Produk: jaminan sosial

  • Calon Menteri Keuangan Donald Trump Tiba-tiba Sebut Elon Musk

    Calon Menteri Keuangan Donald Trump Tiba-tiba Sebut Elon Musk

    Jakarta, CNBC Indonesia – Miliarder John Paulson mengaku siap bekerja sama dengan Elon Musk dalam pemerintahan Trump jika kandidat partai Republik itu terpilih kembali menjadi Presiden Amerika Serikat.

    Sebelumnya, investor legendaris sekaligus hedge fund itu masuk dalam kandidat yang dipertimbangkan oleh tim kampanye Donald Trump untuk menjadi Menteri Keuangan, bersama dengan nama-nama seperti mantan duta besar perdagangan Robert Lighthizer dan CEO Key Square Scott Bessent.

    Ia mengatakan, jika dicalonkan sebagai Menteri Keuangan dirinya akan memprioritaskan perpanjangan Undang-Undang Pemotongan Pajak dan Pekerjaan Trump tahun 2017. Dan akan bekerja sama dengan Musk untuk mengurangi pengeluaran federal. Namun ia mengaku belum berbicara dengan Musk tentang kerja sama ini.

    Ia bertujuan untuk memangkas subsidi Undang-Undang Pengurangan Inflasi untuk energi hijau. Padahal di sisi lain, Musk belum membahas rencana pastinya untuk memangkas anggaran federal tersebut.

    IRA (iInflation Reduction Act) menyediakan US$369 miliar dalam bentuk keringanan pajak dan subsidi untuk energi bersih, dan telah membantu mendorong perusahaan untuk menginvestasikan US$129 miliar dalam proyek-proyek terkait.

    “Semua subsidi pajak ini untuk tenaga surya, angin, sumber energi yang tidak efisien dan tidak ekonomis,” kata Paulson kepada Wall Street Journal.

    “Hilangkan itu. Itu akan menurunkan pengeluaran,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Musk telah setuju untuk memimpin Departemen Efisiensi yang bertujuan untuk melakukan audit keuangan dan kinerja menyeluruh terhadap seluruh pemerintah federal dan merekomendasikan sebuah reformasi.

    Meskipun perusahaannya telah menerima banyak dana pemerintah, dan Tesla mendapat manfaat dari kredit pajak IRA untuk kendaraan listrik, ia mendukung penghentian subsidi pajak untuk produsen mobil.

    Awal minggu ini, Musk mengatakan ia akan memangkas pengeluaran federal setidaknya U$2 miliar.

    Menurut Departemen Keuangan AS, pemerintah telah menghabiskan setidaknya US$6,75 triliun pada tahun fiskal 2024, menurut Departemen Keuangan.

    Lebih dari separuh pengeluaran tersebut digunakan untuk Jaminan Sosial dan Medicare, yang menurut Trump tidak akan dipotong satu sen pun, serta bunga utang federal dan pertahanan.

    Forbes mencatat, Paulson saat ini memiliki kekayaan bersihnya mencapai US$3,8 miliar.

    (fab/fab)

  • Pentingya Perempuan Dalam Membangun Ekonomi, Simak Penjelasannya – Page 3

    Pentingya Perempuan Dalam Membangun Ekonomi, Simak Penjelasannya – Page 3

    Selain itu, keterbatasan akses terhadap transportasi dan layanan pengasuhan anak membuat perempuan sulit bekerja jauh dari rumah.

    Perwakilan dari Universitas California, Rolly Kapoor juga menemukan bahwa “bahkan keterbatasan perempuan untuk bepergian secara mandiri menjadi faktor besar yang menekan partisipasi mereka dalam pasar tenaga kerja.”

    Pentingnya Kerja dengan Gaji Tetap 

    Meskipun terdapat peningkatan jumlah perempuan yang bekerja, banyak dari mereka bekerja mandiri atau dalam pekerjaan dengan produktivitas rendah. “Ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pekerjaan bergaji tetap dengan kontrak dan tunjangan jaminan sosial,” kata Deshpande, menekankan bahwa pekerjaan formal adalah kunci pemberdayaan ekonomi perempuan.

    Namun, hal ini tidak mudah dicapai. Banyak perempuan masih menghadapi larangan keluarga dan masyarakat untuk bekerja atau memulai bisnis. Jika lebih banyak perempuan memasuki angkatan kerja tanpa peningkatan jumlah pekerjaan, upah bisa turun karena persaingan yang ketat.

    “Penelitian menunjukkan bahwa perempuan di India bekerja ketika peluang muncul, dan penurunan partisipasi mereka sering disebabkan oleh kurangnya pekerjaan,” tambah Deshpande. 

    Laporan dari Barclays Research memperkirakan bahwa India dapat mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8% jika perempuan mengisi lebih dari separuh tenaga kerja baru pada 2030.

    “Mendorong lebih banyak perempuan menjadi wirausahawan adalah langkah penting untuk memperkuat ekonomi dan memastikan lebih banyak perempuan berpartisipasi,” tulis Chiplunkar dan Goldberg dalam kesimpulan studi mereka.

    Dengan kata lain, mendukung kewirausahaan perempuan bukan hanya tentang kesetaraan, tetapi juga tentang menciptakan ekonomi yang lebih kuat dan inklusif. 

     

  • Jumlah Korban PHK Bertambah, Menaker Yassierli Dorong Pembentukan Sistem Peringatan Dini

    Jumlah Korban PHK Bertambah, Menaker Yassierli Dorong Pembentukan Sistem Peringatan Dini

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mendorong setiap daerah untuk membangun early warning system atau sistem peringatan dini terhadap potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di perusahaan. 

    Yassierli menilai, adanya sistem peringatan dini diharapkan dapat memitigasi dampak sosial dan ekonomi akibat tingginya jumlah pekerja yang mengalami PHK.

    “Dengan adanya sistem peringatan dini, diharapkan dapat memitigasi dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan oleh tingginya angka PHK,” kata Yassierli dalam keterangannya, dikutip Sabtu (2/11/2024).

    Adapun, pemerintah pusat dan daerah tengah menyelaraskan kebijakan ketenagakerjaan serta meningkatkan koordinasi terhadap lonjakan jumlah kobran PHK di Indonesia.

    Yassierli mengungkapkan, terdapat 59.796 orang pekerja yang terkena PHK hingga Oktober 2024. Jumlah ini meningkat sebanyak 25.000 orang pekerja dalam tiga bulan terakhir.

    Dalam catatan Bisnis, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat bahwa kasus PHK paling banyak terjadi di Daerah Khusus Jakarta. Saat ini, pihaknya masih berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan Jakarta untuk mengkaji penyebab tingginya angka PHK di provinsi tersebut. 

    “Per 28 Oktober, 59.796 orang [yang di PHK]. [Tertinggi] di Jakarta, bergeser [dari sebelumnya Jawa Tengah],” ungkap Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri saat ditemui di Kompleks Parlemen, Rabu (30/10/2024).

    Secara terperinci, total pekerja di Jakarta yang dirumahkan mencapai 14.501 orang, diikuti Jawa Tengah 11.252 orang, dan Banten sebanyak 10.524 orang.

    Menurut sektornya, Indah menyebut bahwa kasus PHK mayoritas berasal dari sektor industri pengolahan, aktivitas jasa, dan perdagangan eceran. Kendati begitu, dia tidak menjabarkan lebih jauh mengenai total tenaga kerja yang mengalami PHK di ketiga sektor tersebut. 

    Di sisi lain, Indah belum dapat memastikan apakah total tenaga kerja yang ter-PHK tahun ini akan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, dia mengharapkan agar jumlah tenaga kerja yang di PHK tidak naik signifikan.

    “Mudah-mudahan naiknya dikit, saya belum bisa memperkirakan karena tiap hari bergerak datanya,” ungkapnya.

  • Perekonomian China Lesu, Xi Jinping Soroti Pasar Tenaga Kerja

    Perekonomian China Lesu, Xi Jinping Soroti Pasar Tenaga Kerja

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Xi Jinping menyoroti tekanan yang dihadapi pasar tenaga kerja China dalam pidatonya yang baru diterbitkan. Xi menggambarkan masa penuh gejolak bagi perekonomian nomor dua di dunia ini ditengah upaya pemerintah menahan perlambatan pertumbuhan.

    “China sedang memasuki periode di mana peluang-peluang strategis serta risiko dan tantangan hidup berdampingan, dan faktor-faktor yang tidak terduga meningkat,” kata Xi dalam pidatonya yang dipublikasikan pada Kamis waktu setempat, dengan merujuk secara terselubung pada ketegangan dengan Amerika Serikat dan transisi negaranya dari pertumbuhan yang didorong oleh sektor properti. .

    “Tekanan untuk menstabilkan pertumbuhan dan lapangan kerja akan terus berlanjut,” tambah pemimpin tertinggi tersebut, dalam komentar yang dimuat oleh majalah Qiushi milik Partai Komunis yang berkuasa menjelang pemilu Amerika yang dapat mendefinisikan kembali hubungan China dengan Amerika Serikat. 

    Sebelumnya, Donald Trump telah berjanji untuk mengenakan tarif sebesar 60% pada saingan ekonomi terbesar negaranya jika terpilih kembali.

    Adapun, Xi menyampaikan pernyataan tersebut pada sesi studi Politbiro Mei 2024 lalu. China sering kali menerbitkan pidato Xi berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun setelah dilakukan sebagai cara untuk memberi sinyal prioritas kebijakan. 

    Investor saat ini dengan cermat mengamati setiap sinyal dari para pemimpin senior untuk mencari tanda-tanda dukungan fiskal yang akan diberikan oleh sekelompok anggota parlemen minggu depan pada tahap selanjutnya dari peluncuran stimulus China.

    “Artikel ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran mungkin menjadi target kebijakan yang lebih penting dibandingkan sebelumnya. Saya pikir hal ini membuat defisit fiskal kemungkinan besar akan meningkat di atas 3% tahun depan,” kata Zhiwei Zhang, Chief Economist Pinpoint Asset Management dikutip dari Bloomberg pada Jumat (1/11/2024).

    Pasar tenaga kerja di China terdampak oleh kehancuran sektor properti berkepanjangan yang membebani keuangan pemerintah daerah dan menyebabkan deflasi terpanjang sejak tahun 1999. Pemotongan gaji dan PHK yang meluas di berbagai industri mulai dari keuangan hingga teknologi telah menjadi salah satu hambatan terbesar pada konsumsi. 

    Menteri Keuangan AS, Janet Yellen, telah meminta agar para pemimpinnya atasi ketika Beijing menghadapi gelombang kenaikan tarif di luar negeri. 

    “Meningkatkan kualitas lapangan kerja telah menjadi keinginan mendesak para pekerja,” kata Xi dalam pidatonya pada bulan Mei, ketika ketidakpuasan masyarakat meningkat atas perlambatan ekonomi yang parah. 

    Xi melanjutkan, angka kelahiran yang menurun, populasi yang menua, dan digitalisasi perekonomian turut berkontribusi memperdalam masalah struktural yang memperburuk kondisi lapangan kerja China.

    Xi berjanji untuk menjadikan lapangan kerja penuh sebagai “tujuan prioritas” dan lapangan kerja bagi kaum muda sebagai “fokus” pada pertemuan bulan Mei. 

    Pemerintah telah meluncurkan langkah-langkah dalam beberapa pekan terakhir untuk mendukung kelompok-kelompok yang kesulitan mendapatkan pekerjaan. Upaya tersebut seperti pemberian uang tunai satu kali kepada penduduk yang menghadapi kesulitan dan perluasan program beasiswa dan pinjaman mahasiswa. 

    Dewan Negara China juga mengatakan akan memberikan sejumlah tunjangan jaminan sosial kepada lulusan perguruan tinggi yang belum mendapatkan pekerjaan tetap selama dua tahun setelah lulus sekolah. Negara ini memperkenalkan inisiatif serupa pada tahun 2020 ketika pandemi ini pertama kali melanda.

  • Waduh! Korban PHK Tembus 59.796 Orang, Nambah 25.000 dalam 3 Bulan

    Waduh! Korban PHK Tembus 59.796 Orang, Nambah 25.000 dalam 3 Bulan

    Jakarta

    Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat terjadi lonjakan pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga 25 ribu orang dalam tiga bulan terakhir. Total korban PHK hingga Oktober 2024 mencapai 59.796 orang.

    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan lonjakan PHK tersebut telah dibahas dalam rapat koordinasi (rakor) bersama dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan seluruh kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

    Yassierli menjelaskan rakor diadakan untuk menyelaraskan kebijakan ketenagakerjaan antara pemerintah pusat dan daerah, serta untuk meningkatkan koordinasi terhadap lonjakan jumlah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

    “Hingga Oktober 2024 terdapat 59.796 orang pekerja yang terkena PHK. Jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 25.000 orang pekerja dalam tiga bulan terakhir,” kata Yassierli dalam keterangannya, Kamis (31/10/2024).

    Untuk menekan lonjakan PHK ke depan, Yassierli mendorong pemerintah daerah untuk cepat tanggap. Salah satunya, dengan membangun sistem peringatan dini (darling warning system) pada perusahaan-perusahaan yang berpotensi terkena PHK.

    “Dengan adanya sistem peringatan dini, diharapkan dapat memitigasi dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan oleh tingginya angka PHK,” jelas dia.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah Anggoro Putri mengatakan beberapa penyebab gelombang PHK masih terus terjadi di Indonesia, seperti ekspor produk tekstil dan garmen yang melemah, efisiensi perusahaan karena persaingan global.

    “Perubahan cara marketing dan penjualan sebagai dampak dari digitalisasi. Kemudian banyak ilegal impor garmen produk masuk ke pasar Indonesia,” terangnya.

    (hns/hns)

  • DPR Minta Kementerian PPMI Sikat Mafia Pekerja Migran

    DPR Minta Kementerian PPMI Sikat Mafia Pekerja Migran

    GELORA.CO – Sistem perekrutan pekerja migran di Indonesia terus menjadi sorotan. Pasalnya praktik mafia yang merugikan para calon pekerja migran kerap terjadi.

    Hal itu disampaikan Anggota Komisi IX DPR Nurhadi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 31 Oktober 2024.

     

    Pembahasan ini bertujuan untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang sering dihadapi para pekerja migran, termasuk isu kekerasan, eksploitasi dan kurangnya dukungan perlindungan di negara-negara penempatan.

     

    “Saya meminta dengan tegas untuk melakukan pemberantasan terhadap mafia migran ini karena sesuai permintaan Presiden Pak Prabowo untuk lebih memperbanyak pendapatan devisa negara. Nah salah satunya dan yang paling utama dari pekerja migran ini,” ujar Nurhadi. 

     

    Ia juga menyoroti terkait Perlindungan Jaminan Sosial atau program-program lain yang ada di BPJS Ketenagakerjaan dari pekerja migran Indonesia. 

    “Selanjutnya saya mau tanya udah berapa persen PMI yang ter-cover dalam layanan Perlindungan Jaminan Sosial atau Program di BPJS Ketenagakerjaan baik JHT, JK atau JKP? Kalau memang belum ada tolong secepatnya melakukan koordinasi dan kerja bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan,” tegasnya.

     

    Diketahui, sumbangan pekerja migran untuk meningkatkan devisa negara sangat besar. Berdasarkan laporan Kepala BP2MI di tahun 2023 saja kontribusi pekerja migran meningkatkan devisa negara sebesar Rp159,6 Triliun. 

    Maka, ia meminta Kementerian PPMI membuat blueprint untuk mengukur hal apa saja yang akan dilakukan di lima tahun ke depan.

     

    Kemudian, melihat tingginya permintaan pekerjaan migran dan meningkatnya minat usia pekerja produktif untuk bekerja di luar negeri, politisi Partai Nasdem itu juga meminta untuk memperhatikan pelatihan vokasi terutama peningkatan keterampilan bahasa untuk calon pekerja migran.

    “Dan terakhir saya meminta untuk kementerian baru ini juga melakukan banyak kegiatan pelatihan vokasi ke calon pekerja migran. Kita secara kualitatif masih kalah dengan pekerja migran negara tetangga, misalnya Thailand dan Vietnam. Padahal pekerja migran Indonesia terkenal lebih gesit dan terampil tapi karena kekurangan skill bahasa terkadang ini menjadi penilaian tertentu pihak penerima kerja,” pungkasnya.

  • Beban BPJS Pembiayaan Stroke Tertinggi Ketiga di Indonesia

    Beban BPJS Pembiayaan Stroke Tertinggi Ketiga di Indonesia

    Kemenkes menyebut beban Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk pembiayaan penyakit stroke tertinggi ketiga di Indonesia mencapai Rp 5.2 triliun. Stroke masuk dalam penyakit yang di mana membutuhkan perawatan medis yang lebih lama dan berbiaya tinggi.

  • Pemerintahan Prabowo didorong tingkatkan kualitas hidup pekerja

    Pemerintahan Prabowo didorong tingkatkan kualitas hidup pekerja

    Jakarta (ANTARA) –
    Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan (SKEP) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) mendorong pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan pekerja di Tanah Air. 

    “Kami telah melakukan kajian terhadap pidato perdana Presiden Prabowo saat pengambilan sumpah dan kami apresiasi rencana dan program untuk bangsa melalui astacita,” kata Ketua Umum DPP SKEP SPSI R Abdullah di Jakarta, Senin.

    Ia mengatakan pihaknya memiliki 18 federasi pekerja di tingkat nasional dan seluruhnya sepakat mendorong pemerintah bekerja keras untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat.

    “Kami menaruh harapan besar perubahan paradigma dan tata nilai memandang kehidupan para pekerja yang dalam lima tahun terakhir belum beruntung,” kata dia.

    Ia mengatakan pekerja membutuhkan kerja yang layak, upah yang layak dan jaminan sosial yang layak.

    Baca juga: Wakil Ketua MPR: Nasib purna-PMI harus diperhatikan pemerintah

    “Tiga hal ini menjadi kunci untuk menyejahterakan pekerja,” kata dia.

    Oleh karena itu, pihaknya meminta pemerintah untuk meninjau kembali Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Cipta Kerja karena membuat ketidakpastian terhadap pekerja di Indonesia.

    “UU Cipta Kerja membuat kehidupan pekerja berubah dari dulunya ‘long life employment’ (pekerjaan jangka panjang) menjadi ‘flexible employment’ (pekerjaan fleksibel),” kata dia.

    Ia menjelaskan dulu pekerja yang baru melakukan pekerjaan percobaan selama tiga bulan dan jika bagus langsung diangkat jadi karyawan tetap dengan segala fasilitas yang dimiliki.

    “Saat ini pekerja menjalani pekerjaan paruh waktu, kontrak yang diperpanjang setiap tahunnya sehingga tidak ada kepastian kerja,” kata dia.

    Baca juga: Pimpinan buruh internasional janji perjuangkan nasib pekerja Indonesia

    Selain itu, pemerintah harus memastikan perusahaan memberikan upah layak kepada pekerja dan memberikan kenaikan upah yang selayaknya.

    “Kami butuh kerja layak dan upah layak sehingga kualitas hidup menjadi lebih baik lagi,” kata dia.

    Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki visi Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045.

    Adapun astacita atau delapan misi untuk mencapai visi tersebut, yaitu:

    1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).

    Baca juga: Prabowo ajak buruh berjuang bersama wujudkan Indonesia Emas

    2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

    3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

    4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

    5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

    6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

    Baca juga: Gibran: Prioritaskan beasiswa untuk anak buruh

    7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

    8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2024

  • Fraksi NasDem komitmen prioritaskan RUU PPRT di Baleg DPR

    Fraksi NasDem komitmen prioritaskan RUU PPRT di Baleg DPR

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Badan Legislasi DPR RI Subardi menegaskan komitmen Fraksi NasDem untuk memprioritaskan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) di Baleg DPR RI periode 2024–2029.

    “Sejak periode kemarin NasDem menjadi fraksi yang paling aktif menyuarakan pengesahan ini. RUU PPRT butuh political affirmative. Saya memastikan komitmen NasDem tidak berubah,” kata Subardi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Hal itu disampaikan Subardi usai menghadiri rapat perdana Baleg DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/10).

    Ia mengatakan pada rapat tersebut, RUU yang sudah dibahas sejak tahun 2004 itu masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang akan diselaraskan kembali pada periode 2024–2029.

    Menurut ia, RUU PPRT mendesak untuk disahkan guna memberikan pengakuan dan perlindungan hukum kepada pekerja rumah tangga.

    “Kelompok ini meski sebagai pekerja informal, namun belum setara dalam aspek perlindungan hukum dan hak atas jaminan sosial, seperti akses untuk mendapatkan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan,” ucapnya.

    Baca juga: Legislator dorong DPR 2024–2029 prioritaskan pengesahan RUU PPRT

    Selain aspek perlindungan sosial, Subardi mengatakan RUU PPRT akan berdampak pula terhadap peningkatan ekonomi kelompok perempuan hingga kepastian status pekerja maupun pemberi kerja.

    “Dari aspek sosial, jaminan hukum bagi pekerja rumah tangga akan membuat status mereka lebih kuat, serta meminimalisir kekerasan, eksploitasi, tindak pidana perdagangan orang, serta pelanggaran lainnya,” tuturnya.

    Ia menambahkan Fraksi NasDem tetap menargetkan RUU PPRT bisa disahkan pada awal periode saat ini, meskipun secara politik tidak menguntungkan.

    “NasDem tidak melihat RUU ini sebagai RUU elektoral, tetapi ini soal keberpihakan kepada kelompok yang selama ini dianggap rentan. Perjuangan NasDem lebih kepada prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab,” kata Ketua DPW NasDem DIY itu.

    Subardi menambahkan bahwa hadirnya RUU PPRT akan selaras dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yakni pada Pasal 5 Ayat (3) memandatkan kepada negara untuk memenuhi kesetaraan hak dan perlindungan bagi setiap warga negara.

    Baca juga: Waka Baleg DPR akan perjuangkan RUU PPRT disahkan di periode 2024-2029
    Baca juga: Komnas Perempuan minta DPR RI percepat bahas RUU PPRT

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Penguatan Pancasila dalam Astacita jadi landasan pemersatu bangsa

    Penguatan Pancasila dalam Astacita jadi landasan pemersatu bangsa

    Jakarta (ANTARA) – Dosen Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik UGM Media Wahyudi Askar mengatakan bahwa penguatan Pancasila yang menjadi salah satu poin dalam Astacita Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dapat menjadi landasan untuk mempersatukan masyarakat di tengah keberagaman.

    Adapun poin Astacita yang dimaksud adalah penguatan Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).

    “Di tengah meningkatnya ketegangan antar kelompok akibat perbedaan pandangan politik, penguatan Pancasila sebagai ideologi nasional dapat menjadi landasan untuk mempersatukan masyarakat di tengah keberagaman dan menciptakan dialog yang inklusif,” kata Media saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Sabtu.

    Selain itu, dengan memperkuat demokrasi, pemerintah dapat memastikan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.

    Hal ini dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, serta menghindari kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir elite.

    Baca juga: Dewa Palguna: Jadikan Pancasila bagian kehidupan sehari-hari

    Dalam konteks ketimpangan ekonomi yang semakin tajam, fokus pada demokrasi dan HAM juga penting untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya dirasakan oleh kalangan tertentu, tetapi oleh seluruh rakyat, terutama kelompok rentan.

    Untuk itu, Prabowo-Gibran dapat memperkuat demokrasi melalui platform digital partisipasi publik di mana warga dapat memberikan masukan dan mengawasi kebijakan pemerintah secara transparan.

    “Prabowo dan Gibran juga dapat menerapkan kebijakan ekonomi inklusif dengan memperkuat jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan pekerja informal, memastikan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan merata di seluruh Indonesia,” ujarnya.

    Berikut isi dari 8 Program Kerja Astacita yang diusung Prabowo-Gibran:

    1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);

    2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;

    3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;

    4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;

    5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;

    6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;

    7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;

    8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024