Produk: jaminan sosial

Jakarta –

Isu ketenagakerjaan di Indonesia menjadi sorotan media asing. Al Jazeera, jaringan media internasional yang berpusat di Qatar mengangkat isu sulitnya anak muda di Indonesia mendapatkan pekerjaan yang layak.

Dikutip detikcom, Sabtu (19/7/2025), Al Jazeera menyebut Indonesia termasuk negara dengan tingkat pengangguran pemuda tertinggi di Kawasan Asia. Tercatat 16% dari 44 juta penduduk Indonesia yang masuk kategori Gen Z tidak memiliki pekerjaan.

Angka itu lebih dari dua kali lipat dibandingkan tingkat pengangguran pemuda di negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam. Optimisme kelompok pemuda terhadap kondisi ekonomi juga lebih rendah dibandingkan negara tetangga.

Survei yang dirilis oleh ISEAS-Yusof Ishak Institute di Singapura pada Januari lalu menunjukkan bahwa anak muda Indonesia memiliki pandangan yang jauh lebih pesimistis terhadap kondisi ekonomi dan pemerintahan dibandingkan rekan-rekan mereka di Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Vietnam.

Hanya sekitar 58% anak muda Indonesia yang menyatakan optimis terhadap rencana ekonomi pemerintah. Angka ini jauh di bawah rata-rata 75% dari enam negara tersebut.

Pada bulan Februari, keresahan ini sempat meluap ke jalanan ketika mahasiswa mendirikan gerakan Indonesia Gelap sebagai bentuk protes terhadap rencana pemerintah memangkas anggaran untuk layanan publik.

Ekonom menyebut tingginya pengangguran pemuda di Indonesia disebabkan oleh beberapa aturan. Misalnya, regulasi ketenagakerjaan yang kaku yang menyulitkan proses rekrutmen hingga upah rendah yang yang membuat para pencari kerja enggan menerima tawaran yang ada.

“Banyak orang akhirnya memilih untuk tidak masuk ke pasar tenaga kerja daripada harus bekerja dengan gaji yang jauh di bawah ekspektasi,” kata Adinova Fauri, ekonom dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) di Jakarta.

“Pekerjaan yang baik juga tidak tersedia secara merata, sehingga banyak yang akhirnya terjun ke sektor informal, yang produktivitasnya rendah dan tanpa perlindungan sosial,” tambah dia.

Dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa, Indonesia memang sudah lama menghadapi masalah pengangguran pemuda yang kronis. Meskipun angka ini mulai menurun dibandingkan satu dekade lalu saat seperempat pemuda Indonesia tidak memiliki pekerjaan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 menunjukkan sekitar 56% tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor informal. Artinya jutaan pekerja berada dalam kondisi rentan dan tanpa perlindungan jaminan sosial.

“Kualitas pekerjaan dan dominasi sektor informal masih menjadi masalah utama,” sebut Deniey Adi Purwanto, dosen Departemen Ekonomi di IPB University, Bogor.

Bagi generasi muda, ketimpangan antara jumlah pencari kerja dan ketersediaan lapangan kerja menjadi tantangan yang sangat serius. Lulusan pendidikan menengah dan tinggi tidak selalu sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan tingkat informalitas juga tinggi.

“Indonesia memiliki jumlah anak muda yang sangat besar, sehingga tekanan terhadap pasar kerja jauh lebih besar. Kita juga mengalami peningkatan pesat dalam jumlah lulusan SMA dan perguruan tinggi,” tambah Purwanto.

Menurutnya, banyak lulusan sarjana yang enggan bekerja di sektor informal atau menerima pekerjaan bergaji rendah, sehingga mereka memilih menunggu pekerjaan yang layak, yang pada akhirnya berujung pada pengangguran.

Ia juga menyoroti minimnya pelatihan vokasional dan program magang yang efektif di Indonesia dibandingkan dengan negara tetangga seperti Vietnam atau Malaysia.

“Di Malaysia, misalnya, ada lebih banyak skema kerja sama antara industri dan universitas serta program penyerapan tenaga kerja untuk lulusan,” jelasnya.

Ketimpangan antarwilayah semakin memperburuk keadaan. Anak muda yang tinggal di daerah terpencil dan pedesaan menghadapi tantangan lebih besar dalam mengakses pekerjaan yang layak, terutama di luar Pulau Jawa yang menjadi pusat pemerintahan dan tempat tinggal lebih dari separuh penduduk Indonesia.

Al Jazeera juga mewawancarai pemuda sarjana hukum, Andreas Hutapea yang merasakan sulitnya mencari pekerjaan. Padahal, kata Andreas, awalnya ia tak pernah berpikir bahwa mencari pekerjaan akan sesulit itu.

Namun kenyataannya, ia justru dihadapkan pada penolakan demi penolakan. Ia gagal menembus seleksi calon pegawai negeri sipil yang terkenal sangat kompetitif di Indonesia. Andreas tak berhasil pula saat mencoba peruntungan sebagai calon jaksa.

Sebelum masuk kuliah, Andreas sempat bercita-cita menjadi tentara, tetapi gagal memenuhi syarat tinggi badan. Karena uangnya menipis, ia keluar dari tempat kos dan kembali tinggal bersama orang tuanya yang mengelola toko kelontong kecil yang menjual minyak, telur, beras, dan kebutuhan pokok lainnya.

Sejak itu, Andreas bekerja membantu toko milik orang tuanya, di sebuah kota kecil di pinggiran Medan, ibu kota Provinsi Sumatera Utara. “Aku buka toko buat mereka pagi-pagi, duduk di sana seharian melayani pembeli, lalu bantu tutup malamnya,” ujar Andreas, yang lulus SMA pada 2020.

“Orang tuaku memang tidak menggaji aku, tapi aku tidak bisa menyalahkan mereka. Mereka sudah memberiku makan dan tempat tinggal secara gratis,” tambah dia.

Meskipun menyandang gelar sarjana hukum dan sangat ingin lepas dari pekerjaan membantu di toko keluarga, ia mendapati bahwa peluang kerja sangat terbatas. Andreas juga mengambil pekerjaan sampingan sebagai teknisi pemasangan sistem suara untuk acara pernikahan dan pesta.

Andreas yang menyelesaikan sebagian mata kuliah hukumnya saat libur semester agar bisa lulus setahun lebih cepat, sulit menepis perasaan bahwa semua upayanya sia-sia.

“Aku nggak mau jadi beban buat orang tuaku, yang sudah bayar semua biaya kuliahku,” ujar Andreas.

“Tapi lihat aku sekarang,” tutup dia.

(ily/hns)