan pajak untuk pembelian kendaraan listrik juga akan berakhir pada September 2032.

Pendukung RUU ini berpendapat bahwa pemotongan pajak untuk korporasi dan bisnis akan mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan janji bahwa pada akhirnya semua lapisan masyarakat akan diuntungkan.

Penyalahgunaan sistem kesejahteraan telah berulang kali digunakan oleh Partai Republik sebagai alasan untuk memotong anggaran kesejahteraan, meskipun dalam media dan debat, mereka hanya menawarkan tuduhan anekdotal tanpa dukungan bukti konkret.

Pengeluaran besar untuk penahanan imigran dan pertahanan

Selain pemotongan besar-besaran pada program kesehatan dan gizi dalam negeri, beberapa sektor pemerintah, khususnya pertahanan dan penegakan hukum imigrasi, akan mendapatkan peningkatan pengeluaran yang besar.

Sekitar $350 miliar (setara Rp5,6 kuadriliun) dialokasikan untuk kebijakan imigrasi, termasuk pembangunan tembok perbatasan lebih lanjut, pembangunan fasilitas untuk menampung setidaknya 100.000 imigran yang ditahan, dan perekrutan setidaknya 100.000 agen baru dari Badan Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) dalam upaya mencapai tujuan Trump mendeportasi satu juta orang dari Amerika Serikat setiap tahunnya.

Dewan Imigrasi Amerika (American Immigration Council) menyatakan bahwa RUU tersebut menyediakan $45 miliar (sekitar Rp729 triliun) untuk fasilitas penahanan ICE, naik 265% dari anggaran tahunan penahanan lembaga tersebut sebelumnya.

Departemen Pertahanan (DoD) juga akan menerima peningkatan dana yang signifikan dalam RUU ini, dengan miliaran dolar AS dialokasikan untuk pembangunan kapal baru, amunisi, serta perisai pertahanan misil nasional.

Selain itu, DoD akan menerima $1 miliar (sekitar Rp16 triliun) untuk langkah-langkah keamanan perbatasan.

Pemotongan ideologis

Banyak proyek lain juga akan didanai oleh RUU ini, termasuk rekening tabungan kelahiran yang disebut Partai Republik sebagai “Trump accounts”, dan dana sebesar $40 juta (sekitar Rp648 miliar) untuk pembangunan “National Garden of American Heroes” versi Trump, atau taman bertema sejarah yang menampilkan tokoh-tokoh konservatif pilihan sang presiden.

RUU ini juga mengenakan pajak pada remitansi dari imigran dan kembali menyerang pendidikan tinggi di AS dengan memberlakukan pajak baru atas dana abadi universitas. Sementara itu, pajak atas barang tertentu seperti peredam senjata api (gun silencers) dihapuskan.

RUU ini juga memangkas pendanaan untuk layanan aborsi, sementara eksplorasi ke planet Mars justru mendapat alokasi dana hingga miliaran dolar AS. Legislasi ini turut menaikkan plafon utang negara sebesar $5 triliun (sekitar Rp81.000 triliun), memungkinkan pemerintah untuk terus berutang.

Secara keseluruhan, Badan Anggaran Kongres (CBO) memperkirakan bahwa RUU ini akan menambah defisit anggaran federal hampir $3,3 triliun (sekitar Rp53.460 triliun) dalam sepuluh tahun ke depan.

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris.

Diadaptasi oleh Cinta Zanidya

Editor: Rahka Susanto

(ita/ita)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

04/07/2025 12:51
Sri Mulyani Siapkan Sejumlah Strategi Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 5,8 Persen di 2026

JAKARTA – Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan sejumlah strategi pemerintah untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 5,2-5,8 persen pada 2026.

Dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis, 3 Juli, ia mengatakan strategi ini mencakup penguatan dari sisi permintaan dan penawaran, hingga peningkatan investasi dan ekspor.

Dari sisi permintaan, pihaknya berkomitmen menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi serta penguatan berbagai program prioritas. Beberapa program yang dimaksud mencakup Lumbung Pangan, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, serta program makan bergizi gratis (MBG).

Di sisi investasi, Sri Mulyani menyoroti peran penting Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, dalam mengakselerasi penanaman modal di sektor-sektor strategis, terutama yang bernilai tambah tinggi.

“Peranan Danantara akan sangat menentukan apakah investasi kita meningkat, karena Danantara itu state-owned. Kalau dominan tanpa bisa attract (investor), maka yang terjadi crowding out. Kalau investasi Danantara mampu attract swasta, maka Danantara bisa menjadi katalis. Jadi, ini adalah sesuatu yang perlu terus disampaikan. Kami telah berkomunikasi terus dengan tim Danantara,” jelasnya, dikutip Antara.

Strategi lain yang juga menjadi prioritas adalah peningkatan ekspor melalui aktivasi hilirisasi dan diversifikasi produk serta pasar ekspor.

Pemerintah akan terus mendorong pengolahan komoditas mentah menjadi produk bernilai tambah, termasuk nikel, tembaga, bauksit, hingga produksi kendaraan listrik.

Sementara dari sisi penawaran, penguatan rantai pasok dan hilirisasi sektor pertanian menjadi kunci. Menkeu berharap program MBG dan biodiesel B40 mampu mendongkrak produktivitas dan nilai tambah sektor ini.

Di samping itu, Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti pembangunan perumahan, revitalisasi sekolah, dan pengelolaan sampah menjadi energi (waste to energy) juga masuk dalam prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka menengah.

Lebih lanjut, Bendahara Negara itu menyebutkan, target pertumbuhan sektor-sektor utama juga telah ditetapkan. Sektor pertanian ditargetkan tumbuh 5,9-6,5 persen, manufaktur 4,7-5,3 persen, perdagangan 5,1-5,7 persen, dan konstruksi 5,2-5,4 persen.

Sementara dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga diharapkan tumbuh 5,0-5,5 persen, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 5,0-5,9 persen, dan ekspor 5,8-6,5 persen.

“Sektor-sektor strategis terus didorong. Kalau kita lihat, pertumbuhan ekonomi yang akan kita pacu mendekati 8 persen, maka tantangannya adalah bagaimana trajectory itu bisa ditopang secara kredibel,” tutur Menkeu.

Adapun dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026, pendapatan negara diproyeksikan sebesar 11,71-12,22 persen dari PDB, dengan belanja negara sekitar 14,19-14,75 persen dari PDB.

Defisit anggaran diperkirakan di kisaran 2,48-2,53 persen dari PDB.

“Kita harus terus mendukung agenda pembangunan secara optimal. Ada delapan area strategi, yaitu ketahanan pangan, energi, makan bergizi gratis, program pendidikan, program kesehatan, pembangunan desa, koperasi dan UMKM, serta yang terakhir, peningkatan investasi dan perdagangan global,” ungkap Menkeu.

04/07/2025 12:41
Ada Merek Jepang dan Eropa, Kenapa Orang Indonesia Lebih Pilih Mobil Listrik China?

Jakarta –

Ada ragam mobil listrik yang tersaji di Indonesia. Dari merek Jepang hingga Eropa pun ada. Tapi kenapa mobil listrik China justru lebih populer?

Makin ke sini, jumlah mobil listrik yang meramaikan pasar domestik kian ramai. Masing-masing pabrikan berlomba-lomba untuk menyajikan mobil listriknya di dalam negeri dengan keunggulan, fitur, dan juga harga kompetitif.

Ada yang merek Jepang, merek Eropa, namun yang terlihat masif belakangan adalah pabrikan China. Sebut saja merek seperti BYD, Wuling, GWM, Aion, dan merek China lainnya bersaing di segmen kendaraan listrik dalam negeri.

Merek Jepang pun sebenarnya juga sudah menjual mobil listriknya di Indonesia. Ada Toyota yang mengenalkan bZ4X, Nissan dengan Leaf, hingga Mazda juga sudah memboyong mobil listrik ke Tanah Air. Merek Eropa tak ketinggalan, Citroen misalnya yang juga ikut meramaikan pasar mobil listrik dalam negeri. Namun dari ragam merek itu, rupanya masyarakat Indonesia justru lebih banyak kepincut mobil listrik China.

Dalam riset yang dilakukan Populix, terungkap unggulnya mobil listrik China di Indonesia karena faktor harga terjangkau. Menurut Populix, mobil listrik sebenarnya belum umum di kalangan masyarakat, maka harga terjangkau menjadi kuncinya.

Nah harga terjangkau itu memang ditawarkan para produsen mobil listrik China. Kondisi ini justru berbeda dengan mobil listrik merek Jepang, Eropa, ataupun Korea Selatan.

“Merek Jepang dan Eropa dipandang mahal, menghadapi persaingan yagn ketat karena biayanya yang lebih tinggi dan fiturnya lebih sedikit,” demikian ditulis Populix.

Populix menjelaskan, merek mobil Jepang memang menawarkan ragam model mobil yang sudah cukup familiar di kalangan masyarakat dan juga kualitasnya sudah terbukti. Layanan purna jual juga sudah tersedia dengan luas sehingga memudahkan konsumen dalam melakukan perawatan mobilnya. Namun beberapa menilai mobil Jepang terlalu mahal.

Sementara mobil Eropa, umumnya memang mengisi segmen premium. Sering juga merek Eropa dilihat sebagai merek mewah yang memprioritaskan kemewahan di atas fungsionalitas. Tak cuma itu, harganya juga dianggap terlalu mahal. Merek Korea juga dianggap terlalu mahal sementara fiturnya tak jauh berbeda dengan mobil Jepang.

(dry/din)

04/07/2025 09:41
Sri Mulyani beberkan strategi kejar pertumbuhan ekonomi 5,8 persen

Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan sejumlah strategi pemerintah untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 5,2-5,8 persen pada 2026.

Dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis, ia mengatakan strategi ini mencakup penguatan dari sisi permintaan dan penawaran, hingga peningkatan investasi dan ekspor.

Dari sisi permintaan, pihaknya berkomitmen menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi serta penguatan berbagai program prioritas. Beberapa program yang dimaksud mencakup Lumbung Pangan, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, serta program makan bergizi gratis (MBG).

Di sisi investasi, Sri Mulyani menyoroti peran penting Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, dalam mengakselerasi penanaman modal di sektor-sektor strategis, terutama yang bernilai tambah tinggi.

“Peranan Danantara akan sangat menentukan apakah investasi kita meningkat, karena Danantara itu state-owned. Kalau dominan tanpa bisa attract (investor), maka yang terjadi crowding out. Kalau investasi Danantara mampu attract swasta, maka Danantara bisa menjadi katalis. Jadi, ini adalah sesuatu yang perlu terus disampaikan. Kami telah berkomunikasi terus dengan tim Danantara,” jelasnya.

Strategi lain yang juga menjadi prioritas adalah peningkatan ekspor melalui aktivasi hilirisasi dan diversifikasi produk serta pasar ekspor.

Pemerintah akan terus mendorong pengolahan komoditas mentah menjadi produk bernilai tambah, termasuk nikel, tembaga, bauksit, hingga produksi kendaraan listrik.

Sementara dari sisi penawaran, penguatan rantai pasok dan hilirisasi sektor pertanian menjadi kunci. Menkeu berharap program MBG dan biodiesel B40 mampu mendongkrak produktivitas dan nilai tambah sektor ini.

Di samping itu, Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti pembangunan perumahan, revitalisasi sekolah, dan pengelolaan sampah menjadi energi (waste to energy) juga masuk dalam prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka menengah.

Lebih lanjut, Bendahara Negara itu menyebutkan, target pertumbuhan sektor-sektor utama juga telah ditetapkan. Sektor pertanian ditargetkan tumbuh 5,9-6,5 persen, manufaktur 4,7-5,3 persen, perdagangan 5,1-5,7 persen, dan konstruksi 5,2-5,4 persen.

Sementara dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga diharapkan tumbuh 5,0-5,5 persen, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 5,0-5,9 persen, dan ekspor 5,8-6,5 persen.

“Sektor-sektor strategis terus didorong. Kalau kita lihat, pertumbuhan ekonomi yang akan kita pacu mendekati 8 persen, maka tantangannya adalah bagaimana trajectory itu bisa ditopang secara kredibel,” tutur Menkeu.

Adapun dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026, pendapatan negara diproyeksikan sebesar 11,71-12,22 persen dari PDB, dengan belanja negara sekitar 14,19-14,75 persen dari PDB.

Defisit anggaran diperkirakan di kisaran 2,48-2,53 persen dari PDB.

“Kita harus terus mendukung agenda pembangunan secara optimal. Ada delapan area strategi, yaitu ketahanan pangan, energi, makan bergizi gratis, program pendidikan, program kesehatan, pembangunan desa, koperasi dan UMKM, serta yang terakhir, peningkatan investasi dan perdagangan global,” ungkap menkeu.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

03/07/2025 22:01
BYD Luncurkan Seagull Free Edition, Harga Rp 170 Jutaan

Jakarta –

BYD meluncurkan hatchback listrik murah, Seagull Free Edition, di China. Apa spesialnya?

BYD Seagull Free Edition meluncur di China dengan beberapa pembaruan. Dikutip Carnewschina, versi terbaru dari mobil listrik termurah BYD ini memiliki kabin cerah, fitur keselamatan yang diperluas, dan jarak tempuh hingga 405 km (CLTC).

BYD Seagull Free Edition dibangun di atas e-Platform 3.0 BYD. Mobil listrik ini menggunakan motor listrik bertenaga 55 kW di depan dengan torsi maksimal 135 Nm. Mobil ini menggunakan baterai LFP 38,88 kWh yang mendukung pengisian cepat. Dengan arus DC, mengisi ulang baterai dari 30 persen hingga 80 persen cuma butuh waktu 30 menit.

Pembaruan desain meliputi emblem “BYD” yang direvisi di bagian belakang yang senada dengan fasia depan. Di bagian dalam ada lapisan atap baru berbahan kain untuk meningkatkan daya tahan. Interiornya juga memperkenalkan versi dua warna dari trim “Sand Dune Pink” BYD.

Port pengisian daya gadget Type-A dan Type-C kini menjadi standar di baris depan. Khusus untuk port Type-C, bisa menghasilkan daya hingga 60W.

BYD Seagull Free Edition dilengkapi layar sentuh mengambang 12,8 inci yang didukung oleh sistem infotainment DiLink 100 BYD. Sistem hiburan itu menawarkan interaksi suara dan layanan cloud.

Trim yang lebih tinggi mencakup rangkaian bantuan pengemudi tiga kamera “God’s Eye C”. Enam kantung udara menjadi standar di seluruh tipe. Penyempurnaan telah dilakukan pada sistem pencahayaan, klakson, dan AC.

Seagull tetap menjadi model entry-level BYD dalam seri Ocean. Mobil ini memiliki dimensi panjang 3.780 mm, lebar 1.715 mm, dan tinggi 1.540 mm, dengan wheelbase 2.500 mm. Model ini diposisikan untuk menarik minat pembeli mobil listrik perkotaan dan konsumen muda yang mencari kendaraan listrik kompak.

Di China, BYD Seagull Free Edition dijual dengan harga 78.800 yuan. Kalau dirupiahkan berarti sekitar Rp 178 jutaan.

Kabarnya, BYD juga sedang menyiapkan model Seagull untuk dijual di Indonesia. Bahkan, tenaga penjual BYD sudah mulai membuka keran pemesanan alias pre order calon mobil listrik murah BYD Seagull di Indonesia. “Harga mulai Rp 200 jutaan,” kata tenaga penjual yang tidak ingin disebutkan namanya.

(rgr/dry)

03/07/2025 19:37
Heboh RUU ‘Big Beautiful’ Trump, Apa Dampaknya Bagi Rakyat AS?

Jakarta –

Rancangan Undang-Undang (RUU) besar yang dijuluki “One Big Beautiful Bill Act” telah disahkan oleh Senat Amerika Serikat (AS). Kini, RUU tersebut hanya perlu disetujui oleh DPR yang dikuasai Partai Republik agar bisa ditandatangani oleh Presiden Donald Trump menjadi undang-undang. Ini menjadi momen penting bagi Trump, yang selama ini terus mendesak partainya untuk meloloskan RUU ini.

Jika berhasil, ini akan menjadi pencapaian legislatif besar dan kemenangan politik bagi masa jabatan kedua Trump yang sejauh ini lebih banyak diwarnai oleh penerbitan perintah eksekutif, instruksi presiden yang memiliki kekuatan hukum tanpa perlu persetujuan Kongres.

RUU ini akan membiayai sebagian besar janji kampanye Trump, termasuk pemotongan pajak dan peningkatan anggaran untuk pertahanan serta pengendalian imigrasi.

“Secara politik, saya pikir ini adalah kemenangan bagi Donald Trump, dia bisa menunjukkan menunjukkan bahwa agendanya berhasil diwujudkan dalam bentuk undang-undang,” kata Steven Webster, ilmuwan politik di Indiana University di Bloomington.

Trump menargetkan agar DPR meloloskan RUU ini sebelum 4 Juli, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan AS. Namun, masih ada tantangan dari internal Partai Republik sendiri.

“Sebagian anggota menolak karena ada pemotongan program kesehatan dan jaring pengaman sosial bagi warga Amerika,” kata pengamat politik dari George Washington University, Peter Loge.

“Yang lain tidak menyukai undang-undang tersebut karena dapat secara signifikan menambah jumlah utang AS. Ini sangat berisiko.”

Aturan dalam “One Big Beautiful Bill Act”

RUU ini mencakup perpaduan antara pemotongan pajak individu dan bisnis, penambahan dana besar-besaran untuk pengawasan imigrasi, peningkatan belanja militer, dan peningkatan insentif bahan bakar fosil.

Kemudian, juga ada perubahan syarat kelayakan program kesehatan dan sosial, serta penghentian secara bertahap sejumlah inisiatif transisi iklim yang sebelumnya diusulkan oleh mantan Presiden Joe Biden.

Seperti dugaan, pihak yang diuntungkan adalah mereka yang menjadi penyokong kebijakan-kebijakan slogan “America First” yang digaungkan Trump.

Dana sebesar 178 miliar dolar AS (sekitar Rp2,848 kuadriliun) akan dialokasikan untuk program-program yang bertujuan membatasi imigrasi. Ini termasuk ide Trump untuk melanjutkan pembangunan tembok perbatasan dengan Meksiko, serta pendanaan personel dan perlengkapan polisi perbatasan, penuntutan kasus imigrasi, penahanan, dan investigasi kriminal.

Sekitar 153 miliar dolar AS (sekitar Rp2,448 kuadriliun) akan digunakan untuk sektor pertahanan, termasuk pembangunan kapal, sistem pertahanan rudal, senjata nuklir, dan dukungan militer di wilayah perbatasan.

Setelah berjanji untuk mengintensifkan pengeboran minyak lewat slogan “drill, baby, drill” saat kampanye dan pidato kemenangannya, RUU ini juga akan memberikan insentif untuk eksplorasi dan ekspor gas alam. Di saat yang sama, RUU ini menghentikan sejumlah insentif dan keringanan untuk kendaraan listrik, energi bersih, dan program pengurangan emisi.

Selain itu, RUU ini juga mencakup soal pemotongan pajak sebesar 4,5 triliun dolar AS (setara Rp72 kuadriliun) untuk perorangan dan bisnis, termasuk janji Trump untuk menghentikan pajak atas uang tip dan lembur.

“Tidak ada hal yang mengejutkan dari isi RUU ini,” kata Peter Loge, “RUU ini menjanjikan pengeluaran besar untuk menangani isu imigrasi di AS, termasuk memperkuat sistem imigrasi dan melacak hingga mendeportasi orang-orang yang berada di AS tanpa izin resmi. Isu ini secara umum cukup populer di kalangan masyarakat.”

RUU luar biasa, tapi tidak semua menganggapnya indah

Meskipun lolos di Senat, RUU ini menghadapi kritik tajam, terutama dari kalangan konservatif fiskal yang khawatir soal utang negara. Diperkirakan RUU ini akan menambah $3,4 triliun (sekitar Rp55 kuadriliun) ke utang nasional dalam 10 tahun ke depan.

Persoalan utang ini tidak hanya menjadi kekhawatiran di Capitol, tapi juga di lingkungan luar, termasuk eks sekutu Trump, Elon Musk.

Sebelum RUU ini diloloskan oleh Senat, Elon Musk, salah satu orang terkaya di dunia sekaligus penyumbang terbesar kampanye Trump telah mengancam akan mencalonkan kandidat tandingan dalam pemilu selanjutnya melawan Partai Republik, yang berstatus mendukung RUU tersebut. Bahkan, Musk juga berencana mendirikan ‘Partai Amerika’ sebagai bentuk perlawanan.

“Saya rasa partai akan kesulitan untuk menjelaskan penambahan 3,5 triliun dolar AS ke dalam utang nasional AS sejalan dengan tujuan mereka untuk menata keuangan negara,” kata Steven Webster.

Di kalangan masyarakat, RUU ini tidak populer

Berdasarkan hasil jajak pendapat Universitas Quinnipiac pada pertengahan Juni 2025, sebanyak 53% orang Amerika Serikat mendukung RUU tersebut dan 27% tidak mendukungnya, sementara sisanya tidak berpendapat. Hanya dua pertiga pemilih Partai Republik yang mendukung.

Para pengamat yang diwawancarai DW mengatakan bahwa ketika isi RUU dijelaskan kepada para pemilih secara terperinci, termasuk para anggota Partai Republik, jumlah dukungannya menurun.

Perubahan program kesehatan dan sosial mungkin berdampak besar

Perubahan syarat kelayakan, terutama program layanan kesehatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yakni Medicaid dan SNAP, diperkirakan akan menyebabkan jutaan orang kehilangan akses atas asuransi kesehatan pada tahun 2034. Hal itu dipaparkan oleh pihak independen, Congressional Budget Office (Kantor Anggaran Kongres).

Secara keseluruhan, lebih dari 1 triliun dolar AS (setara Rp16 kuadriliun) telah dipangkas dari anggaran program kesehatan.

“Sekitar 17 juta orang akan kehilangan perlindungan asuransi kesehatan,” kata Elisabeth Wright Burak, seorang peneliti senior pada lembaga riset independen di Georgetown University Center for Children and Families.

“Bahkan jika ada semacam pajak atau manfaat lainnya, jika Anda kehilangan perlindungan asuransi kesehatan atau Anda kehilangan bantuan nutrisi, itu akan merugikan secara pribadi.”

Dampak ini juga bisa dirasakan oleh para pendukung utama Trump, termasuk para buruh AS yang telah memberikan suaranya untuk Trump dalam beberapa dekade terakhir.

Meskipun banyak perubahan program kesehatan yang dilakukan Trump dengan alasan “penipuan dan penyalahgunaan besar-besaran” dalam sistem kesehatan publik AS, para ahli berpendapat bahwa rencana yang diklaim sebagai upaya pemangkasan ini justru menyasar bagian penting dari layanan, bukan hanya soal kelebihan anggaran.

“Bukan hanya pemborosan dalam Medicaid,” kaya Wright Burak. “Sebetulnya memang ada hal-hal yang bisa diperbaiki, tapi sebagian besar dana sudah digunakan langsung untuk layanan kesehatan.”

Trump diperkirakan akan terlibat langsung dalam negosiasi akhir dengan anggota DPR dari Partai Republik.

Menurut laporan dari kantor berita Associated Press, Trump telah bertemu dengan kelompok moderat Partai Republik dan dijadwalkan bertemu dengan kelompok konservatif dalam waktu dekat.

Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Muhammad Hanafi

Editor: Hani Anggraini

(ita/ita)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

03/07/2025 18:30