Xcloud.id

Produk: jaminan sosial

  • AHY Usul Pekerja WFA Jelang Libur Mudik Lebaran 2025 untuk Urai Macet – Page 3

    AHY Usul Pekerja WFA Jelang Libur Mudik Lebaran 2025 untuk Urai Macet – Page 3

    AHY mengatakan kebijakan cuti atau WFA itu akan dibahas dulu antara Kemenpan RB dan Kementerian Ketenagakerjaan. Termasuk juga akan dibahas mengenai libur sekolah bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

    “Dan sekali lagi pada akhirnya nanti biasanya ada SKB (surat keputusan bersama) tiga menteri antara Kemenpan-RB, Kementerian Agama, dan Kementerian Tenaga Kerja untuk mengatur cuti dan liburnya,” ucap dia.

    “Tapi belum bisa diputuskan sekarang, belum bisa diumumkan sekarang, karena masih perlu sekali lagi kita hitung dengan cermat, pada saatnya akan kita umumkan,” ujar AHY.

    Kemnaker Kaji Usulan WFA

    Sebelumnya, kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerima dan mengkaji lebih lanjut usulan pemberlakuan work from anywhere (WFA) menjelang libur Ramadan 2025.

    Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI JSK) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri seperti dikutip Antara, Rabu, (5/2/2025).

    Usulan WFA sebelumnya disampaikan oleh Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandhi pada Jumat, 24 Januari 2025 sebagai salah satu upaya agar masyarakat lebih dini dan mudah dalam merencanakan mudik saat Hari Raya Idul Fitri 1446 H yang jatuh pada 31 Maret-1 April 2025.

    “Itu masih (bersifat) usulan, agar (masyarakat) dapat menghindari traffic mudik. Usulan tentu bagus, perlu mengantisipasi kepadatan lalu lintas,” ujar Indah saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 4 Februari 2025.

    Akan tetapi, Indah menuturkan, usulan ini juga perlu untuk dibahas lebih lanjut dalam Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional antara pemerintah, organisasi pengusaha, serta organisasi serikat pekerja/buruh.

    “Karena kalau libur terlalu lama kan (akan memiliki dampak juga). Jadi, kita harus memahami proses produksi juga, jangan sampai kita malah mengganggu industri itu sendiri. Intinya, nanti pasti kita bahas, Insya Allah (dibahas) minggu depan,” kata dia.

  • Kabar Terbaru soal WFA dan Cuti-Libur Lebaran 2025 – Page 3

    Kabar Terbaru soal WFA dan Cuti-Libur Lebaran 2025 – Page 3

    Sebelumnya, kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerima dan mengkaji lebih lanjut usulan pemberlakuan work from anywhere (WFA) menjelang libur Ramadan 2025.

    Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI JSK) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri seperti dikutip Antara, Rabu, (5/2/2025).

    Usulan WFA sebelumnya disampaikan oleh Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandhi pada Jumat, 24 Januari 2025 sebagai salah satu upaya agar masyarakat lebih dini dan mudah dalam merencanakan mudik saat Hari Raya Idul Fitri 1446 H yang jatuh pada 31 Maret-1 April 2025.

    “Itu masih (bersifat) usulan, agar (masyarakat) dapat menghindari traffic mudik. Usulan tentu bagus, perlu mengantisipasi kepadatan lalu lintas,” ujar Indah saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 4 Februari 2025.

    Akan tetapi, Indah menuturkan, usulan ini juga perlu untuk dibahas lebih lanjut dalam Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional antara pemerintah, organisasi pengusaha, serta organisasi serikat pekerja/buruh.

    “Karena kalau libur terlalu lama kan (akan memiliki dampak juga). Jadi, kita harus memahami proses produksi juga, jangan sampai kita malah mengganggu industri itu sendiri. Intinya, nanti pasti kita bahas, Insya Allah (dibahas) minggu depan,” kata dia.

    Saat ditanya mengenai regulasi perlindungan pekerja platform digital (digital workers), Indah menegaskan, pemerintah memiliki semangat untuk terus mendorong hal tersebut.

    “Semangatnya ada. Pemerintah dulu menjanjikan, dan pemerintah sekarang pun konsisten akan membuat perlindungan bagi pekerja platform agar lebih baik lagi. Ditunggu saja (regulasinya),” ujar Indah.

    Meski demikian, ia masih belum mengungkapkan apa bentuk dari regulasi mendatang. “Saya belum bisa bilang. Sebenarnya yang ditunggu,, aksi nyatanya. Bentuknya apa, nanti kita lihat, ditunggu saja,” tutur Indah.

    “Kita banyak opsi. Semangatnya adalah perlindungan bagi pekerja platform atau digital workers,” dia menambahkan.

     

  • HUT Ke-69 Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana: Bersatu, Berkarya, dan Berdampak

    HUT Ke-69 Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana: Bersatu, Berkarya, dan Berdampak

    TRIBUNJATENG.COM, SALATIGA – Menginjak usia yang tak muda lagi, Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana (YPTKSW) merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-69 dengan penuh nuansa syukur di Balairung Universitas, Senin (03/02/2025).

    Perayaan yang dikemas dalam Ibadah Senin Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) ini mengusung tema “69 Tahun YPTKSW: Bersatu, Berkarya, dan Berdampak”. 

    YPTKSW yang berdiri sejak tahun 1956 saat ini menaungi dua perguruan tinggi yaitu UKSW dan Universitas Kristen Wira Wacana Sumba (Unkriswina) di Waingapu. 

    Selain berkontribusi dalam dunia pendidikan, YPTKSW juga melebarkan sayapnya dengan mengelola PT Bank Perekonomian Rakyat Satya Artha dan PT Satya Mitra Sejahtera. 

    Dalam sambutan hangatnya Ketua Pengurus YPTKSW Drs. M.Z. Ichsanudin, M.M., menyampaikan rasa syukur dan ucapan terima kasihnya.

    “Puji syukur atas kesempatan ini kita bisa memperingati hari ulang tahun ke-69 YPTKSW,” ungkapnya, 

    Menilik kembali sejarah berdirinya YPTKSW, Drs. M.Z. Ichsanudin mengungkapkan sebagai yayasan yang menaungi dua universitas dan juga mengelola bidang bisnis, YPTKSW diharapkan bisa lebih maju lagi.

    “Kami berharap UKSW, Unkriswina, dan unit di bawah naungan YPTKSW semakin berkembang. Saat ini, UKSW sudah menjadi institusi dengan predikat unggul, capaian ini menjadi kebanggaan bagi kami,” jelasnya. 

    Ucapan selamat ulang tahun juga disampaikan oleh Wakil Sekretaris Pembina YPTKSW Pendeta Dr. Magyolin Carolina Tuassun, M. Th.

    “Enam puluh sembilan tahun bukanlah usia yang muda untuk merasakan tuntunan Tuhan di tengah segala dinamika, namun bukan usia yang tua untuk terus berkarya,” imbuhnya. 

    Pendeta Dr. Magyolin Carolina Tuassun menegaskan dengan kesatuan hati, YPTKSW bersama unit di bawahnya mampu menjadi cahaya yang menerangi dunia pendidikan dan masyarakat.

    “Satu hati dan kebersamaan yang dimulai dari YPTKSW menjadi pondasi untuk melahirkan karya yang berdampak,” ujarnya.

    Bentuk refleksi 

    Acara yang dimulai dengan ibadah syukur sebagai bentuk refleksi dan ucapan terima kasih atas perjalanan panjang YPTKSW yang sarat makna, penuh sejarah, dan berdampak ini dipimpin oleh Pendeta Aprianus Meta Djangga Uma, S.Si.Teol., M.Pd., anggota Pembina YPTKSW dari Sinode Gereja Kristen Sumba. 

    Puncak perayaan HUT ke-69 YPTKSW ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh pengurus YPTKSW, yang kemudian diserahkan kepada Penjabat (Pj) Wali Kota Salatiga Yasip Khasani, S.I.P., M.M., Rektor UKSW Prof. Intiyas Utami, Rektor Unkriswina Sumba Dr. Maklon F. Killa, SE., M.Si., serta pengurus unit di bawah YPTKSW lainnya. 

    Tak berhenti sampai di situ, acara dilanjutkan dengan penyerahan bunga Anggrek dari Rektor Intiyas kepada Drs. M.Z. Ichsanudin sebagai simbol terima kasih dan apresiasi atas bimbingan sekaligus arahan YPTKSW.  

    “Kami mempersembahkan satu bunga Anggrek untuk YPTKSW sebagai bukti nyata bahwa UKSW sedang melakukan gerakan pertobatan lingkungan,” katanya. 

    Lebih jauh disampaikannya, saat ini UKSW tidak menerima karangan bunga dalam bentuk styrofoam. Persembahan bunga Anggrek ini merupakan salah satu bentuk cinta terhadap lingkungan dan mendukung program pemerintah Kota Salatiga.  “Kita jadikan  UKSW sebagai pilar Kota Salatiga dalam menjaga lingkungan,” ujarnya. 

    Rektor perempuan pertama UKSW ini juga menyampaikan sebagai kampus yang berada dibawah naungan YPTKSW, UKSW berkomitmen untuk berkontribusi dalam memberikan jaminan sosial yakni Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kepada pegawai, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. 

    Diapresiasi positif

    Komitmen tersebut diapresiasi positif oleh Pj Wali Kota Salatiga Yasip Khasani, S.I.P., M.M.

    “Saya juga mengucapkan terima kasih kepada YPTKSW terutama kepada UKSW karena sudah memberikan jaminan sosial kepada seluruh mahasiswanya sehingga program Universal Health Coverage di Kota Salatiga mencapai 99,98 persen,” bebernya. 

    Tak ketinggalan, Yasip Khasani, S.I.P., M.M., juga mengucapkan selamat ulang tahun ke-69 kepada YPTKSW.

    “Selamat ulang tahun YPTKSW. Semoga dengan seiring bertambahnya usia, YPTKSW semakin maju, berkembang, dan berdampak positif dalam melahirkan masyarakat akademik yang berkarakter di tingkat lokal, nasional, hingga global,” katanya. 

    Rangkaian perayaan HUT ke-69 YPTKSW diakhiri dengan penyerahan penghargaan oleh BPJS Cabang Ungaran dan PJ Walikota Salatiga kepada YPTKSW atas peran aktifnya mendukung program pemerintah Kota Salatiga dalam melindungi pekerja dan keluarga. Turut hadir dalam perayaan ini yakni pembina dan pengurus YPTKSW, pimpinan universitas dan civitas academica UKSW, serta sejumlah pendeta dari sinode pendukung di Salatiga serta tamu undangan lainnya. 

    UKSW merupakan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang telah terakreditasi Unggul. Berdiri sejak tahun 1956, memiliki 15 fakultas dengan 63 pilihan program studi jenjang D3, D4, S1, S2, dan S3. Terletak di Salatiga, kampus ini dikenal sebagai Kampus Indonesia Mini, karena keragaman mahasiswanya yang berasal dari berbagai daerah Indonesia.

    Selain itu, UKSW juga dikenal dengan julukan Creative Minority atau minoritas berdaya cipta, yaitu sekelompok kecil individu yang memiliki kemampuan untuk menciptakan perubahan, menjadi agen transformasi, dan menginspirasi masyarakat. 

    Perayaan HUT ke-69 YPTKSW ini menjadi bukti nyata bahwa UKSW terus berkomitmen untuk berkontribusi dalam Sustainable Development Goals (SDGs) ke-3 kehidupan sehat dan sejahtera serta ke-4 pendidikan berkualitas. 

    Salam Satu Hati UKSW! (*)

     

  • Pemkab Sidoarjo Cover BPJS Ketenagakerjaan untuk Pekerja Rentan

    Pemkab Sidoarjo Cover BPJS Ketenagakerjaan untuk Pekerja Rentan

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Pemkab Sidoarjo melaunching sekaligus mensosialisasikan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan di Kabupaten Sidoarjo di Hotel Aston Sidoarjo, Selasa (4/2/2025).

    Launching dilakukan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Sidoarjo bersama Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo, perwakilan Biro Perekonomian Pemprov Jatim dan Pps. Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sidoarjo serta Kepala Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo.

    Ada sebanyak 13.395 orang yang diproteksi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tersebut. Setahun ke depan, mereka mendapatkan perlindungan jaminan sosial di dua program. Yakni Jaminan Kecelakaan Kerja/JKK dan Jaminan Kematian/JKM.

    Beberapa perwakilan yang dicover, yakni petani, nelayan serta guru PAUD dan pekerja rentan lainnya di Sidoarjo dihadirkan dalam kegiatan tersebut.

    Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Sidoarjo M. Ainur Rahman yang hadir mewakili Plt. Bupati Sidoarjo H. Subandi mengatakan pemenuhan kebutuhan dasar warga negara menjadi salah satu tugas negara.

    Hal itu diwujudkan Pemkab Sidoarjo dengan memberikan perlindungan jaminan sosial Ketenagakerjaan kepada pekerja rentan di Kabupaten Sidoarjo.

    Mereka akan mendapatkan proteksi dan manfaat apabila terjadi kecelakaan kerja. Bahkan pemerintah melalui badan penyelenggaraan jaminan sosial Ketenagakerjaan akan memberikan santunan dan bea siswa pendidikan apabila terjadi kematian.

    “Kami pemerintah Kabupaten Sidoarjo memberikan jaminan seandainya bapak ibu nanti terjadi sesuatu diluar kemampuan kita, itu tujuannya, bukan berarti kami mendoakan itu terjadi, tetap doa terbaik bagi bapak ibu semua, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT,” ucapnya.

    M. Ainur Rahman mengatakan perlindungan jaminan sosial Ketenagakerjaan kepada pekerja rentan di Kabupaten Sidoarjo menjadi salah satu program unggulan Kabupaten Sidoarjo.

    Namun Universal Coverage Jamsostek/UCJ di Kabupaten Sidoarjo masih 38 persen. Pemkab Sidoarjo sendiri menargetkan tahun 2025 ini 65 persen pekerja rentan di Kabupaten Sidoarjo terlindung program jaminan sosial Ketenagakerjaan.

    “Ini bukan tugas yang ringan tetapi bagi saya tidak ada sesuatu yang berat kalau kita semua punya komitmen yang sama, ayo saling bahu membahu, ayo saling berkolaborasi sehingga niat mulia pemerintah untuk memeberikan jaminan sosial kepada semua pekerja di Sidoarjo ini bisa terwujud dengan kekompakan dan kerjasama kita,” ajaknya.

    Kepala Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo Ainun Amalia merinci ada sebanyak 8.630 orang petani, 856 orang nelayan serta 2.920 orang guru PAUD dan 989 pekerja rentan lainnya yang tahun ini mendapatkan perlindungan jaminan sosial Ketenagakerjaan.

    Mulai bulan Januari sampai Desember 2025 mereka aktif sebagai peserta program JKK dan JKM BPJS Ketenagakerjaan.

    Sebelumnya kepersertaan mereka dicover setiap tiga bulan sekali. Program jaminan sosial Ketenagakerjaan itu sendiri murni bersumber dari DBHCHT Tahun Anggaran 2025.

    “Kami bersyukur bahwa tahun 2025 ini cakupan perlindungan Jaminan social ketenagakerjaan kepada pekerja rentan di Sidoarjo ini mencapai 13.395 orang,” ucapnya.

    Ainun mengatakan program perlindungan jaminan sosial Ketenagakerjaan tersebut diprioritaskan kepada pekerja rentan terhadap kemiskinan dan rentan terhadap perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Sidoarjo.

    Manfaatnya adalah memberikan kenyamanan dan ketenangan para penerima program dalam melakukan aktivitasnya.

    Oleh karenanya ia ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan program perlindungan jaminan sosial di Kabupaten Sidoarjo.

    “Khususnya kepada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sidoarjo yang telah memberikan support dan dukungan bagi program perlindungan pekerja rentan ini sehingga bisa berjalan dengan baik, termasuk tim koordinasi DBHCHT Kabupaten Sidoarjo yang bersatu dan bersemangat untuk menggolkan pelaksanaan perlindungan jaminan sosial di Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2025 ini,” terangnya. (isa/but)

  • Driver Ojol-Taksol Mau Demo Tuntut THR, Kemnaker Minta Aplikator Dengarkan

    Driver Ojol-Taksol Mau Demo Tuntut THR, Kemnaker Minta Aplikator Dengarkan

    Jakarta –

    Beredar kabar driver ojek online (ojol) hingga taksi online (taksol) bakal demonstrasi pada 17 Februari menuntut Tunjangan Hari Raya (THR). Tuntutan mereka meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mewajibkan THR buat driver ojol, taksol, hingga kurir paket.

    Merespons hal itu Kemnaker pun buka suara. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI JSK) Kemnaker, Indah Anggoro Putri mengatakan pihaknya sudah mengetahui rencana aksi tersebut.

    Kemnaker juga tidak mempermasalahkan karena aksi itu bagian dari kebebasan dalam berpendapat.

    “Ya nggak apa-apa, aksi kan bagian dari kebebasan mengemukakan pendapat. Nggak apa-apa. Mereka sudah informasi,” kata Indah saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2025).

    Indah menerangkan Kemnaker akan mendengarkan aspirasi yang menjadi tuntutan driver ojol. Dia juga berharap dalam persoalan tersebut bukan hanya pemerintah saja yang mendengarkan. Namun, juga api juga aplikator ojol.

    “Kita dengarkan dan juga harapan kami tentunya bukan cuma pemerintah mendengarkan, perusahaan, aplikatornya juga mendengarkan apa aspirasi mereka,” terang Indah.

    Sebelumnya, Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) akan melakukan aksi pada 17 Februari 2025 dengan tuntutan pemberian THR untuk ojol dan juga pekerja platform lainnya seperti taksol dan kurir.

    Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI), Lily Pujiati mengatakan pihaknya menuntut meminta kepada Kementrian Ketenagakerjaan untuk tidak lagi berpihak kepada platform dan jangan lagi memberikan imbauan kepada platform dan bukan lagi berupa insentif.

    “Kami menuntut kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk mewajibkan THR ojol kepada platform seperti Gojek, Grab, Shopee Food, Lalamove, Maxim, InDrive, Borzo dan lainnya. Pemberian THR ini harus mengikuti aturan THR yang berlaku sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003,” kata Lily dalam keterangannya.

    Dia juga menagih janji Kemnaker memberikan perlindungan kepada pekerja platform, seperti ojol, taksol dan kurir untuk segera mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan.

    “Selain itu untuk janji Kemnaker memberikan perlindungan kepada pekerja platform seperti ojol, taksol dan kurir untuk segera mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang menetapkan kami sebagai pekerja tetap dalam hubungan kerja, bukan lagi hubungan kemitraan,” imbuh Lily.

    (hns/hns)

  • Kacaukan Badan Pemerintahan AS, Elon Musk Digugat ke Pengadilan Kacaukan Badan Pemerintahan AS, Elon Musk Digugat ke Pengadilan

    Kacaukan Badan Pemerintahan AS, Elon Musk Digugat ke Pengadilan Kacaukan Badan Pemerintahan AS, Elon Musk Digugat ke Pengadilan

    Washington DC –

    Miliarder ternama Amerika Serikat (AS) dan orang kepercayaan Presiden Donald Trump, Elon Musk, digugat ke pengadilan federal setelah mengambil alih kendali atas sistem pembayaran pada Departemen Keuangan AS. Gugatan itu menuduh Musk secara ilegal mendapatkan akses kepada data pribadi jutaan warga AS.

    Musk, yang merupakan orang terkaya di dunia, memimpin upaya pemotongan biaya federal AS yang dilakukan pemerintahan Trump di bawah lembaga yang disebut Departemen Efisiensi Pemerintahan atau DOGE.

    Gugatan hukum terhadap Musk, seperti dilansir AFP, Selasa (4/2/2025), diajukan oleh sejumlah serikat pekerja dan kelompok advokasi akar rumput AS ke pengadilan federal Washington DC.

    Gugatan itu meminta hakim federal AS untuk menetapkan bahwa ilegal bagi Musk atau orang lain dari DOGE untuk memperoleh informasi pribadi soal para pembayar pajak dan memblokir Departemen Keuangan agar hal itu tidak terjadi.

    “Orang-orang yang harus membagi informasi dengan pemerintah federal tidak seharusnya dipaksa untuk membagikan informasi mereka dengan Elon Musk atau ‘DOGE’-nya,” demikian bunyi gugatan hukum tersebut.

    “Dan undang-undang federal mengatakan mereka tidak perlu melakukan hal tersebut,” imbuh dokumen gugatan tersebut.

    Musk, dalam pernyataan via media sosial X pada Senin (3/2), mengatakan bahwa: “Satu-satunya cara untuk menghentikan penipuan dan pemborosan uang pembayar pajak adalah dengan mengikuti alur pembayaran dan menghentikan transaksi mencurigakan untuk ditinjau.”

    “Tentu saja, hal ini membuat mereka yang selama ini membantu, bersekongkol, dan menerima pembayaran palsu menjadi sangat kesal. Sangat disayangkan,” tulis Musk dalam pernyataannya.

    Sistem pembayaran Departemen Keuangan AS, yang dijaga ketat, menangani aliran uang pemerintah AS, termasuk dana sebesar US$ 6 triliun per tahun untuk Jaminan Sosial, Medicare, gaji pegawai federal, dan pembayaran penting lainnya.

    Pengambilalihan kendali atas sistem pembayaran itu oleh Musk dan DOGE, menurut dokumen gugatan tersebut, telah disetujui oleh Menteri Keuangan AS Scott Bessent. Bahkan seorang pejabat karier Departemen Keuangan AS yang menolak untuk menyerahkan akses sistem pembayaran itu kepada DOGE telah dijatuhi sanksi cuti administratif. Pejabat itu kemudian memilih pensiun dari departemen tersebut.

    Menurut gugatan hukum itu, pemberian akses informasi pribadi Departemen Keuangan AS kepada individu yang berafiliasi dengan DOGE berarti “individu dari semua lapisan masyarakat tidak memiliki jaminan bahwa informasi mereka akan menerima perlindungan yang diberikan oleh undang-undang federal”.

    Laporan majalah Wired menyebut Musk menempatkan para pegawai muda DOGE, yang diambil dari perusahaannya sendiri, pada posisi-posisi penting pemerintahan. Pegawai muda yang disebut berusia 19-24 tahun itu juga ditempatkan pada Kantor Manajemen Personalia Federal AS — merupakan departemen sumber daya manusia untuk pegawai federal.

    Trump Tegaskan Elon Musk Tak Akan Bertindak Tanpa Izinnya

    Selain membuat geger Departemen Keuangan AS, Musk juga menuai kontroversi dengan menuding Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) sebagai “organisasi kriminal” dan mengumumkan pembubaran organisasi penting tersebut. Dia juga memicu didepaknya sejumlah pejabat tinggi AS.

    Hal semacam ini memicu kekhawatiran atas kekuasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang diberikan Trump kepada Musk, yang bukan seorang pejabat federal AS atau pejabat pemerintah AS atau pejabat yang dipilih oleh rakyat.

    Para politikus Partai Demokrat menuduh adanya perebutan kekuasaan yang inkonstitusional oleh Trump dan Musk. Senator ternama Demokrat, Elizabeth Warren, dari Komisi Perbankan Senat bahkan mengecam langkah Musk sebagai tindakan “sangat berbahaya” dan bisa memberikan risiko sistemik terhadap perekonomian.

    Trump, ketika ditanya soal hal tersebut di Ruang Oval Gedung Putih pada Senin (3/2), berusaha meredakan kritikan yang muncul. Dia menegaskan bahwa Musk tidak akan bertindak tanpa mendapat izin dirinya.

    “Elon tidak dapat melakukan dan tidak akan melakukan apa pun tanpa persetujuan kami,” tegas Trump.

    “Kami akan memberinya persetujuan jika diperlukan, dan jika tidak diperlukan, kami tidak akan memberinya persetujuan. Tapi dia akan melapor. Itu adalah sesuatu yang dia rasakan sangat kuat dan saya terkesan,” ucapnya.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Video: Pemeriksaan Kesehatan Gratis Dimulai Usai Pelantikan Gubernur

    Video: Pemeriksaan Kesehatan Gratis Dimulai Usai Pelantikan Gubernur

    Jakarta – Kementerian Kesehatan menyebutkan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) nantinya akan terintegrasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Dan nantinya akan dimulai usai pelantikan gubernur pada 20 Februari mendatang.

    (/)

  • Petaka Elon Musk Menggila, Keamanan Nasional Terancam

    Petaka Elon Musk Menggila, Keamanan Nasional Terancam

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pengusaha yang kini juga bekerja untuk Gedung Putih, Elon Musk, punya akses penuh ke data masyarakat Amerika Serikat (AS). Hal ini disebut bisa menimbulkan risiko keamanan nasional.

    Menteri Keuangan Scott Bessent disebut memberikan tim Musk, Departemen Efisiensi Pemerintah atau DOGE, akses sistem terkait penyaluran triliunan dolar pada masyarakat AS tiap tahunnya. Informasi ini berasal dari Senator Demokrat dan anggota Komite Keuangan Senat, Ron Wyden.

    Kabarnya seorang pejabat di Departemen Keuangan meninggalkan posisinya setelah tim Musk meminta mengakses sistem tersebut.

    “Tunjangan Jaminan Sosial dan Medicare, hibah, pembayaran kepada kontraktor, termasuk yang bersaing dengan perusahaan milik Musk. Semuanya,” kata Wyden soal apa saja yang diakses DOGE, dikutip dari Tech Crunch, Senin (3/1/2025).

    Dalam suratnya ke Bessent, Wyden mengatakan sistem yang dijalankan Biro Layanan Fiskal Departemen Keuangan mengendalikan US$6 triliun. Dana tersebut termasuk tunjangan jaminan sosial dan medicare, pengembalian pajak dan pembayaran untuk karyawan dan kontraktor pemerintahan.

    Sementara itu berdasarkan laporan The New York Times, Bessent telah memberikan akses pada DOGE di hari Jumat lalu. Salah satu yang diberikan akses dilaporkan Tom Krause, yang juga kepala eksekutif Cloud Software Group.

    Tech Crunch melaporkan Krause tidak menanggapi permintaan berkomentar, begitu juga Departemen Keuangan.

    Wyden yang menyebut operasi bisnis Musk yang ekstensif di China dapat membahayakan AS. Yakni terkait keamanan siber dan konflik kepentingan.

    “Tidak bisa memberikan akses ke sistem sensitif pada individu dengan kepentingan bisnis yang begitu signifikan di China,” jelas dia.

    (fab/fab)

  • 28,85 Juta Warga Tunggak Iuran BPJS Kesehatan, Totalnya Capai Rp 21,4 Triliun – Halaman all

    28,85 Juta Warga Tunggak Iuran BPJS Kesehatan, Totalnya Capai Rp 21,4 Triliun – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

    TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan) menyebut, sampai Desember 2024, ada 28,85 juta jiwa warga yang menunggak iuran.

    Totalnya mencapai Rp21,48 triliun.

    Sebagai langkah strategis, BPJS Kesehatan meluncurkan Program New Rehab 2.0 atau Program Rencana Pembayaran Bertahap BPJS Kesehatan, dimana peserta bisa mencicil tunggakan dengan flexibel.

    “Sampai Desember 2024 itu ada tunggkan iuran sebesar 28,85 juta jiwa dengan total nilai tunggakan Rp21,48 triliun,” kata dia di Jakarta, Senin (3/2/2025).

    Direktur utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti mengungkapkan, dari 28,85 juta jiwa tersebut sebanyak 10,98 juta jiwa telah beralih ke segmen kepesertaan lainnya.

    Untuk total tunggakan bagi peserta yang pindah kepesertaannya sebanyak  Rp7,37 triliun.

    Sisanya sebanyak 17,87 juta jiwa memiliki total tunggakan sebesar 14,17 triliun.

    “Mereka adalah kategori peserta bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja,” jelas Ghufron.

    Ia mengatakan, tunggakan iuran ini masih terjadi karena keterbatasan kemampuan iuran (Ability to Pay) dan willingness to pay atau kesadaran untuk membayar.

    “Kami memahami bahwa dalam situasi ini, peserta mengalami kesulitan dalam melunasi tunggakan secara langsung. Terutama masyarakat PBPU/BP kelas 3 yang mungkin memiliki ability to pay yang cukup rentan,” kata dia.

    Ghufron menjelaskan, kehadiran Program REHAB ternyata disambut positif oleh peserta JKN.

     

    Per 31 Desember 2024 sebanyak 1,73 juta jiwa peserta telah mengikuti Program REHAB dan
    sebanyak 910,66 ribu jiwa sudah kembali aktif. Dari Program REHAB, total iuran yang terkumpul mencapai Rp1,69 triliun, dengan rincian sebesar Rp923,76 miliar telah diterima dan sebesar Rp767,09 miliar masih dalam proses mengangsur.

    Ditambahkan, Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan Arief Witjaksono Juwono Putro dalam sistem Program New REHAB 2.0, dapat dimanfaatkan bagi peserta PBPU dan BP yang
    memiliki tunggakan 4-24 bulan dengan maksimal periode angsuran paling lama 12 bulan atau setengah dari jumlah bulan menunggak.

    Selain itu, khusus untuk peserta mandiri atau PBPU yang masih memiliki tunggakan iuran tetapi saat ini terdaftar aktif sebagai peserta segmen lainnya, misalnya Pekerja Penerima Upah (PPU) atau Penerima Bantuan luran (PBI), juga dapat mengikuti Program New REHAB 2.0.

    Tunggakan iuran yang dicicil pun lebih fleksibel, minimal satu bulan iuran (atau Rp35.000 untuk kelas 3) serta maksimal cicilan sampai 36 kali.

    Peserta JKN yang memiliki tunggakan iuran dapat mendaftar program melalui aplikasi Mobile JKN atau dapat langsung ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

  • Elon Musk Acak-acak Amerika: PNS Dipecat, Data Pribadi Disekap

    Elon Musk Acak-acak Amerika: PNS Dipecat, Data Pribadi Disekap

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sejumlah ‘tangan kanan’ Elon Musk yang ditugaskan menjalankan Office of Personnel Management (OPM), lembaga sumber daya manusia pemerintah AS, dilaporkan ‘mengusir’ Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari sistem komputer yang berisi data pribadi jutaan pegawai federal.

    Mengutip Reuters, Sabtu (1/2/2024) langkah ini terjadi di tengah perombakan besar-besaran pemerintahan yang dilakukan Presiden Donald Trump sejak menjabat 11 hari lalu.

    Trump sendiri diketahui telah memecat dan menyingkirkan ratusan PNS sebagai bagian dari strateginya untuk merampingkan birokrasi dan menggantikannya dengan para ‘loyalis’.

    CEO Tesla dan pemilik X ini diberi tugas oleh Trump untuk memangkas jumlah tenaga kerja sipil pemerintahan. Tak tanggung-tanggung, jumlahnya mencapai 2,2 juta orang.

    Musk bergerak cepat dengan menempatkan sekutunya di OPM, lembaga yang bertanggung jawab atas manajemen kepegawaian federal.

    Berdasarkan sumber Reuters, beberapa pegawai senior di OPM kehilangan akses ke sistem data departemen, termasuk Enterprise Human Resources Integration basis data yang berisi informasi penting. Seperti tanggal lahir, nomor Jaminan Sosial (Social Security), penilaian kinerja, alamat rumah, tingkat gaji, dan lama masa kerja pegawai pemerintah.

    “Kami tidak bisa melihat apa yang mereka lakukan dengan sistem komputer dan data. Ini sangat mengkhawatirkan. Tidak ada pengawasan. Ini menimbulkan implikasi nyata terhadap keamanan siber dan risiko peretasan,” ungkap salah satu pejabat.

    Para pejabat yang terdampak masih dapat mengakses email tetapi tidak lagi memiliki akses ke kumpulan data besar yang mencakup seluruh tenaga kerja federal. Hingga berita ini diterbitkan, pihak OPM, Gedung Putih, dan tim baru yang ditunjuk belum memberikan tanggapan.

    Sementara itu, OPM mulai mengirimkan memo yang tidak biasa, menghindari gaya bahasa birokrasi kaku. Memo tersebut mendorong pegawai untuk mempertimbangkan tawaran pesangon guna mengundurkan diri dan berlibur.

    Don Moynihan, profesor di Ford School of Public Policy, Universitas Michigan, menilai tindakan di OPM ini memunculkan kekhawatiran terkait pengawasan kongres serta bagaimana Trump dan Musk memperlakukan birokrasi federal.

    “Ini membuat siapapun di luar lingkaran dalam Musk di OPM semakin sulit mengetahui apa yang sedang terjadi,” ujar Moynihan.

    (fab/fab)