Xcloud.id

Produk: jaminan sosial

  • Profil Felly Runtuwene, dahulu Pimpin Kadin Kini Ketua Komisi IX DPR

    Profil Felly Runtuwene, dahulu Pimpin Kadin Kini Ketua Komisi IX DPR

    Jakarta, Beritasatu.com – Felly Estelita Runtuwene merupakan salah satu politisi perempuan dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang aktif menyuarakan berbagai isu di parlemen.

    Ia saat ini menjabat sebagai ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang membidangi urusan kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial.

    Bagaimana sosok Felly Runtuwene? Berikut ini profil dan perjalanan kariernya.

    Profil Felly Estelita Runtuwene

    Felly Estelita Runtuwene lahir pada 11 Februari 1971 di Sulawesi Utara. Pendidikan dasar hingga menengah dia tempuh di daerah asalnya.

    Felly mengawali pendidikan di SD Inpres Rumoong Bawah pada 1977 hingga 1983, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri Amurang dari 1983 hingga 1986, dan SMA Negeri 2 Amurang dari 1986 hingga 1989.

    Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, Felly melanjutkan kuliah di STIE-IBEK Jakarta pada 1994 dan lulus pada 1998 dengan gelar sarjana manajemen. Latar belakang pendidikannya menjadi pondasi untuk berkarier di dunia usaha sebelum akhirnya terjun ke politik.

    Sebelum dikenal sebagai politisi, Felly Runtuwene telah berpengalaman di sektor bisnis. Ia pernah menjabat sebagai direktur PT Bina Usaha Langgeng Jaya dari 2000 hingga 2008, serta sebagai komisaris Bina Prima Jaya dari 2001 hingga 2008.

    Di samping itu, Felly juga aktif dalam organisasi pengusaha. Ia pernah menjabat sebagai wakil ketua Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia, serta menjadi ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Minahasa Selatan. Pengalaman ini memberikan wawasan tambahan dalam pengambilan keputusan di bidang pembangunan dan infrastruktur.

    Karier politik Felly Runtuwene dimulai sejak terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara pada 2009. Pada periode awal keterlibatannya di dunia politik, Felly tercatat sebagai pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Damai Sejahtera pada 2010 hingga 2013.

    Kemudian, Felly bergabung dengan Partai Nasdem, dan dipercaya menjabat sebagai ketua bidang pembangunan dan infrastruktur DPP Partai Nasdem untuk periode 2019–2024.

    Pada Pemilu 2019, Felly berhasil melenggang ke Senayan dan dilantik sebagai ketua Komisi IX DPR. Komisi ini memiliki ruang lingkup kerja dalam bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial.

    Ia kembali dipercaya menduduki posisi tersebut setelah berhasil terpilih kembali pada Pemilu 2024, dengan memperoleh 52.889 suara dari dapil Sulawesi Utara.

    Selama masa tugasnya di parlemen, Felly Runtuwene menerima sejumlah penghargaan atas kinerjanya. Pada Desember 2018, dia mendapatkan penghargaan sebagai “Legislator Terkritis” periode 2014–2019. Pengakuan ini menunjukkan keterlibatannya dalam berbagai diskusi dan kebijakan penting di DPR.

    Selain itu, pada 2022, Felly Runtuwene juga menerima penghargaan dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, yakni MKD Award, sebagai bentuk apresiasi atas integritas dan kontribusinya selama menjabat sebagai anggota legislatif.

  • Profil Yahya Zaini, Politikus Senior Golkar Betah di DPR sejak 1997

    Profil Yahya Zaini, Politikus Senior Golkar Betah di DPR sejak 1997

    Jakarta, Beritasatu.com – Muhammad Yahya Zaini merupakan salah satu politikus Indonesia yang saat ini menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar)

    Ia menjabat sebagai wakil ketua Komisi XI DPR untuk periode 2024–2029, yang membidangi isu-isu terkait kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial.

    Lalu, bagaimana sosok Muhammad Yahya Zaini? Berikut ini profil dan perjalanan kariernya.

    Profil Muhammad Yahya Zaini

    Muhammad Yahya Zaini lahir di Dusun Teluk Jati, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, pada 24 April 1964. Pendidikan tingginya ditempuh di Universitas Airlangga, Surabaya, dengan memperoleh gelar sarjana hukum pada 1990.

    Sejak masa kuliah, Yahya Zaini aktif dalam organisasi kemahasiswaan, khususnya di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Ia pernah menjabat sebagai ketua umum pengurus besar HMI untuk periode 1992–1994.

    Keterlibatannya dalam organisasi kepemudaan berlanjut ketika dia menjadi wakil ketua umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) pada periode 1996–1999. Jejak organisasi ini menjadi awal dari perjalanan panjangnya di dunia politik nasional.

    Karier politik Yahya Zaini dimulai pada 1997 saat dia pertama kali menjadi anggota DPR melalui jalur pergantian antar waktu (PAW). Ia kemudian terpilih kembali melalui pemilihan umum secara langsung pada 1999, 2004, 2019, dan 2024 sebagai anggota legislatif dari Partai Golkar.

    Pada periode 2024–2029, Yahya Zaini kembali duduk di kursi parlemen sebagai wakil dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur VIII, yang meliputi Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, dan Kabupaten/Kota Madiun.

    Ia ditugaskan di Komisi XI DPR yang fokus pada isu-isu strategis, seperti kesehatan masyarakat, tenaga kerja, dan sistem jaminan sosial nasional. Dalam komisi ini, dia dipercaya menjabat sebagai wakil ketua.

    Dalam struktur kepengurusan Partai Golkar, Yahya Zaini aktif selama beberapa periode. Pada masa kepemimpinan Airlangga Hartarto, dia menjabat sebagai ketua DPP Partai Golkar bidang keorganisasian.

    Setelah terjadi pergantian kepemimpinan pada 2024 dan posisi ketua umum dipegang oleh Bahlil Lahadalia, Yahya Zaini tetap berada di lingkaran inti partai. Ia kembali ditunjuk sebagai ketua DPP Partai Golkar bidang organisasi untuk periode 2024–2029.

    Selain aktif di dunia politik, Yahya Zaini juga memiliki pengalaman di bidang bisnis. Ia pernah menjabat sebagai direktur utama PT Intelegensia Graha Pratama pada 1995 hingga 1997.

    Ia juga tercatat sebagai komisaris utama PT Savindo Karya Perdana dari 1996 hingga 2019, serta PT Jaya Abadi Sukses dari 2010 hingga 2019.

    Pengalaman dalam dunia usaha tersebut menjadi bagian dari kiprah profesional Yahya Zaini di luar aktivitas politik dan legislatif. Hal ini juga menunjukkan keterlibatannya dalam sektor swasta yang cukup panjang sebelum kembali fokus ke dunia politik.

  • Cek Nama Penerima BSU di Website BPJS Ketenagakerjaan, Cair Mulai Juni

    Cek Nama Penerima BSU di Website BPJS Ketenagakerjaan, Cair Mulai Juni

    Daftar Isi

    Syarat penerima BSU 2025

    Cara Cek Penerima BSU 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Status penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 bisa dicek langsung secara online lewat website resmi BPJS Ketenagakerjaan. BSU senilai Rp 600 ribu dijadwalkan mulai disalurkan pada Juni hingga Juli 2025.

    Pemerintah kembali menyalurkan BSU 2025 untuk mendukung kesejahteraan para pekerja. BSU diberikan kepada pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Program BSU tahun ini menyasar sekitar 17,3 juta penerima, termasuk guru honorer di bawah Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama.

    Aturan ini mengacu pada ketentuan terbaru dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2025 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022, dengan skema bantuan yang disalurkan untuk dua bulan.

    BSU Juni-Juli 2025 adalah bantuan tunai langsung diberikan kepada pekerja yang memenuhi kriteria tertentu, dengan tujuan menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat laju pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah menetapkan besaran bantuan sebesar Rp600.000, yang merupakan akumulasi dari dua bulan (Juni dan Juli), tiap-tiap senilai Rp300.000.

    Syarat penerima BSU 2025

    Dalam pasal 3 ayat 3 tertulis Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan anggota kepolisian tidak menerima BSU. Adapun syarat dan kriteria penerima BSU 2025 sebagai berikut:

    Warga negara Indonesia yang dibuktikan kepemilikan NIK
    Aktif keanggotaan jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan hingga April 2025
    Maksimal gaji Rp 3,5 juta per bulan atau sesuai UMP/UMK
    Tidak sedang menerima PKH, Kartu Prakerja, atau BPUM
    Bekerja di sektor prioritas atau wilayah tertentu
    Termasuk dalam 565 ribu guru honorer di bawah Kemendikdasmen dan Kemenag

    Cara Cek Penerima BSU 2025

    Bagi yang memenuhi enam syarat di atas dapat memastikan nama penerima melalui website BSU Kemenaker. Untuk memastikannya dapat mengikuti langkah-langkah pengecekan berikut ini:

    Buka https://bsu.kemnaker.go.id/ atau langsung klik link ini
    Lakukan login bagi yang punya akun
    Daftar akun untuk yang belum ada akun
    Muncul pemberitahuan apakah pemilik akun menjadi penerima BSU atau bukan

    Terdapat tiga status pencairan yakni:

    Terdaftar: Tercatat berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan
    Ditetapkan: Dinyatakan layak menerima BSU
    Tersalurkan: Dana bantuan sudah dikirim ke rekening

    Cara Cek Penerima BSU 2025

    Adapun tata cara cek penerima BSU 2025 melalui website BPJS Ketenagakerjaan sebagai berikut:

    Buka https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id/ atau langsung klik link ini
    Gulir ke bawah hingga menemukan “Cek Apakah Kamu Termasuk Calon Penerima BSU?”
    Lengkapi kolom data diri mulai dari NIK, nama lengkap, tanggal lahir, nama ibu kandung, hingga email terbaru
    Klik “Lanjutkan”
    Muncul laman pemberitahuan bahwa data diri akan diverifikasi
    Masukkan nomor rekening bank Himbara
    Tunggu hasil verifikasi yang akan dikirim ke email atau nomor telepon

    Cara Cek BSU 2025 Lewat Pospay

    Pospay merupakan aplikasi untuk pembayaran berbasis rekening Giropos milik PT Pos Indonesia. Masyarakat dapat mengecek status penerima BSU melalui aplikasi ini. Berikut panduan untuk mengeceknya.

    Unduh Pospay di Google Play Store atau App Store
    Daftar akun diaplikasi
    Cek notifikasi pada aplikasi untuk mengetahui sebagai penerima BSU atau bukan
    Syarat penerima BSU 2025
    Tidak semua pekerja menerima BSU. Terdapat syarat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Jadwal Pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan Rp 600.000, Begini Ceknya!

    Jadwal Pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan Rp 600.000, Begini Ceknya!

    Jakarta, Beritasatu.com – Program bantuan subsidi upah (BSU) kembali diluncurkan oleh pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan untuk tahun 2025 sebagai salah satu program strategis nasional dalam rangka pemulihan ekonomi.

    BSU ditujukan khusus bagi pekerja atau buruh yang berpenghasilan rendah, guna membantu mereka mengatasi tekanan ekonomi serta menjaga daya beli masyarakat. Langkah ini juga menjadi bentuk konkret pemerintah dalam memperkuat jaring pengaman sosial dan mendukung stabilitas ekonomi nasional.

    Total bantuan yang diberikan adalah sebesar Rp 600.000, yang merupakan akumulasi dari Rp 300.000 per bulan untuk periode Juni dan Juli 2025. Dana bantuan akan langsung ditransfer ke rekening penerima yang telah memenuhi persyaratan, melalui bank-bank milik negara dan Bank Syariah Indonesia.

    Kapan BSU Rp 600.000 Cair di Tahun 2025?

    Berdasarkan informasi dari akun resmi Instagram BPJS Ketenagakerjaan @bpjs.ketenagakerjaan, pencairan BSU tahun 2025 dimulai pada bulan Juni. Bantuan disalurkan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp 300.000 per bulan, dibayarkan sekaligus dua bulan, sehingga total yang diterima penerima manfaat adalah Rp 600.000.

    “Perihal pencairan bantuan subsidi upah tahun 2025, sesuai Permenaker Nomor 5 Tahun 2025 penyaluran BSU dimulai bulan Juni tahun 2025, silakan melakukan pengecekan secara berkala,” tulis pihak BPJS Ketenagakerjaan.

    Penyaluran dana dilakukan melalui bank-bank himpunan bank milik negara (Himbara) dan Bank Syariah Indonesia, yaitu:

    Bank Negara Indonesia (BNI)Bank Rakyat Indonesia (BRI)Bank Tabungan Negara (BTN)Bank MandiriBank Syariah Indonesia (BSI)

    Calon penerima diimbau melakukan pengecekan status secara berkala untuk mengetahui apakah mereka termasuk penerima bantuan atau tidak.

    Bagaimana Cara Cek Status Penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan?

    Pengecekan status penerima BSU 2025 dapat dilakukan dengan mudah melalui beberapa saluran resmi berikut:

    1. Lewat situs resmi BPJS Ketenagakerjaan

    Buka situs https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id/Scroll ke bagian “Cek apakah kamu termasuk calon penerima BSU?”Masukkan data diri: NIK, nama lengkap, tanggal lahir, nama ibu kandung, nomor HP, dan emailKlik “Lanjutkan” dan ikuti instruksi hingga selesai

    2. Lewat aplikasi Jamsostek Mobile (JMO)

    Unduh dan buka aplikasi JMOScroll ke menu “Cek eligibilitas bantuan subsidi upah”Masukkan data pribadi yang dimintaKlik “Lanjutkan” dan tunggu hasil verifikasi

    3. Lewat website Kemenaker

    Kunjungi https://bsu.kemnaker.go.id/Login menggunakan akun terdaftar, atau daftar jika belum memiliki akunSetelah masuk, sistem akan menampilkan status: Terdaftar, ditetapkan, atau tersalurkan

    4. Lewat aplikasi Pospay

    Unduh aplikasi Pospay dari Google Play Store atau App StoreDaftar akun dan loginCek notifikasi BSU untuk mengetahui status penerimaApa Saja Syarat untuk Mendapatkan BSU Rp 600.000?

    Penerima BSU tahun 2025 diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2025. Adapun syarat lengkapnya sebagai berikut:

    Warga negara Indonesia (WNI) dibuktikan dengan nomor induk kependudukan (NIK).Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan hingga April 2025.Menerima gaji atau upah paling banyak sebesar Rp 3,5 juta per bulan. Jika lebih, maka disesuaikan dengan UMP/UMK yang dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh.Bukan ASN, prajurit TNI, atau anggota Polri.Tidak sedang menerima bantuan sosial lain seperti program keluarga harapan (PKH) pada tahun anggaran berjalan.

    Selain pekerja/buruh di sektor umum, BSU juga akan disalurkan kepada guru honorer di bawah naungan Kemendikdasmen dan Kemenag, yang jumlahnya mencapai ratusan ribu orang.

    Dengan kemudahan pengecekan status dan informasi resmi yang tersedia, pekerja kini bisa lebih mudah mengetahui apakah mereka termasuk penerima BSU 2025. Pastikan memenuhi syarat dan cek secara berkala agar tidak ketinggalan pencairannya!

  • Pemkot Ambon siapkan delapan rencana pembangunan prioritas daerah 2026

    Pemkot Ambon siapkan delapan rencana pembangunan prioritas daerah 2026

    Wakil Wali Kota Ambon Elly Toisutta saat memberikan sambutan dalam forum RKPD Ambon 2026, di Ambon. (ANTARA/Winda Herman)

    Pemkot Ambon siapkan delapan rencana pembangunan prioritas daerah 2026
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 12 Juni 2025 – 07:35 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, Maluku  menyiapkan delapan rencana pembangunan prioritas daerah yang diumumkan dalam Forum Rencana Awal (Ranwal) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Ambon 2026.

    “Forum ini digelar untuk menjaring masukan guna merancang prioritas pembangunan daerah 2026 ,” kata Wakil Wali Kota Ambon Elly Toisutta, di Ambon, Rabu. 

    Ia mengatakan, secara teknis, tahun ini merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Daerah Kota Ambon  2025 sampai dengan 2029.

    “Dengan demikian perlu memperkuat sinergisitas dan eksistensi dalam memperkuat pembangunan jangka menengah Daerah Ambon manise inklusif, toleran dan berkelanjutan,” ujarnya. 

    Delapan rencana pembangunan prioritas daerah Kota Ambon akan diarahkan pada, pertama, pemerataan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan. Kedua, penguatan ekonomi lokal melalui peningkatan produktivitas, pengembangan UMKM dan investasi daerah. Ketiga, optimalisasi data tunggal kemiskinan untuk pelaksanaan jaminan sosial, keempat, peningkatan akses kerja bagi disabilitas dan kawasan ramah disabilitas.

    Kelima, penguatan ekosistem program makan bergizi gratis dan koperasi merah putih. Keenam, penguatan infrastruktur layanan dasar yang berkualitas dan berkelanjutan. Kemudian ketujuh, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan darurat bencana dan kedelapan, optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, cerdas dan profesional.

    Ia menjelaskan, tantangan pembangunan ke depan akan semakin kompleks dan sulit, diprediksi seperti perkembangan ekonomi global, geopolitik dan sosial. Perubahan lingkungan harus direspon dengan kebijakan pembangunan yang dinamis, adaptif, namun tetap selalu mempertimbangkan dengan aspek yang berkelanjutan. 

    “Perangkat daerah harus mampu mengintegrasikan pembangunan lintas sektor, khusus tematik tertentu seperti kemiskinan dan penguatan ekonomi lokal, peningkatan pendapatan daerah dibutuhkan kerja sama lintas OPD agar lebih terarah,” kata dia.

    Ia juga menyampaikan harapan kepada perangkat daerah untuk lebih optimalisasi kinerja pada lingkup daerah Kota Ambon. 

    “Besar harapan kami bahwa forum konsultasi publik rancangan awal RKPD kota Ambon  2026 ini mendorong konsistensi dan integrasi perangkat daerah Kota Ambon serta pemangku adat dapat memberikan dukungan sebaik baiknya bagi kesejahteraan,” ucapnya. 

    Dengan demikian segala bentuk masukan dan kritik akan didengar dan dimasukkan dalam rancangan ini akan dijadikan acuan bagi masyarakat dan daerah untuk menyusun Renja Kota Ambon 2026.

    Sumber : Antara

  • Kebijakan Tarif Trump Untungkan Amerika, Defisit Fiskal Menyusut

    Kebijakan Tarif Trump Untungkan Amerika, Defisit Fiskal Menyusut

    Bisnis.com, JAKARTA – Pendapatan bea masuk Amerika Serikat melonjak ke rekor tertinggi pada Mei 2025. Tambahan pendapatan ini membuat negara itu mampu mengurangi defisit anggaran bulanan.

    Meski defisit berhasil diturunkan, sumber pendapatan ini terancam karena pemerintah tengah melakukan negosiasi dengan mitra dagang dan tantangan hukum atas tarif yang dikenakan

    Laporan anggaran bulanan Departemen Keuangan yang dikutip dari Bloomberg pada Kamis (12/6/2025) mencatat, bea masuk AS mencapai US$23 miliar atau setara Rp374,34 triliun (kurs US$1=Rp16.276) pada Mei. Catatan ini merupakan kenaikan sebesar US$17 miliar, atau 270% secara year on year (yoy)

    Tambahan pemasukan ini membuat defisit fiskal pada Mei turun ke level US$316 miliar alias menyusut 17% yoy. Sementara jika dihitung delapan bulan pertama tahun fiskal, defisit mencapai US$1,37 triliun. 

    Di luar tambahan pendapatan, keuangan Amerika bulan lalu juga tertolong penurunan biaya utang pemerintah. Penurunan ini terjadi berkat pembayaran yang lebih kecil atas obligasi yang terikat inflasi serta diskon yang lebih rendah pada surat utang treasury jangka pendek.

    Meski begitu, Menteri Keuangan Scott Bessent sebelumnya memperingatkan bahwa AS masih menghadapi defisit besar lainnya tahun ini. Dalam rapat panel di DPR, dia mengatakan kepada para anggota parlemen bahwa defisit akan berada di kisaran 6,5% hingga 6,7% dari produk domestik bruto (PDB). Kondisi yang terjadi dalam tiga tahun berturut-turut yakni kekurangan uang di atas 6% PDB. Bessent menargetkan agar angka tersebut bisa ditekan hingga mendekati 3%.

    Lonjakan pendapatan dari tarif mencerminkan kebijakan Presiden Donald Trump. Meski demikian, tarif terhadap China mulai diturunkan pada pertengahan Mei setelah tercapai kesepakatan awal. 

    Minggu ini, pembicaraan AS-China menghasilkan kerangka kerja untuk sebuah perjanjian, meskipun Presiden China Xi Jinping masih harus menyetujuinya.

    Data pada Rabu juga menunjukkan bahwa meningkatnya pengeluaran untuk program Jaminan Sosial dan layanan kesehatan terus mendorong pengeluaran pemerintah AS ke tingkat yang lebih tinggi.

  • ‘BPJS Hewan’ Masih Jadi Wacana, Pemerintah Diminta Lebih Perhatikan Pekerja

    ‘BPJS Hewan’ Masih Jadi Wacana, Pemerintah Diminta Lebih Perhatikan Pekerja

    Jakarta –

    Wacana ‘BPJS Hewan’ yang diusung Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) dinilai belum menjadi prioritas nomor wahid. Hal ini menyusul masih belum terealisasikannya jaminan sosial dan keselamatan kerja bagi para pekerja di sektor informal.

    Koordinator Advokasi Jaminan Sosial BPJS Watch, Timboel Siregar, mengaku sah saja apabila pemerintah ingin memberikan jaminan kesehatan buat hewan peliharaan. Hal ini dianggap sebagai salah satu cara menghargai ciptaan Tuhan, kata Timboel.

    “Ini bagian dari bentuk-bentuk penghargaan atau penghormatan terhadap ciptaan Tuhan juga. Nah, cuma memang tentunya kita punya skala prioritas. Kalau memang Pemerintah Daerah (Pemda) mau meregulasikan itu, silakan saja. Artinya, tidak wajib dapat. Kedua, itu sifatnya privat. Bukan menjadi hukum publik yang dibiayai oleh pemerintah,” ucapnya saat dihubungi detikcom, Rabu (11/6/2025).

    Ia mengelaborasi lebih lanjut, skala prioritas pemerintah saat ini harusnya lebih mengarah kepada manusianya terlebih dahulu. Ia menegaskan, jika wacana program ini nantinya akan mengocek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta, maka alangkah baiknya wacana ini ditunda.

    “Ini ‘kan terkait dengan bagaimana APBD-nya. Sekarang saya tanya, apakah Pemerintah DKI Jakarta sudah menjamin JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) dan JKm (Jaminan Kematian) untuk pekerja informal miskin? Pekerja-pekerja yang ketika bekerja mendapatka risiko, apakah sudah ada? Belum ada. Ini yang selalu kita bilang, ayo dong, jaminkan dong. Pemda-pemda lain sudah menjaminkan,” tegas Timboel.

    “Kalau pemerintah daerah yang mengeluarkan biaya dan mengelolanya, saya tidak menolak total sekali. Tapi tolong prioritaskan manusia-manusia dulu. Ketika dia (pekerja) meninggal, ada santunan Rp 42 juta. Ketika kecelakaan kerja, biayanya ditanggung BPJS Ketenagakerjaan. Cuma Rp 16.800 per bulan per orang, masa tidak mampu, sih?” ucapnya lanjut.

    Sementara itu, Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, mengatakan bahwa wacana program ‘BPJS Hewan’ jadi topik yang unik untuk diperbincangkan. Ia mengutamakan untuk kembali ke regulasi, bahwa BPJS Kesehatan adalah jaminan sosial yang diperuntukkan bagi penduduk Indonesia.

    “Tentunya ini adalah suatu topik yang unik yang kita perbincangkan.Yang utama, kita harus kembali ke regulasi bahwa BPJS Kesehatan adalah suatu badan hukum publik yang dibentuk negara untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan, jaminan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia,” ucapnya Rizzky kepada detikcom.

    Rizzky menegaskan, tugas dan fungsi yang berlaku mengacu pada Undang-Undang BPJS Nomor 24 Tahun 2011. Jika ada hal lain di luar yang sudah diatur dalam regulasi tersebut, Rizzky bilang, perlu dikaji kembali ke depannya.

    “Pastinya BPJS Kesehatan tidak sendiri. Ini melibatkan pemerintah selaku regulator, OJK, pakar, praktisi, pemangku kepentingan, dan yang lainnya untuk membahas hal tersebut,” pungkas Rizzky.

    Untuk diketahui, program yang sedang dirancang ini tidak secara harfiah layaknya mekanisme Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sebutan ‘BPJS’ disematkan sebatas menjadi terminologi saja. Namun, skema sebenarnya dari program ini yakni berupa subsidi atau potongan harga layanan kesehatan hewan jika pemiliknya masuk dalam kategori kurang mampu.

    (fdl/fdl)

  • Ekonomi Lesu, Masyarakat Yogyakarta Desak Pemerintah Bertindak Nyata

    Ekonomi Lesu, Masyarakat Yogyakarta Desak Pemerintah Bertindak Nyata

    Yogyakarta, Beritasatu.com – Lesunya ekonomi Indonesia semakin terasa di kalangan masyarakat kecil. Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) nasional, menurunnya daya beli masyarakat, hingga minimnya dampak stimulus ekonomi pemerintah menjadi sorotan utama warga yang menggantungkan hidup di sektor informal dan pariwisata, termasuk di DI Yogyakarta.

    Di kawasan wisata Malioboro yang biasanya padat wisatawan, para pedagang dan pekerja jasa mengaku mengalami penurunan omzet meskipun pengunjung tampak ramai.

    Dahlia, karyawan sebuah toko suvenir menjelaskan, meski keramaian terjadi di jalanan, tidak banyak wisatawan yang benar-benar masuk dan berbelanja di toko-toko.

    “Libur panjang kemarin tetap ramai di luar, tapi yang masuk ke toko sepi. Omzet pun menurun,” ujar Dahlia kepada Beritasatu, Rabu (11/6/2025).

    Menurutnya, meskipun pemerintah telah memberikan berbagai stimulus, seperti diskon tarif tol, diskon tiket pesawat dan kereta api, serta penambahan bantuan sosial (bansos), dampaknya belum terlalu terasa secara nyata dalam meningkatkan penjualan.

    “Stimulus memang ada dampaknya, tetapi belum signifikan. Harapannya pemerintah bisa lebih konkret,” ujarnya.

    Sektor Jasa Tradisional Ikut Terdampak

    Keluhan serupa datang dari Nurmasdi, seorang penarik becak di kawasan yang sama. Dia mengatakan, stimulus ekonomi pemerintah belum berdampak terhadap peningkatan wisatawan yang menggunakan jasanya, bahkan saat libur panjang, seperti Iduladha.

    “Yang ramai itu pas libur Isa Almasih, tetapi Iduladha malah sepi. Stimulus belum ngaruh,” ujarnya.

    Meski enggan mengkritisi kebijakan secara langsung, Nurmasdi berharap sektor pariwisata diperhatikan lebih serius dan masyarakat kecil mendapat perhatian lebih nyata.

    “Saya cuma berharap pariwisata bisa lebih maju, biar kami juga kebagian rezeki,” ucapnya penuh harap.

    PHK dan Ketidakpastian Masa Depan

    Kekhawatiran juga datang dari banyak pekerja sektor informal lainnya, terutama setelah gelombang PHK terus terjadi dalam beberapa bulan terakhir.

    Banyak dari mereka tidak memiliki jaminan sosial maupun perlindungan kerja, sehingga resesi ekonomi nasional ini terasa langsung di meja makan mereka.

    Kondisi ekonomi lesu di Indonesia kini tidak hanya terlihat dalam angka statistik, tetapi benar-benar terasa di lapisan paling bawah masyarakat. Meski pemerintah telah menggelontorkan berbagai stimulus ekonomi, masyarakat kecil berharap adanya kebijakan nyata, tepat sasaran, dan berdampak langsung pada peningkatan daya beli dan peluang kerja.

  • Layanan psikososial dibutuhkan warga terdampak kebakaran Kapuk Muara

    Layanan psikososial dibutuhkan warga terdampak kebakaran Kapuk Muara

    Jakarta (ANTARA) – Layanan psikososial dibutuhkan warga terdampak kebakaran termasuk di di Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, untuk meringankan bebas psikologi mereka.

    Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial DKI Jakarta, Ika Yuli Rahayu mengatakan, Layanan Dukungan Psikososial (LDP) berperan untuk menjaga stabilitas emosi warga terdampak.

    “Layanan Dukungan Psikososial ini bermanfaat untuk membantu para korban, terutama anak-anak dan kelompok rentan, agar bisa mengelola emosi mereka pascabencana,” kata dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

    Ika menyampaikan layanan psikososial merupakan bagian dari pendekatan holistik yang tidak hanya fokus pada bantuan fisik, tetapi juga pada pemulihan mental dan sosial.

    LDP melibatkan tim pekerja sosial dan penyuluh sosial dari Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta yang memberikan pendampingan langsung kepada warga terdampak, termasuk anak-anak, lansia dan keluarga yang mengalami tekanan emosional akibat musibah kebakaran.

    Berbagai aktivitas seperti konseling singkat, permainan edukatif dan aktivitas kelompok dilakukan untuk membantu mengurangi stres serta membangkitkan semangat dan rasa aman.

    Melalui kegiatan ini, Pemprov DKI melalui Dinas Sosial berharap warga terdampak tidak hanya mendapatkan bantuan material, tetapi juga dukungan emosional yang mampu mempercepat proses adaptasi dan bangkit dari situasi krisis.

    Adapun layanan psikososial telah diberikan pada warga antara lain pada Selasa (10/6) dan akan kembali diberikan pada Kamis (12/10).

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Cek Penerima BSU di Aplikasi JMO BPJS Ketenagakerjaan, Ini Caranya

    Cek Penerima BSU di Aplikasi JMO BPJS Ketenagakerjaan, Ini Caranya

    Daftar Isi

    Cara Cek Penerima BSU 2025

    Syarat penerima BSU 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah mengadakan Bantuan Subsidi Upah (BSU 2025) yang akan cair pada bulan Juni ini. Besarannya mencapai Rp 300 ribu per bulan untuk dua bulan yang dibayarkan.

    Masyarakat yang berhak mendapatkannya adalah mereka dengan gaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan. Prioritas penerima adalah pekerja/buruh yang belum mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelumnya, bukan Aparatur Sipil Negara atau prajurit TNI dan anggota kepolisian.

    Selain itu, mereka berhak mendapatkannya adalah yang menjadi peserta aktif pada program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan hingga 30 April 2025 sebagai Pekerja Penerima Upah.

    Masyarakat dapat mengecek status penerimaan BSU langsung melalui aplikasi JMO atau Jamsostek Mobile. Aplikasi tersebut tersedia untuk pengguna iOS maupun Android dan bisa diunduh langsung di setiap toko aplikasi tersebut.

    Jika Anda belum memiliki aplikasi, unduh terlebih dulu ke dalam ponsel. Berikut cara mengecek penerima BSU pada aplikasi JMO:

    Buka aplikasi JMO
    Buat akun dengan NIK KTP dan nomor telepon
    Login dengan akun yang dibuat
    Anda akan masuk ke laman utama. Klik Cek Eligibilitas Bantuan Subsidi Upah (BSU)
    Isi data diri yakni KTP, nama lengkap, nama ibu kandung, nomor ponsel dan email
    Klik Lanjutkan
    Setelah cek status penerima akan diberitahu proses yang dilalui, seperti verifikasi, validasi atau meminta pembaruan data rekening
    Setelah data nomor rekening diisi, Anda akan diminta lagi melakukan verifikasi hingga adanya pemberitahuan jika bantuan sudah cair

    Cara Cek Penerima BSU 2025

    Bagi yang memenuhi enam syarat di atas dapat memastikan nama penerima melalui website BSU Kemenaker. Untuk memastikannya dapat mengikuti langkah-langkah pengecekan berikut ini:

    Buka https://bsu.kemnaker.go.id/ atau langsung klik link ini
    Lakukan login bagi yang punya akun
    Daftar akun untuk yang belum ada akun
    Muncul pemberitahuan apakah pemilik akun menjadi penerima BSU atau bukan

    Terdapat tiga status pencairan yakni:

    Terdaftar: Tercatat berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan
    Ditetapkan: Dinyatakan layak menerima BSU
    Tersalurkan: Dana bantuan sudah dikirim ke rekening

    Cara Cek Penerima BSU 2025 Melalui BPJS Ketenagakerjaan

    Adapun tata cara cek penerima BSU 2025 melalui website BPJS Ketenagakerjaan sebagai berikut:

    Buka https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id/ atau langsung klik link ini
    Gulir ke bawah hingga menemukan “Cek Apakah Kamu Termasuk Calon Penerima BSU?”
    Lengkapi kolom data diri mulai dari NIK, nama lengkap, tanggal lahir, nama ibu kandung, hingga email terbaru
    Klik “Lanjutkan”
    Muncul laman pemberitahuan bahwa data diri akan diverifikasi
    Masukkan nomor rekening bank Himbara
    Tunggu hasil verifikasi yang akan dikirim ke email atau nomor telepon

    Cara Cek BSU 2025 Lewat Pospay

    Pospay merupakan aplikasi untuk pembayaran berbasis rekening Giropos milik PT Pos Indonesia. Masyarakat dapat mengecek status penerima BSU melalui aplikasi ini. Berikut panduan untuk mengeceknya.

    Unduh Pospay di Google Play Store atau App Store
    Daftar akun diaplikasi
    Cek notifikasi pada aplikasi untuk mengetahui sebagai penerima BSU atau bukan

    Syarat penerima BSU 2025

    Tidak semua pekerja menerima BSU. Terdapat syarat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh.

    Dalam pasal 3 ayat 3 tertulis Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan anggota kepolisian tidak menerima BSU. Adapun syarat dan kriteria penerima BSU 2025 sebagai berikut:

    Warga negara Indonesia yang dibuktikan kepemilikan NIK
    Aktif keanggotaan jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan hingga April 2025
    Maksimal gaji Rp 3,5 juta per bulan atau sesuai UMP/UMK
    Tidak sedang menerima PKH, Kartu Prakerja, atau BPUM
    Bekerja di sektor prioritas atau wilayah tertentu
    Termasuk dalam 565 ribu guru honorer di bawah Kemendikdasmen dan Kemenag

    (dem/dem)