Xcloud.id

Produk: jaminan sosial

  • Startup Tutup, Karyawan PHK Diminta Waspada Jadi Korban Penipuan

    Startup Tutup, Karyawan PHK Diminta Waspada Jadi Korban Penipuan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Peneliti keamanan siber menemukan bahwa karyawan di perusahaan rintisan atau startup yang tutup dan kena PHK menjadi sasaran empuk penipu pembobol rekening.

    Peneliti menyebut, eks karyawan startup yang tutup sangat berisiko dicuri datanya. Pembobolan itu dilakukan melalui data di aplikasi Slack, hingga nomor Jaminan Sosial, dan rekening bank.

    Peneliti yang menemukan masalah ini adalah Dylan Ayrey, salah satu pendiri dan CEO perusahaan rintisan yang didukung oleh Andreessen Horowitz, Truffle Security.

    Ayrey menyampaikan hal tersebut pada konferensi keamanan ShmooCon ketika memberikan paparan tentang kelemahan yang dia temukan pada Google OAuth, teknologi di balik “Masuk dengan Google,” yang dapat digunakan sebagai pengganti kata sandi.

    Ayrey memberikan materi tersebut setelah melaporkan kerentanan kepada Google dan perusahaan lain yang mungkin terkena dampaknya.

    Ia menemukan hacker dapat membeli domain yang sudah tidak aktif dari startup yang gulung tikar. Kemudian mereka menggunakannya untuk masuk ke perangkat lunak cloud, di mana setiap karyawan di perusahaan memiliki akses, seperti aplikasi obrolan atau video perusahaan.

    Dari sana, banyak aplikasi ini menawarkan direktori perusahaan atau halaman info pengguna di mana peretas dapat menemukan email mantan karyawan startup yang kena PHK.

    Berbekal domain dan email-email tersebut, peretas dapat menggunakan opsi “Masuk dengan Google” untuk mengakses banyak aplikasi software cloud perusahaan rintisan, dan sering kali menemukan lebih banyak email karyawan di sana.

    Untuk menguji kelemahan yang ditemukannya, Ayrey membeli satu domain startup yang gagal dan dari domain tersebut ia dapat masuk ke ChatGPT, Slack, Notion, Zoom, dan sistem SDM yang berisi nomor Jaminan Sosial karyawan.

    “Itu menjadi ancaman terbesar, karena data dari sistem SDM cloud paling mudah dimonetisasi, dan nomor Jaminan Sosial serta informasi perbankan dan apa pun yang ada di dalam sistem SDM kemungkinan besar akan menjadi target,” kata Ayrey, dikutip dari TechCrunch, Senin (20/1/2025).

    Ia mengatakan akun Gmail lama atau Google Docs yang dibuat oleh karyawan secara pribadi di luar ekosistem perusahaan, atau data apa pun yang dibuat dengan aplikasi Google secara terpisah, tidak berisiko, dan Google mengonfirmasi hal tersebut.

    Meskipun setiap startup yang tutup dengan domain yang dijual dapat menjadi sasaran, karyawan mereka sangat rentan karena perusahaan rintisan cenderung menggunakan aplikasi Google dan banyak perangkat lunak awan untuk menjalankan bisnis.

    Ayrey menghitung bahwa puluhan ribu mantan karyawan berisiko, serta jutaan akun perangkat lunak SaaS.

    Hal ini didasarkan pada penelitiannya yang menemukan 116.000 domain situs web yang saat ini tersedia untuk dijual dari perusahaan rintisan yang gagal.

    (fab/fab)

  • Susunan Kabinet dan Kepala Lembaga Pilihan Trump

    Susunan Kabinet dan Kepala Lembaga Pilihan Trump

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump akan segera dilantik, Senin (20/1/2025) waktu setempat. Pria penuh kontroversi itu telah menyiapkan sejumlah nama untuk membantunya di pemerintahan.

    Sejumlah loyalis Trump dipastikan akan membantunya di pemerintahan. Tak hanya itu, beberapa sosok mengejutkan pun turut ditunjuk Trump untuk memperkuat pemerintahannya.

    Berikut daftar nama yang sejauh ini telah diumumkan Trump untuk mengisi kabinet dan sejumlah lembaga tinggi AS:

    Menteri Luar Negeri: Marco Rubio

    Marco Rubio telah menjabat sebagai senator AS dari Florida sejak 2011 dan merupakan wakil ketua Komite Intelijen Senat. Ia mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2016 tetapi kalah dalam nominasi Partai Republik dari Trump.

    Menteri Pertahanan: Pete Hegseth

    Pete Hegseth adalah pembawa acara Fox News dan perwira Garda Nasional Angkatan Darat. Ia bertugas dalam perang di Irak dan Afghanistan, serta di Teluk Guantanamo.

    Jaksa Agung: Pam Bondi (Pilihan Kedua)

    Pam Bondi adalah seorang pelobi yang menjabat sebagai jaksa agung Florida dari tahun 2011 hingga 2019. Adapun pilihan pertama untuk posisi ini adalah Matt Gaetz, namun dia mengundurkan diri.

    Menteri Dalam Negeri: Doug Burgum

    Doug Burgum telah menjabat sebagai gubernur North Dakota sejak 2016. Kekayaannya mencapai ratusan juta dolar, terutama karena ia menjual perusahaan perangkat lunaknya ke Microsoft pada 2002. Ia mencalonkan diri sebagai presiden pada 2024 dan menjadi pendukung utama Trump ketika ia mengundurkan diri.

    Menteri Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan: Robert F. Kennedy Jr.

    Robert F. Kennedy Jr. adalah aktivis antivaksin paling terkenal di Amerika. Ia mencalonkan diri sebagai presiden pada 2024 sebagai seorang Demokrat, kemudian sebagai seorang independen. Ia keluar dari pencalonan pada Agustus 2024 dan mendukung Trump, tetapi ia masih muncul dalam surat suara di beberapa negara bagian.

    Menteri Keuangan: Scott Bessent

    Scott Bessent, 62, adalah seorang miliarder pengelola dana lindung nilai yang saat ini menjabat sebagai CEO, pendiri, dan kepala investasi di Key Square Capital Management di New York. Sebelumnya, ia menjabat sebagai kepala investasi di Soros Fund Management. Bessent merupakan penggalang dana utama kampanye Trump, dan juga menjadi salah satu penasihat ekonomi utama Trump.

    Menteri Perdagangan: Howard Lutnick

    Howard Lutnick adalah CEO miliarder dari perusahaan jasa keuangan Cantor Fitzgerald, wakil ketua tim transisi Trump, pengumpul dana kampanye utama, dan teman lama, sekutu, serta penasihat setia Trump. Lutnick juga merupakan ketua perusahaan pialang BGC Group Inc. dan perusahaan real estat komersial Newmark Group.

    Menteri Transportasi: Sean Duffy

    Sean Duffy adalah mantan perwakilan AS dari Wisconsin, pembawa acara The Bottom Line di Fox Business, dan kontributor di Fox News. Ia menjadi terkenal di The Real World: Boston dan bertemu istrinya Rachel Campos-Duffy di Road Rules: All Stars. Ia juga merupakan pembawa acara Fox News.

    Menteri Energi: Chris Wright

    Chris Wright adalah kepala eksekutif Liberty Energy, sebuah perusahaan fracking yang berpusat di Denver. The New York Times menggambarkannya sebagai “seorang penginjil yang ramah media untuk bahan bakar fosil yang menyebarkan pesan yang menggembirakan bahwa minyak dan gas dapat mengangkat orang keluar dari kemiskinan, sambil meremehkan ilmu iklim.”

    Menteri Pendidikan: Linda McMahon

    Linda McMahon adalah salah satu pendiri World Wrestling Entertainment, yang membangun gulat menjadi perusahaan bernilai miliaran dolar bersama suaminya kala itu Vince McMahon. Ia memimpin Small Business Administration selama masa jabatan pertama Trump, dan saat ini menjabat sebagai ketua dewan America First Policy Institute, sebuah lembaga pemikir konservatif. Ia telah menjadi pendukung finansial utama kampanye Trump.

    Menteri Tenaga Kerja: Lori Chavez-DeRemer

    Lori Chavez-DeRemer adalah anggota DPR dari Partai Republik moderat yang baru pertama kali menjabat dan mewakili Distrik Kongres Kelima Oregon, tetapi kalah tipis dalam pemilihan ulang pada Hari Pemilihan. Ia juga menjabat sebagai wali kota Happy Valley, Oregon, dari tahun 2011 hingga 2019.

    Chavez-DeRemer adalah anggota Partai Republik pro-serikat pekerja yang langka dan merupakan salah satu dari sedikit anggota DPR dari Partai Republik yang mendukung UU PRO (Protecting the Right to Organize), yang akan memberlakukan perluasan hak-hak buruh yang bersejarah. Ia juga ikut mensponsori undang-undang untuk melindungi tunjangan Jaminan Sosial bagi pekerja sektor publik. Serikat pekerja Teamsters, termasuk presiden Teamsters Sean O’Brien, dilaporkan melobi Trump untuk memilihnya.

    Menteri Pertanian: Brooke Rollins

    Brooke Rollins mengepalai Dewan Kebijakan Dalam Negeri Gedung Putih selama pemerintahan Trump pertama, kemudian mendirikan dan mengepalai lembaga pemikir pro-Trump, America First Policy Institute, yang seperti Project 2025 milik Heritage Foundation, telah berupaya mengembangkan cetak biru untuk pemerintahan Trump kedua.

    Menteri Keamanan Dalam Negeri: Kristi Noem

    Kristi Noem telah menjabat sebagai gubernur South Dakota sejak 2019. Sebelum menjadi gubernur perempuan pertama di South Dakota, ia merupakan satu-satunya wakil negara bagian tersebut di DPR AS selama delapan tahun.

    Menteri Urusan Veteran: Doug Collins

    Doug Collins adalah mantan anggota Kongres AS dari Georgia yang bertugas di DPR dari tahun 2013 hingga 2021. Ia adalah seorang pengacara dan veteran yang bertugas dalam perang Irak dan saat ini menjadi pendeta Angkatan Udara Cadangan.

    Menteri Perumahan dan Pembangunan Perkotaan: Scott Turner

    Scott Turner bermain selama sembilan musim di NFL, dan terlibat dalam politik selama jeda musim. Setelah pensiun, ia akhirnya menjabat dua periode di DPR Texas, lalu bergabung dengan pemerintahan Trump pertama sebagai kepala White House Opportunity and Revitalization Council. Ia sekarang menjadi ketua Center for Education Opportunity di lembaga pemikir pro-Trump America First Policy Institute. Ia juga pernah menjadi pembicara motivasi, dan menjadi pendeta asosiasi di gereja besar Baptis di Plano, Texas.

    Direktur CIA: John Ratcliffe

    John Ratcliffe adalah mantan anggota kongres Texas yang menjabat sebagai direktur intelijen nasional selama tahun terakhir masa jabatan pertama Trump.

    Komisioner FDA: Martin Makary

    Martin Makary adalah seorang dokter bedah di Universitas Johns Hopkins yang, menurut Stat News, adalah seorang selebritas terkenal di dunia medis, sekaligus pengkritik sistem perawatan kesehatan AS. Ia juga merupakan kepala staf medis di firma telehealth Sesame, tamu tetap di Fox News, dan penasihat pemerintahan Trump pertama.

    Direktur CDC: Dave Weldon

    Dave Weldon adalah seorang dokter dan mantan anggota kongres Florida selama tujuh periode. Di Kongres, Weldon merupakan sekutu setia gerakan anti-vaksin dan anti-aborsi.

    Surgeon General: Janette Nesheiwat

    Janette Nesheiwat adalah dokter keluarga dan gawat darurat, kontributor Fox News, dan direktur medis di CityMD, yang mengoperasikan pusat perawatan darurat di New York dan New Jersey. Ia juga memiliki lini suplemen makanan sendiri dan merupakan penulis buku yang akan segera terbit Beyond the Stethoscope: Miracles in Medicine. Julia Nesheiwat, menjabat sebagai penasihat Keamanan Dalam Negeri dalam pemerintahan Trump yang pertama, dan Trump telah menunjuk suami saudara perempuannya, anggota kongres Florida Mike Waltz, sebagai penasihat keamanan nasional untuk pemerintahan keduanya.

    Administrator Medicare dan Medicaid: Mehmet Oz

    Mehmet Oz adalah seorang ahli bedah jantung, tokoh televisi kawakan, dan penggemar berat crudités yang menerima dukungan Trump dalam pemilihan Senat Pennsylvania tahun 2022 tetapi kalah dari John Fetterman. Ia juga dikenal karena mempromosikan klaim kesehatan yang meragukan, dan bertugas di Dewan Kepresidenan Trump untuk Olahraga, Kebugaran, dan Nutrisi selama pemerintahan Trump yang pertama.

    Administrator EPA: Lee Zeldin

    Lee Zeldin menjabat sebagai perwakilan AS dari New York dari tahun 2015 hingga 2023. Ia mencalonkan diri sebagai gubernur New York pada tahun 2022 tetapi dikalahkan oleh Demokrat Kathy Hochul.

    Direktur National Intelligence: Tulsi Gabbard

    Tulsi Gabbard mewakili Hawaii di DPR AS dari tahun 2013 hingga 2021. Ia adalah veteran Garda Nasional yang bertugas di Irak. Gabbard mencalonkan diri sebagai presiden sebagai seorang Demokrat pada tahun 2020 dan mendukung Joe Biden ketika ia mengakhiri kampanyenya. Dua tahun kemudian, ia meninggalkan Partai Demokrat dan menjadi anggota tetap di tempat-tempat sayap kanan seperti Fox News dan CPAC. Ia mendukung Trump sebagai presiden pada tahun 2024.

    Direktur Kantor Manajemen dan Anggaran: Russell Vought

    Russell Vought menjabat posisi yang sama selama pemerintahan Trump pertama, dan sebelumnya bekerja sebagai Wakil Presiden di kelompok lobi Heritage Action milik Heritage Foundation. Vought, yang menyebut dirinya sebagai nasionalis Kristen, adalah pendiri Center for Renewing America, salah satu lembaga pemikir yang mempersiapkan pemerintahan Trump kedua, dan ia adalah salah satu penulis cetak biru Project 2025 milik Heritage Foundation.

    Duta Besar NATO: Matthew Whitaker

    Matt Whitaker pernah menjabat sebagai penjabat jaksa agung selama pemerintahan Trump pertama, dan sebelumnya, menjadi Jaksa AS untuk Distrik Selatan Iowa.

    Duta Besar PBB: Elise Stefanik

    Elise Stefanik adalah perwakilan AS dari New York dan anggota peringkat keempat dalam kepemimpinan Partai Republik DPR.

    Kepala Departemen Efisiensi Pemerintah: Elon Musk dan Vivek Ramaswamy

    Elon Musk adalah orang terkaya di dunia; kepala eksekutif Tesla dan SpaceX; pemilik X dan yang menyatakan dirinya sebagai “Chief Troll Officer.” Dia adalah perwakilan Trump yang paling terkenal dalam pemilihan 2024 dan menggelontorkan US$118 juta ke dalam super-PAC pro-Trump. Vivek Ramaswamy adalah pengusaha bioteknologi yang gagal mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2024 dan mendukung Trump ketika dia mengundurkan diri

    (luc/luc)

  • Raker PERDOKJASI Dukung Penguatan Sistem Pembiayaan Kesehatan Berkualitas

    Raker PERDOKJASI Dukung Penguatan Sistem Pembiayaan Kesehatan Berkualitas

    Jakarta –

    Perhimpunan Dokter Pembiayaan Jaminan Sosial dan Perasuransian Indonesia (PERDOKJASI) menggelar Rapat Kerja (Raker) pertama pada Minggu (19/1/2025) di kantor PB IDI. Kegiatan ini menjadi momen penting dalam perjalanan organisasi baru yang didirikan pada 20 Oktober 2024.

    Sebagai organisasi keseminatan dokter, PERDOKJASI hadir untuk menjawab kebutuhan akan peran strategis dokter dalam pengelolaan dan pengembangan sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia, baik dalam skema jaminan sosial maupun asuransi komersial.

    Ketua Pengurus Pusat PERDOKJASI, Dr dr Wawan Mulyawan, SpBS, Subspes, N TB, SpKP, AAK, menekankan pentingnya membangun sinergi antara dunia medis dan sistem pembiayaan kesehatan.

    “Kami melihat kebutuhan mendesak untuk menjembatani praktik kedokteran dengan sistem pembiayaan kesehatan yang berorientasi pada kepentingan pasien sekaligus keberlanjutan sistem. PERDOKJASI hadir untuk memastikan kedua aspek ini dapat berjalan selaras,” ujarnya dalam keterangan yang diterima detikcom, Senin (20/1/2025).

    Raker pertama ini membahas berbagai agenda strategis yang menjadi prioritas PERDOKJASI. Adapun salah satu fokus utamanya adalah potensi pengembangan program studi ilmu kedokteran asuransi di Indonesia.

    Selain itu, raker ini juga menetapkan program kerja yang berorientasi pada peningkatan kompetensi dan kepimpinan dokter di bidang manajemen pembiayaan kesehatan, pengembangan sistem pembiayaan yang efisien, serta literasi masyarakat mengenai jaminan sosial dan asuransi kesehatan.

    PERDOKJASI didukung oleh jajaran Dewan Pengawas dan Dewan Pakar yang terdiri dari tokoh-tokoh senior di bidang kedokteran dan pembiayaan kesehatan. memiliki lima bidang utama yang mencakup Organisasi dan Keanggotaan, Hukum dan Advokasi, Hubungan Kelembagaan dan Masyarakat, Kajian dan Publikasi Ilmiah, serta Pelatihan dan Pengembangan SDM Kedokteran.

    Dengan struktur ini, PERDOKJASI bertujuan menjadi mitra strategis bagi pemerintah, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, industri perasuransian, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan pembiayaan kesehatan yang berkelanjutan.

    Melalui diskusi ini, PERDOKJASI berupaya menggali solusi inovatif untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan memastikan keberlanjutan sistem pembiayaan yang inklusif.

    (suc/up)

  • Google Pantau Anda 24 Jam Full, Segera Hentikan Pakai Cara Ini!

    Google Pantau Anda 24 Jam Full, Segera Hentikan Pakai Cara Ini!

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Google merupakan salah satu layanan internet paling populer digunakan masyarakat. Saat ingin mencari informasi terkini atau tutorial dan rekomendasi, Google kerap dijadikan tujuan untuk bertanya. 

    Namun, tahukah Anda berbagai aktivitas pencarian di Google terekam sepenuhnya? Dari situ Google bisa membaca pola kebiasaan dan ketertarikan Anda untuk menyodorkan iklan-iklan yang relevan. 

    Nah, iklan itulah yang menjadi sumber pendapatan terbesar Google. Setiap klik, pembelian, atau “like” yang dilakukan pengguna, Google akan mengumpulnya dalam sebuah data, dikemas, lalu dijual ke pengiklan untuk menargetkan audiens yang sesuai. 

    Data pribadi telah menjadi komoditas yang berharga dan industri pialang data global adalah buktinya. Sebuah studi dari Pew Research menemukan bahwa masyarakat Amerika semakin mengatakan bahwa mereka tidak memahami apa yang dilakukan perusahaan dengan data mereka.

    Banyak orang tidak menyadari bahwa sesuatu yang sederhana seperti nomor telepon mereka dapat digunakan oleh pialang data dan pelaku kejahatan untuk mengungkap informasi sensitif, termasuk nomor Jaminan Sosial, alamat, email, dan bahkan detail keluarga.

    Pakar keamanan siber memperkirakan bahwa pialang data mengumpulkan rata-rata 1.000 titik data dari setiap individu yang punya akun daring.

    Berikut adalah rincian jenis informasi yang biasanya dikumpulkan pialang data, menurut pakar privasi yang diwawancarai oleh CNBC Internasional, dikutip Minggu (19/1/2025).

    – Informasi dasar, seperti nama lengkap, alamat, nomor telepon, dan email.

    – Data keuangan, seperti skor kredit dan riwayat pembayaran.

    – Riwayat pembelian, seperti apa yang Anda cari daring, apa yang Anda beli, di mana Anda membelinya, dan seberapa sering Anda membeli produk tertentu.

    – Data kesehatan, seperti obat-obatan apa yang dikonsumsi, kondisi medis, dan interaksi Anda dengan aplikasi atau situs web terkait kesehatan.

    – Data perilaku, seperti apa yang Anda suka dan tidak suka, serta jenis iklan yang mungkin Anda klik.

    – Data lokasi real time. Data GPS dari aplikasi yang melacak perjalanan Anda, tempat Anda berbelanja, dan seberapa sering Anda mengunjungi tempat tertentu termasuk dalam data yang dikumpulkan para pialang data.

    – Karakteristik yang disimpulkan. Data ini berdasarkan penelusuran dan konsumsi media seseorang, seprti situs web yang Anda kunjungi, artikel yang Anda baca, video yang Anda tonton. Bahkan, paraPialang data dapat memperoleh wawasan tentang gaya hidup, pendapatan, preferensi, keyakinan agama atau politik, hobi, dan bahkan kemungkinan Anda untuk beramal.

    – Hubungan dengan keluarga, teman, dan kolega. Dengan menganalisis jaringan teman, pengikut, dan koneksi Anda di media sosial dan aplikasi perpesanan, pialang data dapat memetakan hubungan Anda dan bahkan melacak seberapa sering Anda berinteraksi dengan individu tertentu untuk menentukan kedalaman hubungan Anda dengan orang lain.

    Cara Hentikan Data Dikumpulkan Google

    Tapi jangan khawatir, karena ada cara menghentikan Google melacak aktivitas kita di dunia maya. Dikutip dari Cnet, berikut langkah-langkahnya.

    Buka laman Google.com dari browser desktop atau mobile:

    – Masuk ke akun Google

    – Pilih menu Manage your Google Account

    – Pada Privacy & Personalization, pilih Manage your Data & Personalization

    – Berikutnya akan terlihat menu Activity Controls dengan scrolling layar ke bawah, pilih Manage your Activity Controls

    – Selanjutnya akan terlihat boks bernama Web & App Activity, geser toggle untuk mematikannya

    – Dan akan terlihat pemberitahuan memastikan pengguna paham apa yang dilakukan dengan menonaktifkan pengaturan, kemudian pilih Pause.

    Setelah langkah di atas dilakukan, maka fitur “CCTV” Google akan dimatikan. Jadi pengguna tidak akan melihat iklan dan rekomendasi penelusuran yang relevan.

    Sebaliknya, iklan yang hadir kurang relevan serta rekomendasi penelusuran kurang bermanfaat. Pengalaman personal tidak akan didapat lagi setelah fitur dinonaktifkan.

    Sebagai pengingat, pengguna juga tidak akan kehilangan data yang tersimpan saat pelacakan dimatikan. Ini akan berguna di masa mendatang karena Google tidak akan menyimpan informasi di masa depan, namun data yang sudah tersimpan sebelumnya tidak akan terhapus.

    Cari Data soal Anda di Google

    Beberapa produk atau layanan Google seperti Gmail, Google Search dan ponsel Android mengumpulkan data soal Anda. Ada beberapa data yang dikumpulkan jika kamu menggunakan platform tersebut. Menurut laporan CNBC Internasional, berikut beberapa data yang dikumpulkan perusahaan.

    Nama, jenis kelamin dan tanggal lahir

    Nomor ponsel pribadi

    pencarian di Google

    Situs yang dikunjungi

    Apa yang disukai pengguna mulai olahraga hingga makan-minuman kesukaan

    Tempat kerja

    Tempat tinggal

    Video yang ditonton

    Anda bisa mengetahui data pribadi apa saja yang dikumpulkan Google. Simak caranya berikut ini:

    Jenis Iklan yang Diminati

    Masuk ke akun Google, lalu klik Manage Ads Settings. Cara ini untuk mengetahui topik iklan yang kamu sukai menurut Google. Di dalamnya akan tertera data seperti jenis kelamin, umur dan iklan apa yang pernah diblokir.

    Tempat yang Pernah Dikunjungi

    Google Locations History Page akan menunjukkan lokasi mana saja yang pernah pengguna kunjungi. Data ini tersimpan di dalam platform Google Maps.

    Aktivitas YouTube

    Kamu juga bisa melihat aktivitas yang dilakukan di dalam Youtube. Caranya bisa mengakses lewat fitur Search dan juga Youtube Watch.

    Cara Hapus Riwayat Internet

    Selain memastikan diri Anda tidak terlacak di internet, Anda juga bisa menghapus jejak digital di HP dan ponsel. Caranya adalah dengan rutin menghapus riwayat penelusuran di browser. Berikut adalah caranya:

    1. Google Chrome

    Untuk menghapus riwayat di Google Chrome, klik tiga titik untuk masuk ke menu. Berikutnya pilih Settings dan pada sidebar buka menu Privacy & Security.

    Berikutnya pilih Clear browsing data. Kamu harus memilih periode waktu yang ingin dihapus setelah itu klik Clear data.

    Sebagai catatan, jika kamu mengatur browser sinkron dengan komputer lain melalui akun Google maka saat menghapus riwayat pada satu perangkat akan terjadi hal yang sama di perangkat lain.

    2. Mozilla Firefox

    Klik lebih dulu tiga garis horizontal di bagian kanan untuk masuk ke menu. Lalu pilih Settings > Privacy & Security dan scroll ke bawah hingga Cookies & Site Data.

    Kamu bisa menghapus seluruh data dan mengelola data agar memiliki kontrol pada apa yang dihapus. Selain itu centang kotak yang menghapus data browsing setiap menutup Firefox jika tidak ingin melakukan secara manual.

    3. Safari

    Di Safari, buka lebih dulu menu dan klik Clear History. Pilih rentang waktu yang datanya ingin kamu hapus dan klik Clear History.

    Saat menghapus riwayat di Safari, maka tidak bisa mendapatkan pilihan menghapus berbagai jenis data. Jadi cookie dan file cache ikut terhapus juga.

    4. Microsoft Edge

    Pengguna Windows 11 bisa menghapus riwayatnya dengan menekan tanda tiga titik di sebelah kanan. Lanjutkan dengan memilih Settings dari menu yang muncul.

    Pada menu Privacy temukan Clear browsing data dan klik Choose what to clear. Tentukan pilihan dari daftar, termasuk riwayat penjelajahan, data cache. Terakhir klik Clear Now.

    5. Opera

    Langkah pertama klik ikon Settings di bagian kanan bar alamat. Pada menu yang muncul, scroll dan temukan Privacy & Security di samping Browsing data lalu klik Clear.

    Berikutnya kamu bisa memilih jenis data yang ingin dihapus, termasuk menentukan jangka waktu. Setelah semuanya selesai, klik Clear Data.

    Demikian cara mengetahui apa saja data Anda yang dipantau oleh Google dan cara menyetopnya. Semoga bermanfaat!

    (fab/fab)

  • Merugi, BPJS Kesehatan Diminta Berbenah dan Evaluasi

    Merugi, BPJS Kesehatan Diminta Berbenah dan Evaluasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Praktisi kesehatan masyarakat dr Ngabila Salama, meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan segera berbenah dan melakukan evaluasi masif di semua lini untuk mengatasi potensi kerugian. Menurutnya, langkah tersebut tidak cukup hanya dengan memperketat verifikasi atau menunda klaim, melainkan juga dengan melakukan audit pascaklaim secara menyeluruh dan mengevaluasi besaran iuran.

    “Kita berharap BPJS Kesehatan dapat menjadi asuransi kesehatan nasional yang andal dan universal. Masyarakat harus bisa sepenuhnya mengandalkan BPJS Kesehatan untuk pengobatan krusial, bukan untuk estetika, kosmetik, atau kebutuhan yang disengaja,” ujar dr Ngabila kepada media pada Sabtu (18/1/2025).

    Ia menegaskan, BPJS Kesehatan merupakan wujud peran negara dalam menjamin kesehatan masyarakat sekaligus memberikan rasa keadilan dengan cakupan yang universal. Untuk itu, BPJS Kesehatan harus terus berbenah, mengevaluasi diri, serta mengambil langkah nyata untuk memenuhi tanggung jawab tersebut.

    “Universal coverage berarti semua warga wajib memiliki BPJS sebagai jaminan kesehatan dasar. Bahkan, BPJS harus siap menjadi satu-satunya jaminan kesehatan yang dimiliki warga. Hal ini menunjukkan bahwa negara hadir memberikan hak dasar, rasa keadilan, dan tanggung jawab kepada seluruh masyarakat Indonesia,” tambahnya.

    Ia juga mengusulkan agar BPJS Kesehatan yang merugi mengevaluasi kemungkinan digantikan oleh asuransi lain, baik tunggal maupun multipel, yang dikelola oleh BUMN atau swasta. Namun, sistem tersebut tetap memerlukan pembagian biaya (cost sharing), dengan besaran iuran atau premi yang dihitung secara lebih proporsional.

    “Asuransi yang dikelola dengan baik akan tetap sustain, tidak merugi, dan tidak hanya berorientasi pada profit,” jelasnya.

    Dr Ngabila menyarankan agar BPJS Kesehatan yang merugi segera mengevaluasi besaran iuran. Ia menekankan pentingnya memperketat pembayaran iuran peserta mandiri melalui regulasi yang mengikat sebagai bentuk kewajiban masyarakat.

    Ia juga mengusulkan penguatan kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan dan mitra lainnya, dengan fokus pada program promotif, preventif, serta skrining deteksi dini penyakit. Dr. Ngabila menambahkan bahwa reward dan punishment yang tegas perlu diberikan kepada fasilitas kesehatan (faskes) yang menjalankan program tersebut.

    Ia menegaskan, pentingnya mitigasi untuk mencegah fraud sedini mungkin pada faskes, dengan tindak tegas terhadap segala bentuk pelanggaran yang terjadi.

    Dr Ngabila mendorong optimalisasi akuntabilitas publik melalui peningkatan transparansi dan integritas dalam pengelolaan BPJS Kesehatan. Evaluasi internal, menurutnya, harus dilakukan secara berkelanjutan.

    Ia juga menyarankan pembukaan peluang cost sharing dengan jaminan lain, seperti asuransi swasta atau umum, untuk mendukung pengobatan holistik. Kemudian, BPJS Kesehatan bisa terus mengingatkan pentingnya memperkuat sistem verifikasi agar tidak terjadi double claim atau fraud.

    “BPJS atau apa pun namanya nanti, harus menjadi satu-satunya asuransi nasional yang andal untuk masyarakat. Evaluasi besar-besaran dan penguatan perannya sangat diperlukan,” ujar dr. Ngabila.

    Ia juga mengingatkan faskes untuk tidak hanya bergantung pada BPJS Kesehatan sebagai sumber pendapatan, melainkan juga memanfaatkan asuransi swasta atau umum.

    “Tindak tegas segala bentuk fraud yang merugikan BPJS,” tegasnya.

    dr Ngabila menambahkan, BPJS perlu memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kondisi kesehatan tertentu, terutama yang tidak darurat, yang tidak dapat ditanggung oleh BPJS. Pasien juga harus memahami pentingnya mematuhi alur pengobatan di layanan primer atau FKTP sebelum ke rumah sakit.

    “Jika kondisi keuangan BPJS terkendali, SOP penjaminan pasien, terutama dalam kondisi darurat atau triase, bisa ditinjau ulang. Dalam kasus tertentu, lembaga sosial dapat membantu pembiayaan yang tidak tercakup oleh BPJS,” pungkasnya dalam menanggapi BPJS Kesehatan yang merugi.

  • 4 Perbedaan JHT dan JP BPJS Ketenagakerjaan, Wajib Tahu!

    4 Perbedaan JHT dan JP BPJS Ketenagakerjaan, Wajib Tahu!

    Banyak orang yang mungkin menganggap bahwa Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) adalah dua program jaminan sosial yang memiliki tujuan sama. Padahal meskipun keduanya berkaitan dengan kesejahteraan di masa depan, JHT dan JP memiliki tujuan serta manfaat yang berbeda.

    Agar Anda tidak bingung lagi, pahami tentang perbedaan dan cara kerja kedua program dari BPJS Ketenagakerjaan ini. Dengan memahami perbedaannya, Anda bisa lebih siap dalam merencanakan masa depan finansial.

    Berikut perbedaan JHT dan JP pada BPJS Ketenagakerjaan. Simak selengkapnya di bawah ini.

    1. Tujuan program

    Jaminan Hari Tua (JHT) bertujuan memberikan uang tunai kepada peserta ketika mereka memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. JHT berfokus pada kebutuhan finansial peserta pada tiga kondisi tersebut sesuai amanat Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.

    Manfaat JHT berupa pembayaran uang tunai yang diberikan jika peserta mencapai usia 56 tahun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. Besaran manfaat JHT yang dibayarkan sekaligus adalah jumlah total iuran yang telah disetor oleh peserta, ditambah dengan hasil pengembangan yang tercatat dalam rekening pribadi peserta.

    Sedangkan JP bertujuan untuk memastikan bahwa peserta dapat mempertahankan taraf hidup yang layak setelah pensiun atau jika mereka mengalami cacat total tetap. JP lebih berfokus pada pemberian pensiun yang dapat menjamin kesejahteraan hidup jangka panjang bagi peserta dan ahli waris mereka.

    Lalu, kapan Jaminan Pensiun bisa dicairkan? JP akan dibayarkan ketika peserta mencapai usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

    2. Manfaat program

    Perbedaan JHT dan JP terletak pada bentuk manfaatnya. Berikut beberapa perbedaannya:

    Pembayaran sekali: JHT memberikan uang tunai dalam beberapa kondisi seperti saat peserta mencapai usia pensiun (56 tahun), mengundurkan diri, terkena PHK, meninggalkan Indonesia, atau mengalami cacat total tetap. Jika peserta meninggal dunia, uang tunai ini akan diberikan kepada ahli waris. Pembayaran sebagian: Peserta yang sudah memasuki masa persiapan pensiun (sebesar 10% dari saldo) atau yang berencana mengikuti program kepemilikan rumah setelah menjadi peserta minimal 10 tahun (maksimal 30%) dapat menarik sebagian saldo JHT mereka. Peserta hanya bisa mengambil manfaat tambahan ini satu kali. Pensiun Hari Tua: Memberikan uang bulanan kepada peserta yang telah memenuhi syarat iuran minimum 15 tahun (atau 180 bulan) saat memasuki usia pensiun hingga peserta meninggal dunia. Pensiun Janda/Duda: Memberikan uang bulanan kepada janda atau duda yang menjadi ahli waris peserta, selama mereka tidak menikah lagi atau meninggal dunia. Pensiun Cacat: Memberikan uang bulanan kepada peserta yang mengalami cacat total tetap, dengan syarat bahwa cacat tersebut terjadi setelah peserta menjadi peserta JP dan memenuhi ketentuan tertentu. Pensiun Anak: Memberikan uang bulanan kepada anak-anak ahli waris peserta (maksimal dua orang) hingga usia 23 tahun, atau jika mereka menikah, bekerja, atau meninggal dunia.

    3. Peserta program

    Peserta Jaminan Hari Tua terdiri dari dua kelompok, yaitu:

    Penerima Upah (PU): Pekerja yang bekerja pada perusahaan, orang perseorangan, atau pekerja asing yang bekerja di Indonesia selama minimal enam bulan. Bukan Penerima Upah (BPU): Pekerja mandiri, pemberi kerja, atau pekerja di luar hubungan kerja.

    Peserta Jaminan Pensiun adalah pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara dan pemberi kerja selain penyelenggara negara, yang mencakup:

    Pekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara: PNS, CPNS, anggota TNI/POLRI, pejabat negara, pegawai pemerintah non-pegawai negeri, dan sebagainya. Pekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara: Individu, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan perusahaan sendiri atau perusahaan pihak lain.

    4. Besaran iuran

    Peserta PU: Iuran yang dibayar adalah 5,7% dari upah bulanan, dengan rincian 2% ditanggung oleh pekerja dan 3,7% oleh pemberi kerja. Peserta BPU: Iuran disesuaikan dengan penghasilan peserta, dengan jumlah terendah Rp20.000 dan tertinggi Rp414.000.

    Iuran untuk pekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara adalah 3%, dengan 2% ditanggung oleh pemberi kerja dan 1% oleh pekerja.

    Meskipun kedua program ini sama-sama bertujuan untuk memberikan perlindungan finansial di masa depan, JHT lebih fokus pada pemberian uang tunai dalam kondisi pensiun, cacat total tetap, atau kematian.

    Sedangkan JP lebih menekankan pada pemberian pensiun yang dapat mendukung taraf hidup yang layak setelah pensiun atau cacat. Perbedaan lainnya terletak pada jenis peserta yang dapat bergabung dalam masing-masing program serta besaran iuran yang dibayar oleh peserta.

  • BPJS Kesehatan: Cakupan Program JKN Luas, Asuransi Swasta Jadi Pelengkap – Halaman all

    BPJS Kesehatan: Cakupan Program JKN Luas, Asuransi Swasta Jadi Pelengkap – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

    TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA – Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah menjelaskan, cakupan manfaat Program JKN yang dikelola BPJS Kesehatan sangat luas, karena pelayanan kesehatan yang dijamin diberikan berdasarkan indikasi medis pesertanya.

    Hal ini merespons pernyataan yang menyebut BPJS Kesehatan memiliki keterbatasan untuk menjamin seluruh penyakit, bahkan disebut hanya mampu menjamin sebagian biayanya saja.

    Ia mengatakan, terdapat ribuan jenis diagnosis penyakit yang dijamin JKN sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023.

    “Bukan hanya penyakit berbiaya mahal yang dijamin, BPJS Kesehatan bahkan menjamin biaya pelayanan kesehatan yang memerlukan perawatan berjangka waktu lama atau bahkan berlangsung seumur hidup, seperti cuci darah bagi pasien gagal ginjal, penderita talasemia dan hemofilia, pasien yang menjalani pengobatan kanker, insulin untuk penderita diabetes, dan lain sebagainya,” kata dia dalam keterangannya, Jumat (17/1/2024).

    Rizzky mengungkapkan, sebagai satu-satunya penyelenggara jaminan kesehatan sosial di Indonesia, peserta JKN meliputi seluruh penduduk Indonesia, mulai dari bayi baru lahir hingga peserta yang sudah berusia lanjut.

    Tidak ada batasan usia untuk menjadi peserta JKN maupun syarat medical check up bagi masyarakat untuk menjadi peserta JKN.

    Karena iurannya dihimpun dari seluruh penduduk Indonesia, maka nominal iuran JKN pun relatif terjangkau dan memperhatikan keekonomian masyarakat.

    “Masyarakat juga perlu tahu, BPJS Kesehatan menganut prinsip gotong royong. Artinya, iuran peserta JKN yang sehat digunakan untuk membayar biaya pelayanan kesehatan peserta yang sakit,” jelas Rizzky.

    Dari sisi aksesibilitas, saat ini BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 23.467 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 3.150 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang tersebar di seluruh penjuru negeri dan siap melayani peserta JKN.

    Ia mengungkapkan bahwa kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) wajib bagi setiap penduduk Indonesia.

    Kewajiban ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. 

    Bagi masyarakat yang mampu dan ingin mendapat manfaat non-medis lebih, maka bisa melengkapinya dengan asuransi swasta.

    BPJS Kesehatan terang Rizzky bukanlah kompetitor asuransi swasta, sebab sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, BPJS Kesehatan dapat berkoordinasi dengan penyelenggara jaminan lainnya yang memberikan manfaat pelayanan kesehatan.

    Kerja sama tersebut bersifat koordinasi manfaat untuk manfaat yang bersifat komplementer (pelengkap).

    “Asuransi swasta bisa mengembangkan produk asuransinya untuk menjamin pelayanan kesehatan di luar manfaat yang dijamin BPJS Kesehatan. Peluang kerja sama dengan pihak asuransi swasta dapat dilaksanakan BPJS Kesehatan, sepanjang tidak berbenturan dengan regulasi yang berlaku,” kata Rizzky.

  • Utang Luar Negeri Indonesia Tumbuh Melambat, Apa Sebabnya?

    Utang Luar Negeri Indonesia Tumbuh Melambat, Apa Sebabnya?

    Jakarta, FORTUNE – Bank Indonesia (BI) melaporkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tumbuh melambat pada November 2024 lalu. Posisi utang luar negeri Indonesia tercatat sebesar 424,1 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau Rp6,9 kuadriliun.

    Menurut BI, utang luar negeri Indonesia pada November 2024 tersebut secara tahunan (year on year/YoY) tumbuh sebesar 5,4 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada Oktober 2024 lalu sebesar 7,7 persen YoY.

    “Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada November 2024 tumbuh melambat,” ungkap Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya, dikutip Jumat (17/1).

    Penyebab ULN Indonesia melambat

    Kemudian Ramdan menjelaskan melambatnya pertumbuhan ULN Indonesia disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan ULN sektor publik dan penurunan ULN swasta. Selain itu, ULN pemerintah juga tumbuh lebih rendah.

    Ramdan mengatakan bahwa BI melaporkan posisi ULN pemerintah pada November 2024 lalu tercatat sebesar 203 miliar dolar AS, atau tumbuh sebesar 5,4 persen YoY. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada Oktober 2024 sebesar 8,6 persen YoY.

    “Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional dan penarikan pinjaman luar negeri yang digunakan untuk mendukung pembiayaan beberapa program dan proyek pemerintah,” tutur Ramdan.

    Pemanfaatan utang luar negeri Indonesia

    Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung belanja prioritas guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

    Ramdan mengeklaim bahwa ULN pemerintah tetap dikelola secara kredibel dan akuntabel untuk mendukung belanja pada beberapa sektor, antara lain:

    Jasa kesehatan dan kegiatan Sosial (20,9% dari total utang luar negeri) Administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (19,4%) Jasa pendidikan (16,8%) Konstruksi (13,5%) Jasa keuangan dan asuransi (9,0%).

    “Posisi ULN pemerintah tetap terkendali, mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah,” ujar dia.

    Utang luar negeri swasta juga turun

    Lebih lanjut Ramdan, BI juga mencatat bahwa pertumbuhan ULN swasta ikut menurun. Pada November 2024, posisi ULN swasta tercatat sebesar 194,6 miliar dolar AS.

    Jumlah tersebut mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,6 persen YoY, lebih dalam dari kontraksi 1,4 persen pada Oktober 2024 lalu. Perkembangan tersebut terutama didorong oleh ULN perusahaan, bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang mencatat kontraksi 1,7 persen YoY.

    Berdasarkan sektor ekonomi, beber Ramdan, utang luar negeri swasta terbesar berasal dari beberapa sektor, di antaranya:

    Industri pengolahan Jasa keuangan dan asuransi Pengadaan listrik dan gas Pertambangan dan penggalian

    ULN swasta pun tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,1 persen terhadap total ULN swasta.

    “Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang terjaga sebesar 30,5 persen pada November 2024, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,7 persen dari total ULN,” klaim Ramdan.

    Lalu dia menyebut dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga bakal terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

    “Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” ujar Ramdan.

  • Utang luar negeri Indonesia pada November 2024 melambat

    Utang luar negeri Indonesia pada November 2024 melambat

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    BI: Utang luar negeri Indonesia pada November 2024 melambat
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 16 Januari 2025 – 18:32 WIB

    Elshinta.com – Bank Indonesia (BI) melaporkan utang luar negeri (ULN) Indonesia pada November 2024 tumbuh melambat, yang tercatat pada posisi sebesar 424,1 miliar dolar Amerika Serikat (AS).

    Posisi pada November itu tumbuh sebesar 5,4 persen year on year (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada Oktober 2024 sebesar 7,7 persen (yoy).

    “Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan ULN sektor publik dan penurunan ULN swasta,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso di Jakarta, Kamis.

    Ramdan mengatakan, ULN pemerintah tumbuh lebih rendah. Posisi ULN pemerintah pada November 2024 tercatat sebesar 203,0 miliar dolar AS atau tumbuh sebesar 5,4 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada Oktober 2024 sebesar 8,6 persen (yoy).

    Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional dan penarikan pinjaman luar negeri yang digunakan untuk mendukung pembiayaan beberapa program dan proyek pemerintah.

    Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung belanja prioritas guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

    ULN pemerintah tetap dikelola secara kredibel dan akuntabel untuk mendukung belanja, antara lain pada sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (20,9 persen dari total ULN pemerintah); administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (19,4 persen); jasa pendidikan (16,8 persen); konstruksi (13,5 persen); serta jasa keuangan dan asuransi (9,0 persen).

    “Posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah,” kata Ramdan.

    Sementara itu, ULN swasta menurun. Pada November 2024, posisi ULN swasta tercatat sebesar 194,6 miliar dolar AS, atau mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,6 persen (yoy), lebih dalam dari kontraksi 1,4 persen (yoy) pada Oktober 2024.

     

    Perkembangan tersebut terutama didorong oleh ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang mencatat kontraksi 1,7 persen (yoy).

    Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik dan gas; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 79,4 persen dari total ULN swasta.

    “ULN swasta juga tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,1 persen terhadap total ULN swasta,” ujar Ramdan.

    BI menyampaikan bahwa struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

    Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang terjaga sebesar 30,5 persen pada November 2024, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,7 persen dari total ULN.

    Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI dan pemerintah juga terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.

    Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

    Sumber : Antara

  • Dinsos Jateng Catat 3,7 Juta Warga Miskin di Jateng Per Januari 2025 Regional 17 Januari 2025

    Dinsos Jateng Catat 3,7 Juta Warga Miskin di Jateng Per Januari 2025 Regional 17 Januari 2025

    Dinsos Jateng Catat 3,7 Juta Warga Miskin di Jateng Per Januari 2025
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    – Dinas Sosial (Dinsos) Jawa Tengah (Jateng) mengungkapkan bahwa masih terdapat 3,7 juta warga miskin di wilayahnya, yang terbagi dalam tiga kategori. Yaitu:
    Kepala Dinsos Jateng, Imam Maskur, menjelaskan bahwa saat ini terdapat 439 warga yang tergolong miskin ekstrem, 166.346 warga sangat miskin, dan 3.570.433 warga miskin.
    “Per satu Januari 2025, total warga miskin di Jateng menurut Data Terpadu (DT) Jateng adalah 3.737.218,” ujarnya saat ditemui di kantornya, Kamis (16/1/2024).
    Dia mengatakan, angka DT Jateng merupakan data mikro yang didapatkan secara rinci
    by name dan by address
    .
    Sementara
    angka kemiskinan
    yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) ialah hasil survei data makro.
    Kendati demikian, angka kemiskinan dari keduanya tidak jauh berbeda.


    BPS meliris penurunan kemiskinan di Jateng cukup tinggi yakni 0,89 persen atau setara 307,99 ribu orang.
    Sehingga pada September 2024 warga miskin Jateng turun satu digit menjadi 9,58 persen menjadi 3,396 juta orang.
    “Ini yang sudah tidak ada kemiskinan ekstrem Wonogiri, Kudus, Kota Tegal. Yang masih ada di Surakarta. P2 hampir semua daerah ada,” ucap dia.
    Maskur menyampaikan terdapat puluhan indikasi yang membuat seorang warga tergolong dalam kategori miskin. Termasuk kemampuan dalam memehuni kebutuhan dasar mulai dari rumah, jamban, hingga pendidikan.
    “Kemiskinan ekstrem yang satu keluarga yang per orangnya pendapatannya kurang dari 2 dollar. Misalkan satu keluarga ada tiga orang, pendapatannya hanya sehari tidak sampai Rp 100.000. Padahal kebutuhan per orang itu 2 dollar, berati tiga orang butuh 6 dollar dikalikan Rp 16.000,” beber dia.
    Sementara untuk invervensi pengentasan kemiskinan, Dinsos Jateng melakukan pemberdayaan dengan pelatihan keterampilan kepada anggota keluarga usia produktif yang belum bekerja. Sehingga bisa terserap sebagai tenaga kerja.
    “Kalau yang P3 diberi modal ringan, perlindungan jaminan sosial seperti Kartu Jateng Sejahtera (KJS), Program Keluarga Harapan (PKH), dan ada makan dua kali dari pusat,” ucap dia.
    Untuk terus menekan
    angka kemiskinan di Jateng
    , Dinsos akan menyalurkan lebih dari Rp 200 miliar untuk berbagai program intervensi kemiskinan sepanjang 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.