Xcloud.id

Produk: fintech

  • Video: Fintech di Era AI, Dorong Efisiensi-Kurangi Risiko Gagal Bayar

    Video: Fintech di Era AI, Dorong Efisiensi-Kurangi Risiko Gagal Bayar

    Jakarta, CNBC Indonesia – Di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital, kecerdasan buatan (AI) kini menjadi fondasi penting dalam industri fintech. Teknologi ini tak hanya berperan dalam meningkatkan efisiensi layanan, tapi juga memperkuat keamanan data pengguna.

    Direktur Utama Adapundi Achmad Indrawan mengungkapkan bahwa penerapan AI mampu mempercepat proses analisis data secara akurat sehingga perusahaan dapat meminimalkan risiko, mulai dari seleksi calon pengguna hingga pencegahan gagal bayar. Namun di balik keunggulan tersebut, aspek keamanan data tetap menjadi fokus utama. Achmad menegaskan bahwa pihaknya menerapkan multilayer data protection guna memastikan perlindungan maksimal bagi seluruh pengguna di tengah era digital yang semakin kompleks.

    Selengkapnya saksikan dialog Andi Shalini bersama Direktur Utama Adapundi Achmad Indrawan di Program Profit CNBC Indonesia, Kamis (6/11/2025).

  • Badai PHK Menggila di 2025, Sebulan 153.000 Orang Jadi Pengangguran

    Badai PHK Menggila di 2025, Sebulan 153.000 Orang Jadi Pengangguran

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badai PHK kembali menghantam banyak sektor. Dalam bulan Oktober saja, terdapat 153.074 orang yang dipecat di Amerika Serikat (AS).

    Laporan data dari Challenger, Gray & Christmas mengungkapkan jumlah itu melompat 175% dibandingkan tahun sebelumnya. Pemangkasan biaya dan pengembangan AI jadi alasan kebijakan PHK selama bulan ini.

    Sementara itu, selama 10 bulan tahun ini, PHK telah terjadi sebanyak 1.099.500 atau meningkat 55% dalam setahun sebelumnya dari 664.839 pekerja.

    Untuk 2025, alasan terbesar PHK karena adanya DOGE Impact. Istilah itu merujuk pada lembaga pemerintahan AS, Departemen of Government Efficiency (DOGE) yang sempat dipimpin miliarder Elon Musk, untuk melakukan pemangkasan pengeluaran federal dan menghemat anggaran negara.

    “Sejumlah industri mengalami koreksi pasca-lonjakan perekrutan akibat pandemi, namun ini terjadi seiring dengan adopsi AI, melemahnya belanja konsumen dan perusahaan, serta meningkatnya biaya untuk penghematan dan pembekuan perekrutan,” kata kepala pendapatan Challenger, Gray & Christmas, Andy Challenger, dikutip dari Reuters, Jumat (7/11/2025).

    Laporan yang sama juga menyebutkan PHK terbesar terjadi pada perusahaan teknologi dan diikuti dengan pengecer dan sektor jasa.

    Dia menambahkan terdapat 450 rencana PHK perorangan yang diumumkan selama bulan Oktober saja. Jumlah itu juga naik dari bulan sebelumnya yang kurang dari 400 rencana PHK.

    Namun jumlah PHK 2025 belum melampaui 2020, yang menjadi level tertinggi. Saat itu, terdapat 2.304.755 PHK terjadi.

    AI Alasan Terbesar PHK

    Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah perusahaan mengumumkan melakukan PHK karena AI. Salah satunya perusahaan konsultan teknologi, Accenture yang memecat mereka yang tidak mampu meningkatkan keterampilan di bidang AI.

    Salesforce juga mengandalkan AI untuk melakukan setengah pekerjaan peran dukungan dalam perusahaan. Ini mengakibatkan 4.000 peranan dukungan pelanggan dipecat pada bulan September.

    Perusahaan fintech, Klarna juga memecat 40% pegawainya karena AI. Klarna mengadopsi alat berbasis AI secara agresif.

    PHK juga dilakukan penyedia platform pembelajaran bahasa Duolinggo. Perusahaan yak lagi bergantung pada kontrakgtor dan menggantikannya dengan AI.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Sistem Pembayaran Digital RI Digenjot, QRIS Tap-Tarik Tunai Tanpa Kartu

    Sistem Pembayaran Digital RI Digenjot, QRIS Tap-Tarik Tunai Tanpa Kartu

    Jakarta –

    PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin) memperkuat kolaborasi strategis dengan perbankan dan fintech di Indonesia untuk mempercepat transformasi digital nasional. Salah satunya dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam pengembangan layanan Cash Deposit Machine (CDM).

    Kolaborasi ini terjadi dalam Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) x Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2025 beberapa waktu lalu. Direktur Komersial Jalin, Eko Dedi Rukminto mengatakan kolaborasi ini dilakukan untuk memperluas jangkauan perbankan syariah di jaringan agen ritel.

    Kemudian dengan BNI, Jalin memperluas fitur Cardless Cash Withdrawal (CCW) agar bank dan fintech dapat melakukan penarikan tunai di seluruh kanal transaksi yang dimiliki BNI. Kolaborasi juga dijalankan dengan BRI dan GoPay untuk layanan tarik tunai tanpa kartu bagi pengguna GoPay di ATM BRI.

    “Serta dengan BTN melalui penyediaan Cash Management System (CMS) guna meningkatkan efisiensi pengelolaan uang kas,” katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (6/11/2025).

    Dalam FEKDI x IFSE 2025 juga menjadi panggung bagi inovasi strategis nasional yang memperkuat konektivitas sistem pembayaran Indonesia. Salah satunya adalah peluncuran QRIS Tanpa Pindai (Tap In-Tap Out) di lima moda transportasi publik dan fasilitas parkir Jabodetabek yang memungkinkan masyarakat melakukan pembayaran cukup dengan satu sentuhan tanpa perlu memindai kode QR.

    Di saat bersamaan, BI juga memulai uji coba QRIS Cross-Border Indonesia-Korea Selatan, melanjutkan ekspansi konektivitas pembayaran lintas negara setelah sebelumnya diterapkan bersama Thailand, Malaysia, Singapura, dan Jepang.

    Saat ini, QRIS telah menjangkau hampir 60 juta pengguna di seluruh Indonesia, dengan sekitar 93% di antaranya merupakan pelaku UMKM, mencerminkan bahwa digitalisasi keuangan nasional tumbuh secara organik dari masyarakat dan menjadi fondasi utama inklusi ekonomi digital.

    (ara/ara)

  • Video: Fintech Bidik Lonjakan Transaksi Digital, Siapkan Strategi Jitu

    Video: Fintech Bidik Lonjakan Transaksi Digital, Siapkan Strategi Jitu

    Jakarta, CNBC Indonesia – Indonesia menargetkan transaksi digital internasional mencapai 147,4 miliar transaksi pada 2030, atau tumbuh empat kali lipat dalam lima tahun. Chief Finance Officer DANA Indonesia Yattha Saputra, menilai target tersebut realistis melihat pertumbuhan pesat sistem pembayaran seperti QRIS yang kini memiliki 57 juta pengguna dan 39 juta merchant hanya dalam waktu lima tahun.

    Yattha menilai, dukungan infrastruktur fisik seperti ponsel dan internet yang semakin canggih, serta infrastruktur non-fisik berupa regulasi yang adaptif dari Bank Indonesia menjadi faktor utama pendorong pertumbuhan tersebut. Ia juga mencatat perubahan tren penggunaan dompet digital yang kini merambah masyarakat non-tech-savvy dan wilayah di luar kota besar.

    Selengkapnya saksikan dialog Syarifah Rahma bersama Chief Finance Officer Dana Indonesia Yattha Saputra di Program Power Lunch CNBC Indonesia, Kamis (6/11/2025).

  • BPS Mau Bikin Indikator Situasi Ekonomi per Bulan, Beda dengan Data PDB

    BPS Mau Bikin Indikator Situasi Ekonomi per Bulan, Beda dengan Data PDB

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) sedang mengembangkan indikator proxy untuk melihat situasi dan kondisi perekonomian secara komprehensif dalam periode setiap satu bulan sekali. 

    Kepala BPS Amalia Adininggar Widyansanti menjelaskan bahwa indikator proxy yang sedang dikembangkan lembaganya itu disusun dari berbagai indikator perekonomian yang telah diperoleh sebelumnya seperti di antaranya inflasi, neraca dagang, hingga jumlah wisatawan nusantara maupun mancanegara. 

    Amalia juga menyebut pihaknya juga akan menambahkan sejumlah data indikator yang akan menggambarkan perekonomian setiap bulannya, tetapi enggan diperinci lebih lanjut. 

    “Jadi, BPS mengembangkan indikator proxy, yang berbasis kepada indikator bulanan yang diperoleh oleh BPS. Itu kayak kami mengeluarkan indeks perkembangan harga saja, karena kan inflasi setiap bulan, setiap minggunya kami mengeluarkan indeks perkembangan harga,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Senin (3/11/2025). 

    Namun demikian, Amalia memastikan bahwa indikator proxy yang nantinya menggambarkan kinerja perekonomian setiap bulannya itu, bukan terkait dengan data PDB atau pertumbuhan ekonomi. 

    Dia menyebut pertumbuhan ekonomi akan tetap dirilis setiap tiga bulan sekali atau secara kuartalan.

    “Ini bukan [data] pertumbuhan ekonomi. Saya tidak akan rilis pertumbuhan ekonomi tiap bulan, enggak bisa itu,” ujar perempuan yang pernah menjabat Deputi Kementerian PPN/Bappenas itu.

    Indikator proxy itu, lanjut Amalia, juga akan menyertakan data-data dari pemerintah. Misalnya, data penerimaan maupun belanja pemerintah pusat (APBN) atau daerah (APBD).

    Saat ditanya apabila indikator proxy yang dimaksud olehnya itu akan dirilis ke publik, Amalia menyebut pihaknya belum memiliki keputusan. Proses penyusunan indikator-indikator itu juga masih berlangsung. 

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sempat menyinggung telah meminta BPS mencari rumus untuk menghitung pertumbuhan ekonomi setiap bulannya. Tito menyebut telah berkomunikasi dengan Amalia.

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah meminta BPS mencarikan rumus penghitungan kondisi inflasi setiap pekan. Data itu kini sudah dibahas oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) setiap minggunya. 

    “Nah, ini pertumbuhan ekonomi per triwulan, saya minta ada indikator yang silakan Ibu [Kepala BPS] cari rumusnya, bisa paham sebulan sekali. Jadi kami sudah keluar sekarang rumusnya per sebulan sekali, kami akan bisa petakan,” terang Tito pada acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia X Indonesia Fintech Summit Indonesia (FEKDI X IFSE) 2025, Jakarta, Jumat (31/10/2025).

    Dengan adanya data tersebut, mantan Kapolri itu menyebut kini capaian pertumbuhan ekonomi bisa disampaikan ke setiap daerah. Dia mendorong agar seluruh pemerintah daerah (pemda) diajak untuk membahas data tersebut.

    “Jadi, kami bisa tahu pertumbuhan daerah yang tinggi, yang minus. Yang minus kami genjot,” terang Tito yang menjabat Mendagri sejak 2019 itu.

  • Kurs Dolar Hari Perkasa: Rupiah Tertekan Pernyataan Hawkish Pejabat The Fed

    Kurs Dolar Hari Perkasa: Rupiah Tertekan Pernyataan Hawkish Pejabat The Fed

    Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) tengah mengembangkan Rupiah Digital, bentuk mata uang digital resmi atau Central Bank Digital Currency (CBDC) yang nilainya stabil layaknya stablecoin, namun sepenuhnya berada di bawah kendali otoritas moneter.

    Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan hal itu dalam acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) x Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) di Jakarta, dikutip dari Antara, Jumat (31/10/2025).

    “Kita akan kembangkan bagaimana Rupiah Digital dikeluarkan oleh BI… Ini versi stablecoin-nya resmi nasional Indonesia,” ujar Perry.

    Perry belum menjelaskan secara rinci tahapan pengembangan Rupiah Digital, namun Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta menambahkan bahwa proyek ini kini memasuki fase eksperimentasi tahap kedua.

    “Ini yang lagi tren, digital rupiah, stablecoin. Saat ini kita masuk ke sekuritasnya,” kata Filianingsih dalam sesi High Level Talk.

    Rupiah Digital merupakan salah satu dari lima inisiatif utama dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030. Mata uang ini nantinya berfungsi layaknya uang fisik, uang elektronik, maupun kartu debit dan kredit yang beredar di Indonesia.

  • RI Jadi Pusat Ekonomi Digital ASEAN, Nilainya Diproyeksi Capai Rp 5.987 T

    RI Jadi Pusat Ekonomi Digital ASEAN, Nilainya Diproyeksi Capai Rp 5.987 T

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut Indonesia kini menjadi pemain utama ekonomi digital di ASEAN. Sumbangsih Indonesia terhadap ekonomi digital ASEAN mencapai 40% berdasarkan data International Data Center Authority (IDCA).

    Nilai ekonomi digital Indonesia diproyeksikan akan semakin tinggi. Pada 2030, nilainya bisa mencapai US$ 220-360 miliar atau setara Rp 3.658-5.987 triliun (kurs Rp 16.631).

    Hal ini disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi dalam Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia & Indonesia Fintech Summit 2025 di JICC, Jakarta Pusat, Sabtu (1/11/2025).

    “Indonesia kini tercatat menjadi powerhouse digital ASEAN. Kita menyumbang sekitar 40% dari nilai ekonomi digital di kawasan, dan diproyeksikan akan terus meningkat mencapai angka antara US$ 220-360 miliar pada tahun 2030 yang akan datang,” kata dia.

    Sementara nilai ekonomi digital ASEAN diproyeksikan akan mencapai US$ 2 triliun pada 2030. Melihat potensi sebesar itu, OJK bersama BI terus mempercepat transformasi ekonomi dan keuangan digital.

    Percepatan ini tidak bisa dilakukan oleh OJK dan BI, namun perlu melibatkan kementerian dan lembaga (K/L), otoritas hingga pelaku usaha swasta.

    “Mengacu pada sambutan dan semangat yang sama baik dari ketua kami Ketua OJK Pak Mahendra Siregar maupun dari Pak Gubernur Bank Indonesia Pak Perry Warjiyo, kita sama-sama mencatat pernyataan beliau bahwa percepatan transformasi ekonomi dan keuangan digital sangat memerlukan kolaborasi erat di antara kementerian, lembaga dan juga pelaku industri,” terangnya.

    Pihaknya juga memastikan, seiring percepatan ekonomi digital akan diimbangi dengan mitigasi risiko untuk melindungi konsumen atau nasabah. Selain itu akan dijamin pula stabilitas sistem keuangan nasional.

    “Kami di OJK sebagai regulator tentu akan terus hadir dan menjaga keseimbangan antara inovasi, di satu sisi dengan kemampuan untuk memitigasi risiko-risiko yang mungkin ditimbulkannya. Terus mendorong pertumbuhan dengan menghadirkan pelindungan terhadap konsumen dan nasabah tanpa kompromi, serta menyeimbangkan antara mendorong kemajuan teknologi dan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan nasional,” pungkasnya.

    (ada/ara)

  • Program Makan Bergizi Gratis Bisa Gerakkan Ekonomi Rp 86 Triliun!

    Program Makan Bergizi Gratis Bisa Gerakkan Ekonomi Rp 86 Triliun!

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan potensi ekonomi pada pangan lokal dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut sangat tinggi. Potensi ekonomi ini didapat dalam memenuhi kebutuhan pangan dalam program MBG, mulai dari telur, ayam, hingga ikan.

    “Perlu potongan ayam, 82,9 juta potongan ayam, perlu 82,9 juta potongan ikan, potongan mangkuk sayur, potongan buah. Bayangkan, dampak ikutannya,” kata Zulhas dalam Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia & Indonesia Fintech Summit 2025 di JCC, Jakarta, Sabtu (1/11/2025).

    Dalam paparannya, potensi ekonomi pangan lokal dari MBG mencapai Rp 86,35 triliun. Jumlah itu merupakan total dari potensi dari kebutuhan telur sebanyak 368 ribu ton/tahun sebesar Rp 11 triliun/tahun, ikan 415 ribu ton/tahun mencapai Rp 17,85 triliun/tahun, daging ayam 663 ribu ton/tahun sebesar Rp 26,5 triliun/tahun, dan beras 2,3 juta ton/tahun dengan nilai potensi Rp 31 triliun/tahun.

    “Sekarang di Jawa Barat agak bergejolak, sudah naik kira-kira hampir 10% harga telur dan harga ayam karena MBG. Oleh karena ini akan menimbulkan dampak ikutan ekonomi kerakyatan yang luar biasa,” terangnya.

    Menurut Zulhas, MBG menjadi program utama mengejar ketertinggalan ekonomi Indonesia dari negara lain. Dengan MBG, kebutuhan gizi masyarakat Indonesia akan terpenuh, sehingga produktivitas juga dapat meningkat.

    “Tidak mungkin negara itu maju atau miskin, itu tergantung cara mengelolanya, tergantung produktivitasnya. Artinya tergantung kepada manusianya. Kalau sumber daya manusia kita gizinya kurang dan itu yang terjadi bertahun-tahun, itu fisiknya lemah, IQ-nya rendah,” ujarnya.

    Saat ini saja, Zulhas mengungkap Intelligence Quotien (IQ) masyarakat Indonesia rata-rata 78. Dia mencontohkan dengan rata-rata IQ itu, banyak masyarakat Indonesia yang tidak bisa menghitung berapa kebutuhan pendapatan satu keluarga.

    “Kalau puteranya tiga, puterannya empat, hitung dong berapa keperluanmu sebulan, dan berapa satu tahun anakmu bisa sekolah. Tidak bisa ngitung. Tidak bisa ngitung. Dia hanya bisa, ini kerjaanmu, ini sawahnya, garapnya gini, ini upahnya,” ungkapnya.

    Untu dapat bersaing, IQ rata-rata masyarakat harus dapat mencapai 120. Melalui program MBG, Zulhas meyakini kebutuhan gizi generasi masa depan Indonesia akan terpenuhi, sehingga IQ rata-rata juga dapat meningkat

    “Kita harapkan rata-rata IQ anak Indonesia bisa 120. Baru kita bisa bersaing. Oleh karena itu, akan diberi penerima manfaat tahun depan 82,9 juta anak-anak Indonesia, ibu-ibu hamil, balita yang akan dapat manfaat dari makanan bergizi 82,9 juta. Tentu akan kelihatan dampaknya lima, sepuluh tahun mendatang,” pungkasnya.

    (ada/fdl)

  • Harga Ayam-Telur Naik, Zulhas: Tanda Program MBG Berhasil

    Harga Ayam-Telur Naik, Zulhas: Tanda Program MBG Berhasil

    Jakarta –

    Harga pangan di sejumlah daerah tercatat merangkak naik per September 2025. Angka inflasi harga pangan bergejolak (volatile foods) tercatat sebesar 6,44% secara year on year (yoy). Program Makan Bergizi Gratis (MBG) jadi salah satu pemicu naiknya harga pangan karena tingginya permintaan.

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengatakan saat ini pemerintah sedang mengejar realisasi program MBG. Dengan adanya program ini, serapan bahan pangan yang dibutuhkan tentu meningkat signifikan agar bisa mencapai 82,9 juta penerima manfaat.

    “Memang, karena ini kita mengejar makan bergizi (MBG) ‘kan. Perlu jutaan telur, perlu jutaan ayam. Dampaknya memang agak-agak naik,” ujar Zulhas saat ditemui di acara Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia & Indonesia Fintech Summit 2025 di JCC, Jakarta, Sabtu (1/11/2025).

    Lebih lanjut Zulhas bilang, pemerintah belum bisa memaksakan harga langsung turun saat ini juga. Karena kebutuhan masih tinggi, maka ia mengaku pemerintah butuh waktu untuk bisa menstabilkan kembali harga pangan.

    “Karena ‘kan ayam ini tidak bisa kita paksakan menurun hari ini. Jadi, memang perlu waktu. Kita akan mengalami itu. Karena memberi makan banyak sekali penerima manfaat. Sehingga (harga) telur naik sedikit, ayam naik sedikit. Tentu dampaknya artinya program (MBG) ini berhasil,” katanya.

    Untuk diketahui, angka inflasi harga pangan bergejolak atau volatile foods mencapai angka 6,44% tergolong cukup tinggi. Angka ini terpaut jauh di atas target inflasi umum yang sebesar 2,5 plus minus 1%.

    (fdl/fdl)

  • Negara Maju kalau Rakyatnya Produktif

    Negara Maju kalau Rakyatnya Produktif

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zukifli Hasan atau Zulhas mengusulkan agar penyaluran bantuan sosial tidak selamanya dilakukan. Menurutnya, kunci menjadi negara maju adalah dengan meningkatkan produktivitas sumber daya manusia (SDM).

    “Kami meyakini negara itu akan maju, kalau dia produktif. Tidak mungkin bangsa itu maju kalau tidak produktif rakyatnya. Kami buka tidak setuju bantuan sosial, tentu itu bagus. Tetap kalau bantuan sosial, orang susah kasih beras, orang susah kasih uang, berpuluh-puluh tahun, saya kira itu mesti dikaji,” kata dia dalam Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia & Indonesia Fintech Summit 2025 di JCC, Jakarta, Sabtu (1/11/2025).

    Zulhas menyebut, sebenarnya Indonesia terus mengalami kemajuan. Pada era 1980-an, menurutnya Indonesia menjadi negara yang disegani, bahkan oleh China. Pada saat itu, Indonesia sudah punya perusahaan yang bisa membuat pesawat, pabrik pupuk, hingga manufaktur kapal.

    Zulhas meyakini bukan tidak mungkin Indonesia dapat mencapai ekonomi 7-8%. Karena pada zaman reformasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia pernah mencapai 7,5% selama puluhan tahun.

    “Pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata 7,5% puluhan tahun, bukan satu tahun. Jadi, kalau kita punya target pertumbuhan 7-8%, dikatakan mustahil, kita pernah mengalami puluhan tahun,” jelasnya.

    Namun, pekerjaan rumah (PR) Indonesia dalam meningkatkan perekonomian masih banyak tantangan. Kondisi perekonomian Indonesia diakui masih tertinggal dibandingkan China, Korea Selatan, bahkan Malaysia.

    Ia menuturkan, saat ini pendapatan perkapita Malaysia telah mencapai US$ 12.000, dan Thailand US$ 8.000. Melihat ketertinggalan itu, menurut Zulhas kuncinya ada di produktivitas SDM.

    “Kita masih US$ 4.000 lebih. Kenapa? (Tertinggal) karena mereka produktif,” tegasnya.

    Oleh sebab itu, saat ini pemerintah sudah punya program peningkatan produktivitas ketahanan pangan dan program makan bergizi gratis (MBG).

    “Kenapa makanan bergizi? Kenapa kita kalah cepat sama negara lain? Tentu kuncinya sumber daya manusia. Tidak mungkin negara itu maju atau miskin, itu tergantung cara ngelolanya, tergantung produktivitasnya. Artinya tergantung kepada manusianya, tergantung kepada sumber daya manusianya,” pungkasnya.

    (ada/fdl)