Xcloud.id

Produk: jaminan sosial

  • Uya Kuya Dukung Pengiriman Tenaga Kerja Profesional ke Kroasia

    Uya Kuya Dukung Pengiriman Tenaga Kerja Profesional ke Kroasia

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi IX DPR, Surya Utama atau yang dikenal sebagai Uya Kuya menyatakan dukungannya terhadap rencana pemerintah untuk mengirimkan tenaga kerja formal dan profesional Indonesia ke Kroasia.

    Hal ini disampaikan Uya Kuya setelah melakukan kunjungan kerja dan bertemu dengan anggota parlemen Kroasia di Zagreb.

    “Indonesia pastinya berminat menjalin kerja sama dengan Kroasia untuk pengiriman tenaga kerja formal dan profesionalnya,” ujar Uya Kuya, dikutip dari akun Instagram pribadinya, @king_uyakuya, Sabtu (31/5/2025).

    Meskipun mendukung inisiatif tersebut, Uya menekankan pentingnya adanya perjanjian kerja sama yang jelas antara Indonesia dan Kroasia untuk menjamin perlindungan hak-hak pekerja migran Indonesia (PMI).

    “Untuk menjamin proses imigrasi tenaga kerja yang aman, kami tetap mendorong adanya pembentukan nota kesepahaman (MoU) penempatan dan perlindungan PMI di Kroasia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia,” tegasnya.

    Menurut Uya, UU tersebut memberikan landasan hukum bagi Indonesia untuk menetapkan negara tujuan dan mengatur perlindungan bagi para pekerja migran yang dikirim ke luar negeri.

    “Negara tujuan PMI juga harus memiliki mekanisme jaminan sosial yang memadai bagi pekerja migran. Dengan begitu, kita bisa merasa tenang saat melepas warga negara kita untuk bekerja di luar negeri,” lanjutnya.

    Dalam kunjungannya, Uya Kuya juga menerima masukan serta pandangan dari parlemen Kroasia terkait keberadaan tenaga kerja asing di negara tersebut.

    Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk menjajaki kerja sama bilateral yang lebih konkret di sektor ketenagakerjaan.

    Dukungan Uya Kuya ini sejalan dengan upaya pemerintah Indonesia dalam memperluas pasar kerja luar negeri bagi tenaga kerja formal dan profesional, sekaligus memastikan perlindungan menyeluruh bagi PMI melalui regulasi dan kerja sama internasional.

  • Pj. Sekprov Dorong Perlindungan Bagi Pekerja Non ASN Lingkup Pemprov Kaltara 

    Pj. Sekprov Dorong Perlindungan Bagi Pekerja Non ASN Lingkup Pemprov Kaltara 

    TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) diwakili Pj. Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Bustan membuka kegiatan rapat monitoring dan evaluasi (monev) kepatuhan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Non Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Kaltara.

    Turut hadir dalam forum ini di antaranya Kajati Kaltara, Amiek Mulandari dan Kepala Kanwil Kalimantan BPJS Ketenagakerjaan, Erfan Kurniwan.

    “Kita berkumpul dalam rangka monitoring dan evaluasi kepatuhan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan non ASN dan program jasa konstruksi di provinsi Kalimantan Utara,” kata Bustan dalam sambutannya di Hotel Paradise, Rabu 28 Mei, malam. 

    Bustan mengatakan, kegiatan ini sebagai bentuk upaya untuk memberikan optimalisais keadilan dan kesejahteraan, khususnya pekerja non ASN yang ada di bawah naungan Pemprov Kaltara. 

    “Setiap orang berhak atas kehidupan yang layak dan jaminan sosial untuk meningkatkan martabat dan mengembangkan dirinya secara utuh,” tegas dia.

    “Sebagai manusia yang bermartabat harus mewujudkan masyarakat adil, makmur  sejahtera, sesuai amat Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” tambah Bustan.

    Bustan juga menekankan bahwa program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) jadi salah satu program strategis nasional seperti diamanatkan Undang – Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045, dengan target cakupan kepesertaan Jamsostek sebesar 99,5 persen di tahun 2045. 

    “Kaltara saat ini masih terdapat potensi pekerja yang belum terdaftar dalam Jamsostek, di sektor penerima upah atau yang bekerja sebesar 141.756 orang, dan di sektor informal sebanyak 132.728 orang belum mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan,” jelasnya.

    Berdasarkan potensi tersebut, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat meningkatkan kepatuhan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kaltara.

    Dalam mendukung optimalisasi Jamsostek tersebut, Pemprov Kaltara telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek, serta Keputusan Gubernur Kaltara Nomor 100.3.3.1/294.2025 tentang Forum Kepatuhan Jamsostek Provinsi Kaltara.  

    Bustan menuturkan, bahwa forum ini dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltara untuk melakukan pengawasan dan memastikan kepatuhan pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kaltara. 

    “Saya berharap bahwa hasil evaluasi ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi kita semua dalam meningkatakn kualitas pelayanan publik dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja di Kalimantan Utara yang Maju, Makmur dan Berkelanjutan,” pungkasnya. (ADV)

  • HLUN 2025, Khofifah Potong Tumpeng Bareng Lansia di Panti Werda

    HLUN 2025, Khofifah Potong Tumpeng Bareng Lansia di Panti Werda

    Surabaya (beritajatim.com) – Dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) ke-29, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa berbaur dengan para lansia dalam suasana penuh kekeluargaan di Panti Werda Usia Anugerah Surabaya, Kamis (29/5/2025).

    Khofifah memotong tumpeng dan memberikan kepada lansia sebagai simbol rasa syukur dan kebersamaan. Tak lupa pula ia menyapa satu per satu lansia yang hadir sembari berswafoto bersama.

    Kemudian, Khofifah juga menyalurkan berbagai bantuan seperti bantuan sosial permakanan lansia dalam panti sebesar Rp155.125.000 untuk Panti Werda Usia Anugerah Surabaya, bantuan bedah kamar BUMD Jatim untuk 32 kamar sebesar masing-masing Rp2 juta, dan zakat produktif untuk 60 lansia produktif masing-masing Rp500 ribu.

    Dalam kesempatan tersebut, Khofifah mengajak semua pihak untuk peduli terhadap kelompok rentan, dan ikut serta menciptakan ruang nyaman bagi lanjut usia (Lansia) di Jawa Timur.

    “Tanggal 29 Mei itu hari lansia. Tema hari ini adalah bahagiakan lansia, Indonesia sejahtera. Intinya, ayo lindungi dan bahagiakan lansia,” kata Khofifah.

    “Ada banyak lansia yang bisa tenang di masa tuanya, tetapi ada pula yang mengalami kesulitan karena kekurangan atau hidup sendiri. Untuk itulah, Pemprov Jatim hadir untuk menyentuh, merangkul dan menyapa melalui program PKH Plus bagi lansia yang merupakan kelompok rentan. Sekaligus menciptakan ruang nyaman untuk Lansia di Jatim,” imbuhnya.

    Selain bantuan panti, Khofifah juga membagikan bantuan bedah kamar dari BUMD Provinsi Jawa Timur kepada lansia lanjut usia senilai Rp2 juta per kamar, dengan total bantuan untuk 32 kamar.

    Fokus utama bantuan ini adalah memperbaiki kamar mandi, khususnya lantai yang rawan licin dan membahayakan keselamatan lansia.

    “Kamar mandi adalah area paling berisiko bagi lansia. Lantai licin bisa menyebabkan jatuh dan berujung cedera serius. Karena itu, perbaikan kamar mandi menjadi prioritas agar para lansia merasa lebih aman dan nyaman di panti,” ujar Khofifah.

    Penyerahan Bantuan Modal Usaha dari BAZNAS Provinsi Jawa Timur kepada lansia produktif senilai Rp500 ribu per orang juga dibagikan dengan total bantuan untuk 60 orang.

    Bantuan kepada para lansia di hari lansia sebelumya telah dilakukan oleh Pemprov Jatim. Melalui Dinas Sosial (Dinsos) menyiapkan berbagai rangkaian program kado lansia, yang digelar mulai 26-29 Mei 2025.

    Rangkaian kegiatan itu mulai dari sambang lansia, bedah kamar lansia, bantuan sosial, screening katarak, pijat refleksi, berbagi ratusan souvenir, bantuan modal usaha bagi pedagang lansia, hingga tiket gratis wisata pemandian air panas.

    “Untuk bedah kamar Lansia, kita siapkan 33 kamar di 14 kabupaten/kota, juga ada berbagi paket sembako. Jadi semuanya dirancang agar para lansia merasa dihargai, diperhatikan, dan tetap menjadi bagian penting dalam masyarakat,” kata Khofifah.

    Bahkan, bantuan bedah kamar lansia juga mendapat dukungan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jatim senilai Rp32.000.000. Anggaran tersebut nantinya bakal diberikan kepada 16 lansia, masing-masing mendapat Rp2.000.000 untuk program bedah kamar lansia.

    “Kita ingin menyampaikan pesan kepada kita semua, bahwa menciptakan ruang nyaman untuk lansia tidak selalu memerlukan renovasi seluruh rumah dengan biaya besar. Cukup dengan memperbaiki kamar tidurnya, kita bisa memberikan ruang untuk mendukung pola hidup yang layak bagi lansia,” ungkap Khofifah.

    Perhatian Pemprov Jatim kepada Lansia juga dapat terlihat dari berbagai variasi Program Peduli Lansia di Jawa Timur. Salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH) Plus, yang ditujukan bagi 50 ribu lansia tersebar di seluruh Jatim.

    Selain itu, terdapat pula program permakanan bagi lansia yang tinggal di Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU), serta bantuan alat bantu mobilitas untuk mendukung aktivitas harian para lansia.

    Secara rinci, untuk tahun 2025, total anggaran yang dialokasikan untuk menjamin perlindungan sosial bagi para lansia di Jatim mencapai Rp128.798.025.664. Jumlah itu dibagi menjadi tiga, Rp100.000.000.000 untuk program PKH Plus, Rp27.940.275.664 untuk tujuh UPT PSTW dan Rp857.750.000 untuk LKSLU.

    “Jawa Timur tercatat sebagai provinsi dengan jumlah UPT lansia terbanyak di Indonesia. Ada tujuh UPT yang aktif memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi hampir 1.000 lansia terlantar,” beber Khofifah.

    Tidak hanya dengan Dinsos Jatim, Khofifah juga menggandeng elemen lainnya untuk memberikan pelayanan khusus kepada lansia. Salah satunya dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim. Para lansia akan mendapatkan tarif gratis berlaku untuk semua trayek Bus Trans Jatim pada Kamis (29/5/2025) melalui kegiatan Trans Jatim untuk Lansia Unggul dan Sejahtera (Tulus).

    “Selain Dinsos, kita juga ada program bersama Dishub Jatim, RSMM, BUMD Jatim, Baznas Jatim hingga stakeholder lainnya. Kita ingin mengajak seluruh pihak untuk bersama peduli dan menyayangi lansia-lansia kita,” jelasnya.

    “Bukan hanya yang bersifat CSR, kita bahkan bisa memberikan bantuan pemberdayaan bagi lansia yang ternyata masih berdaya dan semangat berkarya,” lanjutnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Jatim, Restu Novi Widiani mengatakan, bahwa semua kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian tulus dan komitmen untuk terus melibatkan lansia dalam pembangunan sosial.

    “Ini bukan sekadar peringatan, tapi pengingat bahwa para lansia tetap memiliki tempat terhormat dan peran penting dalam masyarakat kita,” katanya.

    Menambah kemeriahan, Jawa Timur tahun ini juga dipercaya sebagai tuan rumah HLUN 2025 tingkat nasional oleh Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Puncak acara nasional digelar di Kabupaten Jember pada Sabtu (31/5/2025), dengan berbagai kegiatan seru dan bermanfaat.

    “Hari Lansia bukan soal usia, tapi soal penghargaan. Jawa Timur telah membuktikan bahwa menjadi tua bukan berarti dilupakan, justru semakin dihargai,” pungkasnya. [tok/beq]

  • Tingkatkan Akurasi, Kemnaker Gunakan Data PHK dari BPJS & Pusdatin Mulai Juni

    Tingkatkan Akurasi, Kemnaker Gunakan Data PHK dari BPJS & Pusdatin Mulai Juni

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai bulan depan akan menggunakan sumber baru untuk data pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia. Langkah ini dilakukan di tengah maraknya keraguan sejumlah pihak terhadap data PHK yang dikeluarkan oleh Kemnaker.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan, setelah sebelumnya data PHK hanya mengandalkan laporan dari Dinas Ketenagakerjaan di setiap provinsi, Kemnaker kini akan menggunakan sumber data baru dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan.

    “Kita akan menggunakan data baru, basisnya itu adalah dari Pusdatik dari Kemnaker, data dari BPJS Ketenagakerjaan, yang terintegrasi dengan Kemnaker,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta Selatan, Rabu (28/5/2025).

    Dia mengatakan, selama ini banyak pihak yang mempertanyakan kebenaran dari data PHK yang dikeluarkan oleh Kemnaker. Untuk itu, pemerintah melakukan integrasi data PHK agar data yang disampaikan ke masyarakat lebih lengkap.

    Selain memuat data PHK, Kemnaker juga akan mengumpulkan data serapan tenaga kerja di Indonesia. Adapun data-data yang telah dikumpulkan akan dikelola langsung oleh Kemnaker.

    Yassierli mengatakan, data-data tersebut dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan di sektor ketenagakerjaan, termasuk langkah-langkah mitigasi.

    “Jadi sistem yang kita miliki sudah semakin baik,” ujarnya.

    Sebagaimana diketahui, ada perbedaan data PHK 2025 yang dirilis Kemnaker dengan asosiasi pengusaha dan serikat pekerja.

    Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menyampaikan, adanya perbedaan tersebut lantaran sumber data yang berbeda.

    Dalam hal ini, Apindo merujuk pada klaim dari BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan Kemnaker berasal dari laporan perusahaan yang masuk ke Dinas Ketenagakerjaan di masing-masing provinsi.

    “Kalau data yang diambil kebanyakan dari kami itu memang melihat data dari klaim BPJS. Nah, itu bisa diperdebatkan seperti apapun. Kita kan melihat kenyataan di lapangan,” kata Shinta saat ditemui di Kantor Pusat Apindo, Jakarta Selatan, Selasa (20/5/2025).

    Kemudian, serikat pekerja mencatat setidaknya sudah ada sekitar 70.000 pekerja yang ter-PHK sepanjang Januari-April 2025.

    Sementara, Kemnaker mencatat angka berbeda. Kemnaker melaporkan korban PHK mencapai 26.455 orang hingga per 20 Mei 2025. Korban PHK paling banyak terjadi di Jawa Tengah yakni sebanyak 10.695 orang di PHK sepanjang Januari-Mei 2025.

    Provinsi dengan kasus PHK terbanyak kedua ditempati oleh Daerah Khusus Jakarta dengan total kasus sebanyak 6.279 orang, dan Kepulauan Riau 3.570 orang.

    Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker Indah Anggoro Putri juga telah buka suara mengenai perbedaan data PHK tersebut.

    Dia mengatakan, data tersebut perlu dilihat apakah sudah inkrah PHK, dalam arti kedua belah pihak dalam hal ini pekerja dan pemberi kerja telah menyepakati proses PHK tersebut.

    “Data Kemnaker adalah data yang valid dari dinas-dinas tenaga kerja, mereka yang sudah inkrah PHK, jadi resmi,” kata Indah di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (20/5/2025).

  • Wakil Wali Kota Cimahi Tegaskan Mitigasi Bencana Harus Libatkan Warga – jabarekspres.com

    Wakil Wali Kota Cimahi Tegaskan Mitigasi Bencana Harus Libatkan Warga – jabarekspres.com

    JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota Cimahi menegaskan komitmennya dalam memperkuat kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat lewat program Kampung Siaga Bencana (KSB) tingkat kota tahun 2025.

    Kegiatan ini berlangsung di Kecamatan Cimahi Selatan dan menjadi wadah konsolidasi seluruh elemen relawan dan masyarakat untuk membangun ketangguhan wilayah menghadapi potensi bencana.

    Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudhistira, menyatakan sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mitigasi bencana.

    Baca Juga:Dewan Sambut Baik Pembatasan Jam Malam untuk PelajarPemkot Banjar Serahkan 106 SK CPNS, Ini Pesan Walikota Sudarsono

    “Alhamdulillah, dari beberapa kejadian bencana yang terjadi di Kota Cimahi tahun ini saja, semua tertanggulangi dalam penanggulangan awal sampai dengan penyelesaian dampak dari bencananya,” tambahnya.

    Salah satu kasus yang tengah menjadi perhatian adalah bencana pergeseran tanah di RW 19, Kelurahan Cibabat, yang saat ini sedang dalam tahap penanganan lanjutan.

    Ia pun menyampaikan semangat kepada para anggota KSB untuk terus menjaga kesiapsiagaan.

    “Himbauan kepada anggota KSB tetap semangat, tetap happy, tetap aktif manakala terjadi bencana di Kota Cimahi mudah-mudahan tidak terjadi bencana,” tutup Adhitia.

    Sementara itu, Kepala Bidang Jaminan Sosial dan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Cimahi, Agustus Fajar Senjaya, mengatakan bahwa kegiatan ini memiliki tujuan strategis dalam membangun kapasitas komunitas dalam menghadapi bencana.

  • Enak Banget! Negara Ini Mau Kasih Diskon Pajak Gede-gedean buat Anak Muda

    Enak Banget! Negara Ini Mau Kasih Diskon Pajak Gede-gedean buat Anak Muda

    Jakarta –

    Ratusan ribu anak muda di Norwegia bakal mendapatkan diskon pajak. Pemerintah setempat berencana memilih secara acak 100 ribu pekerja kelahiran 1990 hingga 2005 untuk menerima potongan pajak tahunan hingga US$ 2.700 atau sekitar Rp 43,7 juta (kurs Rp 16.200) selama beberapa tahun.

    Dilansir dari Reuters, Rabu (28/5/2025) pemerintah Norwegia ingin mengukur dampak pengurangan pajak terhadap pendapatan dan juga tambahan orang yang mau bekerja di sektor formal.

    Negara tersebut selama ini menghadapi pembayaran jaminan sosial yang meningkat dan kekurangan pekerja di banyak sektor. Pemerintah Norwegia berturut-turut telah menjajaki cara untuk meningkatkan partisipasi pasar tenaga kerja dengan mengubah aturan tentang dukungan keuangan negara dan meningkatkan pelatihan kerja.

    Usulan potongan pajak yang diajukan Menteri Keuangan Jens Stoltenberg dan Menteri Tenaga Kerja Tonje Brenna yakni menawarkan potongan pajak untuk sekitar 8% pekerja berusia antara 20 dan 35 tahun, sementara sisanya tidak mengalami perubahan.

    Jika disetujui oleh parlemen, kelompok yang terdiri dari 100.000 orang tersebut akan menjadi bagian dari studi akademis dan menerima potongan pajak selama tiga hingga lima tahun ke depan. Mereka akan dibandingkan dengan mereka yang tidak menerima potongan yang sama.

    “Ini akan memberi kita data yang kuat tentang apakah pengurangan pajak tersebut benar-benar meningkatkan lapangan kerja bagi kaum muda, dan tentang seberapa banyak atau sedikit mereka yang sudah memiliki pekerjaan akan bekerja,” kata Kementerian Keuangan dalam sebuah pernyataan.

    Langkah tersebut diperkirakan menghabiskan biaya sekitar US$ 49 juta per tahun atau sekitar Rp 793,8 miliar.

    Norwegia sendiri memiliki dana kekayaan negara sebesar US$ 1,8 triliun, yang terbesar di dunia, dan membelanjakan puluhan miliar dolar dari dana tersebut setiap tahun.

    (acd/acd)

  • Cara Dapat Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 bagi Pekerja Bergaji di Bawah Rp3,5 Juta

    Cara Dapat Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 bagi Pekerja Bergaji di Bawah Rp3,5 Juta

    GELORA.CO – Pemerintah akan kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada para pekerja atau buruh dengan penghasilan rendah mulai Juni 2025.

    Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Gedung Ali Wardana, Jakarta, pada Sabtu (24/5/2025).

    Namun demikian, tidak semua pekerja akan secara otomatis menerima bantuan ini.

    Hanya pekerja yang memenuhi kriteria tertentu yang berhak mendapatkan BSU, sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan evaluasi program sebelumnya di era Presiden Joko Widodo.

    Syarat Penerima BSU 2025

    Mengutip situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan, berikut adalah persyaratan lengkap untuk menjadi penerima BSU 2025:

    Warga Negara Indonesia (WNI)Peserta aktif program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan hingga Mei 2025Mempunyai gaji/upah paling banyak Rp3,5 juta
    Bagi pekerja yang bekerja di daerah dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang lebih tinggi dari Rp3,5 juta, maka batas gaji disesuaikan dengan UMP/UMK masing-masing wilayah, dibulatkan ke atas ke ratusan ribu terdekat.Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, maupun PolriTidak sedang menerima bantuan sosial lain, seperti:Program Kartu PrakerjaProgram Keluarga Harapan (PKH)Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM)Cara Mendapatkan BSU 2025

    Berbeda dengan bantuan lainnya, pekerja tidak dapat mendaftar secara individu langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan maupun Kementerian Ketenagakerjaan.

    Mekanisme pendaftaran dilakukan secara kolektif oleh perusahaan.

    Berikut langkah-langkahnya:

    Perusahaan atau pemberi kerja mendaftarkan karyawannya ke program BPJS Ketenagakerjaan dan memastikan seluruh data yang dilaporkan telah lengkap dan valid, termasuk informasi mengenai gaji dan nomor rekening bank.

    Setelah data diverifikasi, pekerja dapat mengecek status kelayakan sebagai penerima bantuan melalui situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan di:

    Calon penerima BSU hanya perlu memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan data pendukung lain untuk melihat status mereka.

    Kapan BSU 2025 Akan Disalurkan?

    Menko Perekonomian Airlangga menyebutkan bahwa mekanisme dan jadwal resmi penyaluran akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan.

    Namun, tahap awal pencairan BSU ditargetkan mulai bulan Juni 2025 dan akan dilakukan secara bertahap.

    Pemerintah mengimbau seluruh perusahaan untuk proaktif melaporkan dan memperbarui data pekerjanya di BPJS Ketenagakerjaan agar mereka yang berhak dapat menerima bantuan tepat waktu.

    Sementara itu, para pekerja diminta untuk secara berkala mengecek kelayakan mereka melalui situs resmi dan memastikan rekening bank yang digunakan masih aktif dan sesuai dengan nama penerima.

    BSU 2025 diharapkan dapat membantu menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

    Dengan persyaratan yang telah diperbarui dan mekanisme yang lebih tertata, pemerintah berharap penyaluran subsidi kali ini berjalan lebih efisien dan tepat sasaran.

    Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat mengunjungi situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan di bsu.kemnaker.go.id.

  • Pemkab Bojonegoro Daftarkan 157 Ribu KK Miskin ke BPJS Ketenagakerjaan, Program Santunan Duka Di-upgrade

    Pemkab Bojonegoro Daftarkan 157 Ribu KK Miskin ke BPJS Ketenagakerjaan, Program Santunan Duka Di-upgrade

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Sebanyak 157.058 kepala keluarga (KK) miskin di Kabupaten Bojonegoro resmi didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro. Langkah ini menjadi bentuk transformasi dari program santunan duka yang sebelumnya diterapkan.

    Program ini menyasar pekerja rentan dan warga kurang mampu yang belum terdaftar dalam jaminan sosial ketenagakerjaan, terutama dari kalangan non formal. Data peserta diambil dari Damisda (Data Mandiri Masyarakat Miskin Daerah), P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem), dan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

    “Program santunan duka kita upgrade menjadi perlindungan jaminan sosial. Dasar hukumnya jelas, manfaatnya lebih besar. Jika terjadi risiko, ahli waris bisa menerima hingga Rp42 juta dan beasiswa untuk dua anak,” jelas Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, Senin (26/5/2025).

    Program tersebut baru disosialisasikan kepada seluruh kepala desa dan lurah se-Kabupaten Bojonegoro di Ruang Angling Dharma Pemkab Bojonegoro. Pemkab menekankan pentingnya peran desa dalam menyampaikan informasi dan meluruskan persepsi masyarakat.

    “Ini bukan penghapusan, tapi penyempurnaan program agar lebih efektif dan berkelanjutan. Kami minta Kepala Desa aktif memastikan data warganya sesuai,” tambah Wakil Bupati Nurul Azizah.

    Program ini diharapkan tak hanya memberikan perlindungan kerja, tetapi juga menjadi intervensi sosial yang berdampak pada sektor ekonomi dan pendidikan masyarakat miskin Bojonegoro. [lus/kun]

  • Massa Aksi Tuntut Pemensiunan PLTU Babelan: Bekasi Butuh Nafas, Bukan Polusi Megapolitan 27 Mei 2025

    Massa Aksi Tuntut Pemensiunan PLTU Babelan: Bekasi Butuh Nafas, Bukan Polusi Megapolitan 27 Mei 2025

    Massa Aksi Tuntut Pemensiunan PLTU Babelan: Bekasi Butuh Nafas, Bukan Polusi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com —
    Massa aksi yang mendesak pemensiunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Babelan menggelar demonstrasi di depan Gedung Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta Pusat, Selasa (27/5/2025).
    Dalam aksinya, mereka membentangkan spanduk bertuliskan “Pukul Polusi Bekasi” di gerbang masuk gedung, serta membagikan berbagai
    flyer
    yang berisi kritik terhadap dampak lingkungan
    PLTU Babelan
    .
    Beberapa tulisan yang menghiasi
    flyer
    tersebut antara lain “Bekasi Sesak Polusi Meruak”, “Bekasi Butuh Nafas, Bukan Polusi”, “Polusi PLTU Membunuh Pelan-Pelan”, dan “Stop Racun di Langit Bekasi”.
    Seleberan itu juga disertai gambar bangunan pabrik dan asap pekat yang menyelimuti bumi, menggambarkan ancaman serius terhadap lingkungan dan kesehatan warga.
    Presiden Mahasiswa Institut Attaqwa KH Noer Alie Bekasi Ayu Fitri Hartanti menyatakan, aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas pencemaran udara yang diakibatkan oleh PLTU Babelan.
    “Kami datang untuk menyuarakan keresahan masyarakat terkait dampak lingkungan dan kesehatan dari PLTU Babelan. Harapan kami,
    policy brief
    yang kami serahkan bisa menjadi bahan pertimbangan serius bagi Kementerian ESDM,” ujar Ayu kepada
    Kompas.com.
    Tak hanya cetakan digital, para peserta aksi juga membawa sejumlah poster bertuliskan tangan, seperti “Padi Kami Mati, Nafas Anak Kami Tercekik, Semua Karena Cerobong Itu” dan “Petani Tergusur di Negeri yang Subur”.
    Aksi tersebut dipimpin oleh gabungan mahasiswa dan aktivis lingkungan dari berbagai organisasi.
    Mereka mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah nyata menghentikan operasional PLTU yang dinilai merusak lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar.
    Dani Setiawan, perwakilan dari organisasi lingkungan Rizoma, menyampaikan bahwa ada empat tuntutan utama yang disuarakan kepada Kementerian ESDM.
    “Tuntutannya adalah
    pemensiunan PLTU Babelan
    , pencabutan Permen ESDM No. 10 Tahun 2025 yang dinilai tidak sejalan dengan amanat Perpres No. 112 Tahun 2022, peninjauan ulang RUKN 2025, serta jaminan sosial bagi masyarakat pasca-penutupan PLTU,” papar Dani.
    Ia menambahkan, aksi ini juga merupakan bentuk desakan kepada pemerintah agar segera mengubah arah kebijakan iklim yang dianggap membawa Indonesia menuju skenario pemanasan global 4°C.
    Hingga siang hari, massa masih bertahan di lokasi aksi sambil menunggu kesempatan audiensi dengan Menteri ESDM untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 4 Tuntutan Massa Demo Pemensiunan PLTU Babelan di Kementerian ESDM Megapolitan 27 Mei 2025

    4 Tuntutan Massa Demo Pemensiunan PLTU Babelan di Kementerian ESDM Megapolitan 27 Mei 2025

    4 Tuntutan Massa Demo Pemensiunan PLTU Babelan di Kementerian ESDM
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Puluhan
    mahasiswa
    dan aktivis lingkungan menggelar
    aksi damai
    di depan Gedung Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta Pusat pada Selasa (27/5/2025).
    Aksi ini menyoroti empat tuntutan kepada pemerintah terkait operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Babelan, Bekasi.
    “Aksi ini adalah desakan terhadap pemerintah untuk segera melakukan pemensiunan terhadap
    PLTU Babelan
    ,” ujar Dani Setiawan dari organisasi lingkungan Rhizoma kepada Kompas.com, Selasa.
    Dani mengatakan pihaknya mendesak pemerintah untuk mengubah arah kebijakan iklim yang justru membawa Indonesia menuju pemanasan global.
    Dalam aksi bertajuk “Penyerahan Policy Brief Pemensiunan PLTU Babelan”, massa menyuarakan empat poin utama:
    1. Penghentian operasi PLTU Babelan. Massa mendesak agar PLTU Babelan, PLTU swasta terbesar di Jawa Barat (2×140 MW), segera dimasukkan ke dalam peta jalan penghentian operasional PLTU. 
    2. Pencabutan Permen ESDM No. 10 Tahun 2025. Massa menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan Perpres No. 112 Tahun 2022. Permen ESDM hanya menawarkan solusi semu seperti carbon capture dan retrofit, tanpa komitmen konkret untuk penghentian PLTU.
    3. Peninjauan ulang RUKN 2025. Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional dianggap belum mencerminkan semangat pengurangan emisi karbon maupun kontribusi nasional terhadap mitigasi perubahan iklim.
    4. Jaminan Sosial Pasca-Penutupan PLTU. Aktivis meminta pemerintah memastikan perlindungan sosial dan ekonomi bagi masyarakat terdampak jika PLTU ditutup.
    Massa aksi sebagian mengenakan jaket almamater, alat pelindung berwarna putih, masker oksigen, dan helm keselamatan.
    Mereka juga menampilkan aksi teatrikal, salah satunya oleh seorang peserta berbalut mantel hujan kuning-biru dengan masker oksigen, mengekspresikan tekanan hidup akibat polusi.
    “Gerakan ini menggambarkan beban yang dirasakan warga Babelan: kesehatan terganggu, ekonomi lumpuh, dan lingkungan rusak,” kata seorang peserta aksi dalam orasinya.
    Sebelumnya, massa membentangkan spanduk bertuliskan “Pukul Polusi Bekasi” serta membagikan flyer berisi seruan penghentian PLTU Babelan.
    Beberapa slogan lainnya berbunyi: “Bekasi Sesak Polusi Meruak”, “Padi Kami Mati, Nafas Nak Kami Tercekik”, dan “Petani Tergusur di Negeri yang Subur”.
    Hingga siang ini, massa masih menanti kesempatan audiensi dengan Menteri ESDM. Menurut Dani, permintaan audiensi telah dikirim sejak 8 Mei, namun belum ada tanggapan.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.