Xcloud.id

Produk: fintech

  • Mendagri: BPS Punya Rumus Baru, Ekonomi Daerah Siap Rilis Bulanan

    Mendagri: BPS Punya Rumus Baru, Ekonomi Daerah Siap Rilis Bulanan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut Badan Pusat Statistik (BPS) telah menemukan rumus untuk menghitung pertumbuhan ekonomi daerah setiap sebulan sekali. 

    Sebagaimana diketahui, BPS merilis data pertumbuhan ekonomi setiap tiga bulan atau kuartalan secara nasional. Data itu diumumkan dua bulan setelah akhir masing-masing kuartal, yang di antaranya meliputi data PDB per daerah. 

    Tito menyebut telah berkomunikasi dengan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah meminta BPS mencarikan rumus penghitungan kondisi inflasi setiap minggu. Data itu kini sudah dibahas oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) setiap minggunya. 

    “Nah ini pertumbuhan ekonomi per triwulan, saya minta ada indikator yang silakan Ibu [Kepala BPS] cari rumusnya, bisa paham sebulan sekali. Jadi kami sudah keluar sekarang rumusnya per sebulan sekali, kami akan bisa petakan,” terang Tito pada acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia X Indonesia Fintech Summit Indonesia (FEKDI X IFSE) 2025, Jakarta, Jumat (31/10/2025).

    Dengan adanya data tersebut, mantan Kapolri itu menyebut kini capaian pertumbuhan ekonomi bisa disampaikan ke setiap daerah. Dia mendorong agar seluruh pemerintah daerah (pemda) diajak untuk membahas data tersebut. 

    “Jadi kami bisa tahu pertumbuhan daerah yang tinggi, yang minus. Yang minus kami genjot,” terang Tito yang menjabat Mendagri sejak 2019 itu.

    Adapun berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dihimpun Kemendagri, daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi pada kuartal II/2025 adalah Maluku Utara yakni mencapai 32% (yoy). Hanya Maluku Utara yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi dua digit.

    Kemudian, daerah-daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi selanjutnya meliputi Sulawesi Tengah (7,95%), Kepulauan Riau (7,14%), Bali (5,95%), Sulawesi Tenggara (5,89%), Sulawesi Utara (5,64%), Kalimantan Barat (5,59%), DI Yogyakarta (5,49%) dan NTT (5,44%). 

  • China Makin Ganas Jajah Asia Tenggara, Indonesia Bisa Kena

    China Makin Ganas Jajah Asia Tenggara, Indonesia Bisa Kena

    Jakarta, CNBC Indonesia – Raksasa e-commerce China seperti Alibaba dan TikTok Shop dari ByteDance, makin kencang berekspansi ke luar negeri. Firma konsultan Bain and Company mengatakan Alibaba dan TikTok Shop hanya sebagian dari e-commerce China yang dengan cepat mendominasi sekitar setengah dari pasar belanja online di Asia Tenggara.

    Menurut laporan Bain and Company, data pada 2024 menunjukkan e-commerce asal China seperti Shein dan Temu dari PDD, berkontribusi terhadap hampir 50% dari pasar e-commerce di Indonesia, Thailand, dan Filipina.

    Dikutip dari CNBC International, Jumat (31/10/2025), perusahaan-perusahaan China menggenjot ekspansi ke pasar global, di tengah kelesuan pertumbuhan ekonomi di kampung halaman mereka.

    “Jauh dari ‘terbunuh’ oleh tarif [AS], pendekatan ritel China untuk menggarap pasar global sedang memasuki fase baru,” tertulis dalam laporan Bain and Company.

    Tim penyusun laporan mencatat bahwa pedagang-pedagang China sejauh ini memiliki kinerja lebih baik di negara-negara dengan daya beli online yang minim. Tahun ini, Bain and Company mengatakan Taobao milik Alibaba memperluas promo belanja ‘Singles Day’ ke 20 kawasan.

    Transaksi E-commerce di Indonesia 2024

    Berdasarkan data Bain and Company, nilai transaksi (Gross Merchandise Value/GMV) e-commerce di Indonesia pada 2024 mencapai US$62 miliar (Rp1.031 triliun).

    Mayoritas (56%) berasal dari kategori e-commerce ‘Lainnya’ (Others), senilai US$34,58 miliar (Rp572 miliar). Sementara itu, Tokopedia mengambil porsi 26%, senilai US$16,30 miliar (Rp271 miliar).

    Kemudian TikTok Shop berkontribusi 10% senilai US$6,17 miliar (Rp102 miliar), Lazada (Alibaba) meraup 7% senilai US$4,50 miliar (Rp74 miliar), serta AliExpress hanya meraup segelintir sisanya senilai US$0,51 miliar (Rp8 miliar).

    Perlu dicatat, Shopee Indonesia yang merupakan salah satu pemain e-commerce terbesar di Tanah Air tidak dibuatkan kategori khusus dalam laporan Bain and Companye. Begitu juga dengan Blibli dan Bukalapak yang sama-sama merupakan pemain e-commerce kawakan di Indonesia.

    Berdasarkan data tersebut, pemain e-commerce dari China memang belum mendominasi di pasar Indonesia. Namun, pertumbuhannya cukup masif.

    Adapun di negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Thailand, Vietnam, dan Filipina, e-commerce China seperti TikTok Shop mulai mendominasi kontribusi terhadap GMV. Masing-masing 19% di Thailand, 15% di Vietnam, dan 15% di Filipina.

    AliExpress juga tampak mengambil porsi lebih besar, yakni 7% di Filipina dan 5% di Vietnam. Namun, total GMV e-commerce di negara-negara tetangga jauh lebih kecil ketimbang di Indonesia.

    GMV e-commerce di Thailand dan Vietnam masing-masing hanya mencapai US$30 miliar, sementara di Filipina cuma US$20 miliar. Data Bain and Company tidak memasukkan GMV e-commerce di Singapura dan Malaysia.

    Rahasia E-commerce China Jajah Dunia

    CNBC International melaporkan divisi internasional Alibaba yang disebut ‘International Digital Commerce Group’ melaporkan pertumbuhan pendapatan 19% secara tahun-ke-tahun selama 3 bulan yang berakhir pada 30 Juni 2025, menjadi 34,74 miliar yuan.

    Indikator lainnya yang memperlihatkan kencangnya industri e-commerce China ‘menjajah’ dunia tampak pada angka pembiayaan pedagang online China.

    Hanya dalam kurun waktu kurang lebih 1 tahun, startup fintech FundPark memfasilitasi pembiayaan senilai US$3 miliar untuk kredit usaha pebisnis China yang ingin mengepakkan sayap lewat e-commerce lintas negara.

    Sebelumnya, butuh waktu 6 tahun bagi FundPark meminjamkan US$3 miliar untuk kredit usaha, menurut pendiri dan CEO Anson Suen kepada CNBC International.

    Menurut analis Bain and Company, rahasia keberhasilan e-commerce China berekspansi ke pasar global adalah belajar dari kesuksesan di pasar domestik. Industri e-commerce China mengintegrasikan livestreaming, kecepatan inovasi produk, serta kecepatan logistik.

    Faktanya, Amazon menutup marketplace-nya di China pada 2019 silam karena sengitnya persaingan dengan pemain lokal.

    Transaksi e-commerce di China pada 2024 mencapai US$2.317 miliar atau lebih dari dua kali lipat GMV e-commerce di AS yang ‘mentok’ di US$1.054 miliar.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Judi Online di RI Itu Penipuan!

    Judi Online di RI Itu Penipuan!

    Jakarta –

    Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan judi online di Indonesia adalah tindakan penipuan. Setiap permainan disebut hanya menguntungkan bandar dan merugikan para pemain.

    Direktur Pengawasan Kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan PPATK, Syahril Ramadhan mengatakan judi online yang benar seperti di Singapura memiliki ketentuan maksimal keuntungan 70%. Berbeda dengan di Indonesia yang seluruhnya diambil bandar.

    “Judi online itu sebenarnya penipuan karena kalau judi online yang benar seperti di Singapura, itu ada ketentuannya maksimal Kasino itu dapat untung 70%, tapi di kita ini enggak, akhirnya sebenarnya judi online bukan judi. Kalau di negara lain judi, tapi di kita ini penipuan karena semuanya diambil sama bandar,” kata Syahril dalam acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta Pusat, Jumat (31/10/2025).

    Selain itu, Syahril menyebut kesulitan memproses bandar judi online karena biasanya mereka berada di negara yang melegalkan perjudian seperti Kamboja dan Filipina.

    “Belum lagi masalah dual criminality, Kamboja sama Filipina bilang ya kalau di Indonesia judi ilegal, kalau di kita kan nggak ilegal, gimana mau nangkap,” ucapnya.

    Sebelumnya, PPATK mengungkap sejak 2017 hingga semester I-2025 nilai transaksi judi online di Tanah Air telah menembus Rp 976,8 triliun. Dalam kurun waktu tersebut, tercatat ada 709 juta transaksi terkait aktivitas judi online.

    “Berdasarkan analisis PPATK, perputaran dana judi online dari tahun 2017 hingga semester I tahun 2025 telah menembus Rp 976,8 triliun,” kata Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK, Danang Tri Hartono dalam acara FGD bertajuk ‘Optimalisasi Pemanfaatan Data PPATK dalam Rangka Mendukung Pemberantasan Korupsi dan Judi Online’ di BSD, Tangerang sebagaimana dilansir dari detikNews, Kamis (30/10).

    Tidak hanya itu, jumlah pemainnya pun melonjak drastis. PPATK menemukan puluhan ribu di antara pemain judi online berasal dari kalangan aparatur negara.

    “Selama periode tersebut jumlah pemain pun meningkat tajam, dari 3,79 juta orang (2023) menjadi 9,78 juta orang (2024), dengan total deposit mencapai Rp 51,3 triliun. Sekitar 51.611 pemain judi online diidentifikasi berasal dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), baik di pemerintah pusat maupun daerah,” kata Danang.

    (aid/ara)

  • BI Kembangkan Rupiah Digital, Versi Stablecoin Resmi Nasional Indonesia

    BI Kembangkan Rupiah Digital, Versi Stablecoin Resmi Nasional Indonesia

    Liputan6.com, Jakarta – Bank Indonesia (BI) tengah mengembangkan Rupiah Digital, bentuk mata uang digital resmi atau Central Bank Digital Currency (CBDC) yang nilainya stabil layaknya stablecoin, namun sepenuhnya berada di bawah kendali otoritas moneter.

    Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan hal itu dalam acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) x Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) di Jakarta, dikutip dari Antara, Jumat (31/10/2025).

    “Kita akan kembangkan bagaimana Rupiah Digital dikeluarkan oleh BI… Ini versi stablecoin-nya resmi nasional Indonesia,” ujar Perry.

    Perry belum menjelaskan secara rinci tahapan pengembangan Rupiah Digital, namun Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta menambahkan bahwa proyek ini kini memasuki fase eksperimentasi tahap kedua.

    “Ini yang lagi tren, digital rupiah, stablecoin. Saat ini kita masuk ke sekuritasnya,” kata Filianingsih dalam sesi High Level Talk.

    Rupiah Digital merupakan salah satu dari lima inisiatif utama dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030. Mata uang ini nantinya berfungsi layaknya uang fisik, uang elektronik, maupun kartu debit dan kredit yang beredar di Indonesia.

     

  • Cak Imin: Digitalisasi Ekonomi tak boleh Berhenti kepada Infrastruktur

    Cak Imin: Digitalisasi Ekonomi tak boleh Berhenti kepada Infrastruktur

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, digitalisasi merupakan alat pemberdayaan kemandirian ekonomi rakyat. Ia mencontohkan penggunaan teknologi digital oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang memberi dampak luas pada cara kerjanya.

    “Digitalisasi bukanlah tujuan utama, melainkan alat pemberdayaan kemandirian ekonomi rakyat kita,” kata pria yang kerap disapa Cak Imin itu pada pembukaan hari kedua Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit Expo 2025 di JICC, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (31/10/2025).

    Ia menyebut pemberdayaan salah satunya menjadi upaya agar seluruh pembiayaan pembangunan berjalan lebih memiliki dampak luas. Maka, pemberdayaan membutuhkan ekosistem yang memadai.

    “Ekonomi dan keuangan digital adalah salah satu pilar ekosistem penting agar pemberdayaan menuju kemandirian dan kesejahteraan bangsa kita terwujud,” tukas Cak Imin.

    Dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penanggulangan Kemiskinan, cara memutus mata rantai kemiskinan adalah pendidikan dan pemberdayaan. Cak Imin mengatakan ekosistem pendidikan dan pemberdayaan terintegrasi menjadi bagian dari kebutuhan Indonesia untuk melaksanakan sistem ekonomi dan keuangan berbasis digital yang paling maju.

    Ia menguraikan transformasi ekonomi dimulai dari cara kita bertransaksi. Transformasi cara belanja masyarakat agar menjadi lebih cepat dan mudah, akan mempermudah transaksi yang akan membawa kemajuan ekonomi Indonesia.

    “Kita harus terus mendorong inovasi seperti QRIS agar bisa menjadi bagian integral dari upaya kita membangun ekosistem pemberdayaan mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan,” imbuhnya.

    Dalam hal ini, Cak Imin menekankan perlunya penguatan literasi dan inklusi digital. Ia memaparkan, tanpa ada literasi keuangan yang memadai, potensi besar ekonomi digital yang bernilai US$ 360 miliar akan kehilangan makna. Sementara itu, saat ini masih ada 40% penduduk RI yang belum melek finansial secara pengetahuan, sikap, dan perilakunya.

    “Karena itu, digitalisasi ekonomi dan keuangan tidak boleh berhenti kepada infrastruktur. Transformasi digital harus menyentuh literasi, memperluas akses, dan membangun kapasitas manusia. Tujuannya jelas agar digitalisasi menjadikan bangsa kita semakin berdaya dan memiliki daya saing dibanding negara-negara lainnya,” tegas Cak Imin.

    Ia menambahkan, hal itu disebut pendekatan human-centered digital economy yang berarti ekonomi digital berbasis untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

    (miq/miq)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Dalam Waktu Dekat Apple Juga Bisa

    Dalam Waktu Dekat Apple Juga Bisa

    Jakarta –

    Bank Indonesia (BI) menjajaki kerja sama dengan Apple Indonesia agar penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) berbasis Near Field Communication (NFC) atau QRIS Tap bisa digunakan di sistem operasi iOS. Sebagaimana diketahui, saat ini penggunaannya baru bisa di sistem operasi Android.

    Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta mengatakan dalam waktu dekat diharapkan pengguna iPhone juga bisa menggunakan layanan QRIS Tap.

    “Kita mesti bersabar hanya Android yang bisa melakukan, tetapi dalam waktu dekat hopefully Apple juga bisa melakukan hal tersebut,” kata Filianingsih dalam acara Festival Ekonomi Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta Pusat, Jumat (31/10/2025).

    Sebagaimana diketahui, BI telah meluncurkan QRIS Tap in & out yang sudah dapat digunakan di lima moda transportasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Kelima moda transportasi tersebut yakni Kereta Commuter Indonesia (KCI/KRL), Light Rail Transit (LRT) Jakarta dan Jabodetabek, Mass Rapid Transit (MRT), serta TransJakarta.

    “Melalui QRIS Tap, BI mendukung Asta Cita pemerintah dalam mewujudkan transportasi yang terjangkau dengan skema Merchant Discount Rate (MDR) BLU PSO 0%,” beber Filianingsih.

    QRIS yang semula hanya berfokus pada pembayaran dengan scan berbasis pindai, kini berkembang dengan QRIS Tap menjadi fitur berbasis NFC yang telah diimplementasikan 16 penyelenggara jasa sistem pembayaran. Fitur ini memperkenalkan single tap untuk tarif tetap, serta tap in & out untuk sistem tarif dinamis di sektor transportasi.

    Tidak hanya untuk transportasi, QRIS Tap juga diperluas ke sektor ritel baik di pusat perbelanjaan maupun UMKM. Hal ini memperkuat peran sebagai standar pembayaran digital universal di Indonesia yang bisa dipakai oleh semua lapisan masyarakat.

    “Dari perusahaan, dari korporasi sampai UMKM, dari kota besar sampai kota kecil, dari orang dewasa sampai anak-anak, semua lapisan masyarakat bisa menggunakan,” beber Filianingsih.

    (aid/ara)

  • Cak Imin Sebut Rp 5.980 Triliun Ekonomi Digital RI Bisa Menguap Tanpa Ini

    Cak Imin Sebut Rp 5.980 Triliun Ekonomi Digital RI Bisa Menguap Tanpa Ini

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyampaikan Indonesia mempunyai potensi ekonomi digital Indonesia senilai US$ 360 miliar atau setara Rp 5.980 triliun (kurs Rp 16. 616). Namun, potensi ini akan hilang apabila tidak didukung dengan penguatan literasi dan inklusi digital.

    “Tanpa ada literasi keuangan yang memadai, potensi besar ekonomi digital yang bernilai US$ 360 miliar akan kehilangan makna,” ujar Cak Imin dalam acara Festival Ekonomi Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2025, Jumat (31/10/2025).

    Cak Imin menyebut sebesar 40% penduduk Indonesia belum melek finansial, baik secara pengetahuan maupun perilakunya. Untuk itu, ia menilai digitalisasi ekonomi dan keuangan tidak boleh berhenti pada infrastrukturnya saja.

    Ia menilai transformasi digital harus menyentuh literasi, memperluas akses, dan membangun kapasitas manusia. Tujuannya, agar digitalisasi menjadikan masyarakat semakin berdaya dan memiliki daya saing dibanding negara-negara lainnya.

    “Inilah yang disebut pendekatan human-centered digital economy, yang berarti ekonomi digital berbasis untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Bagi para pelaku ekonomi kreatif dan UMKM, literasi keuangan digital berarti memahami cara kerja keuangan digital, memanfaatkan keuangan digital, melindungi diri dari resiko digital,” terangnya.

    Ia menekankan inklusi ekonomi digital berarti memastikan semua lapisan masyarakat dapat terlibat. Pemerintah tidak ingin ekonomi digital menjadi barang eksklusif yang justru memperdalam curang kesenjangan. Untuk itu, Cak Imin menilai ekonomi digital harus dibangun di atas tiga fondasi utama.

    Pertama, akses yang merata, infrastruktur dan konektivitas hingga ke pelosok. Kesempatan yang setara terutama bagi UMKM, perempuan dan generasi muda untuk terus tumbuh.

    “Kedua, tata kelola yang adil agar platform dan (ketiga) data dikelola untuk kepentingan publik. Hanya dengan cara itulah kita bisa memastikan bahwa sistem pengeluaran dan sistem keuangan kita pada umumnya dengan segala fitur-fitur yang canggih bisa dimanfaatkan oleh semua lapisan, semua profesi, dan seluruh kalangan masyarakat,” terang Cak Imin.

    “Saya berharap seluruh pemangku kepentingan ekonomi dan keuangan digital benar-benar memasukkan aspek pemberdayaan di dalam sistem dan tata kelola di hari-hari yang akan datang,” imbuhnya.

    (rea/fdl)

  • BI siapkan Rupiah Digital, “stablecoin” ala bank sentral

    BI siapkan Rupiah Digital, “stablecoin” ala bank sentral

    Ini yang lagi tren, digital rupiah, stablecoin. Ini kita sedang masuk tahap kedua (eksperimentasi). Kalau pertama, kita masuk ke retail. Saat ini kita masuk ke sekuritasnya,

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) tengah mengembangkan Rupiah Digital, bentuk mata uang digital resmi (Central Bank Digital Currency/CBDC) yang dikeluarkan oleh bank sentral dan memiliki nilai stabil layaknya “stablecoin”, namun berada di bawah kendali penuh otoritas moneter.

    Hal itu diungkapkan Gubernur BI Perry Warjiyo dalam acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) x Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) di Jakarta, Kamis.

    “Kita akan kembangkan bagaimana Rupiah Digital dikeluarkan oleh BI. Insya Allah, dengan Rupiah Digital kita akan keluarkan bagaimana SRBI ada versi digitalnya, digital rupiah BI yang dengan underlying SBN. Ini versi stablecoin-nya resmi nasional Indonesia. Insya Allah kita akan kembangkan,” katanya.

    Namun, Perry tidak merinci lebih detail mengenai pengembangan Rupiah Digital. Sementara itu, Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta dalam sesi “High Level Talk” juga mengungkapkan rencana tersebut.

    “Ini yang lagi tren, digital rupiah, stablecoin. Ini kita sedang masuk tahap kedua (eksperimentasi). Kalau pertama, kita masuk ke retail. Saat ini kita masuk ke sekuritasnya,” kata Filianingsih.

    Sebagai informasi, Rupiah Digital menjadi salah satu dari lima inisiatif utama BI yang tertuang dalam dokumen Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030.

    Rupiah Digital merupakan bentuk uang rupiah dalam format digital yang dapat digunakan layaknya uang berbentuk fisik, uang elektronik, maupun uang dalam alat pembayaran menggunakan kartu/APMK (kartu debet dan kartu kredit) yang beredar saat ini.

    Meski memiliki karakter stabil seperti stablecoin, Rupiah Digital bukan aset kripto, melainkan Central Bank Digital Currency (CBDC) yang diterbitkan resmi oleh BI.

    Mengutip dokumen BSPI 2030, BI menyebutkan bahwa pengembangan Rupiah Digital akan diarahkan pada serangkaian eksperimentasi lanjutan yang berfokus pada replikasi fungsi pasar wholesale serta pendalaman pasar keuangan nasional.

    Inisiatif eksplorasi desain CBDC Indonesia yang kemudian disebut “Rupiah Digital” dipayungi oleh proyek bertajuk “Proyek Garuda”.

    Menurut BI, proyek ini merefleksikan kebutuhan untuk menjaga kedaulatan rupiah sesuai amanat UU Mata Uang dan UU P2SK, memperkuat peran Indonesia di kancah internasional, serta mempercepat integrasi ekonomi dan keuangan digital secara nasional.

    BI menargetkan Rupiah Digital dapat berfungsi sebagai alat pembayaran digital yang sah di wilayah NKRI, menjadi instrumen inti dalam pelaksanaan mandat kebijakan moneter di era digital, serta menjadi sarana perluasan inklusi keuangan dan inovasi, sekaligus mendorong efisiensi sistem keuangan secara menyeluruh.

    Implementasi pengembangan Rupiah Digital dilakukan melalui tiga tahapan. Pada tahap pertama (immediate), fokus diarahkan pada pengujian wholesale Rupiah Digital (w-Rupiah Digital).

    Pada tahap kedua (intermediate), cakupan diperluas dengan use case yang mendukung aktivitas pasar keuangan. Sementara pada tahap akhir (end state), BI akan menguji konsep integrasi menyeluruh antara w-Rupiah Digital dan retail Rupiah Digital (r-Rupiah Digital).

    Dokumen BSPI 2030 menyebut bahwa tahap pertama telah rampung pada 2024. Selanjutnya, BI bersiap memasuki tahap kedua yakni eksperimentasi w-Rupiah Digital untuk use case yang mendukung transaksi di pasar keuangan, dengan fokus pada pengembangan securities ledger.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menko AHY siapkan pembangunan infrastruktur digital yang berdampak

    Menko AHY siapkan pembangunan infrastruktur digital yang berdampak

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyiapkan pembangunan infrastruktur digital yang bisa berdampak terhadap penguatan tulang punggung transformasi ekonomi nasional.

    “Presiden Prabowo Subianto seringkali mengingatkan bahwa memperkuat infrastruktur itu sama saja memperkuat tulang punggung dari transformasi ekonomi. Tentu, infrastruktur yang berdampak,” kata AHY dalam kegiatan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) & Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) 2025 di Jakarta, Kamis.

    Bersamaan dengan itu, ia menggarisbawahi pentingnya perbaikan tata kelola dalam konteks keamanan siber.

    Menurutnya, kejahatan siber merupakan salah satu ancaman militer maupun non-militer di dunia yang bisa dilakukan oleh aktor negara maupun aktor non-negara. Banyak orang yang memiliki kemampuan untuk menembus, merusak, dan mengganggu sistem siber dan ekonomi digital, termasuk Indonesia.

    “Kita harus waspada dan harus mempersiapkan langkah-langkah mitigasi yang efektif,” ujarnya.

    Selain persiapan infrastruktur, Menko IPK juga menyoroti urgensi peningkatan literasi digital dan literasi keuangan masyarakat. Terlebih, lanjut dia, Indonesia memiliki 70 persen penduduk produktif muda yang punya literasi teknologi yang baik.

    “Ini harus dibarengi juga dengan pemahaman terhadap ekonomi digital, apalagi masyarakat yang mungkin tidak atau belum begitu familier dengan manfaatnya,” kata dia lagi.

    Dia berharap penguatan sektor ekonomi digital di Indonesia ke depan dapat turut memberikan akses kesempatan yang seluas-luasnya terhadap sumber daya manusia (SDM) dalam negeri.

    Menko pun mendorong agar prinsip inklusivitas harus menjadi landasan pemikiran yang melekat dalam pengambilan kebijakan dan implementasi program.

    “Dalam benak kita, dalam mengambil kebijakan, dalam menjalankan program-program prioritas, selalu berprinsip bahwa tidak boleh ada yang tertinggal. No one and no region is left behind,” tuturnya.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah siapkan peta jalan AI dan teknologi inovasi keuangan

    Pemerintah siapkan peta jalan AI dan teknologi inovasi keuangan

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah menyiapkan peta jalan yang dapat menjadi payung hukum terkait pengembangan akal imitasi (AI) dan pengembangan ekosistem semikonduktor dan teknologi untuk inovasi produk keuangan di dalam negeri.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Kamis, mengatakan peta jalan AI didesain untuk mendukung layanan keuangan digital melalui otomasi, analitik cerdas, deteksi fraud, dan scoring credit alternatif yang membuka akses inklusif bagi masyarakat luas.

    “Kami juga tengah menyiapkan peta jalan pengembangan ekosistem semikonduktor dan teknologi baru sebagai payung hukum yang diharapkan dapat mendorong inovasi produk keuangan, seperti dompet digital, tokenisasi aset, dan smart contract,” ujar Airlangga dalam acara Festival Ekonomi Digital Indonesia (FEKDI) 2025 dan Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2025 di Jakarta.

    Airlangga menjelaskan dukungan pemerintah terhadap pengembangan teknologi inovasi keuangan mempertimbangkan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat terhadap produk-produk keuangan digital.

    Sebagai contoh, pemanfaatan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) telah menjangkau pelaku usaha, termasuk warung kecil, dengan total sebanyak 56 juta pengguna. Sekitar 93 persen di antaranya merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    “Ini menunjukkan bahwa digitalisasi telah tumbuh secara organik dari masyarakat,” katanya.

    Namun, lanjut Menko, peluang besar itu memunculkan tantangan terkait keamanan sistem pembayaran. Di samping itu, tingkat literasi digital masyarakat serta kepercayaan masyarakat juga menjadi tantangan yang perlu diatasi pemerintah agar inovasi keuangan digital dapat tumbuh secara berkelanjutan.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.