Xcloud.id

Produk: jaminan sosial

  • Tarif Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Bakal Naik? Ini Kata Menkes BGS

    Tarif Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Bakal Naik? Ini Kata Menkes BGS

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah sempat berencana untuk menaikkan tarif iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada 2026. Alasannya, besaran iuran BPJS Kesehatan belum disesuaikan dalam lima tahun terakhir.

    Lantas, apakah rencana itu akan jadi dilaksanakan?

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, hingga kini belum ada pembahasan terkait rencana tersebut.

    “Masih belum dibahas,” ujarnya saat ditemui di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (15/7/2025).

    Sebelumnya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sempat buka suara mengenai rencana kenaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2026. Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyampaikan bahwa rencana itu sudah termasuk dalam 8 skenario untuk memastikan operasionalnya berkelanjutan.

    Ia mengatakan, pihaknya sudah memiliki kalkulasi atas rencana kenaikan. Akan tetapi, Ghufron mengatakan rinciannya belum bisa dipublikasikan. Menurutnya, skenario kenaikan tarif tersebut tengah didiskusikan dengan pemerintah dan akan diputuskan oleh pemerintah.

    “Namanya skenario ya ada penyesuaian sekian apa ini, tetapi kan ini bukan pengambilan putusan dan BPJS tidak mengambil keputusan itu, tapi BPJS itu sadar sekali apa yang dilakukan dan tahu persis punya datanya dan lain sebagainya, tapi bukan pengambil keputusan,” terang Ghufron di Public Expose Kinerja BPJS Kesehatan, Jakarta Pusat, Senin (14/7/2025).

    Ketika ditanya apa saja isi dari delapan skenario tersebut, Ghufron hanya memberikan satu contoh, yaitu bagaimana melakukan cost sharing dan seperti apa dampaknya.

    “Jadi kalau seandainya nih, kan ada delapan skenario, kalau cost sharing sekian kira-kira dampaknya terhadap utilisasi berapa,” terang Ghufron.

    Sebagai informasi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pun menegaskan pentingnya kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan saat ini, setelah lima tahun terakhir sejak 2020 tidak mengalami kenaikan. Padahal, belanja kesehatan masyarakat kata dia terus naik dari tahun ke tahun dengan kisaran 15%.

    “Sama aja kita ada inflasi 5%, gaji pegawai atau menteri tidak boleh naik selama 5 tahun, itu kan agak menyedihkan juga kalau kita bilang ke karyawan atau supir kita gak naik 5 tahun padahal inflasi 15% kan enggak mungkin,” ucap Budi di DPR, pada Februari lalu.

    “Ini memang bukan sesuatu yang populer, tapi somebody harus ngomong itu kalau enggak nanti di ujung-ujungnya meledak, kaget, bahaya. Lebih baik kita jujur bilang dengan kenaikan kesehatan 10-15% per tahun sedangkan tarif BPJS enggak naik 5 tahun itu kan enggak mungkin, jadi harus naik,” tegasnya.

    Menurut Budi, kenaikan belanja kesehatan masyarakat saat ini pun telah lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi atau Produk Domestik Bruto (PDB). Pada 2023, total belanja kesehatan mencapai Rp 614,5 triliun atau naik 8,2% dari 2022 yang senilai Rp 567,7 triliun. Sebelum periode Covid-19 pun pada 2018 belanja kesehatan naik 6,2% dari Rp 421,8 triliun menjadi Rp 448,1 triliun.

    Budi menegaskan, kenaikan belanja kesehatan yang sudah melampaui pertumbuhan PDB Indonesia yang hanya di kisaran 5% selama 10 tahun terakhir itu tidak sehat.

    “Kita hati-hati Bapak Ibu bahwa pertumbuhan belanja kesehatan nasional itu selalu di atas pertumbuhan GDP, itu akibatnya tidak sustain Bapak Ibu,” ungkap Budi.

    (wia)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Sekolah Rakyat Banyuwangi Resmi Dimulai, Diikuti 125 Siswa

    Sekolah Rakyat Banyuwangi Resmi Dimulai, Diikuti 125 Siswa

    Liputan6.com, Banyuwangi – Kabupaten Banyuwangi resmi memulai pelaksanaan Sekolah Rakyat tahun ajaran baru 2025/2026. Bersama perwakilan Kementerian Sosial, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani meluncurkan secara resmi pelaksanaan Sekolah Rakyat yang digelar di Gedung Balai Diklat PNS, di Desa Licin, Kecamatan Banyuwangi, Senin (14/7/2025). 

    “Mohon doa dan dukungannya semoga Sekolah Rakyat ini menjadi tempat yang nyaman dan menyenangkan bagi anak-anak kita. Semoga mereka senang, sehat, dan bisa belajar dan tumbuh dengan baik,” ucap Ipuk.

    Sekolah Rakyat merupakan program inisiasi Presiden Prabowo Subianto, yang merupakan pendidikan berasrama untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Sekolah Rakyat Banyuwangi diikuti 125 siswa yang terdiri dari 50 siswa SMA, 50 SMP, dan 25 siswa SD. Khusus jenjang SD, sekolah hanya menerima siswa kelas 4, 5, dan 6. 

    Bupati Ipuk menyapa langsung para siswa dan orang tua yang hadir mengantar anak-anaknya. Ipuk juga mengecek fasilitas yang ada di Sekolah Rakyat itu. Seperti ruang asrama dan ruang kelas yang sudah siap difungsikan.

    “Awal masuk sekolah anak-anak masih menjalani masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS). Tadi para siswa juga dilakukan pengecekan kesehatan, untuk memastikan kesiapan mental dan fisik mereka mengikuti proses belajar mengajar,” ujar Ipuk.

    Sejak hari pertama ini, lanjut Ipuk, para siswa sudah mulai tinggal di asrama. Ipuk meminta pihak sekolah agar melakukan pengawasan, karena siswa berasal dari jenjang SD, SMP, hingga SMA, serta terdiri dari putra dan putri.

    “Keamanan dan kenyamanan anak-anak harus menjadi prioritas. Karena ini sistem berasrama, perlu dipastikan pengawasan selama 24 jam,” imbuhnya.

    Inspektur Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, Afrizon Tanjung, mengapresiasi kesiapan Banyuwangi dalam menyelenggarakan Sekolah Rakyat. Banyuwangi menjadi satu dari 63 titik peluncuran Sekolah Rakyat secara nasional pada 14 Juli 2025.

    “Tahun ini Kemensos menargetkan 200 Sekolah Rakyat yang direncanakan berdiri di berbagai daerah. Banyuwangi menjadi salah satu yang telah memenuhi syarat kelayakan,” ujarnya.

     

  • Pemerintah Didorong Naikkan Iuran Jaminan Pensiun Secara Bertahap Demi Keberlanjutan

    Pemerintah Didorong Naikkan Iuran Jaminan Pensiun Secara Bertahap Demi Keberlanjutan

    Jakarta: Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mendorong pemerintah untuk menaikkan iuran Jaminan Pensiun (JP) yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap guna menjamin keberlanjutan dana pensiun dalam jangka panjang.

    “Jaminan pensiun tidak boleh hanya jadi program administratif. Program ini harus benar-benar menjamin kehidupan di usia tua,” ujar Edy dikutip dari ANTARA.

    Ia menjelaskan bahwa jika iuran tidak disesuaikan dengan kebutuhan manfaat dan perkembangan demografi penduduk lansia, potensi terjadinya defisit tetap terbuka.

    Merujuk pada data Statistik Penduduk Lanjut Usia 2024 dari BPS, rasio ketergantungan lansia mencapai 17,76 persen. Artinya, dari setiap 100 orang usia produktif, terdapat sekitar 17–18 orang lansia yang mungkin memerlukan dukungan sosial maupun ekonomi.

    Jumlah penduduk lansia pun menunjukkan tren peningkatan signifikan. Pada 2024, populasi lansia Indonesia telah mencapai 33,67 juta jiwa, atau sekitar 12 persen dari total populasi, dan diperkirakan akan terus bertambah di tahun-tahun mendatang.

    Lebih lanjut, Edy menekankan bahwa program JP perlu diselaraskan dengan standar internasional. Salah satunya mengacu pada Konvensi ILO No. 102 Tahun 1952, yang merekomendasikan agar manfaat pensiun paling tidak sebesar 40 persen dari gaji terakhir, bagi pekerja dengan masa iur 30 tahun.

    “Untuk bisa mencapai angka tersebut, pemerintah perlu segera menaikkan koefisien perhitungan manfaat dari yang saat ini berlaku menjadi 1,33 persen. Tanpa itu, manfaat yang diterima akan terus berada di bawah standar kelayakan,” kata dia. 
     

    Di samping nilai manfaat, ia juga menyoroti pentingnya perluasan cakupan kepesertaan. Dari total 145,77 juta penduduk yang bekerja, baru sekitar 15 juta yang tercatat sebagai peserta aktif program JP. Ini menunjukkan sebagian besar pekerja, khususnya di sektor informal dan mikro, belum terproteksi dalam skema pensiun nasional.

    “Ini adalah masalah serius. Artinya, sebagian besar pekerja akan memasuki masa tua tanpa perlindungan ekonomi,” ujar Legislator Dapil Jawa Tengah III ini.

    Edy juga mengingatkan pentingnya perlindungan yang layak bagi ahli waris peserta yang meninggal dunia atau mengalami cacat total.

    Ia mengusulkan agar manfaat minimum bagi kondisi tersebut setidaknya setara dengan 1,5 kali garis kemiskinan, sebagai bentuk perlindungan dasar yang manusiawi.

    “Jika kita ingin mewujudkan perlindungan sosial yang adil dan inklusif, maka manfaat JP harus naik dan pesertanya harus diperluas. Tidak bisa lagi hanya menjangkau kelompok formal,” kata dia.

    Pandangan senada juga disampaikan oleh Ketua Asosiasi Ekonomi Kesehatan Indonesia, Hasbullah Thabrany. Ia menilai bahwa jaminan pensiun untuk seluruh warga negara, sebagai bagian dari sistem jaminan sosial, belum sepenuhnya menjadi prioritas nasional.

    Padahal, menurutnya, UUD 1945 Pasal 34 ayat 2 dengan jelas menyebutkan bahwa negara wajib mengembangkan sistem jaminan sosial untuk seluruh rakyat. Selama ini, kata dia, manfaat pensiun berupa pendapatan bulanan hingga akhir hayat umumnya hanya dinikmati oleh ASN.

    Ia menggarisbawahi bahwa seluruh penduduk Indonesia berpotensi mengalami masa tua atau sakit yang menyebabkan kehilangan kemampuan bekerja, dan tanpa perlindungan ekonomi, tidak akan mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. 
     

    “Itu adalah kebutuhan paling mendasar bagi semua orang baik muda maupun tua. Para lansia orang tua, pekerja mandiri, entah itu petani, nelayan, pedagang, ketika tua belum tentu mendapatkan pendapatan yang cukup. Tidak mungkin mengandalkan anak-anak, karena tidak selalu mendapatkan penghasilan yang cukup,” katanya.

    Sayangnya, jumlah peserta Jaminan Pensiun saat ini baru mencapai sekitar 38 juta orang, masih sangat kecil dibandingkan total pekerja informal yang mencapai 130 juta.

    Hasbullah mendorong adanya perbaikan mendasar dalam skema iuran dan pengelolaan dana pensiun. Menurutnya, seluruh pekerja yang memiliki penghasilan seharusnya dapat terdaftar sebagai peserta JP, dengan iuran yang dibagi antara pekerja dan pemberi kerja.

    Ia juga mengkritisi program Jaminan Hari Tua (JHT) yang dapat dicairkan kapan saja, karena justru melemahkan esensi perlindungan jangka panjang.

    “Harusnya diakumulasi saja. Iuran JHT sebesar 5,7 persen antara pekerja dan pemberi kerja, ditambah iuran jaminan pensiun 3 persen. Total 8,7 persen itu seharusnya sudah cukup baik untuk masa pensiun,” kata Hasbullah.

    Menurutnya, banyak pekerja masih memiliki pola pikir jangka pendek. Saat terkena PHK, sebagian besar langsung mencairkan dana JHT untuk konsumsi atau usaha tanpa persiapan matang.

    “Padahal mereka tidak memiliki kompetensi untuk berbisnis. Uangnya habis, dan ketika tua atau sakit, tidak ada tabungan pensiun yang tersisa,” katanya.

    Hasbullah juga menyoroti tertinggalnya Indonesia dalam pengumpulan dana pensiun publik oleh BPJS Ketenagakerjaan jika dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan.

    “Vietnam, yang baru merdeka 30 tahun setelah Indonesia dan jumlah penduduknya hanya setengahnya, dana pensiunnya bisa lebih besar dari kita,” ujarnya.

    Sementara itu, Malaysia dan Singapura bahkan sudah masuk dalam 50 besar dunia dalam hal pengelolaan dana pensiun, meski jumlah penduduknya lebih kecil. Belanda, lanjutnya, bahkan memiliki dana pensiun setara dua kali PDB-nya.

    “Sementara kita baru 8 persen dari PDB,” kata dia.

    Ia mengajak seluruh pihak, baik pemerintah maupun pekerja dari berbagai sektor, untuk memiliki kesadaran kolektif akan pentingnya perlindungan sosial di usia senja.

    “Semua kita akan menjadi lansia, atau bisa saja menderita cacat karena sakit. Maka kita punya hak untuk memenuhi kebutuhan dasar: makan, pakaian, tempat tinggal. Negara harus hadir dan pekerja juga harus punya kesadaran itu,” katanya.

    Jakarta: Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mendorong pemerintah untuk menaikkan iuran Jaminan Pensiun (JP) yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap guna menjamin keberlanjutan dana pensiun dalam jangka panjang.
     
    “Jaminan pensiun tidak boleh hanya jadi program administratif. Program ini harus benar-benar menjamin kehidupan di usia tua,” ujar Edy dikutip dari ANTARA.
     
    Ia menjelaskan bahwa jika iuran tidak disesuaikan dengan kebutuhan manfaat dan perkembangan demografi penduduk lansia, potensi terjadinya defisit tetap terbuka.

    Merujuk pada data Statistik Penduduk Lanjut Usia 2024 dari BPS, rasio ketergantungan lansia mencapai 17,76 persen. Artinya, dari setiap 100 orang usia produktif, terdapat sekitar 17–18 orang lansia yang mungkin memerlukan dukungan sosial maupun ekonomi.
     
    Jumlah penduduk lansia pun menunjukkan tren peningkatan signifikan. Pada 2024, populasi lansia Indonesia telah mencapai 33,67 juta jiwa, atau sekitar 12 persen dari total populasi, dan diperkirakan akan terus bertambah di tahun-tahun mendatang.
     
    Lebih lanjut, Edy menekankan bahwa program JP perlu diselaraskan dengan standar internasional. Salah satunya mengacu pada Konvensi ILO No. 102 Tahun 1952, yang merekomendasikan agar manfaat pensiun paling tidak sebesar 40 persen dari gaji terakhir, bagi pekerja dengan masa iur 30 tahun.
     
    “Untuk bisa mencapai angka tersebut, pemerintah perlu segera menaikkan koefisien perhitungan manfaat dari yang saat ini berlaku menjadi 1,33 persen. Tanpa itu, manfaat yang diterima akan terus berada di bawah standar kelayakan,” kata dia. 
     

     
    Di samping nilai manfaat, ia juga menyoroti pentingnya perluasan cakupan kepesertaan. Dari total 145,77 juta penduduk yang bekerja, baru sekitar 15 juta yang tercatat sebagai peserta aktif program JP. Ini menunjukkan sebagian besar pekerja, khususnya di sektor informal dan mikro, belum terproteksi dalam skema pensiun nasional.
     
    “Ini adalah masalah serius. Artinya, sebagian besar pekerja akan memasuki masa tua tanpa perlindungan ekonomi,” ujar Legislator Dapil Jawa Tengah III ini.
     
    Edy juga mengingatkan pentingnya perlindungan yang layak bagi ahli waris peserta yang meninggal dunia atau mengalami cacat total.
     
    Ia mengusulkan agar manfaat minimum bagi kondisi tersebut setidaknya setara dengan 1,5 kali garis kemiskinan, sebagai bentuk perlindungan dasar yang manusiawi.
     
    “Jika kita ingin mewujudkan perlindungan sosial yang adil dan inklusif, maka manfaat JP harus naik dan pesertanya harus diperluas. Tidak bisa lagi hanya menjangkau kelompok formal,” kata dia.
     
    Pandangan senada juga disampaikan oleh Ketua Asosiasi Ekonomi Kesehatan Indonesia, Hasbullah Thabrany. Ia menilai bahwa jaminan pensiun untuk seluruh warga negara, sebagai bagian dari sistem jaminan sosial, belum sepenuhnya menjadi prioritas nasional.
     
    Padahal, menurutnya, UUD 1945 Pasal 34 ayat 2 dengan jelas menyebutkan bahwa negara wajib mengembangkan sistem jaminan sosial untuk seluruh rakyat. Selama ini, kata dia, manfaat pensiun berupa pendapatan bulanan hingga akhir hayat umumnya hanya dinikmati oleh ASN.
     
    Ia menggarisbawahi bahwa seluruh penduduk Indonesia berpotensi mengalami masa tua atau sakit yang menyebabkan kehilangan kemampuan bekerja, dan tanpa perlindungan ekonomi, tidak akan mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. 
     

     
    “Itu adalah kebutuhan paling mendasar bagi semua orang baik muda maupun tua. Para lansia orang tua, pekerja mandiri, entah itu petani, nelayan, pedagang, ketika tua belum tentu mendapatkan pendapatan yang cukup. Tidak mungkin mengandalkan anak-anak, karena tidak selalu mendapatkan penghasilan yang cukup,” katanya.
     
    Sayangnya, jumlah peserta Jaminan Pensiun saat ini baru mencapai sekitar 38 juta orang, masih sangat kecil dibandingkan total pekerja informal yang mencapai 130 juta.
     
    Hasbullah mendorong adanya perbaikan mendasar dalam skema iuran dan pengelolaan dana pensiun. Menurutnya, seluruh pekerja yang memiliki penghasilan seharusnya dapat terdaftar sebagai peserta JP, dengan iuran yang dibagi antara pekerja dan pemberi kerja.
     
    Ia juga mengkritisi program Jaminan Hari Tua (JHT) yang dapat dicairkan kapan saja, karena justru melemahkan esensi perlindungan jangka panjang.
     
    “Harusnya diakumulasi saja. Iuran JHT sebesar 5,7 persen antara pekerja dan pemberi kerja, ditambah iuran jaminan pensiun 3 persen. Total 8,7 persen itu seharusnya sudah cukup baik untuk masa pensiun,” kata Hasbullah.
     
    Menurutnya, banyak pekerja masih memiliki pola pikir jangka pendek. Saat terkena PHK, sebagian besar langsung mencairkan dana JHT untuk konsumsi atau usaha tanpa persiapan matang.
     
    “Padahal mereka tidak memiliki kompetensi untuk berbisnis. Uangnya habis, dan ketika tua atau sakit, tidak ada tabungan pensiun yang tersisa,” katanya.
     
    Hasbullah juga menyoroti tertinggalnya Indonesia dalam pengumpulan dana pensiun publik oleh BPJS Ketenagakerjaan jika dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan.
     
    “Vietnam, yang baru merdeka 30 tahun setelah Indonesia dan jumlah penduduknya hanya setengahnya, dana pensiunnya bisa lebih besar dari kita,” ujarnya.
     
    Sementara itu, Malaysia dan Singapura bahkan sudah masuk dalam 50 besar dunia dalam hal pengelolaan dana pensiun, meski jumlah penduduknya lebih kecil. Belanda, lanjutnya, bahkan memiliki dana pensiun setara dua kali PDB-nya.
     
    “Sementara kita baru 8 persen dari PDB,” kata dia.
     
    Ia mengajak seluruh pihak, baik pemerintah maupun pekerja dari berbagai sektor, untuk memiliki kesadaran kolektif akan pentingnya perlindungan sosial di usia senja.
     
    “Semua kita akan menjadi lansia, atau bisa saja menderita cacat karena sakit. Maka kita punya hak untuk memenuhi kebutuhan dasar: makan, pakaian, tempat tinggal. Negara harus hadir dan pekerja juga harus punya kesadaran itu,” katanya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (PRI)

  • Sekolah Rakyat di Banyuwangi Dimulai, Bupati: Semoga Nyaman bagi Anak-anak

    Sekolah Rakyat di Banyuwangi Dimulai, Bupati: Semoga Nyaman bagi Anak-anak

    Jakarta –

    Kabupaten Banyuwangi resmi memulai pelaksanaan Sekolah Rakyat tahun ajaran baru 2025/2026. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani bersama perwakilan Kementerian Sosial pun me-launching langsung pelaksanaan Sekolah Rakyat.

    “Mohon doa dan dukungannya semoga Sekolah Rakyat ini menjadi tempat yang nyaman dan menyenangkan bagi anak-anak kita. Semoga mereka senang, sehat, dan bisa belajar dan tumbuh dengan baik,” ucap Ipuk dalam keterangan tertulis, Senin (14/7/2025).

    Bupati Ipuk menyapa langsung para siswa dan orang tua yang hadir mengantar anak-anaknya pada acara yang digelar di Gedung Balai Diklat PNS, di Desa Licin, Kecamatan Banyuwangi, hari ini. Ipuk juga mengecek fasilitas, seperti ruang asrama dan ruang kelas yang sudah siap difungsikan.

    Adapun sekolah Rakyat Banyuwangi diikuti 125 siswa yang terdiri dari 50 siswa SMA, 50 SMP, dan 25 siswa SD. Khusus jenjang SD, sekolah hanya menerima siswa kelas 4, 5, dan 6.

    “Awal masuk sekolah anak-anak masih menjalani masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS). Tadi para siswa juga dilakukan pengecekan kesehatan, untuk memastikan kesiapan mental dan fisik mereka mengikuti proses belajar mengajar,” ujar Ipuk.

    Sejak hari pertama ini, lanjut Ipuk, para siswa sudah mulai tinggal di asrama. Ipuk meminta pihak sekolah agar melakukan pengawasan, karena siswa berasal dari jenjang SD, SMP, hingga SMA, serta terdiri dari putra dan putri.

    Sementara itu, Inspektur Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, Afrizon Tanjung, mengapresiasi kesiapan Banyuwangi dalam menyelenggarakan Sekolah Rakyat. Banyuwangi menjadi satu dari 63 titik peluncuran Sekolah Rakyat secara nasional pada 14 Juli 2025.

    “Tahun ini Kemensos menargetkan 200 Sekolah Rakyat yang direncanakan berdiri di berbagai daerah. Banyuwangi menjadi salah satu yang telah memenuhi syarat kelayakan,” ujarnya.

    Untuk media pembelajaran, sekolah ini dilengkapi sistem pembelajaran berbasis digital melalui Learning Management System (LMS) yang telah disiapkan oleh Kementerian Sosial.

    “Perangkat media pembelajaran seperti laptop, dan lainnya, akan segera didistribusikan guna mendukung proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat ini,” ucap Afrizon.

    Kepala Sekolah Rakyat Banyuwangi, Chitra Arti Maharani, menjelaskan, sekolah memiliki lima ruang kelas dan empat unit asrama dengan total kapasitas 126 siswa. Terdapat 21 tenaga pengajar dan 12 wali asrama yang mendampingi siswa selama 24 jam.

    “Dua bulan awal ini siswa menjalani masa adaptasi. Bagaimana beradaptasi dengan lingkungan dan teman baru, kebiasaan baru, serta kehidupan berasrama. Pembelajaran akademik baru akan dimulai pada September,” katanya.

    Sekolah Rakyat merupakan program inisiasi Presiden Prabowo Subianto, yang merupakan pendidikan berasrama untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

    (anl/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Naik Lagi, Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Segini – Page 3

    Naik Lagi, Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Segini – Page 3

    Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,3% dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (18,7%); Jasa Pendidikan (16,5%); Konstruksi (12,0%); serta Transportasi dan Pergudangan (8,7%). Posisi ULN pemerintah tersebut tetap terjaga karena didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah.ULN swasta melanjutkan kontraksi pertumbuhan. 

    Pada Mei 2025, posisi ULN swasta tercatat sebesar 196,4 miliar dolar AS, atau mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,9% (yoy), lebih besar dibandingkan kontraksi bulan sebelumnya sebesar 0,4% (yoy).

    Perkembangan tersebut bersumber dari ULN lembaga keuangan yang mencatat perlambatan pertumbuhan dari bulan sebelumnya sebesar 2,8% menjadi 1,2% pada Mei 2025, dan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporation) yang mencatat kontraksi pertumbuhan sebesar 1,4% (yoy), lebih besar dibandingkan kontraksi 1,2% (yoy) pada April 2025.

     

  • Utang Luar Negeri RI Mei 2025 Tembus Rp 7.074 Triliun

    Utang Luar Negeri RI Mei 2025 Tembus Rp 7.074 Triliun

    Jakarta, CNBC Indonesia – Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia mencapai US$ 435,6 miliar, atau Rp 7.074 triliun (kurs Rp 16.240/US$) pada Mei 2025. Posisi ini lebih tinggi dari posisi April 2025 yang sebesar US$ 431,5 miliar.

    Namun, pertumbuhannya tercatat melambat. Posisi ULN Indonesia pada Mei 2025 tercatat sebesar US$ 435,6 miliar, atau secara tahunan tumbuh 6,8% (yoy). Persentase ini lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada April 2025 sebesar 8,2% (yoy).

    “Perkembangan tersebut disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan ULN di sektor publik dan kontraksi pertumbuhan ULN swasta,” ungkap Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, dalam siaran pers, Senin (14/7/2025).

    Adapun, BI juga mencatat ULN pemerintah tumbuh lebih rendah. Posisi ULN pemerintah pada Mei 2025 sebesar US$ 209,6 miliar dolar AS, atau tumbuh sebesar 9,8% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan 10,4% (yoy) pada April 2025.

    Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh pembayaran jatuh tempo Surat Berharga Negara (SBN) internasional, di tengah aliran masuk modal asing pada SBN domestik, seiring tetap terjaganya kepercayaan investor global terhadap prospek perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian perekonomian global.

    Denny mengatakan, sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan pada program prioritas dalam mendukung stabilitas dan momentum pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan pengelolaan ULN.

    Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,3% dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (18,7%); Jasa Pendidikan (16,5%); Konstruksi (12,0%); serta Transportasi dan Pergudangan (8,7%).

    “Posisi ULN pemerintah tersebut tetap terjaga karena didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah,” kata Ramdan.

    Sementara itu, BI juga merekam ULN swasta melanjutkan kontraksi pertumbuhan. Pada Mei 2025, posisi ULN swasta tercatat sebesar US$ 196,4 miliar atau mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,9% (yoy), lebih besar dibandingkan kontraksi bulan sebelumnya sebesar 0,4% (yoy).

    Perkembangan tersebut bersumber dari ULN lembaga keuangan yang mencatat perlambatan pertumbuhan dari bulan sebelumnya sebesar 2,8% menjadi 1,2% pada Mei 2025, dan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporation) yang mencatat kontraksi pertumbuhan sebesar 1,4% (yoy), lebih besar dibandingkan kontraksi 1,2% (yoy) pada April 2025.

    Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 80,2% dari total ULN swasta. ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,5% terhadap total ULN swasta.

    “Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang terjaga sebesar 30,6%, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,6% dari total ULN,” tegas Denny.

    Dia menambahkan dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Dedi Mulyadi Buka-bukaan Utang PEN, Beban Operasional Bandara Kertajati hingga Masjid Al-Jabbar

    Dedi Mulyadi Buka-bukaan Utang PEN, Beban Operasional Bandara Kertajati hingga Masjid Al-Jabbar

    Liputan6.com, Bandung – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, buka-bukaan sejumlah utang hingga beban operasional yang mesti ditanggung Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun ini.

    Dia mengklaim, beban yang harus dibayar itu pun berpengaruh pada penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tahun ini, total anggaran Pemprov Jabar mencapai senilai Rp 31 triliun.

    “Kalau ditanya berapa sih anggaran Provinsi Jawa Barat Anggaran Provinsi Jawa Barat tahun 2024 itu Rp 37 triliun, dan tahun ini 2025 yang saya kerjakan itu Rp 31 triliun karena 6 triliun itu harus dibagi ke kabupaten kota yaitu dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor,” kata dia, Rabu, 9 Juli 2025.

    Adapun, Dedi menyebut, sejumlah tanggungan yang harus dibayar antara lain pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai Rp600 miliar. Selain itu, tunggakan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) senilai Rp 334 miliar.

    Terdapat juga biaya operasional Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati yang mencapai Rp 60 miliar. Beban lainnya yang harus dibiayai adalah operasional Masjid Al-Jabbar yang menelan hingga Rp 40 miliar.

    “Terus kami juga harus membayar tunggakan ijazah warga yang belum ditebus Rp 1,2 triliun, dan kemarin kita bayar melalui dana BPMU sebagai bentuk kompensasi ijazah yang dikembalikan kepada siswa, totalnya nanti semuanya itu hampir Rp 600 miliar,” katanya.

    Dedi Mulyadi mengklaim, pemerintah daerah harus melakukan pengelolaan anggaran secara efisien, sehingga APBD tersebut bisa digunakan bagi kebutuhan krusial seperti perbaikan infrastruktur hingga penanggulangan bencana alam.

    “Harus normalisasi sungai, harus reboisasi gunung, harus melayani pendidikan untuk anak-anak sekolah, harus menyiapkan beasiswa untuk para santri, harus memberikan stimulus juga bagi orang-orang yang memberikan layanan di bidang keagamaan,” katanya.

    “Untuk itu, mohon doanya ya, mudah-mudahan dengan uang yang terbatas ini kami masih bisa bekerja secara maksimal untuk kepentingan masyarakat,” tandasnya.

     

  • Lindungi Privasimu! Ini Cara Menghapus Data Pribadi di Google Search

    Lindungi Privasimu! Ini Cara Menghapus Data Pribadi di Google Search

    Jakarta –

    Informasi data pribadi menjadi hal yang krusial untuk dilindungi di era digital seperti saat ini, terutama di mesin pencarian internet. Jika data pribadi kamu ternyata terkuat dan muncul di Google Search, tenang ini cara untuk mengatasinya.

    Banyak orang tidak menyadari bahwa informasi pribadi, seperti nomor telepon, alamat rumah, email hingga foto KTP bisa saja muncul di hasil pencarian Google. Hal itu terjadi karena sebelumnya telah terpublikasi, baik itu di forum, marketplace, media sosial maupun dokumen publik yang tidak terlindungi.

    Munculnya data pribadi memunculkan risiko pencurian identitas, penipuan online, sampai hal yang berkaitan dengan doxing atau penyebaran informasi pribadi untuk tujuan intimidasi korban yang bisa kapan saja terjadi.

    Google selaku pemilik layanan mempunyai kebijakan dapat menghapus dengan kehadiran fitur khusus bernama Remove Personally Identifiable Information atau penghapusan informasi identitas pribadi (PII).

    Data pribadi yang bisa dihapus di Google Search, meliputi:

    Alamat, nomor telepon, dan/atau alamat emailNomor identifikasi (tanda pengenal) rahasia yang diterbitkan oleh pemerintah (misalnya, nomor Jaminan Sosial atau Nomor Pajak, nomor Registrasi Penduduk, atau nomor Kartu Identitas Penduduk)Nomor rekening bank atau kartu kreditGambar tanda tangan atau dokumen tanda pengenalData yang bersifat sangat pribadi, dibatasi, dan resmi (misalnya, rekam medis)Kredensial login rahasiaJenis informasi pribadi lainnya

    “Kami juga dapat mempertimbangkan penghapusan jenis informasi di atas dan jenis info pribadi lainnya jika dibagikan dengan niat jahat (praktik ini terkadang dikenal sebagai penyebaran informasi pribadi),” kata Google dikutip dari halaman websitenya.

    Untuk meminta penghapusan informasi data pribadi di Google Search, langkah pertama yang detikers lakukan adalah dengan menyertakan link yang diduga memuat informasi data pribadi kalian.

    Langkah-langkah penghapusan data pribadi di Google Search:

    Kunjungi halaman permintaan penghapusan data pribadi di link iniPilih jenis informasi yang ingin dihapusIsi formulir dengan lengkapTunggu tinjauan dari Google

    Pelapor akan mendapatkan konfirmasi email otomatis, di mana isinya mengonfirmasi bahwa Google telah menerima penghapusan data pribadi di mesin pencarian internet miliknya.

    “Kami akan meninjau permintaan tersebut. Kami mengevaluasi setiap permintaan berdasarkan berbagai faktor, termasuk kriteria di atas. Kami juga mengevaluasi kontennya untuk kepentingan publik,” ucap Google.

    Google mengatakan akan mengumpulkan lebih banyak info, jika perlu. Jika permintaan tidak memiliki cukup informasi untuk Google akan evaluasi, seperti jika URL tidak ada, maka akan memberikan petunjuk khusus dan meminta pelapor untuk mengirim ulang permintaan.

    Pelapor juga akan mendapatkan notifikasi tentang setiap tindakan yang dilakukan.

    “Jika kami mendapati bahwa URL yang dikirimkan berada dalam cakupan kebijakan kami, URL tersebut akan dihapus untuk semua kueri atau hanya akan dihapus dari hasil penelusuran yang kuerinya menyertakan nama pengguna yang terpengaruh, atau pengenal lain yang diberikan, seperti alias,” tuturnya.

    “Jika permintaan tidak memenuhi persyaratan penghapusan, kami akan menyertakan penjelasan singkat. Jika permintaan Anda ditolak dan nantinya Anda memiliki materi tambahan untuk mendukung kasus Anda, Anda dapat mengirim ulang permintaan Anda,” pungkas Google.

    (agt/fay)

  • DKI diminta tingkatkan pengawasan produsen rokok ilegal

    DKI diminta tingkatkan pengawasan produsen rokok ilegal

    Arsip foto – Petugas menutup ribuan rokok dan minuman keras tanpa label cukai yang akan dimusnahkan di halaman kantor pusat DJBC, Jakarta, Kamis (22/12/2016). Direktorat Bea dan Cukai melakukan pemusnahan pada Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan rokok yang menggunakan cukai palsu atau tidak menggunakan cukai pada Jumat (23/12/2016). (ANTARA/Rosa Panggabean)

    DKI diminta tingkatkan pengawasan produsen rokok ilegal
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 09 Juli 2025 – 17:29 WIB

    Elshinta.com – Indonesian Youth Council for Tactical Changes (IYCTC) meminta pemerintah daerah termasuk DKI Jakarta meningkatkan pengawasan, penindakan terhadap produsen ilegal serta penerapan sistem pelacakan yang menyeluruh untuk menutup celah distribusi rokok ilegal.

    “Kami juga mendorong agar kebijakan standardisasi kemasan tetap dilanjutkan dan dijalankan dengan serius,” kata Program Manager IYCTC, Ni Made Shellasih dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Karena, menurut dia, dampaknya bukan hanya soal kesehatan masyarakat, tapi juga menyangkut keberlanjutan sistem jaminan sosial negara. Pemerintah daerah juga harus memaksimalkan Dana Bagi Hasil Cukai (DBH-CHT) untuk pengawasan dan edukasi agar kebijakan standarisasi kemasan tidak berhenti di atas kertas.

    IYCTC berpendapat peningkatan peredaran rokok ilegal dipengaruhi oleh persoalan struktural yang kompleks. Selain lemahnya penindakan dan pengawasan hukum terhadap rokok ilegal, temuan CISDI menunjukkan rokok ilegal paling tinggi ditemukan di kota-kota seperti Surabaya (20,6 persen) dan Makassar (21,4 persen). Yaitu wilayah yang dekat dengan pelabuhan besar dan pusat produksi tembakau.

    “Sementara kota lain yang dekat wilayah produksi, tapi tidak jadi jalur distribusi utama, angkanya jauh lebih rendah. Jadi ini bukan soal harga atau bungkus, tapi soal distribusi dan kontrol suplai,” ujar Ketua IYCTC, Manik Marganamahendra.

    Kemudian, lemahnya pengawasan terhadap produsen mikro dan kecil, tidak adanya pembatasan kepemilikan mesin pelinting serta tidak berjalannya sistem pelacakan distribusi juga berkontribusi pada kondisi tersebut.

    Survei CISDI menemukan banyak produk ilegal yang sudah mencetak peringatan kesehatan menyerupai produk legal. Hal ini menunjukkan sudah ada skala produksi yang besar dan permasalahan pada rantai pasok ini harus segera diatasi dengan tegas. Adapun standarisasi kemasan merupakan kebijakan yang dirancang oleh Kementerian Kesehatan sebagai bagian dari upaya pengendalian konsumsi rokok, khususnya untuk menurunkan daya tarik produk tembakau terhadap anak dan remaja.

    Dengan menghapus elemen desain seperti warna, logo dan citra merek, kemasan rokok dibuat polos dan seragam dengan peringatan kesehatan bergambar yang lebih mencolok. Studi di Inggris menunjukkan, setelah kebijakan ini diterapkan, jumlah orang yang mengaku pernah ditawari rokok ilegal justru menurun. Di Australia, peredaran rokok ilegal tetap terkendali bahkan menurun beberapa pekan pasca kebijakan diimplementasikan.

    “Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan sangat ditentukan oleh sistem pelaksanaannya, bukan bentuk kemasannya,” kata Manik.

    Sementara itu, tahun lalu, Satpol PP DKI Jakarta dan Kanwil Bea Cukai mengamankan sebanyak satu juta rokok ilegal dalam operasi pengawasan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) di wilayah Jakarta Selatan. Dalam operasi, rokok ilegal ditemukan di warung sebanyak 200.000 batang dan di rumah kontrakan sebanyak 800.000 batang.

    Sumber : Antara

  • Email Phishing Makin Mirip Email Resmi, Ini Cara Mencegahnya

    Email Phishing Makin Mirip Email Resmi, Ini Cara Mencegahnya

    Jakarta –

    Semakin canggih teknologi, serangan cyber pun meningkat, termasuk serangan phishing melalui email. Belakangan, email phishing pun makin mirip email resmi sehingga sulit dibedakan, bahkan lebih canggih dari serangan-serangan sebelumnya yang pernah terjadi.

    Mengutip laman Communication & Information System Security Research Center (CISSReC), phishing adalah istilah yang diambil dari pelesetan kata ‘fishing’ yang artinya memancing. Sesuai dengan namanya, cara kerja phishing adalah memancing korban untuk memberikan data-data penting pada pelaku kejahatan.

    Jika data sudah terjaring, pelaku dapat mencuri akses ke akun korban, membuat kekacauan, hingga kerugian material. Meskipun penjahat telah menyamarkan umpan mereka, ada cara yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi email phishing.

    Berikut adalah 10 cara mencegah serangan email phishing, sesuai rekomendasi CISSReC.

    1. Jangan panik, pikir sebelum mengeklik

    Ketika mendapatkan pesan email yang memberitahukan kalian mendapatkan hadiah, atau pesan yang menggembirakan lainnya, jangan senang dulu. Tahan emosi agar kalian dapat berpikir jernih.

    Perhatikan tautan yang tersedia, apakah benar-benar mengarahkan kalian ke situs yang tepat. Apabila kalian tidak yakin, pilihan terbaik adalah tidak mengeklik tautan tersebut dan mengakses situs website secara langsung menggunakan browser yang aman.

    Dalam beberapa kasus, penjahat dapat mengarahkan kalian ke situs yang terlihat persis seperti yang asli. Penjahat tersebut kemudian berperan sebagai karyawan dan meminta kalian mengubah atau mengkonfirmasi detail informasi pribadi melalui tautan yang telah disediakan.

    2. Periksa email dan lampiran dengan teliti

    Serangan phishing seringkali disamarkan sebagai email atau dokumen seperti catatan bank, permintaan perubahan kata sandi, atau bahkan dari departemen IT perusahaan.

    Untuk itu, lakukan pemeriksaan sebelum mengunduh lampiran apapun, terutama email yang tidak kalian minta. Lebih detail lagi, periksa kembali alamat email pengirim dan perhatikan file lampiran yang mungkin berisiko tinggi.

    3. Selalu ikuti perkembangan informasi terbaru

    Pelaku kejahatan selalu berinovasi melakukan penipuan berikutnya seotentik mungkin. Tanpa mengikuti perkembangan teknik dan informasi terbaru, bisa jadi kalian adalah salah satu korban phishing berikutnya.

    Penipuan menggunakan teknik phishing biasanya menargetkan seseorang dengan akses ke data yang berharga. Peretas membuat email berbasis konteks dengan memanfaatkan data atau dokumen yang tersedia secara online. Peretas kemudian melacak detail penerima. Konteks email mencakup apa saja, seperti proyek terbaru yang dikerjakan orang tersebut, anggota tim yang terlibat, dan seterusnya.

    4. Hindari memberi informasi sensitif via email

    Jangan pernah memberikan informasi sensitif melalui email. Apabila kalian menerima email yang meminta rincian kartu kredit, nomor pajak, informasi jaminan sosial atau rincian sensitif lainnya, dapat dipastikan bahwa hal tersebut adalah penipuan. Jika data diperlukan, pastikan kalian masuk ke situs web secara langsung melalui jaringan aman.

    5. Perhatikan domain email

    Ketika menerima email, periksalah alamat pengirimnya. Jika alamat email tersebut tidak berasal dari akun asli yang disediakan oleh perusahaan atau alamat email tersebut tidak konsisten dengan email yang telah kalian terima sebelumnya, maka itu adalah potensi bahaya.

    Kalian harus memeriksa detail dari huruf ke huruf alamat email tersebut, karena email penipuan dibuat semirip mungkin dengan email yang resmi. Misal dalam email tersebut ada penambahan atau pengurangan satu huruf yang mungkin tidak kalian sadari.

    6. Curigai tata bahasa email yang jelek

    Salah satu cara paling mudah untuk mengidentifikasi email penipuan adalah dengan memperhatikan tata bahasa pesan email. Bahasa dalam email penipuan biasanya jelek dan disusun ala kadarnya. Tujuan penjahat adalah untuk menargetkan orang yang kurang jeli, karena mereka adalah korban yang lebih mudah untuk ditipu.

    7. Perusahaan tidak memaksa mengunduh spam

    Mungkin kalian pernah melihat beberapa email mengarahkan ke situs jahat atau halaman website palsu. Saat website tersebut terbuka, kalian akan diminta mengunduh sesuatu yang ternyata spam. Perlu diingat, perusahaan tidak akan memaksa kalian mengunduh spam.

    8. Periksa apakah teks tautan cocok dengan URL yang sah

    Periksa URL atau tautan yang ditautkan ke teks. Jika tidak identik dengan URL yang ditampilkan, itu pertanda bahwa kalian mungkin diarahkan ke situs web yang tidak ingin kalian kunjungi. Jika tautannya tidak cocok dengan konteks emailnya, jangan diklik!

    9. Hati-hati dengan taktik intimidasi

    Janji-janji kekayaan instan atau memenangkan undian ratusan juta rupiah adalah taktik umum yang biasa digunakan oleh kebanyakan Penipu. Setelah itu, penjahat akan berusaha memunculkan kecemasan atau kekhawatiran kalian agar segera melakukan tindakan penting. Tujuan akhirnya adalah membuat kalian memberikan informasi sensitif.

    Penjahat juga seringkali mengirimkan pemberitahuan yang seakan-akan berasal dari lembaga resmi pemerintah untuk menakuti target mereka agar menyerahkan informasi sensitif mereka.

    10. Pasang toolbar anti-phising

    Saat ini, sebagian besar browser menyediakan toolbar anti-phishing yang dapat menjalankan pemeriksaan secara cepat pada situs yang kalian kunjungi, dan membandingkan data dengan daftar halaman situs phishing yang dikenal. Toolbar anti phishing ini akan memberitahu apabila kalian membuka situs phishing atau jahat.

    Perangkat lunak antivirus juga bisa membantu untuk mendeteksi file berbahaya karena akan memindai seluruh file yang ditransfer melalui internet ke perangkat kalian. Selain itu, pengaturan anti-spyware dan firewall juga dapat membantu kalian memberikan lapisan keamanan tambahan.

    Perlu menjadi perhatian bahwa jenis serangan phishing terus berkembang dari waktu ke waktu. Pastikan kalian memanfaatkan solusi keamanan yang kuat untuk mengurangi risiko menjadi korban email phishing.

    (rns/fay)