Produk: jaminan sosial

Buntut Penembakan WNI di Malaysia, DPR Desak Pembentukan Satgas Mafia Perdagangan Orang

Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Partai Golkar, Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga, mendesak pemerintah segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Mafia Perdagangan Orang. Desakan ini muncul menyusul maraknya praktik perdagangan orang yang menjerat pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal, termasuk kasus terbaru penembakan lima warga negara Indonesia (WNI) oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM).

“Saya mengusulkan agar pemerintah membentuk Satgas Mafia Perdagangan Orang karena situasi ini sudah sangat mengkhawatirkan,” ujar Umbu kepada wartawan, Sabtu (1/2/2025).

Data Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) mencatat sekitar 6 juta PMI ilegal bekerja di luar negeri tanpa prosedur resmi. Akibatnya, 60-65 persen korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berasal dari kelompok ini.

Antara tahun 2020-2024, sebanyak 110.641 PMI ilegal telah dideportasi dari berbagai negara. Dari jumlah tersebut, 2.597 PMI ilegal dipulangkan dalam kondisi meninggal dunia, atau rata-rata 2-3 orang meninggal per hari akibat kondisi kerja yang buruk dan minimnya perlindungan hukum.

Umbu menegaskan angka-angka ini menunjukkan PMI ilegal berada dalam situasi yang sangat rentan. Kasus penembakan lima PMI di Malaysia harus menjadi peringatan bagi pemerintah untuk memperkuat perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia dan memastikan mereka bekerja secara legal.

Menurut Umbu, Satgas Pemberantasan Mafia Perdagangan Orang yang ia usulkan tidak hanya bertugas melindungi PMI, tetapi juga menindak tegas pihak-pihak yang merekrut PMI ilegal, termasuk perusahaan yang terlibat dalam praktik perdagangan orang.

Lebih lanjut, ia mendorong adanya aturan yang lebih ketat dan mengikat antara negara pengirim dan penerima tenaga kerja. Ia menilai perbedaan kebijakan antara kedua negara sering kali membuat pekerja migran berada dalam posisi rentan, terutama dalam aspek perlindungan hukum dan jaminan sosial.

“Ketika kita berbicara mengenai tenaga kerja Indonesia yang menyumbang devisa besar bagi negara, seharusnya kita tidak lagi mendengar kisah pilu PMI yang tidak dibayar gajinya, meninggal karena tidak bisa berobat, atau menjadi korban eksploitasi,” tegasnya.

Selain mendesak pembentukan Satgas, Umbu juga mengecam penembakan lima PMI oleh APMM di Malaysia. Ia meminta pemerintah Indonesia dan Malaysia mengusut kasus tersebut secara terbuka dan transparan.

“Kami mengecam tindakan tersebut dan meminta penjelasan resmi dari pemerintah Malaysia. Kami juga mendesak pemerintah Indonesia untuk menindaklanjuti kasus ini demi menjaga harga diri bangsa serta hak-hak pekerja migran Indonesia,” tegasnya.

01/02/2025 11:02
Mensos: Pemerintah Masih Hitung Besaran Bantuan Khusus untuk Kelompok Miskin Ekstrem – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan Pemerintah telah mencanangkan program pengentasan kemiskinan ekstrem.

Pemerintah, kata Gus Ipul, menargetkan kemiskinan ekstrem dapat dihilangkan selambat-lambatnya dalam waktu dua tahun.

“Kita tahu bahwa Presiden punya target untuk menurunkan kemiskinan ekstrem sampai 0 persen. Selambat-lambatnya 2 tahun. Tapi ini bisa jadi, kalau bisa dipercepat cukup 1 tahun,” ujar Gus Ipul di Gedung Aneka Bhakti Kemensos, Jakarta, Jumat (31/1/2025).

Saat ini, Pemerintah mencatat jumlah masyarakat yang berada pada kelompok miskin ekstrem sebanyak 3,1 juta orang.

Gus Ipul mengatakan Pemerintah masih terus melakukan pendataan kelompok miskin ekstrem.

“Data yang insya Allah ini sesuai dengan keadaan, tetapi tentu perlu updating setiap harinya,” tutur Gus Ipul.

Rencananya, Pemerintah bakal memberikan bantuan khusus kepada masyarakat miskin ekstrem.

Dirinya mengungkapkan Pemerintah masih menghitung besaran nominal bantuan khusus tersebut.

“Ya ini lagi dihitung ya, pasti ada bantuan khusus,” tuturnya.

Bantuan khusus ini, kata Gus Ipul, dalam bentuk perlindungan dan jaminan sosial, serta pemberdayaan sosial.

“Berarti dalam 3 bulan lagi Mungkin ada afirmasi ya, ada afirmasi khusus bagi yang miskin ekstrim. Mudah-mudahan, ini lagi dimatangkan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengungkapkan saat ini masih ada 3,1 juta penduduk miskin ekstrem di Indonesia.

Dirinya mengungkapkan Pemerintah bakal fokus kepada pengentasan angka miskin ekstrem.

Hal tersebut diungkapkan oleh Cak Imin usai Rapat Tingkat Menteri (RTM) Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

“Sekitar tujuh ratusan sembilan puluh ribu kepala keluarga (miskin ekstrem). Kita fokus di situ akan mengatasi seluruh problematika yang dihadapi saudara-saudara kita yang ada di wilayah miskin ekstrem,” ujar Cak Imin.

31/01/2025 22:01
Pemerintah fokus salurkan bantuan ke 3,1 juta penduduk miskin ekstrim

Dari kiri ke kanan: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjamiko, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam konferensi pers rapat tingkat menteri, di Jakarta, Kamis (30/1/2025). (ANTARA/Anita Permata Dewi)

Pemerintah fokus salurkan bantuan ke 3,1 juta penduduk miskin ekstrim
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Kamis, 30 Januari 2025 – 19:18 WIB

Elshinta.com – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan pemerintah akan fokus memberikan bantuan terhadap 3,1 juta penduduk Indonesia yang terkategori miskin ekstrem.

“Kami fokus akan mengatasi seluruh problematika yang dihadapi saudara-saudara kita yang ada di wilayah miskin ekstrem,” kata Menko Muhaimin Iskandar usai rapat tingkat menteri di Jakarta, Kamis (30/1).

Pihaknya mencatat saat ini ada 3,1 juta penduduk Indonesia atau sekitar 790 ribu Kepala Keluarga (KK) yang masih terkategori miskin ekstrem.

Menurut dia, ada tiga tahapan pemberian bantuan kepada mereka. Tahap pertama dengan meningkatkan bantuan khusus untuk masyarakat miskin ekstrem. Tahap kedua, dengan memberikan akses untuk mengembangkan keahlian bagi masyarakat miskin ekstrem usia produktif.

“Dan yang ketiga, kita akan dorong yang pada posisi miskin ekstrem itu untuk mandiri,” kata Menko Muhaimin Iskandar.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menambahkan akan berkoordinasi kementerian/lembaga untuk memastikan data kemiskinan ekstrem.

“Akan ada intervensi. Tentu programnya Kementerian Sosial (Kemensos) menyesuaikan dengan data terbaru dan juga prioritas presiden,” kata Mensos.

Pihaknya saat ini masih melakukan pendataan kemiskinan ekstrem. “Sedang profiling. Ada yang usia lanjut, penyandang disabilitas, ada juga yang masih usia produktif. Tentu (pemberian bantuan) beda programnya,” kata Mensos.

Menurut dia, setelah pendataan baru akan dipastikan bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat miskin ekstrem.

“Kita matangkan itu, nanti datanya kita lihat lagi setelah datanya final, baru kita akan intervensi. Tentu intervensi pertama adalah perlindungan dan jaminan sosial. Setelah itu baru pemberdayaan,” kata Mensos Saifullah Yusuf.

Rapat tingkat menteri dihadiri oleh Menko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Wamen P2MI) Christina Aryani, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjamiko, Mensos Saifullah Yusuf, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.

Sumber : Antara

31/01/2025 08:35
DPR Desak Pembentukan Satgas Mafia Perdagangan Orang Buntut Penembakan WNI di Malaysia – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi Partai Golkar, Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga mendesak adanya pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Mafia Perdagangan Orang.

Hal ini disampaikan Umbu dalam rapat Baleg mengenai revisi UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

Umbu mengecam keras insiden penembakan 5 orang warga negara Indonesia (WNI) oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di Malaysia.

“Jadi kami mengecam tindakan tersebut dan meminta penjelasan dari pemerintahan Malaysia secara terbuka,” kata Umbu.

Legislator daerah pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Timur (NTT) II ini meminta pemerintah untuk menindaklanjuti kasus tersebut.

“Kami minta juga pemerintah indonesia untuk menindaklanjuti hal tersebut agar harga diri bangsa Indonesia ini betul-betul dan juga hak-hak para imigran itu terlindungi,” ujar Umbu.

Menurut Umbu, selama 20 tahun terakhir total sekitar 75 PMI meninggal di tempat mereka bekerja.

“Selama 20 tahun ini sudah 75 pekerja migran indonesia meninggal. Karena diduga adanya pembunuhan oleh aparat yang dalam tanpa proses peradilan di Malaysia,” tegasnya.

Karenanya, lulusan Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Jayabaya ini mengusulkan pembentukan Satgas Mafia Perdagangan Orang.

“Saya mengusulkan agar pemerintah membentuk Satgas Mafia Perdagangan Orang karena ini sudah sangat mengkhawatirkan perkembangan ini,” tutur Umbu.

Selain itu, Umbu meminta agar perlunya aturan yang mengikat antara negara pengirim dan penerima tenaga kerja.

Menurutnya, perbedaan kebijakan antara kedua negara sering kali menyebabkan pekerja migran berada dalam posisi rentan, baik terkait perlindungan hukum maupun jaminan sosial

“Ketika kita berbicara mengenai Tenaga Kerja Indonesia yang menyumbang devisa yang besar bagi Indonesia, seharusnya kita tidak lagi mendengar Pekerja Indonesia yang tidak dibayar gajinya, yang meninggal karena tidak memiliki biaya untuk berobat, dan cerita pilu lainnya,” ungkap Umbu.

31/01/2025 06:36
Mensos Minta Pendamping PKH-Rehsos Jakarta Beri Dampak Nyata ke Masyarakat

Jakarta –

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengajak ratusan pendamping sosial Daerah Khusus Jakarta untuk bersama-sama melaksanakan tugas yang berdampak nyata ke masyarakat. Hal itu, kata Gus Ipul, sebagaimana pesan Presiden Prabowo Subianto.

“Mari kita membiasakan diri bekerja dengan proses yang jelas, terukur, punya target dan hasilnya bermanfaat nyata untuk mereka yang memerlukan perhatian kita,” kata Gus Ipul dalam keterangannya, Kamis (30/1/2025).

Hal ini disampaikan saat memberikan arahan kepada ratusan pilar sosial Jakarta, hari ini. Sebanyak 798 pilar sosial hadir dalam dialog bersama Gus Ipul, yang terdiri dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Taruna Siaga Bencana (Tagana), Pelopor Perdamaian (Pordam), dan pendamping Rehabilitasi Sosial (Rehsos).

Dalam sambutannya, Gus Ipul menjelaskan arahan Prabowo selalu menjadi pedoman dalam menjalankan tugas-tugas Kementerian Sosial (Kemensos) selama ini. Ia berharap arahan tersebut dapat menjadi acuan seluruh pihak, terutama pilar sosial, dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Dalam menjalankan tugas, Kemensos memiliki perhatian kepada seluruh masyarakat yang termasuk 12 PAS (Pemerlu Atensi Sosial). Adapun 12 PAS tersebut terdiri dari anak-anak rentan, difabel, lansia terlantar, berpendapatan rendah, korban bencana, mereka yang membutuhkan afirmasi khusus, warga binaan, korban kekerasan, korban NAPZA dan HIV/AIDS, masyarakat yang bermasalah sosial, perempuan rentan dan fakir miskin.

“Cita-cita kita bisa melihat orang kecil bisa tersenyum dan tertawa, yang cukup pangan, sandang, dan papan,” ucapnya.

Dalam memastikan kesejahteraan 12 PAS, Gus Ipul menjelaskan para pilar sosial harus mampu mendorong setiap keluarga penerima manfaat (KPM) agar terlepas dari bantuan sosial. Ia mengatakan terdapat proses bisnis yang menjadi acuan Kemensos dalam menjalankan tugas kerjanya.

“Kita harus bekerja dengan proses bisnis yang terukur,” papar Gus Ipul.

“Tidak ada lagi namanya DTKS karena presiden memerintahkan Indonesia harus memiliki data tunggal,” jelasnya.

Para praktiknya, lanjut Gus Ipul, proses pemutakhiran DTSEN akan mengandalkan para pilar sosial Kemensos yang tersebar di seluruh Indonesia untuk memastikan data yang dihimpun telah akurat melalui pemutakhiran data.

Untuk itu, Gus Ipul berharap seluruh pendamping sosial berperan aktif dalam pemutakhiran data tersebut.

“Setelah datanya akurat, maka di intervensi, pertama diberikan perlindungan dan jaminan sosial (Linjamsos),” tutur Gus Ipul.

Menurut Gus Ipul, program-program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako tercakup ke dalam program yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar penerima manfaat.

“Setelah kebutuhan dasarnya terpenuhi di program Linjamsos, maka digeser ke pemberdayaan sosial. Tapi kalau fungsi-fungsi sosialnya tidak utuh, maka dilakukan habilitasi dan rehabilitasi sosial. Setelah direhabilitasi, maka dibawa ke pemberdayaan sosial. Itulah cara kerja Kemensos,” kata Gus Ipul.

Gus Ipul pun menekankan pilar sosial harus mampu menggeser penerima manfaat ke program pemberdayaan sosial untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya dan mandiri.

“Ini (program Bansos) sementara, jangan mereka dipendam di sini seumur hidup. Makanya diperlukan pendamping supaya bisa bergeser ke sini (program pemberdayaan sosial),” jelasnya.

Ia mengungkapkan saat ini, Kemensos memiliki proses bisnis yang jelas dan terukur. Masyarakat yang awalnya penerima Bansos, maka dengan adanya dukungan dari seluruh pilar sosial, dapat “meluluskan” penerima Bansos, atau yang disebut graduasi, dari program Kemensos untuk selanjutnya dapat mandiri dan berdaya.

Selain itu, bagi mereka yang telah digraduasi juga dapat diarahkan ke program-program Kementerian/Lembaga lain untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

“Jadi ini harus terukur. Tidak boleh orang nyaman di sini (menjadi penerima Bansos), dan ini tugas para pendamping untuk menggeser mereka ke pemberdayaan,” ungkapnya.

Dalam arahannya, Gus Ipul juga meminta para pilar sosial untuk selalu mengikuti perkembangan informasi di berbagai media sosial resmi milik Kemensos.

“Ikuti terus medsos Kemensos, bisa jadi ada informasi terbaru seperti peraturan dan program prioritas Presiden yang harus kita tindaklanjuti, juga agar tidak terbawa hoax,” ujarnya.

Gus Ipul mengatakan kerja Kemensos adalah kerja bersama. Untuk itu, seluruh pihak yang terlibat harus bekerja sama dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

“Kita itu bekerja sebagai satu bagian. Kemensos, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, termasuk DPR adalah satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Suksesnya pilar sosial adalah sukses kami, sukses kami adalah sukses pilar sosial,” tegas Gus Ipul.

Di akhir arahannya, Gus Ipul memberikan pesan kepada seluruh pihak, khususnya pilar sosial, untuk bekerja secara terpadu dan terukur.

“Mari kita gandeng tangan, mari kita samakan pikiran dan hati kita agar kesejahteraan sosial di DKJ terus meningkat di masa-masa mendatang,” katanya.

Sementara itu Komisi VIII Fraksi PAN Sigit Purnomo (Pasha Ungu) angkat bicara terkait kinerja Kemensos. Menurutnya, Kemensos tepat dipimpin oleh Gus Ipul karena memiliki rekam jejak yang dekat dengan masyarakat serta memiliki kapasitas mumpuni.

“Saya yakin Gus Ipul orang yang paling tepat menduduki kursi Mensos. Bagaimana dekat dengan rakyat. Saya ucapkan terima kasih kepada Kemensos, baru empat bulan tapi prestasi Kemensos luar biasa,” ucap Pasha.

Salah satu bukti kinerja Kemensos di bawah arahan Gus Ipul, kata Pasha, adalah saat merespons bencana banjir yang melanda masyarakat yang berada di daerah pemilihannya.

“Tentu tugas Gus Ipul tidak mudah, tidak mengurusi satu orang saja tapi 20 persen masyarakat rentan di Indonesia yang perlu didukung oleh teman-teman pendamping sekalian,” lanjutnya.

Senada, salah satu pilar sosial Zainal Arifin (53) mengungkapkan di bawah kepemimpinan Gus Ipul, Kemensos memiliki kerja yang jelas dan lebih terukur.

“Arahan Pak Menteri sangat jelas. Di tambah lagi di bawah kepemimpinan Gus Ipul kami lebih bersemangat lagi. Kami sangat bangga dengan kepemimpinan Menteri Sosial yang baru ini,” kata Zainal.

Zainal yang merupakan Koordinator Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat mengatakan selama berkiprah sebagai anggota Tagana, baru kali ini ada sosok menteri sosial yang begitu dekat dengan pilar-pilar sosial.

“Saya di Tagana dari tahun 2007, dari menteri ke menteri yang ada, hanya Pak Mensos Saifullah ini yang humoris, jadi sangat humoris dan bagus sekali pak Saifullah Yusuf ini,” papar Zainal.

Sebagai informasi, pada kesempatan tersebut, Gus Ipul didampingi oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Gerindra M. Husni dan anggota Komisi VIII Fraksi PAN Sigit Purnomo atau biasa dikenal Pasha Ungu.

Selain itu, hadir pula anggota DPD RI Alfiansyah atau yang biasa dikenal Komeng, kemudian ada juga anggota DPD RI lainnya seperti Pdt. Penrad Siagian dan Adib Fuad.

(prf/ega)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

30/01/2025 17:43
Senyum Semringah Ribuan Petani Tembakau Garut, Dapat BPJS melalui Dana DBHCHT

Liputan6.com, Garut – Pemerintah Daerah (Pemda) Garut, menggandeng BPJS Ketenagakerjaan Jawa Barat, bakal menggulirkan program jaminan perlindungan keselamatan melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun 2024.

Sekretaris Daerah Garut, Nurdin Yana, menyampaikan program BPJS Keselamatan Kerja ini merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat yang membutuhkan. “Waktu itu masyarakat kami ada yang kecelakaan kerja, sehingga yang bersangkutan itu mendapatkan santunan,” ujarnya, Jumat (24/1/2015)

Menurutnya, kolaborasi Pemda Garut bersama BPJS Ketenagakerjaan mampu mengoptimalkan pemanfaatan dana DBHCHT, untuk pembayaran premi perlindungan sosial bagi buruh tani tembakau di Garut.

“APBD yang digulirkan untuk program ini hanya menjadi pintu masuk,” ujar Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Barat, Kunto Wibowo.

Menurutnya, kehadiran program itu sangat bermanfaat baik bagi petani langsung, maupun bagi keluarga saat terjadi musibah. “Ke depan, masyarakat akan secara sadar melanjutkan iurannya sendiri, karena mereka memahami pentingnya jaminan sosial ini,” ujarnya.

Hadirnya jaminan sosial dari pemerintah ujar dia, hanya berlaku sementara, yaitu selama enam bulan. Lembaganya meminta para camat di 42 kecamatan di Kabupaten Garut segera mensosialisasikan program ini.

“Kita bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat-masyarakat di Kabupaten Garut (tentang pentingnya jaminan sosial bagi pekerja),” kata dia.

Hal senada disampaikan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Garut, Supriatna. Menurutnya, dari sekitar 14.796 calon penerima, sebanyak 12.660 buruh dan petani tembakau di antaranya memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan.

Jumlah ini berkurang dari data sebelumnya mengingat buruh tani yang berusia di atas 65 belum bisa mendapatkan jaminan perlindungan, serta terdapat beberapa data buruh yang statusnya telah meninggal dunia.

“Para penerima manfaat perlindungan BPJS Ketenagakerjaan tidak termasuk dalam penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), sehingga tidak terjadi tumpang tindih data penerima bantuan,” papar dia.

Dengan hadirnya perlindungan itu, para petani tembakau akan mendapatkan dua manfaat, yaitu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, selama enam bulan, dari Januari hingga Juni.

“Harapannya Pemerintah Kabupaten Garut bisa melanjutkan dari bulan Juni dan seterusnya, dan mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi yang bisa dilindungi khususnya buruh tani tembakau mudah-mudahan seperti itu,” ujar dia.

Banjir Merendam 31 Desa di Cilacap, Ribuan Orang Mengungsi

29/01/2025 19:00
Ribuan Buruh Demo di DPR 6 Februari, Apa Tuntutannya?

Jakarta, FORTUNE – Ribuan buruh dari Jabodetabek yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Partai Buruh bakal menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada 6 Februari 2025 mendatang.

Hal ini dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-26 FSPMI, dengan diperkirakan sekitar 5 ribu buruh akan hadir di aksi tersebut.

Digelar di sejumlah kota

Selain di Jakarta, aksi serupa itu juga bakal dilaksanakan serentak di berbagai daerah seperti Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, Gorontalo, dan Batam. Presiden FSPMI, Riden Hatam Aziz menegaskan bahwa aksi ini merupakan tradisi tahunan yang selalu dilakukan setiap HUT FSPMI untuk menegaskan kembali komitmen perjuangan buruh terhadap keadilan sosial dan kesejahteraan pekerja.

“Aksi ini adalah momentum untuk menyampaikan aspirasi terkait isu-isu perburuhan, sekaligus sebagai bentuk apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan pro-rakyat yang telah beliau jalankan,” ujar Riden Hatam Aziz dalam keterangan tertulis yang diterima Fortune Indonesia pada Selasa (28/1).

Dalam aksi kali ini, 10 tuntutan utama menjadi fokus FSPMI dan Partai Buruh.

“Kami membawa sepuluh tuntutan utama untuk disuarakan kepada DPR RI. Tuntutan ini mencerminkan harapan jutaan buruh di Indonesia agar ada perubahan nyata terhadap kebijakan yang berdampak pada kesejahteraan rakyat,” kata Ketua Majelis Nasional FSPMI dan Presiden Partai Buruh, Said Iqbal.

Lanjut dia, aksi ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat perjuangan buruh dalam menghadapi berbagai persoalan ketenagakerjaan. FSPMI dan Partai Buruh menegaskan komitmennya untuk terus berada di garis depan perjuangan demi kesejahteraan kaum pekerja.

“Kami berharap, melalui aksi ini, suara dan aspirasi kaum buruh dapat didengar oleh para pembuat kebijakan, sehingga perubahan yang berpihak pada buruh dan rakyat dapat segera terwujud,” pungkas Said.

10 tuntutan FSPMI dan Partai Buruh

2. Tolak kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan-tolak asuransi swasta tambahan.

3. Segera sahkan Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan yang baru sesuai perintah Mahkamah Konstitusi (MK) dan yang melindungi hak buruh.

4. Tegakkan aturan kesehatan dan keselamatan kerja (K3).

5. Sahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pekerja Rumah Tangga (PRT) menjadi UU.

6. Tolak usia pensiun 59 tahun.

7. Reforma agraria dan kedaulatan pangan-stop impor.

8. Pecat jajaran menteri yang membiarkan terjadinya pagar laut.

9. Bentuk Panitia Khusus (Pansus) DPR RI tentang pagar laut.

10. Dukung terus Presiden Prabowo Subianto dalam kebijakan pro-rakyat.

29/01/2025 10:02
Trump Tangguhkan Hibah-Pinjaman Luar Negeri, Apa Dampaknya ke Indonesia?

Washington DC –

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menghentikan sementara program-program hibah, pinjaman, dan bantuan keuangan lainnya sebagaimana tertera dalam bocoran memo yang telah diverifikasi mitra BBC di AS, CBS News. Hal ini menegaskan penangguhan bantuan luar negeri AS untuk negara-negara asing serta dan organisasi non-pemerintah atau LSM.

Di dalam dokumen itu, Kepala Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB) AS, Matthew Vaeth, meminta lembaga-lembaga pemerintah untuk memastikan pengeluaran mereka konsisten dengan prioritas Trump.

Dampak penangguhan ini masih belum jelas. Akan tetapi, memo itu menyebutkan bahwa tunjangan Medicaid dan Jaminan Sosial tidak terpengaruh.

Bocornya memo ini terjadi beberapa hari setelah AS menghentikan hampir semua bantuan luar negeri. Partai Demokrat mengritik kebijakan tersebut, yang berpotensi menghadapi gugatan hukum.

Kepala OMB, Matthew Vaeth, meminta lembaga-lembaga pemerintah untuk menghentikan sementara program-program bantuan keuangan AS.

Penangguhan ini dilakukan agar mereka dapat meninjau kembali pengeluaran yang mungkin terkena dampak dari berbagai perintah eksekutif yang telah ditandatangani Trump.

Dalam memo itu, Vaeth menyebut ini mencakup “bantuan keuangan untuk bantuan luar negeri, organisasi non-pemerintah, DEI [Keberagaman, Kesetaraan, dan Inklusi], ideologi gender ‘woke’, dan kesepakatan baru yang ramah lingkungan”.

Memo itu juga menginstruksikan agar semua lembaga melaporkan program-program mana saja yang telah dihentikan pada 10 Februari.

BBC

BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

BBC

Gedung Putih belum memberikan komentar resmi mengenai dokumen yang bocor tersebut.

Para anggota Partai Demokrat di Washington DC dengan cepat melontarkan keprihatinan mereka terhadap rencana tersebut.

Baca juga:

Senator Washington Patty Murray dan anggota Kongres dari Connecticut, Rosa DeLauro, mengirimkan surat kepada Gedung Putih pada Senin (27/1) yang menyatakan mereka “sangat khawatir”.

“Cakupan dari apa yang Anda perintahkan sangat mengejutkan, belum pernah terjadi sebelumnya, dan akan memiliki konsekuensi yang menghancurkan di seluruh negeri,” tulis para anggota kongres.

“Kami sungguh mendesak Anda untuk menegakkan hukum dan Konstitusi dan memastikan semua sumber daya federal diberikan sesuai dengan hukum.”

Tentara Israel berkumpul di balik reruntuhan di sebuah desa di Lebanon selatan pada 27 Januari 2025, saat ketegangan meningkat di dekat perbatasan. Bantuan AS untuk militer Israel tidak termasuk ke bantuan keuangan yang ditangguhkan (Getty Images)

Pemimpin minoritas Demokrat di Senat AS, Chuck Schumer, juga mengritik penghentian sementara program-program hibah dan bantuan keuangan.

“Kongres menyetujui investasi-investasi. Mereka bukan pilihan, melainkan hukum,” ujarnya.

“Ini artinya akan ada gaji yang tidak terbayarkan, pembayaran sewa, dan lain sebagainya. Dari universitas hingga badan amal nirlaba, semuanya akan kacau.”

Penghentian sementara bantuan luar negeri AS

Memo ini menyusul pemberitaan minggu lalu bahwa Kementerian Luar Negeri AS telah menghentikan hampir semua bantuan luar negeri, menurut memo internal yang dikirim ke para pejabat dan Kedutaan Besar AS di luar negeri.

Memo ini sekaligus menghentikan program bantuan baru.

Kebijakan ini mempengaruhi hampir semua bidang mulai dari bantuan pembangunan hingga bantuan militer. Yang dikecualikan adalah bantuan makanan darurat dan pendanaan militer untuk Israel dan Mesir.

Baca juga:

Trump sebelumnya mengeluarkan perintah eksekutif untuk penghentian bantuan pembangunan luar negeri selama 90 hari. Waktu tiga bulan itu sedianya digunakan untuk meninjau efisiensi dan konsistensi program-program itu dengan kebijakan luar negerinya.

AS adalah donor bantuan internasional terbesar di dunia. Pada 2023, AS menghabiskan US$ 68 miliar (Rp 1.100 triliun) untuk bantuan internasional.

Apa imbasnya bagi Indonesia?

Para pengunjuk rasa menentang Presiden Donald Trump pada tanggal 4 Februari 2017 di Jakarta, Indonesia. Presiden AS Trump kala itu menandatangani perintah eksekutif yang melarang imigrasi ke AS dari tujuh negara Muslim (Getty Images)

BBC News Indonesia belum dapat memastikan apakah rencana Trump ini akan langsung berdampak ke Indonesia. Belum dapat diverifikasi juga secara rinci apa saja hibah, pinjaman, dan bantuan luar negeri AS untuk Indonesia.

Namun, dalam kurun waktu dua tahun terakhir saja, Indonesia dan AS telah terlibat pada beberapa program bantuan.

Pada April 2023, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Keuangan AS Janet Yellen menandatangani Kesepakatan Infrastruktur dan Keuangan Indonesia senilai US$ 698 juta (Rp 10,2 triliun).

Ini merupakan hibah lima tahun antara Millennium Challenge Corporation (MCC) pemerintah AS dan pemerintah Indonesia, dengan kontribusi Rp 9,5 triliun (US$ 649 juta) dari AS dan Rp 718 miliar (US$ 49 juta) dari Indonesia.

AS juga terlibat dalam pengembangan sektor energi baru terbarukan di Indonesia.

Pada Mei 2024, International Development Finance Corporation (DFC) AS mengumumkan komitmen baru senilai US$ 126 juta (Rp 2 triliun) untuk perusahaan listrik Indonesia PT Medco Cahaya Geothermal.

Pada April 2023, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Keuangan AS Janet Yellen menandatangani Kesepakatan Infrastruktur dan Keuangan Indonesia senilai US$ 698 juta (Rp10,2 triliun) (Getty Images)

BBC News Indonesia telah menghubungi juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Roy Soemirat, untuk meminta tanggapan pada Selasa (28/1), tetapi belum mendapatkan respons.

Pada 16 Januari lalu, BBC News Indonesia sempat meminta tanggapan Kementerian Luar Negeri Indonesia mengenai hubungan Indonesia dengan AS di bawah pemerintahan Trump.

Pada saat itu, Roy mengatakan “AS adalah salah satu Mitra Strategis Komprehensif bagi Indonesia, dan hubungan erat di antara kedua negara telah terjalin selama 75 tahun”.

“Kita juga memiliki beragam inisiatif kerja sama yang saling menguntungkan dengan AS, termasuk di sektor ekonomi, yang sejalan dengan kepentingan nasional kita. Upaya diplomasi akan terus diperkuat untuk menjaga konsistensi prinsip hubungan luar negeri Indonesia, serta stabilitas hubungan dan kerja sama dengan AS,” imbuh Roy saat itu.

Baca juga:

Lihat juga video: Pemerintah Ajukan Utang Luar Negeri Rp 29 Triliun pada 2024

(nvc/nvc)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

29/01/2025 08:46
Ngerinya Krisis Populasi Jepang, Jumlah Bayi yang Lahir Makin Sedikit

Jakarta –

Angka kelahiran di Jepang untuk pertama kalinya menurun di bawah 700 ribu per tahun. Sepanjang 2024 hingga bulan ke-11, angkanya berada di 661.577 kelahiran, yakni turun 5,1 persen.

Tren orang memilih untuk menunda atau tidak memiliki anak sama sekali terus berlanjut. Banyak generasi muda juga memilih hidup sendiri, alih-alih memutuskan menikah. Mereka khawatir tidak memiliki biaya yang cukup untuk membangun keluarga. Terlebih, masih banyak yang berjuang pasca pandemi COVID-19.

Menurut Japang Today, data awal yang dirilis Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan untuk kelahiran dari Januari hingga November sudah mencakup data warga negara asing.

Jumlah kelahiran di Jepang terus menurun sejak 2019 di bawah 900.000 dan di bawah 800.000 pada 2022.

Angka tersebut turun pada 2023 menjadi 727.277, rekor terendah sejak data pembanding tersedia pada 1899.

Penurunan sebesar 3,8 persen dari 2023 akan membawa angka tersebut di bawah 700.000. Penurunan antara Januari dan Agustus 2024 dari tahun sebelumnya adalah 5,9 persen.

Institut Nasional Penelitian Kependudukan dan Jaminan Sosial memperkirakan angka untuk 2024 menjadi 755.000 dan telah memproyeksikan kelahiran akan turun di bawah 700.000 pada tahun 2038.

Jepang menghadapi kekurangan tenaga kerja yang mengancam keberlanjutan sistem jaminan sosial, seperti perawatan kesehatan dan para pensiun.

Pemerintah sejauh ini menyiasati kenaikan angka kelahiran melalui langkah-langkah seperti memperluas tunjangan pengasuhan anak dan menawarkan manfaat cuti orang tua, dengan memandang periode hingga awal 2030-an sebagai kesempatan terakhir untuk mengatasi krisis angka kelahiran.

(naf/naf)

29/01/2025 07:56
Driver Gojek Cs Minta Kemenaker Segera Terbitkan Aturan THR Ojol

Bisnis.com, JAKARTA – Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (Spai) kembali mendesak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk segera menyusun regulasi pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja platform online seperti ojek online, taksi online, dan kurir.

Ketua Spai Lily Pujiati menyampaikan, THR merupakan hak bagi setiap pengemudi ojol, taksi online, dan kurir lantaran termasuk di dalam hubungan kerja antara pengusaha/platform dan pekerja/pengemudi ojol yang meliputi unsur pekerjaan, upah dan perintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

“Aturan ini menjadi penting agar THR Ojol tidak lagi sebatas janji Kemnaker seperti tahun lalu yang hanya sebatas imbauan dan berupa insentif,” kata Lily dalam keterangannya, Selasa (28/1/2025).

Dia mengatakan, THR bagi para pekerja juga menjadi tambahan pendapatan di saat pendapatan yang kecil karena upah (tarif) murah yang diterapkan oleh perusahaan platform. Belum lagi potongan platform yang melanggar ketentuan 20% yang kian membebani para pengemudi ojol dan taksi online.

Menurutnya, Kemenaker harus tegas mewajibkan platform transportasi online untuk memberikan THR bagi para pengemudinya, jika memang ingin memberikan perlindungan bagi para pekerja ini.

“Kemenaker harus secara tegas mewajibkan platform seperti Gojek, Grab, Shopee Food, Maxim, InDrive, Lalamove, Borzo untuk memberikan THR ojol,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah dalam menyusun regulasi THR dapat melibatkan partisipasi aktif serikat pekerja transportasi online dalam forum tripartit antara pemerintah, pekerja dan pengusaha.

Pemerintah sejak Mei 2024 tengah menyusun rancangan aturan bagi tenaga kerja luar hubungan kerja layanan angkutan berbasis aplikasi (LHKLABA). Pada Agustus 2024, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemenaker, Indah Anggoro Putri, menyebut bahwa penyusunan aturan sudah melalui tahap konsultasi publik.

Dengan sisa waktu yang ada, dia menyebut bahwa pihaknya akan menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintahan baru terkait dengan penyusunan aturan tersebut.

“Jadi sepertinya tidak cukup waktu, tapi konsep rancangan sudah kami siapkan,” kata Indah saat ditemui di Kompleks Parlemen, Rabu (28/8/2024).

28/01/2025 13:27