Xcloud.id

Produk: kendaraan listrik

  • Apa yang Halangi Elon Musk Jadi Triliuner Pertama di Dunia?

    Apa yang Halangi Elon Musk Jadi Triliuner Pertama di Dunia?

    Jakarta –

    Bahkan kacamata hitam paling gelap pun tak sanggup menahan silaunya janji upah satu triliun dolar dari para pemegang saham Tesla, produsen kendaraan listrik AS, bagi miliarder Elon Musk. Meski demikian, iming-iming tersebut cuma akan terwujud jika ia berhasil mencapai target yang nyaris mustahil.

    Untuk mengaktifkan paket kompensasi itu, Musk harus mampu menjual satu juta unit robotaxi alias wahana angkut tanpa pengemudi manusia, dan memproduksi satu juta robot humanoid Optimus, yang digerakkan oleh kecerdasan buatan (AI).

    Jika semua itu terjadi, Tesla akan bernilai 8,5 triliun dolar – enam kali lipat dari nilai saat ini yang mencapai 1,43 triliun USD – dan Musk menjadi manusia pertama yang menyeberang batas triliuner. Sekalipun ia gagal mencapai target, Musk tidak akan kekurangan uang, tetapi pertanyaan sebenarnya adalah: Mampukah ia mewujudkannya?

    Penggemar Tesla menaruh kepercayaan pada Musk

    Alexandra Merz, pemegang saham Tesla yang dikenal sebagai TeslaBoomerMama, mendukung paket kompensasi, serta sangat yakin Elon Musk adalah “eksekutor terbaik di dunia.”

    “Saya meyakini dia akan mencapai tonggak sejarah. Dia telah menunjukkan kepada kita sebelumnya apa yang mungkin,” ujarnya kepada Bloomberg baru-baru ini.

    Lebih dari tiga perempat pemegang saham Tesla menyetujui kesepakatan gaji Musk pada Kamis lalu (6/11) setelah sengketa hukum selama tujuh tahun dan penolakan dari beberapa investor, termasuk CalPERS, dana pensiun publik terbesar di Amerika Serikat.

    CalPERS mengkhawatirkan bertambahnya kekuasaan Musk atas Tesla. Berdasarkan kesepakatan saham tersebut, Musk bisa mengamankan hingga 25% hak suara pemegang saham, dari hanya 13% saat ini. Kritikus berpendapat, jika Musk punya seperempat saham Tesla, ia memegang kendali yang sangat besar, bisa membungkam perbedaan pendapat, dan menjalankan perusahaan dengan pengawasan minimal.

    Musk bisa memiliki terlalu banyak kekuasaan

    “Kesepakatan ini lebih dari sekadar skandal, ini adalah penipuan,” kata Minow kepada DW, soal bagaimana Musk memindahkan Tesla dari negara bagian Delaware yang ramah bisnis ke Texas dengan biaya besar setelah paket gaji sebelumnya senilai 56 miliar USD dua kali dibatalkan oleh pengadilan Delaware.

    “Kemudian, dengan biaya besar pula, dia membayar pelobi, pengacara, dan legislator untuk mengesahkan undang-undang baru yang secara signifikan membatasi kemampuan pemegang saham untuk menentang rencana gaji,” yang menurutnya memberikan wewenang kepada dewan direksi untuk memberikan kompensasi Musk “sesuai kehendak mereka, bahkan jika tujuan-tujuan tersebut tidak tercapai.”

    Ketidaksetaraan ekstrem yang mengkhawatirkan

    Joanna Bryson, profesor etika dan teknologi di Hertie School of Governance Berlin, berpendapat bahwa kesepakatan gaji Musk merupakan simbol masalah yang lebih luas dalam tata kelola di AS, bagaimana pertumbuhan dan kekuatan Big Tech menciptakan ketidaksetaraan yang ekstrem, yang menurutnya “tidak berkelanjutan.”

    “Ada masalah keamanan besar ketika seorang individu memiliki kekuasaan lebih besar daripada negara,” katanya kepada DW.

    Bryson memberikan contoh buruknya ketidaksetaraan dunia saat ini seperti ketika Perang Dunia I dan gelembung pasar saham AS sebelum 1929.

    “Segala sesuatu yang memberikan jumlah uang yang tidak proporsional kepada satu orang menciptakan entropi, atau pergeseran dari keteraturan menuju kekacauan.”

    Masalah yang lebih besar lagi adalah risiko ketergantungan pada satu sosok kunci. Dalam kasus Musk, akan berdampak buruk bagi Tesla jika ia tidak bisa menjalankan perannya karena mundur, sakit, kehilangan fokus, atau meninggal dunia.

    Kesuksesan Tesla sangat bergantung pada kepemimpinan, visi, dan eksekusi Musk. Perusahaan dapat menjadi rentan jika ia terganggu oleh usaha lainnya, seperti SpaceX atau xAI.

    Terlalu banyak distraksi

    Musk sudah dikritik karena melupakan tugas utamanya awal tahun ini saat ia bergabung dengan pemerintahan Trump sebagai kepala DOGE (Departemen Efisiensi Pemerintahan, bukan meme koin).

    Masa jabatannya yang singkat di DOGE memicu reaksi balik yang merembet ke operasi Tesla, dengan protes di luar pabrik, seruan boikot, dan bahkan insiden sabotase yang mengganggu produksi dan merusak kepercayaan investor.

    Musk mundur dari DOGE setelah 130 hari, dan pada Juli meluncurkan gerakan politik barunya, Partai Amerika, bertujuan menantang sistem dua partai dan mengubah arah perdebatan nasional.

    Bagi sebagian investor, risiko Musk akan terdistraksi bukan sekadar kemungkinan, tapi sedang terjadi secara nyata.

    “Jika kepemilikan sahamnya saat ini saja belum cukup memotivasi Musk, maka kesepakatan gaji baru ini pun tidak akan mampu membuatnya fokus dan berhenti dari berbagai proyek sampingan serta komentar politik kontroversial, yang menurut studi Universitas Yale baru-baru ini telah membuat perusahaan dan para pemegang saham kehilangan sekitar satu juta penjualan,” kata Minow kepada DW.

    Dewan direksi Tesla mengatakan tujuan utama dari kesepakatan saham besar ini adalah untuk menjaga fokus Musk pada Tesla. Terlebih ia tidak dapat menjual saham barunya itu hingga sepuluh tahun setelah diterima.

    Keraguan tentang potensi robotika dalam jangka pendek

    Bahkan jika dia tetap fokus sepenuhnya, para kritikus berargumen bahwa targetnya sendiri mungkin tidak tercapai, terutama rencana memproduksi satu juta robot humanoid Optimus per tahun. Tesla sebenarnya telah memamerkan prototipe Optimus yang bisa melakukan tugas sederhana, banyak ahli percaya teknologinya masih dalam belum matang.

    Ahli robotik Australia, Rodney Brooks, menulis dalam esainya bahwa Optimus dan robot humanoid lainnya ditakdirkan untuk gagal karena kurangnya kelincahan atau fleksibilitas.

    “Rencana bahwa robot humanoid akan mampu menggantikan manusia dalam melakukan tugas-tugas manual dengan harga lebih murah dan sama baiknya akan terjadi dalam beberapa dekade ke depan adalah pemikiran fantasi,” tulis Brooks.

    Kritik lainnya memperingatkan bahwa menetapkan tonggak masa depan semacam itu mungkin merupakan cara untuk membenarkan kompensasi Musk yang fantastis sambil menjaga mesin hype tetap berjalan. Jika Optimus gagal diwujudkan secara massal, hal itu dapat merusak kredibilitas paket gaji secara keseluruhan.

    Perkiraan paling optimistis menyebutkan robot humanoid canggih baru akan siap dalam dua hingga lima tahun ke depan, membuat para penggemar Musk yakin bahwa hanya dia yang bisa mewujudkannya.

    “Sebagai pemegang saham, saya lebih memilih Elon yang memimpin pasukan robot itu daripada siapa pun,” kata Merz kepada Bloomberg. “Tunjukkan satu saja CEO lain yang bisa mencapai setengah dari apa yang sudah Elon lakukan.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Iryanda Mardanuz
    Editor:

    (ita/ita)

  • VinFast dan Pertaruhan Konglomerasi Terkaya Vietnam di Indonesia

    VinFast dan Pertaruhan Konglomerasi Terkaya Vietnam di Indonesia

    Jakarta –

    “Too big to fail,” itulah pernyataan tegas CEO VinFast Indonesia Kariyanto Hardjosoemarto kepada detikOto terkait sepak terjang mobil listrik asal Vietnam itu di pasar electric vehicle (EV) Indonesia.

    Prestasi ‘dilarang gagal’ itu memang selalu dipegang Kerry — sapaan akrabnya. Maklum, mungkin bagi banyak orang, nama VinFast belum memiliki histori melegenda layaknya Toyota dan Honda di industri otomotif. VinFast tercatat baru tahun 2017 masuk ke pasar industri otomotif.

    Namun sebagai ‘anak baru’ mereka terbilang sukses unjuk gigi, dan menjadi ‘mobil nasional’ Vietnam hingga akhirnya menguasai pasar otomotif ‘Negeri Naga Biru’ dalam hitungan tahun berselang menggeser Toyota dan Hyundai.

    Di industri EV tentu inovasi harga mati. Namun ketika berbicara VinFast tentu tak bisa dilupakan pula soal siapa yang berada di balik perusahaan otomotif ini. Adalah Vingroup, konglomerasi swasta terbesar di Vietnam yang didirikan oleh Pham Nhat Vuong, orang terkaya di negara tersebut dan salah satu tokoh bisnis paling berpengaruh di Asia Tenggara, yang menjadi penyokong utama VinFast.

    Didirikan lebih dari 30 tahun lalu, Vingroup awalnya bergerak di sektor real estat dan properti melalui merek VinHomes. Seiring waktu, grup ini berkembang pesat membentuk ekosistem bisnis mencakup berbagai sektor penting. Mulai dari otomotif, teknologi, energi, pendidikan, kesehatan, pariwisata, hingga filantropi.

    Madam Le Thi Thu Thuy, Vice Chairwoman of Vingroup dan Chairwoman VinFast menyebut bahwa mereka tak mau main-main untuk berinvestasi di industri EV. Bahkan secara global, USD 20 miliar sudah dikucurkan!

    “Di mana India, Filipina dan Indonesia jadi fokus pasar EV VinFast di luar Vietnam,” lanjutnya saat berdiskusi dengan sejumlah media dari Indonesia di Hanoi, Vietnam, awal November 2025 ini.

    Khusus untuk Indonesia, Madam Thuy bercerita, sejatinya baru mulai tertarik berekspansi sekitar 2 tahun lalu saat hajatan KTT APEC yang berlangsung di Jakarta. Di mana dalam sesi forum bisnis yang diikutinya, ia hadir sebagai bagian dari delegasi dan bertemu dengan banyak pihak — para menteri dan pejabat pemerintah pada saat itu.

    “Kami melihat potensi besar dari pasar yang unik ini. Sebelumnya, kami belum begitu serius melihat Indonesia, tetapi setelah pertemuan itu, kami mulai mengerahkan seluruh sumber daya kami ke Indonesia. Dan hari ini, kami sudah mulai – bahkan telah mengirim kendaraan kami ke Indonesia,” imbuhnya.

    Pada tahun 2024, mobil VinFast pun resmi diperkenalkan di Indonesia lewat seri VF e34, VF 5 dan berlanjut VF 3 yang merupakan SUV mini dan menjadi motor penjualan untuk brand tersebut. Kini total sudah ada lima seri — tambahan VF 6 dan 7 — yang teranyar dirilis.

    Namun selain urusan jualan mobil, yang paling penting adalah realisasi komitmen investasi untuk membangun ekosistem EV yang dijanjikan VinFast di Indonesia. Sebab inilah yang menjadi value VinFast dibandingkan dengan brand lainnya.

    Investasi USD 300 Juta di Subang

    Investasi senilai USD 300 juta sudah digelontorkan VinFast untuk membangun pabriknya di Subang, Jawa Barat. Kembali ke ⁠Kariyanto Hardjosoemarto, CEO VinFast Indonesia, pabrik dengan luas 70 hektar tersebut nantinya akan selesai di akhir tahun 2025. Dimana tahap awal produksi diestimasi berjalan pada bulan Maret 2026 untuk membuat VinFast seri VF 3.

    “Estimasi kami untuk tahap awal nantinya bisa menyerap sampai 900 tenaga kerja. Adapun kapasitas produksinya bisa mencapai 50 ribu kendaraan tiap tahunnya. Untuk sementara pastinya untuk memenuhi kebutuhan market di Indonesia dulu. Namun kita tidak tahu ke depannya, bisa saja jadi basis produksi mobil VinFast setir kanan,” lanjut Kerry, demikian ia biasa disapa.

    Yang pasti, Indonesia merupakan salah satu pasar otomotif terbesar di ASEAN, dengan target penjualan 1,1 juta unit per tahun — meski sudah beberapa tahun belakangan tidak tercapai. Tetapi pemerintah menargetkan dua juta kendaraan listrik pada tahun 2030. Dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa dan kebijakan pro-EV yang kuat, Indonesia adalah pilihan strategis bagi VinFast.

    “Kalau kita bicara mobil listrik di Indonesia, pada tahun 2021-2022, proporsi EV itu baru 0,1% dari total industri otomotif. Tahun lalu (2024-red.) itu sudah 5% proporsinya. Tahun ini (2025-red.) sampai September udah 10%. Menurut saya, sampai akhir tahun ini bisa 15%, dan itu masih terus tumbuh. Bahkan tahun depan mungkin proporsinya bisa mencapai 20-25% dari total industri otomotif,” Kerry menambahkan.

    Selain pabrik, komitmen investasi VinFast juga coba ditunjukkan dengan investasi di charging station. Dimana mereka bekerja sama dengan V-Green, jaringan pengisian global yang didirikan oleh Chairman Vingroup, Pham Nhat Vuong. Sebagai insentif bagi pengguna awal, VinFast menawarkan pengisian daya gratis hingga 1 Maret 2028.

    Ada pula Green SM, perusahaan taksi listrik yang juga bagian dari Vingroups. Selanjutnya bakal muncul lini motor listrik hingga wacana membawa unit bisnis Vingroups lainnya ke Indonesia.

    Nah, dengan investasi ‘dilarang gagal’ yang sudah mereka gelontorkan, VinFast tentu punya harapan lebih kepada pemerintah Indonesia. Namun jika harus diringkas, ekspektasi mereka hanya satu, yakni konsistensi kebijakan!

    “Saya pikir hal yang paling penting bagi kami – dan yang diharapkan dari pemerintah – adalah memastikan kebijakan yang sudah ditetapkan bisa berjalan secara konsisten. Misalnya, arah pengembangan bisnis kendaraan listrik (EV) kami sangat bergantung pada kebijakan yang ada, termasuk peta jalan masa depan, regulasi, dan dukungan infrastruktur,” kata Kerry.

    “Itu sangat penting bagi kami, karena kami telah berinvestasi cukup besar di berbagai negara, termasuk Indonesia. Jadi kepastian kebijakan adalah faktor yang sangat penting untuk memastikan keberlanjutan bisnis dan industri ini,” tutupnya.

    (ash/din)

  • 10 Peralatan Rumah Tangga yang Tetap Sedot Listrik Meski Dimatikan

    10 Peralatan Rumah Tangga yang Tetap Sedot Listrik Meski Dimatikan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Listrik ternyata tak bisa dimatikan hanya dengan menekan tombol off pada perangkat. Karena ada banyak perangkat yang masih mengonsumsi listrik bahkan setelah dimatikan, disebut sebagai standby power atau vampire load.

    Ini terjadi karena perangkat modern yang ada sekarang memiliki fitur canggih seperti jam digital, lampu indikator, sensor remote hingga standby mode. Fitur tersebut bertugas untuk membuat perangkat bisa cepat digunakan kembali saat diaktifkan.

    Namun ternyata perangkat-perangkat itu membutuhkan aliran listrik, meski sudah tidak aktif lagi.

    Fakta ini perlu jadi catatan bagi Anda. Sebab energi yang tidak terlihat itu bisa memakan banyak listrik.

    “Standby power terlihat kecil, tapi jika dihitung selama 24 jam sehari dan dikalikan jumlah perangkat di rumah, hasilnya signifikan,” tulis Berkeley Lab dalam risetnya.

    Untuk menghindari listrik yang boros dari perangkat-perangkat ini, sebaiknya tak hanya menekan tombol off. Melainkan dengan mencabut kabelnya dari stop kontak setelah selesai digunakan.

    Berikut 10 perangkat yang tetap menyedot listrik saat dimatikan:

    Charger Ponsel & Elektronik Kecil – 0,2-2 wattCharger Kendaraan Listrik (EV/Ebike) – 0,3-5 wattLaptop & Komputer Desktop – 0,7-20 wattTelevisi Modern – 1-5 wattSet-Top Box TV – 10-30 watt (terboros dalam kondisi siaga)Router WiFi & Modem Internet – 5-10 watt, berjalan nonstop 24 jamSpeaker & Sistem Audio – 5-10 watt meski tombol power matiMicrowave, Oven, Mesin Kopi dengan Jam Digital – 1-5 wattPrinter & Scanner – 2-5 wattAC & Air Purifier – AC 0,6-10 watt, Air Purifier 0,2-1,5 watt

    Sebenarnya ada beberapa cara untuk rumah tangga bisa menghemat listrik. Ini tips yang mungkin bisa Anda terapkan:

    Gunakan power strip dengan saklar, jadi bisa diputus sekaligusPakai smart plug atau timer untuk router dan mesin kopiCabut charger setelah digunakan, sebagai informasi konsumsi listriknya 0,2 wattPakai produk yang memiliki hemat energi dengan konsumsi standby rendahPastikan perangkat benar-benar mati total

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Probabilitas ditemukan migas dari kegiatan eksplorasi capai 30 persen

    Probabilitas ditemukan migas dari kegiatan eksplorasi capai 30 persen

    Di Indonesia yang tadi indeksnya adalah 1 banding 10, sekarang sudah 30 persen. Jadi, probabilitas untuk ditemukannya migas itu sudah 30 persen dari kegiatan eksplorasi…,

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto mengatakan, probabilitas ditemukan migas dari kegiatan eksplorasi sudah mencapai 30 persen.

    “Di Indonesia yang tadi indeksnya adalah 1 banding 10, sekarang sudah 30 persen. Jadi, probabilitas untuk ditemukannya migas itu sudah 30 persen dari kegiatan eksplorasi. Kalau misalnya kita ngebornya sumur 10, Insya Allah tiga discovery (ditemukan migas),” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR RI di Jakarta, Rabu.

    Dalam kesempatan tersebut, dia melaporkan bahwa Indonesia masih memiliki banyak cekungan migas yang belum dieksplorasi. Salah satu kendala yang menyebabkan hal tersebut terkait perizinan dan terutama anggaran eksplorasi.

    Saat ini, anggaran eksplorasi masih hanya sekitar lebih dari 1 miliar dolar Amerika Serikat (AS). Padahal, pihaknya mengaku sudah berusaha memperbaiki aspek fiskalnya.

    “Perizinan juga kita upayakan untuk mempersingkat dan mempercepat proses perizinan dan yang paling penting adalah anggaran untuk eksplorasi karena tidak satupun bank dalam negeri yang mau membiayai untuk eksplorasi karena risikonya besar,” ungkap Djoko.

    SKK Migas mengusulkan, di dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Migas yang sedang disusun, Indonesia bisa belajar dari Inggris melalui British Petroleum dan Malaysia melalui Petronas untuk mendanai kegiatan eksplorasi.

    Di Inggris, lanjutnya, pernah suatu ketika seluruh pendapatan dari hulu migas digunakan untuk eksplorasi, sehingga ditemukan ladang gas di kawasan Inggris Timur Laut yang cukup besar.

    Begitu pula dengan sebagian dari hasil Kontrak Bagi Hasil Petronas yang dipakai untuk kegiatan eksplorasi.

    “Di kita, beberapa tahun yang lalu produksi kita mencapai 1,6 juta (barel setara minyak per hari. Konsesi kita saat itu 600 ribu, sehingga kita ekspor 1 juta lebih kurang, maka kita menjadi negara OPEC (Organisasi Petroleum Exporter Country). Sekarang kebalikan, kita impor banyak, kita impor terus, kemudian impor LPG (Liquefied Petroleum Gas) cukup besar hampir 80 persen dan impor bensin,” ucap dia.

    “Alhamdulillah untuk solar kita sudah B30, B35. Nanti ke depan Pak Menteri (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia) sudah menyampaikan (bahwa) gak impor lagi solar. Tetapi bensin, Pak Menteri sudah menyampaikan, nanti akan ada bio etanol, bio fuel dan juga kendaraan listrik, hidrogen atau hibrid, dan sebagainya,” kata Kepala SKK Migas.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ancaman Nyata Buat Honda Datang dari Mobil China

    Ancaman Nyata Buat Honda Datang dari Mobil China

    Jakarta –

    Honda menurunkan proyeksi laba tahunannya dan menyoroti tekanan dari tarif impor AS serta kelangkaan chip global. Namun ancaman lebih nyata justru datang dari produsen mobil listrik China.

    Produsen mobil terbesar kedua di Jepang itu belum lama ini memangkas proyeksi laba tahunannya hingga seperlima. Alasannya berkaitan dengan biaya kendaraan listrik dan kelangkaan komponen yang menggunakan chip dari perusahaan berbasis di Belanda, Nexperia. Diketahui pemerintah Belanda mengambil alih perusahaan yang dimiliki oleh Wingtech, China, pada 30 September 2025.

    Diberitakan Reuters, Honda juga memperkirakan akan mengalami kerugian sebesar 385 miliar yen akibat penerapan tarif impor AS. Angka tersebut sejatinya lebih rendah dari yang diperkirakan pada awal tahun sebesar 450 miliar yen.

    Saham Honda tercatat anjlok 4,7 persen pada Senin. Namun ancaman yang patut diwaspadai Honda dan secara tidak langsung para produsen Jepang lainnya adalah penurunan pangsa pasar di kawasan Asia Tenggara. Padahal dulu mereka mendominasi tanpa tantangan berarti di pasar Asia.

    “Di pasar seperti Thailand, persaingan sangat ketat dan secara keseluruhan kami telah kehilangan keunggulan secara kompetitif dari sisi harga,” urai Executive Vice President Honda Motor Co., Ltd Noriya Kaihara.

    Kaihara menyebut para produsen itu meningkatkan pemberian insentif dan memangkas harga untuk menarik pembeli. Hal itu berarti margin keuntungan yang didapat lebih tipis. Honda kini menargetkan bisa menjual 925.000 unit mobil di Asia, termasuk China, pada tahun fiskal ini. Proyeksi tersebut mengalami penurunan 10 persen dari target sebelumnya yang mencapai 1,09 juta unit.

    Sebelumnya, Honda memperkirakan akan menjual 5.000 unit mobil lebih sedikit di Asia di luar China dibandingkan tahun lalu. Tapi angkanya justru melonjak menjadi 75.000 unit lebih sedikit.

    Tak bisa dipungkiri, produsen China memang kian masif masuk ke pasar Asia Tenggara, termasuk Thailand dan juga Indonesia. Ini kian menyulitkan bagi para produsen Jepang.

    “Asia Tenggara mulai merasakan dampak signifikan dari para pemain China. Pertumbuhan mobil listrik China di Thailand selama dua tahun terakhir sangat luar biasa,” kata seorang sumber yang enggan disebutkan namanya sebelum Honda mengumumkan kinerja keuangannya.

    Di Indonesia pun demikian, penjualan Honda mengalami penurunan yang cukup signifikan. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat pada tahun 2024 misalnya, Honda per bulannya bisa menjual 8.500-an unit secara retail. Namun pada tahun 2025, sepanjang Januari-Oktober, rata-rata per bulannya Honda menjual 5.800-an unit mobil. Pada tahun lalu, pangsa pasar Honda mencapai 11,6 persen sedangkan tahun ini menurun menjadi 8,9 persen. Perusahaan kabarnya tidak menyiapkan model baru untuk Asia Tenggara di tahun fiskal ini dan tahun berikutnya, kecuali pembaruan pada sedan. Ini justru memicu perusahaan kian kehilangan pangsa pasar terhadap para produsen China.

    Pabrikan Jepang kini mulai beralih ke pasar India. Di Negeri Bollywood itu, mobil listrik China masih sulit untuk masuk. Honda pada bulan lalu mengumumkan akan menjadikan India sebagai basis produksi dan ekspor untuk salah satu mobil listriknya.

    (dry/din)

  • Kemenperin perkuat kerja sama kembangkan AI pacu digitalisasi industri

    Kemenperin perkuat kerja sama kembangkan AI pacu digitalisasi industri

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memperkuat kerja sama dalam pengembangan kecerdasan buatan (AI) sebagai upaya mendorong ekosistem transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan di sektor perindustrian.

    ‎Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita dalam pernyataan di Jakarta, Selasa menyampaikan bahwa penerapan AI tidak hanya berperan terhadap pertumbuhan dan inovasi pada sektor industri manufaktur, namun juga memiliki peran krusial dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing.

    ‎“Pengembangan SDM Industri menjadi faktor kunci dalam keberhasilan transformasi digital. Kami optimis tenaga kerja industri Indonesia memiliki potensi untuk menguasai kompetensi digital dan teknologi masa depan,” ujarnya.

    ‎Berdasarkan data Global AI Index 2024 yang dirilis oleh Tortoise Media, Indonesia yang menduduki peringkat ke-49 dari 83 negara masih memerlukan penguatan pada aspek infrastruktur digital, pengembangan ekosistem AI, dan strategi pemerintah.

    ‎Menanggapi hal ini, Menperin menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga untuk memacu pengembangan AI dapat berjalan sistematis dan berkelanjutan.

    ‎Untuk mewujudkan percepatan tersebut, Kemenperin melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertema Electrification AIoT Transformation 4.0 2025 pada Rabu (5/11/2025) di Jakarta.

    ‎Kegiatan ini merupakan forum strategis hasil kerja sama dengan Indonesia Robotics Association (IRA) dan perusahaan teknologi global asal Singapura, Arrow Electronics, Inc, yang mempertemukan para pelaku industri nasional dan internasional.

    ‎Kepala BPSDMI Doddy Rahadi menyampaikan penyelenggaraan FGD ini penting bagi akselerasi transformasi digital serta elektrifikasi industri nasional.

    ‎Doddy mengatakan, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membangun pemahaman bersama mengenai arah transformasi industri, seperti arah teknologi AIoT, sistem otomasi, sensor, hingga supply chain komponen semikonduktor yang bisa memberikan lompatan besar dalam efisiensi dan produktivitas industri.

    ‎Selain itu, FGD ini juga merupakan upaya untuk memastikan bahwa SDM Indonesia mampu menguasai teknologi masa depan, bukan hanya sebagai pengguna, tetapi juga sebagai inovator dan pengembang.

    ‎“Perkembangan robotics saat ini menjadi salah satu fokus utama bagi agenda Making Indonesia 4.0. Industri-industri ini membutuhkan ekosistem yang kuat, mulai dari kesiapan teknologi, rantai pasok, hingga kapasitas sumber daya manusia,” kata dia.

    ‎Dihadiri oleh hampir 100 peserta dari berbagai perusahaan dan lembaga yang bergerak di sektor robotics, semikonduktor, dan kendaraan listrik (EV), forum ini menghadirkan ruang kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat ekosistem industri cerdas yang adaptif terhadap perkembangan teknologi global.

    ‎Lebih lanjut, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Industri (Pusdiklat SDMI) Sidik Herman menyampaikan kegiatan ini merupakan wadah strategis untuk memperkuat ekosistem robotics, semikonduktor, dan EV di Indonesia.

    ‎“Saya optimis FGD ini akan menghasilkan masukan yang konstruktif dan rekomendasi nyata untuk memperkuat ekosistem robotics, semikonduktor, dan EV. Semoga kegiatan ini dapat menjadi titik awal kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, industri, dan mitra global dalam mendorong transformasi teknologi nasional,” ujarnya.

    ‎Managing Director Arrow Electronics Tak Chow mengemukakan bahwa keikutsertaannya dalam kegiatan ini merupakan wujud komitmen perusahaan untuk mendukung transformasi industri di Indonesia melalui penyediaan teknologi dan solusi inovatif.

    ‎“Kami hadir untuk mendukung perusahaan-perusahaan Indonesia dengan teknologi dan solusi guna membantu mereka meningkatkan kandungan lokal (TKDN),” kata dia.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR dorong pemerintah lebih agresif kembangkan perekonomian

    Anggota DPR dorong pemerintah lebih agresif kembangkan perekonomian

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan mendorong pemerintah mengambil langkah agresif untuk memastikan perekonomian nasional tumbuh lebih cepat pada periode mendatang.

    Pernyataan itu disampaikan Marwan merespons Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,04 persen (yoy) pada kuartal III 2025.

    “Namun, di balik catatan positif ini, kita juga perlu mencermati bahwa momentum pertumbuhan mulai melambat, dan butuh langkah yang lebih agresif untuk memastikan ekonomi tumbuh lebih cepat dan lebih berkualitas pada kuartal IV 2025,” kata Marwan dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa.

    Marwan mengatakan angka tersebut patut diapresiasi karena Indonesia mampu menjaga pertumbuhan di atas lima persen di tengah ketidakpastian global, perlambatan ekonomi di Tiongkok, dan tekanan geopolitik kawasan.

    Menurutnya, capaian itu menunjukkan ketahanan ekonomi nasional serta efektivitas kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil yang dijalankan pemerintah.

    Ia menerangkan konsumsi rumah tangga mengalami perlambatan dari 4,96 persen menjadi 4,89 persen pada kuartal III 2025.

    Marwan menilai perlambatan itu menggambarkan bahwa daya beli masyarakat, terutama kelas menengah bawah, masih tertekan oleh inflasi pangan yang berada di atas tiga persen.

    Padahal, menurut dia, konsumsi rumah tangga merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia dengan kontribusi mencapai 53,14 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

    “Oleh karena itu, penguatan daya beli prioritas utama pemerintah di kuartal IV 2025,” ujarnya.

    Menurut dia, pemerintah perlu memperkuat kebijakan fiskal yang berpihak langsung pada rakyat kecil, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) karena program tersebut memberikan dorongan langsung pada konsumsi rumah tangga.

    “Kebijakan ini diyakini dapat menambah persentase terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal IV, sekaligus memperkuat ketahanan pangan di tingkat rumah tangga,” ucap Marwan.

    Lebih lanjut, Marwan mendorong peningkatan investasi yang melambat dari 6,99 persen menjadi 5,04 persen. Menurutnya,, langkah cepat dibutuhkan untuk mengembalikan kepercayaan dunia usaha dan mempercepat penanaman modal baru.

    Marwan menilai, pemerintah harus mengarahkan investasi ke sektor bernilai tambah tinggi, seperti baterai kendaraan listrik, agro-processing, pertanian modern, teknologi digital, dan energi baru terbarukan.

    Menurutnya, pendekatan seperti itu akan membuat investasi bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi menjadi alat pemerataan kesejahteraan nasional.

    “Pemberian insentif pada tingkat komponen dalam negeri (TKDN) minimal 40 persen bagi investor yang menyerap tenaga kerja lokal akan menciptakan efek ganda, baik terhadap pertumbuhan ekonomi maupun pemerataan wilayah,” ucapnya.

    Marwan juga menilai realisasi proyek infrastruktur yang tertunda perlu dipercepat, khususnya di sektor yang mempunyai efek propaganda tinggi seperti transportasi logistik, energi bersih, dan konektivitas antarwilayah.

    Menurut dia, pemerintah daerah juga harus diberikan dorongan dalam penggunaan dana transfer pusat dengan sistem insentif berbasis kinerja.

    “Dengan begitu, belanja pemerintah menjadi instrumen efektif menjaga momentum pertumbuhan di kuartal akhir tahun,” ujarnya.

    Ia setuju bahwa mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi pada kuartal IV 2025 bukan hal mudah. Namun, menurutnya, dengan sinergi kebijakan yang solid antara fiskal, moneter, dan sektor riil, sasaran tersebut bukanlah mimpi.

    Marwan mencontohkan kolaborasi antara Bank Indonesia yang menurunkan suku bunga acuan menjadi 4,75 persen dan langkah pemerintah yang terus menjaga stabilitas harga dan memperkuat jaring pengaman sosial akan menjadi pondasi kokoh untuk akselerasi pertumbuhan di akhir tahun.

    “Namun, yang paling penting, kita harus memastikan bahwa pertumbuhan ini inklusif dan berkeadilan yaitu ketika rakyat bisa merasakan hasilnya dalam bentuk peningkatan kesejahteraan, lapangan kerja yang layak, dan harga yang stabil,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jepang-Korea Hati-Hati, Mobil China Tebar Ancaman-Laku Keras di RI

    Jepang-Korea Hati-Hati, Mobil China Tebar Ancaman-Laku Keras di RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Persaingan industri otomotif nasional kian ketat sepanjang Januari-Oktober 2025. Data penjualan menunjukkan dominasi merek Jepang masih kuat, namun gebrakan merek-merek asal China mulai menekan posisi pabrikan lama seperti Jepang dan Korea.

    Dari penjualan sebanyak 635.844 unit sepanjang 10 bulan 2025, Toyota masih menjadi penguasa pasar dengan penjualan mencapai 202.376 unit, disusul oleh Daihatsu di posisi kedua dengan 107.090 unit. Dua merek ini tetap menjadi tulang punggung industri otomotif Indonesia berkat jaringan diler yang luas dan kepercayaan konsumen yang tinggi.

    Namun, pabrikan Jepang mulai mendapat tekanan dari merek-merek pendatang baru, terutama asal China. BYD mencatat penjualan spektakuler sebesar 30.670 unit, menyalip sejumlah merek besar seperti Hyundai dalam waktu singkat. Di bawahnya, Chery juga menunjukkan performa impresif dengan 16.720 unit, lebih tinggi dari penjualan pabrikan Korsel Hyundai yang berada di angka 16.594 unit.

    Padahal Hyundai sempat mencuri perhatian dengan model-model elektrifikasinya, namun kini harus puas berada di posisi ke-10 dengan 16.594 unit, terpaut tipis dari Chery. Kondisi ini menunjukkan bahwa merek China berhasil merebut minat konsumen Indonesia yang kini semakin terbuka terhadap mobil listrik dan teknologi baru.

    Tak hanya BYD dan Chery, merek China lain seperti Denza (6.967 unit), Aion (4.822 unit), dan Geely (2.021 unit) juga mulai menancapkan kuku di pasar Tanah Air. Sementara itu, Vinfast asal Vietnam ikut meramaikan pasar dengan penjualan 3.050 unit, menandakan mulai beragamnya peta persaingan otomotif regional di Indonesia.

    Dari sisi kendaraan niaga, merek Jepang masih mendominasi. Mitsubishi Fuso dan Isuzu mencatat penjualan masing-masing 20.263 unit dan 20.112 unit, sementara Hino masih bertahan dengan 14.403 unit. Namun, tren jangka menengah menunjukkan bahwa merek China berpotensi masuk ke segmen ini melalui kendaraan listrik komersial.

    Secara keseluruhan, peta pasar otomotif Indonesia saat ini menunjukkan perubahan signifikan. Dari total 20 merek terlaris, enam di antaranya berasal dari China dan terus mencatat pertumbuhan penjualan yang konsisten. Dominasi Jepang memang belum tergoyahkan, tetapi kebangkitan brand China jelas menjadi ancaman nyata.

    Dengan strategi agresif, harga kompetitif, dan fokus pada kendaraan listrik, pabrikan China kini menjelma menjadi pesaing serius di salah satu pasar otomotif terbesar di Asia Tenggara.

    Brand Mobil Terlaris Januari-Oktober 2025:

    1. Toyota 202.376 unit

    2. Daihatsu 107.090 unit

    3. Mitsubishi Motors 56.516 unit

    4. Honda 50.270 unit

    5. Suzuki 49.803 unit

    6. BYD 30.670 unit

    7. Mitsubishi Fuso 20.263 unit

    8. Isuzu 20.112 unit

    9. Chery 16.720 unit

    10. Hyundai 16.594 unit

    11. Hino 14.403

    12. Wuling 13.679

    13. Denza 6.967

    14. Aion 4.822

    15. Vinfast 3.050

    16. Mazda 2.571

    17. Geely 2.021

    18. Morris Garage 1.610

    19. UD Trucks 1.454

    20. Lexus 1.352.

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • ESDM Harap Larangan Smelter Intermediate Dorong Investasi Produk Jadi

    ESDM Harap Larangan Smelter Intermediate Dorong Investasi Produk Jadi

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berharap pembatasan izin investasi pembangunan smelter nikel yang memproduksi produk antara (intermediate) tertentu dapat menarik investor untuk produk jadi.

    Adapun larangan pembangunan smelter baru itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

    Dalam beleid yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 5 Juni 2025 itu, industri pembuatan logam dasar bukan besi yang memiliki izin usaha industri (IUI) tak diperbolehkan membangun proyek smelter baru yang khusus memproduksi produk intermediate, seperti nickel matte, mixed hydroxide precipitate (MHP), feronikel (FeNi), dan nickel pig iron (NPI).

    Dirjen Mineral dan Batu bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno menyatakan, pelarangan pembangunan smelter baru yang memproduksi produk intermediate itu diharapkan menarik gelombang investor baru.

    Adapun produk hilir yang dimaksud seperti baja tahan karat, nikel sulfat, atau bahkan barang jadi.

    “Harapannya kan gitu. Harapannya kan sampai ke produk jadi,” ujar tri di Kompleks Parlemen, Jakarta (10/11/2025).

    Selain itu, dia juga berharap pembatasan pembangunan smelter baru dapat mendorong harga nikel global. Sebab, hal ini bisa menjaga pasokan nikel.

    Maklum, belakangan harga nikel kini anjlok hampir 40% dibandingkan dengan 5 sampai 7 tahun lalu, dari level US$38.000 per ton menjadi US$15.000 per ton.

    Anjloknya harga nikel itu tak lepas dari maraknya smelter di Tanah Air. Sayangnya, menjamurnya smelter tidak diimbangi dengan permintaan yang stabil di pasar global.

    “Supaya multiplier effect-nya itu lebih panjang rantainya. Kan tujuan hilirisasi kan itu. Untuk menciptakan nilai tambah atau multiplier effect yang lebih tinggi,” imbuh Tri.

    Sebelumnya, pemerintah resmi membatasi izin investasi baru untuk pembangunan pabrik pemurnian atau smelter nikel yang memproduksi produk antara tertentu di Indonesia. Kebijakan ini berpotensi berdampak pada proyek-proyek yang direncanakan setelah 2027.

    Kebijakan baru ini sebenarnya telah diterbitkan sejak Juni 2025, tetapi baru belakangan ini menjadi topik pembahasan di pasar.

    Dalam PP Nomor 28 tahun 2025, pemerintah meminta komitmen perusahaan smelter untuk melanjutkan kegiatan hilirisasi yang tidak berhenti pada produk antara (intermediate) bijih nikel.

    “Dalam hal menjalankan kegiatan pemurnian nikel dengan teknologi pirometalurgi memiliki dan menyampaikan surat pernyataan tidak memproduksi NPI, FeNi, dan nickel matte,” demikian tertulis dalam lampiran 1.F 3534 beleid tersebut.

    Masih dalam lampiran yang sama, pemerintah juga membatasi investasi baru pembangunan smelter dengan teknologi hidrometalurgi atau berbasis high pressure acid leach (HPAL) yang hanya memproduksi MHP. Adapun, MHP umumnya menjadi bahan baku baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV).

    “Dalam hal menjalankan kegiatan pemurnian nikel dengan teknologi hidrometalurgi, memiliki dan menyampaikan tidak memproduksi mixed hydroxide precipitate [MHP],” demikian bunyi lampiran itu.

  • Babak Baru Penghiliran Nikel, Izin Baru Smelter Dibatasi

    Babak Baru Penghiliran Nikel, Izin Baru Smelter Dibatasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akhirnya membatasi izin investasi baru untuk pembangunan smelter nikel yang hanya memproduksi produk antara (intermediate) tertentu di Indonesia. Kebijakan ini dinilai dapat mendorong pengembangan penghiliran nikel ke tahap lebih lanjut.

    Adapun, pembatasan izin smelter baru itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Beleid ini mensyaratkan bagi industri pembuatan logam dasar bukan besi tidak membangun smelter yang khusus memproduksi produk intermediate, seperti nickel matte, mixed hydroxide precipitate (MHP), feronikel (FeNi), dan nickel pig iron (NPI).

    “Dalam hal menjalankan kegiatan pemurnian nikel dengan teknologi pirometalurgi [RKEF], memiliki dan menyampaikan surat pernyataan tidak memproduksi NPI, FeNi, dan nickel matte,” demikian tertulis dalam lampiran 1.F 3534 beleid tersebut dikutip Minggu (9/11/2025).

    Masih dalam lampiran yang sama, pemerintah juga membatasi investasi baru pembangunan smelter dengan teknologi hidrometalurgi atau berbasis high pressure acid leach (HPAL) yang hanya memproduksi MHP. Adapun, MHP umumnya menjadi bahan baku baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV).

    Jika mengacu pada klasifikasi bisnisnya, smelter yang dimaksud termasuk dalam kategori industri manufaktur. Artinya, bukan yang terintegrasi dengan pertambangan. Dengan kata lain, aturan ini berlaku untuk perusahaan smelter nikel yang mendapat izin usaha industri (IUI) dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

    Menanggapi kebijakan tersebut, Ketua Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) Arif Perdana Kusumah mengamini bahwa pembatasan izin smelter baru yang memproduksi produk antara itu dirancang untuk membuka peluang investasi baru. Ini khususnya demi mengundang investor untuk memproduksi produk hilir lebih lanjut seperti baja tahan karat, nikel sulfat, atau bahkan barang jadi.

    Menurutnya, investasi smelter yang memproduksi produk jadi, akan menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi industri nikel di Indonesia.

    “Melalui peraturan pemerintah ini [PP Nomor 28 tahun 2025], pemerintah Indonesia masih memperbolehkan proyek pengolahan dan pemurnian nikel baru sepanjang badan usaha tersebut tidak hanya bertujuan menghasilkan produk antara, tetapi juga mengembangkan produk akhir lebih lanjut,” ujar Arif kepada Bisnis, Minggu (9/11/2025). 

    Namun demikian, pihaknya meminta pemerintah memberikan pengecualian untuk sejumlah proyek smelter yang sedang dibangun. Artinya, smelter yang saat ini sedang dibangun masih diperbolehkan untuk diteruskan hingga rampung.

    Arif menuturkan, saat ini, beberapa perusahaan anggota FINI telah memulai pembangunan smelter sebelum PP Nomor 28 tahun 2025 tersebut berlaku. Menurutnya, proses pembangunan ini telah berlangsung cukup lama. Perusahaan juga telah menggelontorkan dana investasi yang signifikan.

    Oleh karena itu, FINI juga mengadvokasi para anggotanya yang saat ini sedang dalam tahap pembangunan smelter.

    “Kami memohon agar pemerintah memberikan pengecualian terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, dengan mempertimbangkan kesiapan produksi dan proses konstruksi atau pengembangan yang telah dilakukan,” katanya.

    Dia menyebut bahwa permohonan ini semata-mata untuk menjaga produktivitas industri hilir mineral nikel dan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkeadilan.

    Menjaga Keekonomian Nikel

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Bisman Bhaktiar menilai kebijakan pemerintah itu sudah tepat karena memang jumlah smelter existing sudah berlebih.

    Dia mengatakan, pembatasan smelter penting untuk menjaga pasokan dan memperbaiki harga nikel di tingkat global. Maklum, belakangan harga nikel kini anjlok hampir 40% dibandingkan dengan 5 sampai 7 tahun lalu, dari level US$38.000 per ton menjadi US$15.000 per ton.

    Anjloknya harga nikel itu tak lepas dari maraknya smelter di Tanah Air. Sayangnya, menjamurnya smelter tidak diimbangi dengan permintaan yang stabil di pasar global.

    Alhasil, beberapa smelter pun tumbang tahun ini. Berdasarkan catatan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), setidaknya terdapat empat smelter besar investasi dari China di wilayah Sulawesi yang menyetop sebagian atau total lini produksinya.

    Empat smelter yang dimaksud yaitu PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) yang mengurangi 15-20 lini produksi nikel sejak awal 2024. Sepanjang tahun lalu, tercatat 28 smelter ditutup di berbagai wilayah, paling banyak dari PT GNI.

    Kemudian, PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) yang menghentikan beberapa lini baja nirkarat dan jalur cold rolling sejak Mei 2025. Lalu, PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) di Konawe yang mengurangi kapasitas produksi, meski datanya tidak menyebutkan jumlah lini spesifik.

    Terbaru, PT Huadi Nickel Alloy Indonesia (HNAI) yang disebut telah mengurangi kapasitas agregat dan menghentikan operasional sementara sejak 15 Juli 2025. Alhasil, dikabarkan 1.200 karyawan terdampak dirumahkan.

    Karena itu, Bisman menilai pembatasan pembangunan smelter baru menjadi hal mendesak. “Hal ini juga penting untuk menjaga kesinambungan pasokan nikel. Selain itu, juga untuk menjaga keseimbangan nilai keekonomian produk nikel,” ucapnya.

    Dia berpendapat, ke depan pemerintah perlu lebih fokus pada membangun ekosistem industri nikel serta produk turunan dari smelter.

    Di sisi lain, Bisman mengamini kebijakan baru itu dapat membuat investor gusar. Ini khususnya bagi investor yang sebelumnya berencana membangun smelter yang memproduksi MHP, FeNi, dan NPI.

    “Dampak negatifnya mungkin terkait kepercayaan investor terutama investor yang sudah siap-siap mau bangun smelter,” tutur Bisman.

    Pengendalian Izin Tambang Perlu Diperhatikan

    Sementara itu, ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira berpendapat, pembatasan izin investasi pembangunan smelter nikel baru harus diiringi moratorium izin tambang.

    Menurutnya, hal ini perlu dilakukan jika pemerintah memang betul-betul ingin mengatasi oversuplai nikel. Bhima mencatat jumlah smelter nikel yang sudah berdiri saat ini sebanyak 54 unit.

    Dia menilai jumlah itu berperan dalam oversuplai produksi nikel olahan di pasar ekspor. Sementara itu, terdapat 38 smelter yang sedang dalam tahap konstruksi dan 45 smelter dalam perencanaan.

    Selanjutnya, Bhima menyebut bahwa jumlah rencana keuangan anggaran perusahaan (RKAP) yang tahun ini disetujui oleh Kementerian ESDM sudah sebanyak 292 izin, dengan total izin usaha pertambangan khusus (IUPK) seluas 866.292 hektare.

    “Dengan luasan konsesi yang begitu besar dan izin tambang yang terus bertambah, meski izin smelter baru dimoratorium, tanpa kontrol di sektor hulu hanya akan memindahkan tekanan dari industri pengolahan ke kawasan tambang,” ucap Bhima.

    Menurutnya, jika IUPK tak dibatasi, maka akan memperparah kerusakan ekologis dan konflik sosial.

    Dalam laporan bersama, Celios dan CREA mencatat total kerugian pendapatan petani dan nelayan di wilayah nikel sebesar US$234,84 juta atau sekitar Rp3,64 triliun dalam 13 tahun ke depan. Di samping itu, terdapat potensi lebih dari 3.800 kematian dini pada 2025 dan hampir 5.000 kasus pada 2030.

    Dia juga mencermati adanya kontradiksi antara moratorium izin smelter dengan rencana Danantara yang ingin membangun smelter baru.

    Menurutnya, di tengah situasi pasar yang jenuh dan harga yang terus merosot, pemerintah Indonesia justru mengumumkan akan membiayai proyek smelter nikel milik Vale Indonesia (INCO) dan GEM Co. Ltd. (China), melalui program Danantara.

    “Kontradiksi ini memperlihatkan inkonsistensi kebijakan: di satu sisi pemerintah berupaya menahan ekspansi, tetapi di sisi lain tetap mendorong investasi baru melalui skema pembiayaan negara,” kata Bhima.