Xcloud.id

Produk: Kartu Pra Kerja

  • Pengertian Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Kriteria, dan Manfaatnya

    Pengertian Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Kriteria, dan Manfaatnya

    Jakarta: Singkatan DTKS mungkin sudah tidak terlalu asing saat ini. Khususnya, saat pemerintah sudah mulai membagi-bagikan bantuan sosial.
     
    DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial berperan penting dalam memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran kepada mereka yang membutuhkan, terutama kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah.
     
    Pada artikel ini akan dibahas lebih lanjut mengenai Pengertian DTKS, kriteria, dan manfaat dari DTKS.
    Apa itu DTKS
    Melansir dari Dinas Sosial Kota Palangkaraya, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan informasi tentang status sosial ekonomi dan demografi dari 40 persen penduduk Indonesia mulai dari yang paling rendah status sosialnya.
     
    DTKS saat ini dikelola oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial (PUSDATIN-KESOS) Kementerian Sosial, yang sebelumnya dikelola oleh secara nasional oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
     
    DTKS hanya berisikan 40 persen penduduk Indonesia dengan alasan 40 persen tersebut sudah cukup untuk merangkum semua kebutuhan penargetan program perlindungan Sosial dan Penanggulangan kemiskinan.
     
    Dalam data yang berisikan 40 persen tersebut meliputi penduduk Indonesia dengan kelompok sosial miskin dan hampir miskin.
     

    Kriteria DTKS
    Jika kamu ingin bergabung dalam DTKS maka kamu perlu mengetahui beberapa kriteria berikut ini:

    Proses verifikasi dan validasi DTKS dimulai dari tingkat Desa/Kelurahan 
    Pengamatan dan pencatatan terhadap keluarga yang perlu dikeluarkan dari DTKS dilakukan oleh Aparat Pemerintah Desa/Kelurahan. 
    Aparat Pemerintah Desa/Kelurahan akan melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap keluarga yang ada serta dianggap perlu diusulkan untuk masuk dalam DTKS 
    Musyawarah akan dilakukan Pemerintah Desa/kelurahan untuk menetapkan daftar keluarga yang ada dalam DTKS yang dinilai perlu dikeluarkan dan diusulkan dalam DTKS 
    Petugas pemerintah akan mengunjungi masing-masing keluarga yang sudah ditetapkan dalam musyawarah sebelumnya. Untuk melakukan validasi dengan mengisi formulir penilaian yang dikeluarkan oleh PUSDATIN-KEMENSOS. Data tersebut akan diserahkan kepada Dinas Sosial dengan melampirkan:
    – Berita hasil musyawarah Desa/Kelurahan
    – Kartu Keluarga
    – Form pemutakhiran Data Sosial Ekonomi terkait Perubahan/Penghapusan/Pengusulan Data DTKS
     
    Setelah usulan diterima, Dinas Sosial akan menginput data kedalam sistem aplikasi SIKS-NG yang terkoneksi dengan PISDATIN-KEMENSOS. Data akan diolah oleh PUSDATIN -KEMENSOS melalui Methode Proxi- Mean Testing yang hasilnya akan menentukan apakah keluarga tersebut layak untuk di masukan kedalam DTKS atau tidak 
     
    Hasil finalisasi akan ditetapkan melalui keputusan Menteri Sosial sebagai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang terbaru.

    DTKS pada dasarnya bukan data kemiskinan, tetapi data yang menunjukan komposisi tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia.
     

    Manfaat Terdaftar DTKS
    Beberapa manfaat yang akan kamu dapatkan jika bergabung dalam DTKS yaitu:
     
    Dalam UU No 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin pasal 11 ayat 2 disebutkan bahwa data yang ditetapkan oleh menteri merupakan dasar bagi pemerintah untuk memberi bantuan atau pemberdayaan.
     
    DTKS adalah bantun berbasis rumah tangga namun pengalokasian program pengentasan kemiskinan baik berupa bantuan sosial maupun pemberdayaan masyarakat adalah berbasis keluarga dan perorangan.
     
    Bantuan DTKS yang berbasis keluarga seperti Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Sosial Pangan (BSP). Sedangkan bantuan berbasis perorangan berupa Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI -JKN), Kartu Prakerja, Kartu Indonesia Pintar, serta Bantuan Rehabilitasi Sosial bagi penyandang Disabilitas dan lanjut usia. (Ridini Batmaro)
     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Cak Imin Berharap Anggaran Bansos Bertambah Rp100 Triliun pada 2025

    Cak Imin Berharap Anggaran Bansos Bertambah Rp100 Triliun pada 2025

    GELORA.CO – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin berharap tak ada lagi kebocoran anggaran sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Dengan begitu, anggaran bantuan sosial (bansos) bisa bertambah hingga Rp100 triliun pada tahun 2025.

    “Presiden dengan amat sangat tegas berkali-kali menyampaikan bahwa kita akan melakukan efisiensi sekaligus dalam satu tarikan nafas menutup segala jenis kebocoran anggaran kita,” kata Cak Imin di SICC, Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

    “Kita berharap ini sukses dan paling tidak kita berdoa 2025 ini akan ada tambahan bantuan sosial. Moga-moga bisa sampai 100 triliun rupiah. Aamiin,” sambungnya.

    Menurut Cak Imin, bila kebocoran anggaran yang tinggi bisa ditutup, maka otomatis jumlah anggaran bansos bisa meningkat. Serta, program-program pemberdayaan bisa dilakukan dengan jumlah yang besar.

    Sejalan dengan itu, kemiskinan ekstrem juga bisa dikurangi dan jumlah orang yang menjadi pelaku ekonomi produktif semakin banyak.

    “Karena itu insyaallah dengan efisiensi APBN, dengan upaya mengurangi kebocoran APBN, maka bantuan sosial akan semakin tinggi,” kata Cak Imin.

    Namun, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini belum mengusulkan agar anggaran bansos bisa mencapai Rp100 triliun. Setidaknya, ia berharap ada tambahan dana bansos pada tahun 2025.

    “Sampai hari ini belum, itu baru harapan saya. Saya berharap akan ada tambahan bantuan sosial yang besar di 2025 supaya masyarakat memiliki keberdayaan,” kata mantan rival Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

    Prabowo Akan Berantas Kemiskinan Ekstrem

    Presiden Terpilih Prabowo Subianto berjanji akan meneruskan kebijakan penyaluran bantuan sosial (bansos), aneka kredit usaha, dan program pembiayaan Mekaar demi menekan angka kemiskinan ekstrem sampai 0 persen.

    Menurut Prabowo, pemberantasan kemiskinan bakal menjadi prioritas pemerintahannya bersama Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka

    “Upaya pemberantasan kemiskinan ekstrem menuju nol persen perlu dilakukan sesegera mungkin dalam dua tahun pemerintahan. Sementara itu, untuk kemiskinan relatif ditargetkan pada 5 persen di akhir 2029,” ucap Prabowo Subianto.

    Tekad Prabowo menihilkan angka kemiskinan ekstrem itu termuat di halaman 179 buku Gagasan Strategis Prabowo Subianto: Strategi Transformasi Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045-Indonesia Menjadi Negara Maju dan Makmur.

    Buku berisikan Visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 terdiri dari 8 Misi Asta Cita, 17 Program Prioritas, dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat.

    Menurut Prabowo, kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengucurkan aneka bansos dan kredit usaha berhasil menekan angka kemiskinan.

    “Pertama kali dalam sejarah berdirinya bangsa Indonesia, di era Presiden Joko Widodo kita berhasil mencapai angka kemiskinan satu digit atau di bawah 10 persen populasi Indonesia,” tulis Prabowo.

    Beberapa kebijakan Presiden Jokowi yang bakal diteruskan Prabowo antara lain Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, program Mekaar dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM), dan Program Keluarga Harapan (PKH).

  • 8 Menteri Rapat di Hari Minggu, Bahas 13 Arahan Prabowo

    8 Menteri Rapat di Hari Minggu, Bahas 13 Arahan Prabowo

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan rapat koordinasi terbatas (rakortas) dengan delapan menteri ekonomi. Dalam rapat tersebut dibahas mengenai arahan Presiden Prabowo Subianto dalam retreat di Magelang, Jawa Tengah.

    Dalam paparan Airlangga, ada sekitar 13 hal yang dibahas dalam rakortas hari ini. Adapun menteri yang hadir dalam rapat tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, dan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana.

    Pembahasan pertama, mengenai keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan permohonan Partai Buruh dan sejumlah pemohon lain terkait Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Airlangga pemerintah akan segera menindaklanjuti dengan menyusun regulasi baru.

    “Menteri ketenagakerjaan akan segera mempersiapkan regulasi yang akan didorong. Dan terkait dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan itu juga ada konsekuensi dari perubahan nomenklatur pemisahan Kementerian Ketenagakerjaan dengan BP2MI, sehingga tentu ada konsekuensi terhadap perundang-undangan juga,” kata dia dalam konferesi pers di Hotel Four Seasons Jakarta, Minggu (3/11/2024).

    Kedua, membahas terkait arahan Prabowo terkait dengan devisa hasil ekspor. Pemerintah akan menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai tindak lanjut untuk menggenjot devisa negara. Ketiga, pemerintah sedang disiapkan kebijakan untuk membantu UMKM mendapatkan kredit dari Himbara yaitu RPP Hapus Buku dan Hapus Tagih dari bank.

    Keempat, pemerintah berencana melanjutkan sejumlah insentif untuk kelas menengah, diantaranya Pajak Penambahan Nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) untuk kendaraan bermotor berbasis listrik, mobil listrik, dan properti.

    “Kemudian juga penyelesaian beberapa terkait dengan regulasi kredit usaha rakyat Kredit Alsintan dan juga sedang akan diusulkan, usulan baru untuk kredit investasi atau revitalisasi daripada industri berbasis padat karya,” jelasnya.

    Kelima, pemerintah juga akan menyiapkan terkait dengan revisi dari jaminan kehilangan pekerjaan dan regulasi integrasi daripada program siap bekerja dan kartu prakerja.

    Keenam, dari sisi perindustrian, dibahas juga persoalan pengawasan dalam larangan terbatas (lartas) pada impor, fasilitas pelabuhan impor dan harga gas bumi.

    “Tertentu untuk beberapa sektor industri dan pemerintah akan membuat gugus tugas atau task force untuk pembahasan secara detail,” terangnya.

    Ketujuh, pemerintah akan menggodok kebijakan agar UMKM dalam negeri bisa naik kelas dengan bisa ekspor produknya ke pasar internasional. Hal ini akan ditindaklanjuti dengan Kementerian/Lembaga terkait.

    Kedelapan, program-program seperti KUR, Mekar, dan Makmur, diyakini akan terus didorong dari Kementerian BUMN. Kesembilan, tak lupa hilirisasi juga tetap akan digenjot.

    “Kita akan terus mendorong hilirisasi, termasuk pengembangan daripada hilirisasi aluminium di Kalimantan Barat,” lanjutnya.

    Kesepuluh, dari segi energi, pemerintah berkomitmen untuk peningkatan lifting migas, pemanfaatan yang lebih luas terhadap biofuel, bioethanol. Pemerintah juga sedang membahas skema subsidi tepat sasaran oleh Kementerian ESDM.

    “(Kesebelas) terkait dengan investasi, terkait dengan tax holiday, ini sudah dari Kementerian Keuangan sudah keluar tentunya ini bisa lebih diefektifkan. Tentu perbaikan dari OSS terutama dengan Kementerian Kehutanan, Lingkungan Hidup, Badan Pertanahan, ATRBPN, dan juga PU PR, beserta 18 Kementerian lain yang terintegrasi dalam sistem OSS,” jelasnya.

    Keduabelas, dibahas pula mengenai program untuk menggejot pariwisata Indonesia. Dalam bahasan ini diperlukan tindak lanjut terkait dengan harga tiket pesawat yang harus lebih kompetitif.

    “Nah itu tentu akan dibahas dengan Kementerian Perhubungan dan juga dengan Pertamina,” ucap Airlangga.

    Terakhir, ketiga belas, pemerintah akan mendorong sejumlah perjanjian dagang yang masih belum rampung. Salah satunya yakni perjanjian dagang dengan Uni Eropa.

    “Perjanjian-perjanjian yang diminta untuk diakselerasi yaitu EU dengan EU-CEPA, kemudian juga dengan Kanada dan Peru, nah tentu ini yang akan terus didorong dan juga proses aksesi daripada BRICS, OECD, dan CPTPP,” pungkasnya.

    (ada/das)

  • Masuk APBN 2025, Kartu Prakerja Bakal Dilanjutkan Prabowo!

    Masuk APBN 2025, Kartu Prakerja Bakal Dilanjutkan Prabowo!

    Jakarta –

    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto kembali menegaskan program Kartu Prakerja bakal dilanjutkan di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang dimulai Oktober 2024. Airlangga menyatakan program ini sudah masuk dalam Rancangan APBN 2025.

    Hanya saja Airlangga enggan menjelaskan dan merinci berapa anggaran yang disiapkan untuk meneruskan program ini tahun depan. Yang jelas dia memastikan program Prakerja tidak akan berhenti di tahun 2024 ini.

    “Iya (lanjut). Itu (Prakerja) kan sudah ada di RAPBN 2025,” tegas Airlangga ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2024).

    Dalam catatan detikcom, sejak program Prakerja diluncurkan pada 2020 lalu hingga akhir 2023 kemarin, pemerintah sudah melatih sekitar 17,5 juta penerima manfaat dari 147 juta angkatan kerja di Indonesia.

    Adapun sepanjang 2024 ini, Prakerja ditargetkan akan melatih 1.148.800 orang penerima manfaat. Sudah disiapkan anggaran sekitar Rp 5 triliun, di mana setiap penerima manfaat akan mendapat biaya pelatihan sebesar Rp 3,5 juta per orang.

    Program Kartu Prakerja merupakan salah satu inisiatif pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan keterampilan dan pemberian insentif. Program ini bertujuan membantu para pencari kerja, pekerja yang terkena PHK, dan mereka yang ingin meningkatkan keterampilan.

    Dengan adanya Kartu Prakerja, peserta dapat mengikuti berbagai pelatihan keterampilan yang disediakan mitra pelatihan, serta mendapatkan insentif uang tunai.

    (hal/das)

  • Program Kartu Prakerja Lanjut Tahun Ini, Anggaran Capai Rp4,8 T

    Program Kartu Prakerja Lanjut Tahun Ini, Anggaran Capai Rp4,8 T

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pemerintah akan melanjutkan program Kartu Prakerja di tahun ini.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan program tersebut menyasar 1,2 juta peserta dengan anggaran Rp4,8 triliun.

    “Tahun ini diharapkan (Prakerja) bisa melatih sekitar 1,2 juta orang. Anggaran biaya pelatihan Rp4,8 triliun,” kata Airlangga dalam acara Kolaborasi Penguatan Tata Kelola Program Prakerja di Kempinski Grand Ballroom, dikutip detikcom, Selasa (23/1).

    Airlangga mengatakan sejak dijalankan mulai 2020, jumlah peserta Prakerja telah mencapai 17,5 juta orang. Profil peserta tersebut di antaranya 86 persen belum pernah mengikuti pelatihan sebelumnya, 2 persen tinggal di kabupaten tertinggal, 3 persen penyandang disabilitas, dan 51 perempuan.

    Kemudian 64 persen tinggal di pedesaan, 18 persen pendidikan SD ke bawah, 12 persen berusia 50 tahun ke atas, dan 3 persen mantan pekerja migran Indonesia (PMI).

    Jika diakumulasikan dari awal diluncurkan hingga 2024, peserta Prakerja ditargetkan mencapai 19 juta orang.

    “Kita lihat pemerintah melihat angkatan kerja 147 juta orang dan 5,32 [persen atau 7,86 juta orang ini menganggur. Jadi ini perlu kita dorong supaya mereka mempunyai upskilling dan reskilling,” katanya.

    Program Prakerja berlaku dari semi bansos menjadi skema normal mulai 2023 dengan nilai manfaat kepada penerima sebesar Rp4,2 juta per orang. Jumlah itu terbagi dalam beasiswa pelatihan Rp3,5 juta, insentif menyelesaikan pelatihan Rp600 ribu, dan insentif menyelesaikan dua kali pengisian survei Rp 100 ribu.

    Masyarakat berusia 18-64 tahun dipersilakan mendaftar melalui www.prakerja.go.id dengan cara berikut:

    1. Login www.prakerja.go.id
    2. Siapkan Kartu Keluarga (KK), Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan data diri lengkap
    3. Ikuti petunjuk untuk menyelesaikan proses verifikasi akun
    4. Siapkan alat tulis untuk mengikuti tes motivasi dan kemampuan dasar
    5. Setelah mengikuti tes secara online, klik ‘Gabung’ pada gelombang Prakerja yang dibuka.
    6. Tunggu pengumuman lolos program Beasiswa Pelatihan Prakerja

    (fby/agt)

  • Airlangga Ungkap Opsi LPDP untuk Pelatihan Seperti Kartu Prakerja

    Airlangga Ungkap Opsi LPDP untuk Pelatihan Seperti Kartu Prakerja

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menter Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap opsi penggunaan beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk pelatihan mirip program Kartu Prakerja.

    Airlangga juga mengungkap opsi dana LPDP dialihkan menjadi dana abadi sektor pariwisata. Dia mengatakan berbagai opsi masih dikaji pemerintah.

    “PR dari Pak Presiden untuk menyempurnakan LPDP, khususnya bukan hanya untuk pendidikan, tetapi untuk pelatihan dan ditambah juga untuk menjadi dana abadi sektor tourism,” kata Airlangga setelah Leaders’ Offset Meeting Kemenko Perekonomian di Bandung, Jumat (19/1).

    “Salah satu pelatihan yang menjadi success story kan melalui kartu prakerja,” katanya menambahkan.

    Airlangga mengatakan Kartu Prakerja berhasil mendorong masyarakat untuk bisa mendapatkan lapangan pekerjaan. Ia menyebut masyarakat tetap bisa mendapat kerja karena pelatihan yang masif.

    Dia berkata pelatihan ala Prakerja juga sudah mendapat pujian internasional. Salah satunya dari Utusan Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa untuk Inklusi Keuangan yang juga Ratu Belanda Máxima Zorreguieta Cerruti.

    “itu diapresiasi baik oleh UNDP dengan Queen Maxima, bahkan Laos dan Thailand dan Kamboja ingin meng-copy program kita,” ucapnya.

    Sebelumnya, pemerintah juga punya opsi menyetop pasokan dana abadi LPDP dari anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN).

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan anggaran itu akan digunakan untuk memperbaiki riset.

    “Mungkin kita setop dulu. Jadi, anggaran pendidikan 20 persen nanti sepenuhnya bisa digunakan untuk membenahi pendidikan, termasuk riset dan alokasi pengembangan pendidikan perguruan tinggi bisa ditingkatkan,” ucap Muhadjir di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (16/1).

    Muhadjir menyebut LPDP sudah memiliki dana abadi Rp136 triliun.Menurutnya, imbal hasil dari perputaran dana itu cukup untuk membiayai LPDP.

    (dhf/chs)

    [Gambas:Video CNN]

  • 40 Persen Peserta Pelatihan Daring Kartu Prakerja Lulusan SMA

    40 Persen Peserta Pelatihan Daring Kartu Prakerja Lulusan SMA

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kepala Pengembangan dan Ekosistem Kartu Prakerja, Andreas Aditya Swasti mengatakan, sebanyak 40 persen peserta Kartu Prakerja berasal dari lulusan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan (SMA/SMK).

    Ia juga mengungkapkan penerima program kartu prakerja setelah pandemi Covid-19 sudah lebih dari 13,3 juta peserta. “Paling banyak SMK dan SMA. Sekitar 40an persen, lalu disusul Strata 1,” ujar Andreas saat kepada wartawan di Digital Economy Working Group (DEWG) di Nusa Dua, Bali, Rabu (31/8).

    Sederet pelatihan itu, menurut Andreas memberi kesempatan bagi angkatan kerja di Indonesia untuk mengambil pelatihan. Sebelumnya, hanya sedikit sekali yang mengambil pelatihan serupa yakni 10 persen.

    Kartu Prakerja merupakan salah satu program pemerintah untuk membantu masyarakat mendapatkan skil sebagai modal bekerja. Lewat program itu, para calon pekerja dibekali dengan pelatihan, dan kebanyakan dilakukan secara daring.

    Lebih lanjut ia juga mengungkapkan permintaan pelatihan daring paling banyak ada di bidang pemasaran dan marketing. Kemudian, disusul dengan pelatihan bidang teknologi, sisanya holtikultura dan food and beverage.

    Ke depannya, Andreas mengungkapkan akan ada pengembangan layanan di platform kartu prakerja, yaitu dengan penyediaan beragam pelatihan tambahan, memperkuat standar pelatihan dan mengembangkan pengalaman pengguna atau user experience.

    “Sehingga (Kartu Prakerja) lebih mudah digunakan dan kita bisa berikan juga rekomendasi baik dari pelatihan maupaun job juga yang lebih relevan dengan user di prakerja” ujarnya.

    Kartu Prakerja menjadi satu di antara perusahaan teknologi yang pamer produk di sidang keempat DEWG di Nusa Dua, Bali.

    Total, ada 12 perusahaan teknologi yang unjuk gigi di sidang keempat DEWG, di antaranya GoTo, Telkomsel, Gudang Ada, Telkom, Halodoc, Getbox Metaverse, Itemku, Bukalapak dan Itemku.

    Dalam sidang keempat DEWG, setidaknya ada 18 delegasi negara yang hadir untuk merancang deklarasi ‘The Bali Package’ di antaranya Australia, Brazil, Kanada, China, Rusia, Inggris dan Amerika Serikat.

    Beberapa negara undangan non delegasi G20 pun turut hadir, seperti Spanyol, Belanda, Singapura, Rwanda, Kamboja, dan Uni Emirat Arab (UAE).

    (can/lth)

    [Gambas:Video CNN]

  • Cek Penerima Bansos 2025 Pakai NIK KTP Secara Online

    Cek Penerima Bansos 2025 Pakai NIK KTP Secara Online

    PIKIRAN RAKYAT – Di tahun 2025 ini, pemerintah dikabarkan akan terus menyalurkan bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat kurang mampu di setiap wilayah Indonesia.

    Penyaluran bansos 2025 akan dilakukan setiap bulan melalui berbagai jenis program, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

    Pencairan bansos sendiri, biasanya akan dilakukan melalui beberapa tahapan sesuai programnya. Dalam hal ini, bansos PKH akan dilakukan 4 tahap dalam setahun sedangkan bansos BPNT dilakukan dalam 6 tahap.

    Syarat Menjadi Penerima Bansos 2025

    Untuk menjadi penerima bansos 2025, ada beberapa syarat penting yang wajib dipenuhi masyarakat sesuai dengan ketentuan pemerintah. Syarat-syarat tersebut antara lain:

    Memiliki e-KTP: Penerima bansos 2025 harus memiliki e-KTP sebagai bukti jika dirinya merupakan Warga Negara Indonesia (WNI). Tergolong Masyarakat Membutuhkan: Penerima bansos 2025 merupakan kelompok masyarakat yang masuk kategori miskin atau rentan miskin. Bukan ASN atau Anggota TNI-POLRI: Penerima bansos 2025 bukan termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) atau anggota TNI-POLRI. Tidak Menerima Bansos Lain: Penerima bansos 2025 tidak boleh sedang menerima bansos lainnya, seperti Kartu Prakerja, BLT subsidi gaji, ataupun BLT UMKM. Terdaftar dalam DTKS: Penerima bansos 2025 harus terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial sebagai syarat utama. Cara Cek Penerima Bansos 2025

    Jika syarat-syarat menjadi penerima bansos 2025 telah terpenuhi dan sudah resmi terdaftar, maka dapat dilakukan pengecekan berkala dengan cara berikut ini:

    Akses laman cekbansos.kemensos.go.id melalui browser. Masukkan identitas lengkap penerima sesuai dengan NIK KTP. Masukkan alamat tempat tinggal lengkap sesuai dengan NIK KTP. Masukkan kode verifikasi berupa “captcha” seperti yang tertera. Kemudian klik “Cari Data”.

    Apabila data masyarakat telah terdaftar di DTKS, maka akan muncul sejumlah keterangan mulai dari nama penerima hingga nama program bansos 2025 yang akan cair dan diterima oleh masyarakat. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News