Xcloud.id

Produk: jaminan sosial

  • Email Phishing Makin Mirip Email Resmi, Ini Cara Mencegahnya

    Email Phishing Makin Mirip Email Resmi, Ini Cara Mencegahnya

    Jakarta –

    Semakin canggih teknologi, serangan cyber pun meningkat, termasuk serangan phishing melalui email. Belakangan, email phishing pun makin mirip email resmi sehingga sulit dibedakan, bahkan lebih canggih dari serangan-serangan sebelumnya yang pernah terjadi.

    Mengutip laman Communication & Information System Security Research Center (CISSReC), phishing adalah istilah yang diambil dari pelesetan kata ‘fishing’ yang artinya memancing. Sesuai dengan namanya, cara kerja phishing adalah memancing korban untuk memberikan data-data penting pada pelaku kejahatan.

    Jika data sudah terjaring, pelaku dapat mencuri akses ke akun korban, membuat kekacauan, hingga kerugian material. Meskipun penjahat telah menyamarkan umpan mereka, ada cara yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi email phishing.

    Berikut adalah 10 cara mencegah serangan email phishing, sesuai rekomendasi CISSReC.

    1. Jangan panik, pikir sebelum mengeklik

    Ketika mendapatkan pesan email yang memberitahukan kalian mendapatkan hadiah, atau pesan yang menggembirakan lainnya, jangan senang dulu. Tahan emosi agar kalian dapat berpikir jernih.

    Perhatikan tautan yang tersedia, apakah benar-benar mengarahkan kalian ke situs yang tepat. Apabila kalian tidak yakin, pilihan terbaik adalah tidak mengeklik tautan tersebut dan mengakses situs website secara langsung menggunakan browser yang aman.

    Dalam beberapa kasus, penjahat dapat mengarahkan kalian ke situs yang terlihat persis seperti yang asli. Penjahat tersebut kemudian berperan sebagai karyawan dan meminta kalian mengubah atau mengkonfirmasi detail informasi pribadi melalui tautan yang telah disediakan.

    2. Periksa email dan lampiran dengan teliti

    Serangan phishing seringkali disamarkan sebagai email atau dokumen seperti catatan bank, permintaan perubahan kata sandi, atau bahkan dari departemen IT perusahaan.

    Untuk itu, lakukan pemeriksaan sebelum mengunduh lampiran apapun, terutama email yang tidak kalian minta. Lebih detail lagi, periksa kembali alamat email pengirim dan perhatikan file lampiran yang mungkin berisiko tinggi.

    3. Selalu ikuti perkembangan informasi terbaru

    Pelaku kejahatan selalu berinovasi melakukan penipuan berikutnya seotentik mungkin. Tanpa mengikuti perkembangan teknik dan informasi terbaru, bisa jadi kalian adalah salah satu korban phishing berikutnya.

    Penipuan menggunakan teknik phishing biasanya menargetkan seseorang dengan akses ke data yang berharga. Peretas membuat email berbasis konteks dengan memanfaatkan data atau dokumen yang tersedia secara online. Peretas kemudian melacak detail penerima. Konteks email mencakup apa saja, seperti proyek terbaru yang dikerjakan orang tersebut, anggota tim yang terlibat, dan seterusnya.

    4. Hindari memberi informasi sensitif via email

    Jangan pernah memberikan informasi sensitif melalui email. Apabila kalian menerima email yang meminta rincian kartu kredit, nomor pajak, informasi jaminan sosial atau rincian sensitif lainnya, dapat dipastikan bahwa hal tersebut adalah penipuan. Jika data diperlukan, pastikan kalian masuk ke situs web secara langsung melalui jaringan aman.

    5. Perhatikan domain email

    Ketika menerima email, periksalah alamat pengirimnya. Jika alamat email tersebut tidak berasal dari akun asli yang disediakan oleh perusahaan atau alamat email tersebut tidak konsisten dengan email yang telah kalian terima sebelumnya, maka itu adalah potensi bahaya.

    Kalian harus memeriksa detail dari huruf ke huruf alamat email tersebut, karena email penipuan dibuat semirip mungkin dengan email yang resmi. Misal dalam email tersebut ada penambahan atau pengurangan satu huruf yang mungkin tidak kalian sadari.

    6. Curigai tata bahasa email yang jelek

    Salah satu cara paling mudah untuk mengidentifikasi email penipuan adalah dengan memperhatikan tata bahasa pesan email. Bahasa dalam email penipuan biasanya jelek dan disusun ala kadarnya. Tujuan penjahat adalah untuk menargetkan orang yang kurang jeli, karena mereka adalah korban yang lebih mudah untuk ditipu.

    7. Perusahaan tidak memaksa mengunduh spam

    Mungkin kalian pernah melihat beberapa email mengarahkan ke situs jahat atau halaman website palsu. Saat website tersebut terbuka, kalian akan diminta mengunduh sesuatu yang ternyata spam. Perlu diingat, perusahaan tidak akan memaksa kalian mengunduh spam.

    8. Periksa apakah teks tautan cocok dengan URL yang sah

    Periksa URL atau tautan yang ditautkan ke teks. Jika tidak identik dengan URL yang ditampilkan, itu pertanda bahwa kalian mungkin diarahkan ke situs web yang tidak ingin kalian kunjungi. Jika tautannya tidak cocok dengan konteks emailnya, jangan diklik!

    9. Hati-hati dengan taktik intimidasi

    Janji-janji kekayaan instan atau memenangkan undian ratusan juta rupiah adalah taktik umum yang biasa digunakan oleh kebanyakan Penipu. Setelah itu, penjahat akan berusaha memunculkan kecemasan atau kekhawatiran kalian agar segera melakukan tindakan penting. Tujuan akhirnya adalah membuat kalian memberikan informasi sensitif.

    Penjahat juga seringkali mengirimkan pemberitahuan yang seakan-akan berasal dari lembaga resmi pemerintah untuk menakuti target mereka agar menyerahkan informasi sensitif mereka.

    10. Pasang toolbar anti-phising

    Saat ini, sebagian besar browser menyediakan toolbar anti-phishing yang dapat menjalankan pemeriksaan secara cepat pada situs yang kalian kunjungi, dan membandingkan data dengan daftar halaman situs phishing yang dikenal. Toolbar anti phishing ini akan memberitahu apabila kalian membuka situs phishing atau jahat.

    Perangkat lunak antivirus juga bisa membantu untuk mendeteksi file berbahaya karena akan memindai seluruh file yang ditransfer melalui internet ke perangkat kalian. Selain itu, pengaturan anti-spyware dan firewall juga dapat membantu kalian memberikan lapisan keamanan tambahan.

    Perlu menjadi perhatian bahwa jenis serangan phishing terus berkembang dari waktu ke waktu. Pastikan kalian memanfaatkan solusi keamanan yang kuat untuk mengurangi risiko menjadi korban email phishing.

    (rns/fay)

  • Menaker Yassierli: Data Jumlah PHK Bikin Pesimisme di Masyarakat

    Menaker Yassierli: Data Jumlah PHK Bikin Pesimisme di Masyarakat

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menilai data pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) di awal Juli 2025 berisiko menimbulkan pesimisme di masyarakat.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan saat ini data PHK kini mengacu pada data BPJS Ketenagakerjaan. Sayangnya, dia enggan memberikan data PHK terbaru.

    “Datanya [terkait PHK mengacu BPJS Ketenagakerjaan] ada di kami. Tapi kan semangat di media bukan semangat PHK,” kata Yassierli saat ditemui di DPR, Jakarta, Senin (7/7/2025).

    Menurut Yassierli, dengan munculnya data PHK justru menimbulkan pesimisme di masyarakat. Padahal, dia menyebut pemerintah ingin membangun optimistime terhadap lapangan pekerjaan di Tanah Air.

    “Jangan [data] PHK terus. Nanti kasihan teman-teman nanti yang kita bangun itu [malah] adalah pesimis nanti terhadap bangsa ini. Makanya kami juga, kami nggak, oke tiap bulan kami keluarkan data PHK-PHK, [akhirnya] nanti yang kita bangun itu bukan optimisme. Bisa dipahami ya,” terangnya.

    Untuk itu, Yassierli menyampaikan pemerintah terus berkoordinasi dengan sejumlah kementerian, seperti Kementerian Koperasi (Kemenkop) dalam hal penyiapan sertifikasi pengelola koperasi sebagai peluang untuk penciptaan lapangan kerja baru. Hal ini mengingat keberadaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih diproyeksikan bisa membuka 2 juta lapangan kerja baru di desa.

    Selain itu, Kemnaker juga berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk membuka lapangan kerja baru. Begitu pula koordinasi yang dilakukan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pertanian (Kementan), hingga Badan Gizi Nasional (BGN).

    Lebih lanjut, Yassierli menjelaskan validitas data PHK juga harus berdasarkan pada data yang valid, yakni mengacu data BPJS Ketenagakerjaan. Dengan begitu, Kemnaker akan  mengacu pada data PHK di BPJS Ketenagakerjaan, mengingat adanya jaminan kehilangan pekerjaan (JKP).

    Di samping BPJS Ketenagakerjaan, dia menyebut Kemnaker juga melihat pada laporan dinas Ketenagakerjaan perihal PHK.

    Berdasarkan catatan Bisnis.com, Kemnaker pernah melaporkan jumlah pekerja yang menjadi korban PHK mengalami peningkatan.

    Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker Indah Anggoro Putri menyampaikan, hingga pekan pertama Juni 2025, sekitar 30.000 pekerja terkena PHK.

    “Sekitar 30.000-an [pekerja ter-PHK] per akhir Mei sampai minggu pertama Juni [2025],” kata Indah ketika ditemui di Kantor Kemnaker, Selasa (24/6/2025).

    Namun, Indah tidak memerinci lebih jauh provinsi dengan kasus PHK tertinggi dalam rentang periode tersebut. Selain itu, dia juga tidak memerinci sektor mana yang paling banyak merumahkan pekerja sepanjang akhir Mei hingga Juni 2025.

    Dihubungi terpisah, Ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menduga jumlah korban yang terkena PHK jauh lebih besar dari data yang dilaporkan.

    “Ada kecenderungan data yang dilaporkan understated, angka sesungguhnya bisa jadi jauh lebih tinggi. Misalnya, banyak PHK dinarasikan sebagai pengunduran diri,” kata Wijayanto, Senin (30/6/2025).

    Pasalnya, Wijayanto menyebut pekerja Indonesia didominasi oleh pekerja di sektor informal, yakni mencapai sekitar 70% pekerja. “Kehilangan pekerjaan pada mereka [di sektor informal] tidak masuk kategori PHK,” ujarnya.

    Menurutnya, seluruh sektor perlu mendapat perhatian dari pemerintah. “… tetapi terutama industri manufaktur dan ritel, keduanya terdampak paling besar,” imbuhnya.

    Dia menilai pemerintah perlu memastikan kredit tersedia bagi dunia usaha. Selain itu, dia menyebut crowding out akibat surat berharga negara (SBN) perlu diakhiri.

    “Perbaiki iklim usaha melalui deregulasi yang tuntas, mengatur dan membatasi membanjirnya produk impor, dan menekan underground economy dan menghentikan penyelundupan,” pungkasnya.

  • Waspada! Miliaran Pengguna Google Maps Terancam Ulasan Palsu

    Waspada! Miliaran Pengguna Google Maps Terancam Ulasan Palsu

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengguna Google maps terancam ulasan palsu seiring dengan maraknya jasa pembuatan dan penjualan profil bisnis. Selama beberapa bulan ini, ada modus baru penipuan yang dilancarkan pelakunya melalui aplikasi Google Maps berupa pembuatan dan penjualan profil bisnis semu.

    Dilansir USA Today, Senin (7/7/2025) pihak Google menggugat seorang pria asal Maryland, Yaniv Asayag, yang dalam dua tahun terakhir menyalahgunakan perusahaan Eagle Locksmith dan Eagle Services LLC miliknya untuk membuat iklan online dan juga ulasan palsu.

    Yaniv beserta calon konspirator lainnya lalu menjual serta memposting ulasan palsu tersebut di Google Maps dan Google Search, bahkan juga menjual data konsumen yang terpikat oleh iklan dan ulasan tersebut kepada pihak ketiga. 

    Akibat kejadian tersebut, Google melakukan penyelidikan yang mengungkap dan menghapus lebih dari 10.000 iklan palsu dan tidak sah, dan mengusut penipuan lainnya seperti bisnis palsu hingga akun sah yang telah diretas atau dibajak.

    Pratik ini menjadi ancaman bagi miliaran pengguna Google Maps.

    “Daftar bisnis palsu dilarang di Google Maps, dan kami menggunakan berbagai alat untuk melindungi bisnis dan pengguna. Gugatan ini merupakan hasil dari upaya kami dan mengirimkan pesan yang jelas bahwa skema peniruan identitas tidak akan ditoleransi.” Kata seorang penasihat umum Google, Halimah DeLaine Prado terkait gugatan terhadap Yaniv Asayag, dikutip USA Today.

    DeLaine Prado juga menjelaskan bagaimana taktik yang digunakan para penipu di Google Maps yaitu “Umpan dan Tukar”, mereka menargetkan pelanggan yang berada dalam situasi rentan.

    Seperti misalnya ketika seorang pelanggan tengah mencari layanan lokal, dan bukannya menghubungi langsung pihak layanan, malah tertipu oleh daftar palsu.

    Ketika konsumen tersebut menghubungi perusahaan asli, akibat tertipu bisnis palsu itu, nomor akan disadap dan dialihkan melalui “layanan pembuatan prospek”, kemudian panggilan akan mengarah ke penipu.

    Dengan begitu, konsumen pun terhubung dengan perusahaan yang sama sekali berbeda dari perusahaan yang mereka kira akan mereka hubungi. Penipuan ini juga sering kali meminta harga yang jauh lebih tinggi dibanding harga awal.

    Untuk mencegah tindak penipuan yang terus menyebar ini, pengguna diharapkan lebih berhati-hati. DeLaine Prado mengimbau bila menemukan pertanda aneh dari suatu profil bisnis di Google Maps, pengguna harus memverifikasi keabsahan perusahaan tersebut.

    “Berhentilah sejenak, pengguna harus memeriksa URL dan nomor telepon perusahaan untuk memastikan bahwa keduanya sesuai dengan bisnis yang diiklankan” Jelas DeLaine Prado, dikutip dari CBS News.

    Tanda bahaya lain yang diungkapkan penasihat umum Google itu adalah ketika perusahaan meminta informasi lebih dari yang diperlukan, misalnya nomor jaminan sosial, padahal hanya akan digunakan untuk layanan mailing list.

    Pengguna juga perlu waspada jika mereka diminta membayar layanan dengan cara yang tidak konvensional, seperti membayar lewat kartu hadiah atau transfer kawat.

    Pihak Google membeberkan bahwa gugatan atas penipuan lewat Google Maps ini bukanlah yang pertama kali, sebab pada 2023, mereka telah menghapus dan memblokir sekitar 12 juta profil bisnis palsu. 

    Perusahaan tersebut juga berencana menyumbangkan semua ganti rugi yang dimenangkannya dalam kasus ini kepada organisasi-organisasi yang berupaya memerangi penipuan. (Muhamad Rafi Firmansyah Harun)

  • Gandeng Pimpinan DPR RI, BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Pemahaman Jaminan Sosial Pekerja

    Gandeng Pimpinan DPR RI, BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Pemahaman Jaminan Sosial Pekerja

    Kabupaten Bandung Barat: Anggota Komisi IX DPR RI yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2024-2029 Dr. H. Cucun Ahmad Syamsurijal, M.A.P. mendorong masyarakat di Kabupaten Bandung Barat untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
     
    Hal ini disampaikan Cucun dalam kegiatan Sosialisasi Program Perlindungan Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan yang berlokasi di Bale Abah Padalarang, Selain Cucun Ahmad Syamsurijal, sosialisasi itu juga turut dihadiri Dirut BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan Buntoro, Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat BPJS Ketenagakerjaan dan Pimpinan DPRD Bandung Barat.
     
    Dalam sosialisasi tersebut, Cucun menekankan pentingnya perlindungan sosial bagi semua profesi, mulai dari petani, pedagang, tukang ojek, hingga pekerjaan lainnya. Ia menyebut bahwa setiap pekerjaan memiliki risiko kecelakaan kerja yang dapat mengancam keselamatan dan kesejahteraan pekerja.
     
    “Saya mengapresiasi langkah2 strategis BPJS Ketenagakerjaan, tugas dan fungsinya menghadirkan negara untuk melindungi segenap pekerja Indonesia. Saya juga menghimbau kepada rekan-rekan Anggota DPRD Bandung Barat yang hadir pada hari ini, ayo terus ingatkan pemberi kerja dan seluruh pekerja yang berada di Kabupaten Bandung barat untuk mendaftarkan pekerja di BPJS Ketenagakerjaan.” Ungkap Cucun
     
     

    Menurutnya, kesadaran akan pentingnya perlindungan sosial tidak hanya memberikan keamanan bagi pekerja, tetapi juga memberikan ketenangan bagi keluarga yang ditinggalkan saat terjadi kecelakaan kerja. Program perlindungan ini juga diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup pekerja dan memberikan jaminan sosial yang layak, terutama bagi mereka yang bekerja di sektor informal yang rentan terhadap berbagai risiko.
     
    Sejalan dengan amanah konstitusi untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, sebagai bentuk negara hadir dan sebagai wakil rakyat kita bisa menghadirkan negara di tengah masyarakat dan mendukung dengan regulasi yang ada.
     
    Cucun berharap dengan adanya sosialisasi ini, masyarakat lebih sadar dan tergerak untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. “Dengan iuran yang terjangkau dan manfaatnya. Pekerja bisa fokus kerja keras biar kecemasannya BPJS Ketenagakerjaan yang menanggung.” Tegas Cucun
     
    Dalam kesempatan yang sama Dirut BPJS Ketenagakerjaan, Pramudya Iriawan Buntoro, menekankan kegiatan sosialisasi ini adalah bentuk negara hadir melindungi seluruh pekerja di Indonesia

    “BPJS Ketenagakerjaan hadir bukan hanya sebagai sebuah lembaga, tapi sebagai sahabat bagi para pekerja, bagi Bapak/ibu semua. Kami ingin memastikan bahwa setiap orang yang bekerja, baik itu buruh pabrik, pedagang di pasar, nelayan, petani, driver ojek online, hingga pekerja lepas di desa-desa dan dimanapun, memiliki perlindungan saat hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.” Ujar Pramudya
     

     
    Disebutkan program BPJS Ketenagakerjaan ada 5, diantaranya Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
     
    “Hari ini kami juga secara simbolis memberikan santunan manfaat Program JKK, JKM, JP dan Beasiswa kepada 4 Orang Ahli waris dengan total santunan sebesar Rp640 Juta, Kami berharap manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan ini bisa mempertahankan kehidupan yang layak bagi ahli waris yang ditinggalkan. Kita tentu tidak pernah berharap musibah datang, namun hidup penuh dengan ketidakpastian, dan tidak ada salahnya jika kita berjaga-jaga sejak dini. Lebih baik sedia payung sebelum hujan, karena perlindungan hari ini bisa jadi penyelamat di hari esok. Dan ini sejalan dengan tujuan dari Badan untuk memastikan pekerja yg dilindungi fokus utk Kerja Keras dan BPJS Ketenagakerjaan yg menangunggung cemas nya, spt yang diungkapkan Pak Cucun dan sesuai dengan kampanye komunikasi yang kita selalu gaungkan yaitu Kerja Keras Bebas Cemas, tutup Pramudya
     
    BPJS Ketenagakerjaan memastikan bahwa upaya memperluas cakupan perlindungan pekerja tidak berhenti di sosialisasi ini. Ke depan, berbagai program edukasi akan terus digelar di berbagai kecamatan, dengan fokus pada pekerja sektor informal yang masih minim kesadaran akan pentingnya jaminan sosial.
     

    Kabupaten Bandung Barat: Anggota Komisi IX DPR RI yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2024-2029 Dr. H. Cucun Ahmad Syamsurijal, M.A.P. mendorong masyarakat di Kabupaten Bandung Barat untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
     
    Hal ini disampaikan Cucun dalam kegiatan Sosialisasi Program Perlindungan Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan yang berlokasi di Bale Abah Padalarang, Selain Cucun Ahmad Syamsurijal, sosialisasi itu juga turut dihadiri Dirut BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan Buntoro, Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat BPJS Ketenagakerjaan dan Pimpinan DPRD Bandung Barat.
     
    Dalam sosialisasi tersebut, Cucun menekankan pentingnya perlindungan sosial bagi semua profesi, mulai dari petani, pedagang, tukang ojek, hingga pekerjaan lainnya. Ia menyebut bahwa setiap pekerjaan memiliki risiko kecelakaan kerja yang dapat mengancam keselamatan dan kesejahteraan pekerja.
     
    “Saya mengapresiasi langkah2 strategis BPJS Ketenagakerjaan, tugas dan fungsinya menghadirkan negara untuk melindungi segenap pekerja Indonesia. Saya juga menghimbau kepada rekan-rekan Anggota DPRD Bandung Barat yang hadir pada hari ini, ayo terus ingatkan pemberi kerja dan seluruh pekerja yang berada di Kabupaten Bandung barat untuk mendaftarkan pekerja di BPJS Ketenagakerjaan.” Ungkap Cucun
     
     

     
    Menurutnya, kesadaran akan pentingnya perlindungan sosial tidak hanya memberikan keamanan bagi pekerja, tetapi juga memberikan ketenangan bagi keluarga yang ditinggalkan saat terjadi kecelakaan kerja. Program perlindungan ini juga diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup pekerja dan memberikan jaminan sosial yang layak, terutama bagi mereka yang bekerja di sektor informal yang rentan terhadap berbagai risiko.
     
    Sejalan dengan amanah konstitusi untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, sebagai bentuk negara hadir dan sebagai wakil rakyat kita bisa menghadirkan negara di tengah masyarakat dan mendukung dengan regulasi yang ada.
     
    Cucun berharap dengan adanya sosialisasi ini, masyarakat lebih sadar dan tergerak untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. “Dengan iuran yang terjangkau dan manfaatnya. Pekerja bisa fokus kerja keras biar kecemasannya BPJS Ketenagakerjaan yang menanggung.” Tegas Cucun
     
    Dalam kesempatan yang sama Dirut BPJS Ketenagakerjaan, Pramudya Iriawan Buntoro, menekankan kegiatan sosialisasi ini adalah bentuk negara hadir melindungi seluruh pekerja di Indonesia
     
    “BPJS Ketenagakerjaan hadir bukan hanya sebagai sebuah lembaga, tapi sebagai sahabat bagi para pekerja, bagi Bapak/ibu semua. Kami ingin memastikan bahwa setiap orang yang bekerja, baik itu buruh pabrik, pedagang di pasar, nelayan, petani, driver ojek online, hingga pekerja lepas di desa-desa dan dimanapun, memiliki perlindungan saat hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.” Ujar Pramudya
     

     
    Disebutkan program BPJS Ketenagakerjaan ada 5, diantaranya Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
     
    “Hari ini kami juga secara simbolis memberikan santunan manfaat Program JKK, JKM, JP dan Beasiswa kepada 4 Orang Ahli waris dengan total santunan sebesar Rp640 Juta, Kami berharap manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan ini bisa mempertahankan kehidupan yang layak bagi ahli waris yang ditinggalkan. Kita tentu tidak pernah berharap musibah datang, namun hidup penuh dengan ketidakpastian, dan tidak ada salahnya jika kita berjaga-jaga sejak dini. Lebih baik sedia payung sebelum hujan, karena perlindungan hari ini bisa jadi penyelamat di hari esok. Dan ini sejalan dengan tujuan dari Badan untuk memastikan pekerja yg dilindungi fokus utk Kerja Keras dan BPJS Ketenagakerjaan yg menangunggung cemas nya, spt yang diungkapkan Pak Cucun dan sesuai dengan kampanye komunikasi yang kita selalu gaungkan yaitu Kerja Keras Bebas Cemas, tutup Pramudya
     
    BPJS Ketenagakerjaan memastikan bahwa upaya memperluas cakupan perlindungan pekerja tidak berhenti di sosialisasi ini. Ke depan, berbagai program edukasi akan terus digelar di berbagai kecamatan, dengan fokus pada pekerja sektor informal yang masih minim kesadaran akan pentingnya jaminan sosial.
     

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (PRI)

  • Raksasa Batu Bara Merana, Kini Tunggu Bantuan Negara

    Raksasa Batu Bara Merana, Kini Tunggu Bantuan Negara

    Jakarta –

    Raksasa tambang dari Rusia, Mechel, bakal menerima bantuan dari Pemerintahan Presiden Vladimir putin. Bantuan itu diberikan di tengah krisis yang sedang menghantam sektor batu bara.

    Mechel menjadi produsen batu bara pertama yang diberi bantuan oleh Pemerintahan Rusia. Direktur Keuangan Mechel, Nelli Galeeva menjelaskan, bantuan itu berbentuk penangguhan pembayaran pajak dan iuran jaminan sosial selama tiga tahun, senilai lebih dari 13 miliar rubel atau US$ 166 juta, atau setara Rp 2,68 triliun.

    Dilansir dari The Moscow Times, Sabtu (5/7/2025), Mechel memperkirakan bisa menghemat US$ 6 juta per bulan jika kebijakan bantuan untuk seluruh industri, seperti penangguhan pajak ekstraksi mineral dan iuran sosial mulai berlaku.

    Galeeva mengatakan pihaknya menjadi yang pertama mengajukan permohonan dukungan ke pemerintah dan yang pertama disetujui oleh komisi yang dipimpin Menteri Keuangan Anton Siluanov. Namun, kondisi industri tetap suram.

    CEO Mechel Oleg Korzhov menyebut industri batu bara menghadapi kesulitan besar dan memperkirakan penurunan penjualan. Mechel bahkan berencana mengurangi pengiriman batu bara hingga 25% dibanding tahun lalu.

    Korzhov menegaskan ini adalah skenario pesimistis, namun hasil akhirnya bisa berubah tergantung situasi domestik maupun global. Sementara itu, Kepala Russian Coal, Vladimir Korotin, menyebut krisis ini sebagai yang terburuk sejak 1990-an.

    Pada 2024 hingga kuartal pertama 2025, sektor batu bara menjadi satu-satunya industri besar di Rusia di mana jumlah perusahaan merugi (61,8%) melampaui yang untung. Meski produksi naik tipis 1,4% di lima bulan pertama tahun ini, sebagian besar batu bara menumpuk di gudang karena tak laku dijual.

    Penurunan produksi sudah terlihat di wilayah Kemerovo, pusat tambang batu bara nasional. Pusat Analisis Makroekonomi dan Peramalan Jangka Pendek yang dekat dengan Kremlin menyatakan bahwa seluruh indikator kesehatan perusahaan batu bara mengalami tekanan.

    Meski begitu, ancaman kebangkrutan bisa dihindari berkat dukungan penuh dari negara. Pelaku industri berharap kondisi tak makin buruk dan ada perbaikan pada paruh kedua tahun ini.

    Korzhov mengatakan hampir semua produsen mengalami tekanan berat, baik dari sisi produksi maupun investasi. Dengan nilai tukar saat ini, menjual batu bara ke luar negeri pun dianggap merugi.

    Meski begitu, ia memperkirakan harga tak akan turun lagi karena 20% perusahaan batu bara dunia sudah beroperasi dan memperoleh untung. Penurunan produksi global, potensi penurunan suku bunga acuan, serta penguatan dolar bisa mendorong pemulihan harga dan meringankan beban utang industri.

    Pada 2023, EBITDA Mechel turun 35% menjadi 56 miliar rubel, sementara rasio utangnya naik hingga 4,6 kali EBITDA. Untuk mengurangi beban, Mechel berencana menjual sebagian asetnya, terutama di sektor energi.

    Tonton juga “Ngerinya Ledakan di Tambang Batu Bara Spanyol Tewaskan 5 Orang” di sini:

    (ily/hns)

  • One Big Beautiful Bill Act yang Diteken Trump dan Dampaknya ke Warga AS

    One Big Beautiful Bill Act yang Diteken Trump dan Dampaknya ke Warga AS

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani paket besar Undang-undang (UU) pajak dan belanja yang dia namakan One Big Beautiful Bill Act, pada Jumat (4/7/2025). Penandatanganan UU tersebut bertepatan dengan ulang tahun ke-249 kemerdekaan AS

    Undang-undang ini akan membawa perubahan besar bagi keuangan masyarakat Amerika. Setelah Senat mengesahkan versi mereka pada Selasa, DPR yang dikuasai Partai Republik menyetujui RUU ini pada Kamis dan mengirimkannya ke meja Trump.

    Isi akhir RUU itu menetapkan pemotongan pajak 2017 menjadi permanen serta menambahkan berbagai insentif lainnya.

    Regulasi ini juga memberikan insentif pajak untuk penghasilan tip, gaji lembur, dan pinjaman mobil. Di sisi lain, pemotongan besar diberlakukan terhadap program sosial seperti Medicaid dan bantuan pangan, menghapus insentif energi bersih, serta mengubah sistem pinjaman mahasiswa federal.

    Analisis dari Yale Budget Lab menyebutkan kebijakan ini bisa menguntungkan mereka yang berpenghasilan tinggi, tetapi justru menyulitkan warga berpendapatan rendah yang bergantung pada Medicaid dan SNAP.

    Dikutip dari CNBC, Sabtu (5/7/2025) berikut beberapa poin penting yang diatur dalam One Big Beautiful Bill Act.

    Perpanjangan Pemotongan Pajak 2017

    Selama masa jabatan pertamanya, Trump memberlakukan Tax Cuts and Jobs Act (TCJA) tahun 2017 yang mengubah sistem perpajakan di AS secara besar-besaran dan menurunkan tarif pajak untuk banyak rumah tangga.

    Beberapa ketentuannya mencakup tarif pajak yang lebih rendah, pengurangan standar yang lebih besar, kredit pajak anak yang lebih tinggi, batas pajak warisan dan hadiah yang lebih longgar, dan lainnya.

    Ketentuan-ketentuan tersebut awalnya hanya berlaku sampai 2025. Tapi lewat undang-undang baru yang diteken Trump menjadikan pemotongan pajak 2017 itu kini bersifat permanen dan sekaligus memperbesar beberapa keringanan pajak.

    Misalnya, pengurangan pajak standar dinaikkan dari US$ 15.000 menjadi US$ 15.750 untuk wajib pajak lajang, dan dari US$ 30.000 dolar menjadi US$ 31.500 dolar untuk pasangan menikah, dan angka itu akan disesuaikan dengan inflasi.

    Batas pajak warisan dan hadiah juga naik dari US$ 13,99 juta menjadi US$ 15 juta untuk lajang, serta dari US$ 27,98 juta menjadi US$ 30 juta untuk yang sudah berpasangan. Kebijakan ini mulai berlaku tahun 2026.

    Pengurangan Pajak SALT

    Jika seseorang merinci potongan pajaknya, maka potongan pajak negara bagian dan lokal (SALT) bisa dipakai untuk mengurangi pajak federal atas pendapatan dan properti. Undang-undang pemotongan pajak Trump tahun 2017 membatasi potongan SALT hanya sampai US$ 10.000, dan ini jadi isu penting bagi politisi dari negara bagian dengan pajak tinggi seperti New York, New Jersey, dan California.

    Sebelum 2018, potongan SALT tidak dibatasi, walaupun pajak minimum alternatif (AMT) mengurangi manfaatnya bagi warga berpenghasilan tinggi. Undang-undang baru sementara menaikkan batas SALT jadi US$ 40.000 mulai 2025, tapi akan mulai berkurang bagi orang dengan penghasilan lebih dari US$ 500.000.

    Batas itu naik 1% per tahun sampai 2029, lalu kembali ke US$ 10.000 pada 2030. Rata-rata potongan SALT di 2022 hampir US$ 10.000 di negara bagian seperti Connecticut, New York, New Jersey, California, dan Massachusetts. Angka ini menunjukkan banyak orang sudah menyentuh batas maksimum yang berlaku saat ini.

    Kredit Pajak Anak

    Kredit pajak anak berlaku untuk keluarga dengan anak yang memenuhi syarat, berusia di bawah 17 tahun, dan punya nomor jaminan sosial yang sah. Undang-undang pemotongan pajak Trump tahun 2017 menaikkan kredit ini dari US$ 1.000 ke US$ 2.000, dan seharusnya berakhir setelah 2025.

    Undang-undang baru membuat kredit ini permanen dan naik menjadi US$ 2.200 mulai 2025. Nilainya akan disesuaikan dengan inflasi mulai 2026. Bagian yang bisa dikembalikan (refundable), yaitu additional child tax credit, juga jadi permanen dengan nilai US$ 1.700 pada 2025.

    Tapi perubahan ini tetap tidak membantu sekitar 17 juta anak dari keluarga berpenghasilan rendah yang tidak cukup berpenghasilan untuk klaim penuh kredit itu, kata Elaine Maag dari Urban-Brookings Tax Policy Center.

    Bonus untuk Lansia

    Warga lansia bisa mendapat potongan pajak tambahan lewat “bonus” sementara untuk usia 65 tahun ke atas. Potongan penuh US$ 6.000 berlaku bagi individu dengan penghasilan hingga US$ 75.000, atau US$ 150.000 untuk pasangan menikah yang melaporkan bersama.

    Di atas itu, potongannya dikurangi secara bertahap. Bonus ini berlaku untuk tahun pajak 2025 sampai 2028. Howard Gleckman dari Urban-Brookings Tax Policy Center bilang, justru kelas menengah yang paling diuntungkan dari bonus ini.

    Pemangkasan Anggaran Medicaid

    Dalam upaya menekan belanja negara, Partai Republik menargetkan Medicaid atau program asuransi kesehatan federal yang mencakup lebih dari 71 juta orang untuk mengalami pemotongan anggaran. Berdasarkan estimasi dari Congressional Budget Office (CBO), undang-undang baru ini akan memangkas sekitar US$ 1 triliun dari Medicaid.

    Aturan baru mengharuskan penerima manfaat berusia 19 hingga 64 tahun, baik yang mendaftar maupun yang telah tergabung melalui perluasan program Affordable Care Act untuk bekerja minimal 80 jam per bulan. Ketentuan ini mulai berlaku pada 31 Desember 2026 di sebagian besar negara bagian.

    Beberapa kelompok seperti orang tua yang memiliki anak di bawah usia 14 atau yang memiliki kondisi medis tertentu dapat dikecualikan dari aturan ini. Namun, undang-undang membatasi pengecualian tersebut, termasuk hanya berlaku bagi orang tua dengan anak berusia 14 tahun ke bawah.

    Selain itu, negara bagian diwajibkan melakukan pemeriksaan ulang kelayakan penerima manfaat setiap enam bulan, bukan setiap 12 bulan seperti kebijakan saat ini. Undang-undang ini juga membatasi kemampuan negara bagian untuk menaikkan pajak penyedia layanan, yang bisa berdampak pada berkurangnya cakupan Medicaid.

    Sebanyak 7,8 juta orang diperkirakan akan kehilangan perlindungan asuransi kesehatan akibat pemotongan ini, menurut proyeksi CBO terhadap versi sebelumnya dari rancangan undang-undang ini.

    Pemangkasan Anggaran Program Bantuan Pangan

    Undang-undang ini juga memotong anggaran program bantuan pangan melalui Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), yang sebelumnya dikenal sebagai food stamps. Menurut Center on Budget and Policy Priorities (CBPP), pemangkasan ini berpotensi memengaruhi lebih dari 40 juta orang.

    Jumlah itu mencakup sekitar 16 juta anak-anak, 8 juta lansia, dan 4 juta penyandang disabilitas dewasa yang bukan lansia. Negara bagian akan diminta menanggung sebagian biaya untuk menutupi kekurangan pendanaan dari pemerintah pusat.

    Jika mereka tidak mampu menutup kekurangan ini, manfaat SNAP bisa dipangkas atau bahkan beberapa negara bagian bisa memutuskan keluar dari program tersebut sama sekali.

    Undang-undang juga memperluas syarat kerja untuk penerima manfaat, kini mencakup individu berusia 55 hingga 64 tahun serta orang tua dengan anak berusia 14 tahun ke atas. Berdasarkan aturan saat ini, sebagian besar orang tidak bisa menerima manfaat lebih dari tiga bulan dalam kurun waktu tiga tahun, kecuali mereka bekerja minimal 20 jam per minggu atau memenuhi syarat pengecualian tertentu.

    Selain itu, kelayakan untuk menerima manfaat SNAP dibatasi hanya untuk warga negara AS dan penduduk tetap yang sah. Diperkirakan 5,3 juta keluarga akan kehilangan setidaknya US$ 25 manfaat SNAP per bulan, dengan rata-rata kehilangan mencapai US$ 146 setiap bulan.

    Trump Accounts untuk Tabungan Anak

    Undang-undang ini memperkenalkan akun tabungan baru untuk anak-anak, dengan satu kali setoran awal sebesar US$ 1.000 dari pemerintah federal bagi anak-anak yang lahir antara tahun 2025 hingga 2028. Akun ini disebut sebagai “Trump accounts”, dan merupakan jenis rekening tabungan dengan keuntungan pajak yang ditujukan untuk seluruh anak warga negara AS.

    Orang tua dapat menyetor hingga US$ 5.000 per tahun ke dalam akun tersebut, dan dana yang terkumpul akan diinvestasikan dalam portofolio terdiversifikasi yang mengikuti indeks saham AS. Pemberi kerja juga diperbolehkan memberikan kontribusi hingga US$ 2.500, yang tidak akan dihitung sebagai pendapatan bagi penerima.

    Keuntungan dari investasi akan tumbuh tanpa dikenakan pajak selama dana tidak ditarik, dan jika ditarik untuk keperluan yang memenuhi syarat, maka dikenakan pajak sebagai capital gain jangka panjang.

    Batas Pinjaman dan Manfaat Pinjaman Mahasiswa

    Undang-undang ini juga membawa perubahan besar dalam sistem pinjaman mahasiswa. Salah satu langkahnya adalah memperluas akses terhadap Pell Grant, yakni bantuan biaya pendidikan dari pemerintah federal bagi mahasiswa dari keluarga berpendapatan rendah.

    Spesifiknya adalah bagi mereka yang mengikuti pelatihan kerja jangka pendek yang berorientasi ke dunia industri. Namun, ada batasan baru terkait jumlah pinjaman yang bisa diambil:

    Undang-undang ini membatasi pinjaman tanpa subsidi untuk mahasiswa pascasarjana maksimal US$ 20.500 per tahun, dan US$ 100.000 seumur hidup.

    Pinjaman untuk program gelar profesional seperti dokter atau pengacara dibatasi US$ 50.000 per tahun, dengan maksimum US$ 200.000 seumur hidup.

    Total maksimum pinjaman mahasiswa federal ditetapkan sebesar US$ 257.500. Pinjaman orang tua melalui program Parent PLUS dibatasi US$ 20.000 per tahun per anak, dan US$ 65.000 seumur hidup.

    Selain itu, program Grad PLUS, yang sebelumnya memungkinkan mahasiswa pascasarjana meminjam hingga seluruh biaya kuliah dikurangi bantuan lain, dihapuskan.

    Mulai pertengahan 2026, peminjam baru hanya memiliki dua pilihan rencana pembayaran, yakni rencana pembayaran standar dengan cicilan tetap, atau rencana pembayaran berbasis pendapatan yang dikenal sebagai Repayment Assistance Plan (RAP).

    Potongan Pajak Bunga Pinjaman Mobil
    Undang-undang ini memperkenalkan potongan pajak untuk bunga pinjaman mobil. Rumah tangga tertentu dapat mengurangi hingga US$ 10.000 per tahun dari bunga pinjaman mobil baru dalam penghitungan penghasilan kena pajak mereka. Potongan ini bersifat sementara dan berlaku mulai tahun 2025 hingga 2028.

    Meski begitu tetap ada batasan tertentu. Misalnya, nilai potongan mulai berkurang bagi individu yang penghasilannya melebihi US$ 100.000, atau US$ 200.000 untuk pasangan menikah yang mengajukan bersama. Selain itu, kendaraan yang dibeli harus dirakit di Amerika Serikat.

    Potongan Pajak atas Penghasilan Tip

    Undang-undang ini juga menciptakan potongan pajak penghasilan federal hingga US$ 25.000 per tahun atas penghasilan dari tip yang memenuhi syarat. Potongan ini berlaku untuk pekerja yang secara rutin menerima tip tunai dan melaporkannya kepada pemberi kerja untuk pemotongan pajak penghasilan dan jaminan sosial.

    Namun, keringanan ini tidak berlaku bagi wajib pajak dengan penghasilan lebih dari US$ 150.000, atau US$ 300.000 untuk pelapor gabungan. Potongan untuk penghasilan tip ini akan berlaku dari tahun 2025 hingga 2028.

    Potongan Pajak untuk Lembur

    Undang-undang ini juga memberikan potongan pajak untuk penghasilan dari lembur, yang sempat dijanjikan Trump saat kampanye. Pemotongan ini memungkinkan potongan di atas garis sebesar US$ 12.500 untuk pekerja individu dan US$ 25.000 bagi pasangan menikah yang mengajukan bersama, selama tahun 2025 hingga 2028.

    Nilai potongan ini mulai berkurang jika penghasilan individu melebihi US$ 150.000, atau US$ 300.000 bagi pelapor bersama. Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban pajak bagi pekerja dengan jam kerja tambahan yang signifikan.

    Kredit Pajak untuk Kendaraan Listrik dan Energi Bersih

    Undang-undang ini menghapus sejumlah insentif pajak yang selama ini diberikan untuk energi bersih. Salah satunya adalah penghentian kredit pajak sebesar US$ 7.500 bagi rumah tangga yang membeli atau menyewa kendaraan listrik baru, serta kredit US$ 4.000 untuk pembeli kendaraan listrik bekas. Kedua insentif ini akan berakhir setelah 30 September 2025.

    Tak hanya itu, berbagai kredit pajak untuk konsumen yang melakukan perbaikan rumah ramah lingkungan juga akan dihapus. Misalnya, insentif untuk pemasangan panel surya, pompa panas listrik, serta jendela dan pintu hemat energi. Seluruh potongan pajak ini akan berakhir pada 31 Desember 2025.

    (ily/hns)

  • Raksasa Batu Bara Keok, Kini Menanti Belas Kasihan Putin

    Raksasa Batu Bara Keok, Kini Menanti Belas Kasihan Putin

    Jakarta –

    Salah satu perusahaan tambang terbesar di Rusia, Mechel, rencananya menerima bantuan pemerintah di tengah krisis yang terjadi di sektor batu bara. Perusahaan tersebut menjadi produsen batu bara pertama yang menerima bantuan di era pemerintahan Presiden Vladimir Putin.

    Menurut Wakil Direktur Keuangan Mechel, Nelli Galeeva, pihaknya mendapat mendapat penangguhan pembayaran pajak dan iuran jaminan sosial selama tiga tahun, senilai lebih dari 13 miliar rubel atau US$ 166 juta, atau setara Rp 2,68 triliun.

    Dilansir dari The Moscow Times, Sabtu (5/7/2025), Mechel memperkirakan bisa menghemat US$ 6 juta per bulan jika kebijakan bantuan untuk seluruh industri, seperti penangguhan pajak ekstraksi mineral dan iuran sosial mulai berlaku.

    Galeeva mengatakan pihaknya menjadi yang pertama mengajukan permohonan dukungan ke pemerintah dan yang pertama disetujui oleh komisi yang dipimpin Menteri Keuangan Anton Siluanov. Namun, kondisi industri tetap suram.

    CEO Mechel Oleg Korzhov menyebut industri batu bara menghadapi kesulitan besar dan memperkirakan penurunan penjualan. Mechel bahkan berencana mengurangi pengiriman batu bara hingga 25% dibanding tahun lalu.

    Korzhov menegaskan ini adalah skenario pesimistis, namun hasil akhirnya bisa berubah tergantung situasi domestik maupun global. Sementara itu, Kepala Russian Coal, Vladimir Korotin, menyebut krisis ini sebagai yang terburuk sejak 1990-an.

    Pada 2024 hingga kuartal pertama 2025, sektor batu bara menjadi satu-satunya industri besar di Rusia di mana jumlah perusahaan merugi (61,8%) melampaui yang untung. Meski produksi naik tipis 1,4% di lima bulan pertama tahun ini, sebagian besar batu bara menumpuk di gudang karena tak laku dijual.

    Penurunan produksi sudah terlihat di wilayah Kemerovo, pusat tambang batu bara nasional. Pusat Analisis Makroekonomi dan Peramalan Jangka Pendek yang dekat dengan Kremlin menyatakan bahwa seluruh indikator kesehatan perusahaan batu bara mengalami tekanan.

    Meski begitu, ancaman kebangkrutan bisa dihindari berkat dukungan penuh dari negara. Pelaku industri berharap kondisi tak makin buruk dan ada perbaikan pada paruh kedua tahun ini.

    Korzhov mengatakan hampir semua produsen mengalami tekanan berat, baik dari sisi produksi maupun investasi. Dengan nilai tukar saat ini, menjual batu bara ke luar negeri pun dianggap merugi.

    Meski begitu, ia memperkirakan harga tak akan turun lagi karena 20% perusahaan batu bara dunia sudah beroperasi dan memperoleh untung. Penurunan produksi global, potensi penurunan suku bunga acuan, serta penguatan dolar bisa mendorong pemulihan harga dan meringankan beban utang industri.

    Pada 2023, EBITDA Mechel turun 35% menjadi 56 miliar rubel, sementara rasio utangnya naik hingga 4,6 kali EBITDA. Untuk mengurangi beban, Mechel berencana menjual sebagian asetnya, terutama di sektor energi.

    (ily/hns)

  • Link Cek dan Pencairan BSU Tahap 2 Bulan Juli 2025, Klik di Sini!

    Link Cek dan Pencairan BSU Tahap 2 Bulan Juli 2025, Klik di Sini!

    Bisnis.com, JAKARTA – Bagi masyarakat yang belum mendapat bantuan subsidi upah (BSU) 2025, diminta untuk tidak khawatir.

    Pasalnya penyaluran BSU masih kurang sekitar 20% yang ditujukan kepada pekerja yang memenuhi syarat.

    Penyaluran program BSU 2025 saat ini hampir mencapai 80% dari total target 17,3 juta penerima.

    Sebelumnya, penyaluran BSU 2025 akan dilakukan secara bertahap. Untuk tahap I, pemerintah akan mencairkan bantuan untuk 3,69 juta pekerja/buruh. Hingga 24 Juni 2025, BSU senilai Rp600.000 sudah disalurkan kepada 2,45 juta orang yang telah memenuhi syarat. Sisanya, sekitar 1,24 juta penerima, sedang dalam proses penyaluran.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan untuk penyaluran BSU tahap II, Yassierli menyebut bahwa saat ini BPJS Ketenagakerjaan telah menyerahkan data sebanyak 4,5 jutaan calon penerima. Saat ini, data tersebut sudah dalam proses verifikasi dan validasi oleh pemerintah.

    “Sudah, sekarang sudah 80% mungkin ya, mendekati 80%,” ujarnya, Rabu (2/7/2025).

    BSU 2025 akan disalurkan melalui bank himbara dan Bank BSI untuk penerima BSU yang berdomisili di Aceh. Sementara itu, bagi penerima yang tidak memiliki rekening Bank Himbara, maka akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia.

    Syarat penerima BSU telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.5/2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh.

    Syarat Penerima BSU Tahap 2 2025:

    1. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan

    2. Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan April 2025, dan

    3. Menerima gaji/upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan

    Adapun, pemberian BSU dikecualikan bagi aparatur sipil negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Negara.

    Selain itu, pemerintah akan memprioritaskan pemberian BSU 2025 kepada pekerja yang tidak sedang menerima program keluarga harapan pada tahun anggaran berjalan, sebelum BSU disalurkan.

    Link Cek Penerima BSU Tahap 2 2025

    Berikut cara mengecek status penerima BSU Tahap 2:

    1. Melalui Website Kemnaker

    Pekerja dapat mengecek status penerimaan melalui laman resmi Kemnaker di https://bsu.kemnaker.go.id. 
    Penerima diharuskan untuk login ke akun yang sudah terdaftar.
    Apabila belum memiliki akun, pekerja dapat membuat akun terlebih dahulu, kemudian melengkapi profil secara menyeluruh.
    Setelah data lengkap, status penerimaan BSU akan ditampilkan pada dashboard akun masing-masing.

    2. Melalui Website BPJS Ketenagakerjaan

  • Presiden tunjuk Pramudya Iriawan jadi Dirut BPJS Ketenagakerjaan

    Presiden tunjuk Pramudya Iriawan jadi Dirut BPJS Ketenagakerjaan

    Pramudya Iriawan Buntoro yang resmi ditunjuk Presiden Prabowo Subianto menjadi Dirut BPJS Ketenagakerjaan, seperti yang diungkapkan keterangan resmi pada Kamis (3/7/2025) ANTARA/HO-BPJS Ketenagakerjaan

    Presiden tunjuk Pramudya Iriawan jadi Dirut BPJS Ketenagakerjaan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 03 Juli 2025 – 23:42 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Pramudya Iriawan Buntoro sebagai Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan menggantikan Anggoro Eko Cahyo yang sebelumnya mengundurkan diri dari jabatan tersebut.

    Menurut keterangan diterima di Jakarta, Kamis (3/7), Pramudya mengatakan dirinya mengucapkan terima kasih kepada Presiden yang memberikan amanah ini dan bersama seluruh jajaran direksi siap menjalankan rencana strategis yang telah disusun sebelumnya.

    “Terima kasih kepada Bapak Presiden, kami di jajaran direksi siap menjalankan seluruh program dan rencana strategis yang telah disusun sebelumnya. Di sisa periode ini kami akan mempercepat perluasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan serta menjaga kualitas pelayanan optimal kepada peserta,” ujar Pramudya.

    Penunjukan itu sendiri ditetapkan melalui Keputusan Presiden RI Nomor 63/P Tahun 2025 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Direksi BPJS Ketenagakerjaan Sisa Masa Jabatan 2021-2026.

    Sebelum menjabat sebagai Direktur Utama, Pramudya Iriawan Buntoro mengemban amanah sebagai Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Dengan pengalaman dan rekam jejak yang kuat, diharapkan dia dapat membawa BPJS Ketenagakerjaan semakin maju dan adaptif dalam menjawab tantangan perlindungan pekerja pada masa kini dan mendatang.

    Dengan adanya perubahan tersebut, posisi Direktur Kepesertaan kini dijabat oleh Eko Nugriyanto, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama Dana Pensiun BPJS Ketenagakerjaan, anak perusahaan BPJS Ketenagakerjaan yang bergerak di bidang pengelolaan dana pensiun karyawan.

    “Saya siap mengemban amanah yang diberikan ini. Ini merupakan kehormatan, sekaligus tanggung jawab besar untuk memastikan seluruh pekerja Indonesia mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Mohon doa dan dukungannya agar amanah ini bisa saya jalankan dengan integritas, dedikasi, dan semangat melayani untuk pekerja Indonesia yang lebih sejahtera,” ucap Eko.

    BPJS Ketenagakerjaan menyatakan pergantian kepemimpinan merupakan hal yang wajar dalam dinamika organisasi. Lembaga itu tetap berkomitmen menjalankan tugasnya secara profesional, berlandaskan prinsip tata kelola yang baik, serta menjaga amanah pekerja Indonesia yang telah mempercayakan perlindungan jaminan sosialnya kepada BPJS Ketenagakerjaan.

    BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen akan terus memperkuat peran strategis dalam memberikan perlindungan menyeluruh bagi pekerja Indonesia, sekaligus mendorong keberlangsungan sistem jaminan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

    Sumber : Antara

  • Menaker Klaim Penyaluran BSU 2025 Sekitar 80% dari Target 17,3 Juta Penerima

    Menaker Klaim Penyaluran BSU 2025 Sekitar 80% dari Target 17,3 Juta Penerima

    Bisnis.com, JAKARTA — Penyaluran program bantuan subsidi upah (BSU) 2025 hampir mencapai 80% dari total target 17,3 juta penerima.

    Sebelumnya, penyaluran BSU 2025 akan dilakukan secara bertahap. Untuk tahap I, pemerintah akan mencairkan bantuan untuk 3,69 juta pekerja/buruh. Hingga 24 Juni 2025, BSU senilai Rp600.000 sudah disalurkan kepada 2,45 juta orang yang telah memenuhi syarat. Sisanya, sekitar 1,24 juta penerima, sedang dalam proses penyaluran.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan untuk penyaluran BSU tahap II, Yassierli menyebut bahwa saat ini BPJS Ketenagakerjaan telah menyerahkan data sebanyak 4,5 jutaan calon penerima. Saat ini, data tersebut sudah dalam proses verifikasi dan validasi oleh pemerintah. 

    “Sudah, sekarang sudah 80% mungkin ya, mendekati 80%,” ujarnya, Rabu (2/7/2025).

    BSU 2025 akan disalurkan melalui bank himbara dan Bank BSI untuk penerima BSU yang berdomisili di Aceh. Sementara itu, bagi penerima yang tidak memiliki rekening Bank Himbara, maka akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia.

    Syarat penerima BSU telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.5/2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh. 

    Syarat Penerima BSU 2025: 

    1. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan  

    2. Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan April 2025, dan  

    3. Menerima gaji/upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan  

    Adapun, pemberian BSU dikecualikan bagi aparatur sipil negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Negara.  

    Selain itu, pemerintah akan memprioritaskan pemberian BSU 2025 kepada pekerja yang tidak sedang menerima program keluarga harapan pada tahun anggaran berjalan, sebelum BSU disalurkan.