Xcloud.id

Produk: kendaraan listrik

  • Kota Baru Parahyangan Fokus Kembangkan Property Tourism

    Kota Baru Parahyangan Fokus Kembangkan Property Tourism

    Bisnis.com, BANDUNG – Kota Baru Parahyangan mengembangkan property tourism untuk menunjang dan memperkuat eksistensi sebagai salah satu pengembang properti terbesar di Indonesia di usia yang ke-25 tahun.

    Marketing Manager Kota Baru Parahyangan Joseph Ijong Dachlan mengatakan, dalam seperempat abad ini pihaknya sudah melakukan pengembangan kota mandiri baik dari segi fisik, fasilitas dan juga atraksi yang membuat ekosistem di Kota Baru Parahyangan semakin menarik.

    Hal tersebut terbukti dengan lalu lintas kunjungan yang terjadi di tahun lalu yang mencapai 1,8 juta kunjungan.

    “Sehingga itu otomatis menjadi modal untuk daya Tarik. Kalau kita kaitkan dengan property tourism, yaitu daya tarik wisatawan untuk mendapatkan pengalaman di Kota Baru Parahyangan,” kata Joseph Kamis (16/1/2025).

    Dia merinci, dalam pengembangan kota mandiri, Kota Baru Parahyangan terus menghadirkan berbagai properti dengan fasilitas yang memadai. Properti serbalengkap yang hadir tidak hanya berupa hunian yang eksklusif, tetapi juga properti lainnya seperti bisnis dan pariwisata.

    “Kedua kita juga sudah punya society atau masyarakat yang juga tumbuh selama 25 tahun ini populasinya sudah mencapai sekitar 20.000 orang atau kalau dibagi empat, ya 5.000-an kepala keluarga,” jelasnya.

    Ijong mengatakan, pihaknya merancang hunian eksklusif untuk mendukung gaya hidup sehat dan praktik kehidupan berkelanjutan (sustainable living) sehingga meminimalkan dampak buruk bagi lingkungan dan menjaga kelestarian bumi.

    Hal tersebut didukung oleh interaksi sosial yang baik serta partisipasi dan peran aktif komunitas yang rukun di setiap kawasan hunian (tatar).

    Dia menambahkan, dari sisi perspektif bisnis dan dunia usaha, pengembang meyakini Kota Baru Parahyangan bisa menjadi kawasan yang ideal untuk berinvestasi dan mengembangkan berbagai bisnis yang menguntungkan.

    Terlebih, industri pariwisata yang terus berkembang di kota mandiri terbesar di Bandung Raya menciptakan peluang usaha dan prospektif yang cerah.

    Saat ini, berbagai jenis fasilitas pariwisata di Kota Baru Parahyangan sudah tersedia dan telah menjadi pilihan wisatawan, seperti akomodasi, transportasi yang terintegrasi, restoran atau penyedia jasa makanan dan minuman, penyedia jasa keuangan, dan atraksi wisata seperti fasilitas hiburan.

    “Salah satunya Wahoo Waterworld, waterpark terbaik yang sejak dibuka tahun 2023 hingga sekarang telah menjadi objek wisata rekreasi favorit masyarakat,” ungkapnya.

    Begitu pun dengan Mason Pine Hotel dari aspek akomodasi sejak dulu selalu menjadi pilihan terbaik wisatawan untuk menginap dan menikmati pengalaman liburan yang mengesankan.

    Tak hanya itu, kata Ijong, lokasi Kota Baru Parahyangan cukup strategis sehingga memudahkan warga di kawasan dan wisatawan yang hendak berlibur.

    Diketahui, Kota Baru Parahyangan yang terletak di Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung, tersebut berada tak jauh dari pintu tol Padalarang Timur yang merupakan bagian dari ruas Tol Purbaleunyi. Keberadaan exit tol tersebut memudahkan akses bagi wisatawan dari Bandung, Jakarta, dan kota lainnya.

    Selain itu, bagi wisatawan dari Jakarta, menggunakan kereta cepat Whoosh bisa menjadi pilihan terbaik dengan waktu tempuh sekira 30 menit hingga tiba di Stasiun KCIC Padalarang.

    “Dari stasiun ini, perjalanan bisa dilanjutkan dengan naik shuttle car ke Bumi Hejo, Kota Baru Parahyangan, dengan waktu tempuh sekira 10 menit,” ujarnya.

    Di dalam kawasan kota mandiri juga terdapat layanan transportasi internal KBPayuk EV shuttle. Kendaraan ramah lingkungan KBPayuk EV shuttle beroperasi setiap hari sesuai jadwal dan rute yang sudah ditentukan.

    Manajemen Kota Baru Parahyangan menyediakan 10 halte guna mendukung operasionalisasi kendaraan listrik hemat energi tersebut.

    Menurut Ijong, Tourism Property di Kota Baru Parahyangan juga semakin menarik lantaran ditunjang topografi alami yang beragam, termasuk kawasan hunian perbukitan BumiLuhur dan panorama danau.

    Selain itu, ruang terbuka hijau yang terhampar dan tersebar di berbagai tempat memberi kesegaran alami bagi pengembangan properti pariwisata Kota Baru Parahyangan yang berkelanjutan.

  • AS: Apa Kebijakan Pertama Presiden Donald Trump? – Halaman all

    AS: Apa Kebijakan Pertama Presiden Donald Trump? – Halaman all

    Bagi Donald Trump, 100 hari pertama masa jabatannya sebagai presiden Amerika Serikat menawarkan peluang untuk menggariskan haluan domestik dan internasional. Dia diyakini terutama ingin memuaskan pemilih konservatif di dalam negeri, sembari memproyeksikan kekuatan AS di luar negeri.

    Kuasa lewat perintah eksekutif

    Instrumen yang menawarkan aksi cepat adalah perintah eksekutif yang berlaku tanpa perlu persetujuan Kongres. Di Amerika Serikat, perintah eksekutif atau peraturan presiden lazim dikeluarkan dalam isu keamanan nasional, kebijakan luar negeri atau sekedar regulasi.

    Setumpuk dokumen perpres diyakini sudah akan siap untuk ditandatangani sesaat setelah pelantikan Trump pada 20 Januari,

    Dalam wawancara TV di “Meet the Press” pada 8 Desember lalu, Trump membenarkan bahwa dirinya akan menandatangani “banyak” perintah eksekutif pada hari pertama. Perpres tersebut menyangkut bidang ekonomi, energi, dan keimigrasian di perbatasan dengan Meksiko.

    Perintah eksekutif bukan konstitusi, melainkan berupa instruksi kepada jajaran pemerintah, kata Dan Mallinson, seorang profesor kebijakan publik dan administrasi di Penn State Harrisburg di Pennsylvania.

    Namun begitu, kekuasaan Trump tetap “bersifat luas, termasuk janjinya untuk menutup perbatasan,” katanya kepada DW, “namun perintah lainnya hanya mengawali proses pembuatan peraturan federal yang lambat, yang bisa memakan waktu bertahun-tahun.”

    Deportasi massal

    Sejak awal, Trump telah terpaku pada perbatasan Meksiko dan arus migran dari selatan. Pada masa jabatan pertamanya, dia bersikeras membangun tembok perbatasan menuju Meksiko, dan memenjara migran di dalam kamp-kamp penampungan sarat pelanggaran HAM.

    Pada pemilu terakhir, menghentikan migrasi ilegal dengan mengamankan perbatasan negara menjadi salah satu isu utama yang membuat Trump terpilih kembali. Dia diyakini akan kembali menerapkan kebijakan yang mengharuskan pencari suaka untuk menunggu di Meksiko sementara klaimnya diproses.

    Bagi mereka yang sudah berada di Amerika Serikat secara ilegal, Trump merencanakan deportasi massal terbesar dalam sejarah, dengan fokus utama pada kaum kriminal, sebelum beralih ke imigran gelap lainnya.

    Meskipun ada perintah eksekutif untuk mempercepat deportasi, pelaksanaannya memerlukan waktu dan kerja sama dari lembaga lokal dan negara bagian. Belum lagi potensi gelombang gugatan hukum di setiap jenjang.

    Selain memerangi migrasi ilegal, Trump kemungkinan akan memperlambat migrasi legal, termasuk misalnya dengan mempersulit dan mempermahal biaya untuk mendapatkan izin kerja, izin tinggal tetap, dan visa. Hal ini dapat berdampak pada pekerja terampil dan calon mahasiswa asing.

    Trump juga menegaskan di acara “Meet the Press” bahwa mengakhiri kewarganegaraan berdasarkan kelahiran adalah prioritas Hari ke-1, jika memungkinkan, melalui tindakan eksekutif. “Kami akan mengakhirinya karena ini konyol,” katanya.

    Gagasannya itu menyaratkan perubahan mendasar pada konstitusi. Karena prinsip, bahwa siapa pun yang lahir di tanah AS adalah warga negara Amerika, tertanam dalam Amandemen ke14 UUD.

    Kenaikan tarif pada barang impor

    Perdagangan adalah area lain yang mendapat banyak perhatian dari Trump. Baru-baru ini, dia menyarankan kenaikan tarif menyeluruh sebesar 10% untuk semua jenis barang impor. Adapun Meksiko, Kanada, dan China, mitra dagang terbesar AS, akan dikenakan bea masuk yang lebih tinggi.

    “Belum jelas sejauh apa kenaikannya atau apakah hanya gertakan untuk mendorong negara lain menegosiasikan ulang perjanjian perdagangan,” kata Mallinson. Namun, berdasarkan rekam jejaknya, dia meyakini Trump akan memberlakukan setidaknya beberapa tarif baru.

    Meski presiden berwenang menaikkan tarif pada kategori impor tertentu, upaya untuk menaikkan pajak secara umum akan lebih rumit. Kebijakan itu berpotensi menimbulkan kekacauan politik, dan menjaring gelombang gugatan di pengadilan.

    Selain itu, tarif dapat menambah masalah di dalam negeri. “Kemarahan atas inflasi membantu Trump memenangkan kursi kepresidenan, tetapi dia dapat kehilangan dukungan publik dengan cepat jika kebijakan ekonominya menaikkan harga atau menghambat perekonomian,” kata Mallinson.

    Tinggalkan Perjanjian Iklim Paris, untuk kedua kali

    Dekarbonisasi dan transformasi hijau belakangan menjadi medan ideologi di AS, terutama selama masa kampanye pilpres.

    Selama masa jabatan pertamanya sebagai presiden, Trump menarik AS dari Perjanjian Paris, yang dibuat demi mengurangi emisi karbon guna melawan perubahan iklim. Joe Biden membatalkan keputusan itu dan bergabung kembali pada hari pertamanya menjabat.

    Di masa jabatan keduanya, Trump berjanji untuk menambah penambangan minyak mentah, termasuk dengan cara fracking atau teknik stimulasi hidrolik yang berongkos lingkungan tinggi. Tidak heran, jika pemerintahannya akan menarik diri dari Perjanjian Iklim demi membuka jalan bagi penambangan baru.

    Trump tidak menganggap serius produksi energi terbarukan atau kendaraan listrik. Sikap skeptis ini dapat menyebabkan dikeluarkannya perintah eksekutif lain yang mencabut perlindungan lingkungan dan memperlambat laju proyek energi terbarukan.

    Trump harus bertindak cepat dalam menetapkan perubahan, selama masih menguasai mayoritas di kedua kamar legislatif. Pasalnya, pemilihan sela dalam dua tahun dapat mengakhiri mayoritas Partai Republik di Senat atau Kongres.

    “Presiden menjabat dengan mandat dan modal politik yang cepat berkurang,” pungkas Mallinson. “Dia tidak dapat mencalonkan diri lagi pada tahun 2028, jadi apa pun yang ingin dicapainya harus terjadi dalam satu periode.”

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

  • Lampu Kuning, Nilai Ekspor RI ke China Mulai Menurun

    Lampu Kuning, Nilai Ekspor RI ke China Mulai Menurun

    Bisnis.com, JAKARTA — Nilai ekspor barang dari Indonesia ke China mengalami penurunan selama 2024. Padahal, setidaknya sejak 2020, ekspor ke China selalu meningkatkan secara tahunan.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor ke China mencapai US$62,43 miliar selama 2024. Jumlah tersebut berkurang 3,84% dari realisasi nilai ekspor Indonesia ke China pada 2023 yaitu US$64,93 miliar.

    Ini menjadi penurunan nilai ekspor Indonesia ke China pertama setidaknya dalam lima tahun terakhir. Secara tahunan, realisasi ekspor Indonesia ke China yaitu US$27,96 miliar pada 2019, US$31,78 miliar pada 2020, US$53,76 miliar pada 2021, US$65,83 miliar pada 2022, US$64,93 miliar pada 2023, dan US$62,43 miliar pada 2024.

    Singkatnya, penurunan hanya terjadi pada 2024. Secara lebih terperinci, penurunan nilai ekspor Indonesia ke China pada 2024 disebabkan oleh tiga komoditas utama yaitu besi dan baja, bahan bakar mineral, serta lemak dan minyak nabati.

    Tiga komoditas tersebut merupakan barang yang paling banyak diekspor Indonesia ke China selama 2023. Kendati demikian, nilai menurunnya selama 2024.

    Nilai ekspor besi dan baja mencapai US$18,33 miliar pada 2023; menurun 12,35% menjadi US$16,33 miliar pada 2024.

    Kemudian nilai ekspor bahan bakar mineral sebesar US$14,97 miliar pada 2023; menurun 7,27% menjadi US$13,88 miliar pada 2024.

    Terakhir nilai ekspor lemak dan minyak nabati mencapai US$6,07 miliar pada 2023; menurun 16,14% menjadi US$5,09 miliar pada 2024.

    Sebagai catatan, notabenenya berat ekspor barang Indonesia ke China meningkat pada 2024 dibandingkan 2023. Total, berat ekspor ke Indonesia mencapai 264,35 juta ton pada 2023; naik 7,11% menjadi 283,14 juta ton pada 2024.

    Penurunan nilai ekspor meski beratnya meningkatkan bisa terjadi karena sejumlah faktor seperti penurunan harga komoditas, perubahan kurs mata uang, hingga perjanjian. Artinya, dinamika perekonomian global sangat berpengaruh.

    Ketergantungan ke China

    Data BPS juga mengungkapkan, ekspor barang Indonesia memang sangat tergantung kepada China. Selama 2024, total nilai ekspor barang non migas Indonesia mencapai US$248,82 miliar.

    Dari jumlah tersebut, nilai ekspor non migas Indonesia paling banyak ke China yaitu mencapai US$60,22 miliar (24,2% dari total nilai ekspor non migas). Sementara itu, di posisi kedua ada Amerika Serikat (AS) dengan nilai ekspor non migas sebesar US$26,31 miliar (‘hanya’ setara 10,57% dari nilai total).

    Data tersebut menunjukkan ketergantungan Indonesia ke China. Oleh sebab itu, jika tren penurunan nilai ekspor ke China—seperti yang terjadi selama 2024—berlanjut maka akan menjadi alarm untuk perekonomian Indonesia.

    Masalahnya, ke depan perekonomian China menghadapi ketidakpastian. Belakangan, China dibayang-bayangi oleh perang dagang dengan AS hingga Uni Eropa.

    Presiden terpilih AS Donald Trump misalnya yang telah mengancam akan mengenakan tarif hingga 60% untuk barang-barang impor China. Sementara itu, Uni Eropa memberlakukan tarif baru yang lebih tinggi hingga mencapai 45% untuk kendaraan listrik asal China.

    Tak heran apabila banyak lembaga internasional yang menilai pertumbuhan ekonomi China akan melambat pada 2025. Bank Dunia alias World Bank misalnya.

    Dalam laporan bertajuk World Bank East Asia and The Pacifix Economic Update October 2024, Bank Dunia memproyeksikan ekonomi China tumbuh 4,3% pada 2025. Angka tersebut lebih rendah daripada proyeksi pada 2024 yaitu 4,8%.

    Oleh sebab itu, tidak heran sejumlah pihak mewanti-wanti pemerintah agar ke depannya mengurangi ketergantungan kepada China ketika perekonomian Negeri Panda tersebut sedang gonjang-ganjing. Pemerintah sendiri sadar betul akan ancaman tersebut.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui bahwa banyak tantangan eksternal ke depan. Indonesia, sambungnya, tidak imun dari dampak negatif ketidakpastian perekonomian global.

    Oleh sebab itu, agar tidak terlalu bergantung kepada satu pihak, Indonesia ingin bergabung ke sebanyak mungkin blok ekonomi multilateral.

    “Sehingga dengan demikian dalam kesulitan global kita sudah kerja sama dengan berbagai pihak,” katanya dalam acara BNI Investor Daily Roundtable di Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).

    Dia mencontohkan Indonesia sudah diterima di blok ekonomi BRICS. Saat ini, sambungnya, pemerintah juga sedang melakukan aksesi agar masuk ke OECD.

  • ESDM Buka Suara Soal Banyak Investor SPKLU Mundur dari RI

    ESDM Buka Suara Soal Banyak Investor SPKLU Mundur dari RI

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara soal kabar banyak investor stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) atau charging station batal investasi di Indonesia.

    Dugaan banyak investor mundur itu pertama kali disampaikan oleh Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie Sugiarto. Dia mengatakan, sejatinya, ada banyak investor SPKLU yang berminat investasi di Tanah Air, mayoritas berasal China, Eropa hingga Australia.

    Kendati demikian, para investor SPKLU itu mengurungkan niatnya untuk berinvestasi di RI lantaran penjualan mobil listrik berbasis baterai (battery electric vehicle/BEV) di Indonesia masih minim.

    Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiyani Dewi mengatakan bahwa penjualan kendaraan listrik (EV) di Indonesia meningkat seiring banyaknya pilihan dan harga yang kompetitif.

    “Dari produsen-produsen makin banyak yang datang, semakin banyak yang available harganya 300-400 juta. Karena kalau dari perbandingan kemampuan daya beli masyarakat itu acceptable,” kata Eniya di Jakarta, Kamis (16/1/2025).

    Eniya pun memperkirakan jika permintaan EV ini makin banyak, maka harga kendaraan listrik pun akan turun lagi. Dengan begitu, pertumbuhan SPKLU pun akan meningkat.

    Dia pun yakin investor akan berdatangan untuk berinvestasi membangun SPKLU. “Nah pastinya nanti makin lama, makin tumbuh untuk EV sehingga SPKLU-nya pasti juga akan tumbuh,” ucap Eniya.

    Sebelumnya, Ketua I Gaikindo Jongkie Sugiarto mengeklaim banyak investor SPKLU mengurungkan niat berinvestasi di Tanah Air lantaran penjualan EV yang masih minim.

    Gaikindo mencatat total penjualan BEV di Indonesia sepanjang 2024 sebanyak 43.188 unit. Kontribusi penjualan BEV hanya 4,98% dari total penjualan mobil wholesales di RI sebanyak 865.723 unit.

    “Investor SPKLU banyak ini yang mau masuk. Saya sudah dapat beberapa investor yang bilang minat [investasi], ada dari Eropa, China, dari Australia ada juga. Tetapi begitu mereka dengar angka penjualannya cuma 43.188 setahun, yah sedikit sekali,” ujar Jongkie kepada Bisnis, dikutip Rabu (15/1/2025). 

    Lebih lanjut, dia mengatakan, selama 5 tahun terakhir periode 2020-2024, total jumlah mobil listrik yang beroperasi (unit in operation) sebanyak 71.378 unit. Hal itu membuat investor SPKLU ragu untuk menanamkan modalnya di RI.

    “Unit in operation di seluruh Indonesia selama 5 tahun terakhir hanya sekitar 70.000-an. Kalau hanya segitu, nanti mereka berpikir berapa unit yang akan isi daya setiap hari? Bangkrut dong nanti, sudah investasi gede-gedean, beli lahan, pasang semuanya, tetapi mobilnya masih sedikit,” katanya. 

    Bukan hanya investor, menurut Jongkie, jika jumlah SPKLU di Indonesia masih sangat terbatas sehingga membuat masyarakat juga masih ragu-ragu untuk membeli mobil listrik. 

    “Mobil listrik masih perlu charging station, sedangkan charging station-nya sangat kurang. Orang kalau mau beli BEV kan pasti berpikir, akan ngecas di mana?” tuturnya.

  • BYD Kalahkan Toyota di Jepang…soal Jualan Mobil Listrik

    BYD Kalahkan Toyota di Jepang…soal Jualan Mobil Listrik

    Jakarta –

    BYD menyalip Toyota di negeri asalnya, Jepang. Namun capaian itu berlaku dalam hal penjualan mobil listrik.

    Dikutip Carnewschina, BYD masuk pasar Jepang sejak tahun 2023. Padahal di Jepang, sudah banyak produsen otomotif ternama yang produknya sudah dikenal dunia. Ditambah lagi, warga lokal juga lebih memilih produk dalam negeri. Namun demikian, hal itu tak membuat produsen China gentar. Setahun berlalu, merek asal China itu menyalip penjualan mobil listrik raksasa otomotif di pasar Jepang.

    BYD memasuki pasar domestik Toyota pada tahun 2023 dengan crossover Atto 3 dan hatchback Dolphin. Atto 3 adalah nama internasional untuk Yuan Plus. Kemudian, sedan BYD Seal EV bergabung dengannya. Pada tahun 2025, pembuat mobil yang berbasis di Shenzhen akan meluncurkan mobil keempatnya di Jepang, BYD Sealion 07 EV.

    Merek asal China itu coba menawarkan harga yang lebih kompetitif. BYD Dolphin misalnya dijual 2,99 juta Yen (Rp 300 jutaan).

    EV pertama Toyota, bZ4X naik 10 persen menjadi 1.012 mobil pada tahun 2024. Mobil listrik itu dijual mulai dari 5,5 juta Yen (Rp 570 jutaan) di Jepang.

    Sebanyak 59.736 kendaraan listrik dijual di Jepang pada tahun 2024, turun 33 persen dari tahun sebelumnya. Angka ini dilaporkan turun pertama kalinya dalam empat tahun terakhir.

    Dari total penjualan itu, BYD berhasil membukukan penjualan 2.223 unit pada 2024, naik 54 persen dari tahun sebelumnya. Toyota yang mengalami penurunan 30 persen, atau angkanya menjadi 2.038 unit. Data ini didapat menurut Asosiasi Dealer Mobil Jepang (Japan Automobile Dealers Association).

    Nissan adalah pemimpin pasar di Jepang, menguasai sekitar 50 persen pasar mobil listrik. Namun, penjualan Nissan Leaf turun 44% menjadi 30.749 unit, angka terendah sejak 2021. Penjualan Sakura, mobil kei car listrik yang merupakan minicar ringan ikonik Jepang, turun tajam sebesar 38% menjadi 22.926 unit.

    Secara global, BYD China sedang menikmati lonjakan penjualan. Tercatat sudah menjadi 4,25 juta mobil penumpang tahun lalu.

    Di Indonesia, berdasarkan data penjualan wholesales (distribusi dari pabrik ke dealer) yang dirilis Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), MPV listrik BYD M6 menjadi mobil paling laris di Indonesia sepanjang tahun 2024. Padahal, distribusi BYD M6 baru dimulai pada Juli 2024.

    Sepanjang tahun 2024, BYD menjual M6 sebanyak 6.124 unit. Itu menjadi penjualan mobil listrik tertinggi di Indonesia tahun lalu.

    BYD juga menjadi merek China yang masuk peringkat kedua di Indonesia. Meski terhitung sebagai pendatang baru, BYD juga sanggup bersaing dengan deretan merek China lainnya, bahkan merek Jepang. BYD secara wholesales mendistribusikan 15.429 unit sementara yang dikirim ke garasi konsumen mencapai 13.946 unit. Dari data Gaikindo, BYD baru tujuh bulan berjualan di Indonesia.

    (riar/din)

  • Apa Kebijakan Pertama Presiden Donald Trump?

    Apa Kebijakan Pertama Presiden Donald Trump?

    Jakarta –

    Bagi Donald Trump, 100 hari pertama masa jabatannya sebagai presiden Amerika Serikat menawarkan peluang untuk menggariskan haluan domestik dan internasional. Dia diyakini terutama ingin memuaskan pemilih konservatif di dalam negeri, sembari memproyeksikan kekuatan AS di luar negeri.

    Kuasa lewat perintah eksekutif

    Instrumen yang menawarkan aksi cepat adalah perintah eksekutif yang berlaku tanpa perlu persetujuan Kongres. Di Amerika Serikat, perintah eksekutif atau peraturan presiden lazim dikeluarkan dalam isu keamanan nasional, kebijakan luar negeri atau sekedar regulasi.

    Setumpuk dokumen perpres diyakini sudah akan siap untuk ditandatangani sesaat setelah pelantikan Trump pada 20 Januari,

    Dalam wawancara TV di “Meet the Press” pada 8 Desember lalu, Trump membenarkan bahwa dirinya akan menandatangani “banyak” perintah eksekutif pada hari pertama. Perpres tersebut menyangkut bidang ekonomi, energi, dan keimigrasian di perbatasan dengan Meksiko.

    Perintah eksekutif bukan konstitusi, melainkan berupa instruksi kepada jajaran pemerintah, kata Dan Mallinson, seorang profesor kebijakan publik dan administrasi di Penn State Harrisburg di Pennsylvania.

    Namun begitu, kekuasaan Trump tetap “bersifat luas, termasuk janjinya untuk menutup perbatasan,” katanya kepada DW, “namun perintah lainnya hanya mengawali proses pembuatan peraturan federal yang lambat, yang bisa memakan waktu bertahun-tahun.”

    Deportasi massal

    Sejak awal, Trump telah terpaku pada perbatasan Meksiko dan arus migran dari selatan. Pada masa jabatan pertamanya, dia bersikeras membangun tembok perbatasan menuju Meksiko, dan memenjara migran di dalam kamp-kamp penampungan sarat pelanggaran HAM.

    Bagi mereka yang sudah berada di Amerika Serikat secara ilegal, Trump merencanakan deportasi massal terbesar dalam sejarah, dengan fokus utama pada kaum kriminal, sebelum beralih ke imigran gelap lainnya.

    Meskipun ada perintah eksekutif untuk mempercepat deportasi, pelaksanaannya memerlukan waktu dan kerja sama dari lembaga lokal dan negara bagian. Belum lagi potensi gelombang gugatan hukum di setiap jenjang.

    Selain memerangi migrasi ilegal, Trump kemungkinan akan memperlambat migrasi legal, termasuk misalnya dengan mempersulit dan mempermahal biaya untuk mendapatkan izin kerja, izin tinggal tetap, dan visa. Hal ini dapat berdampak pada pekerja terampil dan calon mahasiswa asing.

    Trump juga menegaskan di acara “Meet the Press” bahwa mengakhiri kewarganegaraan berdasarkan kelahiran adalah prioritas Hari ke-1, jika memungkinkan, melalui tindakan eksekutif. “Kami akan mengakhirinya karena ini konyol,” katanya.

    Gagasannya itu mensyaratkan perubahan mendasar pada konstitusi. Karena prinsip, bahwa siapa pun yang lahir di tanah AS adalah warga negara Amerika, tertanam dalam Amandemen ke14 UUD.

    Kenaikan tarif pada barang impor

    Perdagangan adalah area lain yang mendapat banyak perhatian dari Trump. Baru-baru ini, dia menyarankan kenaikan tarif menyeluruh sebesar 10% untuk semua jenis barang impor. Adapun Meksiko, Kanada, dan China, mitra dagang terbesar AS, akan dikenakan bea masuk yang lebih tinggi.

    “Belum jelas sejauh apa kenaikannya atau apakah hanya gertakan untuk mendorong negara lain menegosiasikan ulang perjanjian perdagangan,” kata Mallinson. Namun, berdasarkan rekam jejaknya, dia meyakini Trump akan memberlakukan setidaknya beberapa tarif baru.

    Meski presiden berwenang menaikkan tarif pada kategori impor tertentu, upaya untuk menaikkan pajak secara umum akan lebih rumit. Kebijakan itu berpotensi menimbulkan kekacauan politik, dan menjaring gelombang gugatan di pengadilan.

    Selain itu, tarif dapat menambah masalah di dalam negeri. “Kemarahan atas inflasi membantu Trump memenangkan kursi kepresidenan, tetapi dia dapat kehilangan dukungan publik dengan cepat jika kebijakan ekonominya menaikkan harga atau menghambat perekonomian,” kata Mallinson.

    Tinggalkan Perjanjian Iklim Paris, untuk kedua kali

    Dekarbonisasi dan transformasi hijau belakangan menjadi medan ideologi di AS, terutama selama masa kampanye pilpres.

    Selama masa jabatan pertamanya sebagai presiden, Trump menarik AS dari Perjanjian Paris, yang dibuat demi mengurangi emisi karbon guna melawan perubahan iklim. Joe Biden membatalkan keputusan itu dan bergabung kembali pada hari pertamanya menjabat.

    Di masa jabatan keduanya, Trump berjanji untuk menambah penambangan minyak mentah, termasuk dengan cara fracking atau teknik stimulasi hidrolik yang berongkos lingkungan tinggi. Tidak heran, jika pemerintahannya akan menarik diri dari Perjanjian Iklim demi membuka jalan bagi penambangan baru.

    Trump tidak menganggap serius produksi energi terbarukan atau kendaraan listrik. Sikap skeptis ini dapat menyebabkan dikeluarkannya perintah eksekutif lain yang mencabut perlindungan lingkungan dan memperlambat laju proyek energi terbarukan.

    Trump harus bertindak cepat dalam menetapkan perubahan, selama masih menguasai mayoritas di kedua kamar legislatif. Pasalnya, pemilihan sela dalam dua tahun dapat mengakhiri mayoritas Partai Republik di Senat atau Kongres.

    “Presiden menjabat dengan mandat dan modal politik yang cepat berkurang,” pungkas Mallinson. “Dia tidak dapat mencalonkan diri lagi pada tahun 2028, jadi apa pun yang ingin dicapainya harus terjadi dalam satu periode.”

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

    (ita/ita)

  • 50.000 Mobil Listrik BYD Bakal Jadi Taksi Online

    50.000 Mobil Listrik BYD Bakal Jadi Taksi Online

    Jakarta –

    Grab bersama BYD mengumumkan kemitraan regional untuk menggunakan armada mobil listrik. Sebanyak 50.000 unit kendaraan listrik (EV) BYD akan digunakan oleh mitra pengemudi Grab di seluruh Asia Tenggara.

    Kerja sama ini merupakan upaya untuk meningkatkan elektrifikasi sektor transportasi di Asia Tenggara. Grab dan BYD menyediakan akses kendaraan listrik dengan harga paling kompetitif bagi mitra armada dan mitra pengemudi Grab dengan garansi baterai yang lebih panjang.

    Pengemudi akan memiliki pilihan untuk menyewa mobil listrik BYD dari mitra armada Grab atau memilih dukungan pembiayaan melalui skema kepemilikan mobil Grab. Kemitraan ini mendukung komitmen Grab untuk membantu mitra pengemudi mempercepat transisi ke moda transportasi tanpa emisi.

    “BYD, sebagai produsen kendaraan energi baru terkemuka di dunia, akan mengintegrasikan teknologi kami dengan teknologi Grab sebaik-baiknya, dan kami berharap dapat bekerja sama dengan mereka untuk memberikan pengalaman yang unik dan tak tertandingi bagi pengemudi dan penggunanya. Kami terus berdedikasi pada tujuan kami untuk membangun ekosistem tanpa emisi dan kami berkomitmen untuk mendukung armada dan mitra pengemudi Grab. Melalui kolaborasi ini, kami bekerja sama dengan Grab untuk mewujudkan visi mendinginkan bumi hingga satu derajat,” kata Liu Xueliang, General Manager Divisi Penjualan Mobil BYD Asia Pasifik.

    Kemitraan ini mencakup Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Adapun beberapa mobil listrik BYD yang akan menjadi armada taksi online Grab antara lain DENZA D9, BYD ATTO3, BYD SEAL, dan BYD M6.

    DENZA D9 yang merupakan MPV listrik mewah dari BYD akan menjadi armada premium dari Grab. Kendaraan itu akan memberikan kenyamanan kepada penumpangnya.

    “Grab bermaksud agar DENZA, merek kendaraan listrik premium dari BYD, menjadi landasan armada GrabExec yang menampilkan MPV listrik mewah tujuh penumpang DENZA D9. Kendaraan ini dirancang dengan fitur-fitur canggih, untuk menawarkan kenyamanan dan kemewahan yang tak tertandingi. Dengan mengintegrasikan DENZA D9 ke dalam armadanya, Grab bermaksud untuk menetapkan standar baru dalam transportasi eksekutif, yang berlandaskan pada kenyamanan, gaya, dan keberlanjutan,” demikian dikutip dari siaran pers Grab.

    (rgr/din)

  • Subsidi Motor Listrik Bakal Pakai Skema Diskon PPN

    Subsidi Motor Listrik Bakal Pakai Skema Diskon PPN

    Jakarta –

    Kementerian Perindustrian masih menggodok soal skema subsidi untuk motor listrik dengan skema yang berbeda. Seperti diketahui belum ada kelanjutan dari program bantuan pembelian motor listrik yang sudah bergulir sejak tahun 2023.

    “Kalau pun ada insentif, mungkin tidak seperti tahun lalu atau 2023 yang langsung ada subsidi,” kata Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Kemenperin Setia Darta di Kemenperin, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

    “Mungkin tahun ini skemanya akan berbeda, bukan subsidi lagi tapi lewat insentif. Mungkin kami mengusulkannya lewat PPN DTP (Ditanggung Pemerintah),” lanjut Setia.

    Sejauh ini insentif kendaraan listrik berupa potongan PPN hanya berlaku untuk kendaraan roda empat. Sedangkan roda dua masih dalam tahap usulan.

    Skema ini berbeda dengan insentif yang diberikan dua tahun yang lalu. Pemerintah memberikan relaksasi berupa skema bantuan sebesar Rp 7 juta.

    Masyarakat mendapat potongan harga Rp 7 juta untuk pembelian satu unit motor listrik dengan syarat menunjukkan NIK KTP. Pemerintah membayar penggantian potongan harga atas pembelian motor listrik oleh masyarakat kepada perusahaan industri.

    Setia belum bisa memastikan waktu penetapan dan besarannya. Sebab pihaknya masih dalam tahap diskusi berupa usulan.

    “Kami sedang proses, sedang mengusulkan,” ucapnya.

    Subsidi motor listrik telah diberikan sejak tahun 2023. Program itu kemudian berlanjut hingga 2024 dengan kuota sebanyak 50 ribu unit.

    Untuk tahun 2024, kuota subsidi motor listrik sudah habis. Berdasarkan situs Sistem Informasi Pemberian Bantuan Pembelian Kendaraan Listrik Roda Dua (SISAPIRa), alokasi anggaran yang masih tersedia untuk tahun 2024 adalah 12, diakses per Selasa (14/1/2025).

    Sebanyak 63.145 unit kendaraan motor listrik subsidi diterima masyarakat di tahun 2024. Sedangkan tahun 2023, hanya 11.532 unit yang tersalurkan.

    (riar/din)

  • Mobil Listrik Xiaomi SU7 Akan Masuk Pasar Indonesia

    Mobil Listrik Xiaomi SU7 Akan Masuk Pasar Indonesia

    Anyer –

    Xiaomi pada pertengahan tahun 2024 silam resmi terjun ke industri mobil listrik dengan peluncuran kendaraan listrik pertamanya, Xiaomi SU7. Kendaraan itu disambut antusias di negaranya China, namun sampai saat ini belum beredar di pasar mancanegara. Akankah nantinya akan dipasarkan juga ke Indonesia?

    Wentao Zhao selaku Country Director Xiaomi Indonesia menyatakan Xiaomi SU7 sangat laris di China dan menjadi salah satu pencapaian penting bagi Xiaomi di tahun 2024 silam. Bahkan konsumen sampai rela menunggu cukup lama untuk mendapatkannya. Padahal sebenarnya saat ini, sudah banyak merek mobil listrik lain yang beredar di China, tapi Xiaomi berhasil bersaing sebagai pemain baru.

    “Walaupun kompetisi mobil listrik di China cukup berat, kami masih bisa memperoleh kesuksesan. Sampai saat ini, permintaannya masih sangatlah kuat,” cetus Wentao dalam acara temu media di Anyer, Rabu (15/1/2025) malam.

    Kapasitas produksi pabrik mobil Xiaomi terus ditingkatkan, namun konsumen kadang masih harus menunggu sampai hitungan bulan di China untuk mendapatkan kendaraan Xiaomi. Namun meski ada yang sampai harus menanti 6 bulan, mereka tetap sabar demi mencicipi keandalan mobil listrik pertama dari Xiaomi itu.

    Mengenai banyak pertanyaan kapan Xiaomi SU7 kira-kira masuk ke Indonesia, Wentao memastikan bahwa produk itu bukan hanya untuk pasar China melainkan juga untuk pasar internasional karena merek Xiaomi adalah merek global, sehingga ia meyakini kehadirannya ke pasar Indonesia hanya persoalan waktu. “Mobil ini akan datang ke Indonesia, tinggal waktunya kapan,” kata dia.

    Memang butuh proses dan evaluasi untuk menghadirkan kendaraan ke negara tertentu, tidak bisa sembarangan. Maka, Xiaomi pun saat ini masih butuh waktu untuk menyesuaikan kendaraan listriknya dengan kondisi di Indonesia.

    Wentao juga menyebut pendiri Xiaomi, Lei Jun, menilai pasar mobil listrik akan bertahan sampai setidaknya 100 tahun, seperti halnya kendaraan dengan bahan bakar fosil. Itulah yang memberi keyakinan pada Xiaomi untuk serius menggarap pasar kendaraan listrik.

    (fyk/fay)

  • Kemenperin Usul Insentif PPnBM Kendaraan Hybrid 3% – Page 3

    Kemenperin Usul Insentif PPnBM Kendaraan Hybrid 3% – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Industri otomotif tengah menghadapi tantangan yang cukup berat. Industri ini tengah terbentur pelemahan daya beli. Terbukti, periode Januari – Desember 2024, total penjualan mobil secara wholesales tercatat sebesar 865.723 unit atau turun 13,9% secara year-on-year (YoY) dari periode sama 2023.

    Selain itu, di 2025 ini kinerja industri otomotif diproyeksi terus menurun karena adanya implementasi kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) serta penerapan opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

    Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Setia Darta mengatakan, sebagai salah satu sektor yang memiliki kontribusi signifikan terhadap PDB nasional, industri otomotif mencatatkan perkiraan penurunan sebesar Rp 4,21 triliun pada 2024.

    “Ini berimbas ke sektor backward linkage sebesar Rp 4,11 triliun dan sektor forward linkage sebesar Rp3,519 triliun,” kata Setia Darta pada acara diskusi yang bertajuk “Prospek Industri Otomotif 2025 dan Peluang Insentif dari Pemerintah” di Jakarta, dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (15/1/2025).

    Menyadari pentingnya sektor otomotif bagi kontribusi ekonomi Indonesia dan tantangan yang dihadapi pada 2025, Kementerian Perindustrian secara aktif menyampaikan usulan insentif dan relaksasi kebijakan kepada pemangku kepentingan terkait. Beberapa usulan insentif itu antara lain PPnBM ditanggung pemerintah (PPnBM DTP) untuk kendaraan hybrid (PHEV, full, mild) sebesar 3%.

    Selain itu, insentif PPN DTP untuk kendaraan EV sebesar 10% untuk mendorong industri kendaraan listrik, dan penundaan atau keringanan pemberlakuan opsen PKB dan BBNKB.

    “Saat ini sebanyak 25 provinsi yang menerbitkan regulasi terkait relaksasi opsen PKB dan BBNKB. Kebijakan ini diharapkan mampu memberikan dukungan nyata terhadap keberlanjutan industri otomotif nasional serta menjaga daya saingnya di pasar domestik maupun global,” ungkap Dirjen ILMATE.

    Ke-25 provinsi itu di antaranya Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, NTB, Bali, Kepulauan Riau, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan.