Produk: jaminan sosial

  • Pemerintah AS Terancam Shutdown pada 21 Desember, Karyawan Federal Akan Bekerja Tanpa Digaji – Halaman all

    Pemerintah AS Terancam Shutdown pada 21 Desember, Karyawan Federal Akan Bekerja Tanpa Digaji – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah AS akan shutdown atau tutup akhir pekan ini kecuali Kongres segera membuat rencana dan bertindak cepat.

    Dilansir NBC News, pendanaan federal akan berakhir saat jam menunjukkan pukul 12:01 dini hari, Sabtu (21/12/2024).

    Anggota Kongres dari Partai Republik kembali menyusun rencana setelah miliarder Elon Musk dan Presiden terpilih Donald Trump mengacaukan RUU pertama, dan kemudian rencana cadangan juga gagal disahkan pada Kamis (19/12/2024) malam.

    Sementara Kongres memperdebatkan langkah selanjutnya, operasi pemerintah yang diandalkan rakyat dan gaji jutaan pekerja federal masih belum pasti.

    Berikut hal-hal yang perlu diketahui tentang penutupan pemerintah AS dan dampaknya bagi warga AS.

    1. Apa yang dimaksud dengan penutupan pemerintah?

    Konstitusi memberi Kongres kekuasaan atas keuangan, yang berarti hampir semua keputusan pendanaan pemerintah dilakukan di Capitol Hill.

    Setiap tahun, Kongres harus mengesahkan RUU pengeluaran sebelum 1 Oktober, yang merupakan awal tahun fiskal baru.

    Jika tidak, pemerintah akan kehabisan dana untuk tetap beroperasi.

    Anggota Kongres AS

    Jika Kongres gagal bertindak sebelum tanggal tersebut, DPR dan Senat dapat mengesahkan undang-undang yang disebut “resolusi berkelanjutan” untuk menjaga agar pemerintah tetap beroperasi dalam jangka waktu singkat.

    Pada bulan September, Kongres menetapkan 20 Desember sebagai batas waktu baru setelah memperpanjang pendanaan.

    Kini, Kongres harus bertindak sebelum akhir hari Jumat atau akan terjadi kekurangan dana.

    Jika itu terjadi, semua fungsi pemerintah yang tidak dianggap esensial akan dihentikan.

    2. Bagaimana bisa pemerintah AS terancam shutdown?

    Begini cara kerja proses pengeluaran pemerintah:

    Komite alokasi di kedua kamar (DPR dan Senat) seharusnya meloloskan belasan RUU pengeluaran yang mencakup berbagai lembaga federal setiap tahun.

    Setelah itu, RUU tersebut harus disetujui oleh seluruh DPR dan Senat sebelum diserahkan ke meja presiden untuk ditandatangani menjadi undang-undang.

    Namun, hal itu jarang terjadi di Kongres modern.

    Seperti yang terjadi saat ini, Kongres kehabisan waktu untuk menyelesaikan proses tersebut pada bulan September, sehingga mereka meloloskan perpanjangan pendanaan jangka pendek.

    Meskipun Kongres sudah mengetahui tentang batas waktu 20 Desember, mereka baru mencapai kesepakatan untuk menghindari penutupan pekan ini.

    Pada Selasa (17/12/2024) malam, Ketua DPR Mike Johnson mengumumkan kesepakatan telah dicapai antara anggota DPR dari Partai Republik dan Demokrat.

    Kesepakatan tersebut akan memperpanjang pendanaan pemerintah hingga 14 Maret dan memberikan bantuan ekonomi bagi para petani serta daerah-daerah yang terdampak badai.

    Selain itu, kesepakatan tersebut mencakup kenaikan gaji kecil bagi anggota DPR, maksimal 3,8 persen, untuk pertama kalinya dalam lebih dari satu dekade.

    Namun, sebelum DPR menjadwalkan pemungutan suara, Elon Musk mulai memposting komentar negatif tentang RUU tersebut di platformnya, X.

    Trump dan sejumlah anggota Kongres sayap kanan juga menentang RUU tersebut, menyebutnya sebagai “hadiah” untuk Demokrat dan mengkritik beberapa kebijakan, termasuk kenaikan gaji anggota Kongres.

    Trump bahkan menambahkan tuntutan di menit-menit terakhir, meminta Kongres untuk memasukkan undang-undang terkait batas utang.

    Amerika Serikat diperkirakan tidak akan mencapai batas pinjamannya hingga tahun depan, tetapi pada Kamis, Trump mengatakan kepada NBC News bahwa ia ingin Kongres menghapuskan batas utang sepenuhnya.

    Partai Republik di DPR mencoba meloloskan RUU kedua untuk menyenangkan Trump, namun gagal.

    Hampir semua anggota Demokrat dan 38 anggota Republik memberikan suara menentang RUU kedua itu.

    Kini, mereka harus mencari “Plan C” sebelum waktu habis.

    3. Berapa lama shutdown pemerintahan dapat berlangsung?

    Jika Kongres tidak mengambil tindakan pada menit-menit terakhir, penutupan pemerintah akan resmi dimulai pada pukul 12:01 dini hari Sabtu.

    Sulit untuk memprediksi berapa lama shutdown ini akan berlangsung.

    Namun, jika terjadi, penutupan bisa saja berlangsung cukup lama, mengingat adanya perpecahan di Capitol Hill dan musim liburan yang mendekat.

    Partai Republik memiliki mayoritas tipis di DPR, sedangkan Partai Demokrat menguasai Senat.

    Komposisi ini akan berubah pada tanggal 3 Januari, ketika Partai Republik mengambil alih kedua kamar Kongres, dan Trump akan dilantik pada tanggal 20 Januari.

    Anggota DPR dari Partai Republik, Marjorie Taylor Greene, memposting di X bahwa ia akan mendukung penutupan pemerintah hingga Hari Pelantikan.

    4. Bagian pemerintah mana yang akan terpengaruh jika terjadi shutdown?

    Selama penutupan, pemerintah federal tidak akan dapat membayar jutaan karyawannya, termasuk anggota militer dan cadangan, padahal musim liburan Natal semakin dekat.

    Ratusan ribu pegawai pemerintah atau PNS bisa dirumahkan, yang berarti mereka akan berhenti bekerja untuk sementara waktu.

    Selama penutupan pemerintah pada tahun 2013, sekitar 850.000 pekerja dirumahkan.

    Bahkan, mereka yang masih harus menjalankan tugas-tugas esensial tidak akan dibayar selama masa penutupan.

    Pekerja federal akan menerima gaji retroaktif setelah pemerintah dibuka kembali.

    Namun, hal ini baru dijamin sejak Kongres meloloskan undang-undang setelah penutupan pada tahun 2019.

    Beberapa fungsi pemerintah tetap berjalan, termasuk militer dan layanan keselamatan publik seperti kontrol lalu lintas udara dan Administrasi Keamanan Transportasi (TSA).

    Setiap lembaga federal memiliki “rencana darurat” untuk menentukan karyawan mana yang “dikecualikan” dari cuti dan bagaimana lembaga tersebut beroperasi selama penutupan.

    Misalnya, Departemen Pertahanan akan mengharuskan personel militer aktif tetap bertugas, dan perawatan medis darurat di fasilitas kesehatan Pentagon akan tetap berjalan.

    Manfaat pensiunan militer tetap akan dibayarkan karena berasal dari dana terpisah, bukan dari alokasi kongres.

    Namun, prosesnya mungkin melambat karena kurangnya personel untuk memprosesnya.

    Sementara itu, Presiden Joe Biden dan anggota Kongres akan tetap bekerja dan dibayar, sebagaimana diatur oleh hukum.

    5. Apakah shutdown akan memengaruhi tunjangan seperti Jaminan Sosial?

    Cek Jaminan Sosial yang diberikan kepada 73 juta orang di Amerika Serikat setiap bulan akan tetap berlanjut selama penutupan pemerintah.

    Hal ini karena tunjangan tersebut dianggap sebagai pengeluaran “wajib” dan tidak didanai melalui RUU anggaran tahunan.

    Contoh lain dari pengeluaran wajib yang akan terus berlanjut adalah pembayaran dari Medicare, Medicaid, Bantuan Sementara untuk Keluarga Miskin, dan tunjangan veteran.

    6. Berapa lama shutdown pemerintahan pernah terjadi?

    Kongres beberapa kali membiarkan pendanaan berakhir dalam empat dekade terakhir, yang menyebabkan 20 shutdown yang berlangsung setidaknya satu hari penuh.

    Shutdown terlama, dan yang terbaru, terjadi selama 34 hari penuh dari 21 Desember 2018 hingga 25 Januari 2019.

    Selama penutupan itu, taman nasional tetap buka, tetapi sampah menumpuk karena karyawan taman dirumahkan.

    Sebagian besar karyawan Administrasi Keamanan Transportasi (TSA), yang diwajibkan tetap bekerja tanpa gaji, memilih izin sakit, menyebabkan penundaan di bandara.

    Administrator TSA telah memperingatkan bahwa shutdown kali ini akan menyebabkan waktu tunggu lebih lama menjelang liburan.

    (Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

  • Lika-liku PT Sritex: Sempat Mau Diselamatkan Prabowo, Kini Status Pailit Inkrah usai Kasasi Ditolak – Halaman all

    Lika-liku PT Sritex: Sempat Mau Diselamatkan Prabowo, Kini Status Pailit Inkrah usai Kasasi Ditolak – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – PT Sri Rejeki Isman (Sritex) dan perusahaan yang tergabung sebagai anak perusahaanya resmi dinyatakan pailit oleh Mahkamah Agung (MA)

    Adapun putusan ini setelah MA menolah kasasi yang diajukan PT Sritex terkait putusan pembatalan pengesahan perdamaian (homologasi) yang dikeluarkan Pengadilan Negeri (PN) Semarang lewat putusan Nomor 2/Pdt.Sus- Homologasi/2024/PN Niaga Smg pada 21 Oktober 2024 lalu.

    “Amar putusan: tolak,” demikian bunyi putusan dikutip dari laman MA, Kamis (20/12/2024).

    Dengan penolakan kasasi ini, maka kepailitan PT Sritex telah berkedudukan hukum tetap atau inkrah.

    Sehingga, status pailit PT Sritex sudah tidak bisa dibatalkan lagi.

    Meski sudah ada upaya untuk menyelesaikan masalah melalui pengajuan perdamaian, namun dengan ditolaknya kasasi ini, harapan untuk keluar dari ancaman pailit sudah tertutup.

    Sempat Mau Diselamatkan Prabowo 

    Gonjang-ganjing bangkrutnya PT Sritex pun sampai ke telinga Presiden RI, Prabowo Subianto.

    Sesaat setelah terbitnya putusan pailit dari PN Semarang, Prabowo langsung memerintahkan empat menterinya di Kabinet Merah Putih untuk melakukan upaya penyelamatan dari perusahaan yang berlokasi di Sukoharjo, Jawa Tengah tersebut.

    Mereka adalah Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK); Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani; Menteri BUMN, Erick Thohir; dan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli.

    “Presiden Prabowo sudah memerintahkan Kementerian Perindustrian, Kemenkeu, Menteri BUMN dan Menteri Tenaga Kerja untuk segera mengkaji beberapa opsi dan skema untuk menyelamatkan Sritex,” kata Menperin, Agus Gumiwang pada 26 Oktober 2024 silam.

    Ketika itu, Agus menuturkan bahwa prioritas pemerintah adalah menyelamatkan PT Sritek dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

    Namun, dia belum menjelaskan teknis penyelamatan yang dimaksud.

    “Pemerintah akan segera mengambil langkah-langkah agar operasional perusahaan tetap berjalan dan pekerja bisa diselamatkan dari PHK. Opsi dan skema penyelamatan ini akan disampaikan dalam waktu secepatnya, setelah empat kementerian selesai merumuskan cara penyelamatan,” tutur AGK.

    Sementara, Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) saat itu memerintahkan agar PT Sritex tidak langsung melakukan PHK.

    Dirjen Pembinaan Hubungan industrian dan Jaminan Sosial Kemenaker, Indah Anggoro Putri meminta para pekerja tidak segera di-PHK sebelum ada putusan inkrah dari MA terkait kasasi yang diajukan PT Sritex.

    “Kemenaker meminta kepada PT Sritex dan anak-anak perusahaannya yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga agar tidak terburu-buru melakukan PHK kepada pekerja-nya, sampai dengan adanya putusan yang inkrah atau dari MA,” ungkapnya.

    Opsi Penyelamatan Prabowo Tidak Jelas

    Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika pun menganggap opsi penyelamatan dari pemerintah terhadap PT Sritex tidak jelas.

    Yeka menegaskan pemerintah harus segera turun tangan jika memang memiliki niat untuk menyelamatkan PT Sritex.

    Menurutnya, ada batas waktu yang tidak bisa ditunda terkait penyelamatan PT Sritex yakni sebelum bahan baku tekstil dinyatakan habis.

    Aktivitas buruh di lingkungan pabrik PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) di Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis (24/10/2024). (dok. Antara/Mohamad Ayudha)

    Yeka menuturkan bahan baku tekstil PT Sritex diperkirakan hanya bisa bertahan sampai tiga pekan sejak dirinya menyatakannya pada 14 November 2024 silam.

    “Kan Presiden ngomong mau menyelamati, wakil menteri ngomong mau menyelamati, enggak akan ada PHK satu orang pun, katanya. Pertanyaan saya, ini ada urgent, bahan baku habis mau gimana? Apa contigency plan (rencana darurat) mereka?” ucap Yeka ketika ditemui Tribunnews.com di Hotel Le Meridien Jakarta.

    “Makanya Ombudsman memberikan peringatan kepada pemerintah. Kalau kalian memang benar serius mau bantu Sritex, ada masa yang tidak bisa kalian permainkan, yaitu apa? Tiga minggu. Dasarnya apa? Bahan baku habis,” sambungnya.

    Ombudsman Sempat Endus Kejanggalan Kepailitan Sritex

    Pada kesempatan yang sama, Yeka juga menyebut adanya kejanggalan terkait proses kepailitan PT Sritex.

    Dia mengungkapkan PT Sritex memiliki utang sekitar Rp20 triliun.

    Salah satu pemasok asing asal India, yang berperan sebagai kreditur dengan utang sebesar Rp 100 miliar, berhasil mengajukan pailit terhadap perusahaan tersebut.

    Yeka memandang proses mengajukan kepailitan berlangsung sangat cepat. Sidang dilakukan pada September, lalu sudah ada putusannya pada Oktober.

    “Padahal kalau kita mempelajari contoh benchmarknya adalah Garuda saja, itu kalau enggak salah sidang kepailitannya itu tidak secepat itu,” ujarnya.

    Lalu, menurut dia, ada indikasi bahwa upaya ini bisa saja merupakan bagian dari suatu pola yang disebut sindikasi “Burung Pemakan Bangkai”.

    Jadi, perusahaan yang sebenarnya masih bisa bertahan, dipailitkan untuk kemudian dimanfaatkan oleh kreditor. “Perusahaan sehat dibikin sakit,” tutur Yeka.

    Berdasarkan informasi yang Yeka terima, meskipun Sritex memiliki utang sangat besar, perusahaan ini masih menunjukkan indikator bisnis yang sehat.

    Salah satunya adalah pembayaran gaji karyawan tidak pernah terlambat.

    “Apakah Sritex usahanya sehat? Indikasinya banyak, salah satunya belum pernah dia menunggak bayar gaji karyawan. Rasio utang menurut mereka masih sehat, masih bisa terbayarkan,” ucap Yeka.

    2.500 Karyawan Dirumahkan

    Sebelumnya, Komisaris Utama PT Sritex, Iwan Setiawan Lukminto menyebut pihaknya telah merumahkan 2.500 karyawan.

    Hal itu disampaikannya pada 13 November 2024 silam.

    Iwan mengatakan keputusan itu dilakukan karena stok bahan baku yang hanya bisa bertahan hingga tiga pekan.

    “Jadi ketersediaan bahan baku ini sekarang kekuatannya sampai 3 minggu ke depan,” kata Iwan dalam konferensi pers bersama Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan.

    Sritex (Antara)

    Meski diliburkan, ia mengatakan hak pekerja seperti gaji masih dibayarkan oleh perusahaan.

    Ia mengatakan, jumlah karyawan yang diliburkan akan terus bertambah apabila tidak ada keputusan dari kurator dan hakim pengawas untuk izin keberlanjutan usaha.

    Saat itu, ada proses going concern yang harus cepat diputuskan oleh hakim pengawas.

    Apabila bisa diputuskan oleh hakim pengawas, Iwan merasa itu akan bisa membantu keberlangsungan Sritex. 

    “Bila itu ada, kita kembali lagi (beroperasi),” ujar Iwan.

    Selain itu, yang menjadi ganjalan adalah visi misi dari kurator dan manajemen berbeda.

    Iwan menilai visi kurator selalu mengedepankan pemberesan atau tidak peduli dengan keberlangsungan usaha.

    Di sisi lain, ia menyebut manajemen melihatnya dari keberlangsungan usaha dan melanjutkan usaha ini.

    “Kita sebenarnya ini mengharapkan bahwa keberlangsungan harus cepat dijalankan supaya yang diliburkan ini bisa bekerja lagi seperti biasa,” ucap Iwan.

    “Ini keberlangsungan usaha ini adalah pokok dalam menunggu bridging, dalam menunggu kasasi,” sambungnya.

    (Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Endrapta Ibrahim Pramudhiaz/Lita Febriani/Ilham Rian Pratama)

    Artikel lain terkait Sritex Pailit

     

  • Bansos PKH dan Sembako Cair Bulan Ini, Ini Cara Mencairkan dan Cek Penerimanya – Halaman all

    Bansos PKH dan Sembako Cair Bulan Ini, Ini Cara Mencairkan dan Cek Penerimanya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kementerian Sosial (Kemensos) menyalurkan dua bantuan sosial (bansos) yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) pada bulan ini, Desember 2024.

    Para penerima bansos PKH dan Sembako diimbau untuk segera melakukan transaksi dan memanfaatkan bantuan sesuai ketentuan.

    Direktur Jaminan Sosial Kemensos, Faisal mengatakan, bansos PKH dan Sembako yang disalurkan melalui Himbara (Himpunan Bank Negara), sudah dapat digunakan karena telah masuk ke rekening.

    “Yang melalui PT Pos akan cair pada minggu ketiga Desember,” kata Faisal di Jakarta, Rabu (11/12/2024), dikutip dari kemensos.go.id.

    Cara Mencairkan Bansos PKH dan Sembako

    Masyarakat dapat mencairkan bantuan dengan mendatangi bank atau ATM terdekat. 

    Untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang bantuannya disalurkan melalui PT Pos, undangan pengambilan bantuan akan diberikan. 

    PT Pos menyediakan tiga metode penyaluran, yaitu pengambilan langsung di kantor pos, penyaluran melalui komunitas, dan penyaluran langsung ke rumah KPM.

    Pada metode penyaluran komunitas, petugas PT Pos akan mendatangi komunitas KPM yang lokasinya jauh dari kantor pos. 

    Biasanya, metode ini digunakan untuk KPM yang tinggal di wilayah terpencil seperti daerah 3T. 

    Penyaluran langsung ke rumah dikhususkan bagi KPM lanjut usia dan penyandang disabilitas yang tidak mampu secara fisik untuk mendatangi kantor pos.

    Pada bansos PKH, bantuan yang disalurkan mencakup Tahap III (periode Juli, Agustus, September) dan Tahap IV (periode Oktober, November, Desember). 

    KPM yang menerima bantuan melalui Himbara akan mendapatkan bantuan Tahap IV, sedangkan KPM yang menerima bantuan melalui PT Pos akan mendapatkan bantuan Tahap III dan Tahap IV.

    Besaran bansos PKH yang diterima KPM berbeda-beda tergantung kriteria atau kategorinya.

    Segini besaran bantuan PKH setiap tahunnya:

    Kategori Ibu Hamil/Nifas: Rp 3 juta/tahun atau Rp 750 ribu/tiga bulan
    Kategori Anak Usia Dini 0 s.d. 6 Tahun: Rp 3 juta/tahun atau Rp 750 ribu/tiga bulan
    Kategori Lanjut Usia: Rp 2,4 juta/tahun atau Rp 600 ribu/tiga bulan
    Kategori Penyandang Disabilitas berat: Rp 2,4 juta/tahun atau Rp 600 ribu/tiga bulan
    Kategori Pendidikan Anak SMA/Sederajat: Rp 2 juta/tahun atau Rp 500 ribu/tiga bulan
    Kategori Pendidikan Anak SMP/Sederajat: Rp 1,5 juta/tahun atau Rp 375 ribu/tiga bulan
    Kategori Pendidikan Anak SD/Sederajat: Rp 900 ribu/tahun atau Rp 225 ribu/tiga bulan

    Sementara bansos BPNT/Sembako, bantuan yang cair pada bulan Desember mencakup periode Juli-Desember bagi KPM yang menerima melalui PT Pos.

    Bagi KPM yang menerima melalui Himbara, bansos BPNT/Sembako yang cair adalah periode November-Desember.

    Setiap KPM BPNT/Sembako menerima bantuan sebesar Rp 200.000 per bulan.

    Cara Cek Penerima Bansos PKH dan Sembako

    Masyarakat dapat melakukan pengecekan secara mandiri apakah dirinya terdaftar sebagai penerima bansos periode Desember 2024.

    Caranya dengan mengakses situs cekbansos.kemensos.go.id lalu mengetikkan nama dan alamat sesuai KTP.

    Dalam situs cekbansos.kemensos.go.id, masyarakat juga bisa mengetahui status penerima bansos Desember 2024.

    Berikut cara cek status penerima bansos PKH dan Sembako pada Desember 2024 di cekbansos.kemensos.go.id.

    Cek Status Penerima Bansos PKH dan Sembako

    Akses situs https://cekbansos.kemensos.go.id/ atau klik link ini.
    Masukkan Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.
    Masukkan nama Penerima Manfaat (PM) sesuai KTP.
    Ketikkan 4 huruf kode yang tertera dalam kotak kode.
    Jika huruf kode kurang jelas, klik icon Refresh untuk mendapatkan huruf kode baru.
    Klik tombol CARI DATA.
    Situs akan memunculkan hasil pencarian apakah nama Anda masuk dalam daftar sebagai Kelompok Penerima (KP).

    Catatan: Sistem Cek Bansos Kemensos akan mencari Nama PM sesuai wilayah yang diinputkan.

    Jika bansos Desember 2024 sudah disalurkan, maka pada kolom “Status” akan bertuliskan “Ya”.

    Begitu juga dengan kolom “Ket” dan “Periode”.

    Kolom “Ket” merujuk pada metode penyaluran bansos apakah lewat bank, kantor pos, atau pengurus.

    Sementara “Periode” merujuk pada periode pencairan. Jika tertulis “PKH NOV-DES 2024” artinya bansos BPNT periode November-Desember 2024 sudah cair.

    Jika masih bertuliskan “PKH AGT – OKT 2024”, maka bansos PKH periode Desember 2024 belum cair.

    Faisal juga mengimbau masyarakat untuk melakukan transaksi paling lambat 31 Desember 2024 dan memanfaatkan bantuan sesuai kebutuhan. 

    “Kami mengingatkan agar bantuan digunakan secara bijak dan tidak untuk membeli rokok atau barang-barang yang tidak produktif,” ujarnya.

    (Tribunnews.com/Sri Juliati)

  • BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Literasi Jamsostek PMI di Hari Migran

    BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Literasi Jamsostek PMI di Hari Migran

    Jakarta, CNN Indonesia

    Dalam rangka memperingati Hari Migran Internasional tahun ini, BPJS Ketenagakerjaan memfokuskan diri pada peningkatan literasi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan seluruh ekosistem pendukungnya.

    Lewat program bertajuk “Dekati Kami”, BPJS Ketenagakerjaan hadir langsung di kantong-kantong PMI seperti Lombok dan Cirebon.

    Kehadiran mereka untuk membangun kesadaran sekaligus mendengar keresahan dari ratusan calon pahlawan devisa, soal berbagai risiko yang mungkin dialami saat berada di negara penempatan.

    Selain itu, kegiatan ini juga menjadi upaya BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan sinergi dengan pemangku kepentingan di setiap daerah, khususnya di tingkat desa, dalam memastikan penempatan dan pelindungan pekerja migran secara aman dan nyaman sehingga mampu mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

    Dalam kegiatan yang digelar di Desa Paok Motong, Kabupaten Lombok Timur, Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, Roswita Nilakurnia, mengingatkan para CPMI untuk selalu menempuh jalur resmi agar mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

    Berdasarkan data hingga penghujung November, terdapat 614 ribu PMI yang sudah dilindungi BPJS Ketenagakerjaan. Dari angka tersebut, Lombok Timur dan sekitarnya menempati posisi kedua penyumbang kepesertaan PMI terbanyak yakni sebanyak 8 ribu pekerja.

    “Dengan blusukan ke kantong-kantong PMI ini, kita sama-sama menyadari bahwa pekerja migran adalah pahlawan devisa bagi negara. Kita di sini berpartisipasi dan sekalian juga melakukan sosialisasi terkait pentingnya perlindungan jaminan sosial bagi para PMI,” kata Roswita dikutip Rabu (18/12).

    “Dalam rangkaian ini kami pun melakukan edukasi kepada calon pekerja yakni siswa siswi SMK di Lombok Timur yang kita harapkan ke depan mereka akan menjadi pekerja mandiri maupun PMI, sehingga penting bagi mereka juga untuk memahami fungsi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan,”ujar Roswita.

    Sejalan dengan itu, Penjabat (Pj) Bupati Lombok Timur, Muhammad Juaini Taofik yang juga hadir dalam kesempatan tersebut menekankan bahwa pekerja migran juga merupakan profesi yang mulia dan wajib mendapatkan perlindungan dari negara.

    “Profesi yang satu dengan profesi yang lain tentu tidak bisa dibanding-bandingkan tetapi pasti saling membutuhkan, yang penting apapun profesi kita, harus profesional dan negara berkewajiban untuk melindunginya,” ujarnya.

    “Kita tidak khawatir lagi untuk menjadi PMI yang penting menjadi PMI yang prosedural. Karena hanya PMI yang prosedural itulah yang bisa kita siapkan, lalu kita jamin perlindungannya, baik di dalam negeri, di luar negeri, termasuk keluarga pekerja migrannya,” katanya.

    Bukti nyata perlindungan Jamsostek

    Manfaat perlindungan jaminan sosial telah dirasakan oleh banyak PMI dan keluarga mereka. Salah satunya Fitriawati, ahli waris Sapo An, PMI asal Lombok Barat yang meninggal dunia di Malaysia.

    Ia memanfaatkan manfaat Jaminan Kematian (JKM) untuk memperluas ladang jagung dan menopang perekonomian keluarga pasca ditinggal sang suami tercinta.

    Hal serupa turut dirasakan Suryani. Ibu dari seorang PMI yang pernah bekerja di Taiwan. Manfaat yang diterima dari BPJS Ketenagakerjaan tersebut menjadi modal baginya melanjutkan hidup dengan membeli gerobak dan berjualan makanan.

    Hal ini tentu menjadi bukti nyata hadirnya pemerintah untuk memastikan seluruh warganya tetap dapat hidup layak pasca ditinggal tulang punggungnya.

    Manfaat yang kian optimal

    Roswita juga menjelaskan bahwa pasca diterbitkannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 4 Tahun 2023, jumlah manfaat perlindungan PMI meningkat dari 14 menjadi 21 manfaat, yang terdiri dari 7 manfaat baru serta 9 manfaat yang nilainya bertambah.

    “Seluruh manfaat ini didesain untuk melindungi PMI sejak sebelum keberangkatan, selama bekerja di negara penempatan, hingga setelah kembali ke tanah air. Lama perlindungannya bisa sampai 30 bulan dengan asumsi kontrak kerja selama 2 tahun,”ujar Roswita.

    Selain getol melakukan edukasi, BPJS Ketenagakerjaan juga mempertegas komitmennya untuk lebih dekat dengan PMI melalui kemudahan dan peningkatan layanan.

    Roswita menjabarkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan telah membangun kanal digital untuk pendaftaran PMI melalui laman pmi.bpjsketenagakerjaan.go.id serta klaim elektronik khusus PMI yang dapat diakses lewat eklaimpmi.bpjsketenagakerjaan.go.id dan aplikasi Jamsostek Mobile (JMO).

    “Kami juga telah bersinergi dengan Kementerian Pelindungan PMI dalam pendaftaran pelindungan jaminan sosial PMI melalui integrasi SISKOP2MI, dan pendaftaran di luar negeri melalui portal peduli WNI, Kementerian Luar Negeri,”imbuhnya.

    Di samping itu BPJS Ketenagakerjaan memiliki 324 Kantor Cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, 239 Unit Layanan di Kabupaten/Kota, dimana 4 Unit Layanan diantaranya berada di Taiwan, Hong Kong, Korea Selatan, dan Brunei Darusslam.

    Serta yang terbaru, BPJS Ketenagakerjaan bersama Kementerian Pelindungan PMI baru saja membuka 5 titik Unit Layanan Lounge BP2MI di beberapa Bandara Internasional yakni Soekarno Hatta Jakarta, Kualanamu Medan, Ngurah Rai Bali, Lombok Praya NTB, dan Yogyakarta.

    Beragam kemudahan ini menurut Roswita merupakan bukti keseriusan BPJS Ketenagakerjaan untuk menjaga agar para PMI bisa Kerja Keras Bebas Cemas.

    “Perlindungan PMI memang merupakan kerja kolaborasi oleh karena itu dibutuhkan sinergi yang erat antar berbagai pihak terkait sehingga diharapkan upaya kita bersama ini menjadi langkah yang baik dan mendapat ridha Allah SWT, untuk mewujudkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang optimal bagi para pahlawan devisa negara, sehingga kesejahteraan seluruh pekerja Indonesia dapat segera terwujud,” kata Roswita.

    (inh/inh)

  • Mensos Serahkan Langsung Bantuan Sembako dan PKH di Kantor Pos Sleman

    Mensos Serahkan Langsung Bantuan Sembako dan PKH di Kantor Pos Sleman

    Jakarta

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyerahkan langsung bantuan program sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 180 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kantor Pos Sleman, Yogyakarta, hari ini. Bantuan tersebut untuk menguatkan solidaritas dalam momentum Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) 2024.

    Saat bertemu langsung dengan seluruh KPM penerima bantuan, Saifullah berpesan untuk menggunakan bantuan yang telah diberikan sesuai peruntukkan.

    “Bantuan yang diberikan jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak penting, apalagi untuk judol sama sekali tidak ada manfaatnya,” kata Saifullah dalam keterangan tertulis, Rabu (18/12/2024).

    Dia menjelaskan bahwa penyaluran bantuan PKH, Sembako, ATENSI YAPI (Yatim/Piatu/YatimPiatu), serta bantuan untuk permakanan dan lansia melalui dua jalur yaitu melalui Himbara dan PT Pos.

    “Dua-duanya jalan, Alhamdulillah, dan kali ini juga disaksikan secara langsung oleh Direktur PT Pos, pak Haris, di Kantor Pos Sleman,” ujarnya.

    Dia mengatakan, di tahun 2025 nanti setelah ada monitoring dan evaluasi akan dilakukan perbaikan terhadap pola-pola penyaluran bantuan sosial agar hambatan-hambatan yang ada di tahun 2024 dapat diperbaiki di tahun 2025.

    “Ketika kebutuhan dasarnya terpenuhi, para KPM ini akan naik kelas sehingga diharapkan dapat diajukan untuk dilakukan graduasi atau dikeluarkan dari penerima bantuan program perlindungan jaminan sosial. Selanjutnya akan kami siapkan untuk menerima bantuan pemberdayaan seperti modal usaha atau pelatihan-pelatihan,” tuturnya.

    Pada kesempatan tersebut Saifullah menyatakan untuk kedepannya dengan adanya kolaborasi ini program-program dari Kementerian Sosial dapat selalu tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran.

    Kedepannya, Kemensos menginginkan untuk kolaborasi yang dilakukan akan menciptakan kinerja yang lebih baik lagi.

    “Pertumbuhan ekonomi yang baik, efeknya kemiskinan kita akan berkurang dan yang paling penting solidaritas kita untuk menuju Indonesia emas,” ujarnya.

    Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia Haris yang turut hadir dalam acara tersebut mengatakan PT Pos sejak tahun 2020 telah mengemban amanah untuk menyalurkan bantuan untuk KPM.

    “Dari kami ada tiga pola penyaluran, bapak ibu kami panggil untuk datang ke kantor pos, melalui komunitas atau bapak ibu yang tidak dapat hadir misal lansia atau sedang sakit petugas kami akan mendatangi ke rumah,” tutup Haris.

    Sebagai informasi, bantuan PKH yang diterima sesuai dengan komponen yang terdaftar dan diterima oleh KPM dalam kurun waktu per tiga bulan. Pada komponen kesehatan, ibu hamil dan anak usia 0-6 tahun masing-masing menerima Rp 750.000. Untuk komponen pendidikan, anak sekolah dasar atau sederajat menerima Rp 225.000, anak SMP atau sederajat mendapat Rp 375.000, dan anak SMA atau sederajat memperoleh Rp 500.000.

    Selanjutnya, komponen kesejahteraan sosial mencakup penyandang disabilitas berat dan lanjut usia 60 tahun ke atas, yang masing-masing dialokasikan menerima Rp 600.000 per tiga bulan. Setiap KPM BPNT/sembako menerima bantuan sebesar Rp 200.000 per bulan.

    (akd/ega)

  • Pemkab Magetan Terima Bantuan Sarpras Kebencanaan Rp131,5 Juta

    Pemkab Magetan Terima Bantuan Sarpras Kebencanaan Rp131,5 Juta

    Magetan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan, melalui Dinas Sosial (Dinsos) Magetan, mendapatkan bantuan sarana dan prasarana (sarpras) kebencanaan dari Dinas Sosial Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. Total nilai bantuan ini mencapai Rp131.500.000.

    Kabid Pengembangan, Perlindungan, dan Jaminan Sosial Dinsos Magetan, Dwi Cahyo Ariwibowo, menyampaikan bahwa bantuan sarpras tersebut merupakan yang pertama diterima dari Pemprov Jatim.

    “Kami telah menerima bantuan sarpras seperti ini, dan baru diterima pekan lalu. Bantuan ini sangat bermanfaat untuk digunakan jika terjadi bencana di Magetan,” ujar Ari pada Rabu (18/12/2024).

    Ari menjelaskan bantuan dari Dinsos Provinsi berupa sarpras khusus kebencanaan. Adapun bantuan yang diterima meliputi tenda keluarga portable sebanyak 10 unit, tenda serbaguna sebanyak 1 unit, tenda gulung sebanyak 30 unit, family kit sebanyak 24 paket, kids wear sebanyak 30 paket, selimut sebanyak 30 unit, dan kasur sebanyak 15 unit.

    Ari menjelaskan bahwa permohonan bantuan ini sudah diajukan sejak lama, baik ke tingkat Kementerian maupun Provinsi. Baru tahun ini, usulan tersebut mendapat respon positif. “Kami yakin, jika tidak ada permohonan, bantuan seperti ini tidak akan terealisasi. Dengan adanya keterbatasan kemampuan, kami mengajukan permohonan agar mendapat dukungan sarpras dari Provinsi,” jelasnya.

    Ia juga menambahkan bahwa bantuan sarpras dari Provinsi ini terutama ditujukan untuk melengkapi tenda-tenda kebencanaan yang minim dimiliki oleh Pemkab Magetan.

    “Kalau di Pemkab, bantuan kebencanaan biasanya berupa sembako. Oleh karena itu, bantuan sarpras dari Provinsi sangat membantu, khususnya untuk kebutuhan tenda,” imbuhnya.

    Ari menegaskan bahwa bantuan sarpras ini tidak berkaitan dengan kebakaran gudang Tagana yang terjadi beberapa waktu lalu. Kebakaran tersebut sempat menghanguskan tenda-tenda milik Pemkab sehingga tidak bisa digunakan. Meski demikian, bantuan ini sangat penting untuk mendukung kesiapsiagaan bencana di Magetan.

    “Bantuan dari Dinsos Provinsi ini sudah direncanakan sebelumnya, meskipun kebakaran di gudang Tagana berdampak pada ketersediaan tenda. Dengan adanya bantuan ini, kami lebih siap jika terjadi bencana,” tutupnya.

    Bantuan ini diharapkan mampu memperkuat kesiapan Magetan dalam menghadapi bencana serta memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi warga terdampak. [fiq/beq]

  • PPN 12 Persen Resmi Naik Januari 2025, Ini Daftar Paket Insentif yang Disiapkan Pemerintah

    PPN 12 Persen Resmi Naik Januari 2025, Ini Daftar Paket Insentif yang Disiapkan Pemerintah

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah memberikan paket insentif untuk bidang ekonomi, keadilan, dan kepentingan masyarakat seiring regulasi kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto belum lama ini.

    Kenaikan PPN sesuai dengan aturan yang sudah diresmikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Dalam aturan tersebut mengamanatkan kenaikan PPN menjadi 11 persen pada 1 April 2022 dan 12 persen pada 1 Januari 2024.

    Lalu apa itu paket insentif? Berikut ini pengertian dan daftar penerima insentif.

    Paket Insentif
    Paket insentif untuk bidang ekonomi, keadilan, dan kepentingan masyarakat merupakan program pemerintah untuk meringankan beban masyarakat terhadap harga barang atau jasa yang akan naik karena PPN 12 persen. Pemerintah memproyeksikan jumlah PPN yang dibebaskan untuk insentif sebesar Rp 265,6 triliun. Jumlah ini di luar pembebasan PPN yang diberikan untuk barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat umum.

    Barang yang termasuk adalah beras, ikan, telur, sayur, gula konsumsi, susu segar, dan daging, sedangkan jasa yang termasuk adalah jasa angkutan umum, jasa keuangan, jasa tenaga kerja, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa asuransi, vaksin polio, buku, rusunami, rumah sederhana dan sangat sederhana, dan pemakaian listrik serta air minum.

    Daftar Penerima Paket Insentif
    Pemerintah mengklasifikasikan penerima insentif menjadi tiga golongan, yaitu insentif bagi rumah tangga, insentif bagi kelas menengah, dan insentif bagi dunia usaha.

    Insentif bagi Rumah Tangga
    Rumah tangga yang mendapatkan insentif adalah yang memiliki pendapatan rendah. Pemerintah memberikan stimulus dalam bentuk PPN ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 1 persen dari total PPN 12 persen untuk barang kebutuhan pokok dan barang penting (Bapokting), berupa tepung terigu, minyak goreng, dan gula industri.

    Selain dari stimulus tersebut, pemerintah juga memberikan bantuan berupa beras sebanyak 10 kilogram per bulan untuk masyarakat kelompok desil 1 dan 2 dengan total 16 juta penerima selama Januari dan Februari. Pemerintah juga memberikan diskon biaya listrik sebanyak 50 persen untuk pelanggan listrik dengan daya listrik terpasang hingga 2.200 VA selama Januari dan Februari 2025.

    Insentif bagi Kelas Menengah
    Pemerintah juga memberikan insentif bagi kelas menengah dengan melanjutkan PPN DTP properti dengan harga rumah hingga Rp 5 miliar dengan pengenaan pajak dasar hingga Rp 2 miliar. Selain itu juga tetap menjalankan PPN DTP kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) atau electric vehicle (EV) untuk penyerahan EV mobil tertentu dan bus tertentu, pajak barang mewah atau PPnBM DTP KBLBB/EV untuk impor mobil tertentu dalam bentuk utuh, penyerahan EV mobil tertentu yang diproduksi di dalam negeri, dan pembebasan bea masuk EV completely built up (CBU).

    Selain itu, pemerintah juga memberikan PPnBM DTP untuk kendaraan bermotor yang menggunakan mesin hybrid, memberikan insentif PPh untuk pekerja sektor padat karya dengan gaji hingga Rp 10 juta per bulan, mengoptimalkan jaminan kehilangan pekerjaan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, dan diskon pembayaran untuk Jaminan Kesehatan Kerja (JKK) sebesar 50 persen untuk pekerja padat karya.

    Insentif bagi Dunia Usaha
    Bagi dunia usaha, pemerintah menyiapkan insentif berupa perpanjangan masa berlaku PPh final 0,5 persen hingga 2025 untuk wajib pajak orang pribadi (WP OP) usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sudah memanfaatkan tujuh tahun dan selesai pada 2024. UMKM yang memiliki pendapatan di bawah Rp 500 juta per tahun dibebaskan dari pajak tersebut. Pemerintah juga memberikan subsidi 5 persen untuk membiayai industri padat berupa revitalisasi alat atau mesin.

  • Atasi polusi, pemerintah diminta segera terapkan BBM standar Euro 4

    Atasi polusi, pemerintah diminta segera terapkan BBM standar Euro 4

    Pemerintah perlu memastikan kesiapan kilang domestik untuk memenuhi BBM Euro 4.

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah perlu mengantisipasi puncak polusi kota di Indonesia terutama Jabodetabek, yang cenderung terjadi pada puncak musim kemarau sekitar bulan Juni hingga Agustus setiap tahunnya, antara lain dengan mendorong peningkatan kualitas bahan bakar minyak (BBM) Indonesia ke standar Euro 4.

    Hasil kajian yang dilakukan Institute for Essential Services Reform (IESR) bersama Research Center for Climate Change Universitas Indonesia (RCCC UI), Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB), dan Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menunjukkan bahwa penerapan BBM Euro 4 mulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030 dapat mengurangi polusi udara di Jabodetabek.

    Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa kepada media, di Jakarta, Selasa, mengatakan penerapan BBM Euro 4 dapat menurunkan polutan particulate matter (PM) 2,5 hingga 96 persen serta SOx, NOx hingga 82-98 persen.

    Sedangkan apabila tanpa perubahan, beban polusi dari kendaraan diestimasi akan meningkat sekitar 30-40 persen pada 2030 nanti, dikarenakan peningkatan jumlah kendaraan dan jumlah aktivitas transportasi.

    Menurut Fabby Tumiwa, polusi udara di Jakarta telah menambah beban biaya kesehatan terkait polusi, seperti pneumonia, penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), dan penyakit jantung iskemik.

    Data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menunjukkan klaim pengobatan terkait polusi udara di Jakarta hampir mencapai Rp1,2 triliun pada 2023, dengan penyakit jantung iskemik berkontribusi sebesar Rp471 miliar dan penyakit influenza, serta pneumonia sebesar Rp409 miliar.

    Oleh karena itu, Indonesia perlu segera menerapkan Euro 4 dengan didukung kebijakan yang terintegrasi, disertai dengan pengawasan dan penegakan aturan yang ketat, katanya lagi.

    “Pemerintah perlu memastikan kesiapan kilang domestik untuk memenuhi BBM Euro 4. Meski membutuhkan investasi signifikan, kolaborasi pemerintah dan swasta dalam teknologi serta infrastruktur kilang akan membawa manfaat yang jauh lebih besar bagi lingkungan, kesehatan, dan ekonomi,” ujar Fabby.

    Ilham Surya, Analis Kebijakan Lingkungan IESR, dalam pemaparannya menyebutkan bahwa penerapan Euro 4 akan berimplikasi pada peningkatan biaya produksi BBM sekitar Rp200-Rp500 per liter. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempersiapkan ruang fiskal untuk mengantisipasi dampak ekonomi dari penerapan peta jalan Euro 4 tersebut.

    Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan skema pembiayaan peningkatan biaya produksi BBM dengan berbagai skenario, seperti tambahan biaya jika ditanggung oleh pemerintah, dibebankan kepada konsumen atau dengan membatasi akses BBM bersubsidi bagi kelompok masyarakat tertentu.

    “Kajian ini secara khusus menilai dampak peningkatan kualitas udara terhadap tiga penyakit dari 12 daftar penyakit akibat polusi di Jakarta, yaitu pneumonia, jantung iskemik, dan PPOK. Total penurunan beban biaya dari pengurangan klaim BPJS untuk pengobatan ketiga penyakit ini pada 2030 diperkirakan mencapai Rp550 miliar dengan rincian pneumonia sebesar Rp246 miliar, jantung iskemik sebesar Rp268 miliar, dan PPOK Rp36 miliar,” kata Ilham.

    Kajian ini mendorong pemerintah untuk menerapkan Euro 4 dengan memastikan ketersediaan BBM Euro 4 sesuai peta jalan, serta kesiapan kilang domestik untuk menyediakannya.

    Meskipun peningkatan kualitas BBM ini merupakan langkah yang krusial, menurut Ilham, langkah tersebut perlu didukung dengan berbagai kebijakan transportasi berkelanjutan lainnya, termasuk penyediaan transportasi publik yang nyaman, pengetatan baku mutu emisi dan efisiensi bahan bakar (fuel economy) kendaraan bermotor, pengalihan ke kendaraan listrik, serta penerapan manajemen lalu lintas yang ramah lingkungan.

    Direktur Pembinaan Program Migas Kementerian ESDM Mirza Mahendra menyatakan upaya peningkatan kualitas BBM dilakukan secara bertahap sesuai peta jalan yang sudah dibuat.

    Langkah tersebut dibarengi dengan berbagai kebijakan yang juga mengarah pada upaya menekan polusi dari sektor transportasi.

    Pewarta: Faisal Yunianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2024

  • Cara Cek Penerima Bansos PKH Bulan Desember 2024, Klik di Sini!

    Cara Cek Penerima Bansos PKH Bulan Desember 2024, Klik di Sini!

    Bisnis.com, JAKARTA – Bansos alias bantuan sosial pemerintah PHK akan kembali diberikan kepada masyarakat pada bulan Desember 2024 ini.

    Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Faisal. Ia mengatakan bahwa bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Sembako sudah dicairkan pada Desember 2024.

    “Bagi KPM yang bantuannya disalurkan melalui Himbara (Himpunan Bank Negara), bantuan sudah dapat digunakan karena telah masuk ke rekening. Yang melalui PT Pos akan cair pada minggu ketiga Desember,” ujarnya.

    Faisal menjelaskan bansos PKH yang cair Desember 2024 mencakup tahap III atau periode Juli, Agustus, September dan tahap IV untuk periode Oktober, November, dan Desember.

    Adapun, BPNT yang cair ialah untuk periode Juli-Desember 2024. Setiap penerima BPNT menerima Rp200.000 per bulan

    Untuk mengecek penerima bansos PKH bulan Desember 2024 ini, masyarakat bisa menggunakan NIK KTP saja.

    Cara cek bansos PKH bulan Desember 2024 dengan NIK KTP

    Buka laman cekbansos.kemensos.go.id.
    Masukkan informasi tentang wilayah tempat tinggal kamu sesuai KK dan KTP.
    Masukkan nama Penerima Manfaat sesuai dengan data di Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang kamu miliki.
    Isi kode keamanan yang ditampilkan di layar.
    Klik tombol “CARI DATA” dan tunggu sejenak.
    Nama dan status kamu sebagai penerima bantuan akan muncul di hasil pencarian.

    Besaran bantuan

    Setiap penerima BPNT menerima Rp200.000 per bulan. Kemudian pada komponen kesehatan, ibu hamil dan anak usia 0-6 tahun masing-masing menerima Rp750.000 per tahap atau per tiga bulan.

    Pada komponen pendidikan, anak sekolah dasar atau sederajat menerima Rp225.000 per tahap, anak SMP atau sederajat mendapat Rp375.000, dan anak SMA atau sederajat memperoleh Rp500.000.

    Komponen kesejahteraan sosial mencakup penyandang disabilitas berat dan lanjut usia 60 tahun ke atas, yang masing-masing dialokasikan menerima Rp600.000 per tahap.

  • Ini yang Dilakukan BPJS Kesehatan Buat Tingkatkan Kompetensi Pegawai

    Ini yang Dilakukan BPJS Kesehatan Buat Tingkatkan Kompetensi Pegawai

    Jakarta: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terus berupaya memperkuat perannya sebagai sebagai penyelenggara jaminan sosial kesehatan yang tangguh dan inovatif. Sejumlah inovasi di internal perusahaan terus dilakukan sepanjang tahun ini, salah satunya program Wajib Belajar 40 Jam (Wajar Patuh).

    Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) dan Umum BPJS Kesehatan Andi Afdal mengungkapkan Wajar Patuh merupakan program pembelajaran terintegrasi. Ia menyebut program ini telah berhasil meningkatkan kompetensi dan kapasitas seluruh pegawai BPJS Kesehatan.

    “Program ini telah diikuti oleh seluruh duta BPJS Kesehatan di berbagai tingkatan, menciptakan budaya belajar yang kuat dan berkelanjutan di seluruh organisasi,” ujar Andi Afdal dalam keterangannya, Senin, 16 Desember 2024.

    Ia mengatakan program ini tidak hanya menjadi kebijakan internal, tetapi juga teladan dalam pengelolaan SDM untuk organisasi besar lainnya. Dengan pendekatan content, contact, context (3C), program ini disebut telah mendorong terciptanya sinergi antara pembelajaran formal, informal, dan nonformal.

    “Guna menghasilkan SDM yang kompeten dan siap menghadapi tantangan revolusi industri 4.0,” ungkapnya.
     

    Salah satu implementasi dari program ini yaitu Learning Management System (LMS) modern untuk memperkuat ekosistem pembelajaran. LMS ini disebut mempermudah pegawai mengakses pelatihan. Sekaligus, menggabungkan pendekatan yang menciptakan keseimbangan antara interaksi manusia dan efisiensi teknologi.

    “Melalui platform ini, pegawai dapat mengikuti modul pembelajaran interaktif, video pelatihan, dan evaluasi kompetensi secara digital. Inisiatif ini menjadi langkah strategis dalam membangun budaya belajar berkelanjutan dan mendorong transformasi SDM di era digital,” bebernya.

    BPJS Kesehatan turut melakukan digitalisasi besar-besaran untuk mendukung efisiensi operasional di bidang administrasi umum. Transformasi digital ini memungkinkan proses pengelolaan dokumen, pengadaan, dan layanan administrasi lainnya dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan transparan.

    BPJS Kesehatan juga mencatatkan pencapaian penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan keterlibatan pegawai. Program-program kesejahteraan karyawan diperluas dengan pendekatan inklusif, mencakup aspek kesehatan, pengembangan karier, dan penghargaan atas kontribusi pegawai. Hal ini diklaim tidak hanya meningkatkan produktivitas kerja tetapi juga memperkuat loyalitas pegawai terhadap organisasi.

    “Keberhasilan ini adalah buah dari kerja keras seluruh elemen organisasi yang didukung oleh semangat transformasi dan inovasi. Dengan SDM yang unggul, kami optimis dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan JKN,” paparnya.

    Jakarta: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terus berupaya memperkuat perannya sebagai sebagai penyelenggara jaminan sosial kesehatan yang tangguh dan inovatif. Sejumlah inovasi di internal perusahaan terus dilakukan sepanjang tahun ini, salah satunya program Wajib Belajar 40 Jam (Wajar Patuh).
     
    Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) dan Umum BPJS Kesehatan Andi Afdal mengungkapkan Wajar Patuh merupakan program pembelajaran terintegrasi. Ia menyebut program ini telah berhasil meningkatkan kompetensi dan kapasitas seluruh pegawai BPJS Kesehatan.
     
    “Program ini telah diikuti oleh seluruh duta BPJS Kesehatan di berbagai tingkatan, menciptakan budaya belajar yang kuat dan berkelanjutan di seluruh organisasi,” ujar Andi Afdal dalam keterangannya, Senin, 16 Desember 2024.
    Ia mengatakan program ini tidak hanya menjadi kebijakan internal, tetapi juga teladan dalam pengelolaan SDM untuk organisasi besar lainnya. Dengan pendekatan content, contact, context (3C), program ini disebut telah mendorong terciptanya sinergi antara pembelajaran formal, informal, dan nonformal.
     
    “Guna menghasilkan SDM yang kompeten dan siap menghadapi tantangan revolusi industri 4.0,” ungkapnya.
     

    Salah satu implementasi dari program ini yaitu Learning Management System (LMS) modern untuk memperkuat ekosistem pembelajaran. LMS ini disebut mempermudah pegawai mengakses pelatihan. Sekaligus, menggabungkan pendekatan yang menciptakan keseimbangan antara interaksi manusia dan efisiensi teknologi.
     
    “Melalui platform ini, pegawai dapat mengikuti modul pembelajaran interaktif, video pelatihan, dan evaluasi kompetensi secara digital. Inisiatif ini menjadi langkah strategis dalam membangun budaya belajar berkelanjutan dan mendorong transformasi SDM di era digital,” bebernya.
     
    BPJS Kesehatan turut melakukan digitalisasi besar-besaran untuk mendukung efisiensi operasional di bidang administrasi umum. Transformasi digital ini memungkinkan proses pengelolaan dokumen, pengadaan, dan layanan administrasi lainnya dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan transparan.
     
    BPJS Kesehatan juga mencatatkan pencapaian penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan keterlibatan pegawai. Program-program kesejahteraan karyawan diperluas dengan pendekatan inklusif, mencakup aspek kesehatan, pengembangan karier, dan penghargaan atas kontribusi pegawai. Hal ini diklaim tidak hanya meningkatkan produktivitas kerja tetapi juga memperkuat loyalitas pegawai terhadap organisasi.
     
    “Keberhasilan ini adalah buah dari kerja keras seluruh elemen organisasi yang didukung oleh semangat transformasi dan inovasi. Dengan SDM yang unggul, kami optimis dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan JKN,” paparnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (AGA)