Produk: jaminan sosial

  • Ada 10,57 juta lapangan kerja baru di perkotaan China

    Ada 10,57 juta lapangan kerja baru di perkotaan China

    Beijing (ANTARA) – China menciptakan total 10,57 juta lapangan kerja baru di wilayah perkotaan dalam sembilan bulan pertama (Januari-September) 2025, memenuhi 88 persen dari target tahunannya, tunjuk data resmi pada Rabu (29/10).

    Tingkat pengangguran perkotaan yang disurvei tercatat di angka 5,2 persen pada September, menandai penurunan sebesar 0,1 poin persentase dari bulan sebelumnya, kata Cui Pengcheng, juru bicara Kementerian Sumber Daya Manusia dan Jaminan Sosial China, dalam konferensi pers.

    Negara tersebut telah mengintensifkan upaya untuk mempertahankan pasar kerja yang stabil, mempercepat penerapan langkah-langkah untuk mendukung ketenagakerjaan, tambah Cui.

    China menargetkan tingkat pengangguran perkotaan yang disurvei di kisaran 5,5 persen pada 2025 dan bertekad untuk menciptakan lebih dari 12 juta lapangan kerja baru di wilayah perkotaan tahun ini.

    Pewarta: Xinhua
    Editor: Ade irma Junida
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Cara Cek Online Penerima Bantuan PIP, PKH, dan KIS Aktif Atau Tidak

    Cara Cek Online Penerima Bantuan PIP, PKH, dan KIS Aktif Atau Tidak

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah memiliki beragam bantuan yang disalurkan kepada masyarakat. Bantuan ini beragam dan berasal dari berbagai bidang.

    Misalnya Program Indonesia Pintar (PIP), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

    Semua bantuan tersebut memiliki ketentuan. Ada yang diberikan empat kali atau dalam periode tertentu.

    Masyarakat juga bisa mengecek sendiri penerima bantuan masih aktif atau tidak. Pengecekan dilakukan secara online pada masing-masing website yang sudah disediakan.

    Untuk mengecek keaktifan bantuan, masyarakat perlu menyiapkan informasi detil seperti Nomor Induk Kependudukan dan data terkaitnya.

    Berikut cara mengecek apakah bantuan pemerintah masih aktif atau tidak:

    Cara cek status Program Indonesia Pintar (PIP)

    PIP merupakan bantuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Besaran bantuan berbeda bergantung dari tingkatan pendidikan penerima.

    Mulai dari Rp 225 ribu hingga Rp 450 ribu untuk SD/SDLB/Program Paket A, Rp 375 ribu hingga Rp 750 ribu untuk siswa SMP/SMPLB/Program Paket B, serta Rp 1,8 juta per tahun untuk SMA, SMALB/Program Paket C.

    Khusus untuk kelas 10 semester 1 dan kelas 12 Semester 2 tidak mendapatkan nominal yang sama dan akan mendapatkan sebesar Rp 900 ribu.

    Pembagian PIP dilakukan dalam tiga periode, Februari-April, Mei-September, dan Oktober-Desember. Sementara untuk mengecek apakah sebagai penerima bantuan, berikut caranya:

    Masuk laman pip.kemendikdasmen.go.id atau klik link berikut
    Masukkan data Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
    Masukkan angka hasil penjumlahan
    Tekan opsi Cek Penerima PIP
    Jika siswa sebagai penerima PIP, maka akan ada informasi dan status dana bantuan

    Cara cek status Program Keluarga Harapan (PKH)

    PKH merupakan bantuan tunai untuk keluarga kurang mampu yang diberikan sebanyak empat kali. Besarannya juga berbeda, misalnya ibu hamil Rp 3 juta/tahun, anak usia dini Rp 3 juta per tahun, siswa SD Rp 900 ribu/tahun, siswa SMP Rp 1,5 juta/tahun, siswa SMA Rp 2 juta/tahun, disabilitas berat Rp 2,4 juta/tahun, lanjut usia di atas 60 tahun Rp 2,4 juta/tahun dan korban pelanggaran HAM berat Rp 10,8 juta per tahun.

    Berikut cara mengecek status keaktifan penerima bantuan PKH:

    Masuk ke laman cekbansos.kemensos.go.id atau langsung klik link ini
    Isi informasi domisili provinsi, kabupaten-kota, kecamatan, dan desa
    Tuliskan kode yang tersedia di layar
    Klik Cek Data

    Cara cek online Kartu Indonesia Sehat (KIS)

    KIS adalah program dari Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) untuk masyarakat kurang mampu yang masuk dalam kriteria Penerima Bantuan Iuran (PBI).

    Ada berbagai layanan yang bisa diakses penerima bantuan, dari pembebasan iuran kelas 3 BPJS Kesehatan, mendapatkan layanan kesehatan umum dan khusus seperti perawatan gigi, jiwa, dan kesehatan reproduksi.

    Untuk mengecek status penerima, simak caranya berikut ini:

    Buka laman bpjs-kesehatan.go.id atau klik link ini
    Klik menu Layanan BPJS atau Pelayanan Online
    Masukkan data tempat tinggal
    Isi informasi diri seperti NIK dan nomor KIS

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Terungkap! Poin-Poin Penting Rancangan Perpres Ojol, Ini Bocorannya

    Terungkap! Poin-Poin Penting Rancangan Perpres Ojol, Ini Bocorannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan bahwa rancangan peraturan presiden (perpres) mengenai ojek online (online) akan mengatur perihal jaminan sosial bagi pengemudi.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan bahwa rancangan perpres tersebut akan dibentuk untuk mengisi sementara kekosongan regulasi ojol. Pasalnya, aturan dalam bentuk rancangan undang-undang (RUU) baru akan dibahas pada tahun depan.

    “Perhatian Kemnaker adalah kepada jaminan sosial dari teman-teman pengemudi online. Kami ingin memastikan satu, jaminan sosialnya ada,” kata Yassierli dalam temu media di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2025).

    Lebih lanjut, Kemnaker menyatakan bahwa regulasi tersebut akan mencakup jaminan kecelakaan kerja (JKK) hingga jaminan kematian (JKM) bagi pengemudi ojek daring.

    Yassierli lantas menyatakan bahwa akan ada pengaturan yang lebih transparan mengenai hubungan kerja antara pengemudi atau driver ojol dan aplikator.

    Kendati demikian, dia menyatakan bahwa perumusan regulasi terbaru itu tidak hanya menjadi wewenang Kemnaker, melainkan juga mencakup kementerian lainnya. Hal ini juga berlaku bagi RUU terkait.

    “Undang-undangnya kan baru diusulkan, itu pun belum ditentukan sebagai inisiatif dari DPR atau pemerintah. Sudah masuk list untuk tahun depan, nanti kita lihat sama-sama,” ujar Yassierli.

    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto akan mengeluarkan peraturan presiden (perpres) yang mengatur kesejahteraan para pengemudi driver ojek online pada tahun ini.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa hal ini merupakan tindak lanjut dari Sidang Kabinet Paripurna yang meminta agar perusahaan besar penyedia jasa ojek daring untuk membahas kesejahteraan pengemudi dan persaingan usaha yang adil.

    Regulasi ini disebutnya akan mencakup berbagai aspek, mulai dari status kerja pengemudi, pengaturan tarif, hingga perlindungan sosial bagi para mitra ojol.

    “Secepatnya, [tahun ini] sangat mungkin. Sudah ada, tinggal beberapa yang masih kami harus cari titik temunya,” kata Prasetyo Hadi saat ditemui di Kantor Kemensesneg, Jumat (24/10/2025).

  • Catat! Menaker Tegaskan Tak Ada BSU Tahap Kedua di Tahun Ini

    Catat! Menaker Tegaskan Tak Ada BSU Tahap Kedua di Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan tidak ada rencana pemerintah untuk kembali menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) pada sisa tahun ini.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menjelaskan bahwa hal ini disampaikan seiring masih adanya informasi yang beredar di masyarakat bahwa BSU akan kembali disalurkan pada Oktober 2025.

    “Saya tegaskan kembali, tidak ada sampai sekarang BSU tahap kedua,” kata Yassierli dalam temu media di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2025).

    Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa Kemnaker telah menyalurkan BSU kepada 15,25 juta orang sepanjang Juni dan Juli lalu.

    Hal ini disebut Yassierli sebagai bagian dari pelaksanaan program peningkatan kesejahteraan buruh pada tahun pertama pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Selain itu, terdapat pula kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2025 sebesar 6,5%, pemberian bonus hari raya bagi pengemudi dan kurir online, hingga diskon 50% jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan JKM (jaminan kematian).

    “Ada BSU yang ini penugasannya juga kepada kami, disalurkan kepada 15,2 juta orang. Alhamdulillah selsai pada bulan Juni dan Juli,” tuturnya.

    Berdasarkan catatan Bisnis, penyaluran BSU diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.5/2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh.

    BSU senilai Rp600.000 untuk dua bulan diberikan kepada pekerja dengan beberapa syarat, yang pertama adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan.

    Selain itu, calon penerima juga harus merupakan peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan April 2025; dan menerima gaji/upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan.

    Pemberian BSU dikecualikan bagi aparatur sipil negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota kepolisian (Polri).

  • Purbaya: Tak ada kenaikan tarif pajak sebelum ekonomi tumbuh 6 persen

    Purbaya: Tak ada kenaikan tarif pajak sebelum ekonomi tumbuh 6 persen

    Saya akan menaikkan pajak pada waktu (ekonomi) tumbuhnya di atas 6 persen. Anda (masyarakat) akan senang juga bayar pajaknya

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku tidak memiliki rencana untuk menaikkan tarif pajak sebelum perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 6 persen.

    “Saya akan menaikkan pajak pada waktu (ekonomi) tumbuhnya di atas 6 persen. Anda (masyarakat) akan senang juga bayar pajaknya,” kata Purbaya dalam kegiatan “Sarasehan 100 Ekonom Indonesia” di Jakarta, Selasa.

    Pernyataannya itu merespons pandangan bahwa kenaikan tarif pajak berpotensi mengurangi pendapatan yang dapat dibelanjakan setelah kebutuhan pokok dan kewajiban dasar dipenuhi atau disposable income.

    Purbaya mengatakan sejauh ini dia telah mengambil langkah memindahkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) APBN di Bank Indonesia (BI) ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi nasional.

    Kebijakan itu, kata dia, bakal memberikan dorongan pembangunan dari sisi fiskal serta membuat perputaran uang di sektor swasta terus bergerak.

    “Saya akan monitor itu ke depan dengan hati-hati. Jadi, Anda nggak usah takut. Kalau saya menaikkan pajak, Anda akan susah,” tuturnya.

    Sebelumnya, Purbaya juga menunda penunjukan niaga elektronik (e-commerce) memungut Pajak Penghasilan (PPh) 22 dari pedagang hingga pertumbuhan ekonomi mencapai 6 persen untuk memastikan perekonomian masyarakat sudah pulih.

    Pertimbangan serupa juga berlaku untuk wacana kenaikan tarif iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

    Untuk mengakselerasi penerimaan pajak, Purbaya memilih pendekatan dorongan perputaran ekonomi alih-alih menaikkan besaran tarif.

    Pemindahan dana pemerintah ke Himbara menjadi salah satu strategi yang dia ambil dengan tujuan menggerakkan sektor riil melalui kredit perbankan.

    Ketika pertumbuhan ekonomi melaju lebih cepat, menurut Purbaya, serapan penerimaan negara juga bakal bergerak lebih cepat.

    Di sisi lain, dia akan memperketat pengawasan di bidang perpajakan, baik pada sektor pajak maupun kepabeanan dan cukai. Menkeu mengaku akan memantau potensi praktik penyelewengan di dua sektor tersebut, termasuk underinvoicing.

    Untuk pajak, Purbaya menaruh kepercayaan pada sistem teknologi informasi (IT) yang disiapkan oleh Kementerian Keuangan, termasuk Coretax, untuk menekan pelanggaran pajak.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menaker sebut rencana perpres soal ojol fokus pada perlindungan mitra

    Menaker sebut rencana perpres soal ojol fokus pada perlindungan mitra

    Kita ingin memastikan ke aturan terjadi transparansi terkait dengan hubungan kerjanya. Jadi tidak boleh ada hubungan yang tidak setara…,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, rencana pembuatan peraturan presiden (perpres) yang mengatur sektor ojek online (ojol), fokus kepada perlindungan terhadap mitra pengemudi.

    “Bagi kami di Kemnaker, concern kita adalah kepada jaminan sosial dari teman-teman pengemudi ojek online,” kata Menteri Yassierli dalam media briefing di Jakarta, Selasa.

    Sejumlah bentuk perlindungan bagi mitra pengemudi ojek online di antaranya adalah jaminan sosial, jaminan kecelakaan kerja (JKK), hingga jaminan kematian (JKM).

    Selain itu, Yassierli juga berharap aturan tersebut nantinya bisa memberikan transparansi terkait hubungan kerja perusahaan dan mitra pengemudi.

    “Kita ingin memastikan ke aturan terjadi transparansi terkait dengan hubungan kerjanya. Jadi tidak boleh ada hubungan yang tidak setara. Kita ingin memastikan juga bahwa kerja itu mendapatkan kesempatan untuk memberikan aspirasi,” ujar Menaker.

    Ia menilai, saat ini aturan terkait pengemudi ojol masih direncanakan berupa perpres. Yassierli mengatakan, pemerintah masih menunggu informasi lebih lanjut terkait penyusunan aturan ini karena melibatkan sejumlah kementerian strategis.

    “Aturan tersebut kemungkinan akan berbentuk perpres dan ditargetkan dapat segera dirilis,” kata Menaker.

    “Undang-undangnya kan baru diusulkan. Itu pun belum ditentukan ini inisiatif dari DPR atau pemerintahan. Tapi sudah diusulkan. Ya menjadi list untuk tahun depan nanti kita lihat sama-sama,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan pemerintah tengah menyiapkan peraturan presiden (perpres) yang mengatur sektor ojek online (ojol).

    Prasetyo pada Jumat (24/10) menjelaskan, draf peraturan telah diterima oleh pihaknya dan masih memerlukan proses komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

    Pemerintah, kata dia, tengah mencari jalan keluar terbaik agar regulasi yang disusun dapat memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi seluruh pihak yang terlibat.

    Dia menambahkan, pembahasan mengenai aturan itu telah mencapai tahap akhir dan hanya menyisakan beberapa hal teknis yang masih perlu disepakati bersama perusahaan aplikator.

    Pemerintah menargetkan aturan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu dekat, bahkan berpotensi rampung sebelum akhir tahun ini.

    Adapun, Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar Senin (20/10), mengatakan, pemerintah terus berdiskusi dengan perusahaan-perusahaan penyedia layanan ojol untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap mitra pengemudi.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 8 Hal yang Tak Boleh Dikatakan ke ChatGPT dan Chatbot Lainnya

    8 Hal yang Tak Boleh Dikatakan ke ChatGPT dan Chatbot Lainnya

    Jakarta

    Studi menemukan peningkatan dalam penggunaan chatbot AI untuk dimintai pendapat, termasuk soal nasihat kesehatan dan keuangan. Tapi tidak semua bisa dibicarakan dengannya.

    Beberapa hal dan topik dapat dikatakan terlarang. Perlu diingat juga sangat mungkin data yang kamu bagikan diakses.

    Dirangkum detikINET dari Times of India, Senin (27/10/2025), berikut ini delapan hal yang tidak boleh dibicarakan dengan ChatGPT dan kawan-kawannya.

    1. Informasi personal

    Jangan pernah membagikan kata sandi atau detail pribadi dengan ChatGPT. Platform ini tidak aman untuk data sensitif. Biasakan untuk berpikir dan bertindak seperti di forum publik: apabil kamu tidak ingin mengumumkannya di depan umum, maka jangan ketik di sini.

    2. Informasi perbankan

    Jangan pernah bagikan nomor rekening, informasi kartu kredit, atau nomor jaminan sosial dengan chatbot AI. Data ini dapat dieksploitasi untuk mencuri uang atau identitas, loh.

    3. Rahasia apapun

    Rahasiamu tetap harus disimpan, tidak disarankan sama sekali untuk berbagi cerita penting dengan chatbot. ChatGPT bukan sahabatmu yang sudah kamu yakini bakal menyimpan segala rahasiamu.

    4. Masalah darurat

    AI tidak dapat mendeteksi gas, asap, atau mengirimkan layanan darurat. Dalam krisis, setiap saat yang dihabiskan untuk mengetik hanya akan menunda tindakan penting seperti evakuasi atau menelepon nomor emergensi. Gunakan chatbot untuk penjelasan pascainsiden, bukan sebagai penanggap pertama.

    5. Breaking news

    Chatbot AI seperti ChatGPT tidak menyediakan informasi dan berita secara real-time. Jangan mengandalkannya untuk berita terkini atau berita terkini.

    Untuk breaking news, andalkan umpan langsung, siaran pers resmi, situs berita, atau liputan streaming.

    6. Masalah medis

    ChatGPT dapat memberikan informasi kesehatan umum tetapi tidak dapat menjadi dokter atau terapis. Jangan bergantung padanya untuk diagnosis, rencana perawatan, atau nasihat medis. Ini termasuk informasi tentang obat-obatan.

    7. Masalah romantis

    ChatGPT bukanlah manusia dan tidak dirancang untuk percakapan romantis atau seksual. Untuk hubungan emosional, hubungan antarmanusia jauh lebih akan mengakomodasi.

    8. Apapun yang tidak ingin kamu bagikan ke dunia luar

    Harap diingat bahwa apa pun yang dibagikan dengan chatbot AI dapat disimpan atau berpotensi diakses oleh orang lain. Jangan pernah memberi tahu ChatGPT apa pun yang tidak ingin kamu ketahui. Ingat, ChatGPT juga merupakan bagian dari World Wide Web.

    (ask/ask)

  • 22 Narasumber dalam Retret Sekda, Ada Danantara hingga Kemenkeu

    22 Narasumber dalam Retret Sekda, Ada Danantara hingga Kemenkeu

    22 Narasumber dalam Retret Sekda, Ada Danantara hingga Kemenkeu
    Tim Redaksi
    SUMEDANG, KOMPAS.com
    – Sejumlah narasumber akan dihadirkan dalam acara retret atau rapat koordinasi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang digelar Kementerian Dalam Negeri pada 27-30 Oktober 2025.
    Dalam pemaparannya, Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian menyebut sejumlah narasumber akan dihadirkan, baik setingkat menteri maupun eselon 1.
    Rapat ini, kata Tito, bertujuan untuk memberikan evaluasi dan bekal kepada Sekda dan Bappeda dalam menyusun anggaran di tahun berikutnya.
    “Maka kita undang narasumber-narasumber yang berhubungan dengan penyusunan itu (anggaran). Mulai dari ada Kementerian Keuangan, nanti Dirjen Perimbangan yang langsung mau datang,” kata Tito dalam acara retret tersebut di Balairung Rudini, IPDN Jatinangor, Jawa Barat, Senin (27/10/2025).
    Begitu juga dengan Kementerian Kesehatan yang berkaitan dengan pengelolaan fasilitas kesehatan tingkat pertama di daerah.
    Selain itu, ada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang berkaitan dengan kewajiban daerah dalam mengelola pendidikan tingkat dasar.
    “Kemudian ada Kementerian PU yang kita minta datang juga, gimana arah jalan Kabupaten Kota, arah jalan Provinsi yang harus ditangani oleh APBD masing-masing ketika ada pengalihan anggaran dari daerah ke pusat,” imbuhnya.
    Dalam data pemaparannya, Tito juga memperlihatkan adanya Badan Gizi Nasional (BGN) yang berkaitan dengan program pemerintah pusat, yakni Makan Bergizi Gratis.
    Ada juga Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara yang akan memberikan materi dalam retreat Sekda tersebut.
     
    Berikut sejumlah narasumber yang dijadwalkan hadir mengisi retreat Sekda dan Bappeda:
    1. Kementerian Keuangan
    2. Badan Pembangunan Perencanaan Nasional (Bappenas)
    3. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi
    4. Kementerian Kesehatan
    5. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
    6. Kementerian Sosial
    7. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
    8. Kementerian Pertanian
    9. Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman
    10. Kementerian Koperasi
    11. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
    12. Kementerian Pekerjaan Umum
    13. Kementerian Lingkungan Hidup
    14. Danantara
    15. Kementerian Kelautan dan Perikanan
    16. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
    17. Kementerian Sekretaris Negara
    18. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan
    19. Badan Gizi Nasional
    20. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
    21. Kantor Staf Presiden
    22. Badan Pengendalian Pembangunan dan Investasi Khusus
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Daftar Negara yang Paling Sehat di Dunia, Ada Negara Tetangga RI

    Daftar Negara yang Paling Sehat di Dunia, Ada Negara Tetangga RI

    Jakarta

    Ada banyak parameter yang bisa digunakan untuk menilai peringkat suatu negara, mulai dari Produk Domestik Bruto (PDB), biaya hidup, upah minimum, infrastruktur, hingga kualitas pendidikan. Namun, salah satu faktor paling penting adalah kesehatan.

    Meskipun gaya hidup sehat merupakan tanggung jawab pribadi, banyak negara yang terus berupaya menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan dan kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

    Menurut Bloomberg Global Health Index, beberapa faktor yang digunakan untuk menilai kesehatan suatu negara meliputi:

    Risiko kesehatan (seperti penggunaan tembakau, tekanan darah tinggi, dan obesitas)

    Ketersediaan air bersihRata-rata harapan hidupTingkat malnutrisiPenyebab kematian utama

    Dikutip dari Economy Middle East, berikut daftar negara yang termasuk paling sehat di dunia.

    1. Spanyol (Skor: 92,75/100)

    Spanyol menempati peringkat pertama sebagai negara paling sehat di dunia berdasarkan Bloomberg Global Health Index. Pola makan Mediterania, yang menekankan konsumsi makanan segar, mentah, dan minyak zaitun, memberikan dampak positif bagi kesehatan.

    Dikombinasikan dengan layanan kesehatan berkualitas tinggi dan tingkat perokok yang rendah, hal ini menjadikan Spanyol sebagai contoh sukses dalam menciptakan masyarakat sehat.

    Negara ini memiliki angka kematian akibat penyakit yang bisa dicegah tergolong rendah dan telah menerapkan berbagai inisiatif untuk meminimalkan faktor risiko. Tingkat skrining kanker dan vaksinasi di Spanyol umumnya di atas rata-rata Uni Eropa.

    Rendahnya angka rawat inap akibat gagal jantung dan diabetes mencerminkan sistem perawatan primer dan layanan kesehatan terpadu yang berfungsi baik. Spanyol juga mencatat harapan hidup tertinggi di Uni Eropa, yakni 83,2 tahun pada 2022. Meski sempat turun tajam antara 2019-2020 akibat pandemi COVID-19, angka tersebut kembali meningkat dalam beberapa tahun berikutnya.

    2. Italia (Skor: 91,59/100)

    Italia berada tak jauh di belakang Spanyol. Sama seperti tetangganya, pola makan khas Mediterania dengan bahan segar dan lokal berperan penting dalam menjaga kesehatan warganya. Didukung sistem kesehatan yang kuat serta fokus pada pencegahan penyakit, Italia terus menunjukkan performa baik di sektor kesehatan publik.

    Tingkat kematian akibat penyakit yang dapat dicegah dan diobati di Italia tercatat lebih rendah dari rata-rata Uni Eropa dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan rendahnya prevalensi faktor risiko serta efektivitas sistem kesehatan dalam menangani penyakit serius.

    Meski akses terhadap layanan kesehatan umumnya baik, pandemi COVID-19 sempat menimbulkan gangguan besar. Sekitar 23 persen penduduk Italia melaporkan tertunda mendapat layanan kesehatan selama 12 bulan pertama pandemi, sedikit lebih tinggi dibanding rata-rata Uni Eropa yang sebesar 21 persen.

    3. Islandia (Skor: 91,44/100)

    Islandia termasuk salah satu negara paling sehat di kawasan Nordik. Warga Islandia menjalani gaya hidup sehat di tengah keindahan alam yang luar biasa, dengan kebiasaan aktif di luar ruangan serta pemanfaatan sumber daya panas bumi untuk energi berkelanjutan.

    Angka kematian akibat penyakit yang dapat dicegah di Islandia tergolong rendah dibandingkan sebagian besar negara Uni Eropa. Kasus kematian akibat alkohol, kecelakaan fatal, dan kanker paru juga jauh lebih sedikit.

    Selain itu, Islandia memiliki salah satu tingkat kematian terendah untuk penyakit yang dapat diobati, menandakan bahwa sistem kesehatannya sangat efektif dalam menyelamatkan pasien dari kondisi yang berpotensi mematikan.

    4. Jepang (Skor: 91,38/100)

    Jepang dikenal sebagai negara dengan harapan hidup tertinggi di dunia. Budaya yang menekankan pada pencegahan penyakit, olahraga rutin, serta pola makan sehat berkontribusi besar terhadap kesehatan masyarakatnya.

    Harapan hidup saat lahir di Jepang meningkat dari 81,1 tahun pada tahun 2000 menjadi 84,5 tahun pada 2021. Negara ini juga memiliki angka kematian bayi dan kematian ibu terendah di dunia, mencerminkan keberhasilan sistem kesehatannya yang stabil dan berorientasi pada pencegahan.

    5. Swiss (Skor: 90,93/100)

    Swiss tak hanya terkenal dengan jam tangan dan pegunungannya, tetapi juga sebagai pelopor dalam bidang medis dan kesehatan publik. Negara ini memiliki standar kesehatan nasional yang sangat tinggi berkat sistem asuransi kesehatan universal yang menekankan pada pengobatan preventif dan gaya hidup aktif di alam terbuka.

    Sistem kesehatan Swiss bersifat terdesentralisasi, setiap kanton (negara bagian) memiliki peran penting dalam pengelolaannya. Pendanaannya berasal dari premi peserta, pajak (terutama dari pemerintah daerah), iuran sosial, dan pembayaran pribadi (out-of-pocket). Semua penduduk diwajibkan untuk memiliki asuransi dari penyedia nirlaba swasta.

    6. Swedia (Skor: 90,24/100)

    Swedia menempati posisi keenam sebagai salah satu negara dengan masyarakat paling sehat di dunia. Kombinasi jaminan sosial yang kuat, akses layanan kesehatan yang merata, dan budaya aktif berolahraga membuat tingkat kesehatannya tinggi.

    Negara ini memiliki angka kematian rendah akibat kanker paru, konsumsi alkohol, serta kecelakaan lalu lintas, berkat kebijakan kesehatan publik yang kuat. Rendahnya tingkat kematian akibat penyakit yang dapat diobati juga menunjukkan efektivitas sistem kesehatannya.

    7. Australia (Skor: 89,75/100)

    Australia menempati posisi berikutnya dalam daftar. Warga Australia dikenal dengan gaya hidup sehat, konsumsi makanan segar, dan kecintaan pada aktivitas luar ruangan.

    Negara ini memiliki program asuransi kesehatan publik universal yang dikelola secara regional dan dibiayai melalui pajak umum serta pungutan pemerintah. Warga secara otomatis terdaftar dan mendapatkan layanan rumah sakit publik gratis, termasuk cakupan besar untuk konsultasi medis, obat-obatan, dan layanan kesehatan lainnya.

    Harapan hidup di Australia meningkat dari 79,7 tahun pada tahun 2000 menjadi 83,1 tahun pada 2021, menunjukkan keberhasilan kebijakan kesehatan yang berfokus pada pencegahan dan akses universal.

    8. Singapura (Skor: 89,29/100)

    Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Singapura memiliki salah satu sistem kesehatan terbaik di dunia dalam hal kualitas dan aksesibilitas. Hal ini berkat standar pelatihan medis yang tinggi, teknologi kesehatan canggih, dan sistem pelayanan yang efisien.

    Negara ini juga dikenal memiliki udara dan air yang sangat bersih, yang membantu mencegah penyakit pernapasan dan berbagai gangguan kesehatan lainnya. Tingkat penyakit menular seperti tuberkulosis dan HIV-AIDS juga sangat rendah, berkat program kesehatan publik yang kuat seperti kampanye vaksinasi dan sistem pemantauan penyakit yang efektif.

    9. Norwegia (Skor: 89,09/100)

    Norwegia termasuk negara paling sehat di dunia berkat sistem layanan kesehatan universal, gaya hidup aktif di alam terbuka, serta ketersediaan pangan bergizi dan layanan kesehatan berkualitas tinggi.

    Negara ini memiliki sistem kesehatan berbasis pajak yang menjamin akses perawatan dasar bagi semua warganya. Kualitas layanan medisnya pun sangat baik, terlihat dari rasio tenaga kesehatan yang tinggi, yaitu 4,9 dokter serta 18,3 perawat dan bidan per 1.000 penduduk.

    Sementara menurut World Population Review Global Health Index 2024, Singapura menduduki peringkat pertama sebagai negara paling sehat di dunia dengan skor 95,3. Kemudian disusul oleh Jepang, 95,1, Korea Selatan, 94,3, Taiwan, 94,2 Israel, 94,2 hingga Norwegia dengan skor 93,6.

    Halaman 2 dari 4

    (suc/kna)

  • BPJS Watch Pertanyakan Transparansi Seleksi Dewas-Direksi BPJS, Ajukan Somasi

    BPJS Watch Pertanyakan Transparansi Seleksi Dewas-Direksi BPJS, Ajukan Somasi

    Jakarta

    Proses seleksi calon Dewan Pengawas (Dewas) dan Direksi BPJS Kesehatan serta BPJS Ketenagakerjaan periode 2026 hingga 2031 menuai sorotan.

    Dua lembaga pemantau publik, BPJS Watch dan Indonesian Audit Watch (IAW), menilai proses yang dijalankan Panitia Seleksi (Pansel) sarat kejanggalan dan berpotensi conflict of interest (COI).

    Dalam pernyataan bertajuk ‘#SaveJamsos Indonesia, Agar BPJS Tidak Jadi Bancakan’ keduanya menyoroti indikasi intervensi politik dalam pembentukan Pansel, keterlambatan penerbitan Keppres 104/P dan 105/P 2025, hingga waktu pendaftaran yang dipersingkat hanya tiga hari.

    BPJS Watch juga menerima banyak laporan kendala teknis saat pendaftaran online, mulai dari gagal unggah dokumen, error server, hingga perubahan lembaga tujuan tanpa persetujuan peserta.

    Selain itu, hasil seleksi administrasi dinilai janggal karena hanya meloloskan 8 calon Dewas unsur pekerja dan pemberi kerja di masing-masing BPJS.

    Beberapa nama yang lolos bahkan disebut masih berstatus pengurus partai politik aktif, yang dianggap melanggar aturan seleksi.

    “Kami mendesak proses seleksi diulang secara transparan dan objektif. Kami mengajukan somasi, dengan tenggat waktu jawaban dalam waktu 1×24 jam. Jika tidak direspons, kami siap menempuh langkah hukum,” tegas BPJS Watch dalam konferensi pers daring, Minggu (26/10/2025).

    Keduanya juga menilai Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) gagal menjaga independensi karena berperan ganda sebagai pengawas sekaligus pelaksana seleksi, sehingga rawan konflik kepentingan.

    BPJS Watch dan IAW meminta pemerintah memastikan seluruh tahapan rekrutmen pimpinan BPJS berjalan transparan, akuntabel, dan bebas intervensi politik.

    “BPJS adalah badan publik yang mengelola dana rakyat. Jangan sampai jadi bancakan kekuasaan,” tutup pernyataan mereka.

    (naf/naf)