Xcloud.id

Produk: jaminan sosial

  • Keluh Serikat Pekerja Ojol di Balik Kinerja Moncer Grab dan GoTo

    Keluh Serikat Pekerja Ojol di Balik Kinerja Moncer Grab dan GoTo

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati merespons meningkatnya keuntungan perusahaan platform seperti Grab dan GoTo. 

    Dia menyoroti ketimpangan antara keuntungan tersebut dengan kesejahteraan para pengemudi ojek online (ojol), taksi online (taksol), dan kurir yang justru semakin terpuruk.

    Menurut Lily, para pekerja di sektor transportasi daring itu tidak mendapatkan imbas positif dari kenaikan laba dan pendapatan dua raksasa teknologi tersebut. Sebaliknya, mereka justru terhimpit oleh rendahnya pendapatan dan tingginya potongan dari platform.

    “Pendapatan kami sangat minim, di bawah standar upah minimum. Kami sehari hanya mendapatkan Rp50.000–Rp 100.000,” kata Lily kepada Bisnis pada Sabtu (8/11/2025). 

    Lily menjelaskan, pendapatan yang diterima para pengemudi itu belum termasuk berbagai biaya operasional yang harus mereka tanggung sendiri, seperti bahan bakar, paket data, pulsa, parkir, cicilan atribut seperti helm, jaket, dan tas, hingga biaya servis, penggantian suku cadang, serta cicilan kendaraan.

    Dia menjelaskan kondisi tersebut terjadi karena tingginya potongan yang diambil perusahaan platform dari setiap pesanan yang diselesaikan mitra pengemudi.

    Dia mengatakan, perusahaan platform mengambil keuntungan dari potongan yang tinggi, yakni berkisar antara 30% hingga 70% dari setiap pesanan yang diselesaikan pengemudi.

    “Potongan ini pun dilanggar platform dari aturan potongan maksimal 20% dan tanpa sanksi dari pemerintah,” ungkapnya.

    Selain potongan besar, Lily menyebutkan berbagai skema yang justru semakin menggerus pendapatan para pengemudi, mulai dari tarif hemat, slot, hub, hingga sistem “argo goceng” dan tingkatan level yang menentukan peluang mendapat order.

    Akibat sistem yang menekan ini, banyak pengemudi terpaksa bekerja lebih lama di jalanan hanya untuk menutupi kebutuhan harian.

    “Kami seperti budak yang bekerja 12 hingga 18 jam per hari tanpa upah lembur, tidak ada waktu istirahat dan hari libur. Apalagi bagi pengemudi ojol perempuan tidak mendapatkan cuti haid, melahirkan,” kata Lily.

    Selain pendapatan rendah, Lily menyoroti minimnya perlindungan sosial bagi para pengemudi termasuk Jaminan Sosial berupa BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. 

    “Kedua jaminan sosial itu kami yang bayar, bukan perusahaan platform,” imbuhnya.

    Lily menambahkan, perusahaan platform kerap bertindak sewenang-wenang dengan memberikan sanksi suspend atau pemutusan kemitraan tanpa pesangon. Para pengemudi pun tidak memiliki kesempatan untuk membela diri karena keberadaan serikat pekerja tidak diakui oleh pihak platform.

    Lily menegaskan, pihaknya mendesak pemerintah untuk segera mengeluarkan Peraturan Presiden yang dapat melindungi para pekerja platform seperti pengemudi ojek online, taksi online, dan kurir, serta mengakui mereka sebagai pekerja.

    “Selama ini platform selalu berlindung di balik status mitra sebagai dalih untuk menghindar dari kewajiban platform untuk memenuhi hak-hak pekerja kepada pengemudi ojol, taksol dan kurir,” kata Lily.

    Kinerja Keuangan GRAB dan GOTO

    Grab Holdings Limited (NASDAQ: GRAB) melaporkan kinerja keuangan positif pada kuartal III/2025 dengan membukukan laba bersih sebesar US$17 juta, setara Rp284 miliar (kurs Rp16.690 per dolar AS).

    Mengutip laporan keuangan perusahaan, capaian tersebut naik 14% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pendapatan Grab meningkat 22% secara tahunan (year-on-year/YoY) menjadi US$873 juta atau sekitar Rp14,57 triliun, dan naik 17% jika disesuaikan dengan fluktuasi kurs mata uang.

    Pertumbuhan kinerja tersebut ditopang oleh segmen On-Demand, yang mencatatkan Gross Merchandise Value (GMV) sebesar US$5,8 miliar atau Rp96,8 triliun, tumbuh 24% dibandingkan tahun lalu.

    Dari sisi profitabilitas, adjusted EBITDA mencapai US$136 juta atau sekitar Rp2,27 triliun, melonjak 51% dibandingkan kuartal yang sama tahun sebelumnya. Sementara adjusted free cash flow tercatat US$203 juta atau Rp3,39 triliun, naik US$54 juta (sekitar Rp901 miliar) secara tahunan. Dalam basis 12 bulan terakhir, nilainya mencapai US$283 juta atau Rp4,72 triliun.

    Sementara itu, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) juga mencatatkan kinerja positif pada kuartal III/2025 dengan membukukan laba sebelum pajak yang disesuaikan sebesar Rp62 miliar, menandai pertama kalinya perseroan meraih laba sebelum pajak positif sejak berdiri.

    GoTo juga mencatat adjusted EBITDA Grup sebesar Rp516 miliar, melonjak 239% YoY. Capaian tersebut menandai EBITDA positif selama empat kuartal berturut-turut, dengan nilai Rp369 miliar, membaik Rp455 miliar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    Seiring dengan hasil tersebut, GoTo menaikkan panduan kinerja adjusted EBITDA Grup untuk setahun penuh 2025, dari Rp1,4–1,6 triliun menjadi Rp1,8–1,9 triliun.

    Dari sisi operasional, total nilai transaksi bruto (Gross Transaction Value/GTV) Grup mencapai Rp176 triliun, tumbuh 28% YoY. GTV inti Grup tercatat Rp102,8 triliun, naik 43% YoY. Pendapatan bersih juga meningkat 21% menjadi Rp4,7 triliun, sementara jumlah pengguna bertransaksi tahunan (Annual Transacting Users/ATU) di Indonesia naik 33% menjadi 61,1 juta, setara sekitar 30% populasi dewasa di Tanah Air.

    Selain itu, GoTo membukukan adjusted free cash flow positif sebesar Rp247 miliar, mencerminkan perbaikan kinerja operasional dan efisiensi biaya. Dari lini e-commerce, imbalan jasa Tokopedia mencapai Rp211 miliar per kuartal III/2025.

    Perseroan juga menegaskan kondisi keuangan yang kuat dengan posisi kas, setara kas, dan deposito jangka pendek sebesar Rp18 triliun (setara US$1,1 miliar) per 30 September 2025.

  • BPJS Ketenagakerjaan Raih Dua Penghargaan Bergengsi di Ajang Asian Local Currency Bond Award 2025

    BPJS Ketenagakerjaan Raih Dua Penghargaan Bergengsi di Ajang Asian Local Currency Bond Award 2025

    Penghargaan ini menjadi bukti konkret bahwa pengelolaan dana investasi BPJS Ketenagakerjaan dijalankan secara profesional dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian serta mampu memberikan imbal hasil yang optimal kepada peserta.

    “Keberhasilan ini bukan sekadar pencapaian institusional, melainkan cerminan dari dedikasi BPJS Ketenagakerjaan di dalam menjalankan amanah untuk terus memberikan perlindungan sosial yang berkualitas bagi seluruh pekerja Indonesia, sekaligus memposisikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pengelolaan dana jaminan sosial yang diperhitungkan di tingkat Asia,” tutur Edwin.

    Diketahui dana investasi BPJS Ketenagakerjaan per periode September 2025 sebesar Rp 863,95 triliun, mengalami peningkatan 11,22 persen dari tahun sebelumnya di September 2024. Untuk hasil investasi sejumlah 43,94 triliun setara dengan 7,12 persen per tahun.

    Asian Local Currency Bond Award merupakan ajang penghargaan prestisius yang diselenggarakan sejak tahun 2000 oleh The Asset Benchmark Research dan The Asset Magazine Hong Kong. Kredibilitas penghargaan ini didukung oleh metodologi penilaian komprehensif melalui survei dan riset terhadap investor fixed income dari sektor perbankan, pasar modal, dan asuransi di Asia, meliputi China, Hong Kong, India, Indonesia, Korea, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, dan Thailand.

     

    (*)

  • Dosen FH Universitas Jember: Permenkes Tidak Hapus Pidana Manipulasi Klaim JKN

    Dosen FH Universitas Jember: Permenkes Tidak Hapus Pidana Manipulasi Klaim JKN

    Jember (beritajatim.com) – Aries Harianto, dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, menegaskan, temuan manipulasi atau mark up klaim Jaminan Kesehatan Nasional tiga rumah sakit di Kabupaten Jember, Jawa Timur, seharusnya ditindaklanjuti secara hukum.

    “Dugaan manipulasi klaim JKN di tiga rumah sakit itu jelas perbuatan melawan hukum. Jika hal ini tidak berlanjut ke ranah hukum, akan menjadi preseden buruk bagi Jember dalam membangun potret penegakan hukum, khususnya menyangkut pelayanan publik,” kata Aries, Jumat (7/11/2025).

    Menurut Aries, jika indikasi pelakunya jelas, nominal kerugian bisa diukur, dan ada motif perbuatan untuk kepentingan atau memperkaya diri, maka hal ini bukan lagi soal administrasi yang tuntas dengan teguran, denda, dan pencabutan izin.

    “Ngeri kalau ini saja yang dilakukan. Sanksi administrasi itu tidak berdiri sendiri,” kata Aries.

    Sebelumnya, desakan agar temuan manipulasi klaim JKN di tiga rumah sakit ditindaklanjuti secara hukum, muncul dari pegiat masyarakat sipil, dalam rapat dengar pendapat umum yang digelar Komisi D DPRD Kabupaten Jember dengan dihadiri Dinas Kesehatan, Badan Penyelanggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, perwakilan 14 rumah sakit, di gedung parlemen, Kamis (6/11/2025).

    Namun rupanya desakan itu tak ubahnya menggantang asap. BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan Jember, dan DPRD Jember sepakat menggunakan penyelesaian dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 yang sebatas teguran, sanksi administratif, dan pengembalian uang klaim yang digelembungkan.

    “Terkait permasalahan fraud tadi, yang jelas sudah selesai karena ada aturan Permenkes Nomor 16 Tahun 2019. Semua sudah ada tahapan penyelesaiannya dan itu sudah ada regulasinya di dalam BPJS,” kata Ketua Komisi D Sunarsi Khoris.

    Perwakilan Rumah Sakit Balung, Rumah Sakit Paru, dan Rumah Sakit Siloam, yang menjadi lokus temuan manipulasi tersebut, berkomentar normatif, saat ditanya Komisi D soal penyelesaian persoalan ini.

    Prima Pradipta, Perwakilan RS Siloam menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk menjawab dan masih harus melaporkan hasil pertemuan itu ke jajaran direksi dan manajemen. Namun, menurutnya, RS Siloam sudah memutus kerja sama dengan oknum dokter yang terindikasi terlibat dalam tindakan manipulasi ini.

    Direktur RS Balung Nurullah Hidajahningtyas mengatakan, proses penanganan masih berjalan di bawah kendali Dinas Kesehatan Jember. “Kami berkomitmen untuk terus memperbaiki dan meningkatkan pelayanan,” katanya.

    Kepala Seksi Pelayanan Medis RS Paru Dadan Aprinda Eko Tantio mengatakan, ada audit dari Dinas Kesehatan Jawa Timur kepada rumah sakit. “Saat ini kami sedang menunggu tindak lanjut dari Dinas Kesehatan terkait penyelesaian dari masalah ini,” katanya.

    Aries memahami keputusan semua pihak untuk menggunakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 sebagai rujukan penyelesaian masalah. Namun dia mengingatkan, bahwa peraturan tersebut tak berhenti pada sanksi administratif.

    “Pasal 6 ayat (7) secara eksplisit menyebut, sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapus sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata tokoh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ini.

    “Jadi aspek pidananya juga harus dilekatkan. Pengembalian nominal yang dimanipulasi, secara hukum tidak menggugurkan proses pemeriksaan hukumnya. Apalagi meniadakan sanksi,” tambah Aries. [wir]

  • DPRD Jember Diminta Bentuk Pansus ‘Mark Up’ Klaim JKN BPJS Kesehatan

    DPRD Jember Diminta Bentuk Pansus ‘Mark Up’ Klaim JKN BPJS Kesehatan

    Jember (beritajatim.com) – DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, diminta membentuk panitia khusus untuk menindaklanjuti temuan manipulasi atau mark up klaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di tiga rumah sakit.

    “Ini untuk menjawab persoalan yang disampaikan oleh masyarakat. Bukan hanya soal dugaan penyimpangan atau fraud di tiga rumah sakit, namun banyak persoalan tata kelola BPJS Kesehatan, baik itu klaim dari peserta BPJS maupun klaim dari pihak rumah sakit,” kata Direktur Transparansi Akuntabilitas dan Partisipasi Publik (TrAPP) Miftahul Rahman, Kamis (6/11/2025).

    Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menemukan manipulasi klaim JKN di tiga rumah sakit, yakni Rumah Sakit Balung, Rumah Sakit Paru, dan Rumah Sakit Siloam. Belakangan diketahui terduga pelakunya adalah seorang dokter spesialis ortopedi.

    “Pansus adalah ruang terbuka untuk menyelesaikan banyak persoalan yang sudah menyentuh kepentingan publik. Ketika ada pansus, BPJS kesehatan wajib menjelaskan dengan lebih transparan,” kata Miftahul, usai rapat dengar pendapat dengan Komisi D DPRD Jember.

    Selain melakukan investigasi terbuka, Miftahul meminta pansus melibatkan unsur masyarakat sipil, akademisi, dan organisasi pasien sebagai pengawas independen. “Hasil kerja pansus wajib dipublikasikan ke publik melalui media resmi DPRD Jember,” katanya.

    Bambang Irawan, aktivis masyarakat sipil, juga meminta DPRD Jember tidak menutup mata dan BPJS Kesehatan tidak menutup data. “Nanti rakyat yang akan membuka. Ketika rakyat membuka, tidak ada yang bisa menutup. Perlu ada pansus yang mendalami persoalan ini, karena ini adalah kejadian luar biasa,” katanya.

    Apalagi, menurut Miftahul, temuan manipulasi ini tidak sekali saja terjadi. “Beberapa tahun lalu sempat terjadi. Memang tidak sempat menjadi opini publik, tapi kami dengar kasak-kusuk soal penyelenggaraan BPJS dan masih ada semacam itu,” katanya.

    Kasak-kusuk kecurangan dan manipulasi ini, menurut Miftahul, memunculkan keresahan publik. “Perlu diungkap secara terbuka seluruh data tagihan klaim BPJS di Kabupaten Jember, baik yang sudah dibayar maupun yang masih bermasalah,” katanya.

    Miftahul meminta agar ada tindakan tegas terhadap setiap indikasi kecurangan, manipulasi, atau mark-up klaim oleh pihak rumah sakit atau oknum di dalam sistem BPJS. “Perlu ada jaminan perlindungan hak pasien agar pelayanan BPJS tidak terganggu akibat konflik administrasi antarlembaga,” katanya.

    “Dana BPJS adalah uang rakyat. Setiap rupiah yang diselewengkan adalah pengkhianatan terhadap hak hidup dan kesehatan rakyat kecil. Kami, menuntut DPRD menjalankan fungsi pengawasan secara penuh, bukan sekadar seremonial rapat,” kata Miftahul.

    Ketua Komisi D Sunarsi Khoris menilai belum perlu pembentukan pansus. “Tapi kalau memang teman-teman mendesak, kami tetap musyawarahkan dengan teman-teman komisi,” katanya, usai rapat.

    Menurut Sunarsi, penyelesaian persoalan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019. “Semua sudah ada tahapan-tahapan penyelesaian dan itu sudah ada regulasinya di dalam BPJS Kesehatan,” katanya. [wir]

  • Hasto Kantor PDIP di Rote Ndao wujud visi geopolitik Bung Karno

    Hasto Kantor PDIP di Rote Ndao wujud visi geopolitik Bung Karno

    “Dalam konsep kesadaran geostrategis PDI Perjuangan untuk menatap laut sebagai halaman depan kita, Rote ini menjadi tempat untuk pembangunan kantor,”

    Kupang (ANTARA) – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan pembangunan kantor DPC PDIP di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), merupakan wujud nyata dari visi geopolitik Bung Karno yang menempatkan wilayah terluar Indonesia sebagai halaman depan Nusantara.

    “Dalam konsep kesadaran geostrategis PDI Perjuangan untuk menatap laut sebagai halaman depan kita, Rote ini menjadi tempat untuk pembangunan kantor,” katanya dalam keterangan yang diterima di Kupang, Kamis.

    Hal ini disampaikannya usai melakukan peletakan batu pertama pembangunan Kantor DPC PDIP di Rote Ndao yang merupakan pulau terselatan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Australia.

    Hasto mengatakan di tiga arah mata angin, dari Barat, Timur, dan Utara sudah PDIP sudah meletakkan kantor-kantor partai, dan di Selatan hari ini dicanangkan pembangunan kantor PDI Perjuangan.

    Hasto menjelaskan, dengan berdirinya kantor di Rote Ndao, PDIP menuntaskan pembangunan infrastruktur partai di empat titik terluar Indonesia mulai dari Sabang di Barat, Merauke di Timur, Miangas di Utara, dan kini Rote Ndao di Selatan.

    Ia juga menyampaikan pesan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahwa wilayah seperti Rote Ndao bukanlah halaman belakang, melainkan “halaman depan Negara Kesatuan Republik Indonesia” yang harus dijaga sebagai benteng pertahanan bangsa.

    Menurut Hasto, kantor partai di wilayah strategis ini akan memiliki tiga fungsi utama, yakni sebagai pusat kesadaran geopolitik dan rumah rakyat dan penggemblengan kader.

    Serta pusat pengembangan kebijakan strategis, termasuk dalam membangun hubungan dengan pemerintah pusat dan negara tetangga seperti Australia.

    “Kantor ini bukan sekadar simbol fisik, tetapi ruang ideologis untuk menggembleng rakyat dan menguatkan kesadaran geopolitik sesuai ajaran Bung Karno,” ujarnya.

    Ketua DPC PDIP Rote Ndao, Delis Leo Mooy, menyampaikan komitmennya menjadikan markas baru ini sebagai rumah perjuangan rakyat.

    “Peletakan batu pertama kantor partai ini akan kami jadikan rumah rakyat, tempat menampung aspirasi dan memperjuangkannya. Ini adalah spirit kemenangan rakyat di Rote Ndao,” ujar Delis.

    Sementara itu, Bupati Rote Ndao, Paulus Henuk, menilai kehadiran PDIP sebagai kekuatan positif dalam memperkuat sinergi pembangunan daerah.

    “Kehadiran partai politik seperti PDI Perjuangan ini menjadi berkah bagi Pemerintah Daerah. Ini membuka peluang untuk membangun konsolidasi strategis demi kemajuan Rote Ndao,” kata Paulus.

    Peletakan batu pertama ditandai dengan deklarasi dimulainya pembangunan kantor DPC PDIP Rote Ndao, menandai kian kokohnya konsolidasi partai berlambang banteng moncong putih itu di seluruh penjuru Nusantara.

    Acara peletakan batu pertama pembangunan kantor tersebut dihadiri Ketua DPD PDIP NTT, Emelia Julia Nomleni, bersama jajaran pengurus, serta sejumlah petinggi DPP PDIP seperti Andreas Hugo Pareira (Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi), Sri Rahayu (Ketua Bidang Jaminan Sosial), dan Yuke Yurike (Wakil Bendahara Bidang Eksternal). Turut hadir anggota Fraksi PDIP DPR RI, Steven Andranacus.

    Pewarta: Kornelis Kaha
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemensos dan Kemenhub Kolaborasi Hadirkan 28 Bus Sekolah Rakyat

    Kemensos dan Kemenhub Kolaborasi Hadirkan 28 Bus Sekolah Rakyat

    Jakarta –

    Kementerian Sosial dan Kementerian Perhubungan berkolaborasi menghadirkan 28 bus untuk menunjang aktivitas siswa Sekolah Rakyat.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menandatangani Kesepakatan Bersama antara Kementerian Sosial RI dan Kementerian Perhubungan RI tentang Sinergitas Tugas dan Fungsi di Bidang Sosial dan Transportasi. Hal ini disertai penyerahan 28 unit bus sekolah bagi Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia.

    “Bus ini bukan sekadar kendaraan, tetapi jembatan menuju masa depan membawa anak-anak dari rumah sederhana menuju gerbang ilmu, dari perbatasan menuju ruang kesempatan,” ujar Mensos Gus Ipul, Kamis (6/11/2025).

    Acara penandatanganan dan penyerahan secara simbolis dilakukan di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional III Yogyakarta. Acara dihadiri oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, Bupati Bantul dan Sleman, serta jajaran Forkopimda.

    Diketahui, Bus sekolah yang diserahkan merupakan bagian dari Program Strategis Nasional Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin di seluruh Indonesia. Sebanyak 28 unit bus sekolah tahun anggaran 2025 dialokasikan kepada pemerintah daerah yang memiliki program Sekolah Rakyat.

    Bantuan ini menjangkau wilayah barat hingga timur Indonesia, antara lain Aceh Besar, Pidie Jaya, dan Kota Subulussalam di Provinsi Aceh; Kota Solok di Sumatera Barat; Rokan Hilir di Riau; serta Kabupaten Natuna di Kepulauan Riau.

    Sementara di Pulau Jawa, bantuan disalurkan ke Kabupaten Kuningan dan Kota Tasikmalaya (Jawa Barat), Kabupaten Wonosobo dan Blora (Jawa Tengah), serta Kabupaten Sleman dan Bantul (DI Yogyakarta).

    Sedangkan di kawasan timur Indonesia, bantuan mencakup Kabupaten Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat), Kabupaten Katingan (Kalimantan Tengah), Kota Samarinda (Kalimantan Timur), Kabupaten Wajo, Kota Makassar, dan Kabupaten Luwu Utara (Sulawesi Selatan), Kabupaten Mamuju (Sulawesi Barat), serta dua titik di Maluku Utara, yakni Kota Tidore Kepulauan dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

    Gus Ipul menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah memperkuat transportasi sosial dan membuka akses masyarakat rentan terhadap layanan dasar, terutama pendidikan.

    “Kolaborasi bukan sekadar dokumen administratif, tetapi hasil nyata dari sinergi antar-kementerian untuk memastikan pembangunan sosial dan transportasi berjalan seiring bukan hanya menghubungkan tempat, tetapi juga menghubungkan manusia dengan harapan,” ujarnya.

    Ia menekankan transportasi adalah tulang punggung mobilitas manusia, sedangkan kerja sosial adalah tulang punggung kemanusiaan. Ketika keduanya disatukan, maka keadilan sosial akan bergerak bukan hanya di atas kertas, tetapi dalam kehidupan masyarakat kecil.

    Saat ini terdapat 166 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia dengan hampir 16.000 siswa. Seluruh siswa berasal dari keluarga miskin yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), terutama desil 1 dan 2. Jumlah ini akan terus meningkat menjadi 46.000 siswa pada 2026, 100.000 siswa pada 2027, dan 200.000 siswa pada tahun-tahun berikutnya.

    “Sekolah Rakyat tidak berdiri sendiri, tetapi terhubung dengan seluruh program unggulan dan reguler Presiden anak bersekolah, orang tua diberdayakan, rumah diperbaiki, dan keluarga dilindungi oleh jaminan sosial. Setelah lulus, keluarga diharapkan keluar dari kemiskinan dan menjadi mandiri,” jelasnya.

    Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan bahwa sinergi dengan Kementerian Sosial merupakan bentuk nyata transformasi pelayanan publik berbasis keadilan dan empati.

    “Kita tidak hanya membangun jalan atau menyediakan kendaraan, tetapi juga membuka jalur kesempatan bagi anak-anak bangsa. Transportasi adalah instrumen pemerataan memastikan tidak ada satu pun anak Indonesia yang tertinggal karena hambatan akses,” ujar Dudy.

    Ia menambahkan bahwa kerja sama ini menjadi momentum untuk memperkuat transportasi sosial inklusif yang terintegrasi dengan misi kesejahteraan nasional.

    “Dengan pendekatan kolaboratif seperti ini, kita memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak berhenti pada beton dan aspal, tetapi berlanjut hingga ke hati dan masa depan masyarakat yang dilayani,” tegasnya.

    Dudy juga memastikan bahwa pihaknya akan terus mendukung upaya Kementerian Sosial dalam memperluas jangkauan Sekolah Rakyat, terutama di wilayah terpencil, kepulauan, dan perbatasan.

    “Kemenhub akan memastikan setiap bus sekolah beroperasi secara aman, terawat, dan tepat guna, agar benar-benar menjadi moda transportasi sosial yang menumbuhkan harapan,” tambahnya.

    Dalam sambutannya, Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan bahwa keberhasilan bangsa di era perubahan sosial dan pendidikan yang cepat tidak lagi ditentukan oleh siapa yang paling kuat, tetapi oleh siapa yang paling mampu berkolaborasi.

    “Kerja lintas sektor, seperti yang kita saksikan hari ini, adalah bentuk baru dari kepemimpinan kolaboratif yang melihat persoalan sosial bukan hanya urusan satu kementerian, tetapi sebagai ekosistem yang harus diatur bersama,” ujar Sultan.

    Ia menjelaskan bahwa kerja sama antara Kemensos dan Kemenhub menunjukkan pendekatan pemerintah yang semakin holistik menghubungkan akses sosial, mobilitas, dan masa depan pendidikan anak-anak.

    “Transportasi yang inklusif dapat meningkatkan peluang anak untuk tetap bersekolah hingga 30 persen lebih tinggi. Ini artinya akses bukan hanya soal jalan dan kendaraan, tetapi juga membuka masa depan, membangun keadilan sosial, dan menciptakan generasi yang tangguh,” lanjutnya.

    Menurut Sultan, penyerahan bus sekolah ini adalah simbol paradigma baru pembangunan yang beralih dari kebijakan berbasis program menuju kebijakan yang berpusat pada manusia (human-centered policy).

    “Kita tidak lagi hanya bicara tentang mengirim anak ke sekolah, tetapi juga membangun jembatan sosial agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, bermimpi, dan tumbuh,” tegasnya.

    Menutup acara, Sultan menyebut Yogyakarta sebagai “laboratorium kolaboratif” tempat kebijakan diuji oleh realitas dan inovasi lahir dari empati.

    “Yogyakarta selalu terbuka sebagai laboratorium kolaboratif tempat kebijakan diuji oleh kenyataan dan inovasi lahir dari empati,” ujarnya.

    Ia berharap kolaborasi ini menjadi contoh birokrasi baru yang bekerja tidak hanya dengan aturan, tetapi juga dengan visi dan nurani masa depan.

    (akd/ega)

  • 23.046 Buruh Pabrik Rokok dan Buruh Tani Tembakau di Pamekasan Terima BLT DBHCHT 2025

    23.046 Buruh Pabrik Rokok dan Buruh Tani Tembakau di Pamekasan Terima BLT DBHCHT 2025

    Pamekasan (beritajatim.com) – Sebanyak 23.064 buruh pabrik rokok dan buruh tani tembakau di Pamekasan, menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) 2025.

    “Penerima bantuan ini terdiri dari sebanyak 4.458 buruh pabrik rokok, serta sebanyak 18.606 buruh tani tembakau yang dialokasikan melalui DBHCHT Tahun 2025,” kata Kepala Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pamekasan, Agus Wijaya, Kamis (6/11/2025).

    Realisasi bantuan tersebut diserahkan secara langsung kepada masing-masing penerima manfaat dengan nominal sebesar Rp 600 ribu. “Sistem pencarian dilakukan per kecamatan, dan berlangsung selama sepekan kedepan,” ungkapnya.

    “Program BLT DBHCHT ini bertujuan untuk meningkatkan sektor kesejahteraan buruh tani, khususnya buruh pabrik rokok maupun buruh tani tembakau guna mengurangi beban hidup mereka, sekaligus mendukung pengendalian peredaran rokok ilegal,” jelasnya.

    Selain itu pihaknya berharap bantuan tersebut dapat digunakan secara bijak sesuai dengan kebutuhan keluarga. “Realisasi pencairan bantuan ini kita menurunkan petugas ke lapangan, guna memastikan bantuan tersalurkan sesuai daftar penerima,” tegasnya.

    Sementara Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman menilai bantuan tersebut sebagai salah satu bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah terhadap sektor kesejahteraan masyarakat kecil, khususnya sektor pertanian tembakau.

    “Tentu kami sangat berharap agar bantuan ini bisa memberikan manfaat, dan menjadi penyemangat bagi para buruh tani untuk terus bekerja dengan semangat demi kemajuan Pamekasan yang berkeadilan dan kemakmuran,” pungkasnya.

    Untuk diketahui pada tahun anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, menerima DBHCHT sebesar Rp 112 miliar lebih. Dana tersebut dialokasikan untuk sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Pamekasan.

    Dari jumlah OPD tersebut, di antaranya Dinas Kesehatan (Dinkes), Disperindag, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja (Diskop UKM Naker), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Dinas Sosial (Dinsos), Satpol PP dan Damkar, dan Bagian Perekonomian Pamekasan. [pin/ted]

  • Daftar Karyawan dengan Gaji Rata-rata Tertinggi di RI

    Daftar Karyawan dengan Gaji Rata-rata Tertinggi di RI

    Jakarta –

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sejumlah lapangan kerja memberikan rata-rata gaji yang lebih tinggi dari rata-rata gaji nasional. Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025, rata-rata upah/gaji buruh/pegawai tercatat Rp 3,33 juta.

    Dikutip dari laporan Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2025 BPS, Kamis (6/11/2025), upah buruh laki-laki sebesar Rp 3,59 juta, lebih tinggi dibandingkan buruh perempuan yang sebesar Rp 2,86 juta.

    “Jika dilihat menurut lapangan usaha, buruh pada lapangan usaha Informasi dan Komunikasi memperoleh upah tertinggi sebesar Rp 5,28 juta, sedangkan buruh pada lapangan usaha Aktivitas Jasa Lainnya menerima upah terendah sebesar Rp 1,97 juta,” bunyi laporan tersebut.

    Disampaikan juga, terdapat 9 lapangan usaha yang upah buruhnya lebih tinggi dari upah buruh nasional. Berikut daftarnya:

    1. Informasi dan Komunikasi: Rp 5,28 juta
    2. Aktivitas Keuangan dan Asuransi: Rp 5,12 juta
    3. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin: Rp 5,07 juta
    4. Pertambangan dan Penggalian: Rp 4,98 juta
    5. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib: Rp 4,43 juta
    6. Real Estat: Rp 4,40 juta
    7. Aktivitas Profesional dan Perusahaan: Rp 4,26 juta
    8. Pengangkutan dan Pergudangan: Rp 4,09 juta
    9. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial: Rp 3,75 juta.

    Tonton juga video “Peserta Demo Guru Tuntut Haknya, Gaji Minim-Terpaksa Kerja Sampingan”

    (acd/acd)

  • BPS Ungkap Upah Buruh RI Jadi Rp 3,3 Juta, tapi di 6 Sektor Ini Turun

    BPS Ungkap Upah Buruh RI Jadi Rp 3,3 Juta, tapi di 6 Sektor Ini Turun

    Jakarta –

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata-rata upah atau gaji buruh/karyawan berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sarkernas) Agustus 2025 menjadi sebesar Rp 3,33 juta. Angka tersebut naik 1,94% dari Rp 3,27 juta pada Agustus 2024.

    “Rata-rata upah/gaji buruh/karyawan/pegawai sebulan yang lalu, selanjutnya disebut sebagai upah buruh, berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2025 tercatat sebesar Rp 3,33 juta. Upah buruh laki-laki mencapai Rp 3,59 juta, lebih tinggi dibandingkan buruh perempuan yang sebesar Rp 2,86 juta,” tulis laporan Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2025 dari BPS, Rabu (5/11/2025).

    Jika dilihat menurut lapangan usaha, buruh pada lapangan usaha Informasi dan Komunikasi memperoleh upah tertinggi sebesar Rp 5,28 juta, sedangkan buruh pada lapangan usaha Aktivitas Jasa Lainnya menerima upah terendah sebesar Rp 1,97 juta.

    Perubahan upah buruh menurut lapangan usaha setahun terakhir menunjukkan sebelas lapangan usaha yang mengalami kenaikan upah. Tiga lapangan kerja di antaranya mengalami kenaikan tertinggi yakni pendidikan naik 6,72%, administrasi pemerintah 6,55%, dan informasi dan komunikasi sebesar 5,93%.

    Namun, terdapat enam sektor lapangan kerja yang mengalami penurunan gaji: (1) Sektor perdagangan yang upahnya turun 0,24%. (2) aktivitas jasa lainnya 1,26%. (3) aktivitas kesehatan 1,35%, (4) konstruksi 1,79%, (5) Lapangan kerja sampah dan daur ulang sebesar 3,84% dan (6) upah lapangan kerja pertambahan turun 4,68%.

    “Penurunan upah buruh terjadi pada enam lapangan usaha dengan besaran penurunan upah dari yang terendah sebesar 0,24% (lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor) hingga penurunan upah yang tertinggi sebesar 4,68% (lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian),” tulis laporan tersebut.

    Kemudian, terdapat sembilan lapangan usaha dengan upah lebih tinggi dari upah buruh nasional. Secara berurutan, upah buruh tertinggi terdapat pada lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar Rp 5,28 juta; Aktivitas Keuangan dan Asuransi sebesar Rp 5,12 juta; Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin sebesar Rp 5,07 juta.

    Kemudian, lapangan kerja Pertambangan dan Penggalian sebesar Rp 4,98 juta; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar Rp 4,43 juta; Real Estat sebesar Rp 4,40 juta; Aktivitas Profesional dan Perusahaan sebesar Rp 4,26 juta; Pengangkutan dan Pergudangan sebesar Rp 4,09 juta; serta Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial sebesar Rp 3,75 juta.

    Sementara itu, buruh pada delapan lapangan usaha lainnya menerima upah di bawah upah buruh nasional, mulai dari industri pengolahan Rp 3,27 juta, konstruksi Rp 3,23 juta, pendidikan Rp 3,05 juta, Perdagangan Rp 2,84 juta, treatment air, sampah dan daur ulang Rp 2,84 juta, akomodasi makan dan minuman Rp 2,55 juta, pertanian Rp 2,54 juta dan aktivitas jasa lainnya Rp 1,97 juta.

    (acd/acd)

  • Wamensos Ajak Dunia Usaha Ikut Entaskan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan

    Wamensos Ajak Dunia Usaha Ikut Entaskan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan

    Jakarta –

    Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priyono mengatakan pengentasan kemiskinan yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto tidak bisa berjalan optimal hanya dengan mengandalkan sektor pemerintah. Diperlukan sinergi dari berbagai pihak termasuk dunia usaha.

    “Mari kita berkolaborasi, mari kita bersinergi di dalam program pemberdayaan masyarakat, dalam rangka pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem,” kata Agus Jabo dalam keterangannya, Rabu (5/11/2025).

    Pernyataan tersebut disampaikannya dalam acara Future Initiative Forum 2025 di Ballroom Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, hari ini.

    Dalam pidatonya, Agus Jabo menjelaskan bahwa Presiden menginginkan adanya data tunggal sebagai landasan program pengentasan kemiskinan, sehingga terbit Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Data ini dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sedangkan Kementerian Sosial (Kemensos) bertugas melakukan pemutakhiran.

    “Presiden memerintahkan bahwa Indonesia harus memiliki data tunggal. Semua program, program ekonomi, program sosial, harus berangkat dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, supaya program atau optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem itu bisa terukur,” jelasnya saat pidato Kemanusiaan di hadapan para peserta yang terdiri dari korporasi, lembaga filantrofi, hingga BUMN.

    “Kalau kemarin-kemarin ya prioritas kerja Kemensos itu di Linjamsos, perlindungan dan jaminan sosial, dalam bentuk bantuan sosial, baik itu BPNT maupun program PKH. Sekarang ini kita sedang hijrah, supaya kemudian yang akan diterima oleh masyarakat itu bukan dalam bentuk bansos pasif tetapi pemberdayaan,” ujar Agus Jabo.

    Lebih lanjut, Agus Jabo menambahkan, Kemensos mempunyai kurang lebih 33 ribu pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Setiap pendamping sudah berkomitmen untuk menggraduasi 10 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tiap tahun, untuk kemudian didorong lebih mandiri melalui pemberdayaan.

    Kolaborasi dan sinergi dalam hal pemberdayaan tidak hanya akan diarahkan kepada penerima bansos yang graduasi, namun juga kepada keluarga penerima program Sekolah Rakyat.

    Sebagai gagasan langsung Presiden Prabowo, Sekolah Rakyat bertujuan memutus mata rantai kemiskinan. Dengan demikian, Sekolah Rakyat tidak hanya memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak dari keluarga miskin, namun juga terintegrasi dengan program pengentasan kemiskinan lainnya.

    “Jadi sekolah ini memang dikhususkan untuk saudara-saudara kita yang miskin, yang berada di Desil 1 dan Desil 2 (DTSEN). Nah Pak Presiden meminta di samping anak-anak ini kita sekolahkan di Sekolah Rakyat, boarding, itu orang tuanya diminta untuk diberdayakan. Karena rata-rata keluarga-keluarga dari siswa ini rumahnya juga kurang layak huni, maka kemudian Kemensos juga diperintahkan untuk memperbaiki rumahnya,” ucap Agus Jabo.

    Kemensos tidak bisa bekerja sendirian dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat ini. Selain kolaborasi antar instansi Pemerintah Pusat maupun Daerah, dibutuhkan kolaborasi dengan pihak swasta seperti dunia usaha, salah satunya untuk pemberdayaan orang tua siswa Sekolah Rakyat.

    “Kita butuh kolaborasi untuk memberdayakan secara ekonomi, orang tua siswa itu, yang kedua adalah membangun rumah layak huni. Maka saya berharap betul kepada Pak Tomy dan kawan-kawan, sinergi antara pemerintah dengan stakeholder yang berjuang di urusan-urusan kemanusiaan dan pengentasan kemiskinan betul-betul kokoh, sinerginya kuat,” tuturnya.

    Sementara itu, Presiden Human Initiative Tomy Hendrajati menyampaikan forum ini merupakan ajang untuk mengumpulkan gagasan dan juga mendorong kolaborasi dengan semua stakeholder, khususnya perusahaan-perusahaan yang saat ini menjadi mitra human initiative.

    “Tadi beliau Pak Wamen sudah menyampaikan terkait DTSEN, yang saya kira ini sangat penting dan sangat strategis, agar semua upaya kita untuk mengurangi kemiskinan itu bisa tidak overlapping, bisa lebih fokus,” ujar Tomy.

    Sebagai informasi, forum yang digagas oleh Human Initiative ini adalah ruang kolaborasi yang mempertemukan kekuatan korporasi dan Non-Government Organization (NGO) untuk membangun sinergi yang lebih strategis, terukur, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi pembangunan masyarakat.

    Turut hadir dalam acara ini Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PM, Nunung Nuryartono; Presiden Human Initiative, Tomy Hendrajati; Guru Besar Bidang Sejarah dan Filantopi Islam UIN Syarif Hidratullah Jakarta, Amelia Fauzia; Guru Besar Bidang Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial FISIP UI, Isbandi Rukminto Adi, serta stakeholder terkait lainnya.

    (akn/ega)