Xcloud.id

Produk: kendaraan listrik

  • Bos Alfamart Fenny Susanto Masuk Daftar Pebisnis Perempuan Terkuat di Asia 2024 Forbes   – Page 3

    Bos Alfamart Fenny Susanto Masuk Daftar Pebisnis Perempuan Terkuat di Asia 2024 Forbes   – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Majalah bisnis ternama asal Amerika Serikat, Forbes meluncurkan daftar Pengusaha Perempuan Berpengaruh di Asia 2024. Daftar tersebut memberikan penghargaan kepada 20 pemimpin perempuan yang luar biasa dari berbagai industri di Asia.

    Forbes Asia mencantumkan nama Presiden Komisaris Sumber Alfaria Trijaya, Fenny Djoko Susanto, dalam daftar pemimpin perusahaan Asia bergensi tersebut.

    Feny Djoko Susanto, dikenal sebagai presiden komisaris raksasa minimarket Sumber Alfaria Trijaya.

    Meskipun belanja daring dan pergeseran besar lainnya di sektor ritel Indonesia sedang marak, grup Sumber Alfaria Trijaya, yang mengoperasikan jaringan Alfamart, Alfamidi, Lawson, dan Dan+Dan telah berkembang dari 141 toko di seluruh negeri pada tahun 2002, ketika Feny pertama kali bergabung dengan Sumber Alfaria Trijaya sebagai presiden direktur pada akhir tahun lalu.

    Fenny mengawasi pencatatan saham perusahaan pada tahun 2009 dan ekspansinya ke Filipina pada tahun 2014 dalam usaha patungan dengan konglomerat ritel SM Investments.

    Selain Fenny Susanto, Forbes Asia juga memasukkan figur eksekutif perempuan dari negara Asia Tenggara lainnya, yakni veteran bankir Tan Su Shan.

    Tan Su Shan menjadi pemimpin perempuan pertama di raksasa perbankan DBS Group yang terdaftar di Singapura. Dia bergabung dengan DBS pada tahun 2010 dari Morgan Stanley, menjalankan bisnis perbankan konsumen dan manajemen kekayaan DBS selama hampir satu dekade sebelum pindah ke perannya saat ini sebagai wakil CEO dan kepala perbankan institusional.

    “Daftar Power Bussinesswoman Forbes Asia tahun ini menyoroti 20 eksekutif, wirausahawan, dan anggota bisnis keluarga yang mengarahkan perusahaan mereka melalui tantangan industri dan ketidakpastian ekonomi,” kata Rana Wehbe Watson, editor daftar tersebut, dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (5/11/2024).

    “Dari pengembang properti dan lembaga keuangan terkemuka hingga berinovasi dalam kendaraan listrik dan manufaktur, mereka menanamkan strategi yang berani dan rasa optimisme baru dalam industri di seluruh kawasan,” tuturnya.

    Forbes Asia menjelaskan, para eksekutif ini dipilih berdasarkan prestasi dan rekam jejak mereka. para perempuan yang disorot tahun ini mewakili generasi baru pemimpin bisnis yang siap menghadapi kesulitan apa pun secara langsung.

     

  • Wanti-wanti Pakar, Transisi Mobil Bensin ke Listrik Bikin Banyak Pengangguran

    Wanti-wanti Pakar, Transisi Mobil Bensin ke Listrik Bikin Banyak Pengangguran

    Jakarta –

    Transisi energi di sektor transportasi dari internal combustion engine ke battery electric vehicles menjadi sebuah keniscayaan. Namun pakar dan akademisi mewanti-wanti supaya peralihan transisi energi ini jangan sampai menimbulkan masalah pengangguran.

    Seperti diketahui, banyak suku cadang untuk kendaraan bensin yang tidak digunakan pada kendaraan listrik khususnya battery electric vehicle (BEV). Transisi energi dari ICE ke BEV menjadi hal yang menantang.

    “Industri otomotif sudah cukup terbangun dengan mobil konvensional atau kita sebut internal combustion engine, bagaimana kita bisa transisi mobil listrik secara industri, ekonomi, dan dampaknya pada pengurangan gas rumah kaca, itu suatu tantangan besar,” kata Dr. Alloysius Joko Purwanto, Energy Economist dari Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) di Jakarta Selatan, dalam perbincangan dengan detikOto belum lama ini.

    Alternatif teknologi lain seperti bioetanol, biofuel, dan hidrogen sedang diteliti untuk memperkuat transisi energi, namun tantangan terkait biaya, teknologi, dan ketersediaan bahan baku masih menjadi kendala.

    “Sekali lagi kalau kita berhasil menangkap peluang, kita perlu kebijakan yang bisa diarahkan menangkap peluang. Dari sisi otomotif, kendaraan listrik itu industri akan memerlukan lebih sedikit tenaga pekerja dibandingkan sektor otomotif ICE,” tambahnya lagi.

    “Jadi yang ICE ini lebih padat karya dibandingkan EV,” sambungnya lagi.

    “Jadi mungkin secara industri vertikal dan lebih simple, jadi akan ada banyak surplus human resources yang kita miliki di masa mendatang. Itu saya pikir pemerintah harus menangkap kelebihan tenaga kerja itu istilahnya dialirkan ke sektor lain yang produktif,” jelasnya lagi.

    Dia berharap pemerintah bisa mendorong penggunaan alternatif lain.

    “Ini harus diidentifikasikan pemerintah. Maksudnya pertanian, atau sektor industri lainnya, jasa dan lain-lain. Itu dipetakan dan didukung oleh pendidikan, pendidikan kita harus mengarah ke sana, tidak bisa kita melepaskan ke mekanisme pasar saja, percaya saya akan banyak pengangguran,” tambahnya lagi.

    Prof. Dr. Ir. Deendarlianto, S.T., M. Eng lebih lanjut mengungkapkan saat mendorong penggunaan energi terbarukan harus membangun industri dalam negeri.

    “Ketika pengurangan emisi Co2 mendorong energi terbarukan ya. Tapi jangan sampai ketika mendorong energi terbarukan. Impor malah menjadi-jadi,” ujar Deen.

    Green jobs merujuk pada pekerjaan yang mendukung dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, pelestarian lingkungan, dan pengurangan dampak negatif terhadap ekosistem.

    Pekerjaan ini bertujuan untuk meminimalkan jejak karbon, mengurangi polusi, dan mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Green jobs melibatkan bidang-bidang seperti energi terbarukan, efisiensi energi, manajemen limbah, transportasi berkelanjutan, dan pertanian berkelanjutan.

    “Bisa saja ketika bicara biodiesel, dimulai dari resources, kemudian juga cleaning, kemudian pressing, sampai kepada menghasilkan sumber daya energinya, standarisasi, testing kalau kita bisa membuat pohon industrinya. Banyak sekali bisa dibangun,” tambahnya lagi.

    “Green job, green economy bisa bangun,” sambung dia.

    “Kita bisa mendomestikan rantai pasok dari segala hal energi bersih tadi. Kita beruntung punya nikel yang banyak tapi jangan lupa juga. Kendaraan listrik, semi konduktor, sudah diambil duluan sama Malaysia, Vietnam dan Singapura. Hati-hati,” jelasnya lagi.

    (riar/din)

  • Dubes LBBP Negara Sahabat Komitmen Perkuat Kerja Sama Bilateral dengan RI

    Dubes LBBP Negara Sahabat Komitmen Perkuat Kerja Sama Bilateral dengan RI

    Bisnis.com, JAKARTA – Duta besar negara sahabat menegaskan komitmen mereka untuk memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia usai menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (4/11/2024). 

    Para duta besar ini menyoroti sektor-sektor prioritas yang diharapkan dapat dikembangkan bersama untuk saling mendukung kemajuan masing-masing negara.

    Duta Besar LBBP Designate Resident Kerajaan Belanda untuk Indonesia Marc Gerritsen mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi hubungan Indonesia-Belanda yang disebutnya sangat baik dan istimewa.

    Dia menyampaikan keinginan untuk memfokuskan kerja sama pada bidang pangan, air, energi berkelanjutan, investasi, dan hilirisasi industri, yang selaras dengan prioritas Presiden Prabowo.

    “Belanda siap bekerja sama lebih banyak. Kami berharap Indonesia juga mau bekerja sama dengan Belanda dan Uni Eropa, matur nuwun,” ujar Gerritsen seraya menyampaikan rasa terima kasih dalam Bahasa Jawa.

    Senada, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Zimbabwe Martin Makururu menyoroti peluang besar dalam sektor energi bersih dan pertanian antara Zimbabwe dan Indonesia.

    Makururu berharap kerja sama dapat terjalin dalam mendukung produksi kendaraan listrik, mengingat Indonesia adalah pemimpin dalam industri ini. 

    “Kami mendapat dukungan besar untuk litium di Zimbabwe, dan kami tahu Indonesia adalah pemimpin dalam produksi kendaraan listrik, jadi kami ingin bekerja sama secara besar-besaran di sektor tersebut,” tuturnya.

    Komitmen serupa juga diungkapkan oleh Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Uzbekistan Oybek Eshonov yang menyatakan kehormatannya menjadi perwakilan Uzbekistan di Indonesia, dengan fokus untuk memperkuat kerja sama bilateral.

    “Kami ingin bekerja keras bersama untuk mempererat kemitraan ini,” ucap Eshonov

    Sementara itu, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Rakyat China (RRC) Wang Lutong turut mengungkapkan kebanggaannya dapat menjadi bagian dari hubungan yang erat antara Indonesia dan China.

    Dia menegaskan dukungan penuh pemerintah China untuk pemerintahan Presiden Prabowo, serta komitmen untuk melanjutkan dialog dan kerja sama yang bermanfaat bagi rakyat kedua negara.

    “Indonesia adalah negara besar dengan budaya dan keramahan yang luar biasa. Kita tengah menulis babak baru dalam hubungan bilateral kita, dan saya bangga menjadi bagian dari itu,” tandas Wang Lutong.

  • Calon Menteri Keuangan Donald Trump Tiba-tiba Sebut Elon Musk

    Calon Menteri Keuangan Donald Trump Tiba-tiba Sebut Elon Musk

    Jakarta, CNBC Indonesia – Miliarder John Paulson mengaku siap bekerja sama dengan Elon Musk dalam pemerintahan Trump jika kandidat partai Republik itu terpilih kembali menjadi Presiden Amerika Serikat.

    Sebelumnya, investor legendaris sekaligus hedge fund itu masuk dalam kandidat yang dipertimbangkan oleh tim kampanye Donald Trump untuk menjadi Menteri Keuangan, bersama dengan nama-nama seperti mantan duta besar perdagangan Robert Lighthizer dan CEO Key Square Scott Bessent.

    Ia mengatakan, jika dicalonkan sebagai Menteri Keuangan dirinya akan memprioritaskan perpanjangan Undang-Undang Pemotongan Pajak dan Pekerjaan Trump tahun 2017. Dan akan bekerja sama dengan Musk untuk mengurangi pengeluaran federal. Namun ia mengaku belum berbicara dengan Musk tentang kerja sama ini.

    Ia bertujuan untuk memangkas subsidi Undang-Undang Pengurangan Inflasi untuk energi hijau. Padahal di sisi lain, Musk belum membahas rencana pastinya untuk memangkas anggaran federal tersebut.

    IRA (iInflation Reduction Act) menyediakan US$369 miliar dalam bentuk keringanan pajak dan subsidi untuk energi bersih, dan telah membantu mendorong perusahaan untuk menginvestasikan US$129 miliar dalam proyek-proyek terkait.

    “Semua subsidi pajak ini untuk tenaga surya, angin, sumber energi yang tidak efisien dan tidak ekonomis,” kata Paulson kepada Wall Street Journal.

    “Hilangkan itu. Itu akan menurunkan pengeluaran,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Musk telah setuju untuk memimpin Departemen Efisiensi yang bertujuan untuk melakukan audit keuangan dan kinerja menyeluruh terhadap seluruh pemerintah federal dan merekomendasikan sebuah reformasi.

    Meskipun perusahaannya telah menerima banyak dana pemerintah, dan Tesla mendapat manfaat dari kredit pajak IRA untuk kendaraan listrik, ia mendukung penghentian subsidi pajak untuk produsen mobil.

    Awal minggu ini, Musk mengatakan ia akan memangkas pengeluaran federal setidaknya U$2 miliar.

    Menurut Departemen Keuangan AS, pemerintah telah menghabiskan setidaknya US$6,75 triliun pada tahun fiskal 2024, menurut Departemen Keuangan.

    Lebih dari separuh pengeluaran tersebut digunakan untuk Jaminan Sosial dan Medicare, yang menurut Trump tidak akan dipotong satu sen pun, serta bunga utang federal dan pertahanan.

    Forbes mencatat, Paulson saat ini memiliki kekayaan bersihnya mencapai US$3,8 miliar.

    (fab/fab)

  • Poin Penting Hasil Pertemuan Menteri-Menteri Ekonomi: Tax Holiday hingga Nasib PPN 12%

    Poin Penting Hasil Pertemuan Menteri-Menteri Ekonomi: Tax Holiday hingga Nasib PPN 12%

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar rapat koordinasi terbatas alias rakortas pada Minggu (3/11/2024). Terdapat sejumlah poin penting dari hasil rakortas tersebut mulai dari perpanjangan tax holiday hingga nasib rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12%.

    Dalam rakortas tersebut, dibahas berbagai program kerja jangka pendek sejumlah kementerian perekonomian. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di kawasan Jakarta Selatan.

    Turut hadir Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri Pariwisata Widyanti Putri, juga para wakil menteri serta para pejabat eselon I dan II masing-masing kementerian.

    Usia rakortas, Airlangga dan jajaran menteri memberikan keterangan pers. Berikut rangkuman sejumlah poin penting hasil rakortas yang disampaikan Airlangga:

    Perpanjangan Tax Holiday

    Pemerintah memperpanjang ketentuan pengurangan hingga pembebasan pajak korporasi atau tax holiday. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/2020, insentif pajak itu semestinya berakhir pada 9 Oktober 2024 tetapi kini telah diperpanjang hingga 31 Desember 2025.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menjelaskan bahwa perpanjangan tax holiday tersebut baru saja disetujui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor (PMK) 69/2024 tentang Perubahan atas PMK 130/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

    “Karena memang tax holiday itu mempunyai peran yang sangat penting, proporsinya sangat besar terhadap investasi yang masuk itu kurang lebih di atas 25%,” ujar Rosan usai rapat koordinasi Kemenko Perekonomian di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

    Kendati demikian, ada sedikit perbedaan dalam aturan terbaru tersebut. Kini, perusahaan asing atau korporasi multinasional tidak akan menerima tax holiday secara maksimal sebagai akibat dari penerapan pajak minimum global 15% atau pilar kedua OECD.

    Perpanjangan Diskon PPN Perumahan hingga Mobil Listrik

    Pemerintah memperpanjang sejumlah insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah, mulai dari sektor perumahan hingga kendaraan listrik, hingga tahun depan atau 2025.

    Sejumlah insentif pajak yang akan berakhir namun diperpanjang hingga tahun depan yaitu pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN-DTP) untuk pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), PPN-DTP untuk kendaraan bermotor berbasis listrik dan mobil berbasis listrik, dan PPN-DTP untuk properti atau perumahan.

    “Ini [perpanjangan insentif pajak] akan segera dibahas juga dengan Kementerian Keuangan,” ujar Airlangga.

    Dia belum merincikan besaran anggaran maupun unit untuk setiap perpanjangan insentif PPN-DTP tersebut karena masih dalam pembahasan lebih lanjut. Kendati demikian, Airlangga menegaskan bahwa kebijakan tersebut diambil pemerintah untuk mendorong daya beli masyarakat.

    Nasib Rencana Kenaikan PPN

    Airlangga menyatakan belum ada keputusan final soal rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Dia mengakui, kenaikan PPN sebesar 1% tersebut sudah diamanatkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

    Kendati demikian, aturan tersebut akan dikaji kembali bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    “Masih dibahas dengan Kementerian Keuangan. Jadi kita masih akan ada pembahasan,” kata Airlangga.

    Insentif Industri Padat Karya

    Pemerintah sedang merancang insentif ke industri padat karya dalam bentuk kredit investasi. Dalam konteks ini, Himpunan Bank Milik Negara alias Himbara akan turun tangan.

    Belakangan, industri padat karya mendapatkan banyak sorotan terutama usai raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) alias Sritex dinyatakan bangkrut. Sebelumnya, bahkan sudah terjadi PHK massal di industri padat karya.

    “Pemerintah juga membuat insentif khusus khusus padat karya, terutama untuk revitalisasi permesinan, sedang disiapkan scheme [skema] untuk kredit investasi,” jelas Airlangga.

    Dia mengaku belum bisa memberi penjelasan detail skema kredit investasi yang disebutnya. Airlangga hanya mengungkapkan, ketentuan teknis akan dibahas antara Kementerian Keuangan dan perbankan Himbara.

    Aturan Baru Perburuhan hingga Aksesi OECD & BRICS

    Airlangga juga menegaskan Kementerian Ketenagakerjaan akan menyesuaikan aturan perburuhan akibat hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ihwal UU Cipta Kerja.

    “Pemerintah menindaklanjuti keputusan MK terkait dengan ketenagakerjaan kerjaan dan menteri tenaga kerja akan segera mempersiapkan regulasi,” katanya.

    Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa pemerintah akan melanjutkan program pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), KUR Alsintan. Pihaknya juga akan melakukan penyesuaian tiket pesawat domestik agar lebih kompetitif.

    Dia turut menegaskan, pemerintah akan terus berusaha mempercepat penandatanganan perjanjian Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), The Indo-Pacific Economic Framework (IPEF), serta The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) hingga aksesi ke BRICS dan The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD).

  • Insentif Properti dan Kendaraan Listrik Akan Diperpanjang hingga 2025 karena Daya Beli Masih Loyo

    Insentif Properti dan Kendaraan Listrik Akan Diperpanjang hingga 2025 karena Daya Beli Masih Loyo

    Jakarta, Beritasatu.com– Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian mengusulkan perpanjangan sejumlah insentif pajak, seperti di bidang properti dan kendaraan listrik pada 2025 untuk menggairahkan daya beli masyarakat di tengah menurunnya jumlah kelas menengah di Indonesia.

    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, insentif yang diusulkan, di antaranya pajak pertambahan nilai atas barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM DTP), pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk kendaraan listrik berbasis baterai (KLBB), serta PPN DTP untuk properti.

    “Yang pertama tentu pertimbangannya adalah daya beli masyarakat yang masih relatif rendah, sehingga pemerintah perlu memacu untuk pertumbuhan,” kata Airlangga Hartarto dalam konferensi pers pembahasan usulan program quick win di di Jakarta, Minggu (3/11/2024) dilansir Antara.

    Ia menuturkan, salah satu komponen yang diperlukan kelas menengah adalah tempat tinggal dan kendaraan untuk menunjang mobilitas saat bekerja, sehingga insentif pajak terkait perumahan dan kendaraan sangat diperlukan.

    “Insentif terkait PPN DTP itu adalah komponen yang sangat diperlukan kelas menengah, yang pertama untuk beli rumah dan yang kedua beli kendaraan untuk mobilitas bekerja. Oleh karena itu kedua hal tersebut kami akan usulkan untuk diperpanjang,” ujarnya.

    Airlangga mengatakan, seberapa lama serta kuota perpanjangan pemberian insentif tersebut masih dibahas bersama Kementerian Keuangan. Penyusunan peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (perpres) terkait penerapan sejumlah insentif tersebut masih dalam proses.

    “Jadi, ini masih menunggu pembahasan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati karena, seperti kemarin (insentif pajak) motor kan ada kuota. Jadi, bukan jumlahnya (kuota dari insentif tersebut) tak terbatas,” ujarnya.

    Diketahui, selama ini pemeritah menerapkan PPN DTP sebesar 100% atau bebas PPN untuk pembelian rumah. Insentif pajak ini untuk pembelian rumah dari dasar pengenaan pajak (DPP) hingga Rp 2 miliar dengan harga jual maksimal Rp 5 miliar. 

    Sementara insentif kendaraan listrik yang sudah diberikan pemerintah, yaitu pemberian subsidi Rp 7 juta per unit untuk pembelian motor listrik dan konversi motor listrik. Sedangkan mobil listrik, adanya pembebaskan perusahaan dari pajak bea masuk, PPnBM, dan hanya perlu membayar PPN sebesar 11% dari harga jual. 

  • Ekonomi Sirkular Mampu Dongkrak PDB hingga Rp 638 Triliun pada 2030 – Page 3

    Ekonomi Sirkular Mampu Dongkrak PDB hingga Rp 638 Triliun pada 2030 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Indonesia, melalui kolaborasi antara Bappenas dan UNDP, mengkampanyekan pentingnya penerapan ekonomi sirkular di berbagai sektor, mulai dari pangan, konstruksi, elektronik, hingga tekstil dan retail. Inisiatif ini bertujuan untuk memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam menghadapi tantangan keberlanjutan.

    Menurut data yang dirilis oleh Bappenas dan UNDP pada 2021, penerapan ekonomi sirkular berpotensi meningkatkan PDB nasional sebesar Rp 593–Rp 638 triliun pada 2030, serta menciptakan 4,4 juta lapangan kerja hijau hingga tahun 2030. 

    Salah satu langkah konkret dalam inisiatif ini adalah penyelenggaraan Langkah Membumi Festival 2024 oleh Blibli yang dihadiri oleh Direktur Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Priyanto Rohmattullah.

    Dalam festival tersebut Priyanto menekankan pentingnya transisi energi dan kebutuhan untuk energi baru dan terbarukan

    “Ketika kita berbicara tentang transisi energi, kita ingin memastikan ada kebutuhan untuk energi baru dan terbarukan,” ungkap Direktur Lingkungan Hidup. Priyanto Rohmattullah pada acara Langkah Membumi Festival di Dion Senayan Park, dikutip Sabtu (2/11/2024).

    “Isu-isu lingkungan ini tidak hanya berkisar pada ekonomi circular, tetapi juga mencakup rumah yang lebih besar, yaitu ekonomi hijau.” tambahnya

    Salah satu inisiatif yang diperkenalkan adalah Green Economy Expo, yang diharapkan dapat menjadi platform untuk kolaborasi antara berbagai sektor, termasuk industri, pemerintah, dan masyarakat. 

    Selain itu, pemerintah juga tengah mengerjakan proyek daur ulang, termasuk daur ulang limbah tekstil dan plastik. Proyek ini merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan ekosistem daur ulang, khususnya untuk baterai kendaraan listrik (EV).

  • Perusahaan RI-China Berkongsi Bangun Pabrik Baterai Kendaraan Listrik

    Perusahaan RI-China Berkongsi Bangun Pabrik Baterai Kendaraan Listrik

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Smart Electric Vehicle Indonesia (Sedaya) menggandeng JiangXi HuaLiYuan Lithium Energy Co., Ltd. (HLY Battery) untuk pengembangan fasilitas manufaktur baterai kendaraan listrik di Indonesia.

    Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan Surat Niat (LOI). Adapun, kemitraan strategis ini bertujuan untuk memperkuat pertumbuhan kendaraan listrik (EV), energi terbarukan, dan efisiensi energi.

    CEO Sedaya, Arief mengatakan pabrik baterai yang diusulkan akan memanfaatkan teknologi baterai lithium canggih dari HLY Battery dan pengalaman luas Sedaya di pasar EV Indonesia. 

    Menurutnya, kolaborasi ini diharapkan dapat menciptakan peluang ekonomi yang signifikan, termasuk penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, dan pengembangan rantai pasokan lokal yang kuat untuk baterai lithium.

    “Ketika Indonesia mempercepat transisi ke solusi energi berkelanjutan, kemitraan ini dengan HLY Battery adalah langkah maju yang penting,” kata Arief melalui keterangan resmi dikutip pada Minggu (3/11/2024).

    Arief menjelaskan usaha kerja sama ini dijadwalkan untuk memulai konstruksi pada awal 2025. Sementara, pabrik baterai diharapkan mulai beroperasi pada akhir 2026. 

    Kedua perusahaan juga berencana untuk ekspansi di masa depan guna memenuhi permintaan yang semakin meningkat untuk EV dan solusi penyimpanan energi terbarukan.

    “Bersama-sama, kami tidak hanya akan meningkatkan ketersediaan baterai lithium berkualitas tinggi, tetapi juga mendukung komitmen negara untuk mengurangi emisi karbon dan mempromosikan efisiensi energi,” imbuh Arief.

    Sementara CEO HLY Battery, Xiong Zhude, mengatakan inisiatif ini sejalan dengan misi kami untuk mendorong adopsi kendaraan listrik dan teknologi energi terbarukan secara global.

    “Dengan menggabungkan keahlian teknologi kami dengan pengetahuan pasar lokal Sedaya, kami yakin dapat mencapai tujuan bersama,” ujarnya.

    Dia menambahkan bahwa kolaborasi ini menegaskan dedikasi kedua perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan dan komitmen untuk berkontribusi pada ekonomi hijau Indonesia. 

    Dengan mendorong inovasi dan mendukung industri lokal, Sedaya dan HLY Battery bertujuan untuk memposisikan Indonesia sebagai pemain kunci di pasar kendaraan listrik dan energi terbarukan global.

  • Diskon Pajak PPN Perumahan dan Kendaraan Listrik Diperpanjang hingga 2025

    Diskon Pajak PPN Perumahan dan Kendaraan Listrik Diperpanjang hingga 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memperpanjang kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah alias diskon PPN untuk sektor perumahan hingga kendaraan listrik hingga tahun depan atau 2025.

    Kepastian perpanjang diskon pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN-DTP) disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat koordinasi terbatas di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

    Sejumlah insentif pajak yang akan berakhir namun diperpanjang hingga tahun depan yaitu PPN-DTP untuk pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), PPN-DTP untuk kendaraan bermotor berbasis listrik dan mobil berbasis listrik, dan PPN-DTP untuk properti atau perumahan.

    “Ini [perpanjangan insentif pajak] akan segera dibahas juga dengan Kementerian Keuangan,” ujar Airlangga.

    Dia belum merincikan besaran anggaran maupun kuota untuk setiap perpanjangan insentif PPN-DTP tersebut karena masih dalam pembahasan lebih lanjut.

    Kendati demikian, Airlangga menegaskan bahwa kebijakan tersebut diambil pemerintah untuk mendorong daya beli masyarakat. Dengan demikian, sambungnya, perekonomian bisa tumbuh secara signifikan.

    “Yang sangat diperlukan oleh kelas menengah dan masyarakat itu adalah pertama untuk beli rumah, kedua untuk mobilitas, untuk bekerja,” jelas Airlangga.

    Selain itu, mantan ketua umum Partai Golkar itu memastikan pemerintah akan melanjutkan program pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), KUR Alsintan, dan Kredit Revitalisasi Industri Padat Karya. Tak hanya itu, dia menegaskan Kementerian Ketenagakerjaan akan menyesuaikan aturan perburuhan akibat hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ihwal UU Cipta Kerja.

    Sejumlah program kerja sejumlah kementerian yang dibawahi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga menjadi bahasan. Airlangga menjelaskan, pihaknya akan melakukan penyesuaian tiket pesawat domestik agar lebih kompetitif.

    Dia turut menegaskan, pemerintah akan terus berusaha mempercepat penandatanganan perjanjian Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), The Indo-Pacific Economic Framework (IPEF), serta The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) hingga aksesi ke BRICS dan The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD).

    Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri Pariwisata Widyanti Putri, hingga para wakil menteri dan para pejabat eselon I dan II masing-masing kementerian.

  • Pemilu AS Makin Dekat, Apa Dampaknya pada Pasar Keuangan?

    Pemilu AS Makin Dekat, Apa Dampaknya pada Pasar Keuangan?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Tidak terasa, pemilu presiden AS sudah semakin dekat, para investor pun sedang dalam mode waspada. Ini mengingat, hasil kebijakan ekonomi Kamala Harris dan Donald Trump yang kontras dapat berdampak signifikan terhadap pasar keuangan.

    Dengan keputusan-keputusan penting yang menyangkut tarif pajak, regulasi, kebijakan energi, dan perdagangan, potensi peningkatan volatilitas pasar tergantung pada siapa yang melenggang ke Gedung Putih dan seperti apa keseimbangan kekuatan baru di Kongres AS nantinya.

    Analis Keuangan Octa Broker, Kar Yong Ang membeberkan perbedaan visi ekonomi para kandidat dan kemungkinan skenario untuk reaksi pasar pasca-pemilu, yang menyediakan wawasan penting bagi trader untuk menavigasi lanskap keuangan yang tidak menentu ke depannya.

    Asal tahu saja, kurang dari seminggu menuju pemilu presiden AS, investor dan trader bersiap menghadapi potensi dampaknya pada pasar keuangan. Meskipun kedua kandidat (Kamala Harris dan Donald Trump) menyatakan ingin mencapai tujuan yang sama khususnya menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan basis manufaktur AS, namun pendekatan mereka terhadap kebijakan ekonomi sangatlah berbeda.

    Oleh sebab itu, respon pasar keuangan hampir pasti akan berbeda tergantung siapa yang akhirnya melenggang ke Gedung Putih. Tak hanya itu, penting juga memperhitungkan kemungkinan perubahan dalam dominasi kekuasaan di Capitol Hill, karena 33 dari 100 senator dan seluruh 435 delegasi di DPR juga akan mencalonkan diri kembali pada November ini.

    Foto: Pemilu Amerika Serikat (Dok Ist)

    “Di Octa Broker, kami memutuskan untuk menyampaikan pandangan kami tentang apa yang dapat diharapkan dari pemilu mendatang dan dampak apa yang mungkin terjadi pada pasar keuangan secara umum, juga emas dan dolar AS secara khusus,” ungkap dia dalam keterangan resminya, Minggu (3/11/2024).

    Sebelum memaparkan kemungkinan skenarionya, berikut ini adalah rangkuman visi kebijakan ekonomi Wakil Presiden Kamala Harris, kandidat Partai Demokrat, dan mantan Presiden Donald Trump, kandidat Partai Republik, dan menggarisbawahi perbedaan utama mereka. Perlu diingat, pembahasan ini akan berfokus secara khusus pada kebijakan ekonomi kandidat yang diperkirakan akan memiliki dampak terbesar pada pasar keuangan dan memengaruhi trader rata-rata.

    Dengan demikian, fokus umumnya adalah pada kebijakan pajak, regulasi, kebijakan energi, kebijakan luar negeri, dan tarif. Artikel ini tidak akan membahas detail kebijakan lainnya, seperti hak aborsi, imigrasi, perumahan, dan kebijakan perawatan kesehatan.

    Perbandingan Kandidat

    Kebijakan pajak

    Harris secara umum mendukung pajak yang lebih tinggi, terutama bagi orang kaya. Ia mendukung usulan untuk meningkatkan tarif pajak penghasilan tertinggi menjadi 39,6% (dari 37%) dan memperkenalkan pajak minimum baru sebesar 25% pada individu dengan kekayaan bersih tinggi yang melebihi US$100 juta, termasuk pada keuntungan modal yang belum terealisasi. Ia juga mengusulkan kenaikan pajak keuntungan modal menjadi 28% (dari 20%) dan kenaikan tarif pajak perusahaan menjadi 28%.

    Penurunan pajak merupakan landasan platform ekonomi Donald Trump. Pada dasarnya ia mendukung penurunan pajak karena alasan ideologis, tetapi juga melihatnya sebagai cara untuk mendorong perusahaan manufaktur agar tetap berproduksi di dalam negeri dan tidak melakukan alih daya produksi ke negara lain. Ia berjanji akan menurunkan tarif pajak perusahaan menjadi 15% (dari 21%) untuk perusahaan yang berproduksi di Amerika Serikat. Trump juga ingin memperpanjang semua pemotongan pajak individu yang diterapkan pada tahun 2017, tetapi diproyeksikan akan berakhir pada tahun 2025.

    Regulasi
    Harris bukanlah pelopor deregulasi. Ia menginginkan pengawasan yang lebih ketat pada industri perbankan dan kemungkinan akan mendukung persyaratan modal baru untuk bank-bank besar. Selain itu, Harris berjanji akan menerapkan ‘larangan pertama kalinya untuk peningkatan harga yang tidak wajar pada pangan dan bahan makanan’. Meskipun Harris memulai karier politiknya di Silicon Valley, ia kini menyerukan peraturan untuk mengatasi bahaya Artificial Intelligence (AI) dan menambah aturan privasi data. Ia tampak mendukung terciptanya pendekatan federal terhadap tata kelola AI.

    Karena alasan ideologis, Trump meyakini regulasi yang lebih ramping dan ingin memangkas birokrasi di bidang AI dan kripto. Partai Republik secara umum berjanji membela hak warga Amerika untuk menambang Bitcoin (BTC) dan mengelola aset digital secara mandiri. Selain itu, mereka menjanjikan kebebasan transaksi digital dari pengawasan dan kontrol pemerintah. Mereka juga berencana membatalkan perintah eksekutif Presiden Biden tentang AI, yang mereka yakini menghambat inovasi.

    Kebijakan energi

    Harris dipandang sebagai pendukung setia energi bersih dan terbarukan. Sebelumnya ia mengadvokasi ‘biaya polusi iklim’ dan mengusulkan penghapusan subsidi federal untuk bahan bakar fosil. Namun, ia telah berulang kali menyatakan tidak mendukung pelarangan rekahan hidraulik dan tetap mendukung ekstraksi minyak dan gas.

    Trump telah berjanji untuk membantu industri minyak dan gas dengan menyetujui jaringan pipa baru serta mengizinkan kembali perekahan hidraulik di tanah federal. Secara umum, Trump bukan merupakan penggemar berat energi terbarukan dan telah mengatakan bahwa ia akan mempertimbangkan penghentian keringanan pajak untuk pembelian kendaraan listrik.
    Kebijakan luar negeri

    Harris sejalan dengan presiden saat ini, Joe Biden. Ia mengatakan bahwa Amerika Serikat akan mendukung Ukraina ‘selama diperlukan’ dan menyerukan solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina. Harris mendukung kerja sama militer di dalam NATO dan memilih bekerja sama dengan Tiongkok dalam menghadapi tantangan internasional utama.

    Trump mempertahankan pendekatan yang cukup agresif terhadap Tiongkok. Ia menganggap Tiongkok sebagai pesaing strategis dan ingin mengurangi defisit perdagangan bilateral Amerika Serikat yang besar dengan negara tersebut. Trump adalah pendukung setia Israel dan telah mengambil sikap bermusuhan terhadap Iran. Dia berkeinginan menjadi perantara kesepakatan damai antara Rusia dan Ukraina dan sangat tidak mungkin melanjutkan pemberian bantuan militer untuk Ukraina.

    Perdagangan

    Harris mengatakan bahwa pakta perdagangan harus mencakup ketentuan yang melindungi pekerja Amerika dan lingkungan. Ia bukan penggemar tarif baru, tetapi menyarankan bahwa Amerika Serikat harus mengurangi ketergantungan pada perdagangan dengan Tiongkok.
    Trump condong ke arah proteksionisme. Ia secara tegas berjanji untuk ‘menghentikan alih daya produksi dan mengubah Amerika Serikat menjadi negara adikuasa manufaktur’. Ia telah menguraikan rencana untuk tarif luas sebesar 10% hingga 20% untuk hampir semua impor dan tarif sebesar 60% atau lebih untuk barang-barang yang berasal dari Tiongkok. Trump secara terbuka mengatakan bahwa ia akan merundingkan ulang kesepakatan perdagangan bebas Amerika Utara.

    “Ketika Anda bangun pada tanggal 6 November untuk mengecek hasil pemilu presiden AS, ada dua hal yang perlu diingat. Pertama, penting untuk disadari bahwa kemenangan kandidat yang mana pun akan sangat menentukan. Kedua, sangat penting juga untuk memastikan komposisi baru Badan Legislatif,” ujar Kar Yong Ang.

    Menurutnya, jika Harris atau Trump memenangkan suara nasional dengan mayoritas tipis atau Electoral College memberi hasil yang beragam dan tidak pasti, investor mungkin akan merasa gelisah dan volatilitas pasar akan meningkat.

    “Hasil yang bertentangan tidak baik untuk pasar, karena dapat memicu perselisihan di antara pihak-pihak dan menunda keputusan ekonomi penting dalam skenario terbaik dan menyebabkan keresahan sosial serta kekerasan dalam skenario terburuk,” imbuhnya.

    Dia melanjutkan, komposisi DPR dan Senat sama pentingnya karena keduanya akan sangat menentukan keseimbangan kekuasaan dan arah undang-undang.

    Menurut simulasi ABC News, Partai Republik memenangi kendali Senat sebanyak 88 kali dari 100, yang berarti sangat tidak mungkin Partai Demokrat dapat menguasai majelis tinggi Kongres AS. Namun, jika menyangkut DPR, peluangnya adalah 50/50. Jadi, tampaknya masuk akal bila disimpulkan bahwa hanya ada empat skenario potensial dalam pemilu ini (lihat tabel di bawah).

    Skenario 1 dan 2

    Skenario 1 dan 2 mengasumsikan bahwa Kamala Harris yang menjadi Presiden Amerika Serikat berikutnya, tetapi kekuasaan eksekutifnya sangat terbatas atau terbatas sebagian. Apabila Partai Republik menguasai DPR dan Senat, inisiatif kebijakan Harris akan diblokir atau diubah secara substansial.

    Secara keseluruhan, masa jabatan presiden Harris yang berhadapan dengan Kongres yang bermusuhan akan menciptakan lingkungan politik yang tidak stabil dan tidak dapat diprediksi, hal yang tidak disukai para investor. Akibatnya, kinerja ekonomi akan buruk, saham akan turun, dan dolar akan melemah.

    “Pemerintah yang dilumpuhkan oleh disfungsi dan kebuntuan adalah skenario terburuk bagi ekonomi AS secara umum dan dolar AS secara khusus.’Kemungkinan kelumpuhan pemerintah dalam jangka panjang sangat tinggi dalam skenario ini. Pasar saham AS pasti akan terpukul,” kata dia.

    Inisiatif progresif Harris mengenai iklim dan lingkungan jelas akan terhambat, sementara kebijakan fiskal dan ekonomi akan menjadi pokok pertikaian utama, yang akan berujung pada kebuntuan besar dalam anggaran. Pada saat yang sama, masa kepresidenan Harris dapat mengakibatkan penurunan belanja pemerintah, yang akan berdampak pada deflasi, sehingga memicu Federal Reserve (Fed) untuk terus menurunkan suku bunga. Namun, itu juga akan berdampak negatif terhadap dolar AS dalam jangka panjang.

    Sebaliknya, pelemahan greenback mungkin berdampak positif pada komoditas, terutama emas, karena harganya akan lebih terjangkau bagi pemegang mata uang lainnya. Faktor bullish lain untuk komoditas secara umum dan emas, khususnya, adalah bahwa konflik di Eropa Timur kemungkinan akan berlarut-larut di bawah pemerintahan Harris, mengingat ia lebih mendukung penyediaan senjata daripada mendorong kesepakatan damai.

    “Secara keseluruhan, saya rasa masa kepresidenan Harris akan disambut dengan reaksi bearish di pasar ekuitas AS, terutama di sektor energi. Perusahaan yang berfokus pada energi terbarukan mungkin berkinerja lebih baik, tetapi tetap akan menurun dalam jangka panjang karena Harris akan kesulitan mendorong agenda lingkungannya. Dolar AS hampir pasti akan sell-off, sementara euro dan yuan Tiongkok akan menguat,” jelasnya.

    Skenario 3 dan 4

    Skenario 3 dan 4 mengasumsikan bahwa Donald Trump yang menjadi Presiden Amerika Serikat, tetapi kekuasaan eksekutifnya akan dibatasi sebagian oleh DPR yang didominasi Demokrat atau, alternatifnya, ia berhasil meraih kemenangan besar dengan Partai Republik mengambil alih kendali penuh atas kedua dewan Kongres.

    Dalam kasus ini, investor kemungkinan akan bersorak (setidaknya dalam jangka pendek) karena Trump berjanji memangkas birokrasi dan menurunkan pajak. Indeks saham akan meningkat, dan dolar dapat menguat. Namun, tetap akan ada risiko jangka panjang yang terkait dengan kebijakan perdagangan Trump.

    “Ketakutan atas keberlanjutan utang AS tentu akan meningkat di bawah kepemimpinan Trump. Ia akan memperpanjang sekaligus memperbesar pemotongan pajak, yang pada dasarnya akan mengakibatkan pelonggaran kebijakan fiskal, dan pada akhirnya akan memaksa Fed untuk bersikap hawkish,” ungkap dia.

    Dia menambahkan, kemenangan telak Partai Republik tentunya merupakan skenario yang paling menguntungkan bagi dolar AS dalam jangka menengah. Pemotongan pajak yang bersifat inflasi akan meningkatkan perekonomian dan berpotensi memaksa Fed untuk menghentikan kampanye pemotongan suku bunga, yang akan mendukung dolar AS versus mata uang lainnya.

    Akan tetapi, defisit AS yang sangat besar kemungkinan akan terus meluas. Reuters memperkirakan bahwa rencana pemotongan pajak Donald Trump akan menambah sekitar $3,6 triliun hingga $6,6 triliun pada defisit federal selama satu dekade.

    Di satu sisi, pemotongan pajak dapat menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi AS, yang seharusnya mendukung harga minyak, terutama mengingat Trump kemungkinan akan memberlakukan sanksi yang lebih ketat terhadap Iran.

    Di sisi lain, produksi minyak mentah dan gas alam AS dapat meningkat karena pemerintahan Trump kemungkinan akan mendukung perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam produksi bahan bakar fosil.

    Kebijakan perdagangan diperkirakan tidak akan menjadi prioritas utama Trump, tetapi ia mungkin tetap memberlakukan tarif baru pada tahun 2025-2026. Pertama dan terutama, ini akan berdampak negatif pada Tiongkok dan mata uangnya, yuan.

    Pada saat yang sama, kemenangan Trump akan menjadi faktor pendorong utama bagi industri kripto secara umum dan mata uang digital secara khusus. Ia tidak merahasiakan dukungannya terhadap kripto dan bahkan menganjurkan pembentukan cadangan Bitcoin nasional.

    Secara keseluruhan, Yong merasa masa kepresidenan Trump akan disambut dengan reaksi bullish di pasar ekuitas AS, terutama di sektor energi, dan khususnya dalam hasil kemenangan telak. Perusahaan yang berfokus pada energi terbarukan akan berkinerja buruk, bitcoin akan menguat, sementara euro dan yuan Tiongkok akan jatuh.

    “Namun, sebagian dari pasar telah memperhitungkan kemenangan Trump. Oleh karena itu, dalam skenario klasik ‘beli rumor, jual berita’, harga aset yang baru saja saya sebutkan di atas mungkin benar-benar turun segera setelah pemilu, tetapi kemungkinan akan tetap didukung pada tahun 2025,” tandas dia.

    (rah/rah)