Xcloud.id

Produk: jaminan sosial

  • BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto Ingatkan Status Kepesertaan JKN Aktif

    BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto Ingatkan Status Kepesertaan JKN Aktif

    Mojokerto (beritajatim.com) – Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Mojokerto mengingatkan agar para peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tidak lupa membayar iuran tepat waktu agar status kepesertaan JKN aktif selalu. Meski selama periode cuti bersama dan libur Lebaran, akses pelayanan kesehatan yang diperlukan dipermudah.

    Hal tersebut disampaikan Pejabat Pengganti Sementara (PPS), Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto, Indri Lestari Maharani di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto, Rabu (20/3/2024). Komitmen tersebut mengacu pada prinsip portabilitas yang telah diterapkan BPJS Kesehatan.

    “Selama periode cuti bersama dan libur lebaran, tanggal 8 hingga 15 April 2024, BPJS Kesehatan berkomitmen untuk memudahkan peserta JKN dengan memberikan akses pelayanan kesehatan yang diperlukan. Prinsip portabilitas diwujudkan dalam memberikan jaminan pelayanan kesehatan yang mudah, cepat, dan setara bagi peserta JKN di seluruh wilayah Indonesia,” ungkapnya.

    Peserta yang berada di luar wilayah tempat Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terdaftar, dapat mengakses pelayanan rawat jalan di FKTP lain paling banyak tiga kali kunjungan dalam waktu satu bulan. BPJS Kesehatan juga menyediakan berbagai kanal layanan seperti pelayanan piket di kantor cabang dan Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA).

    “Jam operasi dari pukul 08.00 WIB hingga 12.00 WIB. Layanan yang disediakan bagi peserta JKN mencakup administrasi, pemberian informasi, dan penanganan pengaduan. Selain itu, peserta JKN juga dapat memanfaatkan layanan administrasi JKN melalui Aplikasi Mobile JKN. Kita juga memberikan sosialisasi kepada peserta melalui poster, spanduk, leaflet, banner,” katanya.

    Selain itu, dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada pemudik selama libur Lebaran, BPJS Kesehatan menyiapkan Posko Mudik mulai dari tanggal 5 hingga 9 April 2024. Lokasi Posko Mudik Kesehatan tersebar di beberapa titik strategis seperti di Terminal Purabaya Sidoarjo. Posko tersebut menyediakan berbagai layanan seperti konsultasi dan pemeriksaan kesehatan dan lainnya.

    “Diharapkan masyarakat dapat merasakan kemudahan dan kenyamanan dalam mengakses layanan kesehatan selama periode libur lebaran ini. Namun para peserta untuk jangan lupa bayar iuran tepat waktu agar status kepesertaan JKN aktif selalu. Karena jika status kepesertaannya tidak aktif, dendanya cukup besar yakni 5 persen dari biaya yang dibebankan kali tunggakan,” ujarnya.

    Untuk peserta JKN segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau yang dikenal sebagai peserta mandiri, diimbau untuk rutin melakukan pembayaran iuran setiap bulannya per tanggal 10 agar status kepesertaan tetap aktif. BPJS Kesehatan juga telah menjalin kerja sama dengan lebih dari 960 ribu kanal pembayaran untuk mempermudah peserta JKN dalam melakukan pembayaran iuran.

    “BPJS Kesehatan telah menerapkan janji layanan JKN di fasilitas kesehatan, yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dalam rangka Transformasi Mutu Layanan. Dengan adanya janji layanan JKN, peserta JKN dapat merasakan berbagai kemudahan dalam mengakses layanan JKN. Seperti cukup menunjukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk mengakses layanan di fasilitas kesehatan,” tegasnya.

    Peserta JKN juga dapat langsung menghubungi BPJS Kesehatan Care Center 165 untuk pencarian informasi fasilitas terdekat bagi yang melakukan perjalanan mudik dan mengakses melalui Aplikasi Mobile JKN untuk mengetahui lokasi fasilitas kesehatan terdekat. Kini terdapat fitur i-Care JKN yang dikembangkan oleh BPJS Kesehatan.

    “Bagi yang melakukan perjalanan mudik untuk senantiasa menjaga kesehatan dengan makanan bergizi seimbang, kurangi makanan tinggi gula, perbanyak asupan air putih, istirahat cukup, dan usahakan tetap berolahraga ringan. Jangan lupa juga untuk selalu memastikan status kepesertaan JKN kita semua aktif, sehingga saat hendak mengakses layanan di fasilitas kesehatan tidak terkendala,” tegasnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) Kota Mojokerto dr Farida Mariana menambahkan, rumah sakit di Kota Mojokerto selama cuti bersama dan libur Lebaran menerima rujukan dari Puskesmas, Pos Kesehatan Terpadu, Public Safety Center (PSC)  dan Palang Merah Indonesia (PMI).

    “Rumah sakit menugaskan dokter jaga onsite dan oncall selama mudik dan libur Lebaran. Jika tidak ada dokter spesialis yang bertugas maka, Puskesmas dan Pos Kesehatan Terpadu akan merujuk ke rumah sakit rujukan yang sudah ditentukan. Di Puskesmas, klinik, PSC dan PMI, selain menugaskan tim kesehatan juga menyiapkan ambulance lengkap dengan alat kesehatan dan obat-obatan emergency,” tambahnya. [tin/aje]

  • Soal Realisasi Kemensos yang Capai 98 Persen, DPR RI: Terima Kasih Bu Risma

    Soal Realisasi Kemensos yang Capai 98 Persen, DPR RI: Terima Kasih Bu Risma

    Jakarta (beritajatim.com) – Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI. Rapat yang berlangsung di Gedung Nusantara II, Jakarta Pusat ini membahas “Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kementerian Sosial (Kemensos) TA 2022 dan Isu-isu Aktual”, Selasa (19/03/2024).

    Dalam rapat tersebut, Menteri Risma menjelaskan bahwa anggaran Kementerian Sosial mencapai Rp 87,27 triliun. Anggaran ini meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bansos. Selain itu, juga ada anggaran per program yang meliputi perlindungan sosial dan dukungan manajemen. Realisasi anggaran ini mencapai Rp. 85,53 triliun atau sekitar 98%.

    “Realisasi anggaran berasal dari belanja pegawai (97,46%), barang (99,09%), modal (99,97%), dan bansos (97,96%) dengan total realisasi Rp. 85,53 triliun (98,00%),” ungkap Menteri Risma.

    Salah satu program yang menjadi sorotan adalah program Korban Bencana Alam dari Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial. Program ini memberikan bantuan logistik tanggap darurat dengan realisasi mencapai 103,76%, melebihi target 245.000 orang menjadi 254.203 orang. Selain itu, program Korban Bencana Alam yang Mendapatkan Bantuan Pemulihan Sosial dan layanan dukungan psikososial mencapai 167,64%, melebihi target dari 5.000 orang menjadi 8.382 orang.

    Anggota Komisi VII DPR RI, Selly Andriany Gantina dari Fraksi PDIP, mengapresiasi kinerja Kementerian Sosial terkait penanganan bencana di Indonesia. “Terimakasih Kementerian Sosial, selama mengalami guncangan bencana di Indonesia, masyarakat jadi tahu bahwa penanganan bencana bukan hanya dari BNPB tetapi juga Kementerian Sosial,” ujar Selly.

    Wisnu Wijaya Adi Putra dari Fraksi PKS juga menyampaikan hal senada. Ia mengapresiasi respon cepat Kementerian Sosial terhadap daerah yang mengalami bencana, salah satunya di Kota Semarang. “Terimakasih atas respon cepat pengiriman bantuan untuk penanganan banjir di Kota Semarang,” kata Wisnu.

    Selain bantuan logistik untuk bencana sosial, Program Lumbung Sosial Kementerian Sosial juga mendapat dukungan dan apresiasi dari Komisi VIII DPR. Dr. H. Ashabul Kahfi, M. Ag, menyampaikan agar program ini dapat dijadikan program unggulan. Program Lumbung Sosial dari Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial sudah mencapai realisasi sebesar 151,18% dari target 110 menjadi 167 lumbung sosial.

    “Lumbung sosial ini menjadi salah satu program yang harus ditingkatkan menjadi program unggulan untuk daerah-daerah yang rawan bencana sehingga dapat memudahkan pendistribusian logistik,” kata Dr. H. Ashabul Kahfi.

    Risma menambahkan, “Lumbung sosial dibentuk oleh masyarakat, masyarakat yang memilih tempatnya dimana dan isinya logistik lengkap seperti makanan, pakaian, kids ware. Salah satu contoh yang terjadi di Nusa Tenggara Barat (NTB) waktu itu ada konflik sosial, tapi karena tidak ada kendaraan yang mengangkut sehingga lumbung sosial ini sangat bermanfaat.”

    Rapat ini dipimpin oleh Dr. H. Ashabul Kahfi, M.Ag, Ketua Komisi VIII DPR RI, dan dihadiri oleh 13 anggota Komisi DPR RI, Jajaran Staf Khusus Menteri Sosial (SKM), dan Jajaran Pejabat Eselon I dan II di Lingkungan Kementerian Sosial. [ian]

  • Ribuan Marbot, Penjaga Makam dan Ketua RT di Malang Dapat Jamsostek

    Ribuan Marbot, Penjaga Makam dan Ketua RT di Malang Dapat Jamsostek

    Malang (beritajatim.com) – Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mendaftarkan 26.400 pekerja kategori rentan di Kota Malang. Mereka didaftarkan sebagai peserta penerima manfaat Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) BPJS Ketenagakerjaan. Mereka yang terkaver Jamsostek ini terdiri dari Ketua RT/RW, Satlinmas, guru ngaji, guru minggu, marbot, mudin, penjaga makam, dan kader luskesos .

    Keikutsertaan pekerja kategori rentan dalam program BPJS Ketenagakerjaan demi memberikan perlindungan jaminan sosial kepada masyarakat oleh Pemkot Malang.

    “Ini adalah bagian dari upaya kami memberikan proteksi terhadap para pekerja kategori rentan dari resiko. Maka penyerahan kepesertaan dan manfaat Program Jamsostek ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan para pekerja itu,” ujar Wahyu.

    Penyerahan simbolis kepesertaan Jamsostek dilakukan pada Apel Pagi ASN di Halaman Balaikota Malang, Senin (18/3/2024).

    Pendaftaran kepesertaan tahun 2024 ini diberikan kepada Ketua RT/RW, Satlinmas, guru ngaji, guru minggu, marbot, mudin, penjaga makam, dan kader luskesos di wilayah Kota Malang.

    “Kami daftarkan dan kami bayarkan mulai Januari 2024. Ini memang kami menganggarkan dari APBD agar mereka tercover di Jamsostek BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Wahyu.

    Mekanisme pembayaran iuran peserta Program Jamsostek ini dianggarkan setiap bulan oleh masing-masing kelurahan dan perangkat daerah terkait.

    “Maka saya imbau juga agar kelurahan dan perangkat daerah terkait, tidak terlambat dalam membayarkan preminya,” ujar Wahyu. [luc/aje]

  • Gerai Wulandari, Upaya Pemkab Mojokerto Kendalikan Inflasi Harga Pangan

    Gerai Wulandari, Upaya Pemkab Mojokerto Kendalikan Inflasi Harga Pangan

    Mojokerto (beritajatim.com) – Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati meresmikan 11 gerai Warung Pengendalian Inflasi dan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Wulandari). Peresmian gerai Wulandari tersebut sebagai upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto dalam mengendalikan inflasi harga pangan di wilayahnya.

    Program yang diinisiasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Mojokerto bekerja sama dengan Perum Bulog Sub Divre Surabaya Selatan ini, diresmikan secara simbolis di Pasar Rakyat Kedungmaling, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Selasa (5/3/2024).

    “Jadi untuk mengendalikan inflasi, Wulandari ini menjadi salah satu cara agar harga suatu barang tidak terlalu rendah dan tidak naik terlalu tinggi. Ini untuk kestabilan pasar,” ujar orang nomor satu di lingkup Pemkab Mojokerto ini.

    Selain sebagai sarana untuk mengendalikan inflasi, gerai Wulandari menyediakan berbagai komoditas pangan. Wulandari juga berfungsi untuk memasarkan produk-produk dalam negeri, khususnya produk dari UMKM di Kabupaten Mojokerto yang dibina langsung oleh Pemkab Mojokerto dan didukung pemasarannya dengan aplikasi Tumbas.

    “Wulandari ini milik Pemerintah Kabupaten Mojokerto, karena milik Pemerintah Kabupaten Mojokerto jadi yang jualan juga harus masyarakat Mojokerto. Sama seperti aplikasi Tumbas kita ini, yang jual saudara kita dari Mojokerto juga, tapi yang beli bisa dari mana saja,” harapnya.

    Sementara itu, pada kesempatan yang sama Bupati Ikfina juga mengampanyekan program Kerja Keras Bebas Cemas (KKBC) dari BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini untuk memberikan jaminan sosial bagi para tenaga kerja. Bupati mengimbau, agar setiap warga Kabupaten Mojokerto mengikuti program jaminan sosial yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan.

    “Kerja Keras Bebas Cemas ini kampanye dari BPJS Ketenagakerjaan. Tujuannya agar para tenaga kerja memiliki perlindungan sosial agar mandiri, nanti untuk pengguna jaminan sosial yang meninggal dunia bisa mendapatkan santunan yang akan diberikan ke ahli warisnya, jadi kita bisa bekerja keras bebas cemas karena sudah terjamin dan terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan,” pungkasnya.

    Pada kesempatan yang sama, Bupati juga melaksanakan penandatanganan perjanjian kerja dengan berbagai stake holder untuk mendukung pelaksanaan program Wulandari dan aplikasi Tumbas seperti BUMN, BNI, JNE dan Disperindag. Untuk mendukung suksesnya progam Wulandari, Bupati juga meresmikan secara simbolis Tumbas Ater² dan Wulandari Wira-wiri.

    Sementara itu, sebanyak 11 gerai Wulandari yang diresmikan Bupati perempuan pertama di Kabupaten Mojokerto tersebut yakni, BumdesMa Adyatma Rahayu di Kecamatan Pungging, BumdesMa Karya Makmur Sejahtera di Kecamatan Trawas, BumdesMa Berlian di Kecamatan Gondang, Bumdes Jelita Jatirowo di Kecamatan Dawarblandong.

    Bumdes Usaha Mandiri di Kecamatan Mojosari, BumdesMa Jetis Sinergi Makmur di Kecamatan Jetis, BumdesMa Mandiri Sejahtera dan Bumdes Madep Mantep di Kecamatan Kemlagi. Pasar Rakyat Kedungmaling di Kecamatan Sooko, Pasar Rakyat Bagusan di Kecamatan Gedeg dan Pasar Rakyat di Kecamatan Jetis. [tin/ian]

  • Cegah Tindak Kecurangan Program JKN, Ini Langkah BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto

    Cegah Tindak Kecurangan Program JKN, Ini Langkah BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto

    Mojokerto (beritajatim.com) – Dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang optimal, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berkomitmen kuat mencegah adanya tindak kecurangan. Untuk menunjukkan komitmen tersebut, BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto menggelar Pertemuan Koordinasi Penanganan Kecurangan Program JKN Kota Mojokerto.

    Pertemuan koordinasi tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Mojokerto, Kepala Dinas Kesehatan Kota Mojokerto, Direktur RS provider BPJS Kesehatan di wilayah Kota Mojokerto beserta Ketua Komite Medik dan Ketua Tim Pencegahan Kecurangan RS, dan Pimpinan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) provider BPJS Kesehatan di wilayah Kota Mojokerto.

    Sekretaris Daerah Kota Mojokerto, Gaguk Tri Prasetyo menyampaikan, sebagai bentuk dukungan Pemerintah Kota Mojokerto terhadap pencegahan kecurangan dalam penyelenggaraan Program JKN, pihaknya telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang Tim Pencegahan Kecurangan Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan.

    “Tim Pencegahan Kecurangan dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan yang telah dibentuk tersebut terdiri dari lintas instansi, dengan Sekretaris Daerah sebagai Ketua. Pemerintah Daerah merupakan stakeholder bagi BPJS Kesehatan, sangat penting bagi pemerintah daerah untuk memahami peran dan bertanggung jawab untuk memastikan pelayanan kesehatan berjalan dengan baik tanpa kecurangan,” ungkapnya.

    Saat ini tidak ada kejadian kecurangan di wilayah Kota Mojokerto. Namun menurutnya, tetap perlu dipahami dan diantisipasi berbagai potensi kecurangan yang dapat terjadi karena kecurangan bisa terjadi karena berawal dari ketidakpahaman. Menurutnya, tindakan kecurangan dapat terjadi karena di sengaja ataupun tidak disengaja.

    “Kita harus sama-sama dapat memahami, mencegah dan menghindari segala tindakan yang dapat membawa kita pada potensi melakukan kecurangan. Melalui kegiatan ini kita dapat saling memahami regulasi maupun definisi risiko kecurangan yang dapat terjadi. Tentu kami berharap hal tersebut tidak terjadi di Kota Mojokerto,” katanya.

    Pencegahan kecurangan yang paling utama adalah dengan menjaga kondisi di jajaran masing-masing. Dalam hal ini semua yang terlibat baik dari fasilitas kesehatan, pemerintah maupun BPJS Kesehatan harus mempunyai komitmen dan saling mendukung untuk tidak adanya tindakan kecurangan yang terjadi.

    “Dengan semua pihak mencegah tindak kecurangan di lingkungan masing-masing maka akan lebih mudah terhindar dari kejadian kecurangan. Kami juga berharap dengan kondisi yang baik dan tanpa kecurangan, maka anggaran kesehatan dari Pemerintah Kota Mojokerto dapat digunakan tepat sasaran untuk melayani kesehatan masyarakat,” tegasnya.

    Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto, Elke Winasari menyampaikan, jika Pertemuan Koordinasi Penanganan Kecurangan Program JKN Kota Mojokerto dilakukan sebagai bentuk upaya penyamaan persepsi terhadap pencegahan dan tindak lanjut penanganan kecurangan dalam penyelenggaraan Program JKN.

    “Pertemuan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mensosialisasikan regulasi pencegahan kecurangan kepada Tim Pencegahan Kecurangan dan Faskes, meminimalisir terjadinya potensi kecurangan, serta mengoptimalkan peran dan fungsi Tim Pencegahan Kecurangan pencegahan kecurangan di masing-masing instansi,” jelasnya.

    Hal ini dilakukan untuk membentuk ekosistem pencegahan kecurangan yang optimal di Kota Mojokerto. Pihaknya meyakini apabila setiap pihak paham akan pentingnya pencegahan kecurangan maka pengelolaan jaminan kesehatan untuk masyarakat lebih terpercaya dan berkelanjutan.

    “Kami harapkan dengan diperolehnya persepsi yang sama untuk penanganan kecurangan maka tidak akan terjadi temuan kecurangan di wilayah Kota Mojokerto. Dan penyelenggaraan Program JKN di Kota Mojokerto dapat berjalan dengan lebih baik lagi,” tegasnya. [tin/ian]

  • BPJS Ketenagakerjaan Dorong Sinergi dengan Mediator HI, Optimalkan JKP

    BPJS Ketenagakerjaan Dorong Sinergi dengan Mediator HI, Optimalkan JKP

    Jakarta, CNN Indonesia —

    BPJS Ketenagakerjaan mendorong koordinasi dan kolaborasi antar pihak sebagai kunci keberhasilan implementasi program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), khususnya antara mediator Hubungan Industrial (HI) dengan petugas BPJS Ketenagakerjaan.

    Hal itu diungkapkan Direktur Perencanaan Strategis dan TI BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan Buntoro dalam kegiatan Sosialisasi dan Sinergitas Petugas Mediator Hubungan Industrial dan Petugas BPJS Ketenagakerjaan dalam Implementasi Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) Tahun 2024 di Bogor, Rabu (7/2). Kegiatan tersebut diikuti lebih dari 1.000 orang mediator secara luring dan daring.

    “Pasalnya, program ini merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi para tenaga kerja yang ter-PHK,” kata Pramudya.

    Pada 2023, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat ada sekitar 63 ribu tenaga kerja yang terkena PHK. Angka itu diprediksi masih akan meningkat akibat kondisi ekonomi global yang belum stabil.

    Sementara, data BPJS Ketenagakerjaan turut menyatakan jumlah klaim JKP terus meningkat. Pada 2022, BPJS Ketenagakerjaan memberikan manfaat JKP kepada sebanyak 10.142 penerima manfaat atau 40 persen dari total kasus PHK yang tercatat oleh Kemnaker.

    Pada 2023, jumlah itu meningkat 5 kali lipat menjadi sebanyak 53.726 pekerja atau 85 persen dari total kasus PHK.

    Pramudya menyebut, pemahaman pekerja akan JKP saat ini semakin baik.

    “Jika kita lihat dari waktu ke waktu, khususnya tahun 2022 dan 2023, angka kasus PHK naik 2,5 kali lipat namun pembayaran manfaat JKP naik hampir 5 kali lipat. Namun kami juga melihat masih terdapat ruang yang bisa kita improve jika kita bisa membangun kolaborasi yang lebih erat,” katanya.

    Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri menyatakan, kolaborasi mediator HI dan petugas BPJS Ketenagakerjaan diperlukan tak hanya untuk menekan angka pemutusan hubungan kerja (PHK), melainkan juga memastikan tenaga kerja yang menjadi korban PHK mendapatkan manfaat maksimal JKP.

    “Peran mediator HI dan petugas BPJS Ketenagakerjaan di daerah sangat penting dalam pelaksanaan program JKP karena kondisi PHK yang masih tinggi,” kata Indah.

    Dalam kondisi tak stabil seperti sekarang, lanjut Indah, JKP menjadi salah satu bantalan bagi para pekerja yang terkena PHK.

    “Tolong kita layani dengan baik bagi korban PHK,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Pramudya menegaskan komitmen untuk meningkatkan kemudahan layanan, sehingga para pekerja bisa mendapatkan kepastian terkait keberlanjutan pekerjaan, Dengan begitu, mereka dapat kembali bekerja keras dan terbebas dari rasa cemas akan masa depan.

    “Semoga kegiatan hari ini dapat membantu kita dalam mengoptimalkan pemberian manfaat program JKP kepada pekerja yang mengalami PHK, sehingga mereka bisa kembali bangkit untuk Kerja Keras Bebas Cemas,” kata Pramudya.

    Berdasarkan PP Nomor 37 Tahun 2021, terdapat tiga manfaat JKP bagi pekerja yang ter-PHK, yakni uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Adapun manfaat uang tunai diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja diadakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

    (rea/rir)

    [Gambas:Video CNN]

  • Dilempari Sup, Lukisan Mona Lisa Jadi Sasaran Aksi Demo Lingkungan

    Dilempari Sup, Lukisan Mona Lisa Jadi Sasaran Aksi Demo Lingkungan

    Jakarta –

    Dua pengunjuk rasa melemparkan sup ke lukisan Mona Lisa yang dilindungi oleh kaca antipeluru di Paris, Prancis. Mereka menyerukan hak atas “makanan sehat dan berkelanjutan”.

    Lukisan abad ke-16 karya Leonardo da Vinci itu adalah salah satu karya seni paling terkenal di dunia dan disimpan di Museum Louvre, pusat kota Paris.

    Pihak berwenang Louvre mengatakan karya seni tersebut berada di balik kaca pelindung dan tidak mengalami kerusakan akibat aksi pelemparan sup.

    Sebuah video menunjukkan dua pengunjuk rasa yang mengenakan kaus bertuliskan “serangan balik makanan” melemparkan cairan sup ke lukisan Mona Lisa.

    Mereka kemudian berdiri di depan lukisan itu sambil berkata: “Apa yang lebih penting? Seni atau hak atas makanan sehat dan berkelanjutan?

    “Sistem pertanian Anda sedang sakit. Para petani kami sekarat di tempat kerja,” mereka menambahkan.

    Petugas keamanan museum kemudian terlihat memasang layar hitam di depan pengunjuk rasa sebelum mengamankan ruangan itu.

    Sebuah kelompok bernama Riposte Alimentaire (Food Counterattack) mengaku bertanggung jawab atas aksi tersebut.

    Dalam sebuah pernyataan yang diposting ke X, yang sebelumnya bernama Twitter, mereka mengatakan protes tersebut adalah bagian dari upaya untuk mengintegrasikan “pangan ke dalam sistem jaminan sosial secara umum”.

    Dikatakan bahwa model pangan yang ada saat ini “menstigmatisasi kelompok yang paling berbahaya dan tidak menghormati hak dasar manusia atas pangan”.

    Kelompok tersebut menyerukan agar kartu makanan senilai 150 (sekitar Rp2,5 juta) diberikan kepada warga setiap bulan untuk membeli pangan.

    Pihak Louvre mengatakan bahwa anggota Riposte Alimentaire, yang digambarkan sebagai gerakan pegiat lingkungan, menyemprotkan sup labu ke lukisan itu sekitar pukul 10.00 waktu setempat, dan melaporkan tidak ada kerusakan.

    BBCDua pengunjuk rasa melemparkan sup ke lukisan Mona Lisa yang dilindungi oleh kaca di Prancis.

    Dikatakan Salle des Etats, tempat karya tersebut dipajang, telah ditutup sementara lalu dibuka kembali untuk pengunjung pada pukul 11:30 setelah pembersihan dilakukan.

    “Museum akan mengajukan komplain,” tambahnya.

    Rachida Dati, Menteri Kebudayaan Prancis, mengatakan “tidak ada alasan” yang bisa membenarkan Mona Lisa dijadikan sasaran.

    “Seperti warisan kita [lukisan] itu milik generasi mendatang,” katanya di X.

    Ibu kota Prancis ini dilanda gelombang protes dari kelompok petani dalam beberapa hari terakhir, yang menyerukan diakhirinya kenaikan harga bahan bakar dan penyederhanaan peraturan.

    Pada hari Jumat, demonstran memblokir jalan-jalan utama masuk dan keluar Paris.

    Baca juga:

    Lukisan Mona Lisa berada di balik kaca pengaman sejak awal tahun 1950-an, ketika dirusak oleh pengunjung yang menuangkan asam ke atasnya.

    Pada tahun 2019, pihak museum mengatakan telah memasang kaca antipeluru yang lebih transparan untuk melindunginya.

    Lukisan itu dicuri dari Louvre pada tahun 1911 sehingga menimbulkan respon internasional.

    Vincenzo Peruggia, pegawai yang bekerja di museum yang paling banyak dikunjungi di dunia itu, bersembunyi di lemari semalaman untuk mengambil lukisan itu.

    Benda itu ditemukan kembali dua tahun kemudian ketika Vincenzo mencoba menjualnya ke pedagang barang antik di Florence, Italia.

    Pelemparan ke lukisan Mona Lisa cara baru protes lingkungan?

    Peristiwa pelemparan ke lukisan Mona Lisa bukan kejadian yang pertama.

    Pada Mei 2022, seorang pria yang menyamar sebagai perempuan tua yang menggunakan kursi roda melemparkan kue ke lukisan Mona Lisa.

    Krim putih kue tersebut melumuri sebagian dari kaca yang melindungi lukisan Mona Lisa.

    Usai melakukan aksinya, pelaku yang terlihat mengenakan wig dan lipstik itu meminta masyarakat untuk “memikirkan Bumi”, sambil digiring dari lokasi kejadian.

    Insiden itu digambarkan oleh para saksi sebagai kejadian yang “mengagetkan”.

    Seorang pengunjung yang menyaksikan kejadian itu, Luke Sundberg, dari AS, mengatakan, “Butuh waktu sekitar 10 hingga 15 detik bagi pihak keamanan untuk benar-benar membawa pria tersebut pergi, namun massa terlihat sedikit panik.”

    “Sungguh mencengangkan, banyak hal yang perlu diingat mengingat betapa bersejarahnya Mona Lisa… momen ini hanya terjadi sekali dalam sejuta.”

    Selain itu, lukisan ini juga pernah menjadi sasaran perusakan saat dipamerkan di Museum Nasional Tokyo, Jepang pada tahun 1974. Seorang perempuan menyemprotkan cat merah yang mengenai pelindung kaca lukisan itu.

    Kemudian pada 2009, seorang perempuan melemparkan cangkir keramik ke lukisan yang telah dilindungi kaca antipeluru saat renovasi Museum Louvre, Prancis.

    Apakah lukisan Mona Lisa pernah meninggalkan Prancis?

    Getty ImagesMona Lisa muncul kembali di Florence pada tahun 1913, dua tahun setelah dicuri dari Louvre.

    Mona Lisa adalah salah satu wajah yang paling dikenal di dunia, dengan senyuman yang tercetak di mug, tas hingga baju.

    Lukisan itu terakhir kali meninggalkan Prancis pada tahun 1974, ketika dipinjamkan ke Rusia dan Jepang.

    Sekitar 11 tahun sebelumnya, lukisan itu dipinjamkan ke Galeri Nasional Washington DC dan Museum Seni Metropolitan New York – juga dikenal sebagai Met – untuk dua pameran besar yang tercatat dalam sejarah.

    Getty ImagesRibuan orang mengantri untuk melihat Mona Lisa di Met tahun 1963

    Menurut Met, Menteri Kebudayaan Prancis saat itu Andre Malraux ‘dirayu’ oleh Ibu Negara AS Jackie Kennedy selama perjalanan resmi ke Washington pada tahun 1962, untuk meminjamkan lukisan Mona Lisa.

    Malraux terbuka terhadap gagasan itu, namun banyak orang di Prancis yang memprotes, dengan alasan bahwa perjalanan melintasi Atlantik dapat merusak karya seni tersebut.

    Untungnya, ketika melakukan perjalanan pada tahun berikutnya, Mona Lisa selamat. Puluhan ribu orang mengantri berjam-jam di suhu yang sangat dingin hanya untuk melihat sekilas lukisan itu.

    Pada tahun 1911, lukisan itu dicuri dari Louvre oleh Vincenzo Perugia, seorang pekerja galeri Italia yang berpikir lukisan itu harus dibawa kembali ke Italia.

    Lukisan ini akhirnya muncul dua tahun kemudian. Mungkin, beberapa orang berspekulasi, inilah sebabnya Louvre menolak permintaan dari kota Florence untuk meminjamkan karya tersebut pada tahun 2013.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Sengit! Saling Serang Trump dan Saingannya soal Usia hingga Mental

    Sengit! Saling Serang Trump dan Saingannya soal Usia hingga Mental

    Washington DC –

    Bakal calon Presiden dari Partai Republik Nikki Haley menyindir usia dan kesehatan mental Donald Trump yang merupakan saingannya untuk mendapat dukungan Republik. Trump pun memberi balasan keras terhadap Haley.

    Dilansir CNN, Minggu (21/1/2024), Haley menyindir kesehatan mental Trump gara-gara mantan Presiden Amerika Serikat (AS) itu menyebut namanya terkait kerusuhan di Capitol pada 6 Januari 2021. Menurut Haley, Trump bingung membedakan dirinya dengan mantan Ketua DPR Nancy Pelosi.

    “Tadi malam, Trump menghadiri rapat umum dan dia terus-menerus menyebut saya beberapa kali tentang mengapa saya tidak menjaga keamanan selama kerusuhan Capitol. Mengapa saya tidak menangani 6 Januari dengan lebih baik. Saya bahkan tidak berada di DC pada tanggal 6 Januari. Saya tidak berada di kantor saat itu,” kata Haley.

    “Mereka bilang dia bingung. Bahwa dia sedang membicarakan hal lain. Bahwa dia sedang berbicara tentang Nancy Pelosi. Dia menyebut saya berkali-kali dalam skenario itu,” tambah mantan gubernur Carolina Selatan itu.

    Haley kemudian mempertanyakan kesehatan mental Trump. Dia mengatakan kepada para pemilih di Keene, New Hampshire, bahwa warga AS tak boleh memiliki pemimpin yang kondisi mentalnya dipertanyakan.

    “Kekhawatiran saya adalah – saya tidak mengatakan sesuatu yang menghina, tapi ketika Anda menghadapi tekanan dari sebuah kepresidenan, kita tidak bisa memiliki orang lain yang kita pertanyakan apakah mereka sehat secara mental untuk melakukannya,” ucapnya.

    Sebagai informasi, komentar Haley itu muncul setelah Trump mengungkit kerusuhan 6 Januari 2021 dalam kampanye di New Hampshire. Dia menyebut-nyebut nama Haley.

    Penasihat senior kampanye Trump, Chris LaCivita, kemudian membuat postingan ‘Nancy….Nikki….itu adalah perbedaan tanpa perbedaan’ di akun X-nya usai kampanye Trump tersebut.

    Kembali ke Haley, dia juga menyerang Trump terkait usia. Dia mempertanyakan apakah warga AS akan dihadapkan pada pilihan dua orang berusia 80-an tahun.

    “Kami membutuhkan orang-orang yang berada di puncak permainan mereka,” kata Haley dalam wawancara dengan Fox News.

    “Saya tidak mengatakan bahwa ini adalah situasi yang dialami Joe Biden, tetapi saya ingin mengatakan, apakah kita benar-benar akan memilih dua orang berusia delapan puluh tahun untuk mencalonkan diri sebagai presiden?” sambungnya.

    Haley (52) telah berusaha menyoroti kesenjangan usianya dengan Trump (77) dan Presiden AS Joe Biden (81). Dia juga bersikeras menyerukan batasan masa jabatan dan tes kompetensi mental bagi politisi mana pun yang berusia 75 tahun.

    Balasan Keras Trump ke Haley

    Trump kemudian memberi balasan keras kepada Haley. Trump meminta para pendukungnya agar tidak berpuas diri dua hari menjelang pemilihan Republik di New Hampshire.

    “Kita memerlukan margin yang besar karena kita harus menyampaikan pesan persatuan yang nyata,” kata Trump pada rapat umum di Manchester, New Hamspire.

    Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

    Trump bicara selama lebih dari 90 menit. Dalam pidatonya itu, Trump menyampaikan pesan dendam, mengeluh tentang kekalahan Pemilu tahun 2020, membela perusuh 6 Januari 2021, mendorong kembali Mahkamah Agung untuk menyatakan dia dan semua presiden kebal dari tuntutan, mengejek Presiden Joe Biden dan, dengan penuh semangat, mengecam Haley, mantan duta besarnya di PBB dan kandidat yang paling dekat dengannya dalam jajak pendapat utama di Negara Bagian Granite.

    Sebelum Trump berbicara, tim kampanye Trump sudah menyiarkan pesannya di layar besar di atas panggung dengan slide bergilir yang menyerang Haley atas dugaan hubungannya dengan ‘Demokrat, Wall Street & Globalis’ dan posisinya dalam Jaminan Sosial dan isu-isu penting lainnya.

    Trump juga terus melancarkan serangan ke Haley. Dia menuding Haley menggunakan uang radikal Demokrat untuk operasi kampanye.

    “Nikki Haley menggunakan uang radikal Demokrat untuk menjalankan operasi kampanye Demokrat radikal yang dia jalankan!” kata Trump merujuk pada seruan saingannya kepada beberapa kelompok politik dan donor yang berhaluan tengah dan anti-Trump.

    “Kandidat Partai Republik macam apa itu?” sambungnya.

    Dia juga mengkritik janji kampanye Haley untuk menaikkan usia pensiun bagi generasi muda dan menunda akses mereka terhadap pembayaran jaminan sosial. Trump juga menyerang Haley yang menganggap dirinya sudah terlalu tua untuk menjadi presiden lagi.

    Trump membalas dengan mengklaim bahwa dia baru-baru ini mengikuti ‘tes kognitif yang dia kuasai’ sebelum berjanji untuk ‘memberi tahu Anda ketika saya merasa buruk’.

    “Beberapa bulan yang lalu saya mengikuti tes kognitif yang diberikan dokter say dan saya mendapat nilai bagus,” ucapnya.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Tunggak Iuran BPJS Ketenagakerjaan, Direktur PT Baliwong Indonesia Ditahan

    Tunggak Iuran BPJS Ketenagakerjaan, Direktur PT Baliwong Indonesia Ditahan

    Sidoarjo (beritajatim.com) – BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Jawa Timur fokus melakukan penegakan hukum. Penegakan atas ketidakpatuhan perusahaan dalam mendaftarkan tenaga kerja ataupun menunggak iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

    Seperti baru-baru ini, Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri menetapkan HE (65) Direktur PT. Baliwong Indonesia (PT BWI) sebagai tersangka. PT BWI merupakan perusahaan outsourcing yang bergerak di bidang jasa penyediaan tenaga kerja.

    PT BWI mempunyai tunggakan iuran di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Juanda, dimana PT BWI terdaftar sebagai peserta. RSUD Kediri sebagai penempatan para pekerja dari PT BWI telah menyetorkan kewajiban mereka sebagai pengguna para pekerja kepada PT BWI, baik upah maupun jaminan sosial ketenagakerjaannya. Namun dana tersebut oleh PT BWI tidak disetorkan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Dana justru dipergunakan untuk hal lain.

    BPJS Ketenagakerjaan Cabang Juanda pun selama ini telah melakukan pembinaan kepada perusahaan-perusahaan yang menunggak iuran khususnya perusahaan outsourcing, namun tunggakan iuran masih terus terjadi sehingga dilanjutkan dengan pengawasan dan pemeriksaan oleh Petugas Pemeriksa Cabang hingga pelimpahan kepada Kejaksaan Negeri melalui Surat Kuasa Khusus (SKK).

    Atas SKK tersebut Kejaksaan Negeri melakukan pemanggilan kepada perusahaan menunggak iuran hingga penerbitan somasi agar segera melakukan pembayaran iuran jamsostek para karyawannya.

    Kepada perusahaan yang tidak menjalankan sesuai dengan ketentuan nantinya akan dilakukan gugatan perdata hingga pengenaan sanksi pidana seperti hal yang dilakukan kepada PT BWI.

    Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri Yuda Virdana Putra mengatakan, hari ini tersangka dipanggil untuk menjalani pemeriksaan, sebelum akhirnya dilakukan penahanan.

    Dia akan menjalani penahanan selama 20 hari sejak 14 November hingga 3 Desember 2023 di Rutan Kelas 1 Surabaya pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

    Yuda menjelaskan, tersangka diduga korupsi pengadaan jasa kebersihan di RSUD Kabupaten Kediri selama tahun anggaran 2018-2020.

    Didalamnya termasuk pembiayaan kepegawaian dan iuran Jamsostek yang disetor oleh RSUD Kediri kepada PT BWI untuk dilanjutkan kepada BPJS Ketenagakerjaan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pemerintah kabupaten Kediri.

    BACA JUGA:

    Manfaat Langsung BPJS Ketenagakerjaan bagi Kader Posyandu Banyuwangi

    Hal ini merupakan tupoksi Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri yang mempunyai tugas melakukan pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti, penuntutan dan persidangan, dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri. Dalam hal ini bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Juanda sebagai tempat kepesertaan PT BWI untuk menyelesaikan upaya hukum tersebut.

    Sebagaimana termaktub pada Pasal 19 jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, Pemberi Kerja wajib memungut iuran dan menyetorkannya kepada BPJS. Apabila perusahaan tidak memenuhi kewajibannya, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). [but]