Xcloud.id

Produk: kendaraan listrik

  • Pemerintah Didorong Tingkatkan Kualitas BBM ke Euro 4 untuk Turunkan Polusi – Halaman all

    Pemerintah Didorong Tingkatkan Kualitas BBM ke Euro 4 untuk Turunkan Polusi – Halaman all

     

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Jakarta menjadi kota dengan polusi udara tertinggi di Indonesia. Pada 13 Agustus 2024, Jakarta mencatatkan indeks kualitas udara atau AQI tertinggi di dunia dengan skor 177. 

    Faktor polusi di Jakarta disebabkan oleh sektor transportasi. Transportasi berkontribusi sebesar 44 persen terhadap polusi udara di Jakarta. Dari hal tersebut, kualitas Bahan Bakar Minyak (BBM) yang buruk disinyalir menjadi penyebab utama.

    Institute for Essential Services Reform (IESR) bersama Research Center for Climate Change Universitas Indonesia (RCCC UI), Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) dan Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia yang didukung Katadata Green dan ViriyaENB melakukan kajian mengenai penerapan BBM Euro 4 mulai dari 2025 hingga 2030 dapat mengurangi polusi udara di Jabodetabek. 

    Selain itu, dari hasil kajian bersama tersebut mengungkap, penggunaan BBM standar Euro 4 juga dapat menurunkan polutan particulate matter (PM) 2.5 hingga 96 persen, serta SOx, NOx hingga 82-98 persen.

    Sedangkan tanpa perubahan, beban polusi dari kendaraan diestimasi akan meningkat sekitar 30-40 persen pada 2030 nanti, dikarenakan peningkatan jumlah kendaraan dan jumlah aktivitas transportasi. 

    Berkaca pada hal tersebut pemerintah didorong perlu melakukan peningkatan kualitas BBM Indonesia ke standar Euro 4.

    Hal tersebut untuk mengantisipasi puncak polusi berbagai kota di Indonesia, terutama Jabodetabek, yang cenderung terjadi pada Juni hingga Agustus setiap tahunnya. 

    “Indonesia perlu segera menerapkan Euro 4 dengan didukung kebijakan yang terintegrasi, disertai dengan pengawasan dan penegakan aturan yang ketat. Pemerintah perlu memastikan kesiapan kilang domestik untuk memenuhi BBM Euro 4,” tutur Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa dalam acara Mendorong BBM Berkualitas di Indonesia, Jakarta, Selasa (17/12/2024).

    Fabby menambahkan, polusi udara di Jakarta telah menambah beban biaya kesehatan terkait polusi seperti pneumonia, Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK) dan penyakit jantung iskemik.

    Data BPJS Kesehatan menunjukkan klaim pengobatan terkait polusi udara di Jakarta hampir mencapai Rp 1,2 triliun pada 2023, dengan penyakit jantung iskemik berkontribusi sebesar Rp 471 miliar dan penyakit influenza, serta pneumonia sebesar Rp 409 miliar.

    “Meski membutuhkan investasi signifikan, kolaborasi pemerintah dan swasta dalam teknologi serta infrastruktur kilang akan membawa manfaat yang jauh lebih besar bagi lingkungan, kesehatan dan ekonomi,” imbuh Fabby.

    BBM Euro 4 memiliki kandungan sulfur setara 50 ppm. Sebaliknya, lebih dari 90 persen BBM yang beredar di pasar Indonesia berkualitas rendah dengan kandungan sulfur tinggi, mencapai 150-2.000 ppm, tergantung jenis bahan bakarnya.

    Tingginya kandungan sulfur dalam BBM menyebabkan rendahnya kualitas udara, meningkatnya masalah kesehatan dan menambah biaya pengobatan.

    Lewat kajian tersebut mendorong pemerintah untuk menerapkan Euro 4 dengan memastikan ketersediaan BBM Euro 4 sesuai peta jalan. Selain itu perlu juga kesiapan kilang domestik untuk menyediakannya. 

    Meskipun peningkatan kualitas BBM merupakan langkah yang krusial, langkah tersebut perlu didukung dengan berbagai kebijakan transportasi berkelanjutan lainnya, termasuk penyediaan transportasi publik yang nyaman, pengetatan baku mutu emisi dan efisiensi bahan bakar kendaraan bermotor, pengalihan ke kendaraan listrik, serta penerapan manajemen lalu lintas yang ramah lingkungan (eco-sensitive traffic management).

    Analis Kebijakan Lingkungan IESR Ilham R. F. Surya, menyebut, penerapan Euro 4 akan berimplikasi pada peningkatan biaya produksi BBM sekitar Rp 200 – Rp 500 per-liter.

    “Pemerintah perlu mempersiapkan ruang fiskal untuk mengantisipasi dampak ekonomi dari penerapan peta jalan Euro 4 tersebut,” jelas Ilham.

    Pemerintah juga perlu menyiapkan skema pembiayaan peningkatan biaya produksi BBM dengan berbagai skenario, seperti tambahan biaya jika ditanggung oleh pemerintah, dibebankan kepada konsumen atau dengan membatasi akses BBM bersubsidi bagi kelompok masyarakat tertentu.

    “Total penurunan beban biaya dari pengurangan klaim BPJS untuk pengobatan ketiga penyakit ini pada 2030 diperkirakan mencapai Rp 550 miliar dengan rincian pneumonia sebesar Rp 246 miliar, jantung iskemik sebesar Rp 268 miliar dan PPOK Rp 36 miliar,” kata Ilham.

     

  • Petaka Trump Dimulai, Elon Musk Terancam Tumbang

    Petaka Trump Dimulai, Elon Musk Terancam Tumbang

    Jakarta, CNBC Indonesia – Tim transisi Presiden Amerika Serikat (AS) terpilih Donald Trump merekomendasikan untuk memangkas dukungan terhadap industri kendaraan listrik (EV) dan stasiun pengisian daya EV yang dicanangkan pemerintahan Joe Biden.

    Selain itu, tim transisi Trump juga meminta untuk memperkuat pemblokiran terhadap mobil, komponen, dan material baterai dari China, menurut dokumen yang dilihat Reuters.

    Rekomendasi ini mengemuka saat subsidi China ke industri EV terus meningkat. Hal ini dikarenakan pasokan rantai baterai EV China yang mendominasi.

    Dalam kampanyenya, Trump berjanji untuk memudahkan regulasi untuk mobil berbahan bakar bensin-solar dan menghapus mandat Biden untuk memperkuat industri EV di AS.

    Tim transisi Trump juga merekomendasikan kenaikan tarif material baterai secara global untuk menggenjot produksi di dalam negeri. Secara garis besar, tim transisi Trump ingin mengalihkan uang yang selama ini dialokasikan Biden untuk membangun stasiun pengisian daya EV dan membuat EV jadi lebih murah ke prioritas pertahanan nasional.

    Lebih lanjut, tim transisi Trump juga ingin menghapus kebijakan keringanan kredit pajak pembelian EV senilai US$7.500 yang diberlakukan pemerintahan Biden.

    Jika rekomendasi ini disetujui, maka ancaman nyata akan menghadang produsen EV. Penjualan EV akan merosot tajam, termasuk berdampak buruk pada Tesla yang merupakan produsen mobil listrik milik Elon Musk.

    Padahal, sebelumnya Trump sempat melunak ke industri EV karena dukungan besar-besaran yang diberikan Musk.

    Tesla merupakan produsen EV dominan di AS. Kendati demikian, Musk mengatakan kehilangan subsidi pemerintah untuk EV akan lebih berdampak ke para pesaing ketimbang Tesla.

    Beberapa pesaing Tesla seperti General Motors dan Hyundai diketahui gencar memasarkan produk-produk EV mereka di AS. Dengan penghentian subsidi pemerintah, hal ini tentu akan mengguncang bisnis mereka.

    Tim transisi Trump berencana memindahkan alokasi anggaran US$7,5 miliar dari pemerintahan Biden untuk membangun stasiun pengisian daya EV ke pemrosesan mineral-baterai, rantai pasokan pertahahanan nasional, dan infrastruktur krusial.

    “Baterai, mineral, dan komponen EV penting untuk produksi pertahanan krusial. Sementara EV dan stasiun pengisian daya EV tidak [sepenting itu],” kata dokumen yang dikutip Reuters, Selasa (17/12/2024).

    Juru bicara tim transisi Trump, Karoline Leavitt, mengatakan para pemilih Trump memberikan mandat untuk menepati janjinya, termasuk menyetop penyerangan pemerintah terhadap mobil berbahan bakar bensin-solar.

    “Ketika masuk Gedung Putih, Presiden Trump akan mendukung industri otomotif dengan memberikan ruang bagi mobil berbahan bakar solar-bensin dan EV,” kata dia.

    Secara global, produsen otomotif mulai beralih ke pengembangan EV dalam memenuhi aturan yang lebih ketat atas pembatasan penggunaan bahan bakar. Hal ini bertujuan mengurangi polusi dan mereduksi dampak perubahan iklim.

    Namun, rekomendasi dari tim transisi Trump menunjukkan bahwa industri mobil berbahan bakar solar-bensin akan tetap dijaga. Hal ini berbanding terbalik dengan pemerintahan Biden yang memprioritaskan industri EV dengan berbagai subsidi yang diberikan.

    Hasilnya, emisi per kendaraan di AS akan kembali ke level 2019 sebesar 25% per mil. Padahal, saat ini yang ditetapkan hingga 2025 ingin memangkas rata-rata emisi ke level 15% ke bawah.

    (fab/fab)

  • Atasi polusi, pemerintah diminta segera terapkan BBM standar Euro 4

    Atasi polusi, pemerintah diminta segera terapkan BBM standar Euro 4

    Pemerintah perlu memastikan kesiapan kilang domestik untuk memenuhi BBM Euro 4.

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah perlu mengantisipasi puncak polusi kota di Indonesia terutama Jabodetabek, yang cenderung terjadi pada puncak musim kemarau sekitar bulan Juni hingga Agustus setiap tahunnya, antara lain dengan mendorong peningkatan kualitas bahan bakar minyak (BBM) Indonesia ke standar Euro 4.

    Hasil kajian yang dilakukan Institute for Essential Services Reform (IESR) bersama Research Center for Climate Change Universitas Indonesia (RCCC UI), Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB), dan Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menunjukkan bahwa penerapan BBM Euro 4 mulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030 dapat mengurangi polusi udara di Jabodetabek.

    Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa kepada media, di Jakarta, Selasa, mengatakan penerapan BBM Euro 4 dapat menurunkan polutan particulate matter (PM) 2,5 hingga 96 persen serta SOx, NOx hingga 82-98 persen.

    Sedangkan apabila tanpa perubahan, beban polusi dari kendaraan diestimasi akan meningkat sekitar 30-40 persen pada 2030 nanti, dikarenakan peningkatan jumlah kendaraan dan jumlah aktivitas transportasi.

    Menurut Fabby Tumiwa, polusi udara di Jakarta telah menambah beban biaya kesehatan terkait polusi, seperti pneumonia, penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), dan penyakit jantung iskemik.

    Data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menunjukkan klaim pengobatan terkait polusi udara di Jakarta hampir mencapai Rp1,2 triliun pada 2023, dengan penyakit jantung iskemik berkontribusi sebesar Rp471 miliar dan penyakit influenza, serta pneumonia sebesar Rp409 miliar.

    Oleh karena itu, Indonesia perlu segera menerapkan Euro 4 dengan didukung kebijakan yang terintegrasi, disertai dengan pengawasan dan penegakan aturan yang ketat, katanya lagi.

    “Pemerintah perlu memastikan kesiapan kilang domestik untuk memenuhi BBM Euro 4. Meski membutuhkan investasi signifikan, kolaborasi pemerintah dan swasta dalam teknologi serta infrastruktur kilang akan membawa manfaat yang jauh lebih besar bagi lingkungan, kesehatan, dan ekonomi,” ujar Fabby.

    Ilham Surya, Analis Kebijakan Lingkungan IESR, dalam pemaparannya menyebutkan bahwa penerapan Euro 4 akan berimplikasi pada peningkatan biaya produksi BBM sekitar Rp200-Rp500 per liter. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempersiapkan ruang fiskal untuk mengantisipasi dampak ekonomi dari penerapan peta jalan Euro 4 tersebut.

    Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan skema pembiayaan peningkatan biaya produksi BBM dengan berbagai skenario, seperti tambahan biaya jika ditanggung oleh pemerintah, dibebankan kepada konsumen atau dengan membatasi akses BBM bersubsidi bagi kelompok masyarakat tertentu.

    “Kajian ini secara khusus menilai dampak peningkatan kualitas udara terhadap tiga penyakit dari 12 daftar penyakit akibat polusi di Jakarta, yaitu pneumonia, jantung iskemik, dan PPOK. Total penurunan beban biaya dari pengurangan klaim BPJS untuk pengobatan ketiga penyakit ini pada 2030 diperkirakan mencapai Rp550 miliar dengan rincian pneumonia sebesar Rp246 miliar, jantung iskemik sebesar Rp268 miliar, dan PPOK Rp36 miliar,” kata Ilham.

    Kajian ini mendorong pemerintah untuk menerapkan Euro 4 dengan memastikan ketersediaan BBM Euro 4 sesuai peta jalan, serta kesiapan kilang domestik untuk menyediakannya.

    Meskipun peningkatan kualitas BBM ini merupakan langkah yang krusial, menurut Ilham, langkah tersebut perlu didukung dengan berbagai kebijakan transportasi berkelanjutan lainnya, termasuk penyediaan transportasi publik yang nyaman, pengetatan baku mutu emisi dan efisiensi bahan bakar (fuel economy) kendaraan bermotor, pengalihan ke kendaraan listrik, serta penerapan manajemen lalu lintas yang ramah lingkungan.

    Direktur Pembinaan Program Migas Kementerian ESDM Mirza Mahendra menyatakan upaya peningkatan kualitas BBM dilakukan secara bertahap sesuai peta jalan yang sudah dibuat.

    Langkah tersebut dibarengi dengan berbagai kebijakan yang juga mengarah pada upaya menekan polusi dari sektor transportasi.

    Pewarta: Faisal Yunianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2024

  • Moeldoko puji Pemkab Bogor operasikan kendaraan umum berbasis listrik

    Moeldoko puji Pemkab Bogor operasikan kendaraan umum berbasis listrik

    Penggunaan kendaraan listrik secara massal juga akan menurunkan ketergantungan impor bahan bakar minyak

    Kabupaten Bogor, Jawa Barat (ANTARA) – Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) Moeldoko mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mulai mengoperasikan kendaraan umum berbasis tenaga listrik.

    “Saya bersyukur ada inisiatif baru dari Pemda Kabupaten Bogor untuk menggunakan kendaraan listrik atau bus listrik karena ini Pemkab Bogor telah menjalankan Inpres Nomor 7. ini sebuah semangat luar biasa yang perlu diikuti oleh pemda yg lain,” ucap Moeldoko saat peresmian operasional dua unit bus listrik di Cibinong, Bogor, Jabar, Selasa.

    Menurut dia, ada sejumlah keuntungan ketika pemerintah sudah mulai beralih ke kendaraan listrik. Salah satunya, lingkungan menjadi bersih, terlebih saat ini kondisi Jakarta dan sekitarnya memiliki kualitas udara yang kurang baik.

    Moeldoko menyebutkan penggunaan kendaraan listrik secara massal juga akan menurunkan ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM) untuk kebutuhan dalam negeri.

    “Kalau subsidi (BBM) itu bisa dikurangi, bisa dialihkan untuk pendidikan kesehatan dan lain-lain. Terima kasih Pak Bupati sudah membangun semangat untuk beralih. Terima kasih atas semangat ini saya yakin, ini akan diikuti daerah daerah lain,” ucap mantan Kepala Staf Kepresidenan tersebut.

    Penjabat Bupati Bogor Bachril Bakri menyebutkan Pemerintah Kabupaten Bogor mulai mengoperasikan dua unit bus listrik dengan tarif gratis.

    “Sementara dua unit, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa tambah lagi nanti,” katanya.

    Dua unit bus yang berasal dari program Inovasi Pendanaan Pembangunan Kompetitif (IP2K) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024 beroperasi dengan rute Simpang Bambu Kuning-Jalan Tegar Beriman-Simpang Daralon-Jalan Tegar Beriman-Jalan Kolonel Edy Yoso Mertadipura-Jalan Alternatif GOR Pemda-Simpang Kandang Roda-Jalan Alternatif Sentul-Tugu Pancakarsa.

    Cakupan rute bus listrik ini dapat mengakomodasi kawasan pemerintahan, komersial, kawasan olahraga, pusat perbelanjaan, pendidikan dan perumahan.

    Bus listrik ini beroperasi secara terjadwal mulai dari pukul 06.00 WIB hingga pukul 19.00 WIB, dan berhenti di setiap bus stop yang tersedia serta mengedepankan standar pelayanan kepada masyarakat.

    “Mari gunakan untuk menjaga lingkungan hidup kita agar polusi dan emisi bisa zero dan bus listrik ini emisinya nol,” ungkap Bachril.

    Operasional bus listrik merupakan langkah Pemerintah Kabupaten Bogor dalam mengurangi polusi udara dan sebagai bentuk peningkatan pelayanan angkutan umum massal kepada masyarakat.

    “Dengan kehadiran angkutan umum massal yang maju dan ramah lingkungan ini, kami berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi publik di Kabupaten Bogor, sekaligus berkontribusi pada pengurangan emisi karbon,” ujarnya.

    Pewarta: M Fikri Setiawan
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • VinFast Targetkan Investasi US,2 Miliar di Indonesia pada 2025

    VinFast Targetkan Investasi US$1,2 Miliar di Indonesia pada 2025

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Produsen otomotif asal Vietnam, VinFast bersama anak perusahaan V-Green dan GSM, layanan transportasi online yang menggunakan kendaraan listrik, bersatu untuk menciptakan ekosistem transportasi yang lebih ramah lingkungan.

    Visi ekosistem “Untuk Masa Depan Hijau” itu juga menyasar Indonesia sebagai pasar kendaraan listrik yang terus berkembang. Bersama mitra seperti Prime Group, VinFast menargetkan investasi hingga US$1,2 miliar untuk pembangunan jaringan pengisian daya di berbagai kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bali yang akan dimulai pada Januari 2025.

    Pada saat bersamaan, GSM juga memungkinkan masyarakat menjajal VinFast tanpa harus memilikinya. Strategi ini tak hanya meningkatkan kesadaran publik tentang merek VinFast, tetapi sekaligus mendorong transformasi hijau di Indonesia.

    Pendiri VinFast, Pham Nhat Vuong yang menginisiasi pendekatan komprehensif ini menyebut, visi “Untuk Masa Depan Hijau” itu telah mengundang perhatian dari para investor asing, karena dinilai memiliki potensi untuk bertumbuh dan berinovasi.

    VinFast yang terdaftar di Nasdaq, bursa efek yang berpusat di New York, Amerika Serikat, terus berupaya mewujudkan komitmen membuat mobilitas kendaraan listrik yang terjangkau. Hal itu diwujudkan antara lain lewat berbagai model kendaraan listrik, yang mendorong pengurangan emisi CO₂ hingga ratusan ribu ton setiap tahun.

    Sementara itu, V-Green mengambil peran dalam pengembangan infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik secara global, termasuk rencana pembangunan 100 ribu stasiun pengisian daya di Indonesia dalam tiga tahun ke depan.

    VinFast menilai, ada kebutuhan mendesak untuk melindungi lingkungan di tengah urbanisasi yang makin pesat dan perkembangan ekonomi saat ini, di mana bahan bakar fosil menjadi salah satu penyebab utama pencemaran.

    VinFast optimis, kendaraan listrik merupakan solusi berkelanjutan atas masalah tersebut, juga menjadi revolusi pada sektor transportasi. Untuk itu, kolaborasi VinFast, V-Green, dan GSM diyakini dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai pasar potensial untuk kendaraan listrik di Asia Tenggara.

    (rea/rir)

    [Gambas:Video CNN]

  • Airlangga Ungkap Alasan Guyur Insentif ke Kendaraan Listrik & Hybrid saat PPN 12%

    Airlangga Ungkap Alasan Guyur Insentif ke Kendaraan Listrik & Hybrid saat PPN 12%

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinasi bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan alasan pemerintah mengguyur sejumlah insentif pajak untuk industri otomotif tahun depan imbas penetapan PPN 12% pada 1 Januari 2025.

    Airlangga menyebut bahwa pemerintah tetap ingin mencapai Net Zero Emission (NZE) pada 2026 sehingga demi mencapai target tersebut, maka upaya mendorong penggunaan kendaraan listrik diperlukan.

    Hal ini dia sampaikan usai mengantar Presiden Prabowo Subianto dalam rangka kunjungan kenegaraan ke Kairo, Mesir, di Pangkalan TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Selasa (17/12/2024).

    “Itu demi menuju net zero, otomotif sekarang [pemerintah sedang] kurangi daripada penggunaan BBM yang bukan Euro IV. Sulfur itu dunia sudah hindari, salah satunya dengan elektrifikasi kendaraan listrik,” katanya kepada wartawan.

    Lebih lanjut, dia memerinci bahwa insentif ini diberikan dua jenis kendaraan listrik, yakni mobil listrik murni (BEV) dan hybrid. Mengingat, penggunaan kendaraan tersebut hingga saat ini telah mencapai 80.000 unit.

    “Bila dilihat keseluruhan, BEV dan EV itu penggunaannya year to date udah 80.000-an, combussion engine saja 850.000-an. Jadi, cuma sekitar 10% saja [BEV dan EV]. Ini yang didorong harus lebih tinggi lagi,” katanya.

    Mantan Ketua Umum partai Golkar itu juga menilai bahwa Indonesia juga dalam waktu dekat bisa memproduksi baterai. Salah satunya, dari kawasan Morowali yang memiliki investasi baterai hingga kemasannya.

    Dia melanjutkan bahwa apabila ekosistem kendaraan listrik telah rampung, maka akan berimbas terhadap kenaikan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

    “Kalau itu bisa dilakukan TKDN 60% bisa dilakukan. Itu lah target pemerintah untuk mendorong menaikkan TKDN dan mendorong agar kendaraan elektrik diminati, kalau hybrid tanpa infrastruktur pun bisa jalan. Kami juga minta PLN yang siapkan charging station, di tiap rest area itu ada charging station,” pungkas Airlangga.

  • China dan AS Berebut Zirkon Australia untuk Perkuat Teknologi Militer

    China dan AS Berebut Zirkon Australia untuk Perkuat Teknologi Militer

    Jakarta –

    Zirkon dari Australia dapat menjadi perebutan sengit oleh China dan Amerika Serikat (AS), demikian seorang ahli geologi yang bekerja dengan militer China memperingatkan.

    Meskipun zirkon umumnya dinilai sebagai batu permata, di dalamnya mengandung logam zirkonium. Logam tersebut dapat menahan suhu yang sangat tinggi, yang memungkinkan keramik, misalnya, dipanaskan hingga di atas 3.000 derajat Celsius dan memberikan perlindungan yang sangat diperlukan untuk pesawat hipersonik.

    China memiliki permintaan zirkonium terbesar di dunia, tetapi cadangannya hanya mencapai 0,7% dari total global. AS, konsumen utama zirkonium lainnya, juga memiliki sedikit cadangan.

    Mengutip South China Morning Post, negara dengan cadangan zirkonium terbesar di dunia adalah Australia, dengan lebih dari 74% dari total global, menurut data dari US Geology Survey.

    “Permintaan global terhadap sumber daya zirkonium terus meningkat karena potensinya yang sangat besar dalam aplikasi militer,” tulis tim peneliti yang dipimpin oleh insinyur senior Kong Fanjin dari China Geology Survey dalam makalah yang ditinjau sejawat dan diterbitkan di jurnal China Geological Reviews pada 29 November.

    Dalam makalah tersebut, peneliti menuliskan bahwa zirkonium memiliki titik leleh dan kepadatan yang tinggi, serta tahan terhadap korosi. Kelebihannya ini sangat penting bagi pengembangan teknologi militer baru.

    “Terutama material seperti zirkonium diborida, berkat kestabilannya di lingkungan bersuhu sangat tinggi, banyak digunakan dalam sistem perlindungan termal pesawat hipersonik dan wahana antariksa. Sebagai importir dan konsumen utama sumber daya zirkonium, China menghadapi tantangan berat terhadap keamanan sumber dayanya,” kata peneliti.

    Di tengah meningkatnya persaingan untuk sumber daya strategis global, cara mengalokasikan sumber daya bijih zirkonium secara rasional telah menjadi isu utama untuk menjaga keamanan nasional dan mendorong kemajuan teknologi militer.

    Kong juga merupakan anggota laboratorium data besar dan pengambilan keputusan di National University of Defence Technology of the People’s Liberation Army di Changsha, Hunan, yang memberikan dukungan dan layanan kepada militer dan pemerintah China melalui analisis yang ketat.

    Perkembangan Senjata Hipersonik

    Senjata hipersonik China tengah memasuki periode pertumbuhan yang pesat. Pada China Airshow yang diselenggarakan November, untuk pertama kalinya perusahaan-perusahaan China memamerkan rudal hipersonik dan tersedia untuk dijual ke negara-negara lain.

    Senjata-senjata ini dapat terbang dalam jarak jauh dengan kecepatan yang melebihi lima kali kecepatan suara, dan dapat berubah arah, sehingga sangat sulit untuk ditangkis.

    Semakin banyak negara dan organisasi, termasuk Rusia, Korea Utara, Iran, dan bahkan pasukan Houthi di Yaman, menggunakan senjata semacam itu untuk menantang sistem pertahanan udara AS dan sekutunya.

    Kebutuhan Zirkonium untuk Teknologi Lain

    Kong menyebutkan, bukan hanya senjata hipersonik yang mendapat manfaat dari sumber daya ini. Industri teknologi tinggi China lainnya juga sangat membutuhkan zirkonium.

    Kapasitas pembangkit listrik tenaga nuklir China tumbuh pada tingkat tujuh hingga delapan reaktor baru per tahun, dan sejumlah besar zirkonium dibutuhkan untuk batang kendali dan bahan pelindung dalam reaktor ini.

    Di masa mendatang, baterai litium solid-state untuk kendaraan listrik berkinerja tinggi dan jarak jauh mungkin juga membutuhkan logam ini dalam jumlah besar.

    Kong mencatat bahwa sebagian besar bijih zirkonium yang diimpor oleh China digunakan untuk memperkuat toilet dan keramik dekoratif. Ia memperkirakan bahwa penggunaan zirkonium dalam produk-produk murah ini akan menurun untuk memenuhi permintaan industri militer dan teknologi tinggi.

    Indonesia Disebut

    Dengan adanya persaingan sumber daya zirkonium global yang berpotensi memanas, Kong menyarankan pemerintah China harus mulai mempersiapkan persaingan ini sedini mungkin.

    Meskipun Australia memiliki cadangan zirkonium terbesar, negara itu bukanlah satu-satunya pemasok potensial. Afrika Selatan dan Indonesia, yang keduanya merupakan anggota blok Brics, afiliasi negara-negara ekonomi berkembang yang meliputi China, juga memproduksi bijih zirkonium.

    Selain itu, pembelian zirkonium dari Australia dapat menemui kendala. Australia adalah sekutu AS. Pada 19 November, Australia mengumumkan bahwa mereka akan mempercepat kerja sama dengan AS dan Inggris dalam mengembangkan senjata hipersonik untuk meningkatkan kemampuan ofensif dan defensifnya.

    Namun, China juga merupakan mitra dagang terbesar Australia, dan keuntungan besar dari penjualan bijih ke China memainkan peran penting dalam mempertahankan standar hidup Australia yang tinggi.

    Meskipun AS lebih lambat dalam bidang teknologi hipersonik, baru-baru ini AS berhasil menguji coba rudal hipersonik yang diluncurkan dari pesawat pengebom. Pentagon berencana menggunakan senjata ini untuk menyerang kapal induk dan kota-kota pesisir China dalam potensi konflik militer di masa mendatang.

    Menurut survei yang dilakukan oleh Kongres AS tahun lalu, teknologi dan material perlindungan termal saat ini merupakan tantangan terbesar yang dihadapi oleh program senjata hipersonik AS.

    [Gambas:Youtube]

    (rns/rns)

  • Anomali PPN 12%: Diklaim Khusus Barang Mewah, tapi Mobil dan Rumah Miliaran Dapat Diskon

    Anomali PPN 12%: Diklaim Khusus Barang Mewah, tapi Mobil dan Rumah Miliaran Dapat Diskon

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi mengumumkan pemberlakuan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN 12% pada 1 Januari 2025. Meski diklaim tarif PPN baru tersebut hanya untuk barang mewah, nyatanya pemerintah juga memberi diskon pajak untuk pembelian mobil listrik hingga rumah miliaran rupiah.

    Pengumuman pemberlakuan tarif PPN 12% disampaikan pada Senin (16/12/2024). Pada saat itu, pemerintah turut mengumumkan paket insentif fiskal sebagai kompensasi kenaikan PPN dari 11% menjadi 12%.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak menampik bahwa banyak arus penolakan penerapan tarif PPN 12% karena ditakutkan akan semakin membebani biaya hidup masyarakat. Oleh sebab itu, dia menyatakan tarif baru tersebut hanya akan menyasar barang mewah.

    “Sesuai dengan masukan dari berbagai pihak, termasuk DPR, agar asas gotong royong di mana PPN 12% dikenakan bagi barang yang dikategorikan mewah, maka kita juga akan menyisir untuk kelompok harga untuk barang-barang dan jasa yang merupakan barang jasa kategori premium,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers, Senin (16/12/2024).

    Meski demikian, pada saat yang sama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa pembelian sejumlah barang mewah juga mendapatkan insentif fiskal dari pemerintah.

    Contohnya, pemerintah mengumumkan kebijakan PPN ditanggung pemerintah (DTP) untuk pembelian rumah maksimal Rp5 miliar, dengan dasar pengenaan pajak Rp2 miliar.

    “Jadi Rp2 miliar ditanggung pemerintah, sisanya yang 3 miliar bayar,” kata Airlangga pada kesempatan yang sama.

    Selain rumah miliaran rupiah, empat kebijakan PPN DTP untuk sektor otomotif juga diberikan. Pertama, PPN DTP 10% untuk pembelian kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dalam keadaan terurai lengkap/completely knocked down (KBLBB CKD).

    Kedua, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) DTP 15% untuk KBLBB impor dalam keadaan utuh/completely built up (CBU) dan CKD. Ketiga, PPnBM 0% untuk KBLBB CBU.

    Keempat, kebijakan diskon pajak sektor otomotif terbaru, yaitu bagi kendaraan bermotor hybrid berupa PPnBM DTP 3%.

    Seperti diketahui, harga mobil listrik di Indonesia masih cukup tinggi, dari ratusan juta hingga miliaran rupiah. Artinya, insentif pemerintah bisa turut mencakup barang-barang berharga miliaran rupiah.

    Airlangga mengaku semua paket kebijakan insentif fiskal, termasuk untuk barang mewah, diberikan agar kenaikan tarif PPN tidak memberi dampak negatif ke masyarakat.

    “Paket ini dirancang untuk melindungi masyarakat, mendukung pelaku usaha—utamanya UMKM dan padat karya, menjaga stabilitas harga serta pasokan bahan pokok, dan ujungnya untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

    Bukan Khusus Barang Mewah

    Direktur Riset Bright Institute Muhammad Andri Perdana menekankan bahwa objek yang terkena tarif PPN 12% bukan cuma untuk barang mewah seperti narasi yang digembor-gemborkan pemerintah.

    Andri melihat pemerintah selama akan ingin menipu publik padahal PPN 12% tetap akan diterapkan kepada seluruh barang/jasa yang selama ini terkena PPN kecuali tiga jenis barang. Malahan, Andi mengungkapkan jenis barang yang akan dibebankan PPN justru bertambah.

    “Faktanya kenaikan ini bukannya mengurangi daftar produk yang akan terkena kenaikan PPN, tapi nyatanya justru menambah,” ujar Andri dalam keterangannya, Selasa (17/12/2024).

    Dia menjelaskan barang yang dibebaskan dari PPN 12% seperti beras hingga angkutan umum memang sejak lama sudah dikategorikan sebagai barang yang tidak menjadi objek PPN alias bebas pajak konsumsi.

    Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2022, barang-barang yang tidak terbebani PPN terbagi menjadi dua jenis: Barang Kena Pajak (BKP) tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN dan BKP tertentu yang tidak dipungut PPN/PPN dan PPnBM.

    Andri menjelaskan bahwa barang yang tergolong sebagai BKP tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN antara lain adalah vaksin polio, vaksin Covid-19, buku pelajaran, kitab suci, jasa konstruksi untuk keperluan ibadah, hingga produk-produk yang berhubungan dengan bencana nasional.

    Sedangkan yang digolongkan sebagai BKP tertentu yang Tidak Dipungut PPN/PPN dan PPnBM adalah sembako (kecuali minyak goreng), barang hasil kelautan & perikanan, mesin & peralatan pabrik, hewan ternak, bibir & pakan, rumah susun milik, perak butiran & batangan, listrik di bawah 6.600 VA, air bersih, barang hasil pertambangan, hingga gula konsumsi.

    Bahkan, ujarnya, sejumlah barang tersebut sudah dari dulu tidak bebas PPN bahkan sebelum PP Nomor 49/2022 diterbitkan.

    “Barang-barang yang dibebaskan PPN sudah diatur setidaknya sejak PP 146 tahun 2000,” ujar Andri.

    Sebaliknya, dia menjelaskan sebagian barang-barang yang tadinya bebas PPN tersebut kini langsung terkena tarif 12%. Andri mencontohkan beras premium, ikan salmon, listrik di atas 3.500 VA, rumah sakit VIP, hingga sekolah internasional.

    “Produk-produk tersebut sebelumnya satu kategori dengan BKP tertentu yang tidak dibebani PPN, namun sekarang hanya yang digolongkan ‘non-premium’ yang bebas PPN,” lanjutnya.

    Berikut Daftar Skema Insentif Fiskal 2025:

    Beras, daging, telur, sayur, buah-buahan, garam, gula konsumsi, tetap bebas PPN
    Jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa transportasi publik tetap bebas PPN
    MinyakKita, tepung terigu, gula industri tetap 11% (1% ditanggung pemerintah)
    PPh Final 0,5% diperpanjang hingga 2025
    PPh Pasal 21 karyawan industri padat karya yang bergaji sampai dengan Rp10 juta, ditanggung pemerintah
    Diskon Listrik 50% untuk pelanggan dengan daya sampai 2.200 VA selama Januari—Februari 2025
    Bantuan pangan/beras tiap keluarga 10 kg untuk 16 juta kader pembangunan manusia (KPM) selama Januari—Februari 2025
    Diskon PPN 100% sampai dengan Rp2 miliar untuk pembelian rumah dengan harga maksimal Rp5 miliar
    Pekerja yang mengalami PHK akan diberikan kemudahan akses jaminan kehilangan pekerjaan dan kartu prakerja
    Subsidi bunga 5% revitalisasi mesin untuk produktivitas di sektor padat karya
    Bantuan 50% untuk jaminan kecelakaan kerja sektor padat karya selama 6 bulan
    Kendaraan listrik berbasis baterai, PPnBM DTP 15% untuk KBLBB CKD dan CBU (kendaraan bermotor listrik berbasis baterai yang diimpor dalam keadaan utuh dan dalam keadaan terurai lengkap)
    PPN ditanggung pemerintah (DTP) 10% KBLBB CKD
    Bea masuk nol untuk KBLBB CBU
    PPnBM (pajak penjualan atas barang mewah) DTP 3% kendaraan listrik hybrid.

  • Pemerintah Anggarkan Rp 11,4 Triliun untuk Subsidi Otomotif 2025

    Pemerintah Anggarkan Rp 11,4 Triliun untuk Subsidi Otomotif 2025

    Jakarta –

    Pemerintah telah mengumumkan skema dan besaran insentif untuk industri otomotif tahun depan. Tak main-main, mereka menyiapkan dana besar untuk memberikan relaksasi di sektor tersebut.

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, dengan skema yang telah disusun, pihaknya menyiapkan Rp 11,4 triliun untuk insentif otomotif tahun depan. Harapannya, nominal tersebut bisa menumbuhkan industri di sektor terkait.

    “Untuk (sektor) otomotif ini selain membantu dari sisi permintaan masyarakat maupun industrinya, kami memberikan insentif dengan nilai Rp 11,4 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Paket Stimulus Ekonomi untuk Kesejahteraan, Senin (16/12).

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Foto: Agung Pambudhy

    Di kesempatan yang sama, Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengurai detail insentif di sektor otomotif tahun depan. Pertama PPN ditanggung pemerintah (DTP) untuk kendaraan listrik sebesar 10 persen untuk mobil dan bus tertentu dengan TKDN minimal 40 persen. Kemudian 5 persen untuk mobil dan bus tertentu dengan TKDN minimal 20 persen.

    Kedua, ada PPnBM DTP untuk mobil listrik sebesar 15 persen untuk kendaraan impor secara utuh atau completely built up (CBU) dan impor terurai atau completely knock down (CKD).

    Selanjutnya ada pembebasan bea masuk untuk kendaraan listrik sesuai program yang sudah berjalan. Kemudian, yang terakhir dan paling dinantikan, PPnBM DTP untuk mobil hybrid!

    “Yang paling terbaru, ada PPNBM DTP untuk mobil hybrid. Pemerintah memberikan diskon sebesar 3 persen,” ungkap Airlangga.

    Mobil hybrid dapat insentif tahun depan. Foto: Istimewa

    Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyambut baik stimulus yang diberikan pemerintah untuk sektor otomotif tahun depan. Sebab, menurutnya, industri tersebut mengalami ‘gejolak hebat’ sepanjang tahun ini.

    “Pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap manufaktur dengan memberikan stimulus di sektor otomotif. Kita tahu, sektor otomotif mengalami tekanan dengan sales (penjualan) yang tertekan. Maka ada beberapa pandangan masyarakat, penurunan sales (penjualan) otomotif diakibatkan turunnya daya beli masyarakat kelas menengah,” kata dia.

    (sfn/rgr)

  • Tetapkan PPN 12 persen, pemerintah siapkan paket stimulus ekonomi

    Tetapkan PPN 12 persen, pemerintah siapkan paket stimulus ekonomi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Tetapkan PPN 12 persen, pemerintah siapkan paket stimulus ekonomi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 16 Desember 2024 – 23:56 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah telah menyiapkan sejumlah insentif berupa Paket Stimulus Ekonomi mengikuti penetapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen tahun depan.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa penetapan tarif PPN 12 persen yang bakal dimulai pada 1 Januari 2025 sesuai amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

    “Untuk itu, agar kesejahteraan masyarakat tetap terjaga, Pemerintah telah menyiapkan insentif berupa Paket Stimulus Ekonomi yang akan diberikan kepada berbagai kelas masyarakat,” kata Airlangga dalam konferensi pers Paket Kebijakan Ekonomi: Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif & Berkelanjutan, yang digelar di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (16/12).

    Airlangga mengatakan, bauran kebijakan itu dirancang dengan turut mempertimbangkan prinsip keadilan dan gotong royong. Pemerintah juga tetap memberikan fasilitas bebas PPN atau PPN tarif 0 persen berkenaan dengan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat umum dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak.

    Barang dan jasa tersebut termasuk bahan kebutuhan pokok seperti beras, daging, ikan, telur, sayur, susu segar, gula konsumsi, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum, jasa tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, buku, vaksin polio, rumah sederhana dan sangat sederhana, rusunami, serta pemakaian listrik dan air minum.

    Airlangga merinci, bagi kelompok rumah tangga berpendapatan rendah, stimulus yang diberikan berupa PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 1 persen dari kebijakan PPN 12 persen untuk Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Bapokting) yakni Minyakita, tepung terigu, dan gula industri, sehingga PPN yang dikenakan tetap sebesar 11 persen. Stimulus Bapokting itu cukup krusial guna menjaga daya beli masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok.

    Selain itu, Pemerintah juga merancang kebijakan Bantuan Pangan/Beras sebanyak 10 kilogram (kg) per bulan yang akan diberikan bagi masyarakat di desil 1 dan 2 sebanyak 16 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) selama Januari-Februari 2025, dan pemberian diskon biaya listrik sebesar 50 persen selama dua bulan bagi pelanggan listrik dengan daya listrik terpasang hingga 2200 VA guna mengurangi beban pengeluaran rumah tangga.

    Kemudian, bagi masyarakat kelas menengah, berbagai stimulus kebijakan juga telah disiapkan Pemerintah untuk menjaga daya beli, dengan melanjutkan pemberian sejumlah insentif yang telah berlaku sebelumnya seperti PPN DTP Properti bagi pembelian rumah dengan harga jual sampai dengan Rp5 miliar dengan dasar pengenaan pajak sampai dengan Rp2 miliar.

    PPN DTP kendaraan listrik (EV) atas penyerahan EV roda empat tertentu dan bus tertentu, Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah (PPnBM) DTP EV atas impor EV roda empat tertentu secara utuh (Completely Built Up/CBU) dan penyerahan EV roda empat tertentu yang berasal dari produksi dalam negeri (Completely Knock Down/CKD), serta Pembebasan Bea Masuk EV CBU.

    Di samping itu, terdapat juga kebijakan baru yang akan diterapkan oleh Pemerintah untuk masyarakat kelas menengah, mulai dari pemberian PPnBM DTP Kendaraan Bermotor Hybrid, pemberian insentif PPh Pasal 21 DTP untuk Pekerja di Sektor Padat Karya dengan gaji sampai dengan Rp10 juta per bulan, optimalisasi Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dari BPJS Ketenagakerjaan sebagai buffer bagi para pekerja yang mengalami PHK, serta disko sebesar 50 persen atas pembayaran iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) kepada sektor industri padat karya

    Lebih lanjut, Airlangga memaparkan bahwa beragam insentif tersebut tidak hanya ditujukan untuk menyasar masyarakat umum, melainkan juga disiapkan stimulus bagi dunia usaha, terutama untuk perlindungan kepada UMKM dan Industri Padat Karya yang merupakan backbone perekonomian nasional.

    “Insentif tersebut berupa Perpanjangan masa berlaku PPh Final 0,5 persen sampai dengan tahun 2025 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) UMKM yang telah memanfaatkan selama tujuh tahun dan berakhir di tahun 2024,” jelasnya.

    Untuk UMKM dengan omzet dibawah Rp500 juta per tahun sepenuhnya dibebaskan dari pengenaan PPh tersebut.

    Pemerintah juga menyiapkan Pembiayaan Industri Padat Karya untuk revitalisasi mesin guna meningkatkan produktivitas dengan skema subsidi bunga sebesar 5 persen.

    “Sekali lagi kami sampaikan bahwa Paket Kebijakan Ekonomi ini dirancang untuk melindungi masyarakat, mendukung pelaku usaha terutama UMKM dan industri padat karya, dan menjaga stabilitas harga serta pasokan bahan pokok, serta sekaligus dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkasnya.

    Sejalan dengan azas keadilan dan gotong royong, atas barang dan jasa mewah yang dikonsumsi masyarakat mampu yang sebelumnya tidak dikenakan PPN seperti bahan makanan premium seperti antara lain beras, buah-buahan, ikan dan daging premium, pelayanan kesehatan medis premium, jasa pendidikan premium, dan listrik pelanggan rumah tangga sebesar 3500 VA-6600 VA, dalam paket kebijakan ekonomi ini akan dikenakan PPN 12 persen.

    Sumber : Antara