Xcloud.id

Produk: Ideologi Pancasila

  • BPIP Tekankan Pentingnya Penguatan Ideologi Pancasila

    BPIP Tekankan Pentingnya Penguatan Ideologi Pancasila

    Jakarta: Di era disrupsi yang menantang jati diri bangsa, Pancasila tidak lagi boleh dipandang sekadar sebagai teks sejarah yang statis. Ia harus menjadi energi hidup dan fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

    Hal itu diungkapkan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi saat meresmikan Prasasti Pancasila di Menara 165, Jakarta Selatan.

    Menara 165 yang didirikan oleh Ary Ginanjar melalui PT Grha Satu Enam Lima Tbk sejak 1 Juni 2005 itu, sejak awal dirancang sebagai pusat pengembangan karakter, kepemimpinan, dan ideologi kebangsaan.

    Pancasila diposisikan bukan hanya sebagai identitas politik, melainkan sebagai kompas moral dalam kepemimpinan dan kehidupan berbangsa.

    Peresmian Prasasti Pancasila ini menjadi peneguhan atas visi ESQ dalam menjadikan Pancasila sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

    Yudian menekankan pentingnya penguatan ideologi ini di lingkungan birokrasi. Sinergi antara pemahaman ideologi dan praktik profesionalisme diharapkan mampu mencetak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak hanya teknokratis, tetapi juga memiliki jiwa patriotisme yang berakar pada nilai-nilai luhur bangsa.

    Fokus utama dalam transformasi SDM yang diusung oleh ESQ adalah bagaimana menginternalisasi setiap sila ke dalam perilaku sehari-hari.

    Pancasila harus menjadi landasan bagi setiap pemimpin dan aparatur negara dalam mengambil keputusan. Sinergi ini terlihat jelas dalam kolaborasi antara ESQ dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

    “Pancasila adalah nilai dasar kehidupan berbangsa. Menjaga dan menginternalisasi ideologi negara ini adalah tantangan jangka panjang yang harus dijawab dengan langkah nyata,” kata Ary Ginanjar.

    Baginya, pembangunan karakter yang kokoh mustahil tercapai tanpa ada penyelarasan antara nilai-nilai agama, moralitas, dan ideologi kebangsaan yang terkandung dalam lima sila.

    Upaya memperkuat ideologi ini juga diimplementasikan melalui program konkret bagi para abdi negara. Melalui ACT Consulting International, dilakukan penyelarasan antara Core Values ASN BerAKHLAK dengan Ideologi Pancasila.

    Program ini menjadi bukti bahwa nilai-nilai seperti ‘Keadilan Sosial’ dan ‘Persatuan’ dapat diterjemahkan ke dalam perilaku kerja yang adaptif, kompeten, dan kolaboratif.

    Jakarta: Di era disrupsi yang menantang jati diri bangsa, Pancasila tidak lagi boleh dipandang sekadar sebagai teks sejarah yang statis. Ia harus menjadi energi hidup dan fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia.
     
    Hal itu diungkapkan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi saat meresmikan Prasasti Pancasila di Menara 165, Jakarta Selatan.
     
    Menara 165 yang didirikan oleh Ary Ginanjar melalui PT Grha Satu Enam Lima Tbk sejak 1 Juni 2005 itu, sejak awal dirancang sebagai pusat pengembangan karakter, kepemimpinan, dan ideologi kebangsaan.

    Pancasila diposisikan bukan hanya sebagai identitas politik, melainkan sebagai kompas moral dalam kepemimpinan dan kehidupan berbangsa.
     
    Peresmian Prasasti Pancasila ini menjadi peneguhan atas visi ESQ dalam menjadikan Pancasila sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
     
    Yudian menekankan pentingnya penguatan ideologi ini di lingkungan birokrasi. Sinergi antara pemahaman ideologi dan praktik profesionalisme diharapkan mampu mencetak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak hanya teknokratis, tetapi juga memiliki jiwa patriotisme yang berakar pada nilai-nilai luhur bangsa.
     
    Fokus utama dalam transformasi SDM yang diusung oleh ESQ adalah bagaimana menginternalisasi setiap sila ke dalam perilaku sehari-hari.
     
    Pancasila harus menjadi landasan bagi setiap pemimpin dan aparatur negara dalam mengambil keputusan. Sinergi ini terlihat jelas dalam kolaborasi antara ESQ dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
     
    “Pancasila adalah nilai dasar kehidupan berbangsa. Menjaga dan menginternalisasi ideologi negara ini adalah tantangan jangka panjang yang harus dijawab dengan langkah nyata,” kata Ary Ginanjar.
     
    Baginya, pembangunan karakter yang kokoh mustahil tercapai tanpa ada penyelarasan antara nilai-nilai agama, moralitas, dan ideologi kebangsaan yang terkandung dalam lima sila.
     
    Upaya memperkuat ideologi ini juga diimplementasikan melalui program konkret bagi para abdi negara. Melalui ACT Consulting International, dilakukan penyelarasan antara Core Values ASN BerAKHLAK dengan Ideologi Pancasila.
     
    Program ini menjadi bukti bahwa nilai-nilai seperti ‘Keadilan Sosial’ dan ‘Persatuan’ dapat diterjemahkan ke dalam perilaku kerja yang adaptif, kompeten, dan kolaboratif.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (FZN)

  • Forum Tapol/Napol Jatim Desak Negara Tuntaskan Pelanggaran HAM Berat

    Forum Tapol/Napol Jatim Desak Negara Tuntaskan Pelanggaran HAM Berat

    Surabaya (beritajatim.com) – Menjelang peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia pada 10 Desember, Forum Tapol/Napol Jawa Timur kembali menyerukan agar Pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas dan final dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu.

    Seruan ini ditegaskan para penyintas yang menilai bahwa momentum pemerintahan saat ini menjadi peluang penting untuk membuka lembaran baru dalam perjalanan bangsa.

    Forum Tapol/Napol Jatim menilai bahwa berbagai tragedi di era Orde Baru tidak hanya menjadi catatan kelam sejarah, tetapi juga bukti kegagalan negara dalam melindungi warganya. Selama keadilan belum ditegakkan, Indonesia dinilai masih memikul beban moral dan politik yang menghambat kemajuan nasional.

    “Pada peringatan Hari HAM Internasional kali ini kami mengundang secara terbuka bagi semua pihak—pemerintah, militer, masyarakat sipil, dan terutama mantan pelaku—untuk duduk bersama. Mari ubah narasi konflik menjadi narasi rekonsiliasi, dari kebenaran yang dipaksakan menuju kebenaran yang disepakati. Bersama-sama kita ubah kesadaran menjadi tindakan,ˮ ujar Koordinator Forum Tapol/Napol Jawa Timur, Trio Marpaung, di Surabaya, Selasa (10/12/2025).

    Rekonsiliasi Bermartabat: Tidak Melupakan, tetapi Memulihkan

    Para penyintas menegaskan bahwa penyelesaian kasus HAM bukan sekadar membuka luka lama. Rekonsiliasi disebut harus dilakukan secara bermartabat, dengan menyeimbangkan keberanian negara mengakui kesalahan dan kebijaksanaan dalam memulihkan masa depan korban.

    Menurut Forum Tapol/Napol Jatim, penyelesaian pelanggaran HAM berat tidak boleh dilakukan dengan mengubur sejarah demi impunitas ataupun membongkar kembali trauma tanpa mekanisme yang jelas. Mereka menawarkan tiga tahapan kunci dalam proses rekonsiliasi:

    Pengungkapan Kebenaran (Truth-Telling)

    Pemulihan Hak dan Reparasi Penuh kepada Korban

    Penegakan Akuntabilitas Bertingkat yang Pragmatis

    Keadilan Masa Lalu untuk Indonesia Emas 2045

    Forum menilai bahwa penyelesaian pelanggaran HAM berat—baik melalui mekanisme non-yudisial berbasis kebenaran dan pemulihan maupun melalui proses hukum yang independen—merupakan investasi strategis untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

    Setidaknya terdapat tiga dampak positif yang akan diperoleh jika negara menuntaskan pelanggaran HAM berat masa lalu:

    1. Membangun Moralitas Bangsa
    Penyelesaian kasus HAM tidak hanya memberi keadilan bagi korban, tetapi juga memperkuat integritas moral, supremasi hukum, serta membangun institusi pemerintahan yang bersih dan berkeadaban.

    2. Meningkatkan Stabilitas dan Kepercayaan Publik
    Mengakhiri konflik historis dinilai penting untuk mencegah potensi gesekan sosial. Sebaliknya, ketidakjelasan penyelesaian kasus hanya menumpuk ketidakpercayaan publik yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional menjelang 2045.

    3. Mewariskan Demokrasi yang Sehat
    Generasi muda yang akan memimpin Indonesia pada 2045 berhak mewarisi negara yang telah menuntaskan pelanggaran masa lalunya. Penyelesaian HAM disebut sebagai fondasi penting bagi budaya demokrasi.

    Desakan agar Negara Bergerak Cepat

    Forum Tapol/Napol Jatim menyebut Hari HAM Sedunia sebagai pengingat bahwa perjuangan untuk menjaga martabat manusia bersifat universal dan tidak boleh berhenti. Karena itu, mereka meminta pemerintah mempercepat langkah untuk menjamin kebenaran, keadilan, dan pemulihan bagi para korban.

    “Indonesia Emas 2045 tidak mungkin diwujudkan dengan kaki yang terantai pada ketidakadilan masa lalu. Kami meminta agar Komnas HAM, Kejaksaan Agung, dan Presiden menjadikan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat sebagai agenda prioritas negara. Ini bukti bahwa kita bangsa yang berani menghadapi kebenaran demi masa depan. Semangat ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya cita-cita pertama: memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HAM,” pungkas Trio Marpaung. (ted)

  • Komisi XIII: Musrenbang HAM Nasional 2025 wujud penerjemahan Astacita

    Komisi XIII: Musrenbang HAM Nasional 2025 wujud penerjemahan Astacita

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Willy Aditya mengemukakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Hak Asasi Manusia atau Musrenbang HAM Nasional 2025 merupakan wujud penerjemahan Kementerian HAM atas Astacita Presiden Prabowo Subianto.

    Dalam poin pertama dari Astacita, berbunyi “Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)”, yang menekankan pentingnya menjaga Pancasila sebagai dasar negara, memajukan demokrasi, dan menjunjung tinggi HAM di Indonesia.

    “Jangan lupa, Presiden Prabowo menempatkan memperkokoh HAM senafas dengan ideologi Pancasila dan demokrasi di dalam Astacita pertamanya. Tentu ada makna penting yang harus diterjemahkan Kementerian,” ujar Willy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Maka dari itu, ia merespons positif Kementerian HAM yang berencana mengadakan Musrenbang HAM Nasional pada 8-10 Desember 2025 demi memastikan pembangunan nasional berbasis HAM.

    Willy pun mendorong perlindungan dan pemenuhan HAM agar dibahas dalam Musrenbang HAM Nasional 2025.

    Pelaksanaan Musrenbang HAM, kata dia, semakin menunjukkan komitmen Presiden Prabowo dalam bidang Hak Asasi Manusia.

    “Saya berharap momentum ini digunakan semaksimal mungkin untuk mengonstruksikan outlook promosi, pelindungan, dan pemenuhan HAM di Indonesia,” ucap pimpinan komisi DPR yang membidangi hukum, HAM, imigrasi, pemasyarakatan, serta penanggulangan terorisme tersebut.

    Ia juga menyebut Presiden sudah memberi ketegasan arahan besarnya tentang visi-misi kepemimpinannya dalam bidang HAM sehingga saat ini Kementerian HAM dipersilakan menjalankan visi-misi Prabowo tersebut.

    Dikatakan bahwa visi-misi Presiden itu harus diterjemahkan ke dalam program konkret prioritas yang benar-benar dapat dicapai dalam masa kepemimpinan Prabowo.

    Willy menegaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM, yang ingin dikokohkan oleh Presiden Prabowo memperlihatkan bahwa urusan tersebut bukan sekadar persoalan hak sipil dan politik, melainkan juga hak ekonomi, sosial, dan budaya di dalamnya.

    “Ini yang harus diejawantahkan oleh Kementerian. Memenuhi pelayanan dasar publik itu juga sama pentingnya dengan mencegah kekerasan atau diskriminasi oleh aparatur negara,” tutur Willy.

    Oleh karena itu, ia mengingatkan pentingnya semua penyelenggara negara untuk menerapkan nilai HAM dalam setiap pekerjaannya, termasuk pemerintah daerah yang diharapkan menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat terkait pemenuhan HAM.

    Disebutkan bahwa terdapat banyak pekerjaan yang harus dilakukan secara bersama-sama, mulai dari basis data pelanggaran hingga berbagai upaya pemulihan, pemenuhan, dan lainnya, yang tidak bisa hanya di kawal di pusat.

    Adapun Kementerian HAM akan merumuskan berbagai langkah pembangunan HAM dalam Musrenbang HAM Nasional 2025.

    Menteri HAM Natalius Pigai menyebut Musrenbang HAM Nasional merupakan yang pertama di Indonesia, sebagai tonggak sejarah pembangunan HAM sebagai aset yang tidak berwujud.

    “Selama ini musyawarah pembangunan nasional, sekarang ada lagi Musrenbang HAM Nasional yang secara resmi dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Ini salah satu tonggak sejarah terpenting,” ucap Pigai di Jakarta, Selasa (2/12).

    Pigai meyakini Musrenbang HAM Nasional merupakan bagian dari rencana strategis nasional sekaligus tindak lanjut dari amanat Astacita Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan aspek HAM dalam butir pertama.

    Musrenbang tersebut akan merumuskan langkah-langkah pembangunan HAM nasional untuk mewujudkan rencana strategis, mengarusutamakan HAM dalam pembangunan nasional, dan mencapai target Indonesia memimpin dunia pada tahun 2045.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • MPR RI: Metode sosialisasi Empat Pilar perlu adaptif terhadap Gen-Z

    MPR RI: Metode sosialisasi Empat Pilar perlu adaptif terhadap Gen-Z

    Kalau hanya bagi-bagi buku, mereka tidak akan baca. Pendekatannya harus diubah. Lewat cerita, membandingkan dengan negara maju, dan lainnya, salah satu pendekatan kreatif yang dinilai lebih efektif yaitu melalui lomba lagu bertema kebangsaan, serta p

    Manokwari (ANTARA) – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia menilai metode sosialisasi Empat Pilar perlu pembaruan agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan pola konsumsi informasi generasi milenial serta Gen Z.

    Anggota MPR RI Abraham Paul Liyanto di Manokwari, Papua Barat, Kamis, mengatakan kemajuan teknologi dan kecerdasan buatan memudahkan generasi muda mengakses informasi, sehingga edukasi kebangsaan perlu dilakukan secara kreatif.

    “Tanpa dijelaskan generasi muda bisa buka AI. Tetapi, pengalaman dan cerita sejarah tidak dapat digantikan. Itu yang harus kita hidupkan kembali,” ujarnya.

    Saat ini, kata dia, jajaran MPR sedang melakukan evaluasi efektivitas metode sosialisasi Empat Pilar, termasuk berkolaborasi dengan media nasional untuk menilai pelaksanaan selama tahun berjalan.

    Penyampaian materi serta penyebarluasan informasi kebangsaan tidak lagi cukup dengan menggunakan metode tradisional seperti pembagian buku fisik, namun sudah semestinya bertransformasi.

    “Kalau hanya bagi-bagi buku, mereka tidak akan baca. Pendekatannya harus diubah. Lewat cerita, membandingkan dengan negara maju, dan lainnya,” ucap Paul.

    Menurut dia, salah satu pendekatan kreatif yang dinilai lebih efektif yaitu melalui lomba lagu bertema kebangsaan, serta pemanfaatan popularitas lagu daerah yang kini semakin dikenal luas oleh generasi muda.

    Perubahan kemasan edukasi kebangsaan dan penguatan ideologi harus mengakomodasi keinginan publik, seperti menggunakan musik yang mampu membangkitkan semangat nasionalisme secara emosional.

    “Yang harus diperbaiki itu sistemnya, dan itu tugas MPR. Setiap perubahan yang dilakukan harus mendengar keinginan rakyat,” kata Paul.

    Ke depan, dirinya berharap agar konsep sosialisasi kebangsaan melibatkan generasi muda melalui pelatihan training of trainers (TOT) dari jenjang pendidikan dasar, menengah, hingga lembaga pendidikan tinggi.

    “Kami berupaya untuk terus mengembangkan metode agar pesan kebangsaan diterima generasi saat ini,” ucap Paul.

    Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Filep Wamafma menilai, arus informasi global yang semakin terbuka luas dapat memengaruhi karakter generasi muda apabila tidak dibantengi dengan wawasan kebangsaan.

    Internalisasi nilai-nilai Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kemajemukan, dan keadilan sosial merupakan hal yang sangat penting untuk memperkuat cara pandang generasi muda di masa mendatang.

    “Karena manusia membutuhkan nilai kehidupan, nilai kebangsaan, dan nilai ideologi sebagai dasar berpikir,” ujarnya.

    Filep menjelaskan setiap anggota MPR atau DPD biasanya memperoleh alokasi minimal enam kegiatan Empat Pilar dalam setahun, namun saat ini masih menunggu pembagian resmi sesuai masa sidang.

    “Kalau ada kesempatan, saya ingin menyasar lebih banyak kampus agar pemahaman ideologi Pancasila semakin kuat,” kata Filep yang juga menjabat sebagai Ketua STIH Manokwari.

    Pewarta: Fransiskus Salu Weking
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Status BPIP Sudah Setingkat Kementerian, Tak Perlu Diubah

    Status BPIP Sudah Setingkat Kementerian, Tak Perlu Diubah

    Jakarta –

    Mencuat usulan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ditingkatkan menjadi kementerian. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Fraksi NasDem Martin Manurung tak setuju dengan usulan tersebut.

    Martin menilai BPIP tidak perlu ditingkatkan menjadi kementerian. Menurut Martin, BPIP saat ini sudah memiliki kewenangan setingkat kementerian.

    “Tanpa perlu diubah menjadi kementerian, status BPIP saat ini pun juga sudah setingkat kementerian dan memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan pembinaan Pancasila di lintas kementerian,” kata Martin kepada wartawan, Kamis (13/11/2025).

    Diketahui usulan tersebut muncul saat Panitia Kerja (Panja) di Baleg DPR tengah membahas RUU tentang BPIP. Martin menerangkan revisi UU BPIP untuk memperkuat fungsi badan tersebut alih-alih menaikkan statusnya menjadi kementerian.

    “(Revisi UU BPIP) Ya supaya BPIP memiliki kedudukan yang lebih kuat dengan dasar hukum UU, sehingga mampu lebih maksimal menjalankan fungsinya secara khusus untuk melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila kepada seluruh kalangan warga negara,” kata dia.

    Usulan BPIP Jadi Kementerian

    Dalam rapat Panja RUU BPIP di Baleg DPR, Selasa (11/11) lalu, anggota Panja DPR mulanya mendiskusikan soal nomenklatur RUU BPIP. Tenaga ahli DPR sempat menjelaskan nama RUU BPIP sudah disepakati dalam Prolegnas 2026.

    Dalam kesempatan itulah anggota Panja RUU BPIP, Benny K Harman, mengusulkan badan tersebut menjadi kementerian supaya koordinasinya jelas. Ia menilai, jika Pancasila dianggap penting, dijadikan kementerian saja.

    “Mohon maaf saja tidak ada maksud untuk badan ini tidak, kalo memang kita anggap penting Pak Pancasila ini, kenapa kita nggak usul aja bukan badan, kementerian. Menteri negara urusan khusus tentang Pancasila, itu lebih mantap lagi, jangan badan, kementerian saya usulkan Pak Ketua, bukan Badan Pembinaan Pancasila, Kementerian khusus urusan Pancasila supaya koordinasinya jelas,” kata Benny K Harman dalam rapat di ruang Baleg DPR, Senayan, Jakarta.

    Benny mempertanyakan soal tantangan pancasila di era saat ini. Benny mengaku belum menemukan alasan pendukung terkait badan khusus pengawalan ideologi pancasila.

    “Dari segi ilmu perundang-undangan, undang-undang P3 misalnya pertanyaan ini dijawab di bagian menimbang. Nah ini tidak kita temukan di menimbang yang tadi disampaikan oleh Beliau itu persis tantangan Pancasila kita saat ini apa? Sehingga dirasa penting ada badan khusus untuk menjaga mengawal dan sebagainya,” ungkapnya.

    Halaman 2 dari 2

    (fca/ygs)

  • Baleg DPR sepakat BPIP akan bina naturalisasi calon WNI dalam RUU BPIP

    Baleg DPR sepakat BPIP akan bina naturalisasi calon WNI dalam RUU BPIP

    Jakarta (ANTARA) – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati bahwa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) akan memiliki tugas tambahan untuk pembinaan naturalisasi bagi calon Warga Negara Indonesia (WNI) dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang BPIP.

    Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan mengatakan bahwa tugas tersebut termuat dalam Pasal 4 Ayat 2 huruf p pada RUU tersebut. Di poin itu, kata dia, BPIP melakukan pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan ideologi Pancasila bagi calon Warga Negara Indonesia.

    “Kita sepakat bahwa naturalisasi calon warga negara Indonesia harus diberikan pembinaan ideologi Pancasila, itu kita sepakati dulu,” kata Bob saat rapat pembahasan RUU BPIP di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

    Namun, dia mengatakan bahwa hal-hal teknis mengenai poin tersebut akan dibahas di Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin), termasuk soal BPIP yang tugas menyelenggarakan atau BPIP hanya menyiapkan materi pendidikannya saja.

    “Nanti yang menyelenggarakan Kemenkum atau BPIP, itu nanti dirumuskan dalam Timus, Timsin, termasuk tata bahasa,” kata dia.

    Menurut dia, pembinaan ideologi Pancasila bagi calon WNI itu merupakan tugas umum yang diberikan kepada BPIP, selain sebagai lembaga yang membantu Presiden.

    Sementara itu, anggota Baleg DPR RI Putra Nababan menyetujui perlu adanya pembinaan ideologi Pancasila bagi calon WNI, termasuk bagi para atlet olahraga. Sebab, dia mengatakan bahwa saat ini cukup banyak proses naturalisasi yang dilakukan.

    Namun, dia mengatakan pihak yang menyelenggarakan pembinaan itu harus diperjelas terlebih dahulu dalam RUU tersebut.

    “Tapi dalam konteks ini BPIP atau badan ini, mereka sifatnya hanya sebagai penyelenggara atau memberikan materi didiknya, materi ajarnya, atau sebagai apa? Ini yang perlu kita ketahui,” kata Putra.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa pihaknya sepakat memasukkan Rancangan Undang-Undang tentang BPIP untuk disusun di masa sidang ini.

    Dia mengatakan bahwa saat ini alas hukum pembentukan BPIP belum cukup kuat karena hanya berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres).

    Menurut dia, keberadaan lembaga yang mengurus ideologi Pancasila harus diperkuat.

    “Dulu kan proses pembentukannya mulai dari UKP (Unit Kerja Presiden) berdasarkan Perpres gitu ya, nah terus kemudian ada Keppres, kemudian dibentuklah badan,” kata Doli di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (25/6).

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pengurus PBNU: Jihad modern adalah melawan persoalan bangsa

    Pengurus PBNU: Jihad modern adalah melawan persoalan bangsa

    Jakarta (ANTARA) – Pengurus Rabithah Ma’ahid Islamiyah PBNU K.H. M. Hilmi Assiddiqi Al-Aroky mengatakan jihad dalam konteks kekinian adalah perjuangan untuk mencapai kemaslahatan bangsa dengan semangat nasionalisme dan ajaran agama.

    “Ini bukan perjuangan dengan mengangkat senjata, tetapi berjuang melawan persoalan bangsa di era modern. Jihad kebangsaan berarti ikut membangun bangsa sesuai kemampuan yang dimiliki untuk mewujudkan cita-cita luhur berdasarkan ideologi Pancasila,” kata Hilmi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Hilmi mengatakan jihad santri harus dimaknai sebagai jihad kebangsaan. Dalam pandangannya, santri adalah identitas yang lahir dan tumbuh dari rahim Nusantara jauh sebelum kedatangan ideologi radikal transnasional yang memusuhi konsep negara-bangsa.

    Hilmi juga mengatakan arah perjuangan santri inilah yang bersinergi dengan peringatan Hari Santri Nasional 2025 yang mengusung tema “Mengawal Indonesia Merdeka, Menuju Peradaban Dunia”.

    “Tema tersebut menegaskan bahwa perjuangan santri tak boleh berhenti di ranah domestik, tetapi harus memberi dampak global,” ujarnya.

    Ia mengatakan perjuangan santri tidak hanya berkutat pada spiritualitas, tetapi juga pada semangat kebangsaan.

    Ranah inilah yang sering diabaikan oleh ideolog-ideolog radikal transnasional. Secara historis, kelompok tersebut kerap mengklaim bahwa santri adalah ujung tombak penegakan “hukum Tuhan” versi mereka.

    Menurutnya, “Mengawal Indonesia Merdeka” merupakan bentuk tertinggi penegakan hukum Allah di bumi Nusantara, sebagaimana ditunjukkan Resolusi Jihad yang menegaskan bahwa hubbul wathan minal iman atau cinta Tanah Air adalah bagian dari iman.

    Ia menambahkan perbedaan mendasar antara jihad kebangsaan dan jihad radikal transnasional terletak pada orientasinya.

    “Jihad ala santri adalah menjaga dan mengisi NKRI dengan kebaikan dan kemaslahatan, sementara jihad radikal ingin mengubah bentuk negara menjadi kekhalifahan atau negara agama,” ujarnya.

    Selain jihad kebangsaan, Kiai Hilmi juga menekankan pentingnya jihad intelektual, yakni penguasaan ilmu agama dan ilmu umum untuk menjawab tantangan zaman.

    “Santri tidak hanya fokus pada kitab kuning, tapi juga harus menguasai sains, teknologi, dan ilmu sosial agar mampu berkontribusi positif bagi bangsa,” ujarnya.

    Ia juga menyoroti pentingnya pemanfaatan media sosial secara bijak. Santri juga harus menjadi agen perubahan sosial dan penyebar nilai-nilai damai di ruang digital.

    “Santri harus mampu membangun narasi damai, positif, dan inklusif untuk meredam konflik yang kerap dipicu berita palsu atau provokasi di media sosial,” tambahnya.

    Kiai Hilmi yang juga Wakil Pengasuh Pesantren Mahasiswa Al-Hikam, Depok, itu menegaskan bahwa nilai-nilai pesantren, seperti tawassuth (moderat), tasamuh (toleran), dan tawazun (seimbang) harus menjadi fondasi dalam menjaga keutuhan NKRI.

    Nilai-nilai itu juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai upaya menciptakan generasi dengan kematangan spiritual dan sosial. Inilah wujud nyata pengamalan Pancasila.

    Ia menambahkan pada era digital ini, santri harus menjadi penjaga nilai luhur sekaligus pembangun peradaban yang damai dan beradab. Tantangan terbesar justru datang dari derasnya arus informasi dan narasi radikal yang membanjiri media sosial.

    Di akhir pesannya, Kiai Hilmi mengingatkan para santri agar tidak mudah terpengaruh oleh narasi radikal.

    “Giatlah belajar dengan guru dan lembaga yang moderat serta berjiwa nasionalis. Dengan begitu, santri akan menjadi pilar penting dalam menjaga persatuan dan kedamaian Indonesia,” ujarnya.

    Ia juga berharap santri mampu berprestasi di kancah global sesuai tema Hari Santri 2025.

    “Santri Indonesia harus mampu memberi kontribusi nyata bagi ukhuwah basyariah—persaudaraan antarmanusia—sebagai wujud Islam rahmatan lil’alamin,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • HNW Puji Cara Kreatif Sosialisasi 4 Pilar MPR Lewat Lomba Cerdas Cermat

    HNW Puji Cara Kreatif Sosialisasi 4 Pilar MPR Lewat Lomba Cerdas Cermat

    Jakarta –

    Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW) membuka babak penyisihan Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI Provinsi Jawa Barat, di Bandung, kemarin. Pembukaan ditandai dengan membunyikan alat musik angklung oleh HNW bersama tokoh lainnya.

    Dalam sambutannya, HNW mengatakan LCC adalah model sosialisasi yang paling disukai dan dekat dengan siswa SLTA dan generasi Z. Hal ini sudah dirasakan sejak lama, bahkan saat dirinya masih menjadi Ketua MPR 2004-2009. Oleh karena itu, digelarnya sosialisasi 4 pilar MPR RI dengan metode LCC pasca pandemi COVID-19 harus diapresiasi dan patut disyukuri.

    “Dulu saat awal sosialisasi anggaran MPR sangat terbatas, MPR juga tidak memiliki perwakilan di daerah, padahal MPR adalah satu-satunya lembaga negara yang diberikan tugas oleh UU untuk melaksanakan sosialisasi terhadap segala putusan MPR termasuk Pancasila maupun perubahan konstitusi (UUD) yang terjadi selama era reformasi beserta implikasinya. Maka, patut disyukuri jika sekarang, pimpinan MPR bersama dan pimpinan Badan Sosialisasi yang didalamnya ada Pak Agun Gunanjar Sudarsa, Pak Abidin Fikri dan Ibu Nurul Arifin, sepakat kembali menyelenggarakan kegiatan yang sangat disukai, sangat dekat dengan anak-anak muda yaitu sosialisasi Empat Pilar melalui Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR,” ungkap HMW dalam keterangannya, Minggu (19/10/2025).

    HNW menambahkan, LCC hadir sebagai kegiatan yang semakin diminati oleh sekolah termasuk para guru dan murid. Pasalnya, LCC bukan hanya menghadirkan kegiatan yang atraktif, menarik, dan kompetitif, tapi juga efektif untuk menyampaikan nilai-nilai karakter bangsa sebagaimana ketentuan dalam 4 Pilar MPR RI.

    Menurutnya, penyampaian materi melalui metode Lomba Cerdas Cermat sangat disukai generasi muda/gen Z. Sebab, di zaman modern ini, para generasi muda cenderung menolak kegiatan yang sifatnya indoktrinasi, seperti yang terjadi sebelum era reformasi.

    HNW pun menilai LCC menjadi sarana yang baik karena kehadirannya diterima dengan antusias oleh para pelajar. Ia berharap melalui LCC para pelajar akan semakin mengenal karakter bangsanya sehingga muncul kecintaan terhadap bangsa dan negara.

    “Semoga peserta LCC dari provinsi Jawa Barat, ini bisa meneruskan perjuangan para pendahulunya, baik sebelum masa kemerdekaan maupun setelah merdeka. Karena para pahlawan asal Jabar sangat banyak jumlahnya, mereka berjasa besar dalam menyiapkan Indonesia merdeka maupun setelahnya,” kata HNW.

    Adapun rencananya, kedua babak penyisihan tersebut akan dilaksanakan dalam waktu dekat, agar terpilih peserta yang mewakili masing masing provinsi di tingkat pusat. Agun menegaskan LCC merupakan metode sosialisasi kepada para siswa SMA untuk memahami, mendalami, kemudian mengimplementasikan Empat Pilar MPR RI dalam kehidupan sehari hari dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

    “LCC tidak dilaksanakan begitu saja. Di dalamnya terkait dengan asta cita yang ditetapkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Yaitu penguatan ideologi Pancasila, demokrasi dan HAM. LCC dimaknai sebagai bagian dari karakter. Melalui empat pilar kebangsaan, ini diharapkan para siswa memiiki pola pikir, bicara dan tindakan tangan berkarakter Pancasila,” pungkas Agun.

    Sebagai informasi, pembukaan babak penyisihan LCC Empat Pilar MPR RI turut dilakukan oleh bersama Wakil Ketua Badan Sosialisasi Agun Gunanjar Sudarsa dan Abidin Fikri. Kemudian, anggota Badan Sosialisasi Nurul Arifin, Sekda Provinsi Jabar Dr Herman Suryatman, Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah, Kepala Biro Persidangan MPR RI Wachid Nugroho serta Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jabar Iis Rustiasih.

    Adapun babak penyisihan LCC Provinsi Jabar diikuti 9 SLTA, yaitu, SMAN 1 Pamijahan Kabupaten Bogor, SMAN 1 Palimanan kabupaten Cirebon, SMAN 1 Cianjur kabupaten Cianjur, SMAN 1 Bandung kota Bandung, SMAN 2 Kota Bogor, SMAN 1 Kota Sukabumi, SMAN 1 Majalengka, SMAN 3 Bekasi dan SMAN 2 Karawang.

    Setelah bertanding dengan sesama peserta, keluar sebagai pemenang dan akan mewakili Provinsi Jabar di tingkat Nasional yakni, SMAN 1 Majalengka. Di babak final, SMAN 1 Majalengka mengalahkan SMAN 1 Karawang yang duduk di peringkat kedua, dan SMAN 3 Bekasi di peringkat ketiga.

    (akn/ega)

  • Tayangan Santri Ngesot dan Kiai Terima Amplop Tuai Kecaman, Dianggap Pelecahan Tradisi Umat Islam

    Tayangan Santri Ngesot dan Kiai Terima Amplop Tuai Kecaman, Dianggap Pelecahan Tradisi Umat Islam

    GELORA.CO – Tayangan santri ngesot sambil memberi uang kepada kiai yang ditayangkan Trans7 terus menuai kecaman. Tayangan tersebut dinilai tendensius, serta melecehkan kepada umat Islam di Indonesia yang begitu erat hubungannya dengan pesantren dan kiai.

    Kecaman kali ini disuarakan oleh Mantan Ketum PBNU sekaligus Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) Said Aqil Siroj. Secara tegas dia menyampaikan sikap dan mengutuk keras tayangan dengan narasi jahat yang menyebarkan kebencian dan mendiskreditkan dunia pesantren.

    Mereka bahkan menduga adanya sindikasi jahat yang anti terhadap pesantren dan umat Islam. Oleh karena itu, LPOI meminta kepada publik untuk mewaspadai berkembangnya sel-sel radikalisme yang masih menyusup di berbagai lini. Serta menggunakan berbagai topeng profesi untuk menghancurkan pilar-pilar penopang Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    Ketua Umum LPOI sekaligus mantan Ketum PBNU Said Aqil Siroj dalam keterangan persnya menyatakan, mereka mengutuk keras penyebarluasan narasi jahat terhadap pesantren dan ekosistemnya. Menurut Kiai Said, tindakan pembuatan video itu bukan hanya sekadar menyebarluaskan kebencian dan mendiskreditkan dunia pesantren. Tetapi lebih dari itu telah membuktikan bahwa sel-sel radikalisme telah menyusup ke seluruh lini.

    Kiai Said mengatakan, sel-sel radikalisme itu berusaha menghancurkan pesantren sebagai salah satu pilar bangsa. Serta merupakan bentuk pelecehan terhadap umat Islam. “Mereka berusaha menghilangkan peran pesantren, pimpinannya, serta umat Islam, yang secara nyata telah berjasa, berjuang, dan berkontribusi pada kemerdekaan Indonesia,” kata Kiai Said, Selasa (14/10).

    Kiai Said, yang juga Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila juga menduga ada upaya pembunuhan karakter (character assassination) yang terstruktur dan sistematis untuk menghancurkan Dunia Pesantren dan ekosistemnya. Menurut dia, upaya itu tidak dapat dibiarkan. 

    “Pembiaran terhadap realitas ini berpotensi menimbulkan kegaduhan berkepanjangan dan konflik horizontal yang akan mengganggu stabilitas nasional,” katanya.

    Dia mengatakan negara harus hadir dan tegas melindungi pesantren dan ekosistemnya. Serta tidak membiarkan begitu saja pelakunya berhenti diproses hanya karena telah meminta maaf. Bagi dia kesengajaan yang dilakukan sudah cukup menjadi alat bukti untuk ditindak dengan tegas. Supaya ke depan tak ada lagi yang mencoba melakukan upaya-upaya jahat untuk menghancurkan citra pesantren dan citra umat Islam.

    Kiai Said yang juga Pengasuh Pondok Pesantren di Jakarta mengatakan, keberadaan pesantren telah eksis sejak sebelum kemerdekaan. Pesantren berkontribusi nyata mencerdaskan masyarakat. Serta memperjuangkan kemerdekaan, memberdayakan umat, dan selalu aktif berkontribusi dalam pembangunan.

    Selain itu pesantren menjadi problem solver atas realitas kebangsaan Indonesia. “Jangan disepelekan, ada 24 ribuan jejaring pesantren dan potensi umat Islam adalah kekuatan sosial yang nyata,” katanya. Kiai Said mengatakan jangan sampai mereka bergerak melakukan perlawanan terhadap kejahatan informasi dan pemberitaan.

    Kiai Said mengatakan pesantren dan ekosistemnya adalah kekuatan independen yang memiliki tradisi dan sistem nilai yang tinggi dalam mendidik mental spiritual generasi bangsa. Budaya penghormatan terhadap para guru dan sesepuh bukan hal yang naif. Karena dari situlah akan lahir ikatan sosial yang mampu menggerakkan kepatuhan sosial. 

    Kepatuhan sosial selanjutnya bisa menjadi modal sosial bagi negara untuk membangun keteraturan sosial. Sehingga pada saatnya bermanfaat bagi upaya menjaga stabilitas sosial demi dan untuk Stabilitas Nasional

    “Budaya andap asor (rendah hati) dan sopan santun adalah akhlak bangsa Indonesia yang harus lestari, bukan malah harus dihancurkan dengan narasi jahat,” tuturnya. Kiai Said tidak bisa membayangkan jika suatu negara tidak punya sopan santun dan akhlak. Pasti akan menjadi liar dan bangsa ini mudah terkoyak.

    Dia juga menyampaikan sikap kedermawanan dan solidaritas sosial di lingkungan pesantren menunjukkan adanya tradisi budaya berbagi dan bergotong royong dalam menyelesaikan masalah bersama. Apabila pimpinan pesantren menerima sesuatu, pasti tidak untuk diri sendiri. Melainkan untuk pesantren dan santrinya. Karena banyak pembangunan dan pendidikan yang dilakukan pesantren secara swadaya dan mandiri. Bahkan banyak santri-santrinya yang digratiskan dari biaya mondoknya.

  • PDIP: Megawati minta pemulangan pekerja migran tak ditunda-tunda

    PDIP: Megawati minta pemulangan pekerja migran tak ditunda-tunda

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menegaskan komitmennya dalam perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang mendapat perlakukan tidak adil di luar negeri.

    Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan Presiden Kelima RI itu juga terus mempertegas mekanisme pemulangan PMI harus dilaksanakan dengan cepat. Pasalnya, perlindungan terhadap PMI yang menghadapi persoalan, tidak boleh ditunda-tunda dalam proses pemulangan.

    “Ibu Megawati mempertegas jika ada persoalan, proses pemulangan jangan ditunda-tunda,” kata Hasto dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Hal itu diceritakan Hasto oleh saat membuka lokakarya bertajuk Kajian Kritis: Regulasi, Layanan dan Diplomasi Tenaga Kerja Domestik dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Sekolah Partai Lenteng Agung.

    Megawati juga mempertegas komitmennya terhadap aspek perlindungan PMI dengan menghadirkan Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekeria Migran Indonesia dalam struktur Partai pada periode 2025-2030.

    Megawati bahkan rela turun langsung untuk memberikan perlindungan kepada PMI. Dimana, salah satunya kasus PMI di Rusia yang ditanganinya secara langsung demi memberikan perlindungan bagi warga negara Indonesia.

    “Berkaitan dengan seringnya persoalan yang dihadapi Buruh Migran Indonesia, Ibu Mega langsung turun tangan. Contoh terakhir di Rusia, Ibu Mega langsung menghubungi Wakil Dubes Rusia untuk Indonesia Veronika Novoselteva berkaitan dengan pemulangan warga Indonesia,” kata Hasto.

    Hasto juga menyampaikan pesan yang selalu disampaikan Megawati kepada seluruh kader PDI Perjuangan di seluruh Indonesia dan Dewan Pimpinan Luar Negeri (DPPN) bahwa jalankan terus ideologi Pancasila sebagai pegangan dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia.

    “Jalankan ideologi Pancasila dengan sebaik-baiknya dalam melindungi pekerja Indonesia. Karena sesuai ideologi Pancasila, dalam Konstitusi kita telah mengatakan dan sudah diatur bahwa setiap warga negara punya hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan,” jelas Hasto menyampaikan pesan Megawati.

    Lokakarya ini juga menghadirkan sejumlah nara sumber diantaranya, Sekretaris Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Eva Trisiana; Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayat; Ketua DPP PDIP Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Mercy Barends serta perwakilan organisasi buruh.

    Turut hadir dalam acara ini, anggota DPR RI TB Hasanuddin, Nico Siahaan, Wayan Sudirta, Pulung Agustanto dan Edy Wuryanto. Lalu, Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning dan Sri Rahayu.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.