Gus Ipul Serukan Perlindungan Hak Disabilitas di Indonesia
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
–
Menteri Sosial
Saifullah Yusuf, atau Gus Ipul, mengajak seluruh pihak untuk aktif menciptakan ekosistem yang menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-
hak penyandang disabilitas
.
Seruan ini disampaikan Gus Ipul saat peringatan
Hari Braille Sedunia
di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta, pada Minggu (5/1/2025).
“Hari ini kita sama-sama memperingati Hari Braille Sedunia. Dari data yang ada, kita perlu langkah besar dalam rangka penghormatan dan perlindungan hak penyandang disabilitas,” kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis.
Gus Ipul menekankan bahwa penyandang disabilitas memiliki kebutuhan yang sama dengan masyarakat non-disabilitas.
Mereka memerlukan
perlindungan sosial
, jaminan sosial, dan pemenuhan hak-hak dasar dari negara serta pihak lain yang peduli.
“Penghormatan itu berarti menghormati sebagaimana kepada orang lain. Penyandang disabilitas butuh rekreasi dan pekerjaan, sama seperti kita. Kita harus menghormati mereka sebagaimana kita menghormati orang lain,” ujarnya.
Gus Ipul menyoroti pentingnya perlindungan dan penghormatan hak dasar penyandang disabilitas.
Perlindungan ini menjadi agenda besar Pemerintah Indonesia dalam penguatan transformasi sosial.
Hal ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045.
Perlindungan disabilitas bertujuan mendukung visi Indonesia Emas 2045 yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan.
Dalam agenda pembangunan tersebut, Pemerintah memastikan pemenuhan layanan hak dasar bagi seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.
“Maka ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 sebagai payung hukum untuk memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas,” kata Gus Ipul.
Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini mencatat bahwa tujuh persen penduduk Indonesia, atau sekitar 11,3 juta orang, merupakan penyandang disabilitas.
Di antara mereka, sebanyak 1,9 juta orang tergolong penyandang disabilitas sedang dan berat.
Gus Ipul menilai hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk terus mendukung kaum disabilitas.
“Inilah pekerjaan rumah besar kita ke depan untuk memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas dalam mengakses hak-hak dasarnya,” ujarnya.
Gus Ipul juga mengungkapkan bahwa saat ini Pemerintah sedang memproses peraturan pemerintah tentang konsesi dan insentif bagi penyandang disabilitas.
Peraturan ini diharapkan dapat memberikan program dan kemudahan bagi mereka dalam mengakses layanan dasar.
“Saat ini sedang tahap finalisasi Peraturan Pemerintah tentang konsesi disabilitas,” tambahnya.
Gus Ipul menegaskan bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) aktif menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan penghormatan hak-hak penyandang disabilitas.
“Tentu Pemerintah tidak bekerja sendirian. Kami bekerja dengan berbagai pihak, termasuk swasta, dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas,” pungkasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Produk: jaminan sosial
-
/data/photo/2025/01/05/677a48d1bc711.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Gus Ipul Serukan Perlindungan Hak Disabilitas di Indonesia")
Gus Ipul Serukan Perlindungan Hak Disabilitas di Indonesia
-
BPJAMSOSTEK Jabarkan Program MLT yang Bisa Dimanfaatkan Warga Sulut
MANADO – Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) mengajak warga Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) memanfaatkan program manfaat layanan tambahan (MLT). Terdapat berbagai fasilitas yang bisa dinikmati sebagai anggota terdaftar.
“Salah satu program MLT yakni perumahan merupakan fasilitas pembiayaan perumahan yang dibiayai dari dana investasi program jaminan hari tua (JHT) milik peserta BPJAMSOSTEK,” kata Kepala BPJAMSOSTEK Sulut Sunardy Syahid mengutip ANTARA di Manado, Sabtu 4 Januari.
Sunardy mengatakan ada tiga fasilitas MLT yang bisa dimanfaatkan oleh peserta, yaitu Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP), Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP).
“Tersedia pula Kredit Konstruksi (KK) yang diperuntukkan bagi developer perumahan,” katanya.
MLT perumahan membuka peluang bagi para pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan, untuk memiliki rumah sendiri melalui skema KPR dan PUMP.
Kepala Bidang Pelayanan, BPJAMSOSTEK Sulut Kausariah Sudirman menjelaskan jika dibandingkan KPR biasa atau konvensional, KPR MLT lebih menguntungkan karena harganya sangat kompetitif, suku bunga lebih rendah dari suku bunga komersil, dan tenor pinjaman lebih panjang sampai dengan 30 tahun.
“Suku bunga yang dikenakan kepada peserta untuk KPR paling tinggi 5 persen di atas tingkat suku bunga bank repo rate, lebih rendah dari KPR biasa. Selisih angsuran pun bisa sampai 1 jutaan. Selain itu tenor lebih lama hingga 30 tahun,” ungkap Kausariah.
Dia menjelaskan, pekerja yang mau dapat fasilitas MLT wajib terdaftar di program JHT.
Ia mengatakan dana program jaminan hari tua inilah yang dikembangkan sebagai MLT dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan
kepastian bagi pekerja dalam memiliki rumah.
“Segmentasi penerima upah yang terdaftar program JHT, dengan masa kepesertaan minimal 1 tahun,” katanya.
Perusahaan pemberi kerja harus tertib administrasi dan tertib iuran, tidak PDS upah, tenaga kerja dan program. Syarat lainnya, penerima KPR belum memiliki rumah sendiri atau rumah pertama,” ujar Kausariah.
-
Dorong Daya Beli, China Bakal Subsidi Pembelian Smartphone – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, BEIJING – Pemerintah China mengumumkan rencana pemberian subsidi bagi warganya untuk membeli smartphone, tablet, jam tangan pintar dan berbagai perangkat elektronik, mulai Jumat (3/1/2025).
Subsidi ini merupakan lanjutan dari program tukar tambah nasional berupa potongan harga untuk pembelian peralatan rumah tangga dan mobil, yang sebelumnya telah dijalankan pemerintah China. Namun di tahun 2025, program ini diperluas mencakup perangkat pribadi.
Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya China untuk menghidupkan kembali pasar ponsel pintar di China, menggenjot penjualan Industri teknologi dalam negeri seperti Huawei Technologies hingga Xiaomi.
Selain itu, cara ini bertujuan untuk mengimbangi potensi dampak tarif baru dari AS terhadap ekspor China, yang selama ini menjadi pendorong utama pertumbuhan.
“Pemerintah akan secara signifikan meningkatkan penjualan obligasi khusus jangka panjang untuk mendanai perluasan program tersebut,” kata Wakil Sekretaris Jenderal Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional Yuan Da, dikutip dari Techinasia.
Pemerintah China pada Juli 2024 telah berkomitmen untuk menyediakan dana 300 miliar yuan yang dikumpulkan dari obligasi khusus untuk mendukung program subsidi tukar tambah barang.
Tak tanggung-tanggung, China bahkan berkomitmen meningkatkan penjualan obligasi khusus jangka panjang untuk mendanai program tersebut.
Sebagai informasi, pertumbuhan ekonomi China, dilaporkan tumbuh pada laju paling lambat sejak dalam tiga bulan hingga akhir September. Negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia ini melambat karena disebabkan beberapa faktor.
Diantaranya penurunan properti yang berkepanjangan, serta ketidakamanan lapangan kerja yang menghambat pemulihan, sehingga terdapat ekspektasi bahwa pemerintah perlu mengeluarkan lebih banyak stimulus.
Tak hanya itu perlambatan juga terjadi imbas pertumbuhan penjualan ritel yang lesu, mencapai titik terendah dalam 18 bulan karena tekanan deflasi. Hal ini memaksa dunia usaha memangkas harga mulai dari mobil, makanan, hingga pakaian.
Kondisi tersebut menurunkan kepercayaan konsumen dan menghambat kemampuan pemerintah daerah yang terlilit utang untuk menghasilkan dana segar melalui penjualan tanah.
Bank Dunia bahkan memperkirakan ekonomi China tumbuh 4,5 persen pada 2025. Angkanya melambat dibandingkan prediksi laju ekonomi tahun ini, 4,9 persen.
Mengantisipasi perlambatan ekonomi yang semakin mendalam, para pemimpin China berjanji dalam pertemuan kebijakan utama bulan ini untuk meningkatkan defisit, menerbitkan lebih banyak utang.
Serta melonggarkan kebijakan moneter untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang stabil. Pemerintah juga baru-baru ini berjanji untuk meningkatkan dukungan fiskal langsung kepada masyarakat dan meningkatkan jaminan sosial.
-
Dinsos DKI salurkan 2.597 alat bantu fisik untuk disabilitas pada 2024
Dengan adanya Alat Bantu Fisik diharapkan penyandang disabilitas bisa memiliki mobilitas yang lebih baik
Jakarta (ANTARA) – Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi DKI Jakarta menyalurkan total 2.597 unit Alat Bantu Fisik (ABF) untuk penyandang disabilitas pada 2024 dengan tujuan memiliki kesetaraan dalam hal mobilitas seperti warga normal.
“Dengan keberadaan ADF diharapkan penyandang disabilitas bisa memiliki mobilitas yang lebih baik, meningkatkan kemandirian dalam menjalani kehidupan sehari-hari, serta mengurangi ketergantungan pada orang lain,” ujar Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Premi Lasari di Jakarta, Jumat.
Rincian ABF yang disalurkan terdiri atas 1.781 unit kursi roda dewasa, 145 unit kursi roda anak, 40 unit kaki palsu, 510 unit alat bantu dengar, 44 unit tongkat walker, dan 77 unit tongkat kaki tiga.
Dinas Sosial DKI Jakarta juga berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam penyaluran ABF ini, seperti Baznas (Bazis) DKI Jakarta yang menyumbangkan 40 unit kursi roda dewasa, KOICA, KOSA dan WFK yang mendistribusikan 200 unit tongkat netra elektrik, serta Yayasan Peduli Tuna Daksa yang memberikan 10 pasang sepatu AFO dan tiga unit kaki palsu.
Selain itu, Yayasan WAFCAI menyumbangkan dua unit kursi roda anak dan Yayasan LAYAK berkontribusi dengan memberikan enam unit kaca mata.
Premi berharap dengan tersalurkannya ABF ini membuat Jakarta menjadi kota yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas dalam artian memiliki akses yang sama dan adil dalam berpartisipasi di berbagai aspek kehidupan sosial.
“Diharapkan bantuan ini dapat meningkatkan aksesibilitas dan membantu kemandirian penyandang disabilitas, sehingga meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup mereka beserta keluarga,” kata Premi.
Bagi masyarakat yang ingin mengajukan permohonan bantuan Alat Bantu Fisik, terdapat beberapa dokumen yang harus disiapkan, yaitu Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau PM1, fotokopi KTP atau KIA (untuk anak-anak di bawah usia 17 tahun), fotokopi Kartu Keluarga (KK) serta foto seluruh tubuh.
Dokumen-dokumen tersebut dapat disampaikan melalui beberapa saluran, seperti melalui kelurahan dengan bantuan Petugas Pendamping Sosial (Pendamsos), kecamatan melalui Kepala Satuan Pelaksana Sosial Kecamatan, Suku Dinas Sosial Kota Administrasi melalui Seksi Perlindungan Jaminan Sosial dan Rehabilitasi Sosial, atau langsung ke Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta melalui Subkelompok Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.
Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025 -
Pakar Beberkan Tantangan Kesehatan yang Dihadapi Indonesia di Tahun 2025, Ada Pandemi Baru? – Halaman all
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pakar Kesehatan sekaligus Epidemiolog, Dicky Budiman ungkap apa saja tantangan. Kesehatan yang akan dihadapi pada 2025.
“Indonesia menghadapi tantangan kesehatan yang kompleks pada 2025. Termasuk ancaman penyakit menular yang sudah ada (malaria, HIV, TBC, DHF), risiko pandemi flu burung, dan resistensi antimikroba,” ungkapnya pada Tribunnnews, Kamis (2/1/2024).
Selain itu, ada tantangan lagi yang mungkin dihadapi seperti zoonosis, sanitasi buruk, minim akses air bersih dan masalah gangguan gizi.
Dampak perubahan iklim juga akan semakin memperumit upaya pengendalian penyakit.
Lebih lanjut, Dicky pun membuat rincian potensi ancaman kesehatan utama di tahun 2025:
1. Penyakit Menular yang Masih Menjadi Beban Besar
Malaria, HIV, dan Tuberkulosis (TBC), diperkirakan tetap menjadi masalah besar di Indonesia pada 2025, mengingat tingkat kematian globalnya mencapai sekitar 2 juta jiwa setiap tahun.
Malaria masih menjadi endemik di beberapa wilayah Indonesia, terutama di daerah timur seperti Papua dan Nusa Tenggara.
Sedang HIV, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan akses pengobatan antiretroviral (ARV) dan mengurangi stigma sosial.
Tuberkulosis di Indonesia termasuk dalam daftar negara dengan beban TBC tertinggi, dan timbulnya resistensi antibiotic dapat memperburuk situasi.
2. Flu Burung (H5N1) dan Risiko Pandemi Baru
Flu burung tipe H5N1, yang telah menyebar luas pada unggas domestik dan liar, menjadi perhatian global dan nasional.
“Di Amerika Serikat, kasus penularan pada manusia meningkat dengan angka kematian mencapai 30 persen dari total infeksi manusia,” imbuhnya.
Di Indonesia, populasi unggas yang besar dan kurangnya pengawasan ketat meningkatkan risiko transmisi ke manusia, terutama di peternakan kecil yang belum tersentuh regulasi ketat.
Di sisi lain, ada kemungkinan terjadi pada mutasi. Satu mutasi genetik saja pada virus ini dapat membuatnya lebih mudah menular antar manusia, yang berpotensi memicu pandemi.
3. Resistensi Antimikroba (AMR)
Penyalahgunaan antibiotik, resep obat tidak terkontrol dan antimikroba dapat menyebabkan peningkatan kasus infeksi yang sulit diobati.
Penyakit yang disebabkan oleh patogen resisten, seperti HIV drug resistant, TBC resisten obat, gonorrhoea resisten antibiotik dan infeksi bakteri lainnya, menjadi ancaman serius.
Resistensi antibiotik dapat membuat pengobatan penyakit yang sebelumnya mudah diobati menjadi sulit dan berbiaya tinggi.
4. Zoonosis dan Penyakit Baru yang Muncul
Penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia (zoonosis), seperti Mpox (cacar monyet), Ebola, Zika dan rabies, tetap menjadi tantangan.
Terutama di daerah dengan literasi rendah, kontak dengan alam liar dan populasi hewan liar yang tinggi serta tingkat vaksinasi hewan yang rendah.
5. Dampak Perubahan Iklim pada Penyebaran Penyakit
Demam Berdarah Dengue (DBD): Perubahan iklim yang meningkatkan suhu dan curah hujan di beberapa wilayah memperluas habitat nyamuk Aedes aegypti, vektor utama DBD.
Penyakit pernapasan: Polusi udara dan kebakaran hutan dapat memicu peningkatan kasus penyakit paru obstruktif kronis (PPOK) dan asma.
6. Lonjakan Penyakit Mental
Masalah kesehatan mental diprediksi terus meningkat akibat stres ekonomi, ketidakpastian global, dan isolasi sosial.
Depresi, kecemasan, dan bunuh diri menjadi tantangan utama, terutama di kalangan remaja dan dewasa muda.
7. Permasalahan penyakit tidak menular
Penyakit yang dimaksud seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung serta pembuluh darah akan semakin meningkat.
Seiring dengan populasi penduduk di atas 60 tahun semakin meningkat, gaya sedentary life yang makin merebak.
Ditambah dengan pola makan minum yang tinggi kalori, lemak dan gula garam.
Masyarakat juga cenderung semakin terpapar polutan dan tata kota yang tidak ramah pejalan kaki dan ruang terbuka hijau semakin menjauhkan publik dari kualitas hidup sehat.
8. Masalah BPJS Kesehatan
Potensi kisruh akibat defisit dana jaminan sosial BPJS Kesehatan bisa terjadi, jika tidak ada Solusi cepat dan bijak dari pemerintah.
9. Krisis Kesehatan Anak dan Gizi Buruk
Pertama malnutrisi, baik kekurangan gizi maupun obesitas, menjadi masalah besar di negara berkembang dan maju.
Kemudian penyakit terkait gizi buruk, seperti stunting dan diabetes tipe 2 pada anak, memerlukan intervensi lebih besar.
Tidak cukup hanya dengan program makan bergizi gratis yang direncanakan akan dimulai di tahun 2025
“Selain penuh tantangan dari sisi pelaksanaannya yang memerlukan konsistensi, keberlanjutan dan kualitas, program ini juga harus disertai dengan perubahan pola hidup. Serta juga perubahan aspek atau sektor lain,” saran Dicky.
Perubahan ini, kata Dicky berkaitan dengan lingkungan, sanitasi, air bersih dan lain-lain . Sehingga dapat mendukung peningkatan status gizi masyarakat Indonesia. (*)
-
Cara Perpanjang SIM Sertakan BPJS Kesehatan Bulan Januari 2025
Jakarta, CNN Indonesia —
Cara memperpanjang Surat Izin Mengemudi (SIM) pada Januari 2025 masih sama seperti sebelumnya. Hanya ada penambahan kepesertaan BPJS Kesehatan atau JKN yang masih aktif.
SIM adalah dokumen yang wajib dibawa bagi pengendara baik sepeda motor dan mobil. Surat tersebut harus diperpanjang untuk memastikan kelayakan mengemudi seseorang.
Setiap SIM memiliki masa berlaku selama lima tahun yang dihitung setelah diterbitkan, bukan lagi mengacu pada tanggal lahir pemohon.
Sebagai contoh, apabila pengguna lahir 19 Maret dan membuat SIM pada 1 Januari 2024, maka masa berlakunya sampai 1 Januari 2029, bukan habis pada tanggal lahir, 19 Maret 2029.
Ketentuan ini sudah berlaku sejak 7 Oktober 2019 berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012. Pada aturan itu masa berlaku SIM selama lima tahun terhitung sejak legalitas berkendara terbit.
Namun saat ini memperpanjang SIM harus menyertakan keikutsertaan BPJS Kesehatan. Aturan baru tersebut merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Kesehatan Nasional.
Berdasarkan aturan tersebut, yang berlaku untuk semua jenis SIM, A, B, C mau pun D, diharapkan makin banyak masyarakat mendaftar BPJS Kesehatan.
Meskipun ada syarat baru, biaya mengurus perpanjangan SIM Januari 2025 masih sama, yaitu:
SIM C Rp75 ribu
SIM A Rp80 ribu
SIM A Umum Rp80 ribu
SIM BI/Umum Rp80 ribu
SIM BII/Umum Rp80 ribu
SIM D Rp30 ribuSyarat perpanjang SIM
• Melampirkan SIM lama yang masih berlaku (maksimal masa berlaku SIM H-1 dari masa kedaluwarsa SIM) beserta fotokopinya
• Melampirkan KTP beserta fotokopiannya
• Surat keterangan sehat dari dokter yang bekerja sama dengan pihak Satpas
• Surat keterangan lulus tes psikologi
• Mengisi formulir permohonan pengajuan perpanjangan SIM
• Melampirkan kartu BPJS Kesehatan atau Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).Cara perpanjang SIM
• Kunjungi Satpas, SIM Corner atau SIM keliling terdekat
• Kumpulkan dokumen yang dibutuhkan untuk persyaratan memperpanjang SIM dan pastikan tak ada yang terlupakan
• Isi formulir permohonan pengajuan perpanjangan SIM
• Lakukan pembayaran perpanjangan SIM sesuai dengan jenis SIM yang Anda perpanjang
• Lakukan perekaman sidik jari dan foto
• Tunggu sebentar, hingga petugas memberikan SIM. Apabila Anda belum terdaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan, maka polisi akan merekomendasikan untuk mendaftar.Sementara itu SIM yang masa berlakunya habis pada 1 Januari 2025 tidak perlu khawatir karena ada dispensasi sehingga tidak perlu bikin baru yang prosesnya dari awal.
Pemilik SIM tidak perlu bikin urus dokumen dari awal apabila masa berlakunya habis karena satpas pelayanan SIM di awal tahun tutup. Oleh karena itu pemilik SIM mendapat kelonggaran perpanjangan di hari berikutnya, yakni pada tanggal 2 Januari 2025.
“Hari Rabu tanggal 1 Januari 2025 pelayanan di Satps Daan Mogot, Unit Satpas DKI Jakarta, Unit gerai SIM DKI Jakarta dan Unit SIM keliling diliburkan. Dan unit pelayanan SIM dibuka kembali pada hari Kamis, 2 Januari 2025,” tulis akun TMC Polda Metro Jaya.
(can/mik)
[Gambas:Video CNN]
-
Angka Kelahiran Vietnam Nge-drop Capai Rekor Terendah
Jakarta, CNN Indonesia —
Angka kelahiran di Vietnam turun hingga mencapai rekor terendah. Tingkat kesuburan total di Vietnam turun menjadi 1,91 anak per wanita.
Penurunan ini menandai tahun ketiga angka kelahiran di Vietnam terus menurun secara berturut-turut.
Melansir South China Morning Post, Wakil Menteri Kesehatan Vietnam Nguyen Thi Lien Huong memperkirakan bahwa tren tersebut bakal terus berlanjut dalam beberapa tahun pendatang.
Salah satu alasannya adalah sumber daya yang diinvestasikan oleh pemerintah pusat dan daerah tidak mencukupi untuk mengatasi masalah kependudukan.
Seperti banyak negara Asia lainnya yang mengalami hal serupa, Vietnam pun merasa khawatir tentang dampak jangka panjang dari angka kelahiran yang terus menurun dan masyarakat yang kian menua.
Pemerintah Vietnam bahkan telah menggelar acara kencan dan poster propaganda untuk mendorong anak muda agar memiliki momongan.
Angka kelahiran yang rendah dan berkepanjangan dapat menyebabkan kekurangan tenaga kerja, populasi yang menua dengan cepat, dan tekanan pada jaminan sosial.
Vietnam sendiri menjadi salah satu populasi yang menua paling cepat di dunia, menurut United Nation Population Fund (UNFPA).
Orang yang berusia 60 tahun ke atas mencapai 11,9 persen dari total populasi pada 2019 lalu. Angka ini akan meningkat hingga lebih dari 25 persen pada 2050 mendatang.
(asr/asr)
[Gambas:Video CNN]
-
Susul Korsel-Jepang, Angka Kelahiran Vietnam Juga Anjlok Gegara Ini
Jakarta –
Korea Selatan, Jepang, dan China menjadi beberapa negara di Asia yang mengalami masalah besar dalam penurunan angka kelahiran. Hal tersebut tampaknya juga mulai dialami oleh negara tetangga Indonesia, Vietnam.
Angka kelahiran Vietnam anjlok ke titik terendah 1,91 anak per wanita. Ini menjadi tahun ketiga angka kelahiran di Vietnam berada di bawah tingkat ‘penggantian’ sebesar 2,0 atau jumlah minimal yang dibutuhkan agar suatu populasi dapat mempertahankan jumlah penduduknya dari generasi ke generasi.
Wakil Menteri Kesehatan Vietnam Nguyen Thi Lien Huong menuturkan tren ini diperkirakan akan berlanjut dalam beberapa tahun ke depan.
“Salah satu alasannya adalah sumber daya yang diinvestasikan oleh pemerintah pusat dan daerah tidak mencukupi untuk tugas kependudukan yang ada,” kata Huong dikutip dari SCMP, Selasa (31/12/2024).
Kondisi ini sebenarnya sudah mulai membuat pemerintah Vietnam khawatir. Ketika angka kelahiran perlahan menurun, populasi mereka juga semakin menua.
Untuk mengembalikan situasi, Vietnam sudah mulai membuat acara kencan untuk warganya serta penyebaran poster berisi propaganda untuk mendorong kaum muda memiliki lebih banyak bayi. Perubahan demografi dan tuntutan finansial memicu pergeseran ke arah orang-orang yang memilih untuk memiliki keluarga lebih kecil.
Angka kelahiran rendah yang berkepanjangan dapat menyebabkan kekurangan tenaga kerja, populasi yang menua dengan cepat, dan tekanan pada jaminan sosial.
Vietnam memiliki salah satu populasi yang menua paling cepat di dunia, menurut United Nations Population Fund (UNFPA). Orang yang berusia 60 tahun ke atas mencapai 11,9 persen dari total populasi pada tahun 2019 dan angka ini akan meningkat menjadi lebih dari 25 persen pada tahun 2050, kata UNFPA.
Selain itu, Vietnam juga tengah mempersiapkan rancangan undang-undang kependudukan untuk meningkatkan fertilitas, termasuk dukungan untuk pekerja yang memiliki anak kecil. Undang-undang itu juga mengusulkan revisi kebijakan disiplin untuk tidak lagi menghukum keluarga karena memiliki 3 anak atau lebih.
Rancangan undang-undang tersebut diharapkan akan diserahkan ke Majelis Nasional untuk dibahas dalam sidang ke-10 pada awal tahun 2025, dengan pemungutan suara akan dilakukan tahun berikutnya.
(avk/suc)
-
/data/photo/2024/08/03/66adbe2238ed1.png?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Kronologi Bayi di Jakbar Meninggal lalu Ditinggal Orangtua di RS karena Masalah Biaya
Megapolitan
30 Desember 2024")
Kronologi Bayi di Jakbar Meninggal lalu Ditinggal Orangtua di RS karena Masalah Biaya Megapolitan 30 Desember 2024
Kronologi Bayi di Jakbar Meninggal lalu Ditinggal Orangtua di RS karena Masalah Biaya
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Orangtua meninggalkan bayi laki-laki berinisial MS (5 bulan) yang meninggal di rumah sakit kawasan Grogol Petamburan diduga karena tidak punya biaya pengobatan, Sabtu (28/12/2024).
Kanit Reskrim Polsek Petamburan AKP Aprino Tamara menjelaskan, peristiwa bermula saat MS diantarkan orangtua dan tetangga ke rumah sakit di Grogol Petamburan sekitar pukul 02.59 WIB.
“Karena yang bersangkutan (orangtua) tidak mempunyai kendaraan dan juga tidak punya handphone,” ujar Aprino saat dihubungi, Senin (30/12/2024).
Usai MS masuk ke ruang instalasi gawat darurat (IGD) karena penyakitnya, orangtua korban langsung mengurus administrasi dengan berupaya mengklaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Sementara, pihak rumah sakit mengambil tindakan medis terhadap korban.
“Ternyata tidak diterima BPJS tersebut, yang artinya dia harus membayar di situ,” kata Aprino.
Oleh karena itu, orangtua menyampaikan kepada pihak rumah sakit bahwa dia berusaha mencari pinjaman untuk biaya pengobatan dan perawatan.
“Ketika jam 04.00 WIB atau 04.30 WIB kalau enggak salah, bayi tersebut meninggal. Selanjutnya diberitahu kepada orangtuanya tadi,” ucap dia.
“Selanjutnya orangtua tersebut bilang, ‘ya saya mau mengurus ke depan’. Maksudnya tuh ke resepsionis, intinya mau membayarlah, untuk membawa jenazahnya,” lanjutnya.
Ketika itu, suasana IGD tengah ramai kedatangan pasien sehingga perawat tidak terlalu memperhatikan orangtua korban.
Saat pukul 06.00 WIB, orangtua tak kunjung datang. Dengan begitu, pihak rumah sakit mencari keberadaan yang bersangkutan.
“Dia sudah daftar dengan sebuah nomor yang tercantum. Nomor tersebut dihubungi sama pihak rumah sakit, yang ternyata nomor tersebut adalah nomor dari tetangga yang mengantar dia tadi,” ungkap Aprino.
Lantas, pihak rumah sakit mempertanyakan keberadaan orangtua korban. Hanya saja, tetangga justru juga tengah mencari keberadaan orangtua korban.
“Disamperin rumahnya kontrakan itu (sama tetangga), ‘enggak ada, Pak. Sudah bersih’ katanya gitu. Nah, kami (Polsek Grogol Petamburan) baru mendapat info sekitar pukul 14.00 WIB,” ungkap Aprino.
Menindaklanjuti hal tersebut, pihak kepolisian dan rumah sakit menghampiri rumah kontrakan orangtua korban di kawasan Jelambar, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Ternyata memang benar sudah kosong.
“Sampai saat ini, kami belum tahu fisik orangnya seperti apa, juga kami masih berupaya mencari yang bersangkutan,” tegas dia.
Sejauh ini, polisi belum menemukan identitas orangtua korban. Sebab, yang bersangkutan saat mendaftar diri ke rumah sakit hanya menyebutkan nama tanpa menyertakan kartu tanda penduduk (KTP).
Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap tetangga, orangtua korban merupakan sosok yang jarang berinteraksi. Terlebih, ia baru dua bulan terakhir tinggal di rumah kontrakan tersebut.
“Karena mungkin sudah kepepet (interaksi), karena anaknya sudah benar-benar parah kemarin kondisinya itu. Kata perawat, sudah kejang-kejang, panas juga sangat tinggi,” ungkap Aprino.
“Sempat juga itu, katanya matanya, kulitnya, badannya itu sudah pucat,” tambah dia.
Saat ini, korban telah diantarkan ke RSCM yang selanjutnya diserahkan kepada Dinas Sosial untuk dimakamkan.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
Dinkes DKI Jakarta Benarkan Harvey Moeis dan Sandra Dewi sebagai Anggota BPJS Kesehatan Subsidi
Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta membenarkan bahwa Harvey Moeis, suami Sandra Dewi yang merupakan terpidana dalam kasus korupsi timah terdaftar sebagai penerima bantuan iuran (PBI) dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Ani Ruspitawati. Ia mengatakan, seiring dengan perbincangan yang ramai di media sosial mengenai status kepesertaan Harvey Moeis dan istrinya, Sandra Dewi.
Ani menjelaskan, pihaknya terus mendorong partisipasi dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tanpa memerhatikan status sosial ekonomi, guna memastikan hak kesehatan seluruh warga Jakarta sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan Universal Health Coverage (UHC) dari pemerintah pusat.
“Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 169 Tahun 2016 mengenai Kepesertaan dan Jaminan Pelayanan Kesehatan, pada periode 2017-2018, Pemprov DKI Jakarta menjalankan percepatan Universal Health Coverage (UHC) dengan tujuan agar seluruh penduduk DKI Jakarta dapat mengakses layanan kesehatan,” kata Ani di Jakarta Minggu (30/12/2024).
Menurut Ani, Pemprov DKI Jakarta menerima target dari pemerintah pusat untuk mendaftarkan 95% penduduk sebagai peserta JKN atau BPJS Kesehatan, termasuk Harvey Moeis dan Sandra Dewi.
Ia menambahkan, kebijakan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada seluruh warga DKI Jakarta.
“Pergub ini merupakan komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam memberikan akses layanan kesehatan bagi masyarakat yang belum terdaftar dalam JKN. Pergub ini memastikan hak kesehatan seluruh masyarakat Jakarta terlindungi,” tambahnya.
Ani melanjutkan, bahwa penduduk yang memenuhi persyaratan administratif, seperti memiliki KTP DKI Jakarta dan bersedia menerima perawatan di kelas 3, dapat didaftarkan oleh aparat setempat (lurah/camat) sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD.
“Harvey Moeis dan Sandra Dewi terdaftar BPJS Kesehatan sejak 1 Maret 2018. Namun, pada 2020, Pemprov DKI Jakarta telah mulai melakukan pembaruan data penerima PBI APBD agar lebih akurat dan sesuai sasaran,” jelas Ani.