Produk: jaminan sosial

  • Targetkan Perluasan Jamsostek untuk Pekerja Informal, Menaker Ajak Semua Pihak Bersinergi – Page 3

    Targetkan Perluasan Jamsostek untuk Pekerja Informal, Menaker Ajak Semua Pihak Bersinergi – Page 3

    Sejalan dengan visi Universal Social Protection, pemerintah targetkan peserta Jamsostek mencapai 99,5 persen pada tahun 2024. Sehubungan dengan itu, Yassierli menekankan perlunya sinergi multipihak yang melibatkan pemerintah daerah, asosiasi, serikat pekerja, hingga pelaku UMKM.

    “Gotong royong adalah DNA bangsa kita. Dengan memperluas kemitraan, menghadirkan skema iuran fleksibel, serta memperkuat edukasi di tingkat komunitas, kita bisa mewujudkan perlindungan menyeluruh bagi seluruh pekerja Indonesia,” tegasnya.

    Selain itu, Menaker menegaskan pentingnya digitalisasi layanan untuk memudahkan pendaftaran dan pembayaran iuran melalui berbagai kanal, seperti QRIS dan dompet digital. Ia juga menilai kampanye publik berbasis komunitas dengan pendekatan sederhana akan efektif meningkatkan kesadaran pekerja informal terhadap manfaat jaminan sosial.

    “Kolaborasi lintas sektor adalah kunci. Pemerintah berkomitmen menghadirkan perlindungan yang cepat, santunan yang tepat, dan layanan yang mudah diakses agar kepercayaan masyarakat terhadap sistem jaminan sosial semakin meningkat,” jelasnya.

    Program yang baru diluncurkan ini disebut Yassierli sebagai permulaan yang akan diperluas menjadi gerakan nasional dengan target menjangkau ratusan ribu pekerja. Ia menekankan perlunya pembagian peran setiap pihak secara jelas, seperti Kemnaker fokus pada kebijakan dan regulasi, Kementerian Agama menjangkau komunitas umat, serta BPJS Ketenagakerjaan memperkuat layanan, sosialisasi, dan capacity building.

    Menurut Yassierli, tantangan utama program ini adalah kurangnya sosialisasi. Padahal, manfaat Jamsostek sangat nyata. 

    “Ketika risiko terjadi, negara hadir memberikan perlindungan karena mereka aktif membayar iuran,” ungkapnya.

    Yassierli berharap jaminan sosial dapat secara nyata menjadi jaring pengaman bagi pekerja dan keluarganya. Oleh sebab itu, model kolaborasi yang sedang dibangun perlu diperbesar agar menjangkau lebih banyak pekerja.

    “Tantangan kita adalah mencari terobosan baru untuk memperluas perlindungan,” tegasnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Yassierli juga mengapresiasi dukungan IZI dalam program perlindungan sosial, dan mendorong BPJS Ketenagakerjaan untuk terus berinovasi melalui pengembangan paket program, penguatan sosialisasi, dan peningkatan kapasitas layanan.

    “Kami berharap kolaborasi lintas lembaga ini semakin diperkuat, sehingga cita-cita meningkatkan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat segera terwujud,” pungkasnya.

  • Sistem Pajak Baru, Langkah Vietnam Jadi Macan Asia?

    Sistem Pajak Baru, Langkah Vietnam Jadi Macan Asia?

    Jakarta

    Selama beberapa dekade, sebagian besar usaha kecil di negara komunis satu partai ini menggunakan sistem pajak tarif tetap (lump-sum), di mana pajak dihitung berdasarkan perkiraan pendapatan, bukan pembukuan formal.

    Dalam praktiknya, penilaian pendapatan sering bergantung pada konsultasi informal dengan pejabat pajak lokal, karena banyak usaha kecil tidak memiliki catatan penjualan yang rinci.

    Menurut Kementerian Keuangan Vietnam, hingga awal 2025 ada sekitar dua juta usaha rumah tangga dan wirausaha yang masih menggunakan metode tarif tetap, sementara hanya sekitar 6.000 yang beralih ke sistem deklarasi yang lebih rumit.

    Namun mulai 2026, sistem tarif tetap akan dihapus total, sehingga semua usaha yang terdaftar wajib menggunakan sistem deklarasi.

    Perubahan ini merupakan bagian dari Resolusi 68, rencana besar yang diumumkan pada Mei lalu untuk menjadikan perusahaan swasta lokal sebagai “motor penggerak utama” ekonomi Vietnam pada 2035. Targetnya adalah agar perusahaan lokal mampu mengungguli korporasi asing dan BUMN yang selama ini lebih diistimewakan pemerintah.

    Mengapa Vietnam mengubah sistem pajaknya?

    Resolusi 68 bertujuan melonggarkan regulasi bagi perusahaan lokal, meningkatkan perlindungan hukum, serta mempermudah akses terhadap modal. Untuk pertama kalinya, resolusi ini secara tegas menetapkan hak milik, persaingan sehat, dan penegakan kontrak sebagai prinsip hukum.

    Selain memberi insentif berupa pembebasan pajak dan biaya administrasi yang lebih rendah, kebijakan ini juga diarahkan untuk meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan dalam beberapa dekade mendatang.

    Data Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menunjukkan rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) Vietnam turun menjadi 16,8% pada 2023, di bawah rata-rata Asia-Pasifik (19,5%) dan jauh lebih rendah dari rata-rata OECD (33%).

    Menurut Direktorat Jenderal Pajak, pada 2024 Vietnam mencatat penerimaan pajak tertinggi sepanjang sejarah, yakni 1,6 kuadriliun dong (sekitar Rp988 triliun), sebagian besar dari sumber domestik.

    Dalam lima bulan pertama 2025 saja, otoritas Vietnam mengumpulkan sekitar $560 juta (sekitar Rp8,68 triliun) dari usaha kecil, meningkat 26% dibandingkan tahun sebelumnya.

    Vietnam ingin jadi “Macan Asia” baru

    Pemerintah berharap dapat menghimpun modal untuk proyek infrastruktur raksasa, seperti kereta cepat dan jalan tol, yang dianggap kunci pertumbuhan masa depan. Tahun ini saja, anggaran infrastruktur naik hampir 40% menjadi $36 miliar (sekitar Rp558 triliun).

    Vietnam juga harus bersiap menghadapi biaya jaminan sosial yang meningkat seiring populasi menua cepat. Persentase warga berusia di atas 65 tahun diperkirakan melonjak dari 8,4% pada 2020 menjadi 20% pada 2050. Saat ini, menurut Departemen Ekonomi dan Sosial PBB, hanya sedikit pensiunan yang menerima uang pensiun layak.

    Pajak jadi alat berantas korupsi

    Partai Komunis ingin memodernisasi sistem pajak untuk membatasi korupsi, terutama di kantor pajak yang dikenal rawan praktik suap.

    Sejak 2016, kampanye antikorupsi telah menumbangkan dua presiden, sejumlah menteri, dan ribuan pejabat tingkat bawah.

    Menurut pejabat dan analis bisnis, banyak perusahaan berpendapatan besar masih menggunakan sistem tarif tetap, yang biasanya membuat kontribusi pajak bulanan jauh lebih kecil dibanding sistem deklarasi.

    Mereka berpendapat sektor swasta butuh “persaingan sehat” dan perlakuan yang adil, yang berarti semua pihak harus membayar pajak sesuai aturan.

    Namun, seperti dikatakan Khac Giang Nguyen, peneliti tamu di ISEAS–Yusof Ishak Institute Singapura, “Menambah penerimaan itu sulit, karena memperketat kepatuhan bisa memicu resistensi politik.”

    “Namun, keberhasilan akan lebih bergantung pada penerapan aturan secara adil, transparan, dan tanpa kebiasaan mencari keuntungan yang telah mengikis kepercayaan publik, ketimbang sekadar membuat aturan baru,” tambahnya.

    Usaha kecil jadi korbannya

    Protes jarang terjadi di Vietnam, tetapi dalam beberapa minggu terakhir video pedagang yang mengeluhkan tuntutan pajak baru beredar luas.

    Dengan kewajiban beralih ke sistem deklarasi mulai Januari 2026, banyak usaha kecil harus menghadapi kenaikan pajak besar, membeli mesin kasir baru, belajar pembukuan, serta melatih staf mengikuti aturan baru.

    Semua ini terjadi ketika beberapa sektor masih dalam masa pemulihan pasca pandemi COVID-19, ditambah ketidakpastian soal ancaman tarif 46% dari AS atas barang Vietnam (yang akhirnya berhasil diturunkan menjadi 20%).

    “Di pasar, orang-orang juga masih diperas polisi korup,” kata Zachary Abuza, profesor di National War College, Washington. Ia menambahkan, meski pemerintah ingin sektor swasta jadi motor pertumbuhan, kebijakan pajak baru justru berisiko membuat banyak usaha gulung tikar.

    Pada Juli lalu, undang-undang baru tentang PPN, pajak korporasi, dan pajak penghasilan mulai berlaku, menuntut usaha untuk melakukan pembukuan lebih rinci.

    Selain itu, prosedur baru yang lebih rumit terkait penerbitan faktur, pembayaran PPN, hingga pelaporan informasi juga diperkenalkan bulan lalu. Pada saat yang sama, pemerintah menggandakan ambang batas penghasilan yang dikenai pajak.

    Radio Free Asia melaporkan pada Juni, 80% toko di pasar terbesar di Provinsi Nghe An tutup dalam beberapa bulan terakhir.

    Pemerintah membantah bahwa reformasi pajak menjadi penyebab penutupan. Otoritas Hanoi mengakui hampir 3.000 usaha rumah tangga berhenti beroperasi pada Mei dan Juni, tetapi hanya 263 yang pendapatannya cukup besar sehingga diwajibkan mengikuti sistem baru.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Alfi Anadri

    Editor: Rahka Susanto

    (ita/ita)

  • HUT ke-80 RI, Puan Ajak Perkuat Komitmen Bangun Masa Depan Bangsa

    HUT ke-80 RI, Puan Ajak Perkuat Komitmen Bangun Masa Depan Bangsa

    JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri upacara peringatan detik-detik Proklamasi dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) yang digelar secara khidmat di halaman Istana Merdeka, Jakarta.

    Upacara kenegaraan ini dipimpin langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

    Upacara peringatan detik-detik Proklamasi untuk HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, Minggu, 17 Agustus, dihadiri oleh jajaran pimpinan lembaga tinggi negara, mantan presiden, para menteri Kabinet Merah Putih hingga Penglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

    Peringatan kemerdekaan semakin meriah karena tamu undangan lain dari berbagai elemen masyarakat turut hadir.

    Puan yang hadir mengenakan baju adat Minang bernuansa merah, duduk di podium utama bersama Presiden Prabowo. Ia duduk diapit oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin.

    Adapun Kolonel Inf Amril Hairuman Tehupelasury didapuk sebagai Komandan Upacara. Sebelum upacara dimulai, tamu undangan disuguhkan oleh penampilan seni budaya hingga atraksi militer dari TNI-Polri mulai dari helikopter hingga 8 jet temput F-16 melakukan aksi flypass di atas Istana Kepresidenan.

    Dalam momentum peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke-80 ini, Puan kembali menekankan soal cita-cita Indonesia emas sebagai janji luhur yang perlu terus diperjuangkan.

    “Delapan dekade Indonesia merdeka menjadi momen penting untuk merefleksikan perjalanan bangsa sekaligus memperkuat komitmen dalam membangun masa depan bersama,” kata Puan.

    “Indonesia emas bukanlah mimpi semu, melainkan janji luhur yang kita perjuangkan bersama,” sambungnya.

    Puan menyebut, esensi dari kemerdekaan tidak boleh berhenti hanya sebagai seremoni tahunan. Kemerdekaan, menurutnya, harus benar-benar dirasakan oleh rakyat dalam kehidupan sehari-hari.

    “Kemerdekaan yang diperingati setiap tahun tidak boleh berhenti sebagai seremoni. Bagi rakyat, makna merdeka harus bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari: dari isi dapur yang tidak lagi kosong, biaya sekolah anak yang tidak membuat orang tua berutang, hingga layanan kesehatan yang bisa diakses tanpa rasa khawatir,” ungkap Puan.

    Cucu Proklamator RI Sukarno itu menyatakan, usia Indonesia yang telah menginjak 80 tahun harus menjadi momen refleksi. Puan mengatakan, ukuran sejati dari kemerdekaan bukan terletak pada lamanya negara berdiri, tetapi pada sejauh mana negara hadir dan mampu meringankan beban hidup rakyatnya.

    “Apakah harga pangan bisa dijangkau oleh rakyat kecil? Apakah orang tua masih harus berutang untuk menyekolahkan anaknya? Apakah masyarakat desa dan perbatasan bisa mengakses layanan kesehatan tanpa harus menempuh perjalanan berjam-jam?” tuturnya.

    “Inilah pertanyaan-pertanyaan mendasar yang menjadi ukuran sejati dari kemerdekaan yang kita rayakan hari ini,” imbuh Puan.

    Puan menilai, tantangan utama Indonesia saat ini adalah memastikan bahwa makna kemerdekaan dirasakan di tengah rakyat.

    “Kemerdekaan tidak boleh berhenti pada seremoni atau simbol, tetapi harus menjadi pengalaman nyata yang dirasakan setiap keluarga. Bagaimana kemerdekaan hadir di meja makan rakyat, dari semua golongan,” tegas perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut.

    Puan pun menyinggung tema perayaan kemerdekaan RI yang ke-80 tahun: Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Ia mengatakan, tema ini dapat terwujud apabila Negara memastikan setiap kebutuhan rakyatnya dapat difasilitasi.

    “Negara harus hadir dengan kebijakan yang tidak sekadar indah di atas kertas, tetapi benar-benar meringankan beban hidup rakyat di tengah ketidakpastian ekonomi global,” ujar Puan.

    Puan mencontohkan bahwa kemerdekaan harus hadir saat orang tua bisa menyajikan makanan bergizi untuk anak-anak mereka tanpa harus memilih antara membeli kebutuhan pangan atau membayar tagihan.

    Di bidang kesehatan, kata Puan, kemerdekaan harus terasa ketika masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan dasar secara cepat dan tanpa rasa cemas.

    “Dengan puskesmas yang dilengkapi tenaga medis tetap, obat-obatan esensial yang tersedia tanpa kekosongan stok, dan sistem rujukan yang cepat dengan dukungan ambulans dan telemedicine,” sebutnya.

    Di sektor pendidikan, Puan mengingatkan negara harus hadir melalui penyediaan sekolah yang memiliki guru berkualitas, sarana prasarana yang layak, dan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan lokal.

    “Makna merdeka itu juga berarti memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Di banyak pelosok, rakyat masih menantikan kehadiran negara dalam bentuk layanan dasar seperti listrik yang stabil, akses air bersih yang merata, dan jaringan internet yang memadai,” jelasnya.

    “Merdeka berarti tidak ada lagi rakyat yang merasa terpinggirkan di negeri sendiri. Merdeka berarti pembangunan hadir merata, dari kota besar hingga pulau terluar,” tambah Puan.

    Tak hanya itu, Puan juga menegaskan kemerdekaan sejati adalah ketika setiap warga negara merasa dihargai atas kerja kerasnya. Petani, misalnya, harus bisa menjual hasil panen dengan harga yang melindungi dari permainan tengkulak, dengan dukungan koperasi dan akses pada rantai pasok yang modern.

    “Nelayan perlu dijamin kepastian pasar serta infrastruktur pelabuhan yang menunjang agar hasil tangkapan tetap bernilai jual,” ucapnya.

    Puan pun menilai, kemerdekaan juga berarti buruh mendapatkan kepastian upah yang layak, jaminan sosial, serta lingkungan kerja yang aman dan manusiawi. Termasuk nasib para guru yang harus terus diperjuangkan.

    “Dan bagaimana semua pekerja, baik ASN maupun swasta, baik di sektor formal dan sektor informal, mendapat jaminan iklim kerja yang sehat. Serta para UKM dan UMKM memperoleh perlindungan dalam berusaha,” urai Puan.

    “Bagaimana driver ojek online, pedagang kaki lima, pekerja profesional termasuk dari kalangan Gen-Z hingga penggerak perekonomian lainnya dapat perhatian dari negara,” sambungnya.

    Puan meyakini, kemajuan yang telah dimiliki Indonesia dapat menjadi modal untuk membawa negeri ini semakin maju. Sementara yang masih kurang, dapat dikejar melalui gotong royong dan kerja bersama.

    “Kita masih memiliki waktu untuk menunaikan panggilan sejarah. Untuk membuat kebijakan hari ini yang akan menjamin masa depan Indonesia yang cerah. Bermartabat dan hebat. Dan demi kesejahteraan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” terang Puan.

    Di akhir pernyataannya, Puan mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga makna kemerdekaan agar tetap hidup di tengah rakyat. Ia menekankan pentingnya menghidupkan kembali semangat gotong royong sebagai kekuatan utama bangsa.

    “Dirgahayu ke-80 Republik Indonesia. Semoga semangat kemerdekaan senantiasa menjadi landasan dalam menghadirkan kebijakan yang berpihak pada rakyat, dan menjadi pelita harapan untuk hadirnya bangsa merdeka yang sejati,” kata Puan.

    Puan Pakai Baju Adat Minang

    Saat menghadiri upacara detik-detik Proklamasi untuk HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, Puan mengenakan pakaian adat Minangkabau, Sumatera Barat, yang dikenal dengan nama Bundo Kanduang. 

    Puan tampak anggun memakai baju kurung berwarna merah serta kain selempang dan kain sarung bernuansa warna bumi. Pakaian Bundo Kanduang memiliki pelengkap penutup kepala, Tingkolok sebagai ciri khas yang merupakan hiasan kepala perempuan yang berbentuk runcing dan bercabang menyerupai tanduk kerbau.

    Pemakaian Tingkolok digunakan sebagai perlambang perempuan sebagai pemilik rumah gadang. Gaya Puan pun semakin dipermanis dengan perhiasan kalung dan anting gaya Minang.

    Usai upacara detik-detik Proklamasi untuk HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, Puan tampak berfoto bersama dengan Presiden Prabowo Subianto yang mengenakan baju adat Demang dan Kain Ujung Serong khas Betawi.

  • HUT RI, Ribuan Driver Gojek Pecah Rekor MURI Konvoi Terbanyak Se-Indonesia

    HUT RI, Ribuan Driver Gojek Pecah Rekor MURI Konvoi Terbanyak Se-Indonesia

    Jakarta

    Ribuan mitra driver Gojek yang terdiri dari 2.025 mitra dan 80 Srikandi (pengemudi perempuan ibu tunggal) berhasil memecahkan rekor MURI (Museum Rekor Dunia Indonesia) untuk konvoi driver ojol terbanyak dalam sejarah Indonesia.

    Para driver ojol ini turun ke jalan melakukan konvoi dengan tertib. Jumlah peserta itu juga merepresentasikan usia kemerdekaan Indonesia tahun ini. Para peserta konvoi memulai start dari Transmart MT Haryono menuju Slipi Jakarta Barat.

    “Mari kita sama-sama tunjukkan kepada masyarakat luas bahwa rekan-rekan Gojek bisa merepresentasikan bagaimana tertib berlalu lintas,” kata Kasubag Tahti Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Bait Ferdinand, dalam keterangan tertulis, Senin (18/8/2025).

    Momen tersebut terjadi pada Minggu siang (17/8) demi memperkuat persatuan Indonesia dalam rangka perayaan HUT ke-80 kemerdekaan RI.

    “Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Selamat untuk kalian semua, para driver, yang sudah memecahkan rekor MURI untuk hari ini,” kata Wakil Direktur Utama MURI Osmar Semesta Susilo.

    Driver Gojek asal Jakarta Husni Iryahadi menjadi inisiator dalam gerakan ini. Husni mengatakan konvoi tahun ini adalah yang pertama kali dalam rangka untuk memperingati HUT ke-80 tahun kemerdekaan Indonesia.

    “Ini adalah bentuk ungkapan kami para driver ojek online untuk ikut memperingati Hari Kemerdekaan, di mana kami terdiri dari banyak komunitas driver, hari ini ada 80 Srikandi driver perempuan dan 2.025 driver yang ikut meramaikan,” kata Husni.

    Ribuan driver Gojek bersama dengan manajemen PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) mengadakan upacara bendera dan berbagai kegiatan dengan semangat solidaritas demi memaknai HUT ke-80 RI, 17 Agustus 2025 di Kemang Timur, Jakarta. Foto: Gojek

    Upacara Bendera

    Sebelumnya di pagi hari, ribuan driver Gojek, unit bisnis dari PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (Grup GoTo), juga mengadakan upacara bendera dan berbagai kegiatan dengan semangat solidaritas demi memaknai hari besar bagi bangsa Indonesia ini.

    Manajemen GoTo menyatakan tema HUT RI ‘Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju’ itu selaras dengan komitmen Gojek yakni dalam melindungi, menyejahterakan, dan mendengarkan mitra.

    Direktur Utama Grup GoTo, Patrick Walujo mengatakan Gojek merupakan Karya Anak Bangsa yang #BerjuangUntukIndonesia, dan mitra driver Gojek adalah bagian penting dari perjuangan ini.

    “Setiap hari Anda melayani masyarakat dengan tulus, membantu roda perekonomian berputar, dan menjadi wajah semangat gotong royong Indonesia,” kata Patrick.

    Upaya ini diwujudkan melalui Program Gojek Swadaya, pelopor program kesejahteraan mitra driver di industri sejak 2016 yang dirancang untuk meringankan beban operasional, memberikan perlindungan perjalanan, hingga dukungan untuk kebutuhan harian dan produktif.

    Lima pilar Gojek Swadaya mencakup solusi finansial (dana siaga, KPR, asuransi, tabungan), jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan, dukungan kebutuhan harian (diskon sembako, atribut dan kebutuhan operasional lainnya), telekomunikasi (paket data khusus mitra), serta perawatan kendaraan (promo oli, ban, dan servis). Inisiatif ini merefleksikan kemitraan yang inklusif, berakar pada semangat gotong royong.

    “Mari kita lanjutkan perjuangan para pendahulu dengan cara kita: bekerja dengan jujur, melayani dengan hati, dan menjaga persatuan. Kita berjuang bersama agar kita dapat berjaya dan menjadi tuan rumah bagi negeri sendiri,” kata Patrick.

    “Dengan itu, kita yakin Indonesia akan semakin maju dan sejahtera,” sambungnya.

    Sementara itu, Direktur/Chief Operating Officer GoTo dan President Gojek, Hans Patuwo menambahkan melalui lima pilar Program Swadaya Gojek ini, pihaknya berusaha memperkuat kesejahteraan mitra dengan berbagai dukungan.

    “Kami akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup mitra, sehingga kita semua dapat berjuang bersama menuju masa depan yang lebih cerah,” kata Hans.

    Selain Program Swadaya, Gojek juga meluncurkan Mitra Juara Bulanan, penghargaan bagi mitra dengan kinerja terbaik dan kontribusi positif bagi komunitas. Dari ratusan penerima penghargaan, dipilih ‘Mitra Juara Paling Mantul’ setiap bulan untuk apresiasi khusus.

    (hnu/ega)

  • Pemkab Kudus Daftarkan 31.000 Pekerja Rentan ke BPJamsostek

    Pemkab Kudus Daftarkan 31.000 Pekerja Rentan ke BPJamsostek

    KUDUS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus, Jawa Tengah menyiapkan anggaran Rp5 miliar untuk mendaftarkan 31.000 pekerja rentan sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan melalui BPJamsostek sebagai bentuk perlindungan terhadap pekerja rentan dari risiko sosial yang mungkin terjadi.

    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus, Jawa Tengah menyiapkan anggaran Rp5 miliar untuk mendaftarkan 31.000 pekerja rentan sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan melalui BPJamsostek sebagai bentuk perlindungan terhadap pekerja rentan dari risiko sosial yang mungkin terjadi.

    Ditemui di sela penyerahan kartu jaminan sosial ketenagakerjaan secara simbolis serta penyerahan santunan secara simbolis usai Upacara HUT RI di Alun-alun Kudus, Satria mengatakan untuk tahapannya, nanti ada verifikasi dengan melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait yang membina masing-masing pekerja rentan. Selanjutnya, dilakukan validasi agar dipastikan semua penerima sudah terlindungi.

    Satria menambahkan program ini terbukti bermanfaat, karena saat ini terdapat empat ahli waris pekerja rentan yang menerima santunan kematian setelah terdaftar sebagai peserta BPJamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan melalui program Pemkab Kudus.

    Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kudus Vinca Meitasari membenarkan hal tersebut bahwa saat ini ada empat pekerja rentan yang meninggal dan mendapatkan santunan.

    Ia menyebutkan selain empat ahli waris yang sudah menerima manfaat, saat ini masih ada 10 klaim santunan lain yang sedang diproses. Tahun sebelumnya, hampir 50 klaim santunan juga telah dibayarkan.

    “Dengan tambahan peserta ini, total pekerja rentan yang dibiayai Pemkab Kudus meningkat menjadi 31.000 orang. Mereka terlindungi dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) dengan iuran Rp16.800 per bulan per peserta,” kata Vinca.

    Ia mengapresiasi kepedulian Pemkab Kudus yang menanggung iuran pekerja rentan melalui APBD. Menurutnya, hal ini sangat membantu kelompok pekerja yang kesulitan membayar iuran secara mandiri.

    “Program ini juga akan meningkatkan cakupan kepesertaan BPJamsostek di Kudus yang saat ini baru sekitar 34 persen. Dengan dukungan pemerintah daerah, kami optimistis tingkat perlindungan sosial tenaga kerja di Kudus semakin luas,” tambahnya.

  • Saldo JHT BPJS Kesehatan Bisa Cair Tanpa Resign, Ini Link dan Caranya

    Saldo JHT BPJS Kesehatan Bisa Cair Tanpa Resign, Ini Link dan Caranya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) di BPJS Ketenagakerjaan pada umumnya dapat dilakukan ketika karyawan sudah mengundurkan diri dari suatu perusahaan.

    Mengingat, dana tersebut memang disiapkan untuk menghadapi hari tua, atau ketika berstatus tidak bekerja. Kendati demikian, jika ada keperluan darurat, JHT sebenarnya bisa dicairkan tanpa resign.

    Namun, perlu dicatat bahwa pencairan JHT untuk pekerja aktif tidak bisa dilakukan 100%, melainkan hanya 10% atau 30%. Untuk pencairan 30% bisa digunakan untuk pembelian rumah secara tunai atau kredit.

    Perlu dicatat, pencairan JHT sebagian (10% atau 30%) memiliki beberapa syarat. Salah satunya, masa kepesertaan minimal 10 tahun. Selengkapnya, simak penjelasan berikut ini, dikutip dari laman resmi BPJS Ketenagakerjaan:

    Syarat Dokumen Klaim BPJS Ketenagakerjaan 10%

    – Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan
    – Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas lainnya
    – NPWP (bagi peserta dengan saldo lebih dari 50 juta atau peserta yang telah mengajukan klaim sebagian)

    Sebagai catatan, pengambilan JHT sebagian berpotensi menyebabkan terjadinya pajak progresif pada pengambilan JHT berikutnya apabila jarak pengambilan lebih dari 2 tahun.

    Syarat Dokumen Klaim BPJS Ketenagakerjaan 30%

    Syarat Klaim JHT Sebagian maksimal 30% untuk pengambilan rumah secara cash:

    – Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan
    – Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas lainnya
    – Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atau AJB (Akta Jual Beli)
    – NPWP (apabila ada dan bagi peserta yang saldo JHT-nya lebih 50 juta)

    Syarat Klaim JHT Sebagian maksimal 30% untuk pengambilan rumah secara kredit:

    – Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan
    – Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas lainnya
    – NPWP (apabila ada dan bagi peserta yang saldo JHT nya lebih 50 juta)
    – Dokumen perbankan berdasarkan peruntukan sebagaimana berikut:

    1. Pembayaran uang muka pinjaman Rumah berupa: fotokopi perjanjian pinjaman Rumah atau Surat Penawaran Pemberian Kredit fotokopi Standing Instruction dan nomor rekening Peserta pada Bank pengajuan kredit

    2. Pembayaran cicilan atau angsuran pinjaman Rumah: fotokopi perjanjian pinjaman Rumah, surat keterangan baki debet atau sisa pinjaman Peserta, fotokopi Standing Instruction dan nomor dan rekening Peserta pada Bank pengajuan kredit

    3. Pelunasan sisa pinjaman Rumah berupa: fotokopi perjanjian pinjaman Rumah, formulir pelunasan pinjaman Rumah, surat keterangan baki debet atau sisa pinjaman Peserta, fotokopi Standing Instruction dan rekening Peserta pada Bank pengajuan kredit

    Dalam hal pembelian Rumah atas nama pasangan (suami/istri) peserta, maka peserta melampirkan dokumen pendukung berupa:

    KTP pasangan atau KK; dan Surat pernyataan yang menyatakan bahwa rumah atau apartemen yang dibeli atas nama pasangan sah peserta.

    Kriteria Pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan

    Secara umum, berikut beberapa kriteria untuk bisa mencairkan saldo JHT, dikutip dari situs resmi BPJS Ketenagakerjaan:

    a. Usia Pensiun 56 Tahun

    b. Usia Pensiun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Perusahaan

    c. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

    d. Berhenti usaha Bukan Penerima Upah (BPU)

    e. Mengundurkan diri

    f. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

    g. Meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya

    h. Cacat total tetap

    i. Meninggal dunia

    j. Klaim Sebagian Jaminan Hari Tua (JHT) 10%

    k. Klaim Sebagian Jaminan Hari Tua (JHT) 30%

    Syarat Dokumen 

    Untuk mencairkan saldo, Anda perlu menyiapkan berbagai dokumen. Simak daftarnya berikut ini:

    1. Kartu Peserta BPJAMSOSTEK

    2. E-KTP

    3. Buku Tabungan

    4. Kartu Keluarga

    5. Surat Keterangan Berhenti Bekerja, Surat Pengalaman Kerja, Surat Perjanjian Kerja, atau Surat Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) atau Surat Keterangan Pensiun

    6. NPWP (jika ada).

    Pencairan Saldo JHT Situs Online

    Pencairan dapat dilakukan secara langsung maupun online. Untuk opsi terakhir, Anda bisa melakukannya dengan mengakses portal Lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id.

    Sebagai catatan, peserta yang mengajukan metode ini adalah yang mencapai usia pensiun, mengundurkan diri dan terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Ini langkah-langkah untuk mengajukan Lapakasik Online:

    1. Klik portal layanan https://lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id/

    2. Isi data diri, berupa NIK, nama lengkap, dan nomor kepesertaan.

    3. Unggah semua dokumen persyaratan dan foto diri terbaru tampak depan dengan jenis file JPG/JPEG/PNG/PDF maksimal ukuran file adalah 6MB.

    4.Saat mendapat konfirmasi data pengajuan, klik simpan.

    5. Selanjutnya, anda akan mendapat mendapat jadwal wawancara online yang dikirimkan melalui email.

    6. Anda akan dihubungi oleh petugas untuk verifikasi data melalui wawancara video call.

    7. Setelah proses selesai, saldo JHT akan dikirimkan ke rekening yang telah dilampirkan di formulir.

    Selain itu, pencairan saldo BPJS Ketenagakerjaan juga bisa dilakukan dengan banyak cara. Bukan hanya secara offline, tetapi juga bisa melalui online atau lewat aplikasi JMO. Aplikasi JMO sendiri bisa diunduh di App Store maupun Play Store. Platform itu memiliki banyak fitur dari cek saldo hingga pencairan.

    BPJS Ketenagakerjaan menargetkan sebanyak 12,5 juta pekerja informal atau bukan penerima upah (BPU) bisa terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek) di 2026. Adapun saat ini jumlah pekerja BPU atau informal yang sudah terlindungi Jamsostek telah mencapai 6,5 juta.

    Pencairan Saldo JHT Lewat Aplikasi JMO

    Berikut langkah-langkah untuk mengklaim saldo lewat aplikasi JMO:

    – Buka aplikasi JMO

    – Daftar akun dengan menggunakan e-mail dan password

    – Setelah menu utama terbuka, pilih ‘Jaminan Hari Tua’

    – Tekan tombol ‘Klaim JHT’

    – Pastikan telah memenuhi syarat untuk mencairkan saldo. Anda akan melihat syarat yang berlaku dan pastikan telah ketentuannya telah tercentang

    – Berikutnya di layar akan terlihat jumlah saldo JHT

    – Klik tombol ‘Selanjutnya’

    – Pilih dari ‘Sebab klaim,’ kemudian tekan ‘Selanjutnya’

    – Pastikan data yang muncul telah selesai. Klik ‘Sudah’

    – Klik ‘Ambil Foto’ untuk mengambil foto selfie Anda

    – Berikutnya dengan data NPWP dan nomor rekening aktif. Klik ‘Selanjutnya’

    Anda akan masuk ke laman konfirmasi. Cek kembali data yang muncul dan klik ‘Konfirmasi’. Lalu pengajuan pencairan saldo akan diproses. Setelah proses tersebut selesai, Anda juga bisa melihat proses klaim tersebut. Caranya dengan membuka menu ‘Tracking Klaim’.

    Sebagai informasi, proses klaim saldo BPJS Ketenagakerjaan akan berlangsung selama satu hingga tiga hari. Demikian cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan beserta syaratnya tanpa harus resign terlebih dahulu. Semoga informasi ini membantu!

    (mkh/mkh)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Puan: Cita-cita Indonesia emas sebagai janji luhur terus diperjuangkan

    Puan: Cita-cita Indonesia emas sebagai janji luhur terus diperjuangkan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani dalam momen peringatan HUT Ke-80 RI menekankan soal cita-cita Indonesia Emas sebagai janji luhur yang perlu terus diperjuangkan.

    “Delapan dekade Indonesia merdeka menjadi momen penting untuk merefleksikan perjalanan bangsa sekaligus memperkuat komitmen dalam membangun masa depan bersama. Indonesia Emas bukanlah mimpi semu, melainkan janji luhur yang kita perjuangkan bersama,” ujar Puan dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

    Puan menyebut esensi dari kemerdekaan tidak boleh berhenti hanya sebagai seremoni tahunan. Kemerdekaan, menurutnya, harus benar-benar dirasakan oleh rakyat dalam kehidupan sehari-hari.

    “Kemerdekaan yang diperingati setiap tahun tidak boleh berhenti sebagai seremoni. Bagi rakyat, makna merdeka harus bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari: dari isi dapur yang tidak lagi kosong, biaya sekolah anak yang tidak membuat orang tua berutang hingga layanan kesehatan yang bisa diakses tanpa rasa khawatir,” ungkap Puan.

    Menurut Puan, usia Indonesia yang telah menginjak 80 tahun harus menjadi momen refleksi. Puan mengatakan ukuran sejati dari kemerdekaan bukan terletak pada lamanya negara berdiri, tetapi pada sejauh mana negara hadir dan mampu meringankan beban hidup rakyatnya.

    “Apakah harga pangan bisa dijangkau oleh rakyat kecil? Apakah orang tua masih harus berutang untuk menyekolahkan anaknya? Apakah masyarakat desa dan perbatasan bisa mengakses layanan kesehatan tanpa harus menempuh perjalanan berjam-jam?’ Inilah pertanyaan-pertanyaan mendasar yang menjadi ukuran sejati dari kemerdekaan yang kita rayakan hari ini,” ujar Puan.

    Puan menilai tantangan utama Indonesia saat ini adalah memastikan bahwa makna kemerdekaan dirasakan di tengah rakyat.

    “Kemerdekaan tidak boleh berhenti pada seremoni atau simbol, tetapi harus menjadi pengalaman nyata yang dirasakan setiap keluarga. Bagaimana kemerdekaan hadir di meja makan rakyat, dari semua golongan,” katanya.

    Ia pun menyinggung tema perayaan kemerdekaan RI yang ke-80 tahun “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”. Ia mengatakan tema itu dapat terwujud apabila negara memastikan setiap kebutuhan rakyatnya dapat difasilitasi.

    “Negara harus hadir dengan kebijakan yang tidak sekadar indah di atas kertas, tetapi benar-benar meringankan beban hidup rakyat di tengah ketidakpastian ekonomi global,” ujar Puan.

    Puan mencontohkan bahwa kemerdekaan harus hadir saat orang tua bisa menyajikan makanan bergizi untuk anak-anak mereka tanpa harus memilih antara membeli kebutuhan pangan atau membayar tagihan.

    Di bidang kesehatan, kata Puan, kemerdekaan harus terasa ketika masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan dasar secara cepat dan tanpa rasa cemas.

    “Dengan puskesmas yang dilengkapi tenaga medis tetap, obat-obatan esensial yang tersedia tanpa kekosongan stok, dan sistem rujukan yang cepat dengan dukungan ambulans dan telemedicine,” tuturnya.

    Di sektor pendidikan, Puan mengingatkan negara harus hadir melalui penyediaan sekolah yang memiliki guru berkualitas, sarana prasarana yang layak, dan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan lokal.

    “Makna merdeka itu juga berarti memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Di banyak pelosok, rakyat masih menantikan kehadiran negara dalam bentuk layanan dasar seperti listrik yang stabil, akses air bersih yang merata, dan jaringan internet yang memadai,” jelasnya.

    Ia menekankan bahwa merdeka berarti tidak ada lagi rakyat yang merasa terpinggirkan di negeri sendiri. Merdeka berarti pembangunan hadir merata, dari kota besar hingga pulau terluar.

    Tak hanya itu, Puan juga menegaskan kemerdekaan sejati adalah ketika setiap warga negara merasa dihargai atas kerja kerasnya. Petani, misalnya, harus bisa menjual hasil panen dengan harga yang melindungi dari permainan tengkulak, dengan dukungan koperasi dan akses pada rantai pasok yang modern.

    “Nelayan perlu dijamin kepastian pasar serta infrastruktur pelabuhan yang menunjang agar hasil tangkapan tetap bernilai jual,” ucapnya.

    Puan menilai kemerdekaan juga berarti buruh mendapatkan kepastian upah yang layak, jaminan sosial serta lingkungan kerja yang aman dan manusiawi. Termasuk, nasib para guru yang harus terus diperjuangkan.

    “Dan bagaimana semua pekerja, baik ASN maupun swasta, baik di sektor formal dan sektor informal, mendapat jaminan iklim kerja yang sehat serta para UKM dan UMKM memperoleh perlindungan dalam berusaha,” ujar Puan.

    Ia melanjutkan “Bagaimana driver ojek online, pedagang kaki lima, pekerja profesional termasuk dari kalangan Gen-Z hingga penggerak perekonomian lainnya dapat perhatian dari negara.”

    Puan Maharani menghadiri upacara peringatan detik-detik proklamasi dalam rangka HUT Ke-80 RI di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Minggu. Upacara kenegaraan itu dipimpin oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

    Puan yang hadir mengenakan baju adat Minang bernuansa merah, duduk di podium utama bersama Presiden Prabowo. Ia duduk diapit oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DJP dan BPJS Ketenagakerjaan saling tukar data untuk optimalkan pajak

    DJP dan BPJS Ketenagakerjaan saling tukar data untuk optimalkan pajak

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan dan BPJS Ketenagakerjaan menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) yang mengatur pertukaran data untuk mengoptimalkan serapan perpajakan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

    “Momentum ini menjadi awal sinergi yang semakin kuat, tidak hanya bagi DJP dan BPJS Ketenagakerjaan, tetapi juga bagi masyarakat, bangsa, dan negara,” kata Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

    Kerja sama ini bermula dari pertukaran data yang telah berjalan sejak terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 228/PMK.03/2017.

    Pada 2019, BPJS Ketenagakerjaan mengusulkan pembentukan perjanjian resmi untuk mengatur pertukaran data dengan DJP.

    Sinergi tersebut makin diperkuat oleh Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 yang menugaskan integrasi data perpajakan dengan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

    PKS DJP dan BPJS Ketenagakerjaan dituangkan dalam Nomor PRJ-140/PJ/2025 dan Nomor PER/311/082025.

    Kerja sama itu mencakup koordinasi pertukaran data, pelaksanaan kegiatan bersama, edukasi dan sosialisasi, serta langkah-langkah peningkatan kepatuhan di bidang perpajakan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

    Kolaborasi tersebut diharapkan memperkuat perlindungan pekerja di seluruh Indonesia sekaligus mendorong optimalisasi penerimaan negara.

    “Data yang kami terima telah melalui proses identifikasi dan sebagian telah diuji,” tambah Bimo.

    Sementara itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan Buntoro menuturkan PKS ini ini membuka peluang besar untuk meningkatkan kepatuhan di masing-masing sektor.

    Dari sisi perpajakan, kata dia, diharapkan dapat berkontribusi dalam mendorong rasio pajak (tax ratio).

    Sedangkan, dari sisi ketenagakerjaan, kolaborasi ini diyakini akan memperkuat kepatuhan pemberi kerja demi perlindungan jaminan sosial bagi pekerja.

    “Pada akhirnya, sinergi ini akan berkontribusi signifikan pada pembangunan nasional,” ujarnya.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BI: Utang luar negeri RI pada triwulan II 2025 tumbuh melambat

    BI: Utang luar negeri RI pada triwulan II 2025 tumbuh melambat

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) mengatakan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada triwulan II 2025 tumbuh melambat dengan posisi sebesar 433,3 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau secara tahunan tumbuh 6,1 persen.

    “Posisi ULN Indonesia pada triwulan II 2025 tercatat sebesar 433,3 miliar dolar AS, atau secara tahunan tumbuh 6,1 persen ‘year-on-year’ (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan I 2025 sebesar 6,4 persen (yoy),” kata Direktur Eksekutif​ Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Ramdan menjelaskan, perkembangan tersebut dipengaruhi oleh ULN swasta yang melanjutkan kontraksi pertumbuhan dari triwulan sebelumnya.

    ULN pemerintah tetap terjaga. Posisi ULN pemerintah pada triwulan II 2025 sebesar 210,1 miliar dolar AS atau tumbuh sebesar 10,0 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan I 2025 sebesar 7,6 persen (yoy).

    Perkembangan ULN tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik, seiring tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang tinggi.

    Pemerintah terus berkomitmen untuk mengelola ULN secara cermat, terukur dan akuntabel untuk mencapai pembiayaan yang efisien dan optimal.

    Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ia mengatakan pemanfaatan ULN diarahkan untuk memperkuat fondasi perekonomian nasional dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan pengelolaan ULN.

    Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22,3 persen dari total ULN pemerintah); administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (19,0 persen); jasa pendidikan (16,4 persen); konstruksi (11,9 persen); serta transportasi dan pergudangan (8,6 persen).

    Posisi ULN pemerintah tersebut tetap terjaga karena didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah.

    Sementara itu, ULN swasta melanjutkan kontraksi pertumbuhan. Pada triwulan II 2025, posisi ULN swasta tercatat sebesar 194,9 miliar dolar AS atau mengalami kontraksi sebesar 0,7 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan kontraksi 1,0 persen (yoy) pada triwulan sebelumnya.

    Perkembangan tersebut bersumber dari ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang terkontraksi 1,4 persen (yoy) di tengah ULN lembaga keuangan (financial corporations) yang tumbuh 2,3 persen (yoy).

    Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik dan gas; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 80,5 persen dari total ULN swasta.

    ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,7 persen terhadap total ULN swasta.

    Bank Indonesia menyampaikan bahwa struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

    Hal itu tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat 30,5 persen pada triwulan II 2025, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan I 2025 yang mencapai 30,7 persen, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 85,0 persen dari total ULN.

    Dalam rangka menjaga struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.

    Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Utang Luar Negeri Indonesia Tembus USD 433,3 Miliar – Page 3

    Utang Luar Negeri Indonesia Tembus USD 433,3 Miliar – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Bank Indonesia (BI) melaporkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tumbuh melambat pada kuartal II 2025. Posisi ULN Indonesia tercatat sebesar USD 433,3 miliar atau secara tahunan tumbuh 6,1% (yoy).

    Posisi utang luar negeri ini sedikit lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal I 2025 sebesar 6,4% (yoy). Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh ULN swasta yang melanjutkan kontraksi pertumbuhan dari kuartal sebelumnya.

    Adapun ULN pemerintah pada kuartal II 2025 sebesar USD 210,1 miliar, atau tumbuh sebesar 10,0% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal I 2025 sebesar 7,6% (yoy).

    “Perkembangan ULN tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik, seiring tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang tinggi. Pemerintah terus berkomitmen untuk mengelola ULN secara cermat, terukur, dan akuntabel untuk mencapai pembiayaan yang efisien dan optimal,” ujar Direktur Eksekutif​ Departemen Komunikasi Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (15/8/2025).

    Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN diarahkan untuk memperkuat fondasi perekonomian nasional dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan pengelolaan ULN.

    Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,3% dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (19,0%); Jasa Pendidikan (16,4%); Konstruksi (11,9%); serta Transportasi dan Pergudangan (8,6%). Posisi ULN pemerintah tersebut tetap terjaga karena didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah.