Xcloud.id

Produk: jaminan sosial

  • Apa Arti Kemenangan Partai Buruh di Pemilu Australia Bagi Diaspora Indonesia?

    Apa Arti Kemenangan Partai Buruh di Pemilu Australia Bagi Diaspora Indonesia?

    Partai Buruh akan membentuk pemerintahan mayoritas setelah kemenangan yang diraihnya dalam pemilu Australia yang diumumkan hari Sabtu kemarin.

    Anthony Albanese menduduki kursi perdana menteri yang kedua kalinya, menjadikan perdana menteri kedua yang terpilih dua kali dalam sejarah politik Australia.

    Saat berkampanye, Partai Buruh membuat banyak janji sebagai agar bisa terpilih kembali.

    Kami akan membahas apa saja yang dijanjikan dan apa artinya bagi warga di Australia, termasuk komunitas diaspora Indonesia.

    Jumlah migrasi

    Partai Buruh sebelumnya mengatakan akan menaikkan harga visa bagi mahasiswa internasional dari A$1.600 menjadi A$2.000

    Sementara itu migrasi permanen akan diturunkan sedikit, yakni dari 190.000 menjadi 185.000 pada tahun keuangan 2024-2025.

    Sementara dalam anggaran yang diumumkan bulan Maret lalu, pemerintah Australia memperkirakan migrasi sementara, atau yang bukan permanen, akan diturunkan hingga 75.000.

    Angka migrasi diperkirakan akan turun dari 335.000 tahun ini menjadi 260.000 tahun depan dan kemudian 225.000 tahun berikutnya.

    Mahasiswa internasional menjadi kelompok terbesar dari angka migran sementara.

    Sebelumnya Partai Buruh sudah mencoba berbagai langkah untuk membatasi jumlah mahasiswa internasional tapi digagalkan.

    Medicare dan ‘bulk billing’

    Saat berkampanye , PM Albanese tidak pernah lepas dari kartu Medicare yang selalu ia tunjukkan, bahkan saat ia menyampaikan pidato kemenangannya, Sabtu (03/04) malam lalu.

    Salah satu topik utama dalam kampanye Partai Buruh berpusat pada komitmen untuk memberikan biaya hingga A$8,5 miliar ke Medicare selama empat tahun.

    Medicare adalah layanan kesehatan di Australia, sejenis Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Indonesia namun memiliki sistem yang berbeda.

    Dengan jumlah sebesar A$8.5 miliar diharapkan sembilan dari 10 kunjungan ke ‘general practitioner’ (dokter umum) bisa dilakukan dengan cara ‘bulk billing’ atau dibayarkan belakangan oleh penjamin kesehatan pemerintah.

    Paket tersebut, yang menurut Partai Buruh akan menjadi investasi terbesar dalam Medicare sejak diberlakukan lebih dari 40 tahun yang lalu, akan digunakan untuk melipatgandakan insentif bagi dokter agar tidak membebankan biaya kepada pasien.

    Paket tersebut juga akan digunakan untuk melatih perawat dan 2.000 dokter umum baru setiap tahun, yang setara dengan rencana pelatihan dokter umum senilai A$400 juta yang diajukan oleh Koalisi Partai Liberal dan Nasional.

    Dalam pidato kemenangannya di Sydney, PM Albanese mengatakan kartu Medicare “bukan berwarna merah Partai Buruh atau biru Partai Liberal: melainkan hijau dan emas [warna Australia]”.

    “Medicare adalah milik semua warga Australia dan bersama-sama kita akan membuatnya lebih kuat bagi semua warga Australia,” katanya.

    [Teaser hasil pemilu]Perumahan

    Mereka yang membeli rumah untuk pertama kalinya di Australia juga menjadi salah satu fokus dari topik yang diangkat Partai Buruh untuk bisa memenangkan pemilu kali ini.

    Saat berkampanye, PM Albanese mengatakan mereka akan berkomitmen untuk menyediakan biaya hingga A$10 miliar untuk dapat membangun 100.000 rumah yang khusus akan dijual kepada pembeli rumah pertama.

    Partai Buruh juga menjanjikan semua pembeli rumah pertama memiliki peluang untuk memasuki pasar properti, dengan bisa memberikan akses ke biaya uang muka sebesar 5 persen dari harga rumah.

    Partai Buruh mengatakan mereka juga akan menyamai janji pihak oposisi, yakni Koalisi Partai Liberal dan Nasional, yakni melarang investor asing dan penduduk yang bukan berstatus permanen untuk bisa membeli rumah yang sudah ada, selama dua tahun.

    Dalam arti lain, mereka hanya diperbolehkan untuk membeli rumah baru yang belum dibangun atau dari proyek pembangunan baru.

    Biaya hidup

    Isu yang terus disuarakan para pemilih di Australia adalah biaya hidup yang semakin mahal.

    Partai Buruh berjanji untuk mengucurkan anggaran yang besar untuk membantu warga mengatasi biaya hidup.

    Mereka juga berjanji akan melarang supermarket memainkan harga barang bagi konsumen, membentuk satuan tugas untuk membuat standar harga agar harga barang-barang tidak ditetapkan berlebihan.

    Partai Buruh juga berjanji untuk memangkas tagihan listrik sebesar A$150 untuk rumah tangga dan usaha kecil, lewat bantuan energi yang dialokasikan sebesar A$1,8 juta.

    Dalam upaya lainnya, Partai Buruh berjanji untuk mengurangi pajak dalam dua tahap.

    Tahap pertama akan dilakukan pada tanggal 1 Juli 2026, dan tahap kedua pada tanggal 1 Juli 2027.

    Untuk tahun pertama, para pembayar pajak bisa menikmati potongan pajak hingga A$5 per minggu, kemudian mulai tahun kedua dan seterusnya, mereka akan menghemat A$10 per minggu dari pajaknya.

    Memotong utang biaya kuliah

    Partai Buruh berkomitmen untuk menghapus utang mahasiswa untuk membiaya kuliah mereka, atau istilahnya pinjaman HECS, sebesar 20 persen.

    Upaya ini dilakukan untuk mengurangi utang warga yang terus bertambah akibat inflasi baru-baru ini.

    Dengan janji ini, bagi mahasiswa dengan utang sebesar A$27.600, maka utang mereka untuk ‘Higher Education Loan Program’ akan berkurang sekitar A$5.520.

    Partai Buruh juga berjanji menaikkan batas pendapatan untuk warga yang harus mulai membayar utang biaya kuliah mulai Juli tahun depan.

    Ambang batas kali ini dinaikkan menjadi A$67.000 dan mereka yang berpenghasilan mulai A$70.000 akan mencicil sekitar A$1.300 lebih sedikit per tahun.

    Partai Buruh juga menjanjikan 100.000 sekolah pelatihan, atau TAFE. yang bebas biaya per tahun bagi warga Australia mulai tahun 2027, jika undang-undang tersebut disahkan.

    Membangun lebih banyak ‘child care’

    Partai Buruh berjanji menyediakan dana hingga A$1 miliar untuk membangun dan memperluas sekitar 160 pusat penitipan anak, atau ‘child care’, selama empat tahun.

    Mereka mengatakan pusat penitipan anak tersebut akan berlokasi dekat lokasi sekolah jika memungkinkan, dan kepemilikannya akan tetap di bawah pemerintah.

    Sebelum pemilihan, Partai Buruh meloloskan undang-undang untuk menjamin para orangtua mendapatkan subsidi untuk layanan penitipan anak minimal selama tiga hari, menghapus aturan yang mengharuskan para orangtua menunjukkan jika mereka memiliki pekerjaan atau sedang mencari kerja untuk bisa mendapatkan subsidi.

    Partai Buruh juga menjanjikan biaya hingga A$650 juta untuk membangun 50 klinik perawatan darurat baru di seluruh Australia.

    Mereka mengatakan klinik-klinik tersebut dirancang untuk meringankan beban layanan darurat rumah sakit, yang banyak merawat pasien dengan penyakit berat namun tidak mengancam jiwa.

    Partai Buruh juga akan memangkas harga obat-obatan yang tercantum dalam PBS dari A$31,60 menjadi A$25, dengan biaya yang disediakan dalam anggaran sebesar A$690 juta.

  • Mensos soal Vasektomi Jadi Syarat Terima Bansos: Kita Perlu Waktu untuk Mencerna Idenya Kang Dedi – Page 3

    Mensos soal Vasektomi Jadi Syarat Terima Bansos: Kita Perlu Waktu untuk Mencerna Idenya Kang Dedi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggulirkan program kepesertaan keluarga berencana (KB) melalui vasektomi. Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi usai memimpin rapat bersama seluruh OPD lintas daerah di Balai Kota Depok.

    Terkait hal itu, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, masih perlu waktu untuk mencermati ide dari Dedi Mulyadi tersebut.

    “Ya, kita perlu waktu untuk mencerna idenya Kang Dedi (Dedi Mulyadi) itu,” kata dia seperti dilansir dari Antara, Sabtu (3/5/2025).

    Gus Ipul menjelaskan, usulan perlunya vasektomi untuk pemberian bansos tersebut harus dipertimbangkan secara menyeluruh, mengingat bansos selama ini diberikan dalam kerangka perlindungan dan jaminan sosial.

    Bansos melalui Program Keluarga Harapan (PKH), kata dia, selama ini dirancang untuk membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan dasar sekaligus membuka jalan menuju kemandirian.

    “Memotivasi penerima bansos untuk bisa naik kelas, untuk bisa hidup lebih mandiri, untuk memiliki keterampilan dan membuka akses,” ungkap Gus Ipul.

    Dia menegaskan, Jika ingin menambahkan syarat baru dalam penyaluran bansos, tak bisa dilakukan secara sepihak mengingat banyak pertimbangan yang harus dikaji.

    “Kalau itu ditambahkan dengan syarat-syarat di luar rancangan program, harus kita diskusikan. Apalagi kalau kita mengambil keputusan dengan harus mempertimbangkan nilai-nilai agama, nilai-nilai HAM, dan pertimbangan lain,” jelas Gus Ipul.

    Soal adanya fatwa haram dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait vasektomi, dirinya tak menampik bahwa hal tersebut menjadi salah satu alasan perlunya pembahasan lintas sektor.

    “Makanya itu salah satunya, banyak. Ini harus dihitung secara bersama,” kata Gus Ipul.

    Gus Ipul juga mengingatkan, sebagian besar bansos dari pemerintah selama ini ditujukan untuk kebutuhan dasar masyarakat, seperti asupan gizi untuk ibu hamil dan anak-anak.

    “Ini harus diberikan untuk kebutuhan ibu hamil, untuk anak, bayi. Jadi, sudah jelas peruntukannya,” kata dia.

     

  • Mensos Minta Waktu Kaji Rencana Program Vasektomi Penerima Bansos Dedi Mulyadi

    Mensos Minta Waktu Kaji Rencana Program Vasektomi Penerima Bansos Dedi Mulyadi

    Bisnis.com, JAKRATA – Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan perlu mengkaji dengan cermat ide Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang ingin menjadikan vasektomi sebagai syarat bagi masyarakat untuk menerima bantuan sosial (bansos).

    Menurut dia, usulan seperti itu harus dipertimbangkan secara menyeluruh, terutama karena bantuan sosial selama ini diberikan dalam kerangka perlindungan dan jaminan sosial.

    “Ya, kita perlu waktu untuk mencerna idenya Kang Dedi [Dedi Mulyadi] itu,” ujar Mensos Saifullah dilansir dari Antara, Sabtu (3/5/2025).

    Bansos melalui Program Keluarga Harapan (PKH), kata dia, selama ini dirancang untuk membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan dasar sekaligus membuka jalan menuju kemandirian.

    Menurutnya, jika ingin menambahkan syarat baru dalam penyaluran bantuan, tidak bisa dilakukan secara sepihak mengingat banyak pertimbangan yang harus dikaji, mulai dari aspek agama hingga hak asasi manusia (HAM).

    “Kalau itu ditambahkan dengan syarat-syarat di luar rancangan program, harus kita diskusikan. Apalagi kalau kita mengambil keputusan dengan harus mempertimbangkan nilai-nilai agama, nilai-nilai HAM, dan pertimbangan lain,” kata dia.

    Saat disinggung soal fatwa haram dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait vasektomi, Saifullah tak menampik bahwa hal tersebut menjadi salah satu alasan perlunya pembahasan lintas sektor.

    “Makanya itu salah satunya, banyak. Ini harus dihitung secara bersama,” kata dia.

    Gus Ipul juga mengingatkan bahwa sebagian besar bansos dari pemerintah selama ini ditujukan untuk kebutuhan dasar masyarakat, seperti asupan gizi untuk ibu hamil dan anak-anak.

    “Ini harus diberikan untuk kebutuhan ibu hamil, untuk anak, bayi. Jadi, sudah jelas peruntukannya,” tutur Mensos.

    Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana menjadikan kepesertaan KB sebagai syarat bagi masyarakat untuk menerima bantuan mulai beasiswa hingga berbagai bantuan sosial dari provinsi.

    Dedi di Bandung, Senin (28/4), mengatakan rencana tersebut bertujuan agar pemberian bantuan pemerintah, termasuk dari provinsi, lebih merata dan tidak terfokus pada satu pihak atau satu keluarga saja.

    Seluruh bantuan pemerintah nanti, kata dia, akan diintegrasikan dengan KB.

    Dedi menekankan bahwa ke depan, data penerima bantuan sosial harus terintegrasi dengan data kependudukan. Lebih spesifik lagi, dalam data kependudukan tersebut harus memuat data peserta KB, terutama KB laki-laki atau vasektomi.

    “Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tetapi negara menjamin keluarga itu-itu juga. Yang dapat beasiswa, yang bantuan melahirkan, perumahan keluarga, bantuan nontunai keluarga dia, nanti uang negara mikul di satu keluarga,” ujar Dedi.

  • Khofifah dan Gus Ipul Kompak Targetkan Kemiskinan Ekstrem di Jatim 0 Persen

    Khofifah dan Gus Ipul Kompak Targetkan Kemiskinan Ekstrem di Jatim 0 Persen

    Malang (beritajatim.com) — Pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem turun hingga nol persen pada tahun 2026, serta angka kemiskinan secara keseluruhan di bawah lima persen pada 2029. Target nasional tersebut disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam kunjungannya di Universitas Negeri Malang, Jumat (2/5/2025).

    “Targetnya kemiskinan ekstrem 0 persen di tahun 2026 dan kemiskinan turun di bawah 5 persen pada tahun 2029. Dengan berbagai cara,” kata Gus Ipul.

    Gus Ipul mengapresiasi dukungan pemerintah daerah, termasuk Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, yang menyatakan siap bersinergi demi mewujudkan visi dan misi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Saya bersyukur gubernur dan kepala daerah baru ada upaya keras untuk bisa mensukseskan visi misi presiden, arahan presiden,” tambahnya.

    Khofifah menegaskan bahwa penurunan kemiskinan merupakan prioritas pemerintah pusat dan daerah. Ia menyebut misi Jatim Sejahtera dalam Nawa Bhakti Satya sejalan dengan Asta Cita ke-6 dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) pemerintah pusat.

    “Jadi memang ini arahan Pak Presiden Prabowo Subianto agar semua elemen bersinergi untuk menurunkan kemiskinan ekstrem sampai 0 persen di 2026 dan kemiskinan hingga di bawah 5 persen di 2029,” ujar Khofifah.

    Ia optimis target tersebut bisa tercapai dengan memperkuat kesejahteraan pilar-pilar sosial yang menjadi garda terdepan penanganan kemiskinan. Pilar tersebut meliputi SDM PKH sebanyak 5.262 orang, TKSK 666 orang, dan Tagana 1.820 orang. Seluruhnya telah menerima jaminan sosial ketenagakerjaan dari APBD Provinsi Jatim.

    “Kalau kata Gus Ipul, ini dimulai dengan membuat pilar-pilar sosial tersenyum dahulu agar mereka bisa membuat orang lain tersenyum,” lanjut Khofifah.

    Pemprov Jatim juga telah mengalokasikan anggaran besar untuk mendukung program ini, antara lain:

    Tali Asih TKSK: Rp3,96 miliar
    Tali Asih Tagana: Rp5,73 miliar
    Honor Pendamping Pasung: Rp720 juta
    Bantuan Transport PKH Plus: Rp12,1 miliar
    BPJS TKSK: Rp43,15 juta
    BPJS Tagana: Rp383,04 juta

    Salah satu program unggulan lainnya adalah PKH Plus yang menyasar lansia usia 70 tahun ke atas. Sejak 2019 hingga 2025, total penerima bantuan PKH Plus di Jawa Timur mencapai 354.111 orang. [luc/beq]

  • Bersama Kemensos, Khofifah Optimistis Turunkan Kemiskinan Ektrem Jatim

    Bersama Kemensos, Khofifah Optimistis Turunkan Kemiskinan Ektrem Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan bahwa bersama Kementerian Sosial (Kemensos) RI, Pemprov bersinergi dengan pilar-pilar sosial untuk menurunkan kemiskinan khususnya kemiskinan ekstrim di Jatim.

    Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Dialog Pilar-pilar Sosial se-Malang Raya bersama Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf di Universitas Negeri Malang (UM).

    Penurunan kemiskinan ini, kata Khofifah, merupakan target dari pemerintah provinsi maupun pusat. Ia menyebut Jawa Timur mewujudkannya melalui Nawa Bhakti Satya yang dituangkan dalam misi Jatim Sejahtera. Ini sejalan dengan Asta Cita ke-6 dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)/Quick Wins 5.

    “Jadi memang ini arahan Pak Presiden Prabowo Subianto agar semua elemen bersinergi untuk menurunkan kemiskinan ekstrem sampai 0 persen di 2026 dan kemiskinan hingga dibawah 5 persen di 2029. Salah satu langkah yang kita ambil hari ini adalah dengan harmonisasi bersama pilar-pilar sosial demi menyatukan tujuan,” ujarnya.

    Oleh karena itu dengan adanya sinergi dengan pilar sosial, Gubernur Khofifah optimis dapat menurunkan kemiskinan ekstrem di Jatim hinggal nol persen pada tahun 2026.

    “Tapi ini tidak akan bisa kita capai jika pilar-pilar sosial kita tidak kita sejahterakan dan kita perhatikan. Karena merekalah yang turun langsung di garda terdepan di lapangan. Maka kalau kata Gus Ipul, ini dimulai dengan membuat pilar-pilar sosial tersenyum dahulu agar mereka bisa membuat orang lain tersenyum,” tambah Khofifah.

    Khofifah menambahkan, pilar-pilar sosial yang ada di Jawa timur terdiri dari SDM PKH sebanyak 5.262 orang, TKSK sebanyak 666 orang, dan Tagana sebanyak 1.820 orang. Tagana dan TKSK sudah mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang didukung dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

    Sedangkan sumbangsih lain Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mendukung dan memperkuat pilar-pilar kesejahteraan sosial yaitu dengan memberikan penguatan dengan strategi Peningkatan Kapasitas, Revitalisasi Keanggotaan dan Pemenuhan Sarana Operasional.

    Kemudian juga ada Pemberian Perlindungan Kesejahteraan (BPJS-TK) BPJS Kesehatan dan Pemberian Sertifikasi dan Reward, yang diberikan kepada 1.900 orang Tagana, 666 orang TKSK, 6.149 orang Karang Taruna, 5.120 orang PSM, 166 orang Pelopor Perdamaian, 3.125 orang Pendamping PKH yang mendampingi PKH Plus.

    Lebih jauh, jumlah dana yang dialokasikan dari APBD untuk mendukung hal tersebut antara lain Tali Asih TKSK selama 12 bulan sebesar Rp3,96 miliar Tali Asih Tagana selama 12 bulan sebesar Rp5,73 miliar, Honor Pendamping Pasung sebesar Rp720 Juta, Bantuan Transport PKH Plus sebesar Rp12,1 miliar, BPJS TKSK satu tahun sebesar Rp43,15 juta, dan BPJS Tagana selama satu tahun sebesar Rp383,04 juta.

    “Tapi tentu saja selain pilar-pilar sosial, kami juga memperkuat program-program andalan untuk menurunkan kemiskinan. Salah satunya PKH PLUS. Di mana, bantuan ini bertujuan membantu pengeluaran keluarga yang memiliki lansia 70 tahun ke atas. Dengan total penerima bansos PKH Plus di Jatim 2019-2025 sebanyak 354.111 orang,” terangnya.

    Pelaksanaan PKH di Jawa Timur, sebut Gubernur Khofifah, sudah dimulai sejak tahun 2007 sampai dengan saat ini. Di Jatim, jumlah keluarga penerima manfaat sebanyak kurang lebih 1,6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang tersebar di 38 kabupaten/kota, dan didukung oleh SDM pelaksana PKH Jawa Timur.

    “Yang terbaru, kami sedang mempersiapkan Sekolah Rakyat untuk anak-anak kurang mampu. Setiap sekolah, seperti arahan Pak Presiden, akan menampung sekutar 1.000 siswa-siswi dari jenjang SD hingga SMA. Karena pendidikan adalah investasi jangka panjang untuk memberantas kemiskinan. Jadi anak-anak ini kami fasilitasi dengan harapan bisa memiliki masa depan lebih cerah dan mengangkat derajat keluarga,” pungkasnya.

    Untuk memacu semangat pilar-pilar sosial yang hadir, Gubernur Khofifah menyanyikan lagu “Manusia Hebat”. Tak hanya itu, dirinya juga mengajak mereka bersholawat untuk menyeimbangkan antara kinerja mereka dan sisi spiritual. Sehingga, ke depan, apa yang dicita-citakan dapat segera terwujud.

    Sementara itu, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial, kini pemerintah memberlakukan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan bantuan sosial dan penyaluran anggaran sosial tepat sasaran.

    Gus Ipul menambahkan, total anggaran sosial tahun 2025 ini total Rp504,7 triliun yang terbagi untuk PKH dan sembako, PIP, gas 3 kg, BBM, listrik, Bansos dan subsidi lainnya. Jika target sasaran ini tepat sasaran, potensi savings akan sampai Rp101 – 127 triliun.

    “DTKS sudah tidak ada, adanya DTSEN. Dan perlu diingat bahwa kebijakan Presiden Prabowo itu adalah untuk pemberdayaan sepanjang hayat. Jadi motto kita sekarang ‘Bansos Sementara – Berdaya Selamanya’. Semuanya harus tepat sasaran,” jelasnya.

    Ia mengatakan, 12 Pemerlu Atensi Sosial (PAS) adalah anak-anak rentan, penyandang disabilitas, lansia terlantar, mereka yang berpendapatan rendah, korban bencana, afirmasi khusus, warga binaan, korban kekerasan, korban Napza dan HIV/AIDS, mereka yang bermasalah sosial, perempuan rentar, serta fakir miskin.

    “Begitu juga untuk Sekolah Rakyat. Kita harus memastikan Sekolah Rakyat memang untuk orang-orang Desil 1 dan 2, yaitu di orang-orang di bawah garis kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Tidak boleh ada KKN, tidak boleh ada titipan, tidak boleh ada yang main-main dengan data. Dipastikan memang orang yang layak masuk ke Sekolah Rakyat,” tegasnya.

    Acara ini berjalan dengan sangat menarik di mana semua orang dapat berdiskusi. Dalam kesempatan ini, Gubernur Khofifah bersama Mensos Saifullah memberikan bantuan sosial berupa sepatu kepada 10 orang calon peserta didik Sekolah Rakyat.

    Tak tanggung-tanggung, Gubernur Khofifah memakaikan langsung sepatu kepada salah satu siswi Asila Putri Salsabila. Sementara Mensos Saifullah memakaikan sepatu kepada siswa Ganda Rizki Raditya. [tok/beq]

  • Dedi Mulyadi Usul Vasektomi Jadi Syarat Bansos, Mensos: Tidak Boleh Memaksa

    Dedi Mulyadi Usul Vasektomi Jadi Syarat Bansos, Mensos: Tidak Boleh Memaksa

    Dedi Mulyadi Usul Vasektomi Jadi Syarat Bansos, Mensos: Tidak Boleh Memaksa
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyatakan, vasektomi semestinya tidak dipaksakan untuk menjadi syarat menerima bantuan sosial sebagaimana usul Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    .
     
    Menurut
    Gus Ipul
    , sapaan akrabnya, kebijakan sosial seperti bansos tidak dapat disertai dengan syarat-syarat yang memaksa karena menyentuh ranah hak asasi dan sensitivitas budaya serta agama.
    “Kalau maksa, ya enggak boleh. Itu hanya imbauan sifatnya. Saya lihatnya baru sebatas gagasan saja,” ujar Gus Ipul kepada
    Kompas.com
    , Sabtu (3/5/2025).
    “Harus dihitung panjang dampaknya dari berbagai sudut pandang,” lanjut dia.
    Gus Ipul menambahkan bahwa program bantuan sosial selama ini diberikan dalam kerangka perlindungan dan jaminan sosial untuk meningkatkan daya hidup kelompok rentan.
    Setiap bantuan juga sudah memiliki kriteria dan penggunaannya ditentukan, seperti untuk ibu hamil, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas.
    “Program keluarga berencana (KB) itu sendiri kan sudah lama berjalan, dan itu pun hanya berupa imbauan. Tidak ada unsur paksaan,” kata Gus Ipul mencontohkan.
    Gus Ipul juga mengingatkan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa haram terhadap pemaksaan vasektomi sebagai syarat tertentu, yang menjadikannya semakin kompleks jika diterapkan dalam kebijakan publik seperti bansos.
    Ia menyatakan masih perlu waktu untuk mencerna dan mengkaji lebih lanjut usulan Kang Dedi Mulyadi dari berbagai sisi—baik dari perspektif agama, HAM, maupun efektivitas sosial.
    “Saya lihat idenya juga hanya pernyataan gitu aja. Mestinya harus dilandasi dengan dasar-dasar, sudut pandangnya,” kata Gus Ipul.
    “Dari sudut pandang agama, sudut pandang HAM, dan dari sudut pandang manfaatnya. Sudut-sudut pandangnya kan banyak dan harus dipertimbangkan ya,” imbuh dia.
    Sebelumnya, Dedi Mulyadi mengusulkan agar penerima bansos di Jawa Barat mengikuti program KB, termasuk vasektomi, sebagai syarat utama.
    Ia menilai langkah itu bisa mengendalikan laju kelahiran di kalangan keluarga prasejahtera, sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah menjadi lebih adil.
    Dedi menilai, kebijakan ini merupakan solusi atas fenomena banyaknya keluarga prasejahtera yang melahirkan melalui operasi caesar dengan biaya sekitar Rp 25 juta per tindakan.
    “Seluruh bantuan pemerintah nanti akan diintegrasikan dengan KB. Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tetapi negara menjamin keluarga itu-itu juga,” kata Dedi dikutip dari Kompas.com, Selasa (29/4/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Trump Mau Pangkas Anggaran Belanja Rp2.678 T, AS Gonjang-ganjing

    Trump Mau Pangkas Anggaran Belanja Rp2.678 T, AS Gonjang-ganjing

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintahan Presiden Donald Trump mengumumkan proposal anggaran federal Amerika Serikat untuk tahun fiskal 2026 dengan pemangkasan sebesar US$163 miliar atau sekitar Rp2.678 triliun pada belanja domestik non-pertahanan, sambil meningkatkan alokasi untuk pertahanan dan keamanan perbatasan.

    Langkah ini menuai kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk anggota Partai Republik sendiri karena dianggap mengorbankan program-program vital bagi masyarakat.

    Menurut Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih (OMB), proposal ini mencerminkan lonjakan hampir 65% dalam pengeluaran untuk keamanan dalam negeri dibandingkan dengan level anggaran yang telah disahkan untuk 2025. Ini sejalan dengan ambisi Trump untuk memperketat kebijakan imigrasi dan melakukan deportasi massal terhadap imigran ilegal.

    Sementara itu, belanja non-pertahanan-yang tidak mencakup program besar seperti Jaminan Sosial, Medicare, dan pembayaran bunga atas utang nasional-akan dipangkas sebesar 23%, menjadi yang terendah sejak 2017. OMB menyatakan bahwa langkah ini adalah bagian dari strategi Trump untuk mengurangi jangkauan pemerintah federal.

    Sektor-sektor penting menjadi korban dalam proposal ini. Anggaran Lembaga Pajak Internal (IRS) akan dikurangi lebih dari US$2 miliar. Lebih dari 40% anggaran Lembaga Nasional Kesehatan (NIH) dan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) juga akan dipotong.

    Selain itu, program luar angkasa NASA, lembaga penegak hukum federal seperti FBI dan Biro Alkohol, Tembakau, Senjata Api, dan Bahan Peledak (ATF) turut mengalami pemangkasan signifikan.

    “Pada momen kritis ini, kita memerlukan anggaran bersejarah-yang menghentikan pendanaan terhadap kemunduran kita, menempatkan rakyat Amerika sebagai prioritas, dan memberikan dukungan luar biasa bagi militer dan keamanan dalam negeri,” ujar Direktur OMB Russ Vought dalam pernyataannya, dilansir Reuters, Sabtu (3/5/2025).

    Russ Vought dikenal sebagai arsitek Project 2025 saat menjabat di Heritage Foundation-sebuah panduan kebijakan konservatif untuk memperkecil peran pemerintah federal. Meski Trump sempat menjauhkan diri dari proyek tersebut selama kampanye, kini ia mempercayakan kendali anggaran kepada Vought.

    Anggaran tersebut juga menargetkan Departemen Pendidikan, dengan pemotongan sekitar 15%. Sementara Departemen Perumahan dan Pembangunan Perkotaan (HUD), yang bertugas mengelola bantuan perumahan, mengalami pengurangan anggaran hampir separuh.

    Langkah ini mendapat kecaman keras dari kubu Demokrat dan beberapa anggota Partai Republik. Pemimpin Mayoritas Senat dari Partai Demokrat, Chuck Schumer, menyebut proposal tersebut sebagai “serangan langsung terhadap warga pekerja keras Amerika.”

    “Hari-hari Donald Trump berpura-pura menjadi populis sudah berakhir,” tegas Schumer dalam pernyataan tertulis.

    Proposal anggaran juga menyerukan pemangkasan US$50 miliar di Departemen Luar Negeri, seiring penggabungan dengan Badan Pembangunan Internasional AS (USAID). IRS pun mengalami pemotongan sebesar US$2,49 miliar, yang menurut seorang pejabat anggaran Gedung Putih, bertujuan mengakhiri “senjata politik IRS di era Joe Biden.”

    Namun, para analis independen memperingatkan bahwa pemotongan terhadap IRS justru dapat menurunkan efektivitas pengumpulan pajak dan menambah defisit.

    Di sisi lain, anggaran pertahanan diskresioner direncanakan meningkat 13%. Meski demikian, Senator Republik Roger Wicker dari Mississippi, Ketua Komite Angkatan Bersenjata Senat, menilai bahwa nominal tersebut pada dasarnya tetap berada pada level pemerintahan Biden dan justru mengalami pemotongan nyata jika disesuaikan dengan inflasi.

    Senator Susan Collins dari Maine, pejabat tertinggi Komite Alokasi Anggaran Senat, menyampaikan keraguan terhadap usulan ini.

    “Permintaan ini datang terlambat ke Kongres, dan masih banyak detail penting yang belum jelas. Berdasarkan tinjauan awal saya, saya memiliki keberatan serius,” ujar Collins.

    Ia mengkritik rendahnya anggaran pertahanan dan pemangkasan program bantuan untuk warga berpenghasilan rendah, termasuk bantuan pemanas rumah.

    “Pada akhirnya, Kongres yang memegang kekuasaan anggaran,” tegasnya.

    Gedung Putih juga mengalokasikan tambahan US$500 juta dalam belanja diskresioner untuk memperkuat keamanan perbatasan, termasuk US$766 juta untuk pengadaan teknologi keamanan perbatasan. Dana ini akan digunakan untuk mempertahankan 22.000 agen patroli perbatasan serta merekrut lebih banyak petugas Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan.

    Pemerintahan Trump juga tengah menyusun paket pembatalan terpisah guna meresmikan pemotongan anggaran yang telah dilakukan sebelumnya oleh Departemen Efisiensi Pemerintahan. Beberapa senator Republik mendesak proses ini diselesaikan, karena sesuai dengan hukum menyangkut dana yang sebelumnya telah disetujui oleh Kongres tetapi kini ditahan oleh administrasi.

    Dengan total pengeluaran fiskal 2024 mencapai US$6,8 triliun-menurut Kantor Anggaran Kongres (CBO)-Trump berharap proposal ini bisa menjadi cetak biru bagi mayoritas Republik di Kongres dalam menyusun rancangan undang-undang anggaran yang akan disahkan sebelum 4 Juli, bersamaan dengan upaya mereka untuk meloloskan RUU pemotongan pajak secara sepihak.

    Meski Kongres secara historis sering kali merevisi besar-besaran proposal anggaran dari Gedung Putih, pengaruh politik Trump yang kuat di dalam Partai Republik membuat banyak pengamat yakin bahwa ia kemungkinan besar akan mendapatkan sebagian besar dari apa yang ia minta.

     

    (luc/luc)

  • Peringati Hari Buruh, Bupati pastikan tidak ada PHK di Kabupaten Kudus 

    Peringati Hari Buruh, Bupati pastikan tidak ada PHK di Kabupaten Kudus 

    Sumber foto: Sutini/elshinta.com.

    Peringati Hari Buruh, Bupati pastikan tidak ada PHK di Kabupaten Kudus 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 02 Mei 2025 – 21:23 WIB

    Elshinta.com – Maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah wilayah di Indonesia membuat Pemerintah Kabupaten Kudus terus berkoordinasi dengan perusahaan yang ada agar tidak melakukan PHK. Bupati Kudus Sam’ani Intakoris memastikan pekerja di Kabupaten Kudus aman dari PHK. Hal itu disampaikannya saat Halalbihalal Sarasehan Ketenagakerjaan di Kantor DPC KSPSI Kabupaten Kudus, Kamis (1/5). 

    Ia mengupayakan agar iklim tenaga kerja maupun pengusaha selalu kondusif. Pihaknya selalu berpesan kepada pengusaha untuk menjaga situasi tetap harmonis dan baik. “Kami upayakan menjaga kondisi Kudus selalu harmonis dan baik,” ujarnya.

    Selain itu untuk memberikan kesejahteraan bagi para pekerja disektor informal seperti  pelaku UMKM, tukang ojek, tukang becak, terutama dari kalangan kurang mampu, diupayakan menjadi anggota BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Khususnya, bagi pemilik KTP Kabupaten Kudus. 

    Dimana, di Kabupaten Kudus Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan menyeluruh bagi warga Kabupaten Kudus sudah mencapai 99,01 persen.

    Tak hanya BPJS Kesehatan, bupati menjelaskan akan mengupayakan pekerja bisa menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan. Pihaknya menyampaikan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) Kabupaten Kudus sekitar 40 persen.

    Sam’ani menjelaskan ada berbagai bantuan yang ditujukan bagi pelaku UMKM dan pekerja. Seperti bantuan modal usaha bagi pelaku UMKM, pelatihan yang dilaksanakan oleh Disnaker Perinkop dan UKM Kudus. Ada juga bantuan CSR perusahaan.

    “Ada banyak bantuan bagi pekerja dan pelaku UMKM. Kami utamakan bagi pelaku UMKM dan pekerja Kudus karena bersumber dari APBD,” imbuhnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Sutini, Jumat (2/5). 

    Ketua DPC KSPSI Kabupaten Kudus Andreas Hua menyampaikan terima kasih atas dukungan Bupati Kudus dan Forkopimda Kabupaten Kudus yang telah mendukung dan menjaga kondusifitas Kabupaten Kudus. Pihaknya meminta Bupati Kudus mengupayakan Kabupaten Kudus ramah investasi. Pihaknya berharap hubungan industrial, lingkungan industrial, dan pengusaha selalu berjalan berdampingan.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Beragam Pandangan Soal Wacana Pengemudi Ojol Jadi Karyawan Tetap – Halaman all

    Beragam Pandangan Soal Wacana Pengemudi Ojol Jadi Karyawan Tetap – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Usulan agar pengemudi ojek online (ojol) dijadikan karyawan tetap kembali mencuat, kali ini lewat pernyataan Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) pada 29 April 2025. 

    ASPEK menilai, pengemudi ojol seharusnya mendapat perlindungan lebih melalui status kerja tetap, termasuk jaminan kesehatan, asuransi, dan pensiun yang selama ini belum mereka nikmati dalam sistem kerja fleksibel.

    Usulan ini menuai berbagai tanggapan. Sebagian pihak menyambut baik karena dianggap memberikan keamanan dan stabilitas ekonomi. 

    Di sisi lain, muncul kekhawatiran terhadap dampaknya terhadap ekosistem ekonomi digital.

    Pendapat Para Ekonom

    Nailul Huda dari Center of Economic and Law Studies (Celios) mengingatkan bahwa perubahan status ini bisa mengurangi insentif kerja bagi pengemudi. 

    Dalam sistem saat ini, mereka bisa bekerja sesuai permintaan pasar dan meraih penghasilan maksimal di jam sibuk. 

    Jika diubah menjadi karyawan tetap, fleksibilitas itu bisa hilang.

    Hal senada disampaikan ekonom senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, yang menekankan pentingnya menimbang dampak terhadap model bisnis. 

    Ia menilai, kebijakan ini bisa menghilangkan kesempatan bagi banyak orang yang mengandalkan pekerjaan fleksibel.

    Respons dari Perusahaan Aplikator

    Grab Indonesia, melalui Chief of Public Affairs Tirza Munusamy, dikutip dari siaran pers yang diterima Jumat (2/5/2025) juga menyampaikan kekhawatiran. 

    Ia menilai, menjadikan mitra ojol sebagai karyawan bisa memicu pembatasan jam kerja dan seleksi ketat, yang justru menaikkan hambatan masuk. 

    Saat ini, sistem kemitraan dinilai menjadi jaring pengaman sosial di tengah ketidakpastian ekonomi.

    Tirza juga menyoroti potensi kenaikan biaya operasional bagi perusahaan jika kebijakan ini diterapkan, yang akhirnya bisa membebani konsumen melalui tarif yang lebih tinggi.

    Sudut Pandang dari Organisasi dan Pengemudi

    Agung Yudha dari Modantara menilai, menjadikan ojol sebagai karyawan tetap bisa mengubah karakter inklusif dari sektor ini. Saat ini, siapa pun bisa menjadi mitra pengemudi, namun sistem kerja tetap bisa membatasi akses tersebut.

    Para pengemudi sendiri juga terpecah pendapatnya. Agus dari Jakarta lebih memilih sistem fleksibel karena bisa menyesuaikan waktu kerja dengan kebutuhan pribadi. Siti dari Yogyakarta bahkan khawatir tidak lolos seleksi jika harus jadi karyawan tetap dan kehilangan satu-satunya sumber pendapatan.

    Usulan Jalan Tengah: Masukkan Ojol sebagai UMKM

    Di tengah perdebatan, Menteri Koperasi dan UMKM, Maman Abdurrahman, mengusulkan agar pengemudi ojol dimasukkan ke dalam kategori pelaku UMKM. Dengan status ini, pengemudi bisa tetap mempertahankan fleksibilitas sembari mendapatkan manfaat seperti akses kredit usaha, pelatihan, dan jaminan sosial.

    Usulan ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk ekonom Wijayanto Samirin dan Izzudin Al Farras dari INDEF, yang menilai pendekatan ini lebih realistis. Nailul Huda juga menyetujui gagasan ini dengan catatan bahwa regulasi harus disusun bersama asosiasi pengemudi dan tetap menjunjung prinsip kemitraan setara.

    Implikasi Lebih Luas

    Jika kebijakan menjadikan ojol sebagai pekerja tetap diterapkan, dampaknya bisa meluas ke sektor digital lainnya seperti kurir dan pengemudi logistik. Tekanan regulasi bisa meningkat dan mengubah wajah ekonomi digital secara menyeluruh.

    Karena itu, keputusan ini perlu dikaji secara mendalam. Perlindungan sosial memang penting, tapi jangan sampai mengorbankan fleksibilitas yang selama ini menjadi kekuatan utama sektor ini. Gagasan menjadikan ojol sebagai bagian dari UMKM bisa menjadi solusi tengah yang menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan industri. (Tribunnews.com/Hasiolan EP)

  • Respons Pengusaha Soal Rencana Prabowo Bentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional

    Respons Pengusaha Soal Rencana Prabowo Bentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional

    Bisnis.com, JAKARTA – Kalangan pengusaha menyambut baik ide Presiden Prabowo Subianto membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Tugas pokok dan fungsinya tengah dinanti oleh pelaku usaha.

    Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Sarman Simanjorang menyampaikan, pengusaha saat ini tengah menunggu tugas pokok dan fungsi (tupoksi) termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam Dewan tersebut.

    “Apakah nanti dari kalangan pengusaha juga akan terlibat di sana, tentu kita tunggu,” kata Sarman kepada Bisnis, Jumat (2/5/2025).

    Sarman mengharapkan, Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional nantinya dapat menjadi think tank Presiden, yang dapat memberikan masukan-masukan, tidak hanya kepentingan buruh, tetapi juga aspirasi dari pelaku usaha. Misalnya, masukan-masukan komprehensif dari sisi produktivitas pekerja, dari sisi skill kemampuan pekerja, dan sebagainya. 

    “Itu harus diberikan masukan-masukan yang komprehensif bagaimana kita mampu memperbaiki dari tahun ke tahun kualitas daripada sumber daya manusia, pekerja-pekerja kita dalam hal ini,” tuturnya.

    Selain itu, kehadiran negara untuk meningkatkan kesejahteraan buruh juga menjadi penting. Sebab menurutnya, kesejahteraan buruh tak hanya menjadi tanggung jawab pengusaha, tetapi juga pemerintah. 

    Menurutnya, pemerintah bisa hadir dengan memberikan kemudahan pembiayaan pendidikan dan kesehatan. Pemerintah juga dapat memberikan fasilitas diskon transportasi umum bagi pekerja/buruh.

    Sementara itu, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam mengatakan bahwa Dewan Kesejahteraan sebaiknya mengkaji hal-hal yang bersifat jangka panjang.

    Misalnya, dengan membentuk Central Provident Fund (CPF) yang juga telah dilakukan oleh Singapura. Sebagai informasi, CPF merupakan sistem jaminan sosial komprehensif yang memungkinkan Warga Negara Singapura dan penduduk tetap yang bekerja untuk menyisihkan dana untuk masa pensiun. Sistem ini juga mencakup perawatan kesehatan, kepemilikan rumah, perlindungan keluarga, dan peningkatan aset.

    Dalam hal ini, Bob mengharapkan adanya pengurangan pajak untuk buruh, sehingga dana tersebut dikompensasi dalam bentuk tabungan yang disebut dengan Provident Fund. 

    “Tabungan inilah yang nanti dipakai untuk kesejahteraan buruh. Jadi memang butuh perspektif jangka panjang,” jelas Bob kepada Bisnis, Jumat (2/5/2025).