Xcloud.id

Produk: jaminan sosial

  • Catat! Sejumlah Faktor Ini Harus Jadi Perhatian Buat Jaga Kinerja Karyawan

    Catat! Sejumlah Faktor Ini Harus Jadi Perhatian Buat Jaga Kinerja Karyawan

    Jakarta: Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Andi Afdal menekankan pentingnya menciptakan pengalaman positif bagi karyawan untuk merawat kinerja yang berkelanjutan. Pengalaman karyawan tidak cukup hanya fokus pada aspek fungsional atau formal pekerjaan saja.

    “Aspek emosional menjadi faktor penentu, apakah kita bisa memberikan pengalaman yang berkesan atau tidak bagi duta BPJS Kesehatan,” kata Andi Afdal dalam keterangannya, Minggu, 29 Desember 2024.

    BPJS Kesehatan pun menggelar talkshow bertajuk ‘From Falling to Staying in Love: Merawat Semangat untuk Kinerja Berkelanjutan’. Kegiatan ini ditujukan kepada seluruh karyawan BPJS Kesehatan sebagai bagian dari upaya organisasi terus mendorong semangat dan keterlibatan karyawan dalam menciptakan kinerja yang optimal dan berkelanjutan.

    Andi Afdal menyebut ada lima pilar utama yang menjadi dasar pengelolaan SDM di BPJS Kesehatan untuk merawat engagement dan meningkatkan pengalaman karyawan. Berikut ini kelima pilar tersebut:

    Kepercayaan: pilar dasar yang menjadi fondasi keterlibatan
    Kepedulian: Membentuk rasa kekeluargaan di lingkungan kerja.
    Apresiasi: Menghargai setiap kontribusi yang diberikan oleh karyawan.
    Pengembangan: Mendorong setiap individu untuk terus bertumbuh.
    Legacy: Menjadi inspirasi bagi generasi mendatang.

    Ia juga menekankan pengalaman baik yang dirasakan karyawan dalam bekerja memiliki dampak signifikan. Tidak hanya bagi produktivitas karyawan, tetapi juga bagi organisasi secara keseluruhan. 

    “Pengalaman karyawan yang dikelola dengan baik akan berkontribusi langsung pada peningkatan produktivitas, inovasi, dan keberlanjutan organisasi,” ungkapnya.

    Andi berharap kegiatan ini menjadi wadah memotivasi dan menginspirasi karyawan agar terus berkontribusi secara maksimal dalam mewujudkan visi BPJS Kesehatan. Menurut dia, kegiatan ini juga mencerminkan komitmen BPJS Kesehatan terus memperhatikan dan meningkatkan kualitas pengelolaan SDM sebagai bagian dari strategi menuju kinerja organisasi yang lebih baik. 

    “Diharapkan melalui kegiatan seperti ini, BPJS Kesehatan dapat menjadi pelopor dalam menciptakan employee experience yang positif di Indonesia, sekaligus memperkuat peran karyawan sebagai penggerak utama keberhasilan organisasi,” ungkapnya.

    Jakarta: Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Andi Afdal menekankan pentingnya menciptakan pengalaman positif bagi karyawan untuk merawat kinerja yang berkelanjutan. Pengalaman karyawan tidak cukup hanya fokus pada aspek fungsional atau formal pekerjaan saja.
     
    “Aspek emosional menjadi faktor penentu, apakah kita bisa memberikan pengalaman yang berkesan atau tidak bagi duta BPJS Kesehatan,” kata Andi Afdal dalam keterangannya, Minggu, 29 Desember 2024.
     
    BPJS Kesehatan pun menggelar talkshow bertajuk ‘From Falling to Staying in Love: Merawat Semangat untuk Kinerja Berkelanjutan’. Kegiatan ini ditujukan kepada seluruh karyawan BPJS Kesehatan sebagai bagian dari upaya organisasi terus mendorong semangat dan keterlibatan karyawan dalam menciptakan kinerja yang optimal dan berkelanjutan.
    Andi Afdal menyebut ada lima pilar utama yang menjadi dasar pengelolaan SDM di BPJS Kesehatan untuk merawat engagement dan meningkatkan pengalaman karyawan. Berikut ini kelima pilar tersebut:

    Kepercayaan: pilar dasar yang menjadi fondasi keterlibatan
    Kepedulian: Membentuk rasa kekeluargaan di lingkungan kerja.
    Apresiasi: Menghargai setiap kontribusi yang diberikan oleh karyawan.
    Pengembangan: Mendorong setiap individu untuk terus bertumbuh.
    Legacy: Menjadi inspirasi bagi generasi mendatang.

    Ia juga menekankan pengalaman baik yang dirasakan karyawan dalam bekerja memiliki dampak signifikan. Tidak hanya bagi produktivitas karyawan, tetapi juga bagi organisasi secara keseluruhan. 
     
    “Pengalaman karyawan yang dikelola dengan baik akan berkontribusi langsung pada peningkatan produktivitas, inovasi, dan keberlanjutan organisasi,” ungkapnya.
     
    Andi berharap kegiatan ini menjadi wadah memotivasi dan menginspirasi karyawan agar terus berkontribusi secara maksimal dalam mewujudkan visi BPJS Kesehatan. Menurut dia, kegiatan ini juga mencerminkan komitmen BPJS Kesehatan terus memperhatikan dan meningkatkan kualitas pengelolaan SDM sebagai bagian dari strategi menuju kinerja organisasi yang lebih baik. 
     
    “Diharapkan melalui kegiatan seperti ini, BPJS Kesehatan dapat menjadi pelopor dalam menciptakan employee experience yang positif di Indonesia, sekaligus memperkuat peran karyawan sebagai penggerak utama keberhasilan organisasi,” ungkapnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (AGA)

  • Sosok Rieke Diah Pitaloka, Dilaporkan ke MKD Gegara Provokasi Tolak Kenaikan PPN, Pelapor Terkuak

    Sosok Rieke Diah Pitaloka, Dilaporkan ke MKD Gegara Provokasi Tolak Kenaikan PPN, Pelapor Terkuak

    TRIBUNJATIM.COM – Sosok Rieke Diah Pitaloka jadi sorotan usai dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas dugaan pelanggaran etik.

    Anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini dianggap telah memprovokasi masyarakat soal kenaikan PPN.

    Laporan ini sudah dilayangkan oleh pengadu pada 20 Desember 2024.

    Hal ini dibenarkan oleh Ketua MKD DPR RI, Nazaruddin Dek Gam.

    Informasi berita menarik lainnya di Google News TribunJatim.com

    Politikus PAN itu pun mengonfirmasi surat pemanggilan Rieke oleh MKD atas dugaan pelanggaran etik yang dilakukannya.

    “Laporan ada, laporan ada. Benar, surat saya saya tanda tangan kok. Enggak mungkin ada surat kalau enggak ada laporan, benar ada laporan,” ujar Dek Gam saat dihubungi, Minggu (29/12/2024).

    Dalam surat pemanggilan Rieke yang diterima Kompas.com dan dikonfirmasi Dek Gam, pihak pelapor bernama Alfadjri Aditia Prayoga.

    Di dalam surat itu tertulis bahwa Alfadjri melaporkan Rieke atas pernyataan dalam konten di media sosial yang dianggap memprovokasi warga menolak kebijakan PPN 12 persen.

    Meski begitu, Dek Gam belum mau berkomentar lebih jauh soal pelaporan Rieke.

    Dia hanya menegaskan bahwa MKD kemungkinan bakal menunda pemanggilan Rieke yang seharusnya dilakukan Senin (30/12/2024).

    “Iya surat pemanggilan itu, iya surat pemanggilan itu memang aku tanda tangan. Tapi kan kita masih libur (sidang) nih, masih reses. Jadi anggota-anggota masih di dapil. Jadi kita tunda dulu lah,” kata Dek Gam.

    Kompas.com mencoba meminta tanggapan Rieke soal pelaporannya ke MKD karena mengkritik kebijakan PPN 12 persen.

    Namun, hingga berita ini diterbitkan, Rieke belum memberikan tanggapan.

    Sebelumnya, Rieke Diah Pitaloka memang getol menolak PPN 12 persen.

    Hal itu bukan tanpa sebab.

    Menurutnya, kenaikan pajak ini dapat memberikan dampak signifikan pada masyarakat.

    Ia memperingatkan adanya potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga krisis ekonomi sebagai konsekuensi kenaikan ini.

    “Pertimbangan ekonomi dan moneter, antara lain angka PHK meningkat, deflasi selama kurang lebih lima bulan berturut-turut, harus diwaspadai berdampak pada krisis ekonomi, kenaikan harga kebutuhan pokok,” kata Rieke saat dikonfirmasi Kompas.com, Sabtu (21/12/2024).

    Rieke meminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk menunda rencana kenaikan PPN tersebut. Ia juga menyarankan pemerintah untuk menerapkan self-assessment monitoring system dalam tata kelola perpajakan guna memastikan efektivitas sistem tersebut.

    Selain itu, Rieke menekankan pentingnya pemberantasan korupsi sebagai dasar untuk merumuskan strategi pelunasan utang negara.

     
    “Saya dukung Presiden Prabowo tunda atau bahkan batalkan rencana kenaikan PPN 12 persen sesuai dengan amanat Pasal 7 ayat 3 dan ayat 2(a) UU 7/2021,” tegasnya.

    Rieke menjelaskan bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan harus dipahami secara utuh.

    Berdasarkan pasal tersebut, tarif PPN ditetapkan sebesar 11 persen mulai 1 April 2022 dan 12 persen paling lambat pada 1 Januari 2025.

    Ia juga mengingatkan bahwa Pasal 7 ayat (3) memberi wewenang kepada Menteri Keuangan untuk mengubah tarif PPN menjadi paling rendah 5 persen dan paling tinggi 15 persen, dengan berkonsultasi bersama DPR RI.

    “Baca juga penjelasan Pasal 7 ayat (3),” tutur Rieke.

    Sosok Rieke Diah Pitaloka

    Rieke Diah Pitaloka Intan Purnamasari atau yang lebih akrab dipanggil Rieke Diah Pitaloka lahir di Garut pada 8 Januari 1974.

    Rieke Diah Pitaloka merupakan anak dari pasangan suami istri Edy Prayitno dan Tati Djulianti.

    Rieke Diah Pitaloka menikah dengan seorang dosen filsafat Universitas Indonesia, Donny Gahral Adian pada Sabtu 23 Juli 2005 di Garut, Jawa Barat.

    Dari pernikahan tersebut, keduanya dikaruniai tiga orang anak, Sagara Kawani Adiansyah pada tahun 2009 dan dua anak laki-laki kembar, Misesa Adiansyah dan Jalumanon Badrika pada 2012. 

    Namun rumah tangga Rieke Diah Pitaloka dan Donny Gahral Adian hanya bertahan sembilan tahun.

    Pada 2015, keduanya resmi bercerai karena adanya orang ketiga yang mencuri hati Donny Gahral Adian.

    Sebelum bercerai, Donny sempat menawarkan pada Rieke Diah Pitaloka untuk tetap menjaga status pernikahan mereka demi karier masing-masing.

    Namun Rieke Diah Putaloka menolak dan memilih tetap bercerai. 

    Ketua Pansus Pelindo II, Rieke Diah Pitaloka, sedang memimpin sidang kasus Pelindo II dengan agenda mendengarkan keterangan konsultan keuangan Pelindo II, Deutsche Bank, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (27/10/2015). TRIBUNNEWS/LENDY RAMADHAN (TRIBUNNEWS/LENDY RAMADHAN)

    Rieke Diah Pitaloka menghabiskan masa kanak-kanak sampai remajanya di Garut, tanah kelahirannya.

    Rieke Diah Pitaloka mengawali pendidikannya di SD Yos Sudarso, Garut sejak 1981 sampai 1987.

    Lulus dari SD Yos Sudarso, Rieke Diah Pitaloka kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 2 Garut dan lulus pada 1990.

    Rieke Diah Pitaloka kemudian melanjutkan ke SMU Negeri 1 Garut hingga lulus pada 1993.

    Lulus dari SMU, Rieke Diah Pitaloka kemudian pindah ke Depok untuk menempuh pendidikan S1 di Jurusan Sastra Belanda Universitas Indonesia.

    Semasa kuliah S1 ini, Rieke Diah Pitaloka hidup dalam kondisi serba terbatas.

    Rieke Diah Pitaloka pernah kehabisan uang sampai kesulitan makan dan nunggak uang kos.

    Rieke Diah Pitaloka berhasil menggondol gelar sarjananya pada 2000 sebelum melanjutkan ke Program Pascasarjana Filsafat Fakultas Ilmu Budaya UI.

    Rieke berhasil meraih gelar magister filsafatnya pada tahun 2004.

    Selain menempuh pendidikan formal, Rieke Diah Pitaloka juga pernah menempuh pendidikan nonformal.

    Pada tahun 2000, Rieke Diah Pitaloka pernah mengikuti kursus filsafat di Extention Course Programme Driyakara School of Philosophy, Jakarta dan Kursus Bahasa Inggris di The Brutush Institute Jakarta.

    BAHAS PALINDO II – Ketua Pansus Pelindo II Rieke Diah Pitaloka tiba di Gedung KPK untuk bertemu pimpinan KPK membahas temuan kasus Pelindo II, Jalan Rasunasaid, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (10/3). Pimpinanan dan anggota Pansus Pelindo II DPR RI ini juga menyerahkan dokumen pembahasan dugaan korupsi pengadaan tiga unit Quay Container Crane di PT Pelindo II. Warta Kota/henry lopulalan (Warta Kota/henry lopulalan)

    Riwayat Karier Dunia Hiburan

    Rieke Diah Pitaloka bisa dibilang perempuan yang multitalenta.

    Sebelum dikenal sebagai seorang politikus dari PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka aktif di dunia hiburan sebagai pemain teater, bintang sinetron, bintang iklan, sampai aktivis.

    Sebelum dikenal sebagai seorang politisi, wajah Rieke Diah Pitaloka sudah sering bersliweran di layar televisi.

    Rieke Diah Pitaloka sudah membintangi berbagai sinetron dan FTV.

    Sinetron yang paling melambungkan namanya adalah Bajaj Bajuri, sebuah sinetron komedi yang tayang di Trans TV sejak 2002 sampai 2007.

    Karena perannya dalam Bajaj Bajuri, Rieke Diah Pitaloka juga berhasil menyabet penghargaan dari Forum Film Bandung sebagai Aktris Wanita Terpuji.

    Dalam sinetron tersebut, Rieke Diah Pitaloka yang berperan sebagai Oneng, berduet dengan Mat Solar.

    Mat Solar berperan sebagai Bajuri yang tidak lain adalah suami Oneng.

    Adapun beberapa sinetron maupun FTV lain yang pernah dibintangi Rieke Diah Pitaloka diantaranya, Srikandi, Badut pasti Berlalu, Untukmu Segalanya, Tirani Kehidupan, 30 Meter, Putri Maharani, Perawan-perawan, Perkawinan, Prahara Prabu Siliwangi, Goresan Cinta Berbingkai Duka, Bola Kampung, Salon Oneng, serta Maha Kasih.

    Tidak hanya menjadi bintang sinetron, Rieke Diah Pitaloka juga sempat menjadi pembawa acara di beberapa acara televisi.

    Beberapa acara yang dibawakan oleh Rieke Diah Pitaloka diantaranya Good Morning dan Reportase Malam yang tayang di Trans TV, serta Book Review yang tayang di Metro TV.

    Beberapa acara lain yang pernah dibawakan Rieke Diah Pitaloka diantaranya Informasi Kelautan Ikan, ikan, ikan yang tayang di Indoesiar, Raja Sawer di ANTV, Liga Italia, Selebriti Up Date, Pasar Rakyat, serta Warung Sehat yang tayang di TPI.

    Rieke Diah Pitaloka juga aktif menulis.

    Selain menulis untuk berbagai media massa, Rieke Diah Pitaloka juga sudah menerbitkan beberapa buku.

    Buku-buku karya Rieke Diah Pitaloka diantaranya ‘Renungan Kloset: Dari Cengkeh sampai Ultrecht’, ‘Kekerasan Negara Menular ke Masyarakat’, ‘Ups! Kumpulan Puisi’, ‘Banalitas Kekerasan: Telaah Pemikiran Hannah Arendt Tentang Kekerasan Negara’, serta ‘Sumpah Saripah’.

    Rieke Diah Pitaloka sudah mulai merambah dunia perfilman pada 2006 ketika membuat debutnya dalam film ‘Berbagi Suami’ yang disutradari Nia Dinata.

    Rieke juga membintangi film ‘Perempuan Punya Cerita’ yang diadopsi dari film ‘Lotus Requim’, sebuah film antologi karya empat sutradara perempuan.

    Pada 2008, Rieke Diah Pitaloka juga berperan dalam film ‘Laskar Pelangi’.

    Setahun berikutnya, Rieke Diah Pitaloka kembali bermain dalam film ‘Sang Pemimpi’.

    Rieke Diah Pitaloka kemudian merambah ke dunia politik.

    Rieke Diah Pitaloka bahkan pernah menjabat sebagai Sekjen DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dipimpin oleh Muhaimin Iskandar.

    Namun pada 2008, Rieke Diah Pitaloka memutuskan untuk pindah ke PDI Perjuangan karena adanya konflik internal yang tajam di dalam PKB. 

    Rieke Diah Pitaloka kemudian maju sebagai Calon Anggota Legislatif periode 2009 – 2014 dapil Jawa Barat II.

    Rieke Diah Pitaloka lolos ke senayan dan menjadi anggota Komisi IX yang membawahi bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

    Rieke Diah Pitaloka juga termasuk anggota Panitia Khusus Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

    Rieke Diah Pitaloka mengkritisi pemerintah yang tak kunjung mengesahkan RUU BPJS menjadi UU. 

    Pada 2013, Rieke Diah Pitaloka maju sebagai Calon Gubernur Jawa Barat pada Pilkada Jawa Barat 2013 didampingi Teten Masduki sebagai wakilnya.

    Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2013 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Rieke Diah Pitaloka dan Teten Masduki bergantian pidato dihadapan kader PDIP pada acara Rakerdasus DPD PDIP Jabar di Bandung Convention Centre (BCC), Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Jumat (9/11/2012). Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur ini akan didaftarkan sebagai peserta Pilgub Jabar 2013 oleh DPD PDIP Jabar ke KPU Jabar pada Sabtu (10/11/2012), pukul 10.10 WIB. TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN (TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN)

    Rieke Diah Pitaloka yang diusung PDI Perjuangan bersaing dengan empat pasangan calon lainnya, yaitu Ahmad Heryawan – Deddy Mizwar, Dede Yusuf Maxan Efendi – Lex Laksamana Zainal Lan, Irianto MS Syaifudin – Tatang Farhanul Haki, serta Dikdik Maulana Arif Mansur – Cecep Nana Suryana Toyib.

    Sayangnya Rieke Diah Pitaloka dan Teten Masduki hanya manjadi peringkat kedua.

    Mereka kalah dari pasangan Ahmad Heryawan – Deddy Mizwar yang meraih suara 6.515.313 suara, sedangkan Rieke dan Teten hanya meraih suara 5.714.997 suara. 

    Dalam pemilihan legislatif 2014, Rieke Diah Pitaloka kembali maju sebagai calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan.

    Rieke Diah Pitaloka maju untuk Dapil Jawa Barat VII.

    Untuk kedua kalinya, Rieke Diah Pitaloka berhasil meraih kursi di senayan dengan perolehan suara 255.044 suara. 

    Rieke Diah Pitaloka duduk di komisi VI DPR RI yang membawahi urusan industri, investasi, serta persaingan usaha. 

    Pada pemilu 2019, Rieke Diah Pitaloka kembali maju sebagai caleg DPR RI untuk Dapil VII.

    Meraih suara sebanyak 168.729 suara, untuk ketiga kalinya Rieke Diah Pitaloka berhasil lolos ke senayan. 

    Pada 2006, Rieke Diah Pitaloka juga mendirikan sebuah yayasan yang bergerak di bidang sastra dan sosial kemasyarakatan yang dinamai Yayasan Pitaloka.

    Rieke Diah Pitaloka mengetuai sendiri yayasan tersebut sampai saat ini. 

    Rieke Diah Pitaloka juga membangun sebuah portal yang berisi berita tentang sosial, politik, ekonomi, ketenagakerjaan, jaminan kesehatan, agenda kerja DPR Komisi IX dan Badan Legislatif, informasi kegiatan pendidikan dan kebudayaan serta pengaduan BPJS, perburuhan dan TKI.

    Portal tersebut dinamai Rumah Diah Pitaloka dan dapat diakses di www.rumahdiahpitaloka.org. 

    Karena berbagai kegiatannya, Rieke Diah Pitaloka juga telah meraih berbagai penghargaan.

    —– 

    Berita Jatim dan berita seleb lainnya.

  • Menbud Dorong Pemerintah Pusat & Daerah Sejahterakan Pelaku Kebudayaan

    Menbud Dorong Pemerintah Pusat & Daerah Sejahterakan Pelaku Kebudayaan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Kebudayaan (Menbud) RI Fadli Zon mengajak berbagai pihak untuk peduli terhadap kesejahteraan pelaku seni budaya, terutama para maestro di bidang tersebut. Sebab, kehadiran mereka memegang peranan penting dalam membangun peradaban bangsa Indonesia.

    Fadli menegaskan, pegiat atau pelaku seni budaya memiliki kedudukan yang setara dengan profesi-profesi lainnya. Mereka juga berhak untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial dari negara.

    “Baik provinsi maupun kabupaten kota perlu ada perhatian juga pada pelaku-pelaku budaya lokal agar kita ada sharing. Jadi ada sama-sama kita gotong royong dalam memperhatikan para pelaku-pelaku Kebudayaan sebagai aset, sebagai bagian dari kekayaan budaya kita,”ujar Fadli dikutip Minggu (29/12).

    Hal tersebut disampaikan Fadli ketika menyerahkan manfaat BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris dari dua maestro yang tutup usia beberapa waktu lalu.

    “Jaminan sosial ini juga bentuk pengakuan negara atas profesi bidang kebudayaan yang memiliki hak setara dengan profesi di bidang lain,” ujarnya.

    Adapun dua keluarga yang menerima manfaat adalah keluarga Almujazi Mulku, seorang maestro seni tradisi yang mewarisi naskah kuno kesultanan Buton, dan keluarga Jariah, maestro yang menguasai naskah syair “Dideng” asal Desa Rantau Pandan, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi.

    Total manfaat yang diberikan sejumlah 86,3 juta, terdiri dari manfaat Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua.

    Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan tersebut didapatkan sebab keduanya telah dinobatkan sebagai pelaku budaya berprestasi yang memperoleh Anugerah Kebudayaan dari Pemerintah.

    Fadli menyampaikan, saat ini Kementerian Kebudayaan sedang menjalin kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka memenuhi hak jaminan sosial bagi para pelaku budaya.

    “Kerja sama ini meliputi penanggungan biaya jaminan sosial bagi para Maestro penerima anugerah kebudayaan Indonesia,” kata Fadli.

    Pihaknya menyebut sejalan dengan amanah Perpres nomor 108/2024 Kementerian Kebudayaan memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pelaku budaya berprestasi penerima Anugerah Kebudayaan Indonesia (AKI), Anugerah Musik Indonesia (AMI), dan Festival Film Indonesia (FFI) yang saat ini jumlahnya sebanyak 90 orang maestro.

    Seluruhnya mendapatkan mendapatkan perlindungan tiga program melingkupi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan juga Jaminan Hari Tua.

    “Jaminan sosial memegang peran penting bagi para maestro untuk meningkatkan kesejahteraan, kenyamanan bekerja dan membentuk ekosistem kebudayaan yang lebih baik untuk proses alih pengetahuan,” ujarnya.

    Kementerian Kebudayaan berkomitmen untuk memberikan apresiasi yang lebih baik, terutama kepada para Maestro budaya, baik tradisi maupun dari sektor-sektor lain. Terutama bagi maestro yang membutuhkan bantuan dari pemerintah.

    Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengapresiasi langkah Kementerian Kebudayaan dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi para maestro budaya.

    Pihaknya berharap hal ini juga dapat menginspirasi Kementerian lain sebagai upaya untuk membentuk SDM yang berkualitas yang Kerja Keras Bebas Cemas guna mewujudkan Indonesia Emas 2024 melalui optimalisasi jaminan sosial ketenagakerjaan.

    “Dengan semakin banyak maestro yang terlindungi diharapkan mereka bisa berkarya tanpa rasa cemas, sehingga dapat terus melestarikan budaya leluhur sekaligus mewariskannya kepada para generasi muda,” kata Anggoro.

    (inh/inh)

  • Netizen Sindir Harvey Moeis dan Sandra Dewi Masih Dapat Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

    Netizen Sindir Harvey Moeis dan Sandra Dewi Masih Dapat Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

    Jakarta, Beritasatu.com – Vonis penjara selama 6,5 tahun dan denda sebesar Rp 1 miliar yang dijatuhkan kepada Harvey Moeis, suami dari Sandra Dewi, terkait dengan kasus korupsi dalam pengelolaan tata niaga timah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, memicu penyesalan di kalangan masyarakat. Bahkan, pasangan tersebut kini diketahui mendapatkan bantuan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

    Di tengah kemarahan publik terhadap putusan tersebut, sejumlah netizen mengajak stasiun televisi dan pihak media untuk memboikot Sandra Dewi dari dunia hiburan, dengan alasan moral.

    Yang semakin memperburuk situasi, seorang netizen dengan akun X @irwndfrry mengungkapkan fakta mengejutkan, terkait keikutsertaan Harvey Moeis dan Sandra Dewi dalam program BPJS Kesehatan, di kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI), yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu. 

    Jangan galak-galak ke mereka gaes, mereka fakir miskin yang ditanggung pemerintah 😭😭 pic.twitter.com/7dt604te5K

    — Ferry Irwandi (@irwndfrry) December 28, 2024

    Fakta tersebut melalui unggahan yang menampilkan dua kartu digital BPJS yang diduga milik mereka.

    “Jangan galak-galak ke mereka gaes, mereka fakir miskin yang ditanggung pemerintah ,” tulis akun @irwndfrry dikutip Beritasatu.com, Minggu (29/12/2024).

    Mendapati informasi tersebut, banyak netizen yang memberikan komentar pedas terkait keterlibatan Harvey Moeis dan Sandra Dewi dalam program BPJS Kesehatan, yang seharusnya memang diperuntukkan bagi masyarakat dengan kondisi ekonomi terbatas.

    “Pantas saja hukumannya ringan. Mungkin hakimnya enggak tega kasih hukuman lama, karena mereka masih hidup di bawah garis kemiskinan,” komentar seorang netizen.

    “Benarkah ini? Saya sampai kesulitan bayar BPJS, bahkan enggak bisa dapat surat miskin karena katanya rumah saya masih bagus. Nasib kelas menengah yang hampir miskin. Gaji nggak cukup buat bayar asuransi kesehatan, tetapi juga enggak miskin cukup untuk dapat bantuan sosial. Kok bisa ya dua orang ini?” tambah netizen lainnya.

    “Saya sampai menangis lihat kenyataan ini. Saya yang kerja keras sebagai buruh pabrik, menghidupi lima orang, berangkat pagi-pulang malam desak-desakan di kereta, tiap bulan dipotong BPJS kelas 1, eh ada orang kaya raya yang nyolong uang BPJS malah dapat bantuan dari negara. Miris,” ungkap netizen lainnya.

    Hingga kini, belum ada klarifikasi lebih lanjut dari pihak BPJS Kesehatan terkait tersebarnya screenshot yang menunjukkan keikutsertaan Harvey Moeis dan Sandra Dewi terdaftar dalam BPJS Kesehatan, yang seharusnya diperuntukkan bagi golongan masyarakat yang tidak mampu.

  • Perbandingan Pungutan Pajak RI vs Vietnam: PPN, Pendapatan, hingga Properti

    Perbandingan Pungutan Pajak RI vs Vietnam: PPN, Pendapatan, hingga Properti

    Bisnis.com, JAKARTA — Belakangan perhatian masyarakat Indonesia banyak terarah ke Vietnam. Bukan tanpa sebab, pemerintah Vietnam kerap mengeluarkan kebijakan yang bertolak belakang dengan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia—termasuk soal perpajakan.

    Saat pemerintah Indonesia akan menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025, pemerintah Vietnam malah memperpanjang kebijakan pengurangan PPN dari 10% menjadi 8% hingga akhir Juni 2025.

    Kedua negara Asia Tenggara ini memang memiliki pendekatan pungutan perpajakan yang berbeda. Meski tarif PPN-nya lebih rendah, nyatanya secara keseluruhannya Vietnam berhasil memungut ‘lebih banyak’ pajak dari warganya daripada Indonesia.

    Dalam catatan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam laporan Revenue Statistics in Asia and The Pacific 2024, Vietnam memiliki rasio pajak sebesar 19% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2022.

    Sementara itu, masih berdasarkan catatan OECD, rasio pajak Indonesia hanya sebesar 12,1% terhadap PDB pada 2022.

    Pernyataan pun muncul: dengan tarif PPN yang lebih rendah, mengapa rasio pajak di Vietnam bisa lebih tinggi dari Indonesia? Dari mana sumber utama pungutan pajak Vietnam?

    Untuk menjawab pertanyaan tersebut, laporan OECD bisa menjadi rujukan. OECD sendiri secara garis besar membagi sumber pungutan pajak ke dalam enam kategori: pendapatan dan keuntungan (income & profits), jaminan sosial (social security), gaji (payroll), properti (property), barang dan jasa (goods & services), serta lain-lain (other).

    Jika dibandingkan berdasarkan keenam kategori tersebut maka perbedaan terbesar dari sumber pajak antara Indonesia dengan Vietnam ada di pendapatan dan keuntungan serta jaminan sosial.

    Dengan demikian, dapat ditarik simpulan bahwa Indonesia lebih banyak memungut dari penghasilan/keuntungan warganya. Sementara itu, Vietnam lebih banyak memungut dari warganya untuk jaminan sosial.

    Sementara itu, sumber pajak Indonesia dan Vietnam tidak jauh beda di kategori properti, barang dan jasa, serta lain-lain. Untuk kategori gaji, kedua negara tersebut sama-sama ‘tidak memungutnya’ (nol).

    Perbandingan Pungutan Pajak RI vs Vietnam

    1. Barang dan Jasa

    Secara umum, sumber utama pajak Indonesia dan Vietnam ada di kategori barang dan jasa, termasuk pajak pertambahan nilai (PPN). 

    Berdasarkan penjelasan OECD, pajak atas barang dan jasa merupakan semua pungutan yang dikenakan atas produksi, ekstraksi, penjualan, transfer, penyewaan/pengiriman barang, dan penyediaan jasa atau sehubungan dengan penggunaan barang/izin melakukan kegiatan.

    Pada 2022, pungutan atas barang dan jasa mencapai 42,5% dari total pungutan perpajakan di Indonesia. Pada periode yang sama, pungutan atas barang dan jasa mencapai 43,4% dari total pungutan perpajakan di Vietnam.

    Artinya, untuk pungutan pajak atas barang dan jasa, Indonesia hanya unggul sedikit dari Vietnam yaitu sebesar 1,1%.

    2. Pendapatan dan Keuntungan

    Untuk pajak atas pendapatan dan keuntungan, Indonesia memungut jauh lebih banyak dari Vietnam.

    OECD mengategorikan pajak atas pendapatan dan keuntungan sebagai pungutan yang dikenakan dari penghasilan atau laba bersih dari individu dan perusahaan/badan.

    Pada 2022, pungutan atas pendapatan dan keuntungan mencapai 42,2% dari total pungutan perpajakan di Indonesia. Pada periode yang sama, pungutan atas pendapatan dan keuntungan mencapai 27,7% dari total pungutan perpajakan di Vietnam.

    Singkatnya, untuk pungutan pajak atas pendapatan dan keuntungan, Indonesia jauh lebih cuan dari Vietnam—perbedaannya hingga 14,5%.

    3. Jaminan Sosial

    Untuk pajak atas jaminan sosial, Vietnam lebih banyak memungut dari warganya daripada Indonesia.

    OECD menjelaskan pajak atas jaminan sosial sebagai semua iuran wajib yang dibayar kepada lembaga negara untuk biaya program-program manfaat sosial. Dalam konteks Indonesia, program manfaat sosial yang dimaksud termasuk BPJS Kesehatan hingga BPJS Ketenagakerjaan.

    Pada 2022, pungutan atas jaminan sosial mencapai 4,3% dari total pungutan perpajakan di Indonesia. Pada periode yang sama, pungutan atas jaminan sosial mencapai 28,7% dari total pungutan perpajakan di Vietnam.

    Artinya, untuk pungutan pajak atas jaminan, Vietnam jauh unggul hingga 24,4% dari Indonesia.

    Perbesar

    4. Properti

    Baik Indonesia dan Vietnam tidak banyak memungut dari pajak atas properti.

    Berdasarkan penjelasan OECD, pajak atas properti mencakup pungutan berulang dan tidak berulang atas penggunaan, kepemilikan, atau pengalihan properti—termasuk pajak atas perubahan kepemilikan properti melalui warisan atau hibah.

    Pada 2022, pungutan atas properti mencapai 1,3% dari total pungutan perpajakan di Indonesia. Pada periode yang sama, pungutan atas properti mencapai 0,2% dari total pungutan perpajakan di Vietnam.

    Dengan demikian, untuk pungutan pajak atas properti, Indonesia dan Vietnam tidak jauh berbeda. Dalam hal ini, Indonesia hanya unggul 1,1% dari Vietnam.

    5. Lain-lain

    Berbeda dengan Indonesia, Vietnam tidak memungut pajak ‘lain-lain’. Sederhananya, OECD menjelaskan pajak lain-lain sebagai pungutan yang dipungut di luar kategori-kategori sebelumnya.

    Pada 2022, pajak lain-lain mencapai 9,7% dari total pungutan perpajakan di Indonesia. Pada periode yang sama, Vietnam tidak mendapatkan pemasukan pajak lain-lain alias 0%.

  • Pemerintah Akan Batasi Jatah Waktu Penerima Bansos

    Pemerintah Akan Batasi Jatah Waktu Penerima Bansos

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul bakal membatasi jangka waktu penerima bantuan sosial (bansos) dengan merombak payung hukumnya pada tahun depan.

    Berdasarkan data Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), Gus Ipul menyebut ada orang atau keluarga sudah belasan tahun terus menerima PKH dan bansos.

    Ia tak ingin hal itu terus terjadi karena banyak keluarga yang sudah tergraduasi atau lulus dari program itu.

    “Mereka yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial, lewat program PKH dan bansos itu harus ada batas waktunya,” kata Gus Ipul saat sambutan Hakordia di kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Jumat (27/12) dikutip Detiknews.

    “Saya minta data itu dari Pusdatin, ada mereka itu yang sampai 15 tahun tetap dalam program perlindungan sosial. Maka itu kita ingin ke depan lebih banyak yang tergraduasi, yang lulus, yang diwisuda,” imbuhnya.

    Ia menuturkan satu pendamping mendampingi minimal 10 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Saat ini, ada 34 ribu KPM yang terdaftar. Ke depan, Gus Ipul menargetkan ada 340 ribu KPM yang lulus sebagai penerima bansos larena sudah dianggap mampu dan tidak layak menerima bantuan.

    “Ke depan kita ingin per pendamping itu 10 orang minimal 10 KPM. Kita punya 34 ribu KPM, itu akan ada 340 ribu setiap tahunnya minimal itu tergraduasi. Itu harapan kita ke sana,” ujarnya.

    Menurutnya, perlindungan sosial (perlinsos) mengambil porsi anggaran terbesar dalam program-program Kemensos. Sementara, program lain seperti pemberdayaan, hanya dialokasikan sebanyak 20 persen.

    “Program kita itu di perlindungan 80 persen, itu di perlindungan sosial hanya berupa bansos dan PKH. Itu sudah Rp70 sekian triliun. Yang namanya PKH aja Rp28 triliun, bansos itu Rp44-45 triliun. Sisanya baru program kerja yang lain, termasuk pemberdayaan,” pungkasnya.

    (pta/pta)

  • Fadli Zon Usulkan Perluasan Kegiatan Malam di Museum untuk Ciptakan Suasana Baru

    Fadli Zon Usulkan Perluasan Kegiatan Malam di Museum untuk Ciptakan Suasana Baru

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Kebudayaan Fadli Zon berharap agar kegiatan malam di museum semakin diperluas, serta dapat diselenggarakan di lebih banyak museum guna menarik perhatian pengunjung dari berbagai kalangan.

    “Saya rasa ini sudah mulai menjadi tren. ‘Night at the museum’ atau kegiatan museum di malam hari menurut saya adalah salah satu hal yang bisa kita kembangkan untuk membuat museum lebih hidup, karena suasana yang ditawarkan tentunya berbeda,” ujarnya di Jakarta dikutip dari Antara Jumat (27/12/2024).

    Dalam acara yang diadakan di Gedung A Kementerian Kebudayaan untuk memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada keluarga ahli waris maestro budaya, ia memberikan apresiasi kepada pengelola museum yang telah membuka museum hingga malam hari dan menyelenggarakan berbagai kegiatan malam.

    “Saya kira Museum Nasional kini juga sudah buka hingga malam. Jadi, bukan hanya sampai sore lagi,” tambah Fadli Zon. 

    Museum Bahari Jakarta juga berencana mengadakan acara pemutaran film maraton pada malam Tahun Baru 2025, memberikan kesempatan bagi warga untuk merayakan pergantian tahun bersama keluarga dan teman-teman.

    Fadli Zon menyampaikan, pembukaan museum hingga malam hari dan penyelenggaraan kegiatan malam di museum dapat menarik lebih banyak pengunjung. 

    Namun, Fadli Zon menegaskan pengelola museum perlu mempersiapkan dengan matang berbagai aspek teknis pelaksanaan kegiatan malam tersebut, termasuk memastikan pencahayaan yang tepat dan menciptakan suasana yang aman serta nyaman bagi para pengunjung.

  • Kemensos Akan Batasi Waktu Penerima PKH dan Bansos

    Kemensos Akan Batasi Waktu Penerima PKH dan Bansos

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf hendak mengatur regulasi penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial (Bansos) agar memiliki batas tertentu. Mensos menyebut, aturan itu rencananya bakal dilakukan pada 2025.

    “Bahwa mereka yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial, lewat program PKH dan bansos itu harus ada batas waktunya,” kata Gus Ipul saat sambutan Hakordia, di kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Jumat (27/12/2024).

    Gus Ipul baru mengetahui dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) jika ada orang atau keluarga sudah belasan tahun terus menerima PKH dan bansos. Dia tak ingin hal itu terus terjadi lantaran menurutnya banyak keluarga yang sudah tergraduasi dari program itu.

    “Saya minta data itu dari Pusdatin. Ada mereka itu yang sampai 15 tahun tetap dalam program perlindungan sosial. Maka itu kita ingin ke depan lebih banyak yang tergraduasi, yang lulus yang diwisuda,” jelas dia.

    Dia bercerita, beberapa hari lalu melakukan kunjungan ke Lampung untuk menggraduasi keluarga penerima manfaat (KPM). Selanjutnya, Gus Ipul menargetkan graduasi KPM semakin tinggi ke depannya.

    “Nah ke depan kita ingin per pendamping itu 10 orang minimal 10 KPM. Kita punya 34.000 KPM, itu akan ada 340.000 setiap tahunnya. Minimal itu tergraduasi dan harapan kita ke sana,” katanya.

    Gus Ipul menerangkan, selama ini Kemensos punya program paling besar di perlindungan sosial. Sementara itu program lain hanya dialokasikan sebanyak 20% seperti program pemberdayan.

    “Pogram kita itu di perlindungan 80%, itu diperlindungan sosial hanya berupa bansos dan PKH. Itu sudah Rp 70 triliun, yang namanya PKH saja Rp 28 triliun, bansos itu Rp 44 triliun sampai Rp 45 triliun. Sisanya baru program kerja yang lain termasuk pemberdayaan,” ungkap Gus Ipul.

  • Kemensos Akan Batasi Waktu Penerima PKH dan Bansos

    Kemensos Akan Batasi Waktu Penerima PKH dan Bansos

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf hendak mengatur regulasi penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial (Bansos) agar memiliki batas tertentu. Mensos menyebut, aturan itu rencananya bakal dilakukan pada 2025.

    “Bahwa mereka yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial, lewat program PKH dan bansos itu harus ada batas waktunya,” kata Gus Ipul saat sambutan Hakordia, di kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Jumat (27/12/2024).

    Gus Ipul baru mengetahui dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) jika ada orang atau keluarga sudah belasan tahun terus menerima PKH dan bansos. Dia tak ingin hal itu terus terjadi lantaran menurutnya banyak keluarga yang sudah tergraduasi dari program itu.

    “Saya minta data itu dari Pusdatin. Ada mereka itu yang sampai 15 tahun tetap dalam program perlindungan sosial. Maka itu kita ingin ke depan lebih banyak yang tergraduasi, yang lulus yang diwisuda,” jelas dia.

    Dia bercerita, beberapa hari lalu melakukan kunjungan ke Lampung untuk menggraduasi keluarga penerima manfaat (KPM). Selanjutnya, Gus Ipul menargetkan graduasi KPM semakin tinggi ke depannya.

    “Nah ke depan kita ingin per pendamping itu 10 orang minimal 10 KPM. Kita punya 34.000 KPM, itu akan ada 340.000 setiap tahunnya. Minimal itu tergraduasi dan harapan kita ke sana,” katanya.

    Gus Ipul menerangkan, selama ini Kemensos punya program paling besar di perlindungan sosial. Sementara itu program lain hanya dialokasikan sebanyak 20% seperti program pemberdayan.

    “Pogram kita itu di perlindungan 80%, itu diperlindungan sosial hanya berupa bansos dan PKH. Itu sudah Rp 70 triliun, yang namanya PKH saja Rp 28 triliun, bansos itu Rp 44 triliun sampai Rp 45 triliun. Sisanya baru program kerja yang lain termasuk pemberdayaan,” ungkap Gus Ipul.

  • Anggaran Fiskal Jepang 2025: 33,1 Persen untuk Lanjut Usia, Anak Muda Ngomel – Halaman all

    Anggaran Fiskal Jepang 2025: 33,1 Persen untuk Lanjut Usia, Anak Muda Ngomel – Halaman all

    Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

    TRIBUNNEWS.COM, TOKYO – Pada rapat Kabinet luar biasa pada tanggal 27 Desember ini, pemerintah menyetujui anggaran untuk tahun fiskal 2025. Jumlah total rekening umum awal ini sebesar 115,5415 triliun yen, rekor tertinggi berdasarkan anggaran awal.

    Dari jumlah tersebut sekitar 33,1 persen dianggarkan untuk kalangan lansia sehingga membuat kalangan muda Jepang mengomel di sana sini.

    “Masak kita cari kerja capek-capek, eh orangtua yang menikmati pajak kita?” ungkap Jiro Tanaka seorang anak muda Tokyo kepada Tribunnews.com Jumat (27/12/2024).

    Di beberapa forum chating Jepang pun kini tidak sedikit anak muda Jepang yang membicarakan soal anggaran mendatang 2025 yang terbanyak dipakai untuk kalangan lansia. 

    Dari jumlah lebih 115 triliun yen tersebut, pengeluaran terkait jaminan sosial akan menjadi 38,2778 triliun yen (33,1%), meningkat sekitar 560 miliar yen dari tahun fiskal saat ini. Jumlah tersebut diutamakan bagi kalangan lansia di Jepang (pengobatan, perawatan rumah sakit dan sebagainya), di tengah penuaan populasi.

    Jumlah biaya obligasi pemerintah yang digunakan untuk penebusan dan pembayaran bunga juga telah melebihi tahun fiskal saat ini. 

    Sementara anggaran pertahanan adalah 8,7 triliun yen lebih, yang mencakup anggaran untuk pengembangan rudal jarak jauh yang akan digunakan untuk kemampuan serangan balik terhadap pangkalan musuh (kemampuan untuk menyerang pangkalan musuh) dan biaya untuk meningkatkan kualitas SDM atau personel SDF (pasukan beladiri Jepang). 

    Selain menggandakan anggaran awal, departemen pencegahan bencana Kantor Kabinet juga mengantisipasi pembentukan Badan Penanggulangan Bencana yang diumumkan oleh Perdana Menteri Shigeru Ishiba, “Pemerintah juga menggandakan subsidi untuk pemerintah daerah untuk kebijakan revitalisasi daerah 2.0, yang merupakan kebijakan yang telah disepakati bersama.” 

    Dari sisi pendapatan, penerimaan pajak diproyeksikan mencapai rekor tertinggi sebesar 78,44 triliun yen, tetapi untuk menutupi kekurangannya, pemerintah menerbitkan obligasi pemerintah sebesar 28,649 triliun yen, yang lebih banyak dari tahun fiskal ini, dan manajemen fiskal yang bergantung pada utang terus berlanjut. 

    Anggaran akan diserahkan ke sesi Diet biasa yang diadakan pada Januari tahun depan, dan partai yang berkuasa bertujuan untuk meloloskan RUU tersebut pada akhir Maret 2025.

    Namun karena partai yang berkuasa kurang memiliki mayoritas di parlemen, kerja sama partai oposisi akan diperlukan untuk meloloskannya, dan musyawarah diperkirakan akan sulit.

    Untuk alasan ini, diskusi kebijakan antara partai yang berkuasa dan oposisi, termasuk pendidikan gratis yang dituntut oleh Asosiasi Restorasi Jepang dan lainnya diperlukan dan menaikkan “penghalang pendapatan tahunan sebesar 1,03 juta yen” yang dianjurkan oleh Partai Demokrat Jepang (DPJ) adalah kunci negosiasi antara koalisi dan oposisi Jepang.

    Sementara itu bagi para pengusaha UKM Handicraft Indonesia dan pecinta Jepang  dapat bergabung gratis ke dalam whatsapp group Pecinta Jepang dan Handicraft dengan mengirimkan email ke: tkyjepang@gmail.com  Subject: WAG Pecinta Jepang/Handicraft. Tuliskan Nama dan alamat serta nomor whatsappnya.