Xcloud.id

Produk: jaminan sosial

  • Situasi Wabah Penyakit Misterius di Kongo Disebut Sangat Mengkhawatirkan

    Situasi Wabah Penyakit Misterius di Kongo Disebut Sangat Mengkhawatirkan

    Jakarta –

    Penyakit misterius telah menewaskan banyak orang di Republik Demokratik Kongo. Diperkirakan telah menewaskan antara 67 dan 143 orang di zona kesehatan Panzi di provinsi Kwango di barat daya negara tersebut, menurut wakil gubernur provinsi, Remy Saki.

    Ahli epidemiologi setempat menyebutkan bahwa wanita dan anak-anak paling terdampak terkena wabah penyakit tersebut. Kementerian Kesehatan Masyarakat, Kebersihan, dan Jaminan Sosial negara itu mengatakan dalam sebuah posting di X bahwa gejala yang dilaporkan meliputi demam, sakit kepala, batuk dan pilek, kesulitan bernapas, dan anemia.

    Situasinya Disebut Mengkhawatirkan

    Situasi wabah di negara itu disebut “sangat mengkhawatirkan” oleh pemimpin masyarakat sipil Cephorien Manzanza, yang mengatakan bahwa jumlah orang yang terinfeksi terus meningkat.

    “Panzi adalah zona kesehatan pedesaan, jadi ada masalah dengan pasokan obat-obatan,” kata Tn. Manzanza, dikutip dari SKY News.

    Orang yang terkena wabah diperkirakan meninggal di rumah mereka karena kurangnya perawatan. Kementerian Kesehatan DR Kongo juga memperingatkan bahwa jenazah orang yang telah meninggal tidak boleh ditangani tanpa keterlibatan pihak berwenang.

    Masyarakat juga diimbau untuk menghindari pertemuan massal dan mematuhi aturan dasar kebersihan, termasuk mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air.

    Kementerian tersebut juga menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga yang terkena dampak tragedi ini.

    Di sisi lain, Anne Rimoin, seorang ahli epidemiologi di Universitas California, Los Angeles, yang telah bekerja di Kongo sejak 2002, mengatakan bahwa mendiagnosis penyakit tersebut mungkin rumit karena terbatasnya infrastruktur perawatan kesehatan di negara tersebut.

    Ia mengatakan masalah kesehatan mendasar, termasuk malaria dan kekurangan gizi, juga ada pada sebagian populasi.

    (suc/suc)

  • BPJS Ketenagakerjaan Borong 14 Penghargaan di Forum ISSA 2024

    BPJS Ketenagakerjaan Borong 14 Penghargaan di Forum ISSA 2024

    Jakarta, CNN Indonesia —

    BPJS Ketenagakerjaan kembali mengukir prestasi dengan meraih 14 penghargaan pada forum bergengsi International Social Security Association (ISSA) yang berlangsung dari 3 hingga 5 Desember 2024 di Riyadh, Arab Saudi.

    Pada ajang ISSA Good Practice Award 2024, BPJS Ketenagakerjaan bersaing dengan 187 karya dari 34 instansi di 21 negara. Hasilnya, mereka menyabet 10 penghargaan ISSA Good Practice, 3 ISSA Recognition, serta 1 penghargaan dari ASEAN Social Security Association (ASSA).

    Sepuluh penghargaan ISSA Good Practice terdiri dari INSANOVA: A chamber for innovator; #SERTAKAN: Provide protection to informal workers around us through employee awareness; hingga Digital transformation in providing contact center 175 services to Indonesia migrant workers abroad.

    Di samping itu, ada Extending social security coverage to vulnerable group with the ‘345 Strategy’ of BPJS Ketenagakerjaan sustainable growth of informal workers and small micro-sized enterprises; Implementation of correspondence information system and digital archives applications; Integrity agent as the catalyst for more effective fraud control system; serta Jamsostek mobile application: Customer experience champion.

    BPJS Ketenagakerjaan juga menjadi yang terbaik dalam Sharia services and principles in the implementation of employment social security in Indonesia; Transforming social security communications by featuring Kerja Keras Bebas Cemas: A grand design for rising awareness, universal coverage and enhancing sustainable development goals; Utilization of SIPATUH as compliance testing application for prevention and detection of error and fraud.

    Pada kategori Recognition Programme BPJS Ketenagakerjaan berhasil meraih penghargaan dari 3 kategori yang berbeda, The ISSA guidelines on administrative solutions for coverage extension; The ISSA guidelines on error, evasion and fraud in social security system; serta The ISSA guidelines on Human Resource Management in Social Security Administration.

    Sementara 1 penghargaan ASSA recognition melalui Sharia services and principles in the implementation of employment social security fund.

    Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Muhammad Zuhri, serta Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, Roswita Nilakurnia, beserta tim yang hadir menerima penghargaan tersebut menyatakan bahwa capaian ini merupakan bentuk komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan standar internasional.

    “Penghargaan dari ISSA dan ASSA ini merupakan hasil dari kerja cerdas seluruh insan BPJS Ketenagakerjaan serta dukungan penuh dari para stakeholder. Kami selaku Dewan Pengawas bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan memberikan saran, nasihat, pertimbangan atas kebijakan strategis manajemen dan memastikan pelayanan kepada seluruh peserta dilakukan secara efisien dan optimal,” papar Zuhri dalam keterangan tertulis, Kamis (5/12).

    Menurut Roswita, penghargaan ini bukan hanya sebuah bentuk pengakuan, tetapi juga motivasi bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk terus berinovasi. Perjalanan transformasi di BPJS Ketenagakerjaan mencerminkan komitmen untuk menjadikan perlindungan jaminan sosial lebih muda diakses, adil dan akuntabel.

    “Kesuksesan ini tidak mungkin terwujud tanpa kerja keras dan dedikasi dari tim, serta kolaborasi yang erat dengan berbagai pihak. Dengan penghargaan ini, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan, memperluas cakupan, dan memastikan bahwa sistem perlindungan sosial dapat memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh lapisan Masyarakat,” paparnya.

    Ia melanjutkan, ke depan BPJS Ketenagakerjaan akan terus berkomitmen untuk meningkatkan kinerjanya guna mewujudkan universal coverage dan layanan terbaik bagi seluruh pekerja Indonesia.

    “Perjalanan transformasi di BPJS Ketenagakerjaan mencerminkan kami berkomitmen untuk menjadikan perlindungan sosial lebih mudah diakses, adil, dan akuntabel. Dengan menyederhanakan proses, memanfaatkan teknologi, dan memperluas layanan, kami berusaha untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi semua pekerja di Indonesia sehingga seluruh pekerja bisa ‘Kerja Keras Bebas Cemas’,” pungkas Roswita.

    (rir/rir)

  • Transformasi BPJS Ketenagakerjaan Hasilkan Capaian Positif di HUT Ke-47

    Transformasi BPJS Ketenagakerjaan Hasilkan Capaian Positif di HUT Ke-47

    Jakarta –

    Memperingati hari jadi ke-47, BPJS Ketenagakerjaan tegaskan komitmen mewujudkan kesejahteraan pekerja Indonesia melalui berbagai capaian. Salah satunya adalah peningkatan peserta aktif menjadi 43,5 juta dan pembayaran manfaat Rp51,9 triliun hingga November 2024.

    Sejak tahun 1977, pemerintah memulai program asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK) melalui PP No.33 tahun 1977. Perum Astek, cikal bakal badan penyelenggara jaminan sosial, diberi amanah konstitusi untuk menjalankan program strategis negara tersebut.

    Setelah 15 tahun, PT. Jamsostek (Persero) melanjutkan visi Perum Astek dengan memberikan perlindungan dasar bagi pekerja dan keluarga mereka saat kehilangan penghasilan akibat risiko sosial ekonomi. Perlindungan ini mencakup empat program; Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK).

    Seiring perkembangan zaman dan peningkatan populasi, dunia ketenagakerjaan Indonesia mengalami pergeseran. Pekerja sektor informal kini mendominasi dan jumlahnya terus bertambah tiap tahun. Mereka lebih rentan terhadap risiko sosial ekonomi dan memerlukan jaring pengaman untuk menghindari kemiskinan.

    Hal ini menjadi tonggak awal lahirnya era baru Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diikuti dengan transformasi PT. Jamsostek menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan pada 1 Januari 2014.

    Sejak itu, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan wajib bagi pekerja sektor formal (Penerima Upah) dan informal (Bukan Penerima Upah). BPJS Ketenagakerjaan mengemban amanah besar untuk mewujudkan Universal Coverage Jamsostek melalui tiga program eksisting yaitu JKK, JKM, JHT dan dua program baru yaitu Jaminan Pensiun (JP) serta Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

    “Segenap manajemen menyampaikan terima kasih kepada para Penggagas, Pendiri, Pimpinan sebelumnya, serta Pensiunan BPJS Ketenagakerjaan yang telah membawa lembaga ini hingga mencapai kemajuan luar biasa hingga saat ini,” ujar Anggoro dalam keterangan tertulis, Kamis (5/12/2024).

    Berbagai capaian positif berhasil diukir BPJS Ketenagakerjaan di usianya saat ini. Jumlah peserta aktif mengalami peningkatan kualitas dan kuantitas dari tahun lalu menjadi 43,5 juta. Terdiri dari 27,7 Juta pekerja Penerima Upah (PU), 9,5 juta pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) , serta 6 Juta pekerja Jasa Konstruksi dan PMI.

    Anggoro menyebut peningkatan jumlah peserta harus disertai dengan peningkatan kualitas dan kemudahan akses layanan. Aplikasi Jamsostek Mobile (JMO) menjadi kanal andalan yang mendekatkan BPJS Ketenagakerjaan dengan peserta, terbukti dengan 24,5 juta pengguna dan lebih dari 60 persen pengguna aktif.

    Selain itu tingkat kepuasan layanan Call Center 175 turut naik menjadi 92,5 persen, dan mendapatkan 6 kategori penghargaan The Best Contact Center Indonesia 2024 dari Indonesian Contact Center Association (ICCA).

    “Kita juga telah meluncurkan New e-PLKK untuk mempermudah operasional dan layanan JKK bagi peserta, yang saat ini sudah diterapkan di lebih dari 74 persen PLKK. Tahun ini kami juga memfasilitasi para pekerja disabilitas mengakses lapangan pekerjaan dengan mengembangkan portal Inclusive Job Center,” imbuhnya.

    Hingga November 2024, BPJS Ketenagakerjaan telah membayar 3,8 juta klaim dengan total manfaat Rp51,9 triliun, termasuk beasiswa untuk 92 ribu anak senilai Rp387,6 miliar. Selama satu dekade, jumlah ini melonjak hampir 4 kali lipat, menunjukkan semakin banyak pekerja dan keluarganya yang merasakan manfaat nyata dan terhindar dari kemiskinan.

    Di sisi lain, BPJS Ketenagakerjaan mampu bertahan di tengah kondisi perekonomian global dan domestik yang penuh ketidakpastian. Terbukti dana pekerja yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan tetap tumbuh 13,85 persen (YoY) menjadi Rp 782 Triliun.

    Keberhasilan BPJS Ketenagakerjaan dalam mencetak return tinggi selama lima tahun terakhir, membuatnya dianugerahi penghargaan sebagai ‘Largest Investment Return in Five Years for Social Insurances’ oleh InvestorTrust.

    Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga mendapat pengakuan internasional sebagai satu-satunya lembaga social security dengan jumlah pengakuan ISSA terbanyak di dunia, yaitu 8 ISSA Recognition dan 10 ISSA Good Practice.

    “Ini menunjukkan bahwa yang kita lakukan selama ini sudah sesuai standar internasional dan diakui kualitas dan kapabilitasnya,” tegas Anggoro.

    BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen meningkatkan produktivitas pekerja dan ekonomi nasional melalui kesadaran dan penguatan jaminan sosial.

    Salah satunya adalah menyelenggarakan The First Social Security Summit 2024 pada November lalu, sebagai forum diskusi dan sinergi stakeholders untuk mencari solusi inovatif dan strategi kolaboratif, mengatasi permasalahan seperti Middle Income Trap dan perlindungan pekerja.

    Anggoro berharap seluruh pegawai BPJS Ketenagakerjaan terus berfokus mencapai universal coverage demi Indonesia Emas 2045, dengan tetap mengedepankan integritas, sehingga para pekerja Indonesia dapat bekerja keras tanpa rasa cemas. Ia menegaskan meskipun tahun ini penuh tantangan, BPJS Ketenagakerjaan terus maju memperluas cakupan jaminan sosial dengan memastikan perlindungan yang tepat sasaran.

    “Dengan semangat budaya Iman ETHIKA, mari kita jadikan tugas ini sebagai ladang ibadah untuk memberi dampak nyata pada pekerja dan keluarganya,” pungkas Anggoro.

    (akn/ega)

  • Menaker ungkap konsep 5E bisa diterapkan untuk pengembangan jamsostek

    Menaker ungkap konsep 5E bisa diterapkan untuk pengembangan jamsostek

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, konsep 5E dapat diterapkan untuk mengembangkan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan (jamsostek).

    Pertama, engineering, yakni regulasi dan kebijakan pemerintah di bidang jaminan sosial ketenagakerjaan haruslah dinamis. Hal ini untuk memastikan regulasi dan kebijakan tersebut dapat berjalan efektif.

    “Tidak ada desain regulasi dan kebijakan yang terbaik, yang sempurna. Makanya regulasi itu harus dinamis, tergantung dinamika, dan tergantung harapan kita atas dinamika tersebut,” kata Menaker di Jakarta, Kamis.

    Poin kedua dan ketiga yakni education and empowerment, yakni pemangku kepentingan, khususnya pemerintah, memiliki langkah-langkah preventif-promotif untuk memastikan kebijakan dan program jaminan sosial ketenagakerjaan benar-benar dapat melindungi pekerja/buruh. Selain itu, langkah-langkah tersebut juga harus dapat meyakinkan pelaku usaha bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan akan membantu meningkatkan daya saing dan produktivitas usahanya.

    “Seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dapat melindungi pekerja ketika terjadi kecelakaan kerja, namun juga meningkatkan kesadaran di lingkungan kerja untuk meningkatkan standar keselamatan agar tidak terjadi kecelakaan kerja,” kata Yassierli memberi contoh.

    Keempat, envorcement, hukum harus ditegakkan ketika ada pelanggaran terkait jaminan sosial ketenagakerjaan. “Ketika education and empowerment sudah dilakukan tetapi masih ada pelanggaran maka hukum harus ditegakkan,” tegasnya.

    Kelima, evaluation, di mana seluruh pemangku kepentingan harus duduk bersama untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem jaminan sosial yang berlaku. Salah satu bentuknya adalah Forum Komunikasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang sedang diselenggarakan.

    “Oleh karenanya, selain menjadi forum silaturahmi, kita jadikan forum ini sebagai forum evaluasi tentang apa yang bisa kita tingkatkan. Apa rekomendasi agar kita lebih baik ke depan,” ujarnya.

    Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan, Forum Komunikasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja diselenggarakan untuk membangun silaturahmi dan jejaring komunikasi antara Kemnaker dengan praktisi hubungan industrial dan jaminan sosial, termasuk akademisi serta para pemangku kepentingan bidang jaminan sosial di pusat, provinsi, serta kabupaten/kota.

    Pewarta: Sinta Ambarwati
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Penyakit Misterius di DR Kongo Bikin Khawatir, Sudah Ada 376 Orang Sakit

    Penyakit Misterius di DR Kongo Bikin Khawatir, Sudah Ada 376 Orang Sakit

    Jakarta –

    Penyakit misterius mirip flu dilaporkan menewaskan lebih dari 100 warga di Republik Demokratik Kongo. Setidaknya 376 orang jatuh sakit akibat penyakit tersebut.

    “Penyakit itu masih belum diketahui asalnya,” kata Kemeterian Kesehatan Masyarakat, Kebersihan dam Jaminan Sosial negara itu.

    Pejabat kesehatan terkait mengatakan beberapa gejala yang dikeluhkan termasuk demam, sakit kepala, batuk, hidung tersumbat, sulit bernapas dan anemia.

    Dilaporkan APNews, Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa jenazah orang yang telah meninggal setelah mengalami gejala serupa tidak boleh ditangani tanpa melibatkan otoritas kesehatan yang berwenang. Mereka juga meminta warga melaporkan penyakit yang mencurigakan atau kematian yang tak biasa.

    Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan telah mengetahui adanya laporan tentang penyakit yang tidak teridentifikasi dan sedang bekerja sama dengan otoritas setempat.

    “Kami telah mengirim tim ke daerah terpencil untuk mengumpulkan sampel guna penyelidikan laboratorium,” kata juru bicara WHO Tarik Jašarević.

    Anne Rimoin, seorang ahli epidemiologi di University of California, Los Angeles, yang telah bekerja di Kongo sejak 2002, mengatakan diagnosis penyakit tersebut mungkin rumit karena terbatasnya infrastruktur perawatan kesehatan dan karena masalah kesehatan yang mendasarinya pada sebagian penduduk, termasuk malaria dan kekurangan gizi.

    “Saya pikir sangat penting untuk menyadari apa yang sedang terjadi, dan saya pikir juga sangat penting untuk tidak panik sampai kita memiliki informasi lebih lanjut,” katanya kepada NBC News.

    “Itu bisa apa saja,” tambahnya. “Itu bisa influenza, bisa Ebola, bisa Marburg, bisa meningitis, bisa campak. Pada titik ini, kita benar-benar tidak tahu.”

    (kna/kna)

  • Respons Dingin Buruh & Pengusaha usai UMP Naik 6,5% Ketok Palu

    Respons Dingin Buruh & Pengusaha usai UMP Naik 6,5% Ketok Palu

    Bisnis.com, JAKARTA – Buruh dan pelaku usaha kurang puas dengan keputusan pemerintah yang menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 6,5%. Keduanya memberikan respons dingin.  

    Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengatakan kenaikan upah yang diterima pekerja atau buruh belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup.

    Berdasarkan perhitungannya, kenaikan UMP 6,5% akan berdampak pada penambahan upah sekitar Rp300.000 secara rata-rata. Terbilang rendah jika dibandingkan dengan harga-harga bahan pokok yang melambung dalam setahun terakhir. 

    “Dan kalau kita sandingkan dengan biaya hidup, kenaikan harga barang, dan daya beli itu masih belum mencukupi,” kata Mirah kepada Bisnis, dikutip Kamis (5/12/2024).

    Mirah menyebut keinginan Indonesia untuk menaikkan daya beli masyarakat dengan kenaikan UMP 6,5% hanya dapat terwujud jika pemerintah juga menurunkan harga sembilan bahan pokok (sembako) serta memberikan bantuan sosial (bansos) kepada pekerja atau buruh. Selain itu, pemerintah tidak menaikkan tarif tenaga listrik maupun bahan bakar minyak (BBM).

    “Ketika pemerintah menurunkan harga, maka upah yang tadi naik 6,5% itu sedikit membantu daya beli masyarakat,” ujarnya.

    Aktivitas orang berbelanja di Pasar Tanah AbangPerbesar

    Sementara itu, Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Apindo, Sarman Simanjorang menyampaikan, pelaku usaha baik dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Apindo akan mencoba melakukan konsolidasi terlebih dahulu menanggapi kenaikan UMP 6,5%. 

    Sejauh ini, kalangan pengusaha kurang puas dengan penjelasan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengenai asal muasal upah minimum ditetapkan naik 6,5%. Padahal, pelaku usaha ingin meminta penjelasan secara rinci mengenai perhitungan dari kenaikan tersebut.

    Kendati begitu, pelaku usaha tengah menyiapkan langkah-langkah yang perlu diantisipasi seiring adanya kebijakan tersebut. Mengingat kenaikan UMP dan UMK dipukul rata sebesar 6,5% pada 2025.

    “Kalau pukul rata itu gimana? Nasibnya industri-industri padat karya gimana? Yang sudah melakukan PHK, ini kan harus ada penanganan khusus, gimana nasib UMKM kita? Nah ini kan harus diantisipasi, jadi ya kita nanti akan coba cermati kira-kira apa dampak-dampaknya,” tutur Sarman.

    Di sisi lain, pelaku usaha mengusulkan adanya opsi penundaan kenaikan upah bagi perusahaan-perusahaan yang tidak mampu membayar kenaikan upah minimum sampai dengan 6,5%. Hal ini, rencananya akan disampaikan dalam rapat bersama dengan Kemnaker dan Dewan Pengupahan Nasional.

    Mengingat aturan ini bersifat ‘perantara’, Sarman mengharapkan agar pemerintah dalam menetapkan aturan pengupahan ke depan dapat berpihak dan mengakomodir masukan dari kedua pihak, dalam hal ini pengusaha dan buruh/pekerja.

    “Bagaimanapun upah itu adalah tanggung jawab pengusaha, sehingga inspirasi pengusaha itu juga harus sangat didengar,” pungkasnya.

    Diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyatakan bahwa nilai kenaikan upah minimum baik provinsi maupun kabupaten/kota tahun depan minimal 6,5%.

    Hal tersebut ditegaskan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker Indah Anggoro Putri untuk merespons kemungkinan adanya daerah yang menetapkan nilai kenaikan upah minimum di bawah 6,5% tahun depan.

    Merujuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.16/2024 tentang Penetapan Upah Minimum 2025, nilai kenaikan UMP dan UMK 2025 ditetapkan sebesar 6,5%. Nilai kenaikan UMP dan UMK tahun 2025 mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

    Secara terperinci, indeks tertentu merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan dan Pekerja/Buruh serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak bagi Pekerja/Buruh.

    Dalam aturan itu, pemerintah juga menetapkan upah minimum sektoral provinsi dan kabupaten kota, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Indah menyebut, penetapan upah sektoral harus lebih tinggi dari UMP.

    “Upah minimum sektoral harus lebih tinggi dari UMP,” ujarnya. 

    Buruh bekerja di pabrik tekstilPerbesar

    Sama seperti UMP dan UMK, upah minimum sektoral untuk provinsi paling lambat ditetapkan dan diumumkan pada 11 Desember 2024, sedangkan kabupaten kota paling lambat 18 Desember 2024. UMP, UMK, upah minimum sektoral provinsi dan kabupaten/kota yang telah ditetapkan mulai berlaku pada 1 Januari 2024. 

    Sementara itu, pemerintah akan memberikan perlakuan khusus bagi perusahaan yang mengalami kendala dalam menerapkan kenaikan upah minimum sebesar 6,5% tahun depan.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan, perlakuan khusus akan diberikan pemerintah terhadap perusahaan yang mengalami kesulitan finansial. 

    “Ini lebih spesifik treatment untuk pelaku usaha yang memang saat ini kesulitan finansial sehingga kalau penerapan UMP itu sekarang, maka mereka bisa jadi tidak mampu [untuk membayar],” ungkap Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Rabu (4/12/2024).

    Sejalan dengan rencana tersebut, Kemnaker bersama kementerian/lembaga terkait termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tengah membentuk tim untuk mencari solusi bagi industri-industri yang terkendala dalam menerapkan upah minimum 2025. Tim ini nantinya turut melibatkan asosiasi pengusaha. 

    Yassierli menyebut, pemerintah masih memiliki waktu hingga 1 Januari 2025 untuk mencari berbagai opsi yang dapat membantu perusahaan yang terkendala menerapkan kebijakan ini.

    “Kita masih punya waktu, karena penerapannya itu nantikan 1 Januari 2025,” pungkasnya. 

    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menkeu Sri MulyaniPerbesar

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku pemerintah sudah mempertimbangkan setiap kemungkinan, termasuk PHK massal, sebelumnya memutuskan naikkan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 6,5% pada 2025.

    Airlangga menjelaskan notabenenya alokasi anggaran perusahaan untuk menggaji para buruh tidak terlalu signifikan. Menurutnya, industri padat karya hanya mengalokasikan 30% anggarannya untuk menggaji buruh, bahkan industri non-padat karya hanya 15%.

    Oleh sebab itu, pemerintah melihat masih ada ruang untuk peningkatan gaji buruh. Airlangga meyakini, banyak pilihan yang bisa dilakukan perusahaan daripada lakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

    “Tentu PHK itu langkah terakhir dari pengusaha ya,” kata Airlangga.

    Bagaimanapun, sambungnya, peningkatan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 6,5% diambil berdasarkan banyak pertimbangan terutama tingkat inflasi maupun pertumbuhan ekonomi.

    Airlangga mengaku pemerintah juga telah menemui para pelaku usaha. Dia mencontohkan dirinya yang menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia versi Munaslub 2024 pada Minggu (1/12/2024). “Sudah jelas di Rapimnas Kadin,” jelas mantan ketua umum Partai Golkar tersebut.

  • 331 Anggota Parlemen Ajukan Mosi Tidak Percaya, PM Prancis Terancam Lengser

    331 Anggota Parlemen Ajukan Mosi Tidak Percaya, PM Prancis Terancam Lengser

    Jakarta –

    Nasib pemerintahan Perdana Menteri Prancis Michel Barnier kini di ujung tanduk. Mayoritas anggota parlemen Prancis telah mengajukan mosi tidak percaya pada pemerintahannya.

    Dilansir Al-Jazeera, Kamis (5/12/2024), sidang pemungutan mosi tidak percaya digelar di Majelis Nasional Prancis pada Rabu (4/12). Sebanyak 331 legislator dari total 577 anggota parlemen Prancis telah memilih mosi tidak percaya terhadap pemerintahan Barnier.

    Pemungutan suara tersebut diserukan oleh partai oposisi sayap kiri dan kanan setelah Barnier menggunakan kekuasaan khusus untuk mendorong langkah-langkah anggaran tanpa pemungutan suara di parlemen.

    Pemerintahan Barnier adalah pemerintahan pertama di Prancis yang digulingkan melalui mosi tidak percaya dalam lebih dari 60 tahun. Dia diperkirakan segera mengajukan pengunduran dirinya dan pemerintahannya kepada Presiden Emmanuel Macron.

    Ketua DPR Yael Braun-Pivet mengonfirmasi bahwa Barnier sekarang harus “mengajukan pengunduran dirinya” kepada Macron dan menyatakan sesi tersebut ditutup.

    Setelah pemungutan suara, pemimpin sayap kanan Prancis Marine Le Pen mengatakan tekanan kini meningkat terhadap Presiden Macron meskipun dia tidak menyerukan pengunduran dirinya, dan menambahkan bahwa hanya Macron yang memiliki keputusan terakhir mengenai masalah ini.

    Dilansir CNN, mosi tidak percaya kepada Michel Barnier diajukan oleh kelompok sayap kiri Prancis dan mendapatkan dukungan dari kelompok kanan. Langkah itu diambil usai Barnier pada Senin (2/12) memaksakan rancangan undang-undang pembiayaan jaminan sosial tanpa melalui pemungutan suara anggota parlemen.

    Saat membela kasusnya dalam debat di Majelis Nasional pada hari Rabu (4/12), Barnier mengatakan kepada anggota parlemen bahwa dia “tidak takut,” namun memperingatkan bahwa memecatnya akan membuat “segalanya menjadi lebih sulit.”

    Sehari sebelum pemungutan suara, Barnier menuduh kelompok sayap kanan melakukan pemerasan politik. Dia mengatakan bahwa mereka telah menyetujui konsesinya mengenai kenaikan pajak listrik dan bantuan medis untuk orang-orang yang tidak memiliki dokumen sebelum menuntut lebih banyak.

    , pemimpin National Rally sayap kanan, mengatakan dalam debat bahwa ketaatan keras Barnier pada dogma dan doktrin mencegahnya membuat konsesi sekecil apa pun, yang akan menghindari hasil ini. Dia menyalahkan Macron atas jatuhnya pemerintahan Barnier.

    “Dialah yang paling bertanggung jawab atas situasi saat ini,” katanya setelah pemungutan suara. Macron “akan memikul tanggung jawabnya, dia akan melakukan apa pun yang ditentukan oleh alasan dan hati nuraninya,” katanya dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi Prancis TF1.

    (ygs/ygs)

  • Cak Imin: Banjirnya Impor Sangat Mengkhawatirkan

    Cak Imin: Banjirnya Impor Sangat Mengkhawatirkan

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia (PM), Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) berkomitmen untuk membatasi jumlah produk impor yang masuk ke Indonesia. Langkah ini menjadi salah satu kesepakatan dalam rapat tingkat menteri (RTM) yang membahas strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengatasi kemiskinan ekstrem, dan memperkuat kemandirian ekonomi.

    “Kesepakatan kami adalah untuk membentuk satuan tugas yang akan mengawasi dan mengusulkan perubahan regulasi kepada presiden,” ujar Cak Imin di Jakarta, Selasa (3/12/2024).

    Menurut Cak Imin, masuknya barang impor dalam jumlah besar dapat berdampak negatif pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Untuk itu, barang impor harus dibatasi.

    “Banjirnya impor ini sangat mengkhawatirkan. Produk lokal kita terancam kalah saing karena banyak produk impor yang masuk tanpa kewajiban pajak yang jelas, atau bahkan melalui jalur ilegal,” jelasnya.

    Sebagai solusi, Cak Imin bersama Menteri UMKM, Menteri Ekonomi Kreatif, Menteri Perlindungan Pekerja Migran, dan Wakil Menteri Desa sepakat untuk membentuk satuan tugas (Satgas) yang akan mengkaji dan merumuskan regulasi terkait masalah impor yang berlebihan, serta mengkoordinasikan langkah-langkah eksekusi antar pihak terkait. Satgas ini akan dipimpin oleh Kemenko PM dan melibatkan deputi dalam pengawasan dan pengelolaan kebijakan yang lebih terintegrasi.

    Terkait dengan potensi tumpang tindih dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024, yang memberikan kemudahan dalam pengurusan izin impor, Cak Imin menyatakan bahwa pihaknya akan meminta pengkajian ulang terhadap regulasi tersebut.

    “Kami tentu akan mengkaji regulasi yang ada dan berkoordinasi dengan semua pihak untuk memastikan mana yang menghambat. Kemudian kami akan meminta perubahan. Pokoknya kami akan berhenti impor,” kata Cak Imin.

    Permendag Nomor 8 Tahun 2024 sendiri memberikan relaksasi dalam pengurusan perizinan impor barang. Cak Imin berkomitmen untuk mengurangi masalah banjir impor guna mendukung pengembangan UMKM dan memperkuat ekonomi Indonesia.

    Dalam lima tahun ke depan, Kemenko PM menargetkan berbagai sasaran strategis, seperti peningkatan kualitas hidup masyarakat, kemandirian sosial-ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang lebih profesional. Indikator kinerja Kemenko PM meliputi penurunan angka kemiskinan, peningkatan jumlah kelas menengah, perluasan cakupan jaminan sosial, dan pencapaian target lainnya.

  • Belajar dari Singapura, Driver Online Dikasih ‘BPJS’ dan Pensiun

    Belajar dari Singapura, Driver Online Dikasih ‘BPJS’ dan Pensiun

    Jakarta, CNBC Indonesia – Singapura, sama seperti negara lainnya, memiliki aturannya sendiri soal platform ride hailing. Salah satunya soal hitung-hitungan biaya hingga tunjangan untuk driver.

    Negara tetangga RI tersebut mulai mewajibkan aplikasi on-demand dan mitra kerja driver online patungan untuk memenuhi kewajiban tunjangan sosial yang biasanya hanya dikenakan ke pekerja formal.

    Aturan baru di Singapura bahwa gig worker atau pekerja serabutan seperti mitra driver online berkontribusi dalam dana tunjangan sosial bersama yang disebut sebagai CPF. Regulasi yang diberi nama Platform Worker Act ini berlaku mulai Januari 2025.

    Laporan Momentum Works menyebutkan aturan baru Singapura akan berdampak pada lebih dari 101.500 pekerja.

    CPF adalah simpanan bersama yang wajib dibayarkan dan nantinya bisa digunakan oleh warga negara dan permanent resident (PR) Singapura untuk dana pensiun, jaminan kesehatan, dan uang muka pembelian properti. Pola ini mirip dengan sistem jaminan sosial di Indonesia yang dikelola oleh BPJS-TK dan BPJS Kesehatan.

    Momentum Works merilis Transforming on Demand Platform Works menjelaskan komponen yang ada dalam tiap transaksi untuk platform pesan antar dan transportasi online di Singapura.

    Kontribusi platform dan pekerja online dalam CPF ditetapkan secara bertahap mulai tahun depan hingga 2029. Tahun depan, aplikasi harus membayar 3,5% dari penerimaan untuk CPF dan pekerja membayar 9%-13%. Kontribusi terus meningkat hingga pada 2029, aplikasi menyumbang 17% dan pekerja 5%-20%.

    Menurut Momentum Works, aturan baru ini akan berdampak besar ke beban platform aplikasi on-demand. Perhitungan mereka menunjukkan dalam 5 tahun ke depan aplikasi on-demand di Singapura harus mengeluarkan biaya tambahan US$ 368 juta ke perusahaan penyedia aplikasi.

    Perhitungan itu berarti untuk tiap transaksi US$ 100 yang biasanya terbagi antara pedagang senilai US$ 80, driver senilai US$ 15, dan laba untuk platform senilai US$ 5. Setelah aturan kontribusi CPF diterapkan, ada beban tambahan US$ 2 untuk tiap transaksi US$ 100.

    Dengan aturan tersebut, Momentum Works mencatat dampak akan dirasakan pada ekosistem yang terlibat.

    Jika tambahan biaya itu dibebankan ke konsumen, mereka harus membayar lebih mahal US$ 2. Jika biaya dibebankan ke pedagang, pendapatan mereka akan berkurang 2,5%.

    Dampak terbesar adalah jika biaya tambahan ditanggung oleh platform. Platform aplikasi diperkirakan harus merelakan pendapatan bersih mereka merosot 40% untuk menanggung biaya tambahan tersebut.

    (dem/dem)

  • Deretan Kader PDI-P yang Berpaling ke Jokowi

    Deretan Kader PDI-P yang Berpaling ke Jokowi

    Deretan Kader PDI-P yang Berpaling ke Jokowi
    Tim Redaksi
     
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Gelombang pemberhentian kader-kader
    PDI-P
    belum berakhir seiring dengan dipecatnya
    Effendi Simbolon
    dari keanggotaan partai berlambang banteng tersebut.
    Effendi dipecat karena mendukung pasangan Ridwan Kamil-Suswono pada Pilkada Jakarta 2024, padahal PDI-P mengusung Pramono Anung-Rano Karno.
    Selain perbedaan arah dukungan, hubungan Effendi dengan Presiden Ketujuh
    Joko Widodo
    (Jokowi) juga dipersoalkan oleh “Partai Banteng”.
    Pemecatan Effendi menambah daftar kader PDI-P yang diberhentikan atau mengundurkan diri dari partai setelah memilih merapat dengan Jokowi pada Pemilihan Presiden 2024 maupun Pilkada 2024, siapa saja?
    Bobby Nasution
    Bobby Nasution, menantu Jokowi, resmi diberhentikan dari PDI-P setelah menyatakan dukungannya kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Keputusan itu dianggap melanggar disiplin partai, yang mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
    Setelah pemecatan, Bobby bergabung dengan Partai Gerindra dan mendaftar sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara pada Pilkada 2024. Keputusannya pun sudah mendapat izin dari Jokowi.
    Menurut Bobby, ia dan Gerindra mempunyai kesamaan visi untuk membangun Sumut dan menilai partai ini memiliki kader hebat dengan jiwa kepemimpinan.
    “Partai Gerindra ini sangat luar biasa, memberikan
    support
    , asupan pembelajaran, bukan hanya di bidang politik, tapi membangun suatu daerah, membangun negeri,” ujar Bobby.
    Sementara Jokowi menilai Bobby telah dewasa dan memiliki tanggung jawab sendiri dalam mengambil keputusan. Dia pun meminta awak media bertanya langsung ke Bobby soal keputusannya bergabung ke Gerinda.
    Kini, Bobby kemungkinan besar bakal menjabat sebagai gubernur Sumatera Utara karena hasil hitung cepat menunjukkan ia unggul dibandingkan Edy Rahmayadi yang diusung PDI-P.
    Budiman Sudjatmiko
    Budiman Sudjatmiko resmi dipecat pada Agustus 2023 setelah mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai presiden. PDI-P menganggap tindakan ini sebagai pelanggaran berat karena tidak sejalan dengan arahan untuk memenangkan Ganjar Pranowo.
    Budiman bahkan mendirikan relawan Prabowo Budiman Bersatu (Prabu) untuk mendukung Prabowo. Aktivis Reformasi itu mengaku, perubahan jalan politiknya tidak bisa dipisahkan dari buku “Paradoks Indonesia” yang ditulis Prabowo.
    Dalam buku tersebut, kata Budiman, Prabowo tampak memiliki semangat yang sama seperti dirinya sebagai aktivis.
    “Tolong Pak Prabowo majukan kesejahteraan umum dengan mengembangkan koperasi, desa, dan jaminan sosial untuk rakyat Indonesia,” ujar Budiman.
    Setelah Prabowo dilantik sebagai presiden, Budiman duduk di pemerintahan sebagai kepala Badan Pengentasan Kemiskinan.
    Maruarar Sirait
    Maruarar Sirait mengundurkan diri dari PDI-P pada Januari 2024. Ia berpamitan kepada Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Utut Adianto dan Wakil Bendahara Umum Rudianto Tjen di kantor DPP PDI-P.
    Maruarar mengaku dukungannya kepada Jokowi menjadi alasan utamanya memilih angkat kaki dari PDI-P. Ia mundur dari PDI-P karena ingin mengikuti langkah Jokowi yang hingga kini masih mendapat dukungan penuh dari masyarakat.
    “Saya memilih untuk mengikuti langkah Pak Jokowi karena saya percaya beliau adalah pemimpin yang didukung rakyat,” ujarnya.
    Dalam pertemuan itu, Maruarar juga mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) PDI-P sebagai simbol berakhirnya hubungan dengan partai yang telah membesarkannya.
    Dia juga berpesan agar kader PDI-P tetap loyal kepada partai. Ia tak ingin kader lainnya mengikuti jejaknya karena tak loyal kepada partai.
    “Saya mohon maaf. Saya mengajarkan kalian untuk loyal tetap bersama PDI Perjuangan, tetapi izinkanlah dengan keterbatasan saya pamit,” katanya.
    Setelah mundur dari PDI-P, Maruarar bergabung ke barisan pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.
    Setelah Prabowo dilantik, Maruarar masuk ke kabinet sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.
    Effendi Simbolon
    Effendi Simbolon diberhentikan pada November 2024 karena mendukung pasangan Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta, yang berlawanan dengan calon usungan PDI-P, Pramono Anung-Rano Karno.
    Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat menyebut tindakan Effendi melanggar AD/ART partai. “Yang bersangkutan melanggar kode etik, disiplin, dan AD/ART partai,” ujar Djarot.
    Dalam surat pemecatannya, PDI-P menyatakan Effendi telah melakukan pembangkangan terhadap garis kebijakan partai, sehingga dijatuhi sanksi tegas. Effendi juga dilarang menggunakan nama PDI-P dalam kegiatan politik apa pun.
    Di sisi lain, Juru Bicara PDI-P Aryo Seno Bagaskoro menyatakan bahwa salah satu alasan PDI-P bersikap tegas adalah pertemuan Effendi dengan Presiden Jokowi, yang dianggap sebagai bentuk langkah politik yang tidak sejalan dengan rekomendasi partai
    PDI-P menganggap pertemuan Effendi dengan Jokowi sebagai tindakan yang tidak dapat ditoleransi, bahkan dianggap sebagai bentuk kongkalikong. Oleh karena itu, partai langsung memutuskan untuk memecat Effendi.
    “Maka, pada saat Pak Effendi Simbolon melakukan suatu langkah politik yang berkongkalikong, komunikasi dengan Pak Jokowi, ini suatu hal yang tentu saja tidak bisa dikompromi, tidak bisa ditoleransi oleh partai,” kata Seno.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.