Produk: jaminan sosial

  • Google Pantau Anda 24 Jam Penuh, Begini Cara Menyetopnya

    Google Pantau Anda 24 Jam Penuh, Begini Cara Menyetopnya

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Data masyarakat menjadi harta karun baru di era teknologi informasi. Untuk itu, pihak yang paling banyak mengumpulkan data akan mendapat keuntungan besar. 

    Salah satu raksasa teknologi yang diketahui banyak menghimpun data masyarakat di internet adalah Google. Pasalnya, banyak layanan Google yang diandalkan setiap hari, mulai dari layanan pencarian Google Search hingga peta digital Google Maps. 

    Dengan menyimpan data kebiasaan pengguna, Google dapat membanjiri iklan-iklan yang relevan bagi pengguna. Inilah yang menjadi sumber cuan Google, yakni ketika pengiklan memanfaatkan platform Google untuk menyebarkan promosi jasa dan produk mereka.

    Perlu diketahui setiap klik, setiap pembelian, setiap “suka”, dikumpulkan, dikemas, dan dijual untuk mendapatkan keuntungan bagi para pialang iklan menargetkan audiens yang pas. Data pribadi telah menjadi komoditas yang berharga dan industri pialang data global adalah buktinya.

    Sebuah studi dari Pew Research menemukan bahwa masyarakat Amerika semakin mengatakan bahwa mereka tidak memahami apa yang dilakukan perusahaan dengan data mereka.

    Banyak orang tidak menyadari bahwa sesuatu yang sederhana seperti nomor telepon mereka dapat digunakan oleh pialang data dan pelaku kejahatan untuk mengungkap informasi sensitif, termasuk nomor Jaminan Sosial, alamat, email, dan bahkan detail keluarga.

    Pakar keamanan siber memperkirakan bahwa pialang data mengumpulkan rata-rata 1.000 titik data dari setiap individu yang punya akun daring.

    Berikut adalah rincian jenis informasi yang biasanya dikumpulkan pialang data, menurut pakar privasi yang diwawancarai oleh CNBC Internasional.

    – Informasi dasar, seperti nama lengkap, alamat, nomor telepon, dan email.

    – Data keuangan, seperti skor kredit dan riwayat pembayaran.

    – Riwayat pembelian, seperti apa yang Anda cari daring, apa yang Anda beli, di mana Anda membelinya, dan seberapa sering Anda membeli produk tertentu.

    – Data kesehatan, seperti obat-obatan apa yang dikonsumsi, kondisi medis, dan interaksi Anda dengan aplikasi atau situs web terkait kesehatan.

    – Data perilaku, seperti apa yang Anda suka dan tidak suka, serta jenis iklan yang mungkin Anda klik.

    – Data lokasi real time. Data GPS dari aplikasi yang melacak perjalanan Anda, tempat Anda berbelanja, dan seberapa sering Anda mengunjungi tempat tertentu termasuk dalam data yang dikumpulkan para pialang data.

    – Karakteristik yang disimpulkan. Data ini berdasarkan penelusuran dan konsumsi media seseorang, seprti situs web yang Anda kunjungi, artikel yang Anda baca, video yang Anda tonton. Bahkan, paraPialang data dapat memperoleh wawasan tentang gaya hidup, pendapatan, preferensi, keyakinan agama atau politik, hobi, dan bahkan kemungkinan Anda untuk beramal.

    – Hubungan dengan keluarga, teman, dan kolega. Dengan menganalisis jaringan teman, pengikut, dan koneksi Anda di media sosial dan aplikasi perpesanan, pialang data dapat memetakan hubungan Anda dan bahkan melacak seberapa sering Anda berinteraksi dengan individu tertentu untuk menentukan kedalaman hubungan Anda dengan orang lain.

    Cara Hentikan Data Dikumpulkan Google

    Tapi jangan khawatir, karena ada cara menghentikan Google melacak aktivitas kita di dunia maya. Dikutip dari Cnet, berikut langkah-langkahnya.

    Buka laman Google.com dari browser desktop atau mobile:

    Masuk ke akun Google;
    Pilih menu Manage your Google Account;
    Pada Privacy & Personalization, pilih Manage your Data & Personalization;
    Berikutnya akan terlihat menu Activity Controls dengan scrolling layar ke bawah, pilih Manage your Activity Controls;
    Selanjutnya akan terlihat boks bernama Web & App Activity, geser toggle untuk mematikannya; dan
    Akan terlihat pemberitahuan memastikan pengguna paham apa yang dilakukan dengan menonaktifkan pengaturan, kemudian pilih Pause.

    Setelah langkah di atas dilakukan, maka fitur “CCTV” Google akan dimatikan. Jadi pengguna tidak akan melihat iklan dan rekomendasi penelusuran yang relevan.

    Sebaliknya, iklan yang hadir kurang relevan serta rekomendasi penelusuran kurang bermanfaat. Pengalaman personal tidak akan didapat lagi setelah fitur dinonaktifkan.

    Sebagai pengingat, pengguna juga tidak akan kehilangan data yang tersimpan saat pelacakan dimatikan. Ini akan berguna di masa mendatang karena Google tidak akan menyimpan informasi di masa depan, namun data yang sudah tersimpan sebelumnya tidak akan terhapus.

    Cari data soal Anda di Google

    Beberapa produk atau layanan Google seperti Gmail, Google Search dan ponsel Android mengumpulkan data soal Anda. Ada beberapa data yang dikumpulkan jika kamu menggunakan platform tersebut. Menurut laporan CNBC Internasional, berikut beberapa data yang dikumpulkan perusahaan.

    Nama, jenis kelamin dan tanggal lahir
    Nomor ponsel pribadi
    pencarian di Google
    Situs yang dikunjungi
    Apa yang disukai pengguna mulai olahraga hingga makan-minuman kesukaan
    Tempat kerja
    Tempat tinggal
    Video yang ditonton

    Kamu bisa mengetahui data pribadi apa saja yang dikumpulkan Google. Simak caranya berikut ini:

    Jenis Iklan yang Diminati

    Masuk ke akun Google, lalu klik Manage Ads Settings. Cara ini untuk mengetahui topik iklan yang kamu sukai menurut Google. Di dalamnya akan tertera data seperti jenis kelamin, umur dan iklan apa yang pernah diblokir.

    Tempat yang Pernah Dikunjungi

    Google Locations History Page akan menunjukkan lokasi mana saja yang pernah pengguna kunjungi. Data ini tersimpan di dalam platform Google Maps.

    Aktivitas Youtube

    Kamu juga bisa melihat aktivitas yang dilakukan di dalam Youtube. Caranya bisa mengakses lewat fitur Search dan juga Youtube Watch.

    Cara menghapus riwayat internet

    Selain memastikan diri Anda tidak terlacak di internet, Anda juga bisa menghapus jejak digital di HP dan ponsel. Caranya adalah dengan rutin menghapus riwayat penelusuran di browser. Berikut adalah caranya:

    1. Google Chrome

    Untuk menghapus riwayat di Google Chrome, klik tiga titik untuk masuk ke menu. Berikutnya pilih Settings dan pada sidebar buka menu Privacy & Security.

    Berikutnya pilih Clear browsing data. Kamu harus memilih periode waktu yang ingin dihapus setelah itu klik Clear data.

    Sebagai catatan, jika kamu mengatur browser sinkron dengan komputer lain melalui akun Google maka saat menghapus riwayat pada satu perangkat akan terjadi hal yang sama di perangkat lain.

    2. Mozilla Firefox

    Klik lebih dulu tiga garis horizontal di bagian kanan untuk masuk ke menu. Lalu pilih Settings > Privacy & Security dan scroll ke bawah hingga Cookies & Site Data.

    Kamu bisa menghapus seluruh data dan mengelola data agar memiliki kontrol pada apa yang dihapus. Selain itu centang kotak yang menghapus data browsing setiap menutup Firefox jika tidak ingin melakukan secara manual.

    3. Safari

    Di Safari, buka lebih dulu menu dan klik Clear History. Pilih rentang waktu yang datanya ingin kamu hapus dan klik Clear History.

    Saat menghapus riwayat di Safari, maka tidak bisa mendapatkan pilihan menghapus berbagai jenis data. Jadi cookie dan file cache ikut terhapus juga.

    4. Microsoft Edge

    Pengguna Windows 11 bisa menghapus riwayatnya dengan menekan tanda tiga titik di sebelah kanan. Lanjutkan dengan memilih Settings dari menu yang muncul.

    Pada menu Privacy temukan Clear browsing data dan klik Choose what to clear. Tentukan pilihan dari daftar, termasuk riwayat penjelajahan, data cache. Terakhir klik Clear Now.

    5. Opera

    Langkah pertama klik ikon Settings di bagian kanan bar alamat. Pada menu yang muncul, scroll dan temukan Privacy & Security di samping Browsing data lalu klik Clear.

    Berikutnya kamu bisa memilih jenis data yang ingin dihapus, termasuk menentukan jangka waktu. Setelah semuanya selesai, klik Clear Data.

    (fab/fab)

  • Utang Luar Negeri RI Naik 7,7% jadi US3 Miliar

    Utang Luar Negeri RI Naik 7,7% jadi US$423 Miliar

    Jakarta, FORTUNE – Bank Indonesia (BI) mencatat nilai Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Oktober 2024 naik menjadi US$423 miliar atau sekitar Rp6.774 triliun. Secara tahunan, ULN Indonesia tumbuh 7,7 persen (yoy). Namun bila dibandingkan dengan bulan lalu menurun 8,5 persen pada September 2024. 

    Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso menegaskan bahwa kenaikan utang itu didorong oleh utang Pemerintah. Ia menambahkan, posisi ULN pemerintah mencapai US$201,1 miliar yang  bersumber dari turunnya posisi pinjaman dan surat utang. 

    “Secara tahunan, ULN pemerintah mencatatkan pertumbuhan sebesar 8,6 persen (yoy),” kata Ramdan melalui keterangan resmi di Jakarta, Senin (16/12).

    ULN Pemerintah memiliki tenor jangka panjang

    Presiden Prabowo Subianto memberikan keterangan kepada awak media, usai menghadiri CEO Roundtable Forum, London, Kamis (21/11). (BPMI Setpres/Muchlis Jr)

    Meski demikian, sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN Pemerintah diklaim akan terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor prioritas dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan pengelolaan ULN.

    Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (21,0 persen dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (19,1 persen); Jasa Pendidikan (16,8 persen); Konstruksi (13,5 persen); serta Jasa Keuangan dan Asuransi (9,1 persen). 

    “Posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah,” kata Ramdan.

    ULN swasta turun 1,4%

    ilustrasi pekerja BUMS (unsplash.com/Mimi Thian)

    Sementara itu, ULN Swasta tercatat menurun. Pada Oktober 2024, posisi ULN swasta tercatat sebesar US$195,1 miliar atau mengalami kontraksi sebesar 1,4 persen (yoy). Kontraksi pertumbuhan ULN tersebut bersumber dari perusahaan lembaga keuangan (financial corporations) dan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang masing-masing mengalami kontraksi sebesar 3,1 persen (yoy) dan 0,9 persen (yoy).

    Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 79,3 persen dari total ULN swasta. ULN swasta juga tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76 persen  terhadap total ULN swasta. 

  • 4.000 driver ojol terdaftar, BPJS Ketenagakerjaan gencar beri perlindungan

    4.000 driver ojol terdaftar, BPJS Ketenagakerjaan gencar beri perlindungan

    Sumber foto: Hamzah Aryanto/elshinta.com.

    4.000 driver ojol terdaftar, BPJS Ketenagakerjaan gencar beri perlindungan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 13 Desember 2024 – 17:21 WIB

    Elshinta.com – BPJS Ketenagakerjaan Kota Bekasi gencar mensosialisasikan pentingnya perlindungan bagi pekerja informal, khususnya driver ojek online (ojol).

    Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Bekasi, Uus Supriadi mengatakan sosialisasi ini difokuskan pada manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi kesejahteraan para driver.

    “Kami bukan kali pertama melakukan sosialisasi dengan Gojek. Sudah beberapa tahun belakangan, sejak Gojek ada di Indonesia, kami melakukan literasi dan edukasi terkait perlindungan jaminan kesejahteraan. Perlindungan yang kami tawarkan meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua,” kata Uus seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamzah Aryanto, Jumat (13/12). 

    Ia menjelaskan, kemudahan akses pendaftaran juga menjadi sorotan. Uus menyebut aplikasi Gojek sudah memberikan fitur layanan pendaftaran BPJS Ketenagakerjaamln.

    “Sekarang di aplikasi Gojek sudah tersedia pembuatan dan transaksi pembayaran bulanan, mempermudah proses keikutsertaan,” ungkapnya 

    Ia menerangkan, upaya sosialisasi berkelanjutan dinilai penting mengingat jumlah driver ojol yang terus bertambah.

    “Sosialisasi tak cukup dilakukan sekali dua kali. Kami berharap sinergi dengan manajemen Gojek untuk sosialisasi masif di lapangan,” ujar Uus.

    Selain itu, ia menuturkan, antusiasme peserta sosialisasi terlihat dari banyaknya pertanyaan dan testimoni mengenai manfaat program yang telah dirasakan.

    “Contohnya, tadi ketika sosialisasi, ada Blbeberapa teman-teman gojek telah merasakan manfaat klaim, mulai dari biaya pengobatan kecelakaan kerja hingga santunan kematian,” paparnya.

    Meskipun belum ada data pasti persentase kepesertaan, Uus menyebutkan, di Kota Bekasi, lebih dari 4.000 driver ojek online telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi driver ojol dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk masa depan yang lebih terjamin.

    Sumber : Radio Elshinta

  • 4 Provinsi Belum Tetapkan UMP, Kemnaker Buka Suara

    4 Provinsi Belum Tetapkan UMP, Kemnaker Buka Suara

    Jakarta

    Sebanyak empat provinsi belum menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP). Keempat provinsi itu adalah Nusa Tenggara Barat (NTB), Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat.

    Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri menjelaskan penyebabnya adalah dewan pengupahan dengan pelaku usaha di keempat provinsi itu belum mendapatkan kesepakatan.

    “Dewan pengupahan belum sepakat, dan itu agak susah kesepakatannya. Artinya, kami dorong rekomendasi, jadi maunya gini, pengusaha maunya gini, nanti gubernur yang memutuskan. Karena belum ada putusan, ada gubernur yang belum bisa memutuskan dari rekomendasi yang masuk,” kata dia di Kemnaker, Jakarta Selatan, Jumat (13/12/2024).

    Untuk itu, Kemnaker juga akan menerbitkan surat laporan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk menyampaikan daerah mana saja yang belum mengumumkan UMP mengingat ini batasan waktunya adalah 11-12 Desember 2024. Indah mengatakan surat laporan yang disampaikan kepada Kemendagri juga akan ditembuskan kepada Presiden Prabowo Subianto.

    “Kan batasannya 11 sampai 12 Desember. Yang belum melaporkan UMP akan kami laporkan ke Kemendagri tembusan presiden, karena pembinaan kepala daerah itu wewenangnya Mendagri,” terangnya.

    Sebagai informasi, pemerintah telah menetapkan kenaikan upah minimum provinsi dan kota (UMP dan UMK) 6,5% pada 2025. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli buka-bukaan ada hitungan khusus yang diterapkan pada ketetapan upah minimum tahun depan.

    Yassierli mengatakan, hitungan yang dilakukan tahun ini terbilang khusus karena ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah formulasi penghitungan upah minimum dalam UU Cipta Kerja. Hitungan kenaikan upah minimum ini terbilang sederhana. Upah minimum saat ini cuma ditambah dengan kenaikan upah minimum 2025 yang ditetapkan sebesar 6,5% oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Hal ini diungkapkan Yassierli di depan para kepala daerah yang ikut rapat koordinasi penanggulangan inflasi mingguan secara virtual. Rapat itu digelar Kementerian Dalam Negeri.

    “Formula perhitungan upah minimum 2025 adalah upah minimum 2024 ditambah nilai kenaikan upah minimum 2025. Seperti kita ketahui kebijakan presiden bahwa upah minimum provinsi dan kota kabupaten naik 6,5% dari upah minimum saat ini di tahun 2024,” sebut Yassierli yang disiarkan virtual di YouTube Kemendagri, Senin (9/12/2024).

    Lihat Video: Gubernur Wajib Tetapkan Kenaikan Upah Paling Lambat 11 Desember!

    (ada/ara)

  • Bansos PKH dan Sembako Kemensos Cair Bulan Ini, Kemensos Minta Warga Manfaatkan dengan Baik

    Bansos PKH dan Sembako Kemensos Cair Bulan Ini, Kemensos Minta Warga Manfaatkan dengan Baik

    ERA.id – Bantuan sosial reguler Program Keluarga Harapan (PKH) dan BPNT/Sembako akan dicairkan pada Desember 2024. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diimbau untuk segera melakukan transaksi dan memanfaatkan bantuan sesuai ketentuan.

    “Bagi KPM yang bantuannya disalurkan melalui Himbara (Himpunan Bank Negara), bantuan sudah dapat digunakan karena telah masuk ke rekening. Yang melalui PT Pos akan cair pada minggu ketiga Desember,” kata Direktur Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Faisal, saat ditemui di kantornya di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

    Masyarakat dapat mencairkan bantuan dengan mendatangi bank atau ATM terdekat. Untuk KPM yang bantuannya disalurkan melalui PT Pos, undangan pengambilan bantuan akan diberikan. PT Pos menyediakan tiga metode penyaluran, yaitu pengambilan langsung di kantor pos, penyaluran melalui komunitas, dan penyaluran langsung ke rumah KPM.

    Pada metode penyaluran komunitas, petugas PT Pos akan mendatangi komunitas KPM yang lokasinya jauh dari kantor pos. Biasanya, metode ini digunakan untuk KPM yang tinggal di wilayah terpencil seperti daerah 3T. Penyaluran langsung ke rumah dikhususkan untuk KPM lanjut usia dan penyandang disabilitas yang tidak mampu secara fisik untuk mendatangi kantor pos.

    Pada Program Keluarga Harapan, bantuan yang disalurkan mencakup Tahap III (periode Juli, Agustus, September) dan Tahap IV (periode Oktober, November, Desember). KPM yang menerima bantuan melalui Himbara akan mendapatkan bantuan Tahap IV, sedangkan KPM yang menerima bantuan melalui PT Pos akan mendapatkan bantuan Tahap III dan Tahap IV.

    Bantuan yang diterima sesuai dengan komponen yang terdaftar. Pada komponen kesehatan, ibu hamil dan anak usia 0-6 tahun masing-masing menerima Rp750.000 per tahap atau per tiga bulan. Pada komponen pendidikan, anak sekolah dasar atau sederajat menerima Rp225.000 per tahap, anak SMP atau sederajat mendapat Rp375.000, dan anak SMA atau sederajat memperoleh Rp500.000.

    Komponen kesejahteraan sosial mencakup penyandang disabilitas berat dan lanjut usia 60 tahun ke atas, yang masing-masing dialokasikan menerima Rp600.000 per tahap.

    Untuk BPNT/Sembako, bantuan yang cair pada bulan Desember mencakup periode Juli-Desember bagi KPM yang menerima melalui PT Pos, dan periode November-Desember bagi KPM yang menerima melalui Himbara. Setiap KPM BPNT/Sembako menerima bantuan sebesar Rp200.000 per bulan.

    Faisal mengimbau masyarakat untuk melakukan transaksi paling lambat 31 Desember 2024 dan memanfaatkan bantuan sesuai kebutuhan. “Kami mengingatkan agar bantuan digunakan secara bijak dan tidak untuk membeli rokok atau barang-barang yang tidak produktif,” ujarnya.

  • 4 Provinsi Belum Tetapkan UMP 2025

    4 Provinsi Belum Tetapkan UMP 2025

    Jakarta, CNN Indonesia

    Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat empat provinsi belum menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2025 hingga Kamis (12/12) malam ini.

    Padahal, penetapan UMP diwajibkan paling lambat 11 Desember 2025 seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum 2025.

    “Yang belum menentukan provinsi ada 4 provinsi yaitu: NTB, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat,” kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri dalam keterangan tertulis.

    Sementara itu, sebanyak 34 provinsi telah menetapkan UMPN2025. Dari jumlah tersebut, 23 provinsi menetapkan upah minimum sektoral provinsi (UMSP).

    Sedangkan 11 provinsi tidak menetapkan UMSP 2025, yaitu Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), ⁠Kalimantan Selatan (Kalsel), Sulawesi Selatan (Sulsel), Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Tengah.

    Berdasarkan Permenaker 16/2024, pemerintah mewajibkan gubernur untuk menetapkan dan mengumumkan UMP dan UMSP paling lambat 11 Desember 2024.

    Sementara, untuk upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) paling lambat 18 Desember 2025. Penetapan upah minimum itu mulai berlaku 1 Januari 2025.

    Melalui beleid tersebut, Kemnaker menetapkan nilai kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5 persen bagi seluruh wilayah di Indonesia. Nilai kenaikan itu mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

    (del/fby)

  • Kemnaker Catat 4 Provinsi Belum Tetapkan UMP 2025, Ada NTB hingga Papua Barat

    Kemnaker Catat 4 Provinsi Belum Tetapkan UMP 2025, Ada NTB hingga Papua Barat

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melaporkan bahwa hingga 12 Desember 2024, masih ada empat provinsi yang belum menetapkan dan mengumumkan upah minimum provinsi (UMP) 2025.

    Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri menyampaikan, keempat provinsi yang belum menetapkan UMP 2025 yakni Nusa Tenggara Barat (NTB), Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat.

    “Yang belum menetapkan ada empat provinsi,” kata Indah kepada Bisnis, kamis (12/12/2024).

    Kemnaker mencatat sudah ada 34 provinsi yang telah menetapkan UMP 2025. Dari total 34 provinsi yang telah menetapkan UMP 2025, hanya 23 provinsi yang menetapkan upah minimum sektoral provinsi atau UMSP, sedangkan 11 provinsi lainnya tidak menetapkan UMSP 2025.

    Sebelas provinsi yang menetapkan UMSP 2025 yakni Bengkulu, Lampung, Daerah Khusus Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Tengah.

    Pemerintah melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.16/2024 tentang Penetapan Upah Minimum 2025 mewajibkan Kepala Daerah untuk menetapkan UMP dan UMSP paling lambat 11 Desember 2024. 

    Upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) ditetapkan dan diumumkan paling lambat 18 Desember 2024. Upah minimum mulai berlaku pada 1 Januari 2025.

    Dalam catatan Bisnis, Kemnaker mewajibkan gubernur di seluruh Indonesia untuk menetapkan upah minimum sektoral (UMS) untuk provinsi dan dapat menetapkan UMS kabupaten/kota. 

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan nilai UMSP harus lebih tinggi dari UMP, sedangkan nilai UMSK harus lebih tinggi dari UMK. 

    Imbauan tersebut disampaikan Menaker kepada para gubernur seiring dengan terbitnya Permenaker No.16/2024 tentang Penetapan Upah Minimum 2025 pekan lalu. Pengaturan soal upah minimum sektoral sendiri tercantum dalam Bab III beleid itu. 

    “Nilai UMSP harus lebih tinggi dari nilai UMP. Jadi UMSP lebih tinggi dari UMP dan demikian juga dengan UMSK tentu dia harus lebih tinggi dari nilai UMK,” kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi dan sosialisasi kebijakan upah minimum 2025, Senin (9/12/2024). 

  • 6 Provinsi Belum Tetapkan UMP 2025

    6 Provinsi Belum Tetapkan UMP 2025

    Jakarta, CNN Indonesia

    Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat masih ada enam provinsi yang belum menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2025.

    Padahal, penetapan UMP diwajibkan paling lambat 11 Desember 2025. Aturan itu merujuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum 2025.

    Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri menyampaikan berdasarkan monitoring yang dilakukan hingga Kamis (12/12) pukul 09.00 WIB, sebanyak enam provinsi belum mengumumkan UMP sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan.

    Keenam provinsi tersebut adalah Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Utara, Papua Barat, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

    Sementara itu sebanyak 17 provinsi juga tercatat belum menetapkan upah minimum sektoral provinsi (UMSP). Di antaranya Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, NTT, dan Kalimantan Selatan.

    Lalu, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi Barat, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

    Indah menyebut Kemnaker sangat mengapresiasi kerja keras para gubernur, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan seluruh Dewan Pengupahan Provinsi dalam merumuskan dan menetapkan UMP dan UMSP 2025.

    “Selanjutnya kami harap seluruh pihak tersebut dapat melanjutkan mendiskusikan dan merumuskan untuk selanjutnya menetapkan UMK 2025 dan jika ada, UMSK 2025,” ujar dia kepada CNNIndonesia.com, Kamis (12/12).

    Berdasarkan Permenaker 16/2024, pemerintah mewajibkan gubernur untuk menetapkan dan mengumumkan UMP dan UMSP paling lambat 11 Desember 2024.

    Sementara, untuk upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) paling lambat 18 Desember 2025. Penetapan upah minimum itu mulai berlaku 1 Januari 2025.

    Melalui beleid tersebut, Kemnaker menetapkan nilai kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5 persen rata bagi seluruh wilayah di Indonesia. Nilai kenaikan itu mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

    (del/sfr)

  • Kemenaker Sebut 6 Provinsi Belum Tetapkan UMP

    Kemenaker Sebut 6 Provinsi Belum Tetapkan UMP

    Jakarta

    Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyatakan masih ada 6 provinsi yang belum menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025. Padahal, tanggal 11 Desember 2024 kemarin menjadi batas akhir penetapan dan pengumuman UMP tiap provinsi.

    Berdasarkan monitoring data Kemenaker yang didapatkan detikcom dari Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, per pukul 09.00 WIB hari ini, Kamis (12/12/2024) terdapat 6 provinsi belum menetapkan UMP dan 17 provinsi belum menetapkan upah minimum sektoral provinsi (UMSP).

    Dari data yang dipaparkan Indah, 6 provinsi yang belum menetapkan UMP adalah Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Papua Barat, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

    Sementara itu, 17 provinsi yang belum menetapkan UMSP adalah Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi Barat, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

    “Kemenaker sangat mengapresiasi kerja keras para Gubernur, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan seluruh Dewan Pengupahan Provinsi dalam merumuskan dan menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2025,” papar Indah.

    Pihaknya juga berharap seluruh Pemerintah Daerah dapat melanjutkan mendiskusikan dan merumuskan untuk selanjutnya menetapkan UMK 2025 dan jika ada UMSK 2025.

    Tonton Video: Gubernur Wajib Tetapkan Kenaikan Upah Paling Lambat 11 Desember!

    (acd/acd)

  • Cabup Terpilih Rio Prayogo Gemas Lihat Birokrasi Pemkab Situbondo

    Cabup Terpilih Rio Prayogo Gemas Lihat Birokrasi Pemkab Situbondo

    Situbondo (beritajatim.com) – Yusuf Rio Wahyu Prayogo, calon bupati terpilih Situbondo, Jawa Timur, gemas melihat birokrasi Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Dia meminta tim transisi untuk membangun sistem merit yang benar dalam pemerintahan ke depan.

    “Tim transisi ini mendesain birokrasi ini agar fit to body, termasuk merit system mau kami berlakukan,” kata mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember ini, Kamis (12/12/2024).

    “Coba Anda lihat. Kepala Dnas Pertanian sama sekali tidak punya latar belakang pertanian. Pelaksana Tugas Dinas Pendidikan adalah Kabag Umum. Bayangkan. Bagaimana orang berbicara soal Situbondo pada masa mendatang, ketika orang-orangnya tidak punya kompetensi dan pengalaman membidangi urusan itu,” kata Rio.

    Rio memilih menggunakan sistem terbuka untuk memilih pejabat yang tepat kelak. Aparat sipil negara diberi kesempatan yang sama sesuai aturan untuk menduduki jabatan-jabatan strategis di Pemkab Situbondo.

    Namun mereka akan diminta menjelaskan program dan perencanaan anggaran yang akan dilaksanakan ke depan. Penjelasan mereka akan disandingkan dengan visi-misi Rio-Ulfiyah. “Jadi ada public assessment di situ,” kata Rio.

    Sistem seperti ini dipercaya Rio akan menepis syak wasangka. “Dengan demikian tidak ada kecurigaan publik dan elite politik kepada saya bahwa saya bermain-main dan ‘Rio sama saja dengan yang lain’,” katanya.

    Tak mau membuang waktu, tim transisi yang terdiri atas 25 orang itu bekerja tanpa menanti pelantikan. Mereka terdiri atas ketua partai politik, pakar kebijakan publik, pakar sumber daya manusia, organisasi non pemerintah, KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia), pesantren, dan relawan anak-anak muda.

    Amin Said Husni, Bupati Bondowoso 2008-2018, dan Suyoto, Bupati Bojonegoro 2008-2018 ikut terlibat sebagai dewan pakar. Mereka diharapkan bisa berbagi pengalaman tentang penataan birokrasi dan pemerintahan daerah yang baik dan benar.

    Tim tersebut sudah bertemu dengan Badan Penyelanggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk membicarakan kemungkinan kolaborasi dalam pelaksanaan program kesehatan ‘Brantas’ yang dusung Rio-Ulfiyah selama pilkada. Sejumlah birokrasi Pemkab Situbondo juga sudah mulai diajak berkomunikasi untuk membuka kran program beasiswa yang sempat macet.

    Rio berharap tim transisi ini sebisa mungkin mewarnai Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025 dengan visi dan misinya. “Sebisa mungkin, karena saya belum punya kekuasaan. Paling tidak mensikronisasi visi dan misi saya ke APBD,” katanya. [wir]