Xcloud.id

Produk: Kartu Pra Kerja

  • Prabowo Dorong Inklusi Keuangan, Masyarakat Diminta Punya Rekening

    Prabowo Dorong Inklusi Keuangan, Masyarakat Diminta Punya Rekening

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto yang mengimbau masyarakat untuk memiliki rekening perbankan guna meningkatkan inklusi keuangan.

    “Saat ini, sekitar 89% masyarakat Indonesia sudah memiliki akses ke layanan perbankan. Namun, masih ada daerah seperti Maluku Utara dan Halmahera yang perlu didorong lebih lanjut. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat rekening dan risiko investasi,” ujar Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (22/3/2025).

    Sebagai langkah konkret, pemerintah telah membentuk Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang diketuai langsung oleh Presiden. Selain itu, BUMN turut diberikan mandat untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat.

    Melalui kebijakan yang kondusif serta pemanfaatan infrastruktur teknologi keuangan, DNKI diharapkan mampu mendukung berbagai sektor, termasuk layanan keuangan pemerintah.

    Salah satu inisiatif pemerintah untuk inklusi keuangan adalah elektronifikasi bantuan dan subsidi, yang menargetkan masyarakat berpenghasilan rendah, pelaku UMKM, serta kelompok-kelompok rentan seperti santri, pemuda, pekerja migran, penyandang masalah kesejahteraan sosial, mantan narapidana, anak terlantar, penyandang disabilitas, dan masyarakat di wilayah 3T.

    Dengan sinergi antar-kementerian dan lembaga di bawah DNKI, tingkat inklusi keuangan pada 2023 mencapai 88,7% dalam penggunaan akun dan 76,3% dalam kepemilikan akun. Dalam RPJMN, angka ini ditargetkan naik menjadi 91% pada 2025 dan 93% pada 2029.

    Sejak diluncurkan pada 2016, DNKI terus menunjukkan dampak positif terhadap pertumbuhan kepemilikan akun keuangan formal di Indonesia. Hingga 2023, 76,3% masyarakat dewasa telah memiliki akun, sementara 88,7% sudah menggunakannya. Namun, literasi keuangan baru mencapai 65,4%, meskipun meningkat signifikan dari 49,7% di tahun sebelumnya.

    Meski inklusi keuangan masyarakat perkotaan telah mencapai 91,5%, di pedesaan masih lebih rendah, yakni 84,8%. Namun, tidak terdapat perbedaan signifikan dalam inklusi keuangan berdasarkan gender maupun usia.

    Pemerintah juga menerapkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 untuk mengintegrasikan data sosial dan ekonomi nasional melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sistem ini menyatukan berbagai pangkalan data seperti DTKS, Regsosek, dan P3KE guna memastikan keakuratan data penerima manfaat bantuan sosial.

    DTSEN mencakup penerima PKH (10 juta KPM), bantuan sembako (18,8 juta KPM), PIP (21,5 juta siswa), PBI JKN (96,8 juta jiwa), Kartu Prakerja (16,4 juta peserta), subsidi listrik (40,7 juta pelanggan), dan debitur KUR (7,05 juta orang). Selain itu, sistem ini juga digunakan untuk digitalisasi penyaluran bansos, monitoring lalu lintas devisa, serta peningkatan kepatuhan pajak.

    “DTSEN mencerminkan kondisi populasi Indonesia per 3 Februari 2025, dengan sekitar 93 juta keluarga dan 285,5 juta penduduk,” pungkas Airlangga terkait inklusi keuangan.

  • Perintah Prabowo Warga RI Wajib Punya Rekening Bank, Ini Alasannya

    Perintah Prabowo Warga RI Wajib Punya Rekening Bank, Ini Alasannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya setiap warga negara memiliki rekening bank sebagai bagian dari upaya memperkuat inklusi keuangan di Indonesia. Langkah ini bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mengurangi kesenjangan.

    Sebagai wujud komitmen, pemerintah telah mengadopsi Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) dan membentuk Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang dipimpin langsung oleh Presiden.

    Guna memastikan kualitas inklusi keuangan bisa didalami dengan literasi keuangan, Prabowo mengumpulkan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih pada Jumat (21/3) kemarin. Masing-masing adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, serta Gubernur Bank Indonesia, Ketua OJK, Kepala LPS, Kepala BPS, dan Dirut Himbara di Istana Negara.

    “Jadi tadi dilaporkan terkait dengan inklusi keuangan, di mana jumlah orang Indonesia yang sudah mempunyai fasilitas perbankan sekitar 89%. Dari segi spasial beberapa daerah juga sudah baik, kecuali misalnya di Maluku Utara, Halmahera. Oleh karena itu, ke depan lebih didorong lagi yang terkait dengan pembelajaran agar mereka bisa memanfaatkan rekening dan tahu risiko investasi. BUMN diminta untuk terus mendorong literasi keuangan, agar literasi keuangan kita lebih tinggi capaiannya,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga merupakan Ketua Harian DNKI dalam keterangan tertulisnya, dikutip Sabtu (22/3/2025).

    Melalui penetapan kebijakan dan regulasi yang kondusif serta penggunaan infrastruktur Teknologi Informasi Keuangan yang mendukung organisasi dan mekanisme implementasi yang efektif, diharapkan SNKI dapat dimanfaatkan pada berbagai sektor, termasuk dalam mendukung pelayanan keuangan sektor Pemerintah. Salah satu program pelayanan keuangan sektor Pemerintah yakni berupa program elektronifikasi bantuan dan subsidi Pemerintah.

    Hal tersebut sejalan dengan kelompok sasaran inklusi keuangan yang salah satunya yakni masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, sasaran inklusi keuangan juga termasuk pelaku UMKM, serta masyarakat lintas kelompok yang terdiri dari kelompok pelajar, mahasiswa, santri, pemuda, kemudian kelompok pekerja migran, kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial, mantan napi, anak terlantar, disabilitas, kelompok masyarakat di daerah 3T, serta kelompok perempuan.

    “Dengan sinergi dan kolaborasi seluruh K/L anggota DNKI, tingkat inklusi keuangan pada tahun 2023 telah mencapai 88,7% untuk penggunaan akun dan 76,3% untuk kepemilikan akun. Dalam RPJMN, penggunaan akun ditargetkan mencapai 91% pada 2025 dan 93% pada 2029,” ungkapnya.

    Airlangga menyebut perkembangan kepemilikan akun, penggunaan akun, dan literasi keuangan di Indonesia sejauh ini menunjukkan tren positif, terutama sejak diluncurkannya SNKI pertama kali pada tahun 2016. Sampai dengan tahun 2023, masyarakat usia dewasa yang telah memiliki akun keuangan formal mencapai 76,3%.

    Sementara itu, persentase masyarakat usia dewasa yang telah menggunakan akun keuangan formal mencapai 88,7%. Namun demikian, tingkat literasi keuangan baru mencapai 65,4%, meskipun telah meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 49,7%.

    “Masih terdapat beberapa kelompok sosial-ekonomi yang secara substansial belum menjangkau layanan keuangan formal. Terdapat kesenjangan cukup signifikan antara tingkat inklusi keuangan masyarakat perkotaan sebesar 91,5% dengan masyarakat pedesaan yang sebesar 84,8%. Namun demikian, tidak terdapat perbedaan yang signifikan jika berdasarkan jenis kelamin dan demografi usia,” jelas Airlangga.

    Melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 dan untuk mengintegrasikan data sosial dan ekonomi nasional dan menyinergikan data antar K/L, Pemerintah juga telah memiliki basis data terpadu berupa Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang mengintegrasikan berbagai sumber data sosial dan ekonomi untuk menciptakan data yang lebih akurat dan tepat sasaran. Implementasi DTSEN dilakukan dengan menggabungkan tiga pangkalan data utama yaitu DTKS, Regsosek, dan Data P3KE.

    Dalam penyelenggaraan DTSEN tersebut, telah dilakukan pendataan penerima manfaat (beneficiary registry) yang di antaranya terdiri dari penerima PKH sebanyak 10 juta KPM, penerima bantuan sembako sebanyak 18,8 juta KPM, penerima PIP sebanyak 21,5 juta siswa, penerima PBI JKN sebanyak 96,8 juta, penerima Kartu Prakerja sebanyak 16,4 juta, penerima subsidi listrik sebanyak 40,7 juta pelanggan, dan debitur KUR sebanyak 7,05 juta.

    Single identifier data tersebut juga dapat digunakan dalam sistem pembayaran bagi penyaluran bantuan sosial secara digital, monitoring lalu lintas devisa, dan peningkatan kepatuhan pajak.

    “DTSEN selaras dengan total penduduk Indonesia per 3 Februari 2025, sebanyak sekitar 93 juta keluarga dan 285,5 juta penduduk,” pungkasnya.

    (fab/fab)

  • Dorong Inklusi Keuangan, Presiden Prabowo Minta Setiap Warga Negara Punya Rekening – Halaman all

    Dorong Inklusi Keuangan, Presiden Prabowo Minta Setiap Warga Negara Punya Rekening – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah terus melanjutkan upaya-upaya pencapaian keuangan inklusif bagi seluruh masyarakat dengan memperluas akses dan kesempatan dalam aktivitas ekonomi untuk mencapai pembangunan ekonomi inklusif.

    Pemerintah juga telah memiliki Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) sebagai kerangka kerja komprehensif dalam upaya peningkatan akses masyarakat ke layanan keuangan formal, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kesenjangan.

    Sebagai wujud implementasi, Pemerintah juga telah membentuk Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang diketuai langsung oleh Presiden Republik Indonesia.

    Guna memastikan kualitas inklusi keuangan bisa didalami dengan literasi keuangan, Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (21/3/2025), mengumpulkan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih.

    Mereka yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, serta Gubernur Bank Indonesia, Ketua OJK, Kepala LPS, Kepala BPS, dan Dirut Himbara di Istana Negara.

    “Jadi tadi dilaporkan terkait dengan inklusi keuangan, dimana jumlah orang Indonesia yang sudah mempunyai fasilitas perbankan sekitar 89 persen. Dari segi spasial beberapa daerah juga sudah baik, kecuali misalnya di Maluku Utara, Halmahera,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga merupakan Ketua Harian DNKI usai rapat.

    “Oleh karena itu ke depan lebih didorong lagi yang terkait dengan pembelajaran agar mereka bisa memanfaatkan rekening dan tahu risiko investasi. BUMN diminta untuk terus mendorong literasi keuangan, agar literasi keuangan kita lebih tinggi capaiannya,” ujar  Airlangga Hartarto menambahkan.

    Melalui penetapan kebijakan dan regulasi yang kondusif serta penggunaan infrastruktur Teknologi Informasi Keuangan yang mendukung organisasi dan mekanisme implementasi yang efektif, diharapkan SNKI dapat dimanfaatkan pada berbagai sektor, termasuk dalam mendukung pelayanan keuangan sektor Pemerintah.

    Salah satu program pelayanan keuangan sektor Pemerintah yakni berupa program elektronifikasi bantuan dan subsidi Pemerintah.

    Hal tersebut sejalan dengan kelompok sasaran inklusi keuangan yang salah satunya yakni masyarakat berpenghasilan rendah.

    Selain itu, sasaran inklusi keuangan juga termasuk pelaku UMKM, serta masyarakat lintas kelompok yang terdiri dari kelompok pelajar, mahasiswa, santri, pemuda, kemudian kelompok pekerja migran, kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial, mantan napi, anak terlantar, disabilitas, kelompok masyarakat di daerah 3T, serta kelompok perempuan.

    “Dengan sinergi dan kolaborasi seluruh K/L anggota DNKI, tingkat inklusi keuangan pada tahun 2023 telah mencapai 88,7% untuk penggunaan akun dan 76,3% untuk kepemilikan akun. Dalam RPJMN, penggunaan akun ditargetkan mencapai 91% pada 2025 dan 93% pada 2029,” ungkap Airlangga.

    Perkembangan kepemilikan akun, penggunaan akun, dan literasi keuangan di Indonesia sejauh ini menunjukkan tren positif terutama sejak diluncurkannya SNKI pertama kali pada tahun 2016.

    Sampai dengan tahun 2023, masyarakat usia dewasa yang telah memiliki akun keuangan formal mencapai 76,3%.

    Sementara itu, persentase masyarakat usia dewasa yang telah menggunakan akun keuangan formal mencapai 88,7%.

    Namun demikian, tingkat literasi keuangan baru mencapai 65,4%, meskipun telah meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 49,7%.

    “Masih terdapat beberapa kelompok sosial ekonomi yang secara substansial belum menjangkau layanan keuangan formal. Terdapat kesenjangan cukup signifikan antara tingkat inklusi keuangan masyarakat perkotaan sebesar 91,5?ngan masyarakat pedesaan yang sebesar 84,8%. Namun demikian, tidak terdapat perbedaan yang signifikan jika berdasarkan jenis kelamin dan demografi usia,” jelas Airlangga.

    Melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 dan untuk mengintegrasikan data sosial dan ekonomi nasional dan menyinergikan data antar K/L, Pemerintah juga telah memiliki basis data terpadu berupa Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang mengintegrasikan berbagai sumber data sosial dan ekonomi untuk menciptakan data yang lebih akurat dan tepat sasaran.

    Implementasi DTSEN dilakukan dengan menggabungkan tiga pangkalan data utama yaitu DTKS, Regsosek, dan Data P3KE.

    Dalam penyelenggaraan DTSEN tersebut, telah dilakukan pendataan penerima manfaat (beneficiary registry) yang diantaranya terdiri dari penerima PKH sebanyak 10 juta KPM, penerima bantuan sembako sebanyak 18,8 juta KPM, penerima PIP sebanyak 21,5 juta siswa, penerima PBI JKN sebanyak 96,8 juta, penerima Kartu Prakerja sebanyak 16,4 juta, penerima subsidi listrik sebanyak 40,7 juta pelanggan, dan debitur KUR sebanyak 7,05 juta.

    Single identifier data tersebut juga dapat digunakan dalam sistem pembayaran bagi penyaluran bantuan sosial secara digital, monitoring lalu lintas devisa, dan peningkatan kepatuhan pajak.

    “DTSEN selaras dengan total penduduk Indonesia per 3 Februari 2025, sebanyak sekitar 93 juta keluarga dan 285,5 juta penduduk,” pungkas Airlangga.

     

  • Kontribusi Nyata SRC dalam Dukung Perkembangan Ekonomi RI Lewat UMKM

    Kontribusi Nyata SRC dalam Dukung Perkembangan Ekonomi RI Lewat UMKM

    Jakarta –

    Keberadaan SRC dan peran UMKM dalam perekonomian Indonesia menjadi bukti bahwa sektor ini memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan sinergi antara pelaku usaha, pemerintah, dan investor, Indonesia memiliki peluang besar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen serta menjadi negara berpendapatan tinggi dalam dekade mendatang.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengapresiasi peran strategis SRC dan Sampoerna Entrepreneurs Training Center yang telah membantu ratusan ribu UMKM di seluruh Indonesia. Keberhasilan SRC menjadi bukti bahwa sektor retail berbasis UMKM dapat bersaing dengan retail modern dan memberikan kontribusi nyata dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Beberapa tahun yang lalu saya ingat jumlah SRC lebih kecil dari jumlah retail modern. Tapi hari ini retail modern Indonesia itu 80 ribu, SRC sudah 250 ribu,” ujar Airlangga dalam sambutannya pada acara ‘The Big Idea Forum, Pahlawan Ekonomi Bangsa: Kekuatan UMKM untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi 8%”‘ yang digelar Sampoerna dan CNN Indonesia, dilihat Senin (17/3/2025).

    Diketahui, usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Dengan jumlah hampir 99 persen dari total unit usaha di Indonesia atau sekitar 64 juta unit, UMKM berkontribusi sebesar 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 97 persen tenaga kerja nasional.

    Airlangga menjelaskan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia harus mampu keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah dalam 10 tahun ke depan. Saat ini, pendapatan per kapita di Jakarta telah mencapai US$20 ribu, mendekati kota-kota maju di negara lain seperti San Francisco. Jika pertumbuhan ini dapat diperluas ke kota-kota lain, maka Indonesia berpeluang menjadi negara berpendapatan tinggi

    “Tentunya kalau UMKM semuanya naik kelas, kita akan mencapai negara pendapatan menengah. Target 8 persen yang dicanangkan oleh Pak Presiden yakin kita bisa capai tahun 2028-2030,” ucapnya.

    Selain itu, Airlangga melihat meski tantangan global terus menghantui, para pelaku retail di Indonesia tetap optimis terhadap prospek perekonomian Tanah Air. Optimisme ini pun didukung oleh kekuatan pasar domestik Indonesia yang sangat resiliensi, dengan 52 persen dari ekonomi nasional berasal dari sektor konsumsi.

    Menurut Airlangga, hal ini yang menjadi daya tarik bagi investor asing, seperti perusahaan dari China dan Vietnam, yang ingin memanfaatkan potensi pasar domestik Indonesia. Salah satunya Philip Morris yang telah menanamkan investasinya di Indonesia.

    “Jadi ini saya mengapresiasi kepada Philip Morris, Bapak Andrey Kalantau Pulus, karena beliau lah yang memutuskan Philip Morris investasi di Indonesia. Perusahaan seperti Philip Morris harus berada di Indonesia, seperti perusahaan Vietnam yang juga harus ada di Indonesia untuk domestic market yang resiliensi,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Airlangga menilai SRC telah menjadi contoh sukses bagaimana UMKM dapat naik kelas melalui digitalisasi. Dengan dukungan teknologi seperti QRIS, SRC telah meningkatkan efisiensi dalam sistem pembayaran dan memperluas inklusi keuangan. Selanjutnya, kerja sama dengan berbagai pihak, seperti BRI, Telkom, dan Bulog, turut mendukung kemajuan sektor UMKM.

    Selain itu, pemerintah juga meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp300 triliun, yang akan difokuskan pada sektor perdagangan, termasuk di dalamnya SRC. Kemudian kerja sama antara Sampoerna Entrepreneurs Center dan Kartu Prakerja juga akan semakin memperbanyak wirausaha baru yang siap bersaing di pasar.

    “Kalau kita lihat memang UMKM yang sudah go digital ini hasilnya jauh lebih baik seperti yang dilakukan oleh SRC ini,” pungkas Airlangga.

    (prf/ega)

  • Bamsoet: Pancasila miliki landasan filosofi yang dapat satukan bangsa

    Bamsoet: Pancasila miliki landasan filosofi yang dapat satukan bangsa

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan dosen tetap Pascasarjana Universitas Pertahanan Bambang Soesatyo mengatakan bahwa Pancasila memiliki landasan filosofi yang dapat mempersatukan bangsa.

    “Pancasila sebagai ideologi bangsa juga memiliki peran yang sangat fundamental dalam menjaga keutuhan, identitas, dan kemajuan negara,” kata Bamsoet, sapaan akrabnya, dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Jakarta, Jumat.

    Menurut Bamsoet, Pancasila sangat tepat menjadi ideologi dasar negara karena menyisipkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Hal tersebut sangat dibutuhkan bangsa mengingat masyarakat Indonesia terdiri atas beragam etnis suku, budaya dan agama.

    Selain itu, masyarakat Indonesia tinggal di ribuan pulau yang berbeda-beda sehingga membuat latar belakang dan kebudayaan setiap individu menjadi beragam.

    Dengan menerapkan prinsip-prinsip yang ada pada lima sila Pancasila, Bamsoet yakin seluruh masyarakat akan bersatu di tengah ragam perbedaan yang ada.

    “Pancasila, dengan lima silanya, menekankan nilai-nilai universal, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Nilai-nilai ini menjadi panduan yang memungkinkan semua kelompok masyarakat merasa diakui dan dilindungi,” katanya.

    Tidak hanya soal persatuan, Bamsoet menambahkan Pancasila juga dianggap sebagai pondasi pembangunan ekonomi sosial. Hal itu terlihat dari beberapa kebijakan yang digulirkan pemerintah, seperti program kartu prakerja dan dana desa yang bertujuan mengurangi kesenjangan ekonomi antara daerah perkotaan dan perdesaan.

    Dengan terus berpedoman dengan nilai-nilai Pancasila, ia yakin Indonesia akan menjadi bangsa yang semakin kuat dan besar.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Cara Cek Penerima Bansos PKH Bulan Maret 2025 di Laman Cekbansos.kemensos.go.id – Halaman all

    Cara Cek Penerima Bansos PKH Bulan Maret 2025 di Laman Cekbansos.kemensos.go.id – Halaman all

    Berikut cara cek penerima bansos PKH bulan Maret 2025, akses laman cekbasos.kemensos.go.id secara online untuk mengecek status pencairannya.

    Tayang: Sabtu, 1 Maret 2025 10:40 WIB

    Foto Ilustrasi AI

    ILUSTRASI MENANTI BANSOS – Gambar ilustrasi orang menanti bansos PKH 2025 yang dibuat dengan kecerdasan buatan (AI) pada Sabtu (8/2/2025). Berikut cara mengecek status pencairan dana bansos bulan Maret 2025 secara online. 

    TRIBUNNEWS.COM – Bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) kembali disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) pada Maret 2025.

    Bulan Maret 2025 merupakan tahap pencairan terakhir bansos PKH untuk pertama.

    PKH adalah bantuan langsung tunai (BLT) yang diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu setiap tiga bulan sekali.

    Cek status penerima Bansos PKH secara online melalui laman resmi cekbansos.kemensos.go.id.

    Cara Cek Status Penerima Bansos PKH 

    Masuk ke laman cekbansos.kemensos.go.id;
    Isi alamat, pilih “Provinsi”,”Kabupaten”, “Kecamatan”, dan “Desa”
    Isi nama penerima bansos PKH
    Masukkan huruf kode pada kolom
    Klik “Cari data”
    Tunggu sistem untuk memproses pencarian hingga data penerima bansos dengan identitas terkait akan ditampilkan.

    Syarat Penerima Bansos PKH

    Warga Negara Indonesia (WNI)
    Terdaftar dalam DTKS Kemensos
    Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau e-KTP 
    Termasuk dalam kelompok masyarakat yang membutuhkan sesuai data kelurahan setempat 
    Bukan bagian dari TNI, Polri, ASN, ataupun pegawai BUMN/BUMD 
    Tidak menerima bantuan pemerintah lain, seperti BLT UMKM, BLT subsidi gaji, atau Kartu Prakerja.

    Besaran Bantuan Langsung Tunai PKH

    Ibu hamil menerima bantuan sebesar Rp750.000/bulan (Rp3.000.000/tahun)
    Anak usia dini (0 hingga 6 tahun) menerima bantuan sebesar Rp750.000/bulan (Rp3.000.000/tahun)
    Anak SD/sederajat menerima bantuan sebesar Rp225.000/bulan (Rp900.000/tahun)
    Anak SMP/sederajat menerima bantuan sebesar Rp375.000/bulan (Rp1.500.000/tahun)
    Anak SMA/sederajat menerima bantuan sebesar Rp500.000/bulan (Rp2.000.000/tahun)
    Lanjut usia 70 tahun ke atas menerima bantuan sebesar Rp600.000/bulan (Rp2.400.000/tahun)
    Disabilitas berat menerima bantuan sebesar Rp600.000/bulan (Rp2.400.000/ahun).

    Kategori Penerima Bansos PKH

    Komponen Kesehatan
    Ibu hamil, diberikan maksimal untuk dua kali kehamilan
    Anak Usia Dini, anak usia 0 hingga 6 tahun dan dibatasi maksimal untuk dua anak.

    Komponen Pendidikan

    Komponen Kesejahteraan Sosial
    Lanjut Usia 70 tahun ke atas, penerima maksimal satu orang dan berada dalam keluarga
    Penyandang Disabilitas Berat, penerima maksimal satu orang dan berada dalam keluarga (bagi penyandang disabilitas fisik dan mental).

    (Tribunnews.com/Oktavia WW)

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Penerima PKH Harus Punya KKS, Ini Langkah-langkahnya dan Syarat untuk Dapat Bantuan

    Penerima PKH Harus Punya KKS, Ini Langkah-langkahnya dan Syarat untuk Dapat Bantuan

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam mengurangi angka kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini adalah inisiatif bantuan sosial bersyarat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin dan rentan.

    Untuk tahun 2025, terdapat beberapa ketentuan mengenai syarat pendaftaran dan mekanisme pelaksanaan program ini. Selain itu, penerima juga harus memiliki KKS atau Kartu keluarga Sejahtera.

    PKH dirancang untuk memberikan bantuan tunai kepada keluarga yang memenuhi kriteria tertentu, dengan fokus pada peningkatan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia di Indonesia dan menekan angka kemiskinan.

    Langkah-Langkah Mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

    Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) adalah instrumen yang digunakan untuk menyalurkan bantuan sosial, termasuk PKH. Berikut adalah proses pengajuannya:

    Calon penerima harus terdaftar di DTKS sebagai keluarga kurang mampu. Jika belum terdaftar, ajukan pendaftaran ke kantor desa atau kelurahan setempat dengan membawa dokumen seperti KTP dan Kartu Keluarga. Petugas akan memeriksa kelayakan penerima melalui verifikasi dan validasi data.

    Setelah dinyatakan layak, penerima akan memperoleh KKS yang digunakan untuk mencairkan bantuan sosial yang tersedia.

    Syarat Penerima Tetap PKH 2025

    Agar terdaftar sebagai penerima bantuan tetap PKH tahun 2025, calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) harus memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain:

    Calon penerima wajib terdaftar dalam DTKS yang dikelola Kementerian Sosial. Bagi yang belum terdaftar, pendaftaran dapat dilakukan di kantor desa atau kelurahan setempat. Berdasarkan data DTKS, keluarga harus termasuk dalam kategori miskin atau rentan miskin. Ibu hamil atau nifas: Dibatasi hingga kehamilan kedua. Anak usia dini (0–6 tahun): Maksimal dua anak. Anak sekolah: Terdaftar dalam pendidikan formal di jenjang yang sesuai. Lansia: Berusia 60 tahun ke atas. Penyandang disabilitas berat: Memerlukan bantuan penuh dalam aktivitas sehari-hari. Penerima tidak boleh berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, anggota TNI, atau Polri. Penerima tidak boleh sedang menerima bantuan lain, seperti Kartu Prakerja atau BLT UMKM.

    Penerima diimbau untuk rutin memeriksa saldo KKS guna memastikan dana bantuan telah tersalurkan sesuai jadwal.

    Dengan memenuhi syarat dan mengikuti prosedur yang berlaku, keluarga yang membutuhkan diharapkan dapat merasakan manfaat dari Program Keluarga Harapan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Penerima PKH Harus Punya KKS, Ini Langkah-langkahnya dan Syarat untuk Dapat Bantuan

    Cara Cek Bansos PKH 2025 Menggunakan NIK KTP Secara Online

    PIKIRAN RAKYAT – Penerima bansos (Bantuan Sosial) PKH (Program Keluarga Harapan) dapat mengecek hanya dengan menggunakan NIK KTP.

    Cara cek NIK KTP penerima bansos PKH 2025 dapat dilakukan secara online untuk periode Januari – Maret 2025.

    Bagi masyarakat yang sudah mendaftar dapat mengecek daftar penerima bansos melalui website resmi Kemensos.

    Mengecek bansos secara online cukup menggunakan NIK KTP merupakan cara yang mudah dan cepat untuk memeriksa status penerima bansos tanpa ribet.

    Cara Cek Bansos PKH 2025

    1. Cek Melalui Website Resmi Kemensos

    Buka website resmi Cek Bansos Kemensos di www.cekbansos.kemensos.go.id. Isi formulir online dengan lengkap dan benar, seperti NIK KTP, nama lengkap, nama provinsi, kabupaten kecamatan, dan desa. Masukkan kode verifikasi CAPTCHA yang tampil di layar. Tekan tombol Cari Data, tunggu sampai sistem menampilkan status daftar penerima bansos PKH. Apabila terdaftar sebagai penerima, akan muncul informasi bansos yang diterima dan periode pencairannya. Namun apabila belum terdaftar maka akan tampil notifikasi Tidak Terdaftar.

    2. Cek Melalui Aplikasi Cek Bansos

    Unduh aplikasi Cek Bansos melalui Google Play Store. Buat akun baru dengan mengisi data pribadi dengan benar seperti NIK, KK, dan alamat lengkap. Unggah foto KTP dan foto guna verifikasi akun. Apabila akun telah aktif, buka kembali aplikasi Cek Bansos untuk mengecek status penerima bansos PKH. Besaran Bantuan PKH 2025 Ibu Hamil: Rp750.000 per 3 bulan atau Rp3.000.000 per tahun. Anak Usia Dini (0-6 Tahun): Rp750.000 per 3 bulan atau Rp3.000.000 per tahun. Anak Sekolah SD: Rp225.000 per 3 bulan atau Rp900.000 per tahun. Anak Sekolah SMP: Rp375.000 per 3 bulan atau Rp 1.500.000 per tahun. Anak Sekolah SMA: Rp500.000 per 3 bulan atau Rp 2.000.000 per tahun. Lansia usia 70 Tahun ke atas: Rp600.000 per 3 bulan atau Rp2.400.000 per tahun. Penyandang Disabilitas Berat: Rp600.000 per 3 bulan atau Rp 2.400.000 per tahun.

    Pencairan bansos PKH tahap pertama akan dimulai didistribusikan mulai Februari hingga Maret 2025. Untuk diketahui masyarakat, bahwa penerima bansos PKH tidak dapat menerima bansos lainnya.

    Bansos tersebut meliputi Kartu Prakerja atau BLT subsidi gaji, hal ini untuk mencegah tumpang tindih bansos.

    Jadi, pastikan data yang diisi sudah benar dan lengkap untuk memastikan proses pencairan bantuan berjalan lancar.

    Mengecek status penerima Bansos PKH melalui NIK KTP secara online merupakan cara yang praktis dan mudah.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Cara Daftar dan Syarat Penerima Bansos BPNT Februari 2025, Sudah Cair Bulan Ini?

    Cara Daftar dan Syarat Penerima Bansos BPNT Februari 2025, Sudah Cair Bulan Ini?

    PIKIRAN RAKYAT – Memasuki pertengahan Februari 2025, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dijadwalkan untuk disalurkan kepada masyarakat yang memenuhi syarat. Besaran bantuan ini Rp200.000 per bulan atau Rp400.000 jika dirapel per dua bulan.

    Jika kamu merasa berhak menjadi penerima bansos BPNT dan belum terdaftar, jangan khawatir. Pendaftaran bansos BPNT di tahun 2025 ini terbilang mudah, karena bisa dilakukan secara online.

    Masyarakat hanya perlu menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera di KTP untuk mendaftar. Sistem ini diharapkan membuat proses pendaftaran lebih praktis, transparan, dan akurat.

    Syarat Penerima Bansos BPNT Februari 2025

    Sebelum mendaftar, pastikan kamu memenuhi persyaratan berikut:

    Memiliki e-KTP sebagai bukti Warga Negara Indonesia (WNI). Tergolong dalam kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan. Tidak termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota Polri, atau TNI. Tidak sedang menerima bantuan lain seperti Kartu Prakerja, BLT subsidi gaji, atau BLT UMKM. Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial RI. Cara Daftar Bansos BPNT Februari 2025

    Berikut adalah langkah-langkah pendaftaran bansos BPNT:

    Unduh aplikasi “Cek Bansos” dari Google Play Store. Buka aplikasi dan klik “Buat Akun Baru” untuk registrasi. Isi data diri lengkap sesuai KTP, termasuk nama lengkap, nomor KK, NIK, alamat, dan email aktif. Unggah foto e-KTP dan swafoto sambil memegang e-KTP. Pastikan data benar, lalu klik “Buat Akun Baru”. Cek email dari Kemensos untuk verifikasi dan aktivasi akun. Setelah berhasil, masuk ke aplikasi Cek Bansos dan klik “Daftar Usulan”. Pilih “Tambahkan Usulan” dan isi informasi pribadi yang diminta. Pilih jenis bantuan BPNT dan tunggu verifikasi. Jadwal Pencairan Bansos BPNT Februari 2025

    Pencairan bansos BPNT akan dilakukan bertahap. Jadwal akan disesuaikan dengan kebijakan masing-masing wilayah penerima manfaat.

    Biasanya, bansos BPNT disalurkan secara rapel setiap dua atau tiga bulan sekali.

    Pastikan kamu memahami syarat dan mengikuti proses pendaftaran dengan benar.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Syarat dan Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 72, Bakal Dibuka Tahun 2025

    Syarat dan Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 72, Bakal Dibuka Tahun 2025

    JABAR EKSPRES – Simak syarat dan cara daftar program Kartu Prakerja gelombang 72, yang kabarnya bakal dibuka dalam waktu dekat di tahun 2025 ini.

    Kartu Prakerja merupakan program inisiasi pemerintah yang ditujukkan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan kompetensinya.

    Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 72 akan dibuka pada awal tahun 2025. Program ini memberikan bantuan pelatihan dan insentif hingga Rp700.000.

    Di tahun ini, kabarnya pemerintah akan kembali membuka pendaftaran, bagi Anda yang ingin mengikuti program ini silakan simak syarat dan cara daftarnya di sini.

    BACA JUGA: Update Info Perilisan iPhone 16 di Indonesia Bakal Rilis Sebelum Puasa?

    BACA JUGA: Cek Syarat Penerima Bansos Kartu Lansia Jakarta (KLJ) 2025 Khusus Warga DKI Jakarta

    Simak syarat dan cara daftarnya berikut ini.

    Syarat Daftar Kartu Prakerja Gelombang 72

    1. WNI berusia 18 tahun ke atas.

    2. Tidak sedang menempuh pendidikan formal.

    3. Sedang mencari kerja, pekerja/buruh yang terkena PHK, atau pekerja yang ingin meningkatkan keterampilan.

    4. Bukan penerima bantuan sosial lainnya.

    5. Maksimal 2 NIK dalam satu KK yang bisa menerima bantuan.

    Dokumen yang Diperlukan

    – KTP

    – Kartu Keluarga.

    – Email dan nomor HP aktif.

    Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 72

    1. Buka situs resmi di prakerja.go.id.

    .2. Buat akun dengan memasukkan email dan nomor HP.

    3. Verifikasi akun melalui email.

    4. Login dan isi data diri lengkap.

    5. Unggah dokumen yang diminta.

    6. Ikuti tes motivasi dan kemampuan dasar.

    7. Pilih gelombang 72 saat pendaftaran dibuka.

    BACA JUGA: Syarat Ambil Bantuan PKH Tahap 1 Cair Periode Februari, Bawa Dokumen Ini!

    Manfaat Kartu Prakerja 2025

    – Bantuan pelatihan sebesar Rp3.500.000.

    – Insentif pasca pelatihan Rp600.000.

    – Insentif pengisian survei sebesar Rp100.000.

    – Saldo cair ke DANA, OVO, LinkAja, atau Bank BNI.

    Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 72 dijadwalkan dibuka awal tahun 2025. Pantau terus situs resmi dan media sosial Prakerja.

    Tips Lolos Seleksi Prakerja

    – Pastikan data yang diisi lengkap dan sesuai.

    – Siapkan koneksi internet yang stabil.

    – Ikuti tes dengan serius.

    – Pastikan lokasi selalu aktif ketika mendaftar

    Segera siapkan dokumen dan pantau jadwal pendaftaran Prakerja gelombang 72. Program ini memberikan banyak manfaat, termasuk insentif cair langsung ke e-wallet.