Xcloud.id

Produk: Ideologi Pancasila

  • DPR tegaskan ideologi Pancasila harus terus ditanamkan di era digital

    DPR tegaskan ideologi Pancasila harus terus ditanamkan di era digital

    “Kita punya ideologi sendiri, yaitu Pancasila, dan itu harus kita mantapkan terutama terkait semangat toleransi,”

    Karanganyar, Jawa Tengah (ANTARA) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sugiat Santoso menegaskan bahwa ideologi Pancasila harus terus ditanamkan di era digital yang sangat kuat seperti saat ini.

    Menurut dia, di era digital kini berbagai ideologi transnasional yang berbahaya bagi Pancasila mengepung dari segala penjuru, baik dari sisi kiri maupun kanan serta baik dari paham sosialis maupun liberalis.

    “Kita punya ideologi sendiri, yaitu Pancasila, dan itu harus kita mantapkan terutama terkait semangat toleransi,” ujar Sugiat pada acara Dialog Kebangsaan dalam Rangka Persaudaraan Lintas Agama di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu.

    Semangat toleransi, kata dia, juga merupakan bagian dari Misi Astacita Presiden Prabowo Subianto pada poin kedelapan.

    Ia menuturkan Pancasila merupakan ideologi dengan filosofi yang sangat luhur dengan lima sila, yakni ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta keadilan sosial.

    Berbagai sila tersebut, menurutnya, harus terus diterapkan dan dijaga agar Indonesia bisa menjadi sebuah negara yang sangat indah dengan keberagaman.

    “Jangan sampai ideologi-ideologi transnasional yang tidak jelas kunjungannya, yang kalah luhur, kalah mulia, itu malah meresap ke kita, khususnya ke generasi muda,” tuturnya.

    Maka dari itu, Wakil Ketua Komisi 13 DPR tersebut sangat mendukung BNPT yang telah menggelar berbagai kegiatan guna mendorong kerukunan umat beragama, salah satunya melalui Dialog Kebangsaan.

    Di DPR, sambung dia, terdapat dua bentuk dukungan yang bisa diberikan kepada BNPT untuk memperbanyak acara semacam Dialog Kebangsaan, yakni legislasi dan penganggaran.

    Dalam fungsi legislasi, Sugiat menyatakan DPR siap memperkuat undang-undang (UU) apabila BNPT memerlukan dukungan UU guna mendorong kegiatan yang meningkatkan kerukunan umat beragama.

    Pada fungsi penganggaran, dia pun menegaskan bahwa DPR juga siap menambahkan anggaran untuk berbagai kegiatan mulia tersebut.

    “Jadi jangan sampai hanya di Karanganyar saja ada program seperti ini, harus diperbanyak,” ucap Sugiat.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • BPIP: Tumbangnya Assad buktikan prinsip bebas aktif tetap relevan

    BPIP: Tumbangnya Assad buktikan prinsip bebas aktif tetap relevan

    Keterlibatan pihak asing dalam perang saudara di Suriah bukan menyelesaikan masalah, malah membuat konflik makin parah.

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Internasional Darmansjah Djumala mengatakan bahwa tumbangnya rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad menjadi bukti prinsip bebas aktif yang dianut Indonesia masih relevan di kancah politik global.

    “Ini memberi pelajaran, prinsip kebijakan luar negeri bebas aktif sebagai pedoman agar tidak terombang-ambing dalam tarikan kepentingan geopolitik negara asing,” kata Djumala di Jakarta, Rabu.

    Dengan terpecahnya Suriah di bawah Assad akibat intervensi asing, kata dia, terbukti bahwa prinsip bebas aktif tetap relevan dalam politik global

    Djumala, yang pernah menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden/Sekretaris Presiden pada periode pertama presiden ke-7 RI Joko Widodo, juga mengingatkan keterlibatan asing menjadi poin utama dalam perang saudara di Suriah.

    Rusia dan Iran terlibat dalam konflik tersebut dengan mendukung rezim Assad, Turki terlibat dalam perang saudara di Suriah dengan mendukung kelompok oposisi terbesar Suriah Hayat Tahrir al-Sham (HTS) dan sayap militer oposisi Tentara Nasional Suriah (Syrian National Army/SNA).

    Amerika Serikat (AS) juga ikut melibatkan diri dalam perang tersebut dengan mendukung kelompok perlawanan separatis Kurdi, SDF (Syrian Democratic Forces).

    Dalam pandangannya, Djumala menegaskan bahwa perang saudara di Suriah mulanya hanyalah gerakan prodemokrasi yang muncul seiring dengan berembusnya angin demokratisasi di Timur Tengah atau Arab Spring, dan keterlibatan pihak asing dalam gerakan tersebut malah menambah kompleksitas.

    “Keterlibatan pihak asing dalam perang saudara di Suriah bukan menyelesaikan masalah, malah membuat konflik makin parah sehingga menumbangkan Presiden Assaad,” ujarnya.

    Djumala mengatakan bahwa Assad adalah presiden di negara Timur Tengah yang relatif cukup lama bertahan dari gempuran badai demokratisasi Arab Spring 2011.

    Tidak seperti Ben Ali (Tunisia), Hosni Mobarak (Mesir), Khadafy (Libya), Morsi (Mesir), dan Abdullah Saleh (Yaman) yang tumbang diterpa badai Arab Spring, Bashar Assad mampu bertahan lebih dari 13 tahun.

    Dalam pengamatan Djumala, yang pernah menjabat Dubes RI untuk Astria dan PBB, kemampuan Assad bertahan karena didukung secara militer oleh Rusia dan Iran, yang sudah lama menjadi sekutu dekatnya dalam geopolitik Timur Tengah.

    Namun, belakangan dukungan kedua sekutu tersebut mengendur karena Rusia disibukkan oleh perang dengan Ukraina. Begitu pula dengan Iran yang dukungannya ke rezim Assad mulai mengendur ketika Hamas menyerang Israel, Iran kemudian terlibat dalam perang itu dengan mendukung proxy-nya di Lebanon, Hisbullah.

    Diberitakan sejumlah media internasional, Presiden Suriah Bashar al-Assad melarikan diri ke Rusia sebelum jatuhnya Kota Damaskus ke tangan pemberontak Hayat Tahrir al-Sham (HTS) pimpinan Abu Mohammed al-Golani.

    Dunia kini menanti dengan cemas, bagaimana Golani menggunakan kekuasaan de facto yang kini berada di tangannya untuk melakukan pengalihan kekuasaan. Kekhawatiran tersebut muncul mengingat Suriah selama ini diperintah dengan tangan besi oleh keluarga Hafez al-Assad, ayah Bashar al-Assad.

    Banyak pihak khawatir akan muncul aksi balas dendam oleh pemberontak terhadap keluarga Assad dan kroni-kroninya. Internasional bahkan mengkhawatirkan Suriah akan menjadi negara gagal (failed state) karena dikoyak oleh pertikaian kelompok-kelompok kepentingan yang berlatar etnik, suku, dan agama.

    Pada tahun 2014 Golani kepada stasiun televisi Al Jazeera menyatakan sikapnya bahwa pihaknya ingin membuat Suriah menjadi negara Islam dan tidak ada tempat bagi kelompok minoritas. Namun, pada tahun 2016 dia mulai menjaga jarak dengan kelompok radikal ISIS.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Natalius Pigai: Separuh Asta Cita Prabowo soal HAM

    Natalius Pigai: Separuh Asta Cita Prabowo soal HAM

    Natalius Pigai: Separuh Asta Cita Prabowo soal HAM
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri
    Hak Asasi Manusia
    (
    HAM
    ),
    Natalius Pigai
    , mengeklaim  separuh misi pemerintahan
    Prabowo Subianto
    , Asta Cita, berisi komitmen soal HAM.
    “Poin nomor satu dalam Asta Cita (yang berisi) delapan poin, nomor satu, adalah
    hak asasi manusia
    . Mari kita tepuk tangan,” kata Natalius saat membuka acara puncak peringatan Hari HAM yang digelar
    Kementerian HAM
    di Taman Mini Indonesia Indah, Selasa (10/12/2024) malam.
    “Tidak hanya nomor satu utamanya, kita juga dapat nomor empat, nomor enam juga HAM, dan nomor delapan juga HAM. Jadi dari delapan poin khususnya yang menyangkut tentang hak asasi manusia Itu adalah empat poin, 50 persen dari poin Asta Cita adalah menyangkut tentang HAM,” lanjut dia.
    Natalius menganggap, hal itu menunjukkan bahwa HAM dianggap penting sebagai titik temu peradaban antara nilai-nilai fundamental bangsa melalui Pancasila dan nilai-nilai dunia internasional.
    Ia juga mengapresiasi pembentukan Kementerian HAM oleh Prabowo.
    Natalius mengaku, kementeriannya tidak hanya mengurusi pembangunan HAM.
    “Tetapi juga menyangkut tentang seluruh elemen dan unsur-unsur hak asasi manusia dalam tugas pokok dan fungsi yang ada pada kementerian/lembaga di pusat, provinsi, kabupaten, dan juga sektor-sektor swasta,” sebut dia.
    “Salah satu tugas dan fungsi dari kementerian adalah membuat regulasi-regulasi yang mengatur dan mengikat seluruh institusi, pusat maupun juga di daerah, mengawasi, mengevaluasi secara keseluruhan,” tambah Natalius
    Dikutip laman Indonesia.go.id, berikut ini adalah daftar lengkap isi Asta Cita Prabowo:
    1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
    2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
    3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
    4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
    5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
    6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
    7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
    8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Siti Fauziah Jadi Sekjen MPR, Bamsoet: Cermin Kemajuan Pemberdayaan Wanita

    Siti Fauziah Jadi Sekjen MPR, Bamsoet: Cermin Kemajuan Pemberdayaan Wanita

    Jakarta –

    Ketua MPR RI ke-15 sekaligus anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengapresiasi dilantiknya Siti Fauziah sebagai Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Sekjen MPR RI). Siti Fauziah merupakan perempuan pertama yang dipercaya menduduki jabatan Sekjen MPR.

    Diketahui, pelantikan Siti Fauziah berdasarkan Ketetapan Presiden Nomor 174 Tahun 2024. Menurutnya posisi Siti Fauziah yang sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana Tugas Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal MPR RI, memberikan pengalaman berharga dan pemahaman mendalam mengenai dinamika serta tantangan yang dihadapi MPR.

    “Siti Fauziah merupakan perempuan pertama yang dipercaya sebagai Sekjen MPR. Ini tidak hanya menandai kepemimpinan seorang perempuan dalam posisi strategis, tetapi juga mencerminkan kemajuan dalam upaya pemberdayaan perempuan dalam ranah politik dan pemerintahan,”ujar Bamsoet dalam keterangannya, Selasa (10/12/2024).

    Ketua DPR RI ke-20 ini memaparkan Setjen MPR RI tidak hanya berfungsi sebagai pendukung teknis, tetapi juga sebagai penghubung antara anggota MPR dengan masyarakat serta semua instansi terkait. Dia menekankan dukungan administratif yang efektif diperlukan guna memastikan kelancaran tugas MPR dalam menjalankan amanah konstitusi. Dalam konteks ini, kata Bamsoet, tantangan yang besar adalah bagaimana menyelaraskan berbagai sumber daya yang ada untuk menciptakan sinergi.

    “Dalam kapasitas barunya sebagai Sekjen, Siti Fauziah diharapkan tidak hanya meneruskan tradisi yang telah ada, tetapi juga memimpin dengan inovasi dan semangat untuk meningkatkan efektivitas lembaga. Dengan posisi yang diembannya, Siti Fauziah akan mengambil peran krusial sebagai penggerak dan pengelola sistem pendukung yang vital bagi operasional MPR RI,” kata Bamsoet.

    Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini mengingatkan tantangan tidak kalah besar menanti Siti Fauziah ke depan. Menurutnya MPR harus mampu beradaptasi dengan perubahan dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang cepat. Karena itu kemampuan Sekjen dalam membangun jaringan dan kolaborasi, baik dengan lembaga lain maupun masyarakat menjadi kunci.

    “Melalui pelantikan Sekjen yang baru, terdapat harapan besar agar MPR RI dapat menjalankan fungsi-fungsinya secara optimal, menjaga konstitusi, dan mengamalkan ideologi Pancasila dalam setiap langkah dan kebijakannya. Sebagai Sekjen, Siti Fauziah diharapkan mampu mengelola dan melayani anggota MPR, baik dalam aspek administratif maupun keuangan, sehingga lembaga ini dapat berfungsi sebagai representatif rakyat secara lebih efektif,” pungkas Bamsoet.

    (ega/ega)

  • Cegah Pengaruh Judi Online di Lingkungan Sekolah, Pelajar Diingatkan Dampak Buruk Penggunaan Gadget – Halaman all

    Cegah Pengaruh Judi Online di Lingkungan Sekolah, Pelajar Diingatkan Dampak Buruk Penggunaan Gadget – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Perkembangan teknologi digital di satu sisi memberi banyak kemudahan namun di sisi lain juga meningkatkan risiko anak-anak terjerumus dalam judi online.

    Maraknya praktik judi online perlu diwaspadai karena banyak kalangan remaja dan anak-anak yang mungkin ikut terjebak dalam judi online.

    Untuk mencegah remaja dan anak-anak terjerumus dalam pusaran judi online, Forum Indonesia Emas (FIE) bekerjasama dengan SMK Pembangunan Jaya – YAKAPI, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan menyelenggarakan Seminar bertema “Menyelamatkan Generasi Bangsa Indonesia dari Bahaya Judi Online.” 

    Acara ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pelajar tentang dampak negatif dari judi online serta strategi untuk mencegahnya.

    Dalam penyampaian materi, Kepala Sekolah SMK Pembangunan Jaya – YAKAPI, Warsidi, mengatakan kegiatan ini sangat penting karena judi online bisa merusak generasi bangsa, untuk itu para siswa agar dapat menghindari bahaya judi online.

    “Para siswa juga diharapkan dapat mengamplifikasikan bahaya judi online di lingkungannya masing-masing,” ujar Warsidi, Senin (9/12/2024).

    Pada materi kedua, Muhammad Fathinnuddin sebagai Pegiat Media Sosial, menyampaikan baik buruknya penggunaan gadget, tergantung dari kita yang menggunakan.

    Jadi apabila gadget yang kita gunakan untuk kebaikan maka kita dapat mendapat pahala, sebaliknya apabila gadget digunakan sesuatu hal yang buruk, misalnya untuk melakukan judi online, maka kita mendapat dosa.

    “Judi itu hukumnya haram dalam agama, selain itu dalam hukum positif juga judi online dapat dikenai hukuman pidana. Bermain judi tidak ada hukum yang membenarkan baik dalam hukum positif maupun agama,” kata Fathinnuddin.

    Sebagai penutup, Kapolsek Pasar Minggu, Anggiat Sinambela menjelaskan judi online merupakan permainan yang menggunakan uang sebagai taruhan dengan ketentuan tertentu dan menggunakan akses internet sebagai perantara. Wilayah terbanyak yang melakukan judi online yakni di Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Banten, dan Jawa Timur.

    “Dampak buruk judi online dapat mengganggu kesehatan mental, merusak kondisi keuangan, memicu tindakan kriminal, merusak hubungan dengan orang lain, dan meningkatkan resiko bunuh diri,” tuturnya.

    Kegiatan seminar tersebut ditutup oleh Deklarasi Pelajar Anti Judi Online SMK Pembangunan Jaya – YAKAPI Jakarta, sebagai berikut:

    Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, kami menyatakan bahwa:

    1). Kami Guru dan Pelajar SMK Pembangunan Jaya – YAKAPI Jakarta menjunjung tinggi nilai-nilai ideologi Pancasila dan mendukung Kebijakan Negara Mengikis habis Judi online.

    2). Kami Guru dan Pelajar SMK Pembangunan Jaya – YAKAPI Jakarta menolak dengan keras segala bentuk judi online di lingkungan sekolah.

    3). Kami Guru dan Pelajar SMK Pembangunan Jaya – YAKAPI Jakarta mengajak kepada seluruh pelajar Se Indonesia untuk memerangi judi online yang sangat menghancurkan moral generasi emas bangsa.

    4). Kami Guru dan Pelajar SMK Pembangunan Jaya – YAKAPI Jakarta SIAP bekerjasama dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait lainnya, menciptakan dan memelihara situasi kondusif masyarakat untuk mengajak dan bersatupadu dengan masyarakat melawan total judi online.

     

  • Alumni GMNI Dukung Prabowo Keluarkan Dekrit Kembali ke UUD 45 Asli

    Alumni GMNI Dukung Prabowo Keluarkan Dekrit Kembali ke UUD 45 Asli

    GELORA.CO -Forum Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) melayangkan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto. Inti suratnya merespons ajakan agar Indonesia kembali ke UUD 1945.

    “Mendukung penuh berada bersama Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto untuk melakukan dekrit presiden dan memberlakukannya kembali UUD 1945 (Asli),” tulis surat Forum Alumni GMNI dikutip RMOL, Rabu, 4 Desember 2024.

    Forum Alumni GMNI menegaskan penyimpangan kehidupan berbangsa dan bernegara akibat amandemen UUD 45 yang dilakukan kaum reformis yang sengaja dibuat dengan pandangan pragmatis yang secara tuntas selesai tahun 2022 harus diakhiri.

    Mereka memandang bahwa amandemen UUD 45 menyimpan sejumlah bom waktu yang setiap saat bisa meledak karena menjadi sumber ketidakpastian dan kontroversi sebagai dasar penyelenggaraan negara.

    “Menyelesaikan persoalan bangsa bukan hanya dengan keberanian tapi keyakinan dengan satu cara melakukan dekrit  presiden, mengingat dekrit presiden merupakan kewenangan kepala negara,” tegas Forum Alumni GMNI.

    Amandemen, menurut mereka, telah merubah secara signifikan sistem dan struktur ketatanegaraan, sistem politik, ekonomi, sosial bahkan budaya Indonesia.

    Di sisi lain, ideologi Pancasila yang menjadi konsensus para pendiri bangsa sebagai ideologi bangsa dan negara saat ini tidak lagi berfungsi dan memiliki peran sebagai sumber nilai kehidupan bangsa Indonesia baik dalam pengejawantahan nilai-nilainya di bidang hukum, politik, sosial dan budaya.

    Di bidang hukum, Pancasila tidak lagi berfungsi ebagai norma fundamental negara (staat fundamental norm) karena tidak lagi menjadi sumber tertib hukum nasional. Di bidang politik, Pancasila tidak menjadi rujukan pembentukan sistem dan model demokrasi yang mengutamakan prinsip-prinsip demokrasi perwakilan dan musyawarah mufakat.

    Lalu, sistem ekonomi masuk ke dalam sistem ekonomi pasar bebas dan semakin menjauh dari sistem ekonomi demokrasi yang mengutamakan kesejahteraan rakyat banyak sebagai tujuan utama pembangunan ekonomi bangsa. Sementara kebudayaan semakin bercorak liberalistik yang tidak lagi sesuai dengan kepribadian yang berkebudayaan Indonesia.

    Forum Alumni GMNI juga menegaskan perlunya kembali kepada rel perjuangan bangsa sebagaimana dicetuskan oleh bangsa Indonesia melalui Proklamasi 17 Agustus 1945.

    Sebab setelah lebih dari 25 tahun era reformasi berjalan dengan berbagai perubahan, titik terang yang dapat memberikan kepastian untuk mencapai ‘Jembatan Emas’ sesuai tujuan kemerdekaan antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa, semakin tidak bisa ditemukan.

    “Forum Alumni GMNI dengan tegas akan mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang akan melaksanakan UUD 1945 (Asli) untuk memperkokoh negara Pancasila. Membangun negeri dengan kedaulatan politik, kemandirian ekonomi dan kepribadian yang berkebudayaan Indonesia sebagai mahkota kemerdekaan,” demikian surat itu. 

    Surat terbuka Forum Alumni GMNI ditandatangani Ketua Umum Adjat Sudrajat dan Sekjen R Carlos tertanggal 2 Desember 2024. Surat dibuat mencermati pidato Prabowo dalam acara pembekalan Golkar Institute di Kantor DPP Partai Golkar.

    Dalam pidatonya Prabowo mengajak dengan gamblang agar Indonesia kembali ke UUD 1945 Asli. Prabowo mengatakan UUD 45 merupakan kunci pengaman bangsa agar bisa bersaing dengan negara bangsa di dunia untuk menuju Indonesia sejahtera dan maju, serta disegani oleh bangsa-bangsa lain.

  • Hasto: PDIP menang pilkada di 14 provinsi dan 247 kabupaten/kota

    Hasto: PDIP menang pilkada di 14 provinsi dan 247 kabupaten/kota

    Di tengah berbagai tekanan dan gempuran, ternyata suara rakyat, suara Tuhan tetap bekerja dengan sebaik-baiknya.

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa partai berlambang banteng moncong putih itu berhasil memenangi pemilihan kepala daerah (pilkada) di 14 provinsi dan 247 kabupaten/kota.

    “Kami melihat provinsi menang, berhasil dimenangkan di 14 provinsi atau 38 persen dan kabupaten/kota menang sebanyak 247 atau 48 persen,” kata Hasto saat konferensi pers di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Minggu.

    Hasto memerinci PDI Perjuangan berhasil menang pilkada tingkat provinsi di Aceh, Riau, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat.

    Dari ke-14 provinsi tersebut, kata Hasto, terdapat sembilan kader PDI Perjuangan. Selain itu, ada 162 kader dari 247 kabupaten/kota yang berhasil dimenangi oleh partai pimpinan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri ini.

    Ia mengemukakan bahwa pelembagaan partai secara terus-menerus sehingga PDI Perjuangan tercatat sebagai partai yang mampu menempatkan kader-kader partainya menjadi pemimpin di seluruh wilayah.

    “Di tengah berbagai tekanan dan gempuran, ternyata suara rakyat, suara Tuhan tetap bekerja dengan sebaik-baiknya,” ucap Hasto.

    Sekjen PDI Perjuangan ini mengemukakan bahwa kemenangan itu karena partainya memiliki posisi yang jelas di tengah anomali demokrasi.

    Ketika ketidakadilan terjadi secara masif, kata dia, PDI Perjuangan menempatkan diri dalam posisi untuk melakukan koreksi.

    “Kami mengajak seluruh komponen masyarakat, mari kita tegakkan demokrasi agar tubuh Indonesia memiliki tulang-tulang yang kokoh berdasarkan ideologi Pancasila dan konstitusi negara yang seharusnya tidak boleh digoyahkan oleh siapa pun karena sebagai bangsa kita punya cita-cita, sebagai bangsa kita punya peradaban yang baik,” imbuhnya.

    Atas nama PDI Perjuangan, Hasto berterima kasih kepada masyarakat atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan.

    “Kami mengucapkan terima kasih atas keteguhan. Kami sangat terharu dan mengapresiasi ketika beberapa ormas secara spontan sukarela ikut mengawal, bahkan tidur di lokasi-lokasi penghitungan suara agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan,” katanya.

    Diketahui bahwa pemungutan suara Pilkada 2024 secara serentak di 37 provinsi dan di 508 kabupaten/kota pada hari Rabu, 27 November 2024.

    Adapun rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dalam rentang waktu 27 November—16 Desember 2024.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • PT PAL masifkan pencegahan radikalisme di lingkungan kerja

    PT PAL masifkan pencegahan radikalisme di lingkungan kerja

    Ini dilakukan dengan menyelenggarakan sosialisasi antiterorisme dan ideologi radikal kepada seluruh karyawan

    Surabaya (ANTARA) – PT PAL Indonesia bersama Bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memasifkan langkah proaktif dalam mencegah penyebaran radikalisme di lingkungan kerja.

    “Ini dilakukan dengan menyelenggarakan sosialisasi antiterorisme dan ideologi radikal kepada seluruh karyawan,” kata Senior Executive Vice President (SEVP) Transformasi Manajemen PT PAL Indonesia Laksda TNI (Purn) A.R Agus Santoso di Surabaya, Kamis.

    Agus menyatakan sosialisasi anti terorisme dan ideologi radikal penting untuk dilakukan di lingkungan kerja PT PAL karena perusahaan ini merupakan perusahaan strategis nasional yang memiliki peran penting dalam menjaga keamanan negara.

    Selain melindungi aset-aset vital, kata Agus, PT PAL juga menjaga karyawannya dari ancaman ideologi radikal di antaranya dengan terus-menerus menanamkan dan menginternalisasikan ideologi Pancasila dalam kegiatan kerja berlandaskan core value AKHLAK.

    Agus berharap sosialisasi anti terorisme dan ideologi radikal bersama BNPT bisa memberikan pemahaman yang komprehensif kepada seluruh karyawan tentang modus operandi terorisme serta langkah-langkah pencegahan yang efektif.

    Kepala Sub Direktorat Bina Dalam Lapas Direktorat Deradikalisasi BNPT Kol Mar Wahyu Herawan, M.Sc. pun mengapresiasi langkah PT PAL dalam pencegahan radikalisme.

    Ia menekankan pentingnya setiap karyawan PT PAL menanamkan nilai-nilai kebersamaan serta mau menerima perbedaan dan keberagaman.

    Ia menjelaskan pencegahan radikalisme dapat dilakukan dengan metode menerima perbedaan antara satu dengan lainnya

    Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • BPIP dan MPR Tegaskan Pentingnya Restorasi Nama Baik Sukarno

    BPIP dan MPR Tegaskan Pentingnya Restorasi Nama Baik Sukarno

    Jakarta: Tidak berlakunya Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 yang mencabut kekuasaan Presiden Sukarno dinilai sebagai momentum penting untuk memulihkan nama baik Presiden pertama Indonesia. Penegasan ini disampaikan dalam diskusi yang digelar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Jakarta, Selasa, 19 November 2024. 

    Kepala BPIP Yudian Wahyudi menyatakan, pencabutan TAP MPRS tersebut melalui TAP MPR Nomor I/MPR/2003 harus ditindaklanjuti dengan langkah konkret untuk meluruskan sejarah Indonesia. Menurutnya, Sukarno kerap dikaitkan secara tidak tepat dengan Gerakan 30 September (G30S/PKI).

    “Sukarno sudah dianugerahi gelar Pahlawan Nasional melalui Keppres Nomor 83/TK/2012. Itu berarti negara mengakui jasanya yang luar biasa bagi bangsa. Namun, narasi sejarah yang keliru masih menyudutkan beliau. Pemulihan nama baik dan hak-hak restoratif harus menjadi agenda penting,” tegas Yudian.

    Ia menambahkan, Sukarno adalah tokoh utama dalam sejarah Indonesia, termasuk sebagai proklamator kemerdekaan dan penggali Pancasila.

    Penegasan mengenai tidak berlakunya TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 juga dikuatkan melalui surat pimpinan MPR RI pada 26 Agustus 2024 kepada Menteri Hukum dan HAM. Surat tersebut menjadi bagian dari upaya formal untuk memulihkan nama baik Sukarno.

    Ahmad Basarah, Wakil Ketua MPR periode 2019-2024, mengatakan, meskipun secara yuridis TAP tersebut telah dicabut, dampaknya terhadap psikologi politik bangsa masih terasa.

    “Dugaan keterlibatan Sukarno dalam G30S/PKI tidak terbukti secara ilmiah. Banyak penelitian menunjukkan peristiwa 1965 penuh dengan konspirasi. Surat pimpinan MPR ini adalah tanggung jawab moral untuk membersihkan nama baik beliau,” ujarnya.

    Basarah juga mengingatkan bahwa keputusan untuk memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Sukarno membuktikan bahwa beliau tidak pernah mengkhianati bangsa, sesuai syarat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
    Pendapat Ahli dan Akademisi
    Guru Besar Hukum Universitas Indonesia, Maria Farida Indrati, menyoroti adanya masalah pada Pasal 6 TAP MPRS XXXIII/1967 yang menyerahkan penyelesaian persoalan hukum terkait Sukarno kepada Pejabat Presiden.

    “Walau TAP itu sudah tidak berlaku, persoalan hukumnya belum selesai. Perlu ada konsensus untuk benar-benar memulihkan nama baik Sukarno,” kata Maria.

    Sejarawan BRIN, Asvi Warman Adam, menambahkan bahwa Sukarno mengalami tekanan berat di akhir hayatnya. “Beliau hidup dalam kondisi seperti tahanan di Wisma Yaso, bahkan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar,” ujarnya.

    Anindito Aditomo, Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, menyatakan fakta sejarah mengenai pencabutan TAP MPRS XXXIII/1967 harus masuk dalam kurikulum pendidikan.

    “Kami siap bekerja sama dengan BPIP untuk memastikan sejarah Sukarno yang benar dapat diajarkan di sekolah,” katanya.

    Upaya pelurusan sejarah ini diharapkan menjadi langkah penghormatan terhadap jasa besar Sukarno sebagai salah satu tokoh terpenting dalam sejarah Indonesia.

    Jakarta: Tidak berlakunya Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 yang mencabut kekuasaan Presiden Sukarno dinilai sebagai momentum penting untuk memulihkan nama baik Presiden pertama Indonesia. Penegasan ini disampaikan dalam diskusi yang digelar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Jakarta, Selasa, 19 November 2024. 
     
    Kepala BPIP Yudian Wahyudi menyatakan, pencabutan TAP MPRS tersebut melalui TAP MPR Nomor I/MPR/2003 harus ditindaklanjuti dengan langkah konkret untuk meluruskan sejarah Indonesia. Menurutnya, Sukarno kerap dikaitkan secara tidak tepat dengan Gerakan 30 September (G30S/PKI).
     
    “Sukarno sudah dianugerahi gelar Pahlawan Nasional melalui Keppres Nomor 83/TK/2012. Itu berarti negara mengakui jasanya yang luar biasa bagi bangsa. Namun, narasi sejarah yang keliru masih menyudutkan beliau. Pemulihan nama baik dan hak-hak restoratif harus menjadi agenda penting,” tegas Yudian.
    Ia menambahkan, Sukarno adalah tokoh utama dalam sejarah Indonesia, termasuk sebagai proklamator kemerdekaan dan penggali Pancasila.
     
    Penegasan mengenai tidak berlakunya TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 juga dikuatkan melalui surat pimpinan MPR RI pada 26 Agustus 2024 kepada Menteri Hukum dan HAM. Surat tersebut menjadi bagian dari upaya formal untuk memulihkan nama baik Sukarno.
     
    Ahmad Basarah, Wakil Ketua MPR periode 2019-2024, mengatakan, meskipun secara yuridis TAP tersebut telah dicabut, dampaknya terhadap psikologi politik bangsa masih terasa.
     
    “Dugaan keterlibatan Sukarno dalam G30S/PKI tidak terbukti secara ilmiah. Banyak penelitian menunjukkan peristiwa 1965 penuh dengan konspirasi. Surat pimpinan MPR ini adalah tanggung jawab moral untuk membersihkan nama baik beliau,” ujarnya.
     
    Basarah juga mengingatkan bahwa keputusan untuk memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Sukarno membuktikan bahwa beliau tidak pernah mengkhianati bangsa, sesuai syarat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
    Pendapat Ahli dan Akademisi
    Guru Besar Hukum Universitas Indonesia, Maria Farida Indrati, menyoroti adanya masalah pada Pasal 6 TAP MPRS XXXIII/1967 yang menyerahkan penyelesaian persoalan hukum terkait Sukarno kepada Pejabat Presiden.
     
    “Walau TAP itu sudah tidak berlaku, persoalan hukumnya belum selesai. Perlu ada konsensus untuk benar-benar memulihkan nama baik Sukarno,” kata Maria.
     
    Sejarawan BRIN, Asvi Warman Adam, menambahkan bahwa Sukarno mengalami tekanan berat di akhir hayatnya. “Beliau hidup dalam kondisi seperti tahanan di Wisma Yaso, bahkan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar,” ujarnya.
     
    Anindito Aditomo, Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, menyatakan fakta sejarah mengenai pencabutan TAP MPRS XXXIII/1967 harus masuk dalam kurikulum pendidikan.
     
    “Kami siap bekerja sama dengan BPIP untuk memastikan sejarah Sukarno yang benar dapat diajarkan di sekolah,” katanya.
     
    Upaya pelurusan sejarah ini diharapkan menjadi langkah penghormatan terhadap jasa besar Sukarno sebagai salah satu tokoh terpenting dalam sejarah Indonesia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ALB)

  • Duta Pancasila Paskibraka Yogyakarta 2024-2028 Dilantik, BPIP Beri Pesan Khusus

    Duta Pancasila Paskibraka Yogyakarta 2024-2028 Dilantik, BPIP Beri Pesan Khusus

    Liputan6.com, Jakarta- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bersama pemerintah daerah melantik Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Periode 2024 – 2028 di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan Danurejan Yogyakarta, Senin (18/11/24).  Adapun DPPI DIY yang dilantik antara lain; Hanan Lukita Sakti, Dr. Duwi Kurnianto Pambudi, Kresno Aji, Kusuma H.Saputra, Shafa Reggina Adionesa, Nayla Dwika Ramadhanti dan Didik Irawan. 

    Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi, menyebut bahwa DPPI merupakan wadah untuk menempa diri, berlatih menjadi calon pemimpin Indonesia di masa depan. Ia juga menyampaikan bahwa organisasi ini harus berdampak terhadap lingkungan dan para anggotanya harus menunjukan sikap keteladanan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di masyarakat.

    “Atas nama BPIP sekaligus sebagai pembina DPPI tingkat pusat kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Sri Sultan Hamengkubuwono X sekaligus Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta atas pengangkatan Pengurus DPPI DIY,” ungkap, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (20/11/2024).

    Yudian juga menyampaikan tiga pesan kepada pengurus pelaksana DPPI Yogyakarta. Pertama, agar membangun sinergitas kepada semua pihak. Kemudian yang kedua, senantiasa mengingatkan anggota DPPI bahwa predikat Purnapaskibraka Duta Pancasila merupakan amanat untuk menempa diri.

    “Ketiga, jadilah teladan dengan bertutur yang santun, sesuai slogan “DPPI SMART”, Setia, Santun, Mandiri, Amanah, Rajin dan Trengginas”, tegasnya.

    Hal senada juga dikatakan Wakil Kepala BPIP Rima Agristina. Ia  menyampaikan bahwa DPPI DIY diharapkan menjadi percontohan bagi provinsi dan daerah yang lain. Rima menyebut bahwa dipilihnya DIY karena kesiapan pemerintah daerah dan dilihat dari aspek kesejarahan dalam kemerdekaan Indonesia.

    “Wadah ini merupakan wadah untuk penggemblengan adek-adek sebagai kader pemimpin indonesia masa depan. Nanti disana merka akan ditempa dan juga dilatih untuk turun ke masyarakat mengaktualisasikan nilai nilai pancasila, sebagai duta duta Pancasila,” Rima menimpali.

    Sementara itu, Wakil Gubernur DIY, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPAA) Paku Alam X menyampaikan bahwa Pancasila bukanlah sekadar dogma, atau kumpulan kalimat yang harus dihafal, melainkan pedoman perilaku yang mendalam. Pendidikan Pancasila, seharusnya fokus pada pembentukan karakter guna memahami nilai-nilai dasarnya, dan mampu mengadaptasinya sesuai keadaan bangsa saat ini.

    Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, pengukuhan purna Paskibraka sebagai Duta Pancasila DIY 2024-2028, menjadi langkah penting untuk menanamkan ideologi Pancasila, kepada generasi muda. Ia juga mengucapkan selamat bertugas kepada Purnapaskibraka, yang akan mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

    “Saya menaruh harapan besar kepada Purnapaskibraka, untuk menjadi teladan dan pelopor, yang mampu memberikan pengaruh positif di masyarakat, serta tetap teguh dalam mempertahankan nilai-nilai Pancasila”, pungkasnya.