Xcloud.id

Produk: fintech

  • Edukasi Jadi Fondasi OJK Wujudkan Pelindungan Menyeluruh

    Edukasi Jadi Fondasi OJK Wujudkan Pelindungan Menyeluruh

    Jakarta, Beritasatu.com – Nurlaili baru saja turun dari ojek online di depan rumah kontrakannya di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, setelah seharian bekerja di toko pakaian. Saat ingin membuka pintu, ponselnya tiba-tiba berdering nyaring. Ia pikir itu panggilan dari temannya, jadi tanpa pikir panjang langsung diangkatnya. Ternyata panggilan itu dari seorang debt collector.

    “Bayar utang lu sekarang. Kalau kagak, data lu gua sebar,” kata Nurlaili menirukan suara debt collector yang meneleponnya, Selasa (28/10/2025).

    Peristiwa itu terjadi persis setahun yang lalu. Nurlaili bercerita, dalam kondisi ekonomi yang terdesak karena sudah berbulan-bulan menganggur, ketika itu ia menerima pesan WhatsApp yang menawarkan pinjaman online. Tanpa pikir panjang, ia langsung mengajukan pinjaman. Belakangan baru diketahui kalau aplikasi pinjaman online (pinjol) yang menawarkan pinjaman itu statusnya ilegal.

    Tidak sampai sehari, uang pinjaman itu langsung masuk ke rekeningnya. Nurlaili sempat merasa lega karena kebutuhannya terpenuhi, tetapi ternyata itu menjadi awal dari kesulitan besar dalam hidupnya. Bunga pinjaman yang sangat tinggi membuatnya kesulitan untuk melunasi. Saat jatuh tempo tiba dan ia belum mampu membayar, dendannya juga mencekik. Berbagai cacian dan ancaman juga datang dari pihak penagih.

    “Saya enggak tahu kalau pinjolnya ilegal. Bukannya enggak mau bayar, tapi memang waktu itu belum ada uang. Bunga sama dendanya juga tinggi banget sampai susah buat dilunasin. Saya malu, semua orang jadi tahu karena ikutan diteror,” cerita Nurlaili.

    Karena tak tahan dengan tekanan dan rasa malu, akhirnya Nurlaili memutuskan untuk menjual sepeda motornya demi melunasi semua utangnya. “Saya kapok,” ucapnya.

    Kisah Nurlaili hanyalah satu dari banyak cerita serupa di berbagai daerah. Di balik kemudahan teknologi digital, banyak masyarakat terjebak dalam jerat pinjaman online ilegal yang menawarkan kemudahan dan kecepatan. Bahayanya, pinjol ilegal menerapkan bunga tinggi dan denda keterlambatan yang tidak wajar. Pinjol ilegal juga bisa mengakses kontak dan data pribadi untuk melakukan tindak pidana.

    Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sejak 1 Januari hingga 30 September 2025, OJK telah menerima 17.531 pengaduan terkait entitas ilegal. Dari total pengaduan itu, sebanyak 13.999 pengaduan terkait pinjaman online ilegal, dan 3.532 pengaduan terkait investasi ilegal.

    Selain pinjol dan investasi ilegal, penipuan atau scam online juga marak terjadi. Pelaku kerap menyamar sebagai kerabat, teman dekat, bahkan tokoh publik. Dengan bantuan teknologi deepfake berbasis artificial intelligence (AI), tak sedikit korban yang akhirnya tertipu.

    Seperti yang dikisahkan Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono. Namanya pernah disalahgunakan oleh pelaku scam online untuk meminta uang kepada korban. Pelaku mengaku sebagai Sadewo yang ingin menjual mobil dan meminta down payment (DP) kepada korban.

    “Ada yang pakai nama saya via WhatsApp, saya butuh duit mau jual mobil dan minta DP, dan ada yang kena Rp 5 juta,” ujar Sadewo dalam acara Puncak Bulan Inklusi Keuangan 2025 di Rita Mall Purwokerto, Sabtu (18/10/2025).

    Pelindungan Konsumen Jasa Keuangan

    Dalam kegiatan meningkatkan literasi dan inklusi keuangan bagi pengurus pusat dan anggota Dharma Pertiwi yang digelar secara hybrid, Rabu (22/10/2025), Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan, dampak kemajuan teknologi memberikan kemudahan di hampir semua aspek, baik dalam pendidikan, komunikasi, hingga layanan keuangan.

    Namun, di balik kemudahan tersebut, ada bahaya yang mengintai. Mulai dari penyalahgunaan data pribadi, penipuan atau scam, serangan siber, hingga aktivitas keuangan ilegal. Karenanya, kegiatan meningkatkan literasi keuangan menjadi bagian yang penting. Tidak hanya untuk menghindari risiko kejahatan keuangan digital, tetapi juga meningkatkan daya tahan finansial.

    “Kenapa belajar literasi keuangan itu penting? Ada satu studi yang dilakukan Organisation for Economic Co-operation and Development (EOCD), literasi keuangan itu bisa memperkuat financial resilience atau daya tahan finansial keluarga,” kata Friderica.

    Dalam melindungi masyarakat dari risiko di sektor keuangan, OJK memiliki peranan yang sangat penting. Dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, lembaga ini bertugas mengatur, mengawasi seluruh sektor jasa keuangan mulai dari perbankan, pasar modal, asuransi, hingga fintech dan industri keuangan non-bank (IKNB), serta melindungi konsumen dan masyarakat.

    OJK juga memperkuat upaya pelindungan melalui penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

    Friderica menyampaikan, penerbitan POJK tersebut merupakan respons cepat OJK selaku regulator atas amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) untuk memperkuat pelindungan konsumen dan masyarakat.

    Ditegaskan Friderica, pelindungan konsumen dan masyarakat bukan hanya soal menangani pengaduan. Konsep pelindungan konsumen dan masyarakat merupakan satu kesatuan yang dimulai dari edukasi kepada konsumen dan masyarakat, pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan (market conduct), dan penanganan pengaduan konsumen.

    “Pelindungan konsumen itu bukan pemadam kebakaran, bukan di akhir, tetapi kita mulai dari awal, dari edukasi, pengawasan market conduct, kemudian penanganan pengaduan,” kata Friderica.

    Edukasi, lanjut Friderica, adalah fondasi utama agar masyarakat memahami produk dan layanan keuangan yang mereka gunakan. Untuk itu, OJK secara rutin menyelenggarakan program edukasi bersama stakeholder dan pelaku usaha jasa keuangan (PUJK). Program ini dilakukan baik secara online maupun offline.

    Infografis program literasi dan inklusi keuangan OJK 2025 – (Beritasatu.com/-)

    Selama periode Januari-September 2025, OJK telah menyelenggarakan 4.736 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau 7.094.592 peserta. Melalui platform digital Sikapi Uangmu, saluran komunikasi khusus edukasi keuangan, OJK telah menerbitkan 252 konten edukasi yang berhasil menarik 2.071.316 viewers.

    Dalam kegiatan edukasi keuangan, OJK memaparkan berbagai modus kejahatan keuangan digital dan tips menghindarinya, hingga langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum memilih produk atau jasa keuangan.

    Learning Management System Edukasi Keuangan (LMSKU) juga mencatat 34.597 pengguna dengan total akses modul sebanyak 22.531 kali, serta penerbitan 14.570 sertifikat kelulusan modul. Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan) juga dijalankan secara masif dengan 38.396 kegiatan yang menjangkau 206.072.665 peserta atau viewers.

    Sementara itu dalam aspek layanan konsumen, sejak Januari hingga 22 September 2025, OJK mencatat 372.958 permintaan layanan melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK), termasuk 37.295 pengaduan.

    Sinergi Satgas PASTI

    Friderica menambahkan, melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI, hingga akhir September 2025, OJK telah berhasil menghentikan 1.556 entitas pinjaman online ilegal dan 284 penawaran investasi ilegal. Satgas juga mengajukan pemblokiran 2.422 nomor kontak debt collector pinjaman ilegal kepada Kementerian Komunikasi dan Digital, serta memonitor 22.993 nomor telepon yang dilaporkan korban penipuan, yang ditindaklanjuti dengan pemblokiran.

    Sejak peluncuran pada November 2024 sampai 30 September 2025, Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) atau Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan menerima 274.772 laporan penipuan, terdiri dari 163.945 laporan yang disampaikan korban melalui pelaku usaha sektor keuangan, dan 110.827 laporan langsung dari korban. Total rekening yang dilaporkan mencapai 443.235, dan 87.819 rekening diblokir. Total kerugian yang dilaporkan senilai Rp 6,1 triliun, sementara dana yang sudah diblokir sebesar Rp 374,2 miliar.

    Salah satu kasus terbaru terungkap di Sumatera Utara (Sumut). Satgas PASTI bekerja sama dengan Polda Sumut berhasil menangkap pelaku kasus penipuan keuangan yang dilaporkan melalui IASC. Korban berinisial RS menderita kerugian mencapai Rp 254 juta. Modus yang digunakan pelaku adalah melalui panggilan telepon dengan taktik rekayasa sosial dengan mengaku sebagai kerabat korban.

    Ketua Satgas PASTI, Rizal Ramadhani dalam konferensi pers di Mapolda Sumut, Rabu (15/10/2025) menyampaikan, keberhasilan penanganan kasus ini menunjukkan kuatnya sinergi antaranggota Satgas PASTI yang terdiri dari regulator, kementerian, lembaga negara, aparat penegak hukum, dan pelaku industri jasa keuangan. Ia menekankan, sinergi tersebut menjadi faktor penting dalam menghadapi penipuan yang semakin kompleks dan merugikan masyarakat.

    “Sebagai upaya perlindungan konsumen dan masyarakat, Satgas PASTI akan terus memperkuat kolaborasi serupa untuk menindak aktivitas keuangan ilegal dan penipuan transaksi keuangan yang merugikan publik,” kata Rizal.

    Sementara itu, dalam rangka pengawasan perilaku PUJK (market conduct), sejak 1 Januari hingga 30 September 2025, OJK telah mengenakan sembilan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan 15 sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 394 juta atas pelanggaran ketentuan pelindungan konsumen dalam penyediaan informasi dalam iklan.

    Perkuat Peran TPAKD

    OJK juga terus mendorong program penguatan inklusi keuangan melalui kolaborasi dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia.

    Dalam Rapat Koordinasi Nasional TPAKD 2025 pada Jumat (10/10/2025), Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar menegaskan, OJK akan terus memperkuat peran TPAKD sebagai katalis pemerataan ekonomi nasional.

    Disampaikan Mahendra, TPAKD perlu melakukan langkah strategis untuk mencapai target inklusi keuangan nasional. Pertama, penguatan infrastruktur dan ekosistem keuangan digital serta perluasan titik akses keuangan di daerah, agar seluruh masyarakat dapat menggunakan layanan keuangan yang mudah, aman, dan terjangkau.

    Kedua, peningkatan literasi dan inklusi keuangan harus terus dioptimalkan, seiring dengan pendalaman sektor keuangan dan penguatan perlindungan konsumen. Ketiga, TPAKD diharapkan menjaga keberlanjutan kegiatan agar konsisten dan memberikan manfaat nyata bagi perekonomian daerah. Keempat, TPAKD perlu meningkatkan kemampuan anggota dalam beradaptasi dengan perubahan ekonomi dan inovasi keuangan.

    Untuk memperkuat ekosistem akses keuangan di daerah, OJK telah meluncurkan Roadmap TPAKD 2026–2030, yang menjadi panduan pengembangan layanan keuangan di seluruh wilayah Indonesia.

    “Roadmap ini menjadi acuan arah kebijakan TPAKD dan langkah-langkah transformatif ke depan. Roadmap ini dirancang untuk memperkuat ekosistem akses keuangan di daerah secara terarah, khususnya untuk pembiayaan UMKM,” kata Mahendra.

    Infografis hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 – (Beritasatu.com/-)

    Melalui berbagai inisiatif yang telah dijalankan, tingkat literasi dan inklusi keuangan di Indonesia telah meningkat. Dari hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, indeks literasi keuangan mencapai 66,46% dan indeks inklusi keuangan 80,51%. Hasil SNLIK 2025 ini meningkat dibanding SNLIK 2024 yang menunjukkan indeks literasi keuangan 65,43% dan indeks inklusi keuangan 75,02%.

    Tantangan Perlindungan Konsumen

    Program perlindungan konsumen dan masyarakat yang dijalankan OJK terus menghadapi tantangan baru seiring pesatnya perkembangan industri keuangan digital. Modus kejahatan finansial kini semakin canggih, sehingga masyarakat yang belum memiliki literasi keuangan memadai membutuhkan perlindungan ekstra.

    Berdasarkan hasil SNLIK 2025, masih ada sejumlah kelompok masyarakat dengan tingkat literasi dan inklusi keuangan yang lebih rendah dari rata-rata nasional. Mereka adalah penduduk perempuan, penduduk yang tinggal di perdesaan, penduduk umur 15-17 tahun dan 51-79 tahun, penduduk dengan pendidikan rendah (tamat SMP/sederajat ke bawah), serta penduduk yang bekerja sebagai petani, peternak, pekebun, nelayan, pelajar atau mahasiswa, ibu rumah tangga, dan belum bekerja.

    Oleh karena itu, Friderica menegaskan OJK akan terus memperkuat program literasi dan inklusi keuangan bagi kelompok rentan tersebut. Kolaborasi lintas sektor juga akan ditingkatkan untuk membangun kepercayaan publik terhadap industri keuangan.

    Friderica juga berpesan agar masyarakat selalu mempelajari dengan cermat setiap tawaran produk dan jasa keuangan sebelum mengambil keputusan. Pastikan produk tersebut sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko diri, serta pahami seluruh isi kontrak sebelum menandatangani kesepakatan.

    Friderica mengingatkan agar masyarakat tidak mudah tergiur dengan penawaran yang terdengar tidak masuk akal. Banyak kasus penipuan berasal dari produk keuangan ilegal yang menjanjikan keuntungan besar tanpa risiko.

    “Supaya terhindar dari skema penipuan, selalu ingat prinsip 2L, legal dan logis. Legal artinya pastikan produk atau layanan yang ditawarkan sudah memiliki izin dari otoritas atau lembaga terkait yang mengawasi. Logis artinya selalu memperhatikan hasil atau keuntungan yang ditawarkan, apakah logis atau tidak,” pesan Friderica.

    OJK juga meminta pelaku usaha jasa keuangan untuk memperkuat tata kelola internal, mulai dari desain produk, pemasaran, penjualan, hingga layanan purnajual. Diyakini Friderica, sinergi antara konsumen yang melek finansial dan industri yang bertanggung jawab pada akhirnya akan menciptakan ekosistem keuangan yang sehat.

  • Grup GoTo laporkan pendapatan bersih naik 21 persen kuartal III-2025

    Grup GoTo laporkan pendapatan bersih naik 21 persen kuartal III-2025

    Grup GoTo terus mencatatkan pertumbuhan sekaligus meningkatkan profitabilitas….

    Jakarta (ANTARA) – PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk melaporkan pendapatan bersih meningkat 21 persen year on year (yoy) menjadi Rp4,7 triliun pada kuartal III-2025.

    “Grup GoTo terus mencatatkan pertumbuhan sekaligus meningkatkan profitabilitas sejalan dengan upaya kami mencapai visi menjadi platform teknologi kelas dunia yang digunakan oleh masyarakat Indonesia,” ujar Direktur Utama Grup GoTo Patrick Walujo dalam konferensi pers, dalam keterangan resminya, di Jakarta, Rabu.

    Tercatat, laba sebelum pajak yang disesuaikan sebesar Rp62 miliar. Laba ini dihitung dengan menggunakan rugi periode berjalan sebagai dasar, kemudian ditambahkan kembali beban pajak penghasilan, serta bagian kerugian bersih dari PT Tokopedia.

    Selanjutnya, GoTo menaikkan pedoman EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) yang disesuaikan tahun 2025 dari Rp1,4 triliun-Rp1,6 triliun menjadi Rp1,8 triliun-Rp1,9 triliun, yang mencerminkan kinerja kuat di seluruh segmen utama.

    Kemudian, GTV inti Grup tumbuh 43 persen yoy menjadi Rp102,8 triliun, sejalan dengan Pengguna Bertransaksi Tahunan (ATU) di Indonesia yang naik 33 persen menjadi 61,1 juta, setara dengan 30 persen dari jumlah penduduk dewasa.

    GTV inti yang dimaksud adalah GTV dengan mengecualikan GTV dari gerbang pembayaran mitra pedagang (merchant payment gateway) untuk segmen financial technology (fintech) dan GTV di Vietnam untuk segmen On-Demand Services.

    Berikutnya, EBITDA Grup yang disesuaikan tumbuh 239 yoy mencapai rekor tertinggi sebesar Rp516 miliar, sementara EBITDA Grup positif selama empat kuartal berturut-turut mencapai Rp369 miliar

    Terkait arus kas bebas (free cash flow) yang disesuaikan mencapai Rp247 miliar, lalu fintech mencapai rekor EBITDA yang disesuaikan sebesar Rp136 miliar, naik Rp201 miliar yoy berkat didorong pertumbuhan pengguna dan pinjaman konsumen.

    Adapun On-Demand Services mencatatkan EBITDA yang disesuaikan sebesar Rp336 miliar, naik 115 persen yoy, menunjukkan kuatnya eksekusi, peningkatan efisiensi, dan integrasi ekosistem yang ditingkatkan. Terakhir, imbalan jasa e-commerce mencapai Rp211 miliar.

    Direktur Keuangan Grup GoTo Simon Ho menyampaikan bahwa kinerja kuartal ketiga menampilkan kemajuan berkelanjutan dalam efisiensi dan disiplin keuangan di seluruh bisnis.

    Pihaknya menekankan capaian rekor untuk EBITDA Grup yang disesuaikan dan menghasilkan arus kas bebas yang disesuaikan positif, didukung pertumbuhan pendapatan dan manajemen biaya yang disiplin.

    “Berkat eksekusi yang disiplin dan investasi yang terarah, kami mampu berkembang, melayani lebih banyak pengguna dan melakukannya dengan lebih efisien. Seiring dengan ekosistem kami yang terus berkembang, kami memperkuat profitabilitas dan membangun pondasi keuangan yang tangguh untuk masa depan,” ujar Simon.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Akamai Ungkap Strategi Jaga Pertumbuhan Bisnis di RI Tahun Depan

    Akamai Ungkap Strategi Jaga Pertumbuhan Bisnis di RI Tahun Depan

    Bisnis.com, JAKARTA — Akamai Technologies, perusahaan global di bidang keamanan siber dan komputasi awan, akan makin gencar membidik pasar korporasi di Indonesia pada 2026. Dengan populasi melek teknologi dan pertumbuhan e-commerce yang pesat, Akamai melihat Indonesia sebagai pasar potensial. 

    Executive Vice President & General Manager Security Technology Group Akamai Technologies Mani Sundaram menjelaskan dalam merangkul lebih banyak pelanggan enterprise di Indonesia, Akamai akan memperluas jangkauan melalui kemitraan lokal dan menggelar acara besar.

    Mani menekankan Indonesia sebagai negara berkembang sedang bergerak cepat dalam mengadopsi standar teknologi baru, sehingga membutuhkan solusi keamanan untuk menjaga pertumbuhan tersebut. 

    “Ketika hal itu [inovasi kuat] terjadi, kami melihat antusiasme besar di pasar, karena masyarakat mulai melakukan hal-hal baru dan berbeda. Bagi kami, itu adalah peluang besar,” kata Mani di Jakarta, Selasa (28/10/2025). 

    Di sisi lain, Mani mengakui adanya risiko yang menyertai transformasi digital dan inovasi kuat tersebut. Serangan peretas dapat terjadi sewaktu-waktu yang menyasar berbagai sektor krusial. 

    Untuk memitigasi serangan, Akamai bersama mitra akan terus menginformasikan perkembangan terbaru landskap serangan siber dan langkah untuk menghadapinya. 

    Kinerja

    Mengenai performa bisnis Akamai, Mani menyatakan perusahaan sedang mengalami pertumbuhan positif di wilayah Asia Pasifik, termasuk Indonesia, sepanjang 9 bulan pertama 2025.

    Pertumbuhan positif itu akan terus dipertahankan melalui solusi keamanan baru, dan juga memperkuat ekosistem mereka di Asia Pasifik.  

    “Kami selalu berupaya mencapai pertumbuhan pendapatan dua digit. APJ (Asia Pacific & Japan) merupakan salah satu wilayah dengan pertumbuhan tercepat kami saat ini,” kata Mani.

    Mengenai tantangan di pasar Asia-Pasifik, termasuk Indonesia, kata Mani, banyak negara di Asia Pasifik yang kini mulai menjalankan rencana untuk menyediakan lebih banyak layanan bagi warganya. Namun, belum banyak yang sadar akan ancaman yang mengintai. 

    Kata Mani sangat sedikit organisasi di Asia Pasifik yang memprioritaskan keamanan di tengah transformasi besar-besaran. Hal ini dilihat oleh peretas sebagai sasaran empuk.

    “Hal lain yang bisa anda saksikan adalah para peretas juga memperhatikan hal ini dan mulai menyasar organisasi-organisasi yang memiliki sistem keamanan lemah,” kata Mani.

    3 Sektor Terlemah 

    Mengenai sektor yang paling diincar oleh peretas, menurut Mani, ada tiga sektor yaitu, sektor layanan keuangan, pemerintahan, dan kesehatan.

    Sektor layanan keuangan menjadi yang paling berisiko karena melibatkan aset finansial besar, seperti bank, fintech, dan brokerage. 

    “Para pelaku kejahatan akan selalu mengikuti ke mana uang berada. Jadi, kapan pun ada bank atau lembaga keuangan di mana terdapat uang yang bisa disusupi, di situlah para penyerang biasanya muncul,” kata Mani. 

    Sektor pemerintahan juga tak kalah rentan, terutama karena menyediakan layanan publik esensial yang semakin bergantung pada platform digital. Sementara itu, sektor kesehatan menjadi sasaran karena data medis yang bernilai tinggi di pasar gelap—bisa dijual hingga US$250 per rekam medis. 

    Mani menyebut kombinasi ketiga sektor ini sebagai yang paling rentan secara global, dan di Indonesia, hal ini diperburuk oleh lemahnya profil keamanan di rumah sakit serta platform kesehatan digital. 

  • Di FinEXPO 2025, KrediOne Tingkatkan Literasi & Inklusi Keuangan

    Di FinEXPO 2025, KrediOne Tingkatkan Literasi & Inklusi Keuangan

    Jakarta, CNBC Indonesia – KrediOne terus berupaya memperkuat literasi dan inklusi keuangan nasional. Salah satunya dibuktikan melalui partisipasi aktif dalam FinEXPO 2025 Surabaya.

    Untuk diketahui, FinEXPO 2025 adalah sebuah kegiatan yang diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pelaku industri jasa keuangan. Mengangkat tema “Inklusi Keuangan untuk Semua, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju,” kegiatan tersebut berlangsung pada 23-26 Oktober 2025 di Tunjungan Plaza, Surabaya sekaligus menjadi bagian penting dari rangkaian Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2025.

    Agenda ini mempertemukan regulator, pelaku industri, dan masyarakat untuk bersama-sama memperluas akses terhadap layanan keuangan formal dan digital secara inklusif dan berkelanjutan.

    KrediOne Mendorong Akses Keuangan yang Merata dan Berkelanjutan

    Sejalan dengan visi pemerintah dalam mempercepat inklusi keuangan nasional, KrediOne telah menyalurkan pendanaan sebesar Rp9,7 triliun hingga September tahun 2025 kepada jutaan penerima manfaat di seluruh Indonesia. Raihan ini menunjukkan konsistensi KrediOne dalam membuka akses pembiayaan bagi masyarakat underbanked dan unbanked.

    Selain itu, KrediOne berfokus pada peningkatan pemahaman masyarakat agar mampu mengelola keuangan secara bijaksana. Salah satunya melalui kegiatan literasi keuangan yang dilaksanakan bersama Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

    KrediOne mengedukasi publik dalam memahami perbedaan antara pinjaman daring dengan pinjol ilegal, serta menumbuhkan kesadaran masyarakat agar melakukan pinjaman bukan berdasarkan keinginan, melainkan sesuai kebutuhan dan kemampuan membayar.

    “Kami percaya inklusi keuangan tidak berhenti pada pemberian akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga pada upaya membangun kepercayaan publik melalui edukasi dan literasi. Masyarakat perlu memahami, mengelola, dan memanfaatkan layanan pindar secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, KrediOne hadir sebagai platform pinjaman daring yang berfokus pada kebutuhan finansial masyarakat melalui layanan keuangan yang sehat, berdampak, dan berkelanjutan,” ujar CEO KrediOne, Kuseryansyah dalam keterangan tertulis, Senin (27/10/2025).

    Partisipasi Strategis dalam FinEXPO 2025

    Dalam FinEXPO 2025, KrediOne menghadirkan booth interaktif yang dirancang sebagai ruang inklusif dan edukatif bagi masyarakat untuk memahami lebih dalam tentang konsep pinjaman daring yang bijak dan bertanggung jawab, serta pentingnya menjaga keamanan data pribadi dalam transaksi digital. Melalui pendekatan interaktif, pengunjung diajak mengenal ekosistem keuangan digital yang sehat, dan patuh sesuai dengan ketentuan dan regulasi OJK.

    Selain berpartisipasi di kegiatan FinEXPO, KrediOne juga melaksanakan sejumlah kegiatan strategis di Jawa Timur, antara lain audiensi dengan OJK Provinsi Jawa Timur, sebagai langkah mempererat silaturahmi dan kolaborasi dalam membangun ekosistem keuangan digital yang sehat dan berkelanjutan. Lalu dilanjutkan dengan kunjungan ke sejumlah media di Surabaya sebagai upaya memperluas jangkauan literasi keuangan digital di wilayah Jawa Timur.

    “Kami memandang media sebagai mitra strategis dalam mengedukasi publik tentang pentingnya literasi keuangan digital. Melalui kolaborasi yang erat antara regulator, pelaku industri, dan media, kita dapat membangun masyarakat yang lebih cerdas secara finansial, bijak, bertanggung jawab, dan terlindungi dalam memanfaatkan layanan pinjaman daring,” pungkas dia.

    (rah/rah)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Telkomsel Ventures Dukung Startup Inovatif Lewat Demo Day TINC Batch X

    Telkomsel Ventures Dukung Startup Inovatif Lewat Demo Day TINC Batch X

    Bisnis.com, JAKARTA – Telkomsel Ventures, melalui platform akselerator Telkomsel Innovation Center (TINC) yang bekerjasama dengan AppWorks, sukses menggelar TINC Demo Day Batch X di Jakarta (23/10). Acara ini menjadi puncak program akselerasi yang menampilkan kemajuan proof-of-concept (PoC) dari enam startup terpilih yang telah melalui kolaborasi intensif dengan Telkomsel sejak TINC Pitching Day pada Juni 2025.

    Pada tahap ini, startup TINC Batch X mempresentasikan solusi mereka di tahap Demo Day agar dapat diintegrasikan dengan ekosistem Telkomsel untuk selanjutnya mendapatkan dukungan bisnis, teknis, serta memperluas potensi kolaborasi strategis.

    CEO Telkomsel Ventures, Mia Melinda menyampaikan, “Kami sangat mengapresiasi dedikasi dan progres yang ditunjukkan oleh startup. Masing-masing telah menunjukkan komitmen luar biasa dalam mengembangkan solusi yang tidak hanya inovatif tetapi juga relevan dengan kebutuhan pasar. Melalui TINC, kami membangun ruang kolaborasi di mana korporasi dan startup bisa bekerja sama untuk menghadirkan solusi digital yang relevan bagi Indonesia.”

    Demo Day TINC Batch X dihadiri oleh perwakilan korporasi, investor, pendiri startup, dan profesional industri yang bersama-sama membentuk jejaring kolaborasi untuk memperkuat ekosistem digital Indonesia.

    Enam Startup Inovatif TINC Batch X

    Keenam startup yang tampil di Demo Day merupakan hasil seleksi ketat dari 12 startup yang tampil pada TINC Pitching Day sebelumnya. Mereka menampilkan solusi inovatif dari berbagai sektor:

    Cavos: Voice AI untuk contact centers.
    id: Platform di sektor beasiswa dan pengembangan karier.
    Truely : eSIM pintar yang otomatis menghubungkan traveler secara praktis.
    3T GDS Technology Inc.: Platform B2B untuk e-voucher digital lintas negara.
    ai: Cybersecurity hyperautonomous dengan agentic AI
    SmartRetail: Optimalisasi touchpoint offline lewat pengukuran audiens & reward berbasis AI.

    Pada kesempatan yang sama, AppWorks juga menghadirkan enam startup potensial dari kawasan regional yang siap berkembang di pasar Indonesia, serperti Gapai (Indonesia), Farmio (Singapura): AI Momofin (Indonesia), Trainge (Taiwan), Tokban (Indonesia), dan Alpha Story (Singapura).

    Partner AppWorks, Jamie Lin, menuturkan, “Kemitraan kami dengan TINC berfokus pada percepatan inovasi regional. Batch X membuktikan efek multiplier ketika startup berpotensi tinggi, korporasi, dan telco regional bersatu untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan di Asia Tenggara.”

    TINC Batch X Demo Day: Berbagai Upaya untuk Wujudkan Kolaborasi Strategis

    Berbagai upaya dilaksakan sebagai bukti nyata kolaborasi antara startup dan korporasi di Demo Day Tinc Batch X, seperti penandatanganan Nota Kesepakatan Layanan Telkomsel Enterprise antara Telkomsel dengan SiCepat Ekspres mengenai Paket Telkomsel Khusus Kurir SiCepat, yang menegaskan komitmen kedua belah pihak dalam menghadirkan solusi digital yang relevan untuk mendukung aktivitas dan produktivitas kurir.

    Kolaborasi strategis dengan mitra korporasi seperti Astra Digital Internasional (ADI) juga turut dilakukan untuk memperluas jangkauan lintas industri untuk mendukung akselerasi inovasi dan transformasi digital Indonesia secara berkelanjutan.

    Acara puncak TINC Batch X ini dilengkapi dengan adanya Panel Discussion oleh Kepala Divisi Business Planning & Expansion MRT Jakarta, R Samuel Ryan PP; Division Head Academy, Technology, & New Venture Astra, I Wayan Wisnu Anantawijaya; dan Vice President B2B/G2C Business Telkomsel, Jockie Heruseon yang berbagi wawasan mengenai tren dan peluang kolaborasi di ekosistem digital.

    Kedepan, sebagai bagian dari komitmen jangka panjang, Telkomsel Ventures bersama AppWorks — akselerator dan firma venture capital regional yang telah mendukung ribuan founder di Asia Tenggara dan Taiwan — akan terus memperdalam kolaborasi untuk memperkuat program TINC berikutnya serta mendorong skala ekosistem inovasi Indonesia.

    Tanya Jawab (FAQ) Telkomsel Innovation Center (TINC)

    T: Apa itu TINC?

    J: TINC merupakan program inkubasi dan akselerasi startup dari Telkomsel Ventures yang berfokus pada pengembangan solusi digital berbasis teknologi terkini seperti Internet of Things (IoT), Big Data, Artificial Intelligence (AI) dan Machine Learning, teknologi 5G, hingga Fintech. Sejak diluncurkan pada 2018, TINC telah menjadi corporate accelerator program yang mendorong kolaborasi antara Telkomsel dan inovator lokal dalam menciptakan solusi business-to-business (B2B) dan business-to-consumer (B2C).

    T: Apakah peserta TINC mendapatkan bantuan pendanaan?

    J: Fokus utama TINC adalah kolaborasi strategis dan pengembangan proof-of-concept (PoC). Meskipun tidak memberikan pendanaan secara langsung, startup yang berhasil menunjukkan potensi melalui PoC berpeluang mendapatkan koneksi ke jaringan investor Telkomsel Ventures dan mitra strategis, serta berkesempatan menuju tahap komersialisasi yang dapat mencakup pembiayaan lebih lanjut.

    T: Bagaimana cara bergabung dengan TINC?

    J: Startup dapat mendaftar melalui website resmi TINC atau kanal media sosial Instagram @tinc.id saat periode pendaftaran dibuka. Proses seleksi mencakup evaluasi ide bisnis, potensi teknologi, dan kesesuaian dengan kebutuhan ekosistem digital Telkomsel.

  • Asosiasi Sebut Bunga 0,8% Arahan OJK untuk Bedakan dari Pinjol Ilegal

    Asosiasi Sebut Bunga 0,8% Arahan OJK untuk Bedakan dari Pinjol Ilegal

    Jakarta –

    Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Entjik S. Djafar mengatakan, tidak pernah ada kesepakatan antar-penyelenggara peer-to-peer (P2P) lending atau Pinjaman Daring (Pindar) dalam penetapan batas maksimum manfaat ekonomi (suku bunga) pada 2018.

    Kebijakan tersebut, menurutnya, merupakan pelaksanaan langsung atas arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana ditegaskan melalui Surat OJK Nomor S-537/PL.122/2025 tanggal 16 Mei 2025.

    Lebih lanjut, Entjik menjelaskan OJK memberikan arahan untuk menetapkan batas maksimum manfaat ekonomi sebesar 0,8% per hari dengan tujuan untuk membedakan secara tegas antara platform Pindar dengan pinjaman online (pinjol) ilegal.

    “Tidak ada niat atau kesepakatan antar-anggota untuk menetapkan suku bunga tersebut karena secara komersial lebih menguntungkan jika tidak ada pembatasan. Pengaturan batas maksimal manfaat ekonomi tersebut justru membuat anggota harus mengorbankan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi atau dengan kata lain aturan tersebut sejujurnya. merugikan anggota,” kata dia dalam keterangannya, dikutip Jumat (24/10/2025).

    Hal ini ia sampaikan dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam sidang lanjutan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk perkara dugaan penetapan suku bunga pinjaman daring (Pindar) yang digelar di Gedung R.B. Supardan, Kelapa Gading, Jakarta.

    Dalam sidang bernomor Register 05/KPPU-I/2025 itu, Entjik juga menyampaikan bahwa AFPI saat itu ditunjuk oleh OJK untuk mengatur batas maksimum manfaat ekonomi.

    “Saat itu OJK belum memiliki legal standing untuk mengatur, sementara peraturan yang memberikan legal standing baru diterbitkan pada 2023, yakni UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau yang kita kenal dengan UU P2SK. Baru setelah terbit UU P2SK pada 2023, OJK telah memiliki kewenangan mengatur, sehingga saat ini batas maksimum manfaat ekonomi diatur langsung oleh OJK,” ungkapnya.

    Entjik menuturkan, bahwa setiap platform Pindar menetapkan batas maksimum manfaat ekonomi yang berbeda, menyesuaikan dengan profil risiko dan karakter target pasar masing-masing, sehingga persaingan di industri tetap berjalan secara sehat dan dinamis.

    Di samping itu, industri peer-to-peer lending pun bertujuan melayani masyarakat underserved dan unbanked, yang belum terjangkau oleh layanan jasa keuangan konvensional seperti bank atau multifinance, sehingga memiliki karakteristik pasar yang berbeda dari target pasar dari lembaga keuangan konvensional.

    Entjik juga menyoroti tantangan yang masih dihadapi industri pindar akibat maraknya pinjol ilegal. Berdasarkan data OJK, sejak 2017 hingga 13 Maret 2025, Satgas PASTI telah menghentikan 10.733 entitas pinjol ilegal dan pinjaman pribadi. Jumlah ini 112 kali lebih banyak dibandingkan platform Pindar legal yang saat ini tercatat sebanyak 96.

    “Untuk itu, AFPI bekerja sama dengan Satgas Waspada Investasi (kini Satgas PASTI) dalam upaya penindakan dan edukasi publik,” terang Entjik .

    (ada/fdl)

  • Susul Jepang dan Thailand, QRIS Bakal Bisa Dipakai di Korsel – Page 3

    Susul Jepang dan Thailand, QRIS Bakal Bisa Dipakai di Korsel – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Bank Indonesia (BI) terus menunjukkan komitmennya dalam memperluas inovasi dan pemanfaatan teknologi keuangan digital. Langkah terbaru yang diumumkan adalah inisiasi pengembangan sandbox Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Antarnegara yang melibatkan Indonesia dan Korea Selatan (Korsel).

    Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menyampaikan inisiatif penting ini dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Oktober 2025. Kerja sama ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan BI untuk memajukan sistem pembayaran digital nasional.

    Perry Warjiyo menjelaskan bahwa inisiasi ini merupakan salah satu dari berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan inovasi dan memperluas akseptasi digital di tengah masyarakat.

    “Peningkatan inovasi dan perluasan akseptasi digital melalui penyelenggaraan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia bersinergi dengan Indonesia Fintech Summit dan Expo 2025, dengan berbagai inisiatif antara lain launching QRIS Tap In/Tap Out dan Inisiasi sandboxing QRIS Antarnegara Indonesia-Korea Selatan,” katanya dikutip dari Antara, Kamis (23/10/2025).

    Selain inisiatif internasional tersebut, Bank Indonesia juga aktif dalam kegiatan domestik, seperti penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas dan Literasi Sinergi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (KATALIS P2DD), BI-OJK Hackathon 2025, serta program QRIS Jelajah Budaya Indonesia.

    Semua program ini bertujuan untuk memperkuat ekosistem keuangan digital nasional secara menyeluruh.

     

  • Indonesia Treasury Leadership Forum Jadi Wadah Akselerasi Ekonomi Digital

    Indonesia Treasury Leadership Forum Jadi Wadah Akselerasi Ekonomi Digital

    Jakarta –

    Standard Chartered Indonesia mengadakan Indonesia Treasury Leadership Forum perdana di Jakarta sebagai ajang kolaborasi lintas sektor. Mengusung tema ‘Blueprint untuk Treasury Masa Depan’, forum ini membahas strategi digitalisasi dan inovasi keuangan perusahaan guna mendukung akselerasi ekonomi digital nasional.

    Forum ini menjadi ajang pertemuan antara pembuat kebijakan, pelaku industri, fintech, dan corporate treasurer untuk membahas strategi percepatan digitalisasi dan inovasi dalam manajemen treasury.

    Sebagai bagian dari seri global Treasury Leadership Forum Standard Chartered, acara ini bertujuan mendorong terobosan dan praktik unggulan dalam pengelolaan keuangan korporasi.

    Forum ini menghadirkan Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Edwin Hidayat Abdullah, bersama jajaran eksekutif senior Standard Chartered, perwakilan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), serta pemimpin korporasi dan fintech nasional.

    Dalam sambutannya, Edwin menegaskan pentingnya memperkuat infrastruktur digital sebagai fondasi utama ekonomi masa depan Indonesia.

    “Indonesia telah mengalami transformasi digital yang luar biasa. Lebih dari 224 juta penduduk kini terhubung dengan internet,” ujarnya dikutip dari CNN Indonesia, Rabu (22/10/2025).

    Ia menyebut ekonomi digital Indonesia diperkirakan melampaui US$150 miliar pada 2030, menyumbang sekitar 10% PDB. Percepatan digitalisasi dinilai krusial untuk memperkuat daya saing nasional di tengah perubahan global.

    “Tugas kita adalah mengadaptasi pembelajaran dari negara lain agar menjadi kekuatan bagi Indonesia. BI-FAST harus menjadi tulang punggung kecerdasan treasury berbasis AI, QRIS lintas batas sebagai jembatan pembayaran real-time pertama di ASEAN, serta inovasi keuangan yang inklusif dan berciri khas Indonesia,” ujar Edwin.

    Sementara itu, CEO Standard Chartered Indonesia, Donny Donosepoetro OBE menyoroti pentingnya peran strategis fungsi treasury dalam memperkuat ketahanan dan pertumbuhan bisnis. Ia menjelaskan banyak perusahaan kini berupaya mengintegrasikan data, mengotomatisasi pengelolaan kas dan likuiditas, serta mempercepat pengambilan keputusan.

    “Di Standard Chartered, kami membantu mereka menghubungkan semua elemen tersebut dengan memadukan wawasan lokal, platform digital dan jaringan global kami untuk menjadikan treasury sebagai sebuah keunggulan kompetitif,” ujar Donny.

    Lebih lanjut, ia mengatakan penyelenggaraan forum ini menjadi langkah nyata Standard Chartered dalam mendorong kolaborasi lintas sektor.

    “Melalui Treasury Leadership Forum, kami ingin membawa diskusi ini ke Indonesia dengan berbagi ide dan praktik terbaik, serta menunjukkan bagaimana fungsi Official Use Only treasury dapat diperkuat dan terhubung dengan berbagai peluang di jaringan internasional kami di tengah ekonomi yang semakin digital dan saling terhubung,” katanya.

    Adapun forum ini menampilkan dua sesi panel utama. Panel pertama, bertema ‘Building Trust, Speed and Scale in Indonesia’s Digital Payment Era’, membahas peran BI-FAST, QRIS, dan interoperabilitas sistem pembayaran dalam memperkuat inklusi dan efisiensi keuangan.

    Sementara panel kedua, bertema ‘Digital Treasury in Action: Embedding Innovation in Day-to-Day Operations’, memaparkan studi kasus korporasi, inovasi fintech, dan pandangan konsultan mengenai penerapan digitalisasi treasury dalam operasional sehari-hari.

    Para pembicara dalam forum ini antara lain Dodi Soewandi (ASPI), Mikiko Steven (Xendit Indonesia), Michael Spiegel (Standard Chartered Global Head of Transaction Banking), Joan Aman (Solusi Bangun Indonesia), Al Baaqi Khadafi (KPMG Indonesia), dan Amod Dixit (Zensung).

    Forum ini menjadi bukti komitmen jangka panjang Standard Chartered dalam memperkuat ekosistem keuangan di Indonesia. Bank tersebut terus mendorong inovasi, ketahanan bisnis, dan penerapan praktik treasury management yang modern dan efisien, selaras dengan laju pertumbuhan ekonomi digital nasional.

    (prf/ega)

  • JEF 2025 dinilai jadi ruang pelaku ekraf dorong ekonomi Jakarta

    JEF 2025 dinilai jadi ruang pelaku ekraf dorong ekonomi Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) Provinsi DKI Jakarta menilai Jakarta Economic Forum (JEF) yang digelar pada Oktober 2025 dapat menjadi ruang bagi pelaku ekonomi kreatif (ekraf) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Jakarta sehingga mencapai lebih dari lima persen.

    “Pelaksanaan kegiatan ini memberikan kesempatan kepada ekonomi dan kreatif, memberikan ruang showcase kepada pelaku ekonomi kreatif supaya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga bisa tumbuh sampai dengan akhir tahun 2025 di atas lima persen,” ujar Kepala Perwakilan BI Provinsi DKI Jakarta Iwan Setiawan di Jakarta, Senin.

    Dia menyampaikan berbeda dari acara pada tahun-tahun sebelumnya, JEF 2025 tidak semata fokus pada sisi akademis, yakni menggali pemikiran-pemikiran untuk menghadirkan solusi bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait pembangunan ekonomi perkotaan.

    Tetapi lebih dari itu, JEF 2025 menghadirkan kolaborasi lintas sektor dan aksi konkret untuk masyarakat, yang berbentuk mulai dari seminar, bazar UMKM dan showcase komunitas, stan literasi hingga talkshow.

    “Ada aksi nyata di lapangan supaya terasa dampaknya kepada masyarakat sehingga selain kita bicara masalah, ada juga kegiatan-kegiatan melibatkan akademisi, UMKM, pelaku usaha, komunitas, fintech, ada kegiatan business matching,” kata Iwan.

    Sekitar 80 stan nantinya dihadirkan dalam JEF 2025, yang meliputi 31 stan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) kategori makanan dan minuman, lima stan kategori fesyen, dan empat stan kategori kerajinan (craft).

    Selain itu, ada pula stan layanan dan edukasi, termasuk legalitas dasar usaha, perlindungan dan standardisasi UMKM, edukasi wakaf, serta inklusi keuangan dan perlindungan konsumen.

    Stan lainnya, yakni komunitas barista kopi, perlengkapan otomotif, dan komunitas sepeda.

    “Kami fokus kepada pariwisata dan ekonomi kreatif. Peran sektor-sektor jasa sudah bergeser ke sektor fesyen, role-nya itu lebih dari 56 persen. Kalau pariwisata dan ekonomi kreatif itu sekitar 12 persen, tapi punya potensi yang sangat besar untuk didorong. Makanya, kami melakukan diskusi-diskusi di area pariwisata dan ekonomi kreatif,” tutur Iwan.

    JEF 2025 berlangsung di dua lokasi, yakni Hotel Kempinski (22 Oktober) dan Plaza Tenggara GBK Senayan (25-26 Oktober).

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • OJK terima 38.640 pengaduan melalui APPK

    OJK terima 38.640 pengaduan melalui APPK

    Purwokerto (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan ada 38.640 pengaduan yang diterima melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) dari 1 Januari-29 September 2025.

    Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi dalam diskusi bersama media pasca agenda Puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK), Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Minggu.

    “APPK ini adalah satu sistem yang terintegrasi antara OJK dengan pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) dan dengan konsumen. Artinya, ketika konsumen melakukan komplain kepada PUJK melalui sistem APPK, maka OJK akan memantau dalam 10 hari kerja, si PUJK tersebut harus memberikan respons dan penyelesaian atas apa yang diadukan,” ungkapnya.

    Berdasarkan total pengaduan dari konsumen tersebut, kebanyakan terkait sektor perbankan sebesar 38,3 persen, industri financial technology (fintech) 37,09 persen, perusahaan pembiayaan 19,94 persen, perusahaan asuransi 3,14 persen, dan lainnya 1,52 persen.

    Pihaknya sendiri telah menyelesaikan 35.936 pengaduan atau 93 persen dari total pengaduan, sedangkan yang masih dalam proses sebanyak 2.704 pengaduan. Mengenai pengaduan indikasi pelanggaran, pihaknya menyelesaikan 371 dari total 541 pengaduan.

    Lima isu utama layanan pengaduan yang dilakukan konsumen adalah perilaku petugas penagihan 11.912, Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) 5.443, penipuan 4.226, kesulitan klaim 1.208, serta kegagalan/keterlambatan transaksi 1.185.

    Jika dibagi berdasarkan geografis, layanan pengaduan terbanyak dari Pulau Jawa sebesar 26.841, Sumatera 6.068, Sulawesi 2.528, Kalimantan 1.299, Bali 1.486, hingga Papua 305.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.