Xcloud.id

Produk: jaminan sosial

  • Trump Pecat 12 Pengawas Internal Pemerintah, Ada Apa?

    Trump Pecat 12 Pengawas Internal Pemerintah, Ada Apa?

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump memecat sedikitnya 12 pengawas internal pemerintah pada Jumat (24/1) malam waktu setempat. Ini merupakan perombakan terbaru yang dilakukan Trump hanya kurang dari seminggu setelah dilantik menjadi presiden.

    Dilansir kantor berita AFP, Sabtu (25/1/2025), para inspektur jenderal independen dari sedikitnya 12 lembaga federal tersebut diberitahu tentang pemecatan mereka melalui email dari direktur personalia Gedung Putih. Demikian dilaporkan The Washington Post, mengutip orang-orang yang tidak disebutkan namanya yang mengetahui tindakan tersebut.

    Para inspektur jenderal memiliki peran pengawasan untuk mendeteksi dan mencegah penipuan, pemborosan, dan penyalahgunaan oleh pegawai pemerintah.

    Mereka bertanggung jawab untuk menyelidiki pelanggaran hukum, peraturan, dan standar etika oleh pegawai, dan melakukan audit kontrak, keuangan, dan kinerja staf.

    Menurut laporan The Washington Post, di antara lembaga federal yang terkena dampak pemecatan tersebut adalah departemen pertahanan, departemen luar negeri, dalam negeri, dan energi, serta Badan Perlindungan Lingkungan dan Administrasi Jaminan Sosial.

    “Ini adalah pembantaian yang meluas,” kata salah satu inspektur jenderal yang dipecat, menurut The Washington Post. “Siapa pun yang Trump tunjuk sekarang akan dipandang sebagai loyalis, dan itu merusak seluruh sistem,” cetusnya.

    Sebagian besar dari mereka yang dipecat itu ditunjuk oleh Trump selama masa jabatan pertamanya sebagai presiden, demikian dilaporkan The Washington Post.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • BPJS Ketenagakerjaan Gresik Gelar Sosialisasi Program Perlindungan Pekerja

    BPJS Ketenagakerjaan Gresik Gelar Sosialisasi Program Perlindungan Pekerja

    TRIBUNJATIM.COM, GRESIK – BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Gresik kembali menggelar sosialisasi terkait manfaat lima program BPJS Ketenagakerjaan di Hotel Horison, Jumat (24/1/2025). Kegiatan ini juga dihadiri Formula (Forum Komunikasi Lingkungan Hidup Perusahaan di Lingkungan Sekitaran Manyar).

    Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Gresik, Bunyamin Najmi, dalam sambutannya menekankan pentingnya kepesertaan perusahaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan guna memberikan perlindungan maksimal bagi para pekerja.

    “Kami berharap seluruh perusahaan di sekitaran Manyar dapat terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan Gresik. Hal ini demi mempermudah kami memberikan pelayanan yang maksimal dan memastikan para pekerja mendapatkan manfaat perlindungan secara menyeluruh,” ujar Bunyamin.

    Adapun lima program utama BPJS Ketenagakerjaan yang disosialisasikan meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

    Selain itu, peserta sosialisasi juga mendapat penjelasan terkait Manfaat Layanan Tambahan (MLT) dari BPJS Ketenagakerjaan, seperti pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan renovasi rumah. Program ini diharapkan dapat membantu pekerja memiliki hunian layak dengan biaya terjangkau.

    Tak hanya itu, peserta juga diberikan tutorial tentang cara cek saldo Jaminan Hari Tua (JHT) melalui aplikasi Jamsostek Mobile (JMO). Dengan aplikasi ini, peserta dapat dengan mudah memantau saldo dan mengakses layanan lainnya secara online.

    Melalui kegiatan ini, BPJS Ketenagakerjaan Gresik berkomitmen meningkatkan kesadaran perusahaan terhadap pentingnya program jaminan sosial ketenagakerjaan. Harapannya, perusahaan-perusahaan di wilayah Manyar semakin aktif dalam mendaftarkan karyawannya ke BPJS Ketenagakerjaan.

    “Kami ingin membangun sinergi dengan perusahaan-perusahaan di wilayah Manyar agar hak-hak pekerja dapat terpenuhi secara optimal,” pungkas Bunyamin.

  • IHSG akhir pekan ditutup melemah ikuti mayoritas bursa kawasan Asia

    IHSG akhir pekan ditutup melemah ikuti mayoritas bursa kawasan Asia

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    IHSG akhir pekan ditutup melemah ikuti mayoritas bursa kawasan Asia
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 24 Januari 2025 – 17:11 WIB

    Elshinta.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat sore ditutup turun mengikuti pelemahan mayoritas bursa saham kawasan Asia.

    IHSG akhir pekan ditutup melemah 66,58 poin atau 0,92 persen ke posisi 7.166,06. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 12,10 poin atau 1,43 persen ke posisi 831,49.

    “Pelaku pasar terus memantau langkah kebijakan pemerintahan baru Amerika Serikat (AS) setelah Presiden Donald Trump menyerukan pemotongan suku bunga dalam pidatonya di Forum Ekonomi Dunia, Davos,” sebut Tim Riset Pilarmas Investindo Sekuritas dalam kajiannya di Jakarta, Jumat.

    Dalam pidatonya, Trump mendesak penurunan suku bunga secara segera dan mendorong negara lain untuk mengambil tindakan serupa. Trump juga menekankan bahwa bisnis harus memproduksi barang mereka di AS, apabila ingin menghindari tarif.

    Namun demikian, pasar memiliki pandangan beragam terkait pernyataan itu, sebagian menilai itu hanya retorika, mengingat sebelumnya Trump menyatakan tengah mempertimbangkan pengenaan tarif sebesar 25 persen terhadap Kanada dan Meksiko, serta 10 persen terhadap China, yang kemungkinan diberlakukan pada 1 Februari mendatang.

    Selain itu, pasar juga merespons kebijakan baru yang diumumkan pemerintah China untuk mendorong investasi di pasar saham, yang mana regulator keuangan utama China mendorong dana jangka menengah dan panjang, seperti asuransi, pensiun, jaminan sosial nasional, dan dana anuitas, untuk meningkatkan investasi ekuitas.

    Dari dalam negeri, pasar memberikan perhatian terhadap program Proyek Strategis Nasional (PSN), yang mana Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan jajaran untuk mengevaluasi PSN.

    Pasar berharap evaluasi tersebut tetap mendukung rencana berkelanjutan dari program PSN. Evaluasi ini mencakup seluruh proyek PSN, baik yang telah selesai dan beroperasi, yang direncanakan selesai pada tahun 2025, maupun evaluasi teknis dan rekomendasi keberlanjutan yang diminta dari para menteri dan gubernur pengusul.

    Dibuka menguat, IHSG betah di teritori positif hingga penutupan sesi pertama perdagangan saham. Pada sesi kedua IHSG bergerak ke zona merah hingga penutupan perdagangan saham.

    Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, dua sektor menguat dengan sektor properti naik paling tinggi yaitu sebesar 2,35 persen, diikuti oleh sektor barang konsumen primer yang naik sebesar 0,85 persen.

    Sementara itu, sembilan sektor menurun yaitu sektor teknologi turun paling dalam minus sebesar 1,30 persen, diikuti oleh sektor infrastruktur dan sektor barang baku yang masing-masing turun sebesar 1,23 persen dan 0,57 persen.

    Adapun saham-saham yang mengalami penguatan terbesar yaitu POLU, LION, FUTR, LIVE, dan OBAT. Sedangkan saham-saham yang mengalami pelemahan terbesar yakni DATA, SMKL, SAPX, MTFN, dan BRRC.

    Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 1.176.000 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan 22,21 miliar lembar saham senilai Rp12,85 triliun. Sebanyak 227 saham naik, 368 saham menurun, dan 360 tidak bergerak nilainya.

    Bursa saham regional Asia sore ini antara lain Indeks Nikkei melemah 26,89 poin atau 0,07 persen ke 39.931,98, indeks Shanghai menguat 22,47 poin atau 0,70 persen ke 3.252,63, indeks Kuala Lumpur melemah 3,47 persen atau 0,22 poin ke posisi 1,573,73, indeks Straits Times melemah 1,69 poin atau 0,04 persen ke 3.804,88.

    Sumber : Antara

  • KKP perkuat perlindungan pekerja kapal perikanan

    KKP perkuat perlindungan pekerja kapal perikanan

    Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan akan memasukkan unsur perekrutan di dalamnya

    Denpasar (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat perlindungan pekerja kapal perikanan guna memastikan kesejahteraan dan kepastian hukum sehingga dapat menekan pelanggaran ketenagakerjaan.

    “Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan akan memasukkan unsur perekrutan di dalamnya,” kata Tenaga Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Perlindungan Nelayan dan Awak Perikanan Mohamad Abdi Suhufan di sela rapat koordinasi forum daerah perlindungan pekerja perikanan dan nelayan di Denpasar, Bali, Jumat.

    Tak hanya merevisi peraturan menteri, lanjut dia, aturan di atasnya yakni berupa Undang-Undang Perikanan juga akan direvisi yang memuat perlindungan awak kapal, rekrutmen, pengupahan hingga mengatur jaminan sosial.

    Dalam kesempatan itu ia memaparkan perekrutan awak kapal perikanan harus melalui agen berizin.

    Tujuannya memastikan perekrutan awak kapal perikanan itu sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan pemilik kapal.

    Saat ini, lanjut dia, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP dan Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah meneken kerja sama sinergi tata kelola ketenagakerjaan bidang perikanan tangkap.

    Kerja sama itu mencakup penguatan kelembagaan perekrutan awak kapal perikanan untuk penempatan dalam negeri, sosialisasi dan edukasi, koordinasi penggunaan tenaga kerja asing dan pertukaran data dan informasi.

    Kemudian ada juga perjanjian kerja sama antara Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja (K3) Kemnaker tentang pembinaan dan pengawasan untuk meningkatkan perlindungan K3.

    “Kerja sama itu lebih memberi arah bagaimana pengawasan pekerja laut dilakukan dan bagaimana memastikan kondisi kerja bisa layak,” katanya.

    Ia pun mengharapkan Provinsi Bali dapat menjadi percontohan mengingat perikanan tangkap dalam bentuk komoditas tuna terbesar dihasilkan dari Pulau Dewata yang sudah menembus pasar ekspor.

    “Ini citra Bali di dunia internasional bahwa Bali sudah menerapkan tata kelola perlindungan awak kapal perikanan maksimal dan ini bisa menjadi kampanye positif bagi produk perikanan Bali di dunia,” imbuh Abdi yang sebelumnya merupakan Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) itu.

    Sementara itu, terkait pengupahan pihaknya terbuka menerima masukan terkait pendapatan yang diterima awak kapal perikanan.

    Pengupahan, lanjut dia, berada di ranah pemerintah daerah yang berperan menentukan besaran upah bersama organisasi pengusaha dan serikat pekerja/buruh.

    Ada pun salah satu usul yang menjadi perhatian, lanjut dia, adanya formulasi baru yang lebih khusus untuk pekerja kapal perikanan yang berbeda dengan upah pekerja di darat dan mempertimbangkan risiko kerja dan jam kerja.

    Perhatian terhadap perlindungan pekerja perikanan saat ini semakin meningkat oleh dunia internasional yang dapat dicermati dari penambahan indikator aspek sosial dalam penilaian peningkatan perikanan (FIP).

    Penilaian aspek sosial itu dilakukan untuk mengatasi isu hak asasi manusia dan tenaga kerja yang berpotensi terjadi dan dialami industri perikanan dalam menjalankan usaha.

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mayapada Hospital Nusantara Pastikan Layanan K3 dengan BPJamsostek

    Mayapada Hospital Nusantara Pastikan Layanan K3 dengan BPJamsostek

    Jakarta –

    Mayapada Healthcare (PT Sejahteraraya Anugerahjaya Tbk.) (IDX: SRAJ) melalui unit rumah sakit terbaru, Mayapada Hospital Nusantara (MHNS) di Ibu Kota Nusantara (IKN), resmi menjalin kemitraan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSTK).

    Kesepakatan ini ditandatangani oleh Hospital Director Mayapada Hospital Nusantara dr Farah Alkatiri, MM,MPH,FISQua, dan Kepala BPJSTK Cabang Balikpapan Teldi Rusnal yang berlangsung di Kantor BPJS Ketenagakerjaan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

    “Kerja sama ini menegaskan komitmen Mayapada Hospital Nusantara dalam mendukung kesehatan, keselamatan, dan produktivitas setiap tenaga kerja di wilayah IKN dan sekitarnya dari berbagai sektor industri. Dengan beragam risiko kerja yang dapat terjadi kapan saja, kami siap memberikan layanan menyeluruh, mulai dari kelengkapan tim dokter multidisiplin yang selalu siaga seperti dokter spesialis anestesi untuk menangani kasus gawat darurat yang membutuhkan intervensi sesegera mungkin, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi untuk memastikan pemulihan pasca-pengobatan, dan dokter spesialis okupasi yang siap mendampingi mulai dari awal penanganan sampai dengan pekerja dipastikan dapat beraktivitas kembali,” ujar Hospital Director Mayapada Hospital Nusantara dr Farah Alkatiri, MM,MPH,FISQua, dalam keterangan tertulis, Jumat (24/1/2025).

    “Kami juga memastikan kenyamanan seluruh peserta BPJSTK dengan dedicated kamar rawat inap agar pasien tidak perlu menunggu. Dengan layanan menyeluruh yang kami sediakan, saya yakin

    Mayapada Hospital Nusantara dapat menjadi pusat rujukan Trauma Center bagi perusahaan dari berbagai sektor seperti konstruksi, pertambangan, perkebunan, jasa, dan lain-lain,” sambungnya.

    Kerja sama ini dirancang untuk mendukung Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di wilayah IKN dan sekitarnya. MHNS memberikan layanan kesehatan komprehensif mencakup berbagai aspek bagi peserta penjaminan, baik untuk kasus kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja.

    Mayapada Hospital Nusantara menghadirkan layanan Trauma Emergency untuk menangani kegawatdaruratan akibat kecelakaan dengan tim dokter multidisiplin, termasuk dokter anestesi yang siaga 24 jam, kamar operasi, dan dokter okupasi, serta fasilitas ruang rawat inap khusus untuk pasien BPJSTK guna memastikan penanganan optimal hingga pekerja dipastikan dapat kembali bekerja.

    Sejak diresmikan pada 11 Oktober 2024, Mayapada Hospital Nusantara memprioritaskan patient experience dengan dilengkapi fasilitas modern, nyaman, dan selalu melibatkan pasien dalam setiap langkah perawatan (patient centered care), sejalan dengan seluruh unit Mayapada Hospital dalam memberikan layanan kesehatan unggul berstandar internasional. Mayapada Hospital Nusantara juga disiapkan sebagai pusat penyelenggaraan transfer of knowledge, bekerja sama dengan Apollo Hospitals India, melalui transfer keahlian dokter dalam dan luar negeri, serta adopsi teknologi agar dapat menangani berbagai kasus kompleks dengan lebih advanced.

    Kepala BPJSTK Cabang Balikpapan Teldi Rusnal mengatakan didasari oleh kepercayaan terhadap kualitas layanan dan fasilitas perawatan yang ada di Mayapada Hospital Nusantara, kerja sama dengan Mayapada Hospital Nusantara adalah langkah strategis untuk memastikan peserta BPJSTK mendapatkan akses layanan kesehatan berkualitas. Ia berharap layanan ini semakin memperkuat perlindungan setiap tenaga kerja dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif di IKN, Kalimantan Timur, dan sekitarnya, terutama dengan seluruh layanan, fasilitas, dan keunggulan yang diberikan Mayapada Hospital Nusantara.

    Selain telah mengoperasikan layanan kegawatdaruratan akibat kecelakaan, Mayapada Hospital Nusantara siap berkolaborasi aktif bersama tim dokter multidisiplin di unit Mayapada Hospital lainnya (collaboration of care) untuk terus meningkatkan layanan unggulan yang dimiliki, dan terintegrasi dengan unit Mayapada Hospital lainnya, seperti layanan uronefrologi, diabetes, metabolisme, dan sistem endokrin (internal medicine), cardiovascular, oncology, neurology, gastrohepatology, orthopedic, obgyn, serta pediatric.

    Mayapada Hospital Nusantara juga siap melayani pasien dari berbagai badan penyelenggara penjaminan, dengan meningkatkan sinergi dengan berbagai mitra seperti asuransi dan perusahaan dalam negeri, multinasional, hingga penjaminan milik pemerintah.

    (sls/MAYAPADA)

  • Penerimaan pajak Kanwil DJP Bali 2024 Rp16,97 triliun

    Penerimaan pajak Kanwil DJP Bali 2024 Rp16,97 triliun

    Sumber foto: Eko Sulestyono/elshinta.com.

    Penerimaan pajak Kanwil DJP Bali 2024 Rp16,97 triliun
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 23 Januari 2025 – 20:45 WIB

    Elshinta.com – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP Bali) berhasil menghimpun penerimaan pajak mencapai Rp16,97 triliun atau 100,48% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp16,89 triliun hingga akhir tahun 2024.

    Hasil ini merupakan pencapaian 100% penerimaan pajak yang ke empat kalinya (quattrick) secara berturut-turut dari tahun 2021 hingga 2024. Penerimaan ini tumbuh sejumlah 27,11% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya year on year (YoY).

    Kinerja tersebut disampaikan oleh Kepala Kanwil DJP Bali, Darmawan dalam kegiatan Media Gathering yang diselenggarakan di Aula Paseban Kecak Kanwil DJP Bali.

    “Berkat dukungan seluruh wajib pajak dan kerja keras seluruh petugas di lingkungan Kantor Wilayah DJP Bali kami berhasil mencapai target penerimaan pajak yang ke empat kalinya di tahun ini,” kata Darmawan, Rabu (22/1). 

    Realisasi penerimaan dengan nominal terbesar terjadi pada Pajak Penghasilan (PPh) yaitu sebesar Rp11.791,86 miliar atau tercapai 101,25% yang didukung dari penerimaan PPh Pasal 21 sebesar Rp3.709,68 miliar dan PPh Final sebesar Rp3.286,81 miliar.

    Selain dari PPh, realisasi penerimaan juga didominasi oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri sebesar Rp4.658,26 miliar dan PPN Impor sebesar Rp244,83 miliar.

    Sedangkan dari sisi sektor usaha, dua sektor usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi terjadi pada Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum yang tumbuh sebesar 57,89% dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor yang tumbuh sebesar 24,50% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

    Penerimaan pajak tahun 2024 didukung oleh lima sektor dominan penentu penerimaan yaitu Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sejumlah Rp3.112,10 miliar atau berperan sebesar 18,33%,

    Aktivitas Keuangan dan Asuransi sejumlah Rp2.337,36 miliar atau berperan sebesar 13,77%, Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum Rp2.329,88 miliar atau berperan sebesar 13,73%, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sejumlah Rp2.068,19 miliar atau berperan sebesar 12,18%, dan Industri Pengolahan sejumlah Rp1.166,89 miliar atau berperan sebesar 6,87%.

    “Dilihat dari sisi prospek penerimaan pajak secara nasional dan berdasarkan APBN 2025, target penerimaan pajak tahun 2025 adalah sebesar Rp2.189,3 miliar. Target ini mengalami kenaikan sebesar 13,91% dibandingkan dengan target secara nasional pada tahun 2024,” tegasnya 

    Dari kepatuhan wajib pajak, Darmawan mengungkapkan bahwa sejumlah 396.502 Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh telah disampaikan wajib pajak hingga periode Desember 2024.

    Capaian ini tumbuh positif 2,74% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (yoy). SPT PPh tersebut terdiri dari 44.034 SPT Wajib Pajak (WP) Badan, 303.389 SPT WP Orang Pribadi Karyawan, dan 44.034 SPT WP Orang Pribadi Non Karyawan.

    ”Seluruh penerimaan pajak yang telah dihimpun, dimanfaatkan kembali sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” terangnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Eko Sulestyono, Kamis (23/1).

    Misalnya pada tahun 2024, APBN telah bekerja untuk melindungi kesehatan masyarakat dengan anggaran sebesar Rp1.514,46 miliar, meningkatkan kualitas pendidikan dengan anggaran sebesar Rp3.299,50 miliar, dan perlindungan sosial dengan anggaran sebesar Rp20,26 miliar.

    Selain itu, APBN juga bekerja untuk dialokasikan kepada provinsi, kabupaten, dan kota melalui Transfer ke Daerah (TKD) sejumlah Rp11,71 triliun. Anggaran ini dialokasikan untuk Dana Desa, Insentif Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, DAK Fisik, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

    Salah satu contoh bentuk nyata dari manfaat Dana Desa adalah keberhasilan Desa Baktiseraga dalam pengelolaan sampah. Desa Baktiseraga berhasil membuat Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Reduce-Reuse-Recycle (TPST3R) yang dapat menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan perekonomian melalui penjualan pupuk,” terang Darmawan.

    Darmawan juga menjelaskan bahwa Aplikasi Coretax telah resmi berlaku sejak 1 Januari 2025.Pada tahun 2024, kegiatan edukasi melalui kelas pajak dan simulasi interaktif berbasis internet telah dilaksanakan sebelum Aplikasi Coretax resmi berlaku untuk memberikan pengalaman awal kepada wajib pajak. Saat ini untuk membantu memudahkan wajib pajak, seluruh kantor pajak telah membuka layanan Helpdesk Coretax.

    ”Dengan segala kerendahan hati, kami menyampaikan permohonan maaf kepada wajib pajak atas kendala-kendala yang terjadi dalam penggunaan fitur-fitur Coretax DJP. Untuk meningkatkan kualitas layanan Aplikasi Coretax, DJP melakukan penguatan melalui 3 sektor,” tuturnya 

    Pertama, penguatan Proses Bisnis. DJP berupaya menyesuaikan kapasitas infrastruktur jaringan agar mampu menangani lonjakan akses pengguna dan perluasan bandwith untuk memastikan kelancaran akses. DJP juga menjaga integrasi data antara Coretax dan data dari instansi lainnya.

    Kedua penguatan secara regulasi dalam rangka implementasi Coretax dengan penerbitan PMK Nomor 81 Tahun 2024, PMK Nomor 131 Tahun 2024, dan KEP-24 Tahun 2025.

    Ketiga penguatan melalui edukasi dan pelayanan dalam bentuk sosialisasi kepada Wajib Pajak seperti WP Instansi Pemerintah, Konsultan Pajak, Tax Center, Asosiasi, Kelas Pajak di KPP, simulator terpandu Coretax, layanan Helpdesk Coretax, dan melalui publikasi media sosial DJP.

    Darmawan mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk selalu membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam menjaga integritas melalui manajemen anti penyuapan diantaranya No Bribery atau tidak melakukan penyuapan, No Kickback atau tidak memberikan ucapan terima kasih dalam bentuk uang atau lainnya, No Gift atau tidak memberikan hadiah apapun, dan No Luxurious Hospitality atau dilarang menjamu secara berlebihan.

    ”Kami sudah digaji, tidak perlu diberi lagi. Apabila masih ada pegawai yang meminta gratifikasi atau dugaan pelanggaran lainnya, silahkan laporkan melalui saluran pengaduan resmi DJP melalui telepon kring pajak 1500200, email pengaduan@pajak.go.id, situs pengaduan.pajak.go.id, surat/datang langsung, twitter @kring_pajak, dan melalui wise.kemenkeu.go.id,” lanjutnya.

    Darmawan juga mengingatkan kepada seluruh wajib pajak agar selalu waspada terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan DJP. 

    Apabila wajib pajak menerima pesan mencurigakan, wajib pajak diimbau untuk tidak memberikan tanggapan dan tidak melakukan pembayaran apapun, mendatangi kantor pajak terdekat atau menghubungi kontak Kanwil DJP Bali di nomor 0851 6270 0280 untuk mendapatkan informasi yang lebih tepercaya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Niat Efisiensi, Pengajuan APBD Jakarta 2020 Malah Naik

    Niat Efisiensi, Pengajuan APBD Jakarta 2020 Malah Naik

    JAKARTA – Rancangan kebijakan umum anggaran-plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) DKI tahun 2020 telah selesai dibahas pada tiap Komisi di DPRD bersama Pemprov DKI. 

    Setelah dibahas, ternyata penganggaran DKI yang diusulkan melonjak jadi Rp97 triliun. Padahal, sebelumnya Pemprov DKI mengajukan pagu anggaran dalam KUA-PPAS sebesar Rp89,44 triliun per tanggal 23 Oktober. Nominal itu merupakan pengefisiensi dari pengajuan anggaran paling awal sebesar Rp95 triliun. 

    Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menganggap pertambahan anggaran ini adalah hal yang wajar. Dia tak mau menganggap bahwa pencermatan anggaran bersama kelima Komisi di DPRD tak berjalan efektif. 

    “Saya rasa itu dinamika pembahasan, itu biasa. Naik turun, prioritas tidak prioritas, itu hal biasa,” kata Saefullah di Gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis, 21 November. 

    Yang jadi masalah, berdasarkan hitungan rencana penerimaan keuangan di tahun 2020, Pemprov DKI hanya akan menerima pendapatan sebesar Rp87 triliun. Itu artinya, ada defisit pengajuan anggaran sebesar Rp10 triliun. 

    Berdasarkan data yang diterima dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI, ada sejumlah mata anggaran belanja yang membengkak. 

    Pembengkakan itu berada pada anggaran untuk menyubsidi premi 5,1 juta warga penerima bantuan iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

    Balai Kota DKI Jakarta (Diah Ayu Wardhany/VOI)

    Anggaran awal yang diusulkan sebesar Rp1,4 triliun untuk subsidi tersebut. Namun, Pemprov DKI kemudian mengusulkan tambahan anggaran Rp1,16 triliun dan totalnya menjadi Rp2,5 triliun karena naiknya iuran BPJS Kesehatan secara nasional mulai 2020.

    Kemudian, pembengkakan anggaran lain adalah gaji untuk tenaga penyedia jasa lain perorangan (PJLP) di lingkungan Pemprov DKI mengikuti kenaikan upah minumum provinsi (UMP). Totalnya, ada kenaikan gaji PJLP sebesar Rp451 miliar. 

    Tak hanya itu, ada juga kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk pegawai negeri sipil (PNS) yang ditanggung Pemprov DKI sebesar Rp 275,99 miliar.

    Untuk penyesuaian anggaran yang defisit ini, Saefullah bilang Pemprov DKI dan DPRD harus mengurangi sejumlah mata anggaran yang bakal dibahas dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) sebelum mengesahkan rancangan APBD. 

    “Cara menguranginya adalah dibahas di Badan Anggaran. Bagaimana cara mengurangi Rp10 triliun itu, mana yang harus dihapus, mana yang dikurangi, mana yang merupakan prioritas nasional, mana yg merupakan prioritas daerah, dan mana yang merupakan program wajib,” jelas Saefullah. 

    Masalah defisit ini baru ketahuan jelang batas waktu pengesahan APBD pada 30 November. Batas waktu ini ditentukan oleh aturan Kementerian Dalam Negeri. Itu artinya, DKI hanya punya 9 hari untuk mengejar penyisiran anggaran di Banggar, pengesahan rancangan APBD (RAPBD), penyisiran ulang RAPBD hingga penetapan APBD DKI 2020.

    Rapat pembahasan anggaran di salah satu Komisi DPRD (Diah Wardani Ayu/VOI)

    Terpisah, Wakil Ketua DPRD DKI Muhammad Taufik merasa tak yakin pihaknya bisa mengejar pembahasan anggaran hingga final dalam waktu setipis ini. Kata dia, DPRD perlu waktu untuk melakukan pengurangan pada program dirasa bukan prioritas. 

    Oleh karenanya, DPRD menyurati Kemendagri untuk meminta perpanjangan waktu sekitar setengah bulan. Karena, menurutnya Kemendagri baru mengevaluasi pada 15 Desember. 

    “Kita sudah minta waktu, Depdagri punya waktu minimal 15 Desember melakukan evaluasi seluruh Indonesia. jadi perlu ada waktu. Tahun lalu kita (membahas anggaran)juga sampai Desember,” ungkap Taufik. 

  • BPJS Ketenagakerjaan dan OIKN Teken MoU Soal Perlindungan Pekerja di Ibu Kota Nusantara – Page 3

    BPJS Ketenagakerjaan dan OIKN Teken MoU Soal Perlindungan Pekerja di Ibu Kota Nusantara – Page 3

    Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo mengapresiasi langkah OIKN yang memastikan seluruh pekerja di IKN memiliki proteksi jaminan sosial ketenagakerjaan. Menurutnya, dengan hal itu, pekerja dapat bekerja keras dan bebas cemas karena risiko dari pekerjaan dilindungi BPJS Ketenagakerjaan.

    “BPJS Ketenagakerjaan siap memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat pekerja di IKN dan melalui sinergi ini, kami akan terus meningkatkan layanan dan memastikan semua pekerja mendapatkan manfaat dari program-program baik ini,” ujarnya.

    Anggoro mengingatkan, seluruh pekerja agar memastikan diri memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan, karena perlindungan dari risiko kerja tidak hanya akan dirasakan oleh pekerja saja, namun juga bagi keluarga pekerja itu sendiri.

    “Kesadaran masyarakat pekerja menjadi sangat penting untuk sama-sama kita mencapai universal coverage dan ini langkah positif, BPJS Ketenagakerjaan dan OIKN memiliki komitmen yang sama, bagaimana kita menjadi bagian penting dari upaya menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sejahtera di Ibu Kota Nusantara,” ujarnya.

    BPJS Ketenagakerjaan telah bekerja sama dengan lima rumah sakit di Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara, 11 rumah sakit serta 26 puskesmas di Kota Balikpapan untuk menjadi Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK). Khusus di kawasan IKN, BPJS Ketenagakerjaan telah menjalin kerja sama dengan RS Mayapada dan RS Hermina.

    BPJS Ketenagakerjaan juga membuka 2 Unit Layanan yang terdapat di Ibu Kota Nusantara dan Kabupaten Penajam Paser Utara.

    Sepanjang tahun 2023 lalu, BPJS Ketenagakerjaan telah menangani 11 kasus kecelakaan kerja di kawasan IKN dengan total biaya perawatan sebesar Rp334 juta, serta tercatat 3 kasus kecelakaan kerja yang menyebabkan pekerja meninggal dunia dengan total santunan yang telah diserahkan sebesar Rp573 juta.

     

    (*)

     

  • Tambah 12,56 Juta lapangan kerja, situasi ketenagakerjaan China Stabil

    Tambah 12,56 Juta lapangan kerja, situasi ketenagakerjaan China Stabil

    Beijing (ANTARA) – Kementerian Sumber Daya Manusia dan Jaminan Sosial China menyatakan Negeri Tirai Bambu itu berhasil menciptakan 12,56 juta lapangan kerja perkotaan baru pada 2024 dan mencapai target tahunannya.

    Pada 2024, menurut kementerian tersebut, tingkat pengangguran perkotaan tersurvei di China berada di angka 5,1 persen, atau 0,1 poin persentase lebih rendah dari tahun sebelumnya.

    China menetapkan target tahunan untuk menciptakan lebih dari 12 juta lapangan kerja perkotaan baru pada 2024. Negara tersebut juga menargetkan untuk mempertahankan tingkat pengangguran perkotaan tersurvei di kisaran 5,5 persen untuk tahun tersebut.

    “Situasi ketenagakerjaan secara umum tetap stabil,” kata Lu Aihong, juru bicara Kementerian Sumber Daya Manusia dan Jaminan Sosial China, dalam konferensi pers, Selasa (21/1/2025).

    Per akhir 2024, lebih dari 33,05 juta orang yang telah diangkat dari kemiskinan sudah mendapatkan pekerjaan, ujar Lu.

    Menurut dia, pemilik kartu jaminan sosial China mencapai hampir 1,39 miliar hingga akhir tahun lalu, termasuk 1,07 miliar pengguna kartu jaminan sosial digital.

    Kartu jaminan sosial dibagi menjadi kartu fisik dan kartu digital. Banyak warga China kini sudah memiliki kedua jenis kartu tersebut.

    Lu menjelaskan kementeriannya juga telah memperkuat manajemen terstandar penilaian kompetensi kejuruan, dengan lebih dari 12 juta individu memperoleh sertifikat tingkat keterampilan kejuruan atau sertifikat kualifikasi profesional tahun lalu.

    Kementerian tersebut mengumumkan bahwa pada 2025, program dukungan ketenagakerjaan yang ditargetkan untuk sektor-sektor utama, industri, akar rumput perkotaan-pedesaan, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) akan diimplementasikan, sehingga membangun mekanisme untuk mengumpulkan dan merilis informasi tentang posisi pekerjaan yang terkait dengan proyek-proyek besar.

    Pihak kementerian juga akan mempercepat penelitian dan perumusan kebijakan serta langkah-langkah yang relevan untuk lebih meningkatkan daya tarik sistem pensiun swasta.

    Menurut Zhang Wenmiao, seorang pejabat di kementerian tersebut, hingga akhir 2023 terdapat 70.000 lembaga layanan sumber daya manusia di seluruh China, mempekerjakan 1,06 juta orang.

    Dia menambahkan bahwa sepanjang tahun 2023, lembaga-lembaga ini telah menyediakan layanan kepada 300 juta pekerja dan 55,99 juta pemberi kerja, dengan sekitar 40 persen dari pemberi kerja tersebut bergerak di sektor manufaktur.

    Lebih lanjut, kementerian itu menyampaikan bahwa tahun ini pihaknya akan memperkenalkan program penciptaan lapangan kerja bagi kaum muda, termasuk langkah-langkah untuk meningkatkan lapangan kerja bagi lulusan perguruan tinggi.

    Lapangan kerja bagi kaum muda, khususnya bagi lulusan perguruan tinggi, tetap menjadi prioritas utama Kementerian Sumber Daya Manusia dan Jaminan Sosial China, ujar Chen Yongjia, seorang pejabat di kementerian tersebut.

    Dia mengatakan bahwa sepanjang 2025, kementeriannya akan menyelenggarakan serangkaian kegiatan untuk mempromosikan lapangan kerja dan kewirausahaan di kalangan generasi muda.

    Pewarta: Xinhua
    Editor: Junaydi Suswanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • 2 Menteri fokus ke pelindungan-pemenuhan hak korban konflik

    2 Menteri fokus ke pelindungan-pemenuhan hak korban konflik

    Mensos Saifullah Yusuf rapat bersama Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai di Jakarta, Selasa (21/1/2025).  Foto: Humas Kemensos RI

    2 Menteri fokus ke pelindungan-pemenuhan hak korban konflik
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Selasa, 21 Januari 2025 – 15:01 WIB

    Elshinta.com – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul berjanji akan memerhatikan pelindungan terhadap korban konflik sosial dan penyandang disabilitas sebagai bentuk pemenuhan hak asasi manusia terhadap warga negara.

    “Hak-hak harus dipenuhi, pelindungan juga harus diperkuat,” ujar Mensos usai rapat bersama Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai di Kantor Kemensos, Jakarta, Selasa (21/1/2025). 

    Dalam konteks HAM, lanjut Gus Ipul, Kemensos terfokus pada pelindungan sosial. Implementasinya berupa pemberian akses jaminan sosial terhadap korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Hak-hak penyandang disabilitas turut menjadi perhatian.

    Tugas dan fungsi Kemensos tersebut kemudian diperkuat oleh Kementerian HAM melalui penerbitan peraturan menteri, sehingga aturan tersebut menjadi referensi Kemensos untuk menindaklanjuti pelindungan sosialnya.

    “Hubungan antara Kementerian HAM dan Kemensos memiliki beberapa tugas dan tanggung jawab bersama,” ujar Menteri HAM Natalius Pigai dikutip dalam keterangan tertulis.

    Lebih lanjut dikatakannya bahwa negara tentunya akan membantu memenuhi, remedial, rehabilitasi, dan restitusi kelompok yang harus mendapatkan perhatian negara. Misalnya, korban konflik sosial, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok disabilitas.

    Natalius menilai urusan Kemensos sangat terkait dengan HAM. Kemensos memiliki sasaran program yang dikategorikan dalam 12 Pemerlu Atensi Sosial (PAS). Sementara itu, Kementerian HAM memiliki 27 kategori kelompok.

    “Mereka harus diberikan perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan kebutuhan oleh negara,” kata Natalius.

    Natalius mencontohkan sejumlah kasus yang perlu ditangani dua kementerian ini, di antaranya konflik di Timor Leste yang berdampak terhadap 300 ribu orang.

    “Ini bagian tanggung jawab Kemensos. Kementerian HAM akan bantu buka pintu supaya mereka mendapat perhatian negara,” katanya. 

    Ia memastikan Kemensos dan Kementerian HAM akan mengidentifikasi identitas mereka yang menjadi korban konflik sosial. Lalu, sesuai keputusan pengadilan akan diberikan kompensasi.

    Perhatian yang sama juga diberikan kepada penyandang disabilitas yang berurusan dengan hukum. Kementerian HAM memastikan akan mengeluarkan peraturan demi memastikan perhatian dan dukungan bagi kelompok disabilitas, kelompok rentan, dan minoritas. 

    “Pemasungan terhadap kelompok disabilitas mental berpotensi terhadap ketidakadilan,” ucap Natalius.

    Penulis: Hutomo Budi/Ter

    Sumber : Radio Elshinta