Xcloud.id

Produk: kendaraan listrik

  • Insentif Bebas PPN Beli Rumah dan Mobil Listrik Lanjut di 2025 – Page 3

    Insentif Bebas PPN Beli Rumah dan Mobil Listrik Lanjut di 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pemerintah akan melanjutkan insentif Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi masyarakat kelas menengah yang mengambil Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada tahun 2025.

    Kebijakan ini dirancang untuk memberikan keringanan di tengah kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen mulai tahun depan.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat, termasuk PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) Properti untuk pembelian rumah dengan harga jual hingga Rp 5 miliar. Insentif ini berlaku dengan dasar pengenaan pajak sebesar Rp 2 miliar.

    “Nah, bagi kelas menengah, pemerintah melanjutkan kembali PPN ditanggung pemerintah untuk properti dengan nilai hingga Rp 5 miliar. Pajak untuk Rp 2 miliar ditanggung pemerintah, sementara sisanya, yaitu Rp 2 hingga Rp 3 miliar, akan tetap dikenakan pajak,” kata Airlangga dalam konferensi pers Paket Kebijakan Ekonomi di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (16/12/2024).

    Rincian Insentif PPN DTP Properti

    Periode insentif: Januari hingga Juni 2025, dengan kelanjutan insentif pada Juli hingga Desember 2025.
    Cakupan harga rumah: Hingga Rp 5 miliar, dengan dasar pengenaan pajak sebesar Rp 2 miliar yang ditanggung pemerintah.

    Insentif Kendaraan Listrik (EV)

    Selain sektor properti, pemerintah juga memberikan berbagai insentif untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai (KBLBB/EV), meliputi:

    PPN DTP KBLBB/EV: Untuk kendaraan roda empat tertentu dan bus.
    PPnBM DTP KBLBB/EV: Untuk kendaraan roda empat tertentu, baik impor Completely Built Up (CBU) maupun produksi lokal Completely Knock Down (CKD).
    Pembebasan Bea Masuk EV CBU: Untuk kendaraan listrik yang diimpor secara utuh.

     

  • Tarif Sewa Kapal Tanker ke Asia Drop 33 Persen, Dipicu Perlambatan Ekonomi China – Halaman all

    Tarif Sewa Kapal Tanker ke Asia Drop 33 Persen, Dipicu Perlambatan Ekonomi China – Halaman all

     

    Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia

     

    TRIBUNNEWS.COM – Tarif sewa kapal tanker untuk mengangkut minyak mentah dari Timur Tengah ke Asia di sepanjang 2024 anjlok 33 persen.

    Menurut data Indeks TD3C Baltic Exchange, harga sewa kapal pengangkut minyak mentah (Very Large Crude Carrier) pada rute Timur Tengah ke Asia turun 33 persen, setara dengan kurang dari 8,50 dolar AS per ton.

    Biaya yang lebih rendah ini merupakan masalah baru bagi operator kapal tanker.

    Kepala penelitian di perusahaan pialang Braemar, Henry Curra menjelaskan penurunan harga sewa kapal tanker di tahun ini terjadi dampak dari perlambatan ekonomi Tiongkok.

    Pertumbuhan ekonomi China sebagai negara pengimpor minyak terbesar di dunia, melambat ke level terendah sejak awal kuartal ketiga 2023.

    Menurut analisis Center on Global Energy Policy, permintaan minyak China tumbuh lebih lambat karena meningkatnya penjualan kendaraan energi baru (NEV) seperti mencakup kendaraan listrik baterai, kendaraan listrik hibrida plug-in, dan kendaraan listrik sel bahan bakar serta jaringan kereta api berkecepatan tinggi.

    Imbasnya negara pengekspor minyak (OPEC) sepakat mengurangi proyeksi pertumbuhan permintaan minyak China menjadi 580 ribu barel per hari (bpd) dari sebelumnya 650 ribu bpd. 

    Pendapatan perusahaan kapal tanker (VLCC) ikut merosot tajam seiring dengan berkurangnya permintaan bisnis minyak dunia. 

    Memperparah pendapatan perusahaan yang tengah bergejolak akibat gangguan pengiriman Laut Merah karena serangan terhadap kapal oleh pemberontak Houthi yang didukung Iran.

    “Mengingat melemahnya Tiongkok membuat jumlah supertanker yang menuju negara tersebut telah turun ke titik terendah dalam satu bulan, dan para penyewa telah mengajukan tawaran rendah untuk memanfaatkan sentimen yang lemah,” kata para pialang yang memiliki pengetahuan tentang pasar.

    “VLCC telah menanggung beban terberat dari perlambatan mendadak impor minyak mentah Tiongkok tahun ini, biasanya mereka mengangkut sekitar 2 juta barel namun setelah ekonomi Tiongkok melemah jumlah angkutan menyusut.” imbuhnya.

     

  • Bhima Yudhistira: Kebijakan Pajak dan Insentif Pro Orang Kaya – Page 3

    Bhima Yudhistira: Kebijakan Pajak dan Insentif Pro Orang Kaya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, menyoroti paket kebijakan ekonomi pemerintah yang cenderung berorientasi jangka pendek dan tidak ada kebaruan yang berarti.

    Paket kebijakan tersebut dikeluarkan lantaran Pemerintah akan memberlakukan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen mulai 1 Januari 2025.

    “Insentif dan stimulus pemerintah hampir mengulang dari insentif yang sudah ada. PPN perumahan DTP, PPN kendaraan listrik dan PPh final UMKM 0,5% sudah ada sebelumnya. Bentuk bantuan juga bersifat temporer seperti diskon listrik dan bantuan beras 10kg yang hanya berlaku 2 bulan, sementara efek negatif naiknya tarif PPN 12% berdampak jangka panjang,” kata Bhima kepada Media, Senin (16/12/2024).

    Disisi lain, Pemerintah juga memberikan insentif PPN DTP 3% untuk kendaraan Hybrid. Menurutnya, hal ini semakin membuat kontradiksi, keberpihakan pemerintah ternyata jelas pro terhadap orang kaya karena kelas menengah justru diminta membeli mobil Hybrid di saat ekonomi melambat.

    “Harga mobil Hybrid pastinya mahal, dan ini cuma membuat konsumen mobil listrik EV yang notabene kelompok menengah atas beralih ke mobil Hybrid yang pakai BBM. Bagaimana bisa ini disebut keberpihakan pajak?” ujar Bhima.

    Menurut Bhima, PPN 12% masih berdampak luas bagi banyak barang yang dikonsumsi masyarakat termasuk peralatan elektronik dan suku cadang kendaraan bermotor.

    “Bahkan deterjen dan sabun mandi apa dikategorikan juga sebagai barang orang mampu? Narasi pemerintah semakin kontradiksi dengan keberpihakan pajak. Selain itu kenaikan PPN 12% tidak akan berkontribusi banyak terhadap penerimaan pajak, karena efek pelemahan konsumsi masyarakat, omzet pelaku usaha akan mempengaruhi penerimaan pajak lain seperti PPh badan, PPh 21, dan bea cukai” pungkas Bhima.

  • PLN libatkan 81 ribu personel untuk Siaga Nataru

    PLN libatkan 81 ribu personel untuk Siaga Nataru

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    PLN libatkan 81 ribu personel untuk Siaga Nataru
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 16 Desember 2024 – 18:12 WIB

    Elshinta.com – Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PLN Evy Haryadi mengatakan PLN mulai siaga Natal dan Tahun Baru (Nataru) pada 18 Desember 2024 sampai 8 Januari 2025 dengan melibatkan sebanyak 81 ribu personel di seluruh Indonesia.

    “Sebagian dari personel itu akan bertugas di masing-masing pos pada lokasi yang sudah ditentukan melalui rapat sebelumnya, terutama pada daerah yang membutuhkan banyak pasokan listrik,” kata Haryadi di Balikpapan, Senin (16/12).

    PLN juga menyiapkan Unit Gardu Bergerak (UGB), Unit Kubikel Bergerak, dan Uniterrupted Power Suply (UPS), kendaraan operasional, bahkan juga crane. Turut disiapkan juga sebanyak 2.490 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di 1.745 lokasi di seluruh Indonesia.

    “Hal ini untuk menjamin agar para pengguna kendaraan listrik tidak perlu khawatir tidak bisa mengisi daya kendaraan listriknya selama masa libur Natal dan Tahun Baru ini,” kata Haryadi.

    Sehari sebelumnya saat mendampingi Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jisman P Hutajulu di PLTU Kaltim Teluk di Balikpapan, ia juga mengatakan kebutuhan listrik wilayah Kalimantan selama Nataru aman.

    PLTU Kaltim Teluk adalah satu pembangkit yang turut menyuplai listrik untuk Kota Nusantara atau untuk kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berada di tengah-tengah Kalimantan Timur.

    Sementara General Manager PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (UID Kaltimra) Maria GI Gunawan mengatakan khusus untuk sistem kelistrikan Kalimantan, kebutuhan listrik dihitung mencapai 2.359 MW dengan pasokan listrik tersedia sebesar 2.688 MW.

    Lebih khusus lagi untuk kelistrikan wilayah Kalimantan Timur, terdapat kelebihan daya hingga 458,64 MW dari daya yang tersedia sebesar 1.164 MW, sehingga untuk sementara beban puncak provinsi ini masih di angka 705,35 MW, sehingga pasokannya lebih dari cukup.

    Maria juga menyampaikan pihaknya telah melakukan berbagai langkah pencegahan guna mengecilkan potensi terjadinya gangguan kelistrikan.

    “Kami melakukan inspeksi rutin mulai dari pembangkitan, jaringan transmisi, gardu induk hingga jaringan distribusi. Kami pun membatasi pekerjaan yang berpotensi mengganggu sistem kelistrikan selama periode siaga ini,” kata Maria.

    Sumber : Antara

  • Memahami Teknologi e-POWER di Nissan All-New Serena: Efisiensi Dapat, Performa Mantap

    Memahami Teknologi e-POWER di Nissan All-New Serena: Efisiensi Dapat, Performa Mantap

    Nissan Serena E-Power menjadi line up ke dua dalam deretan mobil Nissan yang dibekali teknologi E-Power setelah Kick. Disebut-sebut sebagai terobosan dalam teknologi mobil hybrid, apa saja keunggulannya?

    Sistem e-POWER ini mengusung konsep unik yang menggabungkan mesin bensin dengan motor listrik. Dengan kata lain, memiliki prinsip kerja yang sama dengan kendaraan hybrid. Kombinasi tersebut menciptakan pengalaman berkendara yang menyerupai kendaraan listrik (EV) tanpa harus bergantung penuh pada baterai listrik eksternal.

    Melansir laman resmi Nissan Global (6/11/2024), teknologi ini memanfaatkan mesin bensin sebagai pembangkit listrik untuk mengisi daya baterai, bukan untuk menggerakkan roda secara langsung.

    Nissan Serena e-Power di GIIAS 2024. Foto: NMDI

    Hasilnya, seluruh penggerak kendaraan ditenagai oleh motor listrik yang mampu menghasilkan torsi tinggi serta memberikan respons yang cepat dan akselerasi halus layaknya mobil listrik.

    Cara Kerja e-POWER Nissan?

    Sistem e-POWER sepenuhnya didorong oleh motor listrik. Hal ini membuat mobil mampu mencapai torsi maksimum dengan waktu yang singkat. Berbeda dengan sistem hybrid pada umumnya, e-POWER memungkinkan mesin bensin untuk beroperasi hanya sebagai generator dan tidak langsung terhubung ke roda.

    Mesin dapat diatur untuk menyala hanya saat dibutuhkan, terutama pada kecepatan tinggi. Sementara itu, mobil tetap bergerak secara halus dan tenang pada kecepatan rendah atau sedang.

    Hal ini tidak hanya menghasilkan pengalaman berkendara yang lebih tenang, tetapi juga membantu efisiensi bahan bakar. Dengan mesin yang berjalan pada RPM optimal untuk menghasilkan listrik, e-POWER berhasil menekan konsumsi bahan bakar, terutama dalam kondisi lalu lintas perkotaan.

    e-POWER pada Berbagai Jenis Kendaraan

    Generasi kedua teknologi e-POWER hadir dengan komponen yang lebih ringkas dan efisien. Pada kendaraan kompak, sistem ini ditenagai oleh mesin 1.2L yang ditempatkan dalam ruang mesin minimalis, namun tetap mampu menghasilkan torsi tinggi dan akselerasi yang halus.

    Pada model SUV, teknologi e-POWER dikawinkan dengan mesin turbo berteknologi variabel yang mampu menyesuaikan rasio kompresi (VC turbo engine). Kombinasi tersebut mampu memberikan daya yang setara dengan mesin berkapasitas besar, meskipun mesin hanya berkapasitas 1.5L. Kombinasi ini juga menghasilkan tenaga besar dengan tingkat kebisingan yang rendah, sehingga pengemudi dapat menikmati kenyamanan berkendara di berbagai kondisi jalan.

    Untuk minivan seperti All-New Serena, e-POWER didesain khusus agar tetap mampu memberikan performa tinggi meski bobot kendaraan yang lebih berat. Teknologi ini dikombinasikan dengan komponen untuk meredam getaran, sehingga suara mesin tetap halus bahkan ketika bekerja pada RPM tinggi.

    Nissan Serena e-Power Foto: Luthfi Anshori/detikOto

    Sebagai tambahan, All-New Nissan Serena e-POWER menggunakan mesin bensin 1.4L untuk mengisi ulang baterainya. Teknologi e-POWER memungkinkan mobil ini menghasilkan daya sebesar 120 kW dan torsi instan hingga 315 Nm, memberikan performa responsif di setiap kondisi jalan.

    Selain itu, All-New Serena juga telah dilengkapi fitur e-Pedal Step. Fitur ini memungkinkan pengemudi mempercepat atau memperlambat kendaraan hanya dengan satu pedal. Ketika mobil melambat, teknologi ini akan menyimpan energi dari roda dan mengirimnya ke baterai. Hal tersebut membuat konsumsi bahan bakar jadi lebih efisien.

  • Cegah Gagal Panen, Basmi Serangan Hama Tanaman Butuh Integrasi Manajemen dan Teknologi Digital – Halaman all

    Cegah Gagal Panen, Basmi Serangan Hama Tanaman Butuh Integrasi Manajemen dan Teknologi Digital – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com Eko Sutriyanto  

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Di Indonesia, serangan hama menjadi persoalan serius setiap musim tanam dan berujung gagal panen yang merugikan petani.

    Sepanjang tahun 2023, diperkirakan 174 ribu hektare lahan pertanian padi dan 34 ribu hektare lahan jagung terserang hama seperti wereng, penggerek batang dan tikus.

    Perubahaan iklim meningkatkan serangan hama sehingga petani akan semakin bergantung pada racun hama dan  bisa berdampak terhadap lingkungan.

    Managing Director Rentokil Initial Indonesia Heri Susanto mengatakan, untuk mengatasi masalah itu diperlukan berbagai langkah strategis, seperti pemanfaatan teknologi yang mampu pengendalian hama berbasis inovasi digital dan keberlanjutan. 

    “Mengintegrasikan teknologi digital dengan sistem manajemen hama berkelanjutan jadi cara menjaga produktivitas dan menciptakan dampak positif bagi lingkungan,” kata Heri di acara dialog bertema Meningkatkan Produktivitas Bisnis Melalui Inovasi Digital dan Sistem Manajemen Hama Berkelanjutan di Gorontalo, akhir pekan lalu.

    Acara ini dihadiri pebisnis, instansi pemerintah, serta pelaku industri dari sektor perhotelan, rumah sakit, dan perbankan.

    Dia mengatakan, isu keberlanjutan menjadi perhatian kami khususnya pada dampak perubahan iklim, pertumbuhan populasi, serta risiko penyebaran hama akibat kegiatan ekspor impor.

    Henny Puspitasari, Regional Sales & Operation Manager Rentokil mengatakan, pihaknya mengedepankan pendekatan yang meminimalkan penggunaan bahan kimia berbahaya melalui solusi pencegahan dan eliminasi hama yang tepat sasaran tanpa racun.

    “Juga penggunaan teknologi canggih seperti sistem pelaporan digital myRentokil dan perangkat digital PetsConnect untuk memantau aktivitas hama secara real-time,” katanya.

    Henny juga mengungkapkan komitmen menggunakan kendaraan listrik untuk operasional serta memilih pemasok yang memiliki akreditasi ramah lingkungan dan jalin kemitraan pelestarian.

     

  • Insentif Perpajakan untuk Mobil Listrik dan Hybrid

    Insentif Perpajakan untuk Mobil Listrik dan Hybrid

    Jakarta, FORTUNE – Pemerintah memberikan paket stimulus ekonomi yang dirancang meredam dampak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen, salah satunya untuk sektor otomotif. Insentif ini diberikan untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) dan kendaraan Hybrid.

    Stimulus itu secara terperinci mencakup PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) 10 persen untuk KBLBB Completely Knock Down (CKD), PPnBM DTP 15 persen untuk KBLBB impor CKD dan Complete Built Unit (CBU), bea masuk 0 persen untuk KBLBB CBU, dan kendaraan bermotor hybrid berupa PPnBM DTP 3 persen.

    Adapun insentif untuk sektor ini diproyeksikan mencapai Rp11,4 triliun.

    Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, menjelaskan bahwa sektor otomotif, yang saat ini tengah menghadapi tekanan akibat penurunan daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah, menjadi salah satu prioritas dalam pemberian insentif.

    “Pemerintah memberikan insentif berupa Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) dan PPN DTP untuk KBLBB. ini mencakup sisi permintaan (demand side) dan juga sisi penawaran (supply side) untuk produsen,” kata Agus dalam acara konferensi pers di Jakarta, Senin (16/12).

    Agus juga menyoroti pentingnya percepatan insentif bagi kendaraan hybrid. Ia meminta para produsen mobil hybrid di Indonesia segera mendaftarkan merek-mereknya agar dapat menikmati insentif yang mulai berlaku pada 1 Januari 2024. Insentif ini sejalan dengan program Low Carbon Emission Vehicle (LCEV) yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian No.36/2021, termasuk pengaturan terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

    Tiga pabrikan EV telah mendapat insentif

    Lebih lanjut, Agus menyatakan tiga perusahaan otomotif internasional telah berkomitmen membangun fasilitas produksi kendaraan listrik di Indonesia pada 2024. Ketiga perusahaan tersebut adalah BYD, Citroën, dan AION.

    “Ketiga perusahaan ini akan menikmati insentif seperti bea masuk 0 persen dan PPnBM DTP sebesar 15 persen,” kata Agus.

    Menurutnya, langkah ini merupakan sinyal kuat bagi para investor bahwa regulasi di Indonesia, khususnya terkait insentif dan stimulus, cukup kompetitif. Hal ini juga mendukung upaya pemerintah menjadikan Indonesia sebagai pusat produksi kendaraan listrik berbasis baterai (KBLBB) di kawasan ASEAN.

    Stimulus yang diberikan tidak hanya bertujuan menjaga daya beli masyarakat, tetapi juga memastikan keberlanjutan sektor otomotif di tengah tantangan perekonomian global. Dengan insentif ini, pemerintah berharap sektor otomotif dapat terus berkembang dan menciptakan efek berganda yang signifikan bagi perekonomian nasional.

    “Ini adalah bukti nyata komitmen pemerintah dalam mendorong industri manufaktur, termasuk otomotif, sebagai tulang punggung ekonomi nasional,” ujar Agus.

  • Pemerintah Beri Insentif saat PPN 12%, Penerimaan Negara Berpotensi Hilang Rp40 Triliun

    Pemerintah Beri Insentif saat PPN 12%, Penerimaan Negara Berpotensi Hilang Rp40 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Penerimaan negara berpotensi hilang Rp30 triliun hingga Rp40 triliun pada tahun depan akibat belasan insentif fiskal yang diberikan pemerintah untuk kompensasi kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN 12%.

    Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menyatakan pihaknya tidak khawatir dengan potensi kehilangan penerimaan negara tersebut. Pemerintah, sambungnya, menganggap potensi kehilangan tersebut sebagai belanja pemerintah.

    Meski penerimaan negara berpotensi berkurang, Febrio meyakini kekuatan fiskal tetap akan terjaga. “Nanti kita kelola lagi APBN-nya,” ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2024).

    Oleh sebab itu, sambungnya, target defisit anggaran APBN 2025 sebesar Rp616 triliun belum berubah. Lagipula, sambungnya, kebijakan PPN dari 11% menjadi 12% juga akan berdampak positif ke penerimaan negara.

    “Itu sekitar Rp75 triliun [potensi penerimaan negara akibat kenaikan PPN dari 11% menjadi 12%],” ungkap Febrio.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan penerimaan perpajakan sangat diperlukan untuk biaya berbagai program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Akibatnya, PPN harus tetap naik.

    Hanya saja, sebagai mengkompensasi, pemerintah keluarkan kebijakan insentif fiskal agar kenaikan PPN tidak memberi dampak negatif ke masyarakat.

    “Paket ini dirancang untuk melindungi masyarakat, mendukung pelaku usaha—utamanya UMKM dan padat karya, menjaga stabilitas harga serta pasokan bahan pokok, dan ujungnya untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2024).

    Berikut Daftar Skema Insentif Fiskal 2025:

    1. Beras, daging, telur, sayur, buah-buahan, garam, gula konsumsi, tetap bebas PPN.

    2. Jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa transportasi publik tetap bebas PPN.

    3. MinyakKita, tepung terigu, gula industri tetap 11% (1% ditanggung pemerintah).

    4. PPh Final 0,5% diperpanjang hingga 2025.

    5. PPh Pasal 21 karyawan industri padat karya yang bergaji sampai dengan Rp10 juta, ditanggung pemerintah

    6. Diskon Listrik 50% untuk pelanggan dengan daya sampai 2.200 VA selama Januari—Februari 2025

    7. Bantuan pangan/beras tiap keluarga 10 kg untuk 16 juta kader pembangunan manusia (KPM) selama Januari—Februari 2025

    8. Diskon PPN 100% sampai dengan Rp2 miliar untuk pembelian rumah dengan harga maksimal Rp5 miliar

    9. Pekerja yang mengalami PHK akan diberikan kemudahan akses jaminan kehilangan pekerjaan dan kartu prakerja.

    10. Subsidi bunga 5% revitalisasi mesin untuk produktivitas di sektor padat karya.

    11. Bantuan 50% untuk jaminan kecelakaan kerja sektor padat karya selama 6 bulan. 

    12. Kendaraan listrik berbasis baterai, PPnBM DTP 15% untuk KBLBB CKD dan CBU (kendaraan bermotor listrik berbasis baterai yang diimpor dalam keadaan utuh dan dalam keadaan terurai lengkap)

    13. PPN ditanggung pemerintah (DTP) 10% KBLBB CKD

    14. Bea masuk nol untuk KBLBB CBU.

    15. PPnBM (pajak penjualan atas barang mewah DTP 3% kendaraan listrik hybrid. 

  • Jaga Daya Beli Masyarakat Jadi Alasan Pemerintah Gelontorkan Sederet Stimulus Ekonomi

    Jaga Daya Beli Masyarakat Jadi Alasan Pemerintah Gelontorkan Sederet Stimulus Ekonomi

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama jajaran para menteri Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto resmi mengeluarkan sederet insentif sebagai stimulus ekonomi 2025. 

    Menghadapi kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025, Sri Mulyani menyampaikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hadir untuk menjaga daya beli masyarakat. 

    “APBN menyelenggarakan berbagai paket kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat, kesejahteraan dan stimulus ekonomi, sehingga ekonomi kita tetap bisa berjalan,” ujarnya dalam konferensi pers, Senin (16/12/2024). 

    Selain ekonomi domestik, stimulus ini juga diberikan dengan mempertimbangkan banyak dinamika global yang terjadi dan perlu diwaspadai. 

    Bendahara Negara menjelaskan APBN menjadi instrumen fiskal, khususnya belanja perpajakan, untuk mewujudkan azas keadilan dan gotong royong dalam menjaga dan membangun Indonesia. 

    Insentif yang pemerintah keluarkan, mulai dari pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), maupun bea masuk impor, nantinya akan tercatat sebagai belanja perpajakan. 

    Dengan kata lain, total dari PPN barang dan jasa yang seharusnya dibayar namun tidak dibayar masyarakat dan ditanggung pemerintah (DTP) dari insentif ini diestimasikan mencapai Rp265,6 triliun.

    Adapun, pihaknya mendesain paket stimulus ini mempertimbangkan secara seimbang sisi permintaan terutama kelompok menengah ke bawah yang tetap dimaksimalkan untuk dilindungi perlindungannya dan bahkan bantuannya. 

    Harapannya, stimulus tersebut untuk mendukung sektor produktif yang berada di bawah Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perumahan, sehingga dapat meningkat kegiatannya.

    “Ini azas keadilan akan coba kita terus, tidak mungkin sempurna tapi kita coba mendekati untuk terus menyempurnakan dan memperbaiki,” lanjutnya. 

    Berikut Skema kebijakan PPN dan Insentif yang diputuskan:

    1. Beras, daging, telur, sayur, buah2an, garam, gula konsumsi, tetap NOL alias bebas PPN.

    2. Jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa transportasi publik tetap NOL atau bebas PPN.

    3. Minyak Kita, tepung terigu, gula industri tetap 11% (1% ditanggung pemerintah).

    4. PPh Final 0,5% diperpanjang hingga 2025.

    5. PPh Pasal 21 karyawan gaji sd Rp 10 juta, ditanggung pemerintah utk industri padat karya. 

    6. Diskon Listrik 50% utk pelanggan dg daya sd 2200 va Jan-Feb 2025

    7. Bantuan pangan/beras Jan-Feb 2025 tiap keluarga 10 kg utk 16 juta KK

    8. Diskon PPN 100% utk pembelian rumah harga sd 5 M, utk bagian harga 2 M. Jan-Juni 2025.

    9. Pekerja yg mengalami PHK diberi kemudahan mengakses JKP.

    10. Subsidi bunga 5% revitalisasi mesin untik produktivitas.

    11. Bantuan 50% utk jaminan kecelakaan kerja sektor padat karya selama 6 bulan. 

    12. Kendaraan listrik berbasis baterai, PPnBM DTP 15% utk CKD/CBU

    13. PPN DTP 10% KBLBB CKD

    14. Bea Masuk NOL utk KBLBB CBU.

    15. PPnBM DTP 3% kendaraan listrik hybrid.

  • Simak! Rincian Barang Bebas PPN, PPNDTP 1%, dan Insentif Pajak mulai Awal 2025

    Simak! Rincian Barang Bebas PPN, PPNDTP 1%, dan Insentif Pajak mulai Awal 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Prabowo Subianto secara resmi melanjutkan amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yakni implementasi PPN 12% pada 1 Januari 2025. 

    Setelah menanti pengumuman PPN 12% dengan munculnya isu pengenaan PPN hanya untuk barang mewah, pada akhirnya pemerintah tetap menaikkan tarif pungutan tersebut. 

    “Sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, tarif PPN tahun depan akan naik menjadi 12% per 1 Januari 2025,” ujar Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers, Senin (16/12/2024). 

    Airlangga menyampaikan meski kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tetap berlanjut, tetapi barang pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat tetap diberikan fasilitas bebas PPN alias PPN 0%. 

    Mulai dari beras, daging, ikan, telur, susu, gula konsumsi, jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin polio, rumah sangat sederhana, dan pemakaian air seluruhnya bebas PPN.

    Terhadap barang-barang lainnya, pemerintah memberikan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) 1% khusus untuk minyak kita, tepung terigu, dan gula industri. Alhasil, untuk komoditas tersebut, tarif PPN yang berlaku tetap 11%. 

    “Stimulus ini untuk menjaga daya beli masyarakat terutama untuk kebutuhan pokok, dan secara khusus gula industri yang menopang industri pengolahan makanan minuman,” lanjut Airlangga. 

    Industri makanan dan minuman menjadi pililhan pemerintah untuk mendapatkan insentif tersebut karena perannya terhadap industri pengolahan cukup tinggi, yaitu 36,3%. 

    Anggaran untuk insentif fiskal paket kebijakan ekonomi 2025 yang terdiri dari 15 stimulus tersebut diestimasikan sekitar Rp28 triliun. 

    Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa sesuai azas keadilan terhadap barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, dan jasa pendidikan yang tergolong mewah, dikenakan PPN 12%. 

    “Seperti rumah sakit kelas VIP dan pendidikan yang standar internasional yang berbayar mahal,” tuturnya. 

    Berikut Daftar Kebijakan PPN 12% dan Insentif yang Diberikan Mulai 2025: 

    1. Beras, daging, telur, sayur, buah2an, garam, gula konsumsi, tetap 0% alias bebas PPN.

    2. Jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa transportasi publik tetap 0% atau bebas PPN.

    3. Minyak Kita, tepung terigu, gula industri tetap 11% (1% ditanggung pemerintah).

    4. PPh Final 0,5% diperpanjang hingga 2025.

    5. PPh Pasal 21 DTP karyawan gaji sampai dengan Rp10 juta untuk industri padat karya. 

    6. Diskon Listrik 50% untuk pelanggan dengan daya sampai dengan 2200 va Jan-Feb 2025

    7. Bantuan pangan/beras Jan-Feb 2025 tiap keluarga 10 kg untuk 16 juta KK

    8. Diskon PPN 100% untyk pembelian rumah harga sampai dengan Rp5 miliar, dengan dasar pengenaan pajak Rp2 miliar, berlaku Januari-Juni 2025

    9. Pekerja yg mengalami PHK diberi kemudahan mengakses JKP

    10. Subsidi bunga 5% revitalisasi mesin untuk produktivitas

    11. Bantuan 50% untuk jaminan kecelakaan kerja sektor padat karya selama 6 bulan. 

    12. Kendaraan listrik berbasis baterai, PPnBM DTP 15% untuk CKD/CBU

    13. PPN DTP 10% KBLBB CKD

    14. Bea Masuk 0% untuk KBLBB CBU

    15. PPnBM DTP 3% kendaraan listrik hybrid.