Xcloud.id

Produk: kendaraan listrik

  • Mobil Listrik Bebas PPnBM Tahun 2025, Ini Aturannya

    Mobil Listrik Bebas PPnBM Tahun 2025, Ini Aturannya

    Jakarta –

    Pemerintah kembali memberikan keringanan pajak untuk mobil listrik berbasis baterai. Tahun 2025 ini, mobil listrik dibebaskan dari PPnBM lagi.

    Hal itu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 135 Tahun 2024 tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025.

    Tertulis pada pasal 2 PMK No. 135 Tahun 2024, PPnBM yang terutang atas impor KBL Berbasis Baterai CBU Roda Empat tertentu oleh Pelaku Usaha ditanggung Pemerintah untuk tahun anggaran 2025.

    Selanjutnya, PPnBM yang terutang atas penyerahan KBL Berbasis Baterai Roda Empat tertentu yang diproduksi dari KBL Berbasis Baterai CKD Roda Empat oleh Pelaku Usaha ditanggung Pemerintah untuk tahun anggaran 2025.

    Kendaraan listrik yang mendapat fasilitas PPnBM Ditanggung Pemerintah tersebut merupakan kendaraan listrik roda empat yang telah memenuhi persyaratan yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan suburusan pemerintahan hilirisasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang investasi.

    Kendaraan listrik yang memenuhi persyaratan itu merupakan KBL Berbasis Baterai Roda Empat yang tercantum dalam surat persetujuan pemanfaatan insentif yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan suburusan pemerintahan hilirisasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang investasi.

    Lanjut pada pasal 3 PMK No. 135 Tahun 2024 menyatakan, PnBM atas impor mobil listrik CBU ditanggung Pemerintah sebesar 100 dari jumlah PPnBM yang terutang. Lalu, PPnBM atas penyerahan mobil listrik yang diproduksi CKD ditanggung pemerintah sebesar 100 persen.

    “PPnBM yang ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan untuk Masa Pajak Januari 2025 sampai dengan Masa Pajak Desember
    2025,” demikian pasal 3 ayat (3) PMK No. 135 Tahun 2024.

    Contoh penghitungan PPnBM yang ditanggung Pemerintah atas impor KBL Berbasis Baterai CBU Roda Empat tertentu.

    PT X adalah Pengusaha Kena Pajak yang merupakan perusahaan yang mengimpor KBL Berbasis Baterai CBU Roda Empat tertentu yang telah mendapatkan surat persetujuan pemanfaatan insentif impor dan/atau penyerahan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk masa impor Februari 2025 sampai dengan Juli 2025.

    PT X mendapatkan insentif impor berupa tarif Bea Masuk 0% (nol persen) dan PPnBM ditanggung Pemerintah. Pada bulan Maret 2025, PT X melakukan impor 100 unit KBL Berbasis Baterai CBU Roda Empat tertentu dengan nilai impor Rp 20.000.000.000.

    Maka, harga impornya adalah Rp 22,4 miliar yang terdiri dari nilai impor (DPP) Rp 20 miliar, PPN impor 12% Rp 2.400.000.000, PPnBM DTP Rp 0.

    (rgr/dry)

  • Penjualan Mobil Listrik BYD 2024 Jadi Rekor, Capai 4,27 Juta

    Penjualan Mobil Listrik BYD 2024 Jadi Rekor, Capai 4,27 Juta

    Perusahaan otomotif asal Tiongkok, BYD, melaporkan total penjualan mobil selama 2024 menyentuh 4.272.145 unit. Penjualan ini tercatat naik 41,3% dibandingkan penjualan pada 2023 berkisar 3 juta unit.

    Di pengujung 2024, BYD dalam laporan Carnewschina mencatatkan penjualan 514.809 kendaraan energi baru (NEV). Angka tersebut juga memecahkan rekor.

    Secara rinci, sebanyak 1.764.992 unit dari total penjualan merupakan BEV atau kendaraan listrik bertenaga baterai, menunjukkan peningkatan 12%. Kendaraan listrik murni berkontribusi 41,5% dari total penjualan BYD pada 2024.

    Di sisi lain, BYD berhasil menjual 2.485.378 unit kendaraan PHEV (kendaraan plug-in hibrida yang menggunakan dua mesin) pada tahun lalu. Naik 72,8% dibandingkan posisi 1,4 juta unit pada 2023. Kendaraan hibrida plug-in ini mencakup 58,5 persen dari total penjualan BYD sepanjang 2024.

    Perusahaan juga berhasil mengekspor 417.204 kendaraan ke luar Cina. Mencatatkan kenaikan sebesar 71,9% dibandingkan posisi pada 2023.

    Selain mobil, BYD juga merupakan pemasok baterai terbesar kedua di Cina dengan pelanggan-pelanggan seperti Tesla, Nio, dan Toyota.

    Pada Desember 2024, BYD menginstal kapasitas baterai sebesar 23,5 GWh, meningkat 32% dibandingkan tahun sebelumnya. Sepanjang 2024, total kapasitas pemasangan baterai mencapai 194,7 GWh, naik 29% dari posisi pada 2023. Angka ini mencakup baterai yang dipasang pada kendaraan listrik serta untuk penyimpanan energi stasioner.

    Sempat ubah target penjualan 2024

    byd yangwang u8 (Dok. byd.com)

    BYD dilaporkan sempat menaikkan target penjualannya untuk 2024 menyusul kinerja yang kuat dari model kendaraan listrik hibrida plug-in (PHEV).

    Melansir CnEVPost, Selasa (10/9), BYD telah meningkatkan target penjualan tahunannya menjadi 4 juta unit, kata analis otomotif Morgan Stanley, Tim Hsiao dalam catatan risetnya, dengan mengutip komentar dari manajemen BYD.

    Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan estimasi perusahaan sebelumnya yang sekitar 3,6 juta unit.

    Hsiao menghubungkan target baru BYD, serta kenaikan volume dan margin pada paruh kedua tahun ini dengan model-model baru yang lebih lengkap.

    Prospek yang lebih positif muncul karena konsumen Cina berbondong-bondong membeli kendaraan listrik dan hibrida dalam jumlah lebih besar.

    BYD telah menghentikan produksi dan penjualan mobil yang sepenuhnya ditenagai oleh mesin pembakaran internal pada Maret 2022, lalu beralih fokus pada produksi PHEV dan kendaraan listrik baterai (BEV).

  • Beli Mobil EV Tahun Ini Bebas Pajak, Begini Aturan Lengkap Sri Mulyani

    Beli Mobil EV Tahun Ini Bebas Pajak, Begini Aturan Lengkap Sri Mulyani

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi merilis peraturan pemberian insentif fiskal berupa pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) ditanggung pemerintah untuk kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) sepanjang tahun ini.

    Secara umum, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 135 Tahun 2024 tersebut serupa dengan aturan sebelumnya tentang pemberian insentif fiskal PPnBM DTP untuk kendaraan listrik berbasis baterai sepanjang 2024 yang tertuang dalam PMK Nomor 9/2024.

    Bedanya, dalam PMK terbaru yang ditetapkan Sri Mulyani pada 31 Desember 2024 itu menyelipkan satu pasal yang mengatur tentang validasi data dalam sistem Indonesia National Single Window atau INSW. Aturan itu tertuang dalam Pasal 5 PMK 135/2024.

    Data yang kini harus divalidasi itu ialah dokumen pemberitahuan impor barang kendaraan bermotor listrik (KBL) berbasis baterai CBU roda empat tertentu.

    “Atas dokumen pemberitahuan impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dilakukan validasi terhadap elemen data sebagaimana diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan sub urusan pemerintahan hilirisasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang investasi mengenai pedoman dan tata kelola pemberian insentif impor dan/atau penyerahan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai roda empat dalam rangka percepatan investasi beserta perubahannya oleh Sistem Indonesia National Single Window,” demikian petikan pasal 5 PMK 135/2024 dikutip Rabu (8/1/2025).

    Adapun untuk besaran PPnBM yang ditanggung pemerintah masih tetap sebesar 100%. Besaran tanggungan itu ditujukan untuk PPnBM yang terutang atas impor KBL Berbasis Baterai dalam Keadaan Utuh atau Completely Built-Up (CBU) Roda Empat tertentu.

    Demikian juga untuk PPnBM yang terutang atas penyerahan KBL Berbasis Baterai Roda Empat tertentu yang diproduksi dari KBL Berbasis Baterai Dalam Keadaan Terurai Lengkap atau Completely Knocked-Down (CKD) Roda Empat, yang ditanggung Pemerintah sebesar 100% dari jumlah PPnBM yang terutang.

    “PPnBM yang ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan untuk Masa Pajak Januari 2025 sampai dengan Masa Pajak Desember 2025,” dikutip dari ayat 3 Pasal 3 PMK 135/2024.

    PMK itu juga melampirkan contoh penghitungan PPnBM yang ditanggung Pemerintah atas impor KBL Berbasis Baterai CBU Roda Empat tertentu.

    1. PT X adalah Pengusaha Kena Pajak yang merupakan perusahaan yang mengimpor KBL Berbasis Baterai CBU Roda Empat tertentu yang telah mendapatkan surat persetujuan pemanfaatan insentif impor dan/atau penyerahan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk masa impor Februari 2025 sampai dengan Juli 2025.

    PT X mendapatkan insentif impor berupa tarif Bea Masuk 0% (nol persen) dan PPnBM ditanggung Pemerintah. Pada bulan Maret 2025, PT X melakukan impor 100 (seratus) unit KBL Berbasis Baterai CBU Roda Empat tertentu dengan nilai impor Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

    Impor CBU

    – Nilai Impor (DPP) : Rp20.000.000.000,00

    – PPN Impor (12%) : Rp 2.400.000.000,00

    – PPnBM (DTP) : Rp 0,00 (PPnBM DTP)

    Dengan demikian Harga Impor nya menjadi Rp22.400.000.000,00

    2. PT Y adalah Pengusaha Kena Pajak yang merupakan perusahaan yang mengimpor KBL Berbasis Baterai CBU Roda Empat tertentu yang telah mendapatkan surat persetujuan pemanfaatan insentif impor dan/atau penyerahan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk masa impor Januari 2025 sampai dengan Juni 2025.

    PT Y menggunakan tarif Bea Masuk ATIGA 0% (nol persen) dan mendapat insentif PPnBM ditanggung Pemerintah. Pada bulan Januari 2025, PT Y melakukan impor 200 (dua ratus) unit KBL Berbasis Baterai CBU Roda Empat tertentu dengan nilai impor Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).

    Impor CBU

    – Nilai Impor (DPP) : Rp40.000.000.000,00

    – PPN Impor (12%) : Rp 4.800.000.000,00

    – PPnBM (DTP) : Rp 0,00 (PPnBM DTP)

    Dengan demikian Harga Impor nya menjadi Rp44.800.000.000,00

    Contoh penghitungan PPnBM yang ditanggung Pemerintah atas penyerahan KBL Berbasis Baterai Roda Empat tertentu yang diproduksi dari KBL Berbasis Baterai CKD Roda Empat.

    3. PT X adalah Pengusaha Kena Pajak yang merupakan pabrikan KBL Berbasis Baterai Roda Empat tertentu yang telah mendapatkan surat persetujuan pemanfaatan insentif impor dan/atau penyerahan KBL Berbasis Baterai Roda Empat dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk masa penyerahan Juli 2025 sampai dengan Desember 2025.

    Pada bulan Agustus 2025, PT X melakukan penyerahan kepada distributor yaitu PT Y berupa 100 (seratus) unit KBL Berbasis Baterai Roda Empat tertentu yang diproduksi dari KBL Berbasis Baterai CKD Roda Empat dengan harga jual Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).

    PT X mendapatkan insentif PPnBM ditanggung Pemerintah atas penyerahan KBL Berbasis Baterai Roda Empat tertentu yang diproduksi dari KBL Berbasis Baterai CKD Roda Empat.

    Penyerahan

    Contoh tata cara penghitungan dan pembuatan Faktur Pajak: PT X selaku Pengusaha Kena Pajak menerbitkan Faktur Pajak, dengan ketentuan:

    a. Memungut pajak pertambahan nilai kepada PT Y dan membuat Faktur Pajak dengan kode transaksi 01 (nol satu) :

    Faktur Pajak dibuat oleh PT X selaku Pengusaha Kena Pajak

    – Harga Jual (DPP) : Rp40.000.000.000,00

    – PPN (12%) : Rp 4.800.000.000,00

    – PPnBM (DTP) : Rp 0,00 (PPnBM DTP)

    Dengan demikian, Nilai Faktur nya menjadi Rp44.800.000.000,00

    b. Mencantumkan keterangan pada kolom “Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak” yang memuat paling sedikit informasi berupa merek, tipe, varian, dan nomor rangka kendaraan.

    Contoh:

    PINUS#EV123#STANDART#12345678901234567#

    c. Mencantumkan keterangan pada kolom “Referensi” berupa “PPnBM DITANGGUNG PEMERINTAH SESUAI PMK NOMOR … TAHUN …”

    (arj/mij)

  • Deretan Pejabat yang Dapat Kendaraan Dinas: Menteri-Eselon IV

    Deretan Pejabat yang Dapat Kendaraan Dinas: Menteri-Eselon IV

    Jakarta –

    Pejabat dalam negeri mendapatkan kendaraan dinas. Kendaraan dinas itu berbeda spesifikasinya tergantung jabatannya. Berikut rinciannya.

    Pemerintah menyediakan kendaraan dinas untuk para pejabat. Adapun spesifikasi kendaraan dinas untuk pejabat itu berbeda-beda tergantung dari jabatannya. Diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2024 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara, spesifikasi kendaraan itu mulai dari sedan 3.500 cc hingga sepeda motor 225 cc.

    Spesifikasi Kendaraan Dinas Buat Pejabat

    Terbaru, ada juga deretan kendaraan listrik yang diperuntukkan bagi menteri hingga Eselon IV. Standar kendaraan untuk pejabat itu terbagi dalam beberapa kualifikasi. Rinciannya sebagai berikut.

    Kendaraan Konvensional

    Kualifikasi A
    Sedan, SUV, dan MPV bermesin 3.500 cc 6 silinderKualifikasi B
    Sedan 2.500 cc, 4 silinder atau SUV 3.000 cc, 6 silinderKualifikasi C
    Sedan 2.000 cc, 4 silinder atau SUV 2.500 cc, 4 silinderKualifikasi D
    SUV 2.000 cc, 4 silinderKualifikasi E
    SUV 2.000 c, 4 silinderKualifikasi F
    MPV 2.000 cc bensin atau 2.500 cc diesel, 4 silinderKualifikasi G
    MPV 1.500 cc, 4 silinder atau sepeda motor 225 cc, 1 silinder

    Kendaraan Listrik

    Kualifikasi A
    Sedan listrik, SUV listrik, MPV listrik, 250 kWKualifikasi B
    Sedan listrik 215 kW atau SUV listrik 200 kWKualifikasi C
    Sedan listrik 135 kW atau SUV listrik 160 kWKualifikasi D
    SUV listrik 150 kWKualifikasi E
    SUV listrik 125 kWKualifikasi F
    MPV listrik 120 kWKualifikasi G
    MPV listrik 75 kW atau sepeda motor listrik 5 kWDaftar Pejabat yang Dapat Kendaraan Dinas

    Dijelaskan lebih lanjut, kualifikasi A didapat oleh menteri dan pejabat setingkat. Di level ini, jatahnya maksimal 2 unit. Selanjutnya kendaraan dengan kualifikasi B untuk wakil menteri. Jatahnya hanya satu unit.

    Kendaraan dengan spesifikasi serupa dengan wakil menteri juga didapat Eselon IA dan yang setingkat, jumlah maksimalnya satu unit. Selanjutnya untuk Eselon IB mendapatkan kendaraan dengan kualifikasi C sejumlah satu unit. Eselon IIA dan yang setingkat mendapatkan satu unit kendaraan dengan kualifikasi D.

    Berlanjut ke Eselon III dan yang setingkat, yang berkedudukan sebagai kepala kantor, mendapatkan satu unit kendaraan dinas dengan kualifikasi E. Kendaraan dinas dengan kualifikasi F diperuntukkan bagi Eselon III dan yang setingkat, yang berkedudukan sebagai kepala kantor.

    Berlanjut ke kendaraan dengan kualifikasi G berjenis MPV/SUV listrik sebanyak satu unit diperuntukkan bagi Eselon IV dan yang setingkat, yang berkedudukan sebagai kepala kantor dengan wilayah kerja minimal satu kabupaten/kota.

    Kendaraan kualifikasi G berjenis sepeda motor atau sepeda motor listrik diperuntukkan bagi Eselon IV dan yang setingkat yang berkedudukan sebagai kepala kantor dengan wilayah kerja kurang dari satu kabupaten atau kota.

    (dry/rgr)

  • KNKT Sebut Mobil Listrik Berisiko Terbakar di Kapal Laut, Produsen Bilang Aman

    KNKT Sebut Mobil Listrik Berisiko Terbakar di Kapal Laut, Produsen Bilang Aman

    Jakarta –

    Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) mengatakan mobil listrik lebih rentan terbakar saat berada di kapal laut. Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono mengungkapkan, pihaknya meminta jumlah kendaraan listrik di kapal dibatasi.

    “Mengenai EV, waktu itu kesepakatannya dengan teman-teman Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (GAPASDAP) untuk membatasi jumlah kendaraan listrik menggunakan kapal dan kalau bisa EV itu ditaruh dekat ramp door kapal, karena itu salah satu solusi terbaik,” ujar Soerjanto seperti dikutip Antara.

    Sebab, menurutnya, hal tersebut dikarenakan mobil listrik lebih berisiko terbakar ketika berada di atas kapal. Kalau mobil listrik tersebut terbakar di atas kapal, maka sulit untuk dipadamkan.

    Namun, produsen mobil listrik Neta, bilang mobil listrik tetap aman saat berada di atas kapal laut. PT NETA Auto Indonesia (NETA), sebagai distributor kendaraan listrik, menegaskan bahwa mobil listriknya dirancang aman untuk segala jenis perjalanan, termasuk pengangkutan melalui jalur laut.

    External Affairs and Product Director PT NETA Auto Indonesia Fajrul Ilhami, menyampaikan hingga saat ini tidak pernah terjadi insiden kebakaran pada mobil listrik NETA yang telah dikirim melalui jalur laut. Seluruh unit mobil listrik NETA yang diproduksi di China dan dikirim ke berbagai pasar, termasuk Indonesia, menggunakan kapal laut tanpa insiden yang mengkhawatirkan.

    “Seluruh unit yang dikirim dalam kondisi Completely Built-Up (CBU) dari Tiongkok ke Indonesia dan pasar global lainnya telah membuktikan bahwa mobil listrik NETA aman didistribusikan melalui jalur laut, tentunya ini juga aman untuk dibawa bepergian keluar pulau melalui kapal ferry dan sejenisnya, sehingga pengguna mobil listrik tidak perlu khawatir akan hal tersebut dan dapat bepergian dengan aman dan nyaman,” ujar Fajrul dalam keterangan tertulisnya.

    Neta telah membuktikannya. After Sales Senior Manager Januar Eka Sapta menambahkan, mobil Neta telah mengikuti perjalanan Jakarta-Mandalika dalam acara PLN bertajuk EV Journey pada 2024 dan tidak terjadi apa-apa.

    “Pada perjalanan ini, NETA melakukan penyeberangan laut dari Pelabuhan Ketapang (Jawa Timur) menuju Pelabuhan Gilimanuk (Bali), dan dari Pelabuhan Padang Bai (Bali) menuju Pelabuhan Lembar (Lombok). Selama perjalanan tersebut, mobil NETA sangat aman berada di atas kapal,” katanya.

    Untuk mendukung perjalanan, NETA membagikan beberapa tips penting bagi pengguna mobil listrik yang akan bepergian menggunakan kapal laut:

    1. Lakukan Pemeriksaan Kendaraan Secara Menyeluruh

    Sebelum memulai perjalanan, pastikan baterai mobil listrik sudah terisi penuh, mengingat biasanya tidak tersedia fasilitas pengisian daya di kapal laut. Pastikan juga kendaraan dalam kondisi optimal dengan memeriksa mesin, tekanan ban, dan komponen penting lainnya sebelum melakukan perjalanan jauh.

    2. Matikan Mesin dan Pastikan untuk Mengaktifkan Rem Parkir

    Saat mobil diparkir di dalam kapal, pastikan mesin dalam keadaan mati dan rem parkir telah diaktifkan untuk mencegah pergerakan kendaraan selama pelayaran.

    3. Ikuti Petunjuk dan Prosedur Kapal

    Patuhi arahan, peraturan serta instruksi dari kapal terkait pengaturan parkir dan langkah-langkah keselamatan selama berada di kapal, untuk mencegah terjadinya risiko kecelakaan selama perjalanan.

    (rgr/din)

  • Pre-Order Mobil Listrik Kolaborasi Sony-Honda Resmi Dibuka, Berapa Harganya? – Page 3

    Pre-Order Mobil Listrik Kolaborasi Sony-Honda Resmi Dibuka, Berapa Harganya? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Sony bersama Honda diketahui telah bekerja sama mengembangkan kendaraan listrik bernama Afeela sejak beberapa tahun terakhir. Mengawali tahun ini, informasi lebih lanjut mengenai mobil listrik itu pun mulai diungkap.

    Mengutip informasi dari CNET, Rabu (8/1/2025), dalam gelaran CES 2025, Sony Honda Mobility mengumumkan kalau pre-order untuk Afeela 1 EV resmi dibuka.

    Kendaraan listrik berjenis sedan itu dijual dengan harga USD 89.900 (sekitar Rp 1,4 miliar) untuk varian Origin, sedangkan varian Signature dibanderol USD 102.900 (Rp 1,6 miliar).

    Untuk diketahui, nama Afeela pertama kali diumumkan pada 2023 setelah mobil konsep Vision-S diungkap pada 2020. Sejak itu, Sony bersama Honda pun memamerkan mobil itu dalam beberapa event.

    Nantinya, unit pemesanan pre-order ini akan dikirimkan pada pertengahan 2026. Model tertinggi Afeela 1 EV disebut akan menjadi yang pertama kali dikirimkan ke konsumen, menyusul kemudian varian standarnya di 2027.

    Kendaraan listrik kolaborasi Sony dan Honda ini menawarkan baterai 91kw/jam dengan jangkauan perkiraan hingga 482 km. Mobil ini mendukung pengisian daya NACS standar hingga 150 kW.

    Selain itu, tiap unitnya akan dilengkapi Afeela Intelligent Drive Assistance Suite dan Afeela Personal Assistant. Mobil ini dibekali dashboard besar yang membentang serta didukung grafis Unreal Engine untuk peta dan tampilan antarmuka utama.

    Sony menginformasikan, Afeela EV akan menampilkan 40 sensor untuk sistem bantuan pengemudia dan menawarkan teknologi yang dikenal sebagai one-touch, end-to-end autonomous driving.

  • Janet Yellen Kekhawatiran Aktivitas Siber “Berbahaya” oleh China

    Janet Yellen Kekhawatiran Aktivitas Siber “Berbahaya” oleh China

    JAKARTA – Menteri Keuangan Amerika Serikat, Janet Yellen, mengadakan pertemuan virtual pada Senin 6 Januari, dengan Wakil Perdana Menteri China, He Lifeng. Dalam pertemuan tersebut, Yellen menyampaikan kekhawatiran serius terkait aktivitas siber “berbahaya” yang dilakukan oleh aktor-aktor yang diduga disponsori oleh negara China, menurut pernyataan dari Departemen Keuangan AS.

    Departemen Keuangan AS sebelumnya melaporkan bahwa sejumlah komputer mereka telah diretas oleh peretas asal China dalam insiden besar yang terjadi setelah pelanggaran keamanan di kontraktor BeyondTrust, sebuah perusahaan penyedia layanan keamanan siber.

    Serangkaian Serangan Siber

    Beberapa asisten kongres mengungkapkan bahwa belum ada jadwal yang ditetapkan untuk briefing terkait insiden tersebut. Ini merupakan salah satu dari rangkaian serangan siber terhadap badan pemerintah AS yang terus dikaitkan dengan aktor-aktor yang diduga disponsori oleh pemerintah China.

    Serangan ini terjadi di tengah upaya pemerintahan Joe Biden untuk memperbaiki komunikasi dengan China dan mengelola hubungan kompetitif melalui pembentukan kelompok kerja ekonomi dan keuangan.

    “Menkeu Yellen menyampaikan kekhawatiran serius atas aktivitas siber berbahaya yang dilakukan oleh aktor-aktor yang disponsori oleh pemerintah Republik Rakyat China (RRC) dan dampaknya terhadap hubungan bilateral,” ujar pernyataan Departemen Keuangan AS. Pertemuan tersebut digambarkan sebagai diskusi yang terus terang, mendalam, dan konstruktif.

    Selain isu siber, kedua pejabat juga membahas perkembangan ekonomi di masing-masing negara serta meninjau kemajuan yang dicapai dalam pertemuan kelompok kerja. Yellen kembali menyoroti kekhawatirannya tentang praktik-praktik non-pasar dan kebijakan industri China, termasuk kapasitas industri yang berlebihan. Ia menegaskan bahwa masalah ini akan terus berdampak negatif pada hubungan ekonomi bilateral AS-China jika tidak segera diatasi.

    Pesan serupa juga disampaikan Yellen saat bertemu dengan He Lifeng di Beijing pada April lalu. Dalam pertemuan tersebut, Yellen mendesak China untuk mengendalikan kelebihan kapasitas industri sebelum Presiden Joe Biden mengumumkan kenaikan tarif yang signifikan terhadap kendaraan listrik, baterai, produk surya, dan semikonduktor buatan China.

    Yellen juga menegaskan kembali “konsekuensi signifikan” yang akan dihadapi perusahaan-perusahaan China jika mereka memberikan dukungan material terhadap perang Rusia di Ukraina.

    Dalam perkembangan lain, Departemen Pertahanan AS telah menambahkan perusahaan teknologi raksasa asal China, Tencent, ke dalam daftar perusahaan yang diduga membantu militer China.

    Ancaman Tarif Tinggi

    Selain itu, Presiden terpilih Donald Trump, yang akan mulai menjabat pada 20 Januari, mengancam akan memberlakukan tarif tinggi pada impor asal China hingga lebih dari 60%, jauh lebih tinggi dari tarif yang diberlakukan pada masa jabatan pertamanya.

    Dengan isu-isu yang terus memanas, hubungan bilateral AS-China diperkirakan akan menghadapi tantangan yang semakin kompleks ke depannya.

  • China Panas, 2 Perusahaan ‘Dibom’ AS

    China Panas, 2 Perusahaan ‘Dibom’ AS

    Jakarta, CNBC Indonesia – Hubungan China dan Amerika Serikat (AS) semakin memanas. Hal ini terkait “bom” baru yang dilemparkan Washington ke Beijing.

    Departemen Keamanan Nasional AS, mengumumkan dua perusahaan dari China berafiliasi dengan militer Tirai Bambu. Mereka adalah raksasa teknologi Tencent dan produsen baterai CATL.

    “China selalu menentang keras generalisasi konsep keamanan nasional oleh pihak AS, pembentukan berbagai daftar diskriminatif, penindasan yang tidak masuk akal terhadap perusahaan-perusahaan China, dan pembatasan pembangunan berkualitas tinggi di China,” kata juru bicara kementerian luar negeri Guo Jiakun dalam jumpa pers rutin.

    Sebenarnya data itu tidak memiliki implikasi hukum langsung bagi perusahaan-perusahaan yang dimaksud. Tetapi dapat memengaruhi reputasi mereka.

    “Kami mendesak pihak AS untuk segera memperbaiki praktik-praktiknya yang salah,” kata Guo.

    “China akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk secara tegas melindungi hak-hak perusahaan-perusahaan China,” ujarnya.

    Tencent adalah salah satu pemain teratas di sektor teknologi China yang mengoperasikan “aplikasi super” WeChat dengan penawaran lain di seluruh layanan permainan, streaming konten, dan cloud. Sementara CATL juga merupakan perusahaan besar, yang memproduksi lebih dari sepertiga baterai kendaraan listrik yang terjual di dunia.

    Seorang juru bicara Tencent mengatakan bahwa pencantuman perusahaan dalam daftar “jelas merupakan kesalahan” dan bahwa “kami bukan perusahaan atau pemasok militer”. CATL juga menyebutnya sebagai “kesalahan” dan menegaskan bahwa perusahaan tersebut “tidak terlibat dalam kegiatan terkait militer”.

    Saham Tencent anjlok lebih dari 7% di Hong Kong pada hari Selasa. Sementara saham CATL di Shenzhen anjlok 5,2%.

    (sef/sef)

  • BYD Pecahkan Rekor, 4,3 Juta Mobil Listriknya Terjual Sepanjang 2024

    BYD Pecahkan Rekor, 4,3 Juta Mobil Listriknya Terjual Sepanjang 2024

    Jakarta –

    Penjualan mobil energi baru BYD memecahkan rekor lagi. Tahun lalu, BYD menjual lebih dari 4 juta unit mobil.

    Dikutip dari laporan Carnewschina, pada bulan Desember 2024 BYD menjual 514.809 unit kendaraan energi baru (NEV). Angka itu telah memecahkan rekor.

    Dengan pencapaian di akhir tahun 2024, total sepanjang tahun lalu BYD telah menjual 4.272.145 unit, naik 41,3% dibandingkan tahun 2023 yang mencatatkan penjualan sebanyak 3 juta unit. Ini menandai pertama kalinya BYD menjual lebih dari 4 juta mobil dalam satu tahun.

    Dari jumlah tersebut, 1.764.992 unit merupakan kendaraan listrik bertenaga baterai (BEV). Mobil listrik penumpang BYD itu mencatatkan peningkatan penjualan 12% dari 1,6 juta pada tahun 2023. Kendaraan listrik murni mewakili 41,5% dari total penjualan BYD pada tahun 2024.

    Selain itu, BYD menjual 2.485.378 unit kendaraan listrik bertenaga PHEV (kendaraan plug-in hybrid) penumpang pada tahun 2024, naik 72,8% dari 1,4 juta pada tahun 2023. Kendaraan plug-in hybrid itu mewakili 58,5% dari total penjualan BYD pada tahun 2024.

    Laporan penjualan BYD mencakup kendaraan penumpang dan komersial. Pada bulan Desember, perusahaan menjual 509.440 kendaraan penumpang, naik 49,8% dari tahun sebelumnya. Ini menandai bulan ketiga BYD melampaui tonggak sejarah 500.000. Ini menjadikan penjualan kumulatif kendaraan penumpang tahun 2024 menjadi 4.250.370 unit.

    Sedangkan kendaraan komersial pada Desember 2024 terjual sebanyak 5.369, naik 520% dari tahun sebelumnya. Penjualan kumulatif tahun 2024 untuk kendaraan komersial BYD adalah 21.775 unit.

    Selain mobil, BYD adalah pemasok baterai terbesar kedua di China, dengan pelanggan seperti Tesla, Nio, dan Toyota. BYD menginstal kapasitas baterai sebesar 23,5 GWh pada bulan Desember, naik 32% dari tahun lalu. Pada tahun 2024, total pemasangan baterai mencapai 194,7 GWh, naik 29% dari tahun 2023. Jumlah ini termasuk baterai yang dipasang pada kendaraan listrik dan penyimpanan energi stasioner.

    (rgr/din)

  • PPN Naik Jadi 12 Persen, Gaikindo Optimistis Industri Otomotif Tetap Tumbuh

    PPN Naik Jadi 12 Persen, Gaikindo Optimistis Industri Otomotif Tetap Tumbuh

    Jakarta, Beritasatu.com – Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) optimistis industri otomotif Indonesia akan tetap tumbuh pada 2025, meskipun terdapat kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen.

    Ketua I Gaikindo Jongkie Sugiarto menyampaikan, kenaikan PPN 12 persen bukanlah hal baru bagi industri otomotif. Menurutnya, industri otomotif tetap on the track karena telah beradaptasi dengan kenaikan pajak serupa pada masa lalu.

    “Sejak dahulu, kenaikan PPN sudah terjadi, mulai dari 10 persen, lalu 11 persen, hingga kini menjadi 12 persen,” ujar Jongkie, dikutip dari Antara, Selasa (7/1/2025).

    Sementara itu, sebagai upaya mendukung pertumbuhan industri otomotif, pemerintah memberikan insentif fiskal sebesar 3 persen untuk pembelian kendaraan hybrid (HEV) pada awal 2025. Kebijakan ini diharapkan semakin memperkuat optimisme Gaikindo terhadap pertumbuhan industri.

    Selain itu, pemerintah terus mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan melalui insentif untuk kendaraan listrik berbasis baterai (BEV). Kebijakan tersebut mencakup PPN DTP sebesar 10 persen untuk impor mobil listrik completely knocked down (CKD), PPnBM DTP sebesar 15 persen untuk impor mobil listrik completely built up (CBU) dan CKD, serta pembebasan bea masuk impor mobil listrik CBU.

    Ketua Umum Gaikindo Yohannes Nangoi juga menyatakan apresiasinya terhadap langkah pemerintah untuk mendorong industri otomotif Indonesia di tengah kenaikan PPN menjadi 12%.  

    “Kebijakan insentif untuk kendaraan hybrid adalah kabar baik yang diharapkan mampu memulihkan dan menggairahkan kembali industri kendaraan bermotor Indonesia,” kata Nangoi.