Xcloud.id

Produk: fintech

  • BI: Transaksi BI-FAST tembus Rp25 kuadriliun selama hampir empat tahun

    BI: Transaksi BI-FAST tembus Rp25 kuadriliun selama hampir empat tahun

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) mencatat, nilai transaksi yang diproses melalui BI-FAST telah menembus Rp25 kuadriliun dengan volume mencapai 9,61 miliar transaksi sejak pertama kali diluncurkan pada Desember 2021 hingga September 2025.

    Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta mengatakan, capaian tersebut menjadi salah satu wujud kemajuan pembayaran digital yang tumbuh pesat selama beberapa tahun terakhir sejak implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025.

    “Dalam kurun waktu enam tahun, kita bisa melihat sistem pembayaran Indonesia telah melakukan lompatan besar melalui berbagai inisiatif strategis. Dalam kurun waktu ini, kita sudah ada QRIS, BI-FAST, SNAP, elektronifikasi transaksi pemerintah dan transportasi,” kata Filianingsih dalam acara pembukaan Bulan Fintech Nasional (BFN) 2025 di Jakarta, Selasa.

    Filianingsih juga mencatat interkoneksi pelaku sistem pembayaran yang semakin kuat, tercermin dari meningkatnya proporsi transaksi yang difasilitasi melalui penerapan Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP).

    “Proporsi transaksi sistem pembayaran yang menggunakan standar SNAP ini mencapai 93 persen secara volume dan 83 persen secara nominal,” kata dia.

    Tak hanya itu, Filianingsih juga merinci capaian transaksi QRIS dengan volume mencapai 10,33 miliar transaksi hingga September 2025. QRIS telah menjangkau 58 juta pengguna dan 41 juta merchant atau pedagang di seluruh Indonesia.

    “Dari 41 juta merchant itu, mayoritas atau 90 persen lebih adalah UMKM. Capaian ini (penggunaan QRIS dalam transaksi) juga mendorong rasio inklusi keuangan yang menurut Susenas menyentuh 75,02 persen,” kata dia.

    Ia mengungkapkan, QRIS juga terus dikembangkan agar bisa digunakan masyarakat untuk transaksi lintas negara (cross border). Saat ini, QRIS telah terhubung dengan QR milik Malaysia, Thailand, dan Singapura.

    Baru-baru ini, QRIS juga terhubung dengan QR Jepang, namun masih tahap outbound, yakni baru dapat digunakan oleh masyarakat Indonesia saat bertransaksi di Jepang untuk memindai JPQR. Pada akhir tahun ini, BI menargetkan QRIS bisa digunakan di Tiongkok, baik outbound maupun inbound.

    “Korea Selatan mudah-mudahan tahun depan, sebelum pertengahan tahun, mungkin kita sudah bisa menggunakan. Dan ini sekali lagi menegaskan bahwa peran Indonesia sebagai pionir integrasi pembayaran cross border di regional,” kata Filianingsih.

    BI memperkirakan volume transaksi ekonomi dan keuangan digital (EKD) mencapai 147,3 miliar transaksi pada 2030, meningkat empat kali lipat dibandingkan tahun 2024. Menjawab tantangan ini, BI memperkuat infrastruktur sistem pembayaran sebagaimana tertuang dalam BSPI 2030.

    “Infrastruktur dirancang agar mampu mengantisipasi prospek lonjakan transaksi, pada 2030 akan naik empat kali lipat. Jadi ini untuk mengantisipasi prospek lonjakan transaksi di masa depan dan juga aspek manajemen risiko yang semakin resilient untuk mencegah risiko fraud dan siber,” kata Filianingsih.

    Seiring dengan melesatnya kemajuan digital, Filianingsih mengingatkan adanya tantangan serius yang berkaitan dengan risiko keamanan dan kejahatan digital. Apalagi, kejahatan fraud dan serangan siber berkembang dengan pola yang semakin kompleks.

    “Jenis serangan semakin canggih mulai dari middleware attack, account takeover, synthetic ID, deepfake, AI driven attack, hingga social engineering yang menargetkan masyarakat luas,” ujar dia.

    Karena itu, tegas Filianingsih, pengelolaan risiko fraud dan siber harus dilakukan secara komprehensif dan kolaboratif. Pelaku industri perlu untuk memperkuat fraud detection system, strong authentication, serta menerapkan prinsip know your merchant atau know your customer.

    Sementara di sisi lain, peningkatan literasi digital dan perlindungan konsumen harus terus ditingkatkan yang dalam hal ini bukan hanya tanggung jawab regulator, tetapi juga menjadi tanggung jawab industri dan pengguna.

    “Dalam konteks ini, BSPI 2030 hadir sebagai kelanjutan dari BSPI 2025. Kami di Bank Indonesia mencoba untuk menyeimbangkan antara perluasan adopsi digital dengan penguatan manajemen risiko,” kata Filianingsih.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BI Ungkap Potensi Kerugian Kejahatan Siber Global, Berpeluang Sentuh Rp 397 Kuadriliun

    BI Ungkap Potensi Kerugian Kejahatan Siber Global, Berpeluang Sentuh Rp 397 Kuadriliun

    Liputan6.com, Jakarta – Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, mengungkapkan skala ancaman yang dihadapi dunia digital bukan main-main. Berdasarkan proyeksi data dari IMF dan FBI, potensi kerugian global akibat kejahatan siber diperkirakan melonjak dari USD 8,4 triliun pada 2022 menjadi USD 23,8 triliun atau setara Rp 397,26 kuadriliun (1 USD = Rp 16.690) pada 2027.

    “Data IMF dan FBI itu memproyeksikan potensi kerugian global akibat kejahatan cyber akan melonjak dari USD 8,4 triliun pada 2022 akan menjadi USD 23,8 triliun di 2027,” kata Filianingsih, dalam acara pembukaan Bulan Fintech Nasional 2025, di Wisma Danantara, Jakarta, Selasa (11/11/2025).

    Peningkatan tajam ini menunjukkan serangan digital tidak hanya terjadi di level individu atau perusahaan, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi global.

    Jenis serangan pun semakin bervariasi, mulai dari middleware attack, account takeover, synthetic identity, data-driven attack, hingga social engineering yang menyasar masyarakat luas.

    “Kita lihat jenis serangan semakin canggih mulai dari middleware attack account takeover, Synthetic IP Data driven attack hingga social engineering yang menargetkan masyarakat luas,” ujarnya.

    Ia menilai, pengelolaan risiko fraud dan kejahatan siber harus dilakukan secara komprehensif dan kolaboratif. Upaya ini tidak bisa hanya mengandalkan regulator, tetapi membutuhkan peran aktif industri dan masyarakat sebagai pengguna layanan digital.

    Perlu Perkuat Sistem Fraud Detection

    Menurut Filianingsih, industri perlu memperkuat sistem fraud detection, menerapkan strong authentication, serta memastikan prinsip know your customer dijalankan dengan ketat.

    “Pengelolaan risiko fraud dan cyber harus dilakukan secara comprehensive dan kolaboratif oleh industri perlu untuk memperkuat fraud detection system, strong authentication serta menerapkan prinsip know your person atau know your customer,” ujarnya.

    Sementara itu, dari sisi masyarakat, peningkatan literasi digital menjadi benteng pertama untuk melindungi diri dari penipuan dan penyalahgunaan data pribadi.

    “Kita peningkatan literasi digital dan perlindungan konsumen Ini bukan hanya tanggung jawab dari regulator, tetapi ini tanggung jawab kita semua regulator industri dan juga penggunanya, yaitu masyarakat,” ujarnya.

     

  • Ada tantangan trust, Aftech fokus pada penguatan tata kelola dan etika

    Ada tantangan trust, Aftech fokus pada penguatan tata kelola dan etika

    Dengan adanya trust, kita bisa ada confidence. Dengan adanya confidence, baru kita bisa menumbuhkan investasi untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Tanpa kepercayaan itu, fintech hanya suatu teknologi. Dengan kepercayaan, fintech ini menjadi kekuatan b

    Jakarta (ANTARA) – Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) menyatakan bahwa asosiasi menempatkan penguatan tata kelola dan etika industri sebagai prioritas utama, merespons tantangan kepercayaan (trust) publik belakangan ini karena fraud, scam, dan praktik ilegal yang menurunkan citra fintech.

    “Tujuannya adalah meningkatkan kepatuhan (compliance) anggota, memperkuat kepercayaan masyarakat dan investor, dan yang paling penting untuk industrinya adalah menciptakan ekosistem fintech yang sehat dan kredibel,” kata Ketua Dewan Etik Aftech Harun Reksodiputro dalam konferensi pers BFN 2025 di Jakarta, Selasa.

    Lebih lanjut, Harun menegaskan bahwa Dewan Etik Aftech terus mendorong agar seluruh anggota mematuhi pedoman etik dan operasional yang berlandaskan integritas dan perlindungan konsumen.

    “Kepatuhan ini bukan hanya kewajiban administratif, tapi ini juga komitmen moral bersama untuk menjaga kredibilitas industri fintech Indonesia,” kata dia.

    Dalam momentum Bulan Fintech Nasional (BFN) 2025 yang berlangsung hingga sebulan ke depan, Aftech akan mengintegrasikan Kode Etik Fintech Nasional. Kode etik ini menjadi pedoman bagi seluruh pelaku industri dalam menjaga keamanan, transparansi, dan tanggung jawab kepada masyarakat.

    “Aftech akan melakukan rapat umum anggota (RUA) yang salah satu agenda utamanya adalah memperkuat koordinasi dan integrasi kode etik baru, yang akan berlaku di seluruh subsektor fintech,” kata Harun.

    Proses integrasi Kode Etik Fintech Nasional dilakukan Aftech dengan melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) selaku regulator. Harun mengatakan, pelaku industri diharapkan bisa memiliki pedoman etik yang lebih kuat dan lebih baik.

    “Yang kita lakukan sekarang adalah membangun kepercayaan. Dan ini akan menuju ke arah ekosistem fintech yang sehat dan kredibel,” kata Harun.

    Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Aftech Pandu Sjahrir menegaskan komitmen asosiasi untuk membangun layanan keuangan digital yang tumbuh karena dipercaya, bukan hanya karena populer.

    “Dengan adanya trust, kita bisa ada confidence. Dengan adanya confidence, baru kita bisa menumbuhkan investasi untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Tanpa kepercayaan itu, fintech hanya suatu teknologi. Dengan kepercayaan, fintech ini menjadi kekuatan bangsa,” kata Pandu.

    Ia mengatakan bahwa selama ini asosiasi terus mendorong penerapan tata kelola di seluruh anggota, dan sebagian besar industri telah mematuhinya. Namun, Pandu tidak menampik adanya segelintir anggota yang belum patuh.

    Apabila terdapat indikasi pelanggaran, Pandu menjelaskan bahwa Aftech biasanya memberikan peringatan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan penangguhan keanggotaan bila pelanggaran berlanjut.

    Jika langkah itu tidak cukup, Aftech dapat mencabut keanggotaan pihak yang bersangkutan dan menyerahkan kasus tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk penegakan lebih lanjut.

    Pandu menambahkan bahwa seluruh proses tersebut dilakukan secara terkoordinasi dengan OJK untuk memastikan kepatuhan terhadap kode etik dan tata kelola yang ditetapkan.

    “Kita well coordinated dengan OJK untuk anggota-anggota yang memang tidak mengikuti kode etik dan tata kelola (governance) yang kami (asosiasi) buat,” kata Pandu.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Aftech perkuat kepercayaan publik pada industri fintech di BFN 2025

    Aftech perkuat kepercayaan publik pada industri fintech di BFN 2025

    Tanpa kepercayaan, fintech itu tidak berarti. Dengan kepercayaan, fintech itu akan menjadi kekuatan bangsa

    Jakarta (ANTARA) – Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) memperkuat kepercayaan publik kepada industri teknologi finansial (fintech) melalui kampanye nasional #FintechAmanTerpercaya dalam momentum Bulan Fintech Nasional (BFN) 2025 yang diselenggarakan selama sebulan ke depan.

    Ketua Umum Aftech Pandu Sjahrir menegaskan bahwa industri fintech Indonesia harus berada di depan. Oleh sebab itu, Aftech berkomitmen membangun layanan keuangan digital yang tumbuh karena dipercaya, bukan hanya karena populer.

    “Dipercaya itu, menurut saya, segala-galanya. Substance harus jelas. Tanpa kepercayaan, fintech itu tidak berarti. Dengan kepercayaan, fintech itu akan menjadi kekuatan bangsa. Our only currency is trust. Dan inilah tugas kita bagaimana menggerakkan trust,” kata Pandu saat membuka BFN 2025 di Jakarta, Selasa.

    Sesuai amanat Bali Fintech Agenda 2018, Pandu menegaskan fintech harus memberi manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama dalam menciptakan inklusi keuangan.

    Ia juga mengajak pelaku industri fintech untuk berpartisipasi dan mendukung program-program pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi.

    “Banyak program pemerintah dilakukan. Ini kesempatan buat semua teman-teman yang ada di sini untuk bisa ikut berkreasi dan menambah nilai, baik itu dari makan bergizi gratis (MBG), koperasi, maupun program-program lain. Keinginan pemerintah sekarang itu ke depan focus to growth,” kata dia.

    Pandu mencatat industri fintech nasional tumbuh semakin baik dan ditopang oleh peningkatan fundamental. Dalam hal ini, fintech Indonesia disebut memasuki fase “kedewasaan” yang harus semakin ditangguhkan.

    Adapun arah besar BFN tahun ini melanjutkan semangat FEKDI dan IFSE 2025, serta sejalan dengan visi Astacita pemerintah untuk memastikan inovasi fintech memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

    “Ini (BFN) merupakan peran eksekusi (dari sisi pelaku industri), agar inovasi itu bisa dirasakan secara riil,” kata Pandu.

    Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas Aftech Arsjad Rasjid menyampaikan BFN 2025 menjadi contoh konkret konsep Indonesia Incorporated sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, bahwa pembangunan ekonomi yang kuat hanya bisa tercapai jika regulator, inovator dan pelaku usaha bergotong-royong dalam satu ekosistem yang saling menguatkan.

    “Jadi untuk itu harapan kita bahwa fintech ini akan memunculkan kepercayaan publik, memperkuat tata kelola, dan memastikan inovasi fintech tumbuh dengan bertanggung jawab dan berkeadilan,” kata Arsjad.

    Ia mengungkapkan Aftech bersama Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bappenas mengembangkan platform kolaboratif bernama Digital × Real Sector Launchpad.

    Melalui platform ini, pelaku fintech dan sektor riil dipertemukan untuk menciptakan solusi pembiayaan produktif, asuransi, dan perencanaan keuangan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.

    BFN menghadirkan beragam program insentif atau promosi dari berbagai perusahaan fintech sepanjang periode 11 November hingga 12 Desember 2025.

    Selain itu, terdapat berbagai kegiatan di kampus, komunitas, media, dan ruang publik melalui program edukasi dan literasi, seminar, business matching, investor meet-up, hingga virtual job fair. Puncaknya, terdapat conference dan expo di BFN Fest pada 10-11 Desember 2025 di The Kasablanka Hall, Jakarta.

    Dalam BFN 2025, Aftech menargetkan 10 juta penerima manfaat, menghadirkan lebih dari 240 pembicara, dan melibatkan lebih dari 100 perusahaan fintech dari berbagai subsektor.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bos Asosiasi Fintech Respons Sanksi OJK ke Dana Syariah dan Crowde

    Bos Asosiasi Fintech Respons Sanksi OJK ke Dana Syariah dan Crowde

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi kepada dua Peer to Peer (P2P) Lending alias pinjaman online (pinjol) pada Oktober 2025. Kedua perusahaan tersebut yakni PT Dana Syariah Indonesia (DSI) dan PT Crowde Membangun Bangsa (CMB).

    Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), Pandu Sjahrir, menjelaskan pihaknya telah menetapkan tata kelola perusahaan yang baik bagi para anggotanya. Namun, terdapat beberapa perusahaan yang dikeluarkan dari keanggotaan AFTECH lantaran tidak mengikuti ketentuan tersebut.

    Ia mengaku telah berkoordinasi dengan OJK terkait penanganan pinjol yang tidak menaati kode etik tersebut. Koordinasi ini juga mencakup pengenaan sanksi OJK terhadap perusahaan tersebut.

    “Biasanya kita well-coordinated dengan OJK untuk member-member yang memang tidak mengikuti kode etik yang dibuat oleh AFTECH dan juga tata kelola atau governance yang kami buat,” ungkap Pandu di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Selasa (11/11/2025).

    Pihaknya memiliki standar penanganan bagi perusahaan pinjol yang terindikasi melanggar ketentuan. Di AFTECH, perusahaan terkait biasanya dijatuhi sanksi peringatan, skorsing, hingga penyehatan.

    “Biasanya dari sisi kami di AFTECH, kita akan melakukan hal-hal seperti skorsing, penyehatan dulu. Dari peringatan, kemudian skorsing. Kalau skorsing itu tidak cukup, akhirnya kita lepas,” imbuhnya.

    Pandu menambahkan, pihaknya mendorong tata kelola perusahaan pinjol yang baik. Namun, ia tak dapat memastikan seluruh anggota AFTECH mengikuti standar tata kelola yang telah ditetapkan.

    “Ke depan kita tentu akan pengin selalu bisa lebih baik, tapi ya tidak ada yang sempurna di dunia ini. Pasti nanti akan ada 1-2 lagi yang ya tidak mengikuti hal-hal yang kita sudah terapkan,” pungkasnya.

    2 Pinjol Disanksi OJK

    Untuk diketahui, Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, Agusman, mengumumkan dua sanksi untuk dua perusahaan pinjol PT DSI dan PT CMB.

    PT CMB tersandung kasus dugaan kecurangan atau fraud. Hal dugaan tersebut dilayangkan oleh PT Bank JTrust Indonesia Tbk (BCIC) alias J Trust Bank melalui gugatan hukum. Saat ini, OJK telah resmi mengenakan sanksi berupa Cabut Izin Usaha (CIU).

    Agusman menjelaskan, sanksi pencabutan izin usaha ini diberikan kepada PT CMB lantaran tidak dapat memenuhi kewajiban ekuitas minimum serta karena adanya aspek lainnya dalam kurun waktu tertentu sesuai ketentuan.

    Sementara terkait dengan PT DSI, dikenakan sanksi berupa Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU). Perusahaan ini sebelumnya juga telah terseret kasus gagal bayar kepada para lender atau pemberi dananya.

    “Pengenaan sanksi tegas kepada lembaga jasa keuangan PVML dilakukan dalam rangka upaya penguatan pengawasan serta perlindungan konsumen serta memperkuat tata kelola, penyelenggaraan risiko, dan konsolidasi di industri PVML,” kata Agusman dalam konferensi pers daring, Jumat (7/11/2025).

    Tonton juga video “OJK Catat Nilai Transaksi Kripto RI Naik 27,64% di Oktober 2025”

    Halaman 2 dari 2

    (ara/ara)

  • Soal terlibat merger GoTo-Grab, Danantara ikuti arahan pemerintah

    Soal terlibat merger GoTo-Grab, Danantara ikuti arahan pemerintah

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) menyebutkan pihaknya mengikuti arahan dan masukan pemerintah soal keterlibatan dalam penggabungan antara PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) dan Grab.

    “Kalau soal itu (penggabungan GoTo dan Grab) kita serahkan ke perusahaan masing-masing. Kan pemerintah juga sudah memberikan masukan, kita pasti ikuti masukannya dari pemerintah,” kata Chief Investment Officer (CIO) BPI Danantara Indonesia Pandu Sjahrir menjawab pertanyaan media seusai pembukaan Bulan Fintech Nasional (BFN) 2025 di Jakarta, Selasa.

    Pandu memastikan Danantara akan mendengarkan masukan lebih lanjut dari pemerintah.

    Ia juga meyakini bahwa pemerintah memiliki keinginan yang baik bagi kelangsungan bisnis pada ekosistem digital.

    “Kita tentu mendengarkan masukan pemerintah. Pasti inginnya sangat baik. Tapi, tentu kita harus fokus B2B antara kedua perusahaan itu,” ujar Pandu.

    Di tengah isu penggabungan kedua perusahaan, Pandu menegaskan bahwa yang paling penting yakni fokus pada hubungan kedua bisnis atau business-to-business (B2B).

    Dalam hal ini, Danantara juga akan terus meninjau proses B2B antara GoTo dan Grab.

    Menurutnya, Danantara juga akan mendukung hubungan bisnis kedua belah pihak.

    Ia menggarisbawahi pentingnya untuk menciptakan keuntungan komersial (commercial return).

    “Nantinya, kita pasti akan support, tapi kita lihat. Karena yang penting juga dari sisi commercial return harus ada. Jadi, kita harus juga menjaga itu,” kata Pandu.

    Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut adanya rencana penggabungan antara PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) dan Grab.

    Prasetyo mengatakan bahwa pembahasan penggabungan tersebut merupakan bagian dari diskusi yang lebih luas mengenai rancangan peraturan presiden (perpres) terkait ojek daring.

    Menurutnya, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara akan terlibat dalam proses ini penggabungan dua perusahaan tersebut.

    Prasetyo menyampaikan bahwa rencana penggabungan kedua perusahaan itu masih dalam tahap pencarian bentuk, yang bisa berupa merger ataupun akuisisi.

    Sementara itu, GoTo menyambut baik upaya Pemerintah Indonesia dalam memperkuat ekosistem digital nasional.

    Menanggapi spekulasi transaksi antara GoTo dan Grab, Direktur Legal dan Group Corporate Secretary RA Koesoemohadiani menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada suatu keputusan ataupun kesepakatan terkait hal tersebut.

    Adapun terkait penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), GoTo memastikan agenda ini tidak berkaitan dengan rencana aksi korporasi apa pun.

    Informasi lebih lanjut akan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku pada saat Perseroan melakukan pemanggilan RUPSLB pada 25 November 2025

    “Direktur Utama, Direksi, dan manajemen terus berkomitmen penuh untuk bertindak secara profesional serta mengutamakan kepentingan seluruh pemangku kepentingan,” kata Koesoemohadiani.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Modus Penipuan WhatsApp Bertambah, Gaya Paling Baru Korbannya Banyak

    Modus Penipuan WhatsApp Bertambah, Gaya Paling Baru Korbannya Banyak

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pengguna internet wajib tahu kalau ada banyak modus penipuan yang terjadi di dunia maya. Salah satu yang paling sering ditemui adalah jebakan melalui aplikasi pesan WhatsApp.

    Pelaku biasanya mengedarkan file berformat APK ke banyak nomor secara acak, dengan harapan calon korban tergoda untuk mengunduh dan memasang file berbahaya tersebut.

    Modus penipuan lewat WhatsApp tiap hari makin bertambah. Pengguna WhatsApp yang lengah bisa dengan mudah terjebak.

    Jika link jahat diklik, penjahat siber bisa mengambil alih akun WhatsApp sasarannya. Akun WhatsApp sangat penting karena bisa digunakan untuk mencegat kode OTP yang dikirim oleh aplikasi mobile banking.

    Berikut sejumlah modus penipuan online yang terjadi di WhatsApp:

    1. Modus Kurir

    Penipuan ini berisi pengakuan seseorang berasal dari J&T. Penipu mengirimkan lampiran file apk dengan tulisan Lihat Foto Paket dan meminta para korban untuk mengunduhnya.

    Saat diunduh, korban akan kehilangan uang yang disimpan bank. Data milik korban, termasuk keuangan juga akan dicuri oleh para pelaku penipuan.

    2. File Undangan Nikah

    Sebuah file seperti undangan pernikahan akan dikirimkan kepada banyak pengguna WhatsApp. File apk ini berjudul Surat Undangan Pernikahan Digital, ukurannya 6,6 mb.

    Sama seperti modus sebelumnya, para penipu akan mendesak korban membuka file apk tersebut.

    3. Surat Tilang Palsu

    Banyak pengguna WhatsApp yang juga menerima file apk seolah telah ditilang. File apk itu berjudul ‘Surat Tilang-1.0 apk’.

    “AWAS! Hati-hati terhadap penipuan menggunakan modus kirim surat tilang lewat WhatsApp seperti ini. Jangan sekali-kali mengklik/download file dgn ekstensi “.apk” dari orang tak dikenal di gadget anda,” kicau akun @MurtadhaOne1.

    4. Penipuan Atas Nama MyTelkomsel

    Modus lainnya adalah mencatut nama aplikasi milik Telkomsel, MyTelkomsel. Sama seperti sebelumnya, akan ada file apk yang diterima korban dan diminta untuk didownload.

    File itu juga akan meminta izin akses pada sejumlah aplikasi, termasuk foto, video, SMS, dan akses akun layanan perbankan digital atau fintech.

    5. Pengumuman dari Bank

    Para penipu juga seolah membuat pengumuman berasal dari bank. Isi pengumuman itu terkait perubahan tarif transaksi dan transfer yang tidak masuk akal.

    Calon korban akan diminta mengisi formulir dalam sebuah link. Namun link itu akan mencuri sejumlah data sensitif milik korban.

    6. Undangan VCS

    Penipuan lain adalah melakukan video call sex (VCS) lalu memeras korbannya. Menurut pakar keamanan siber Alfons Tanujaya, modus tersebut memanfaatkan ketidaktahuan seseorang soal teknologi.

    “Kalau ragu dan diperas, hubungi teman yang mengerti dan minta bantuannya untuk menghadapi ancaman-ancaman yang tidak kita mengerti, jangan main mengikuti ancaman saja,” jelas Alfons.

    7. Pakai QR

    Para pelaku juga berusaha mendapatkan informasi pribadi korban dengan kombinasi kode QR dan modus phishing. Kode QR akan membawa ke situs tertentu yang dapat melacak daftar aplikasi hingga alamat korban.

    Para korban juga akan diarahkan ke situs web palsu. Pelaku akan membuat situs sulit deteksi sebelum web dibuka.

    Ciri penipuan quishing

    Penipuan pakai kode QR untuk menjerat para korban disebut sebagai “quishing”. Sebagai informasi, “quishing” adalah gabungan dari kode QR dan phishing. Melalui modus itu, pelaku bakal memancing korban agar memperoleh informasi dan data pribadi.

    Dalam modusnya, korban akan dibawa ke situs tertentu setelah melakukan pemindaian QR Code melalui handphone. Selain bisa pesan teks biasa, modus ini juga mampu menunjukkan daftar aplikasi hingga alamat peta.

    Pelaku memanfaatkan kemampuan itu untuk mengarahkan calon korbannya ke situs web palsu dengan membuat orang sulit mendeteksi situs yang akan dikunjungi sebelum membuka web.

    Wired menuliskan, pelaku quishing akan mengelabui seseorang untuk mengunduh sesuatu ke dalam perangkat. Unduhan tersebut akan membahayakan perangkat milik korban.

    Kejahatan ini makin masif karena kode QR bisa dibuat dengan mudah dan siapa saja. Seseorang bahkan bisa membuatnya tanpa keahlian khusus.

    Namun, ada cara untuk menghindari kejahatan quishing. Utamanya adalah jangan percaya QR code yang dipasang di tempat umum atau diberikan pada orang yang tidak jelas dari mana asalnya.

    Anda juga bisa mengenali QR code dengan tujuan kejahatan. Sebab, umumnya penipu akan meningkatkan rasa urgensi dan kekhawatiran calon korbannya, misalnya dengan menyertakan pernyataan “Pindai kode QR ini untuk memverifikasi identitas Anda atau mencegah penghapusan akun Anda”.

    Terakhir, jangan lupa mengaktifkan autentikasi dua faktor pada tiap akun. Selain itu, juga keluar dari perangkat yang tidak digunakan lagi.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Dirut IdScore: Sistem EAGLE dikembangkan 100 persen oleh anak bangsa

    Dirut IdScore: Sistem EAGLE dikembangkan 100 persen oleh anak bangsa

    Seluruh sistem core EAGLE ini 100 persen dikembangkan oleh anak bangsa, dari tahap perancangan, pengembangan teknologi hingga implementasinya.

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama IdScore (PT Pefindo Biro Kredit) Tan Glant Saputrahadi mengatakan seluruh sistem EAGLE, yang dirancang untuk menghadirkan proses pengolahan data kredit dan data lainnya, 100 persen dikembangkan oleh anak bangsa.

    “Seluruh sistem core EAGLE ini 100 persen dikembangkan oleh anak bangsa, dari tahap perancangan, pengembangan teknologi hingga implementasinya. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa kemampuan dan talenta anak bangsa mampu menghasilkan inovasi digital berkelas dunia di sektor biro kredit,” ujarnya dalam peluncuran sistem EAGLE, di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin.

    Peluncuran sistem EAGLE disebut menjadi langkah besar IdScore dalam memperkuat peran sebagai lembaga pendukung ekosistem keuangan yang sehat dan inklusif.

    Sebagai core system biro kredit, kata dia lagi, sistem EAGLE menjalankan peran penting dalam mengelola, memproses, menyajikan hingga mendistribusikan data kredit dengan lebih efisien agar lembaga jasa keuangan maupun perusahaan dalam pengambilan keputusan lebih tepat dan bertanggung jawab.

    Dia menerangkan bahwa sistem ini mempercepat proses ketersediaan data kredit maupun data lain untuk meningkatkan akurasi analisis risiko, melalui peningkatan kecepatan pemrosesan data hingga credit scoring dalam hitungan detik,

    Kehadiran EAGLE diharapkan membawa manfaat luas bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia. Dengan akses data kredit yang lebih cepat, akurat dan terintegrasi, masyarakat dinilai dapat menikmati proses pengajuan kredit lebih mudah, transparan, dan adil.

    Upaya IdScore dinyatakan sebagai bentuk dukungan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, khususnya bagi kelompok masyarakat yang belum terjangkau layanan perbankan hingga usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), agar mendapatkan akses pembiayaan dalam mendorong aktivitas ekonomi.

    “Dengan semangat kemandirian dan profesionalisme, kami ingin menunjukkan bahwa karya anak bangsa dapat berdiri sejajar dengan inovasi global, sekaligus menjadi kebanggaan bagi Indonesia,” ujar Tan Glant.

    Lebih lanjut, Dirut IdScore menjelaskan bahwa nama EAGLE berasal dari singkatan Easy (sistem harus mudah digunakan), Accuracy (akurat), Graphical (sistem akan banyak pengembangan grafis), Layered Security (memastikan keamanan memiliki standar sesuai ketentuan regulator, dan Extensive Database.

    “EAGLE itu sendiri sebenarnya kalau di bahasa Indonesia adalah burung rajawali. Kami menamakan sistem core baru kami sebagai EAGLE karena situasi kami sebenarnya hampir sama dengan transformasinya burung raja wali,” ujar dia pula.

    “Burung rajawali ketika usianya 40 tahun, dia akan terbang ke sarangnya selama 5-6 bulan. Dia akan melalui transformasi yang sangat menyakitkan, dia akan mencabut paruhnya, mencabut claw-nya (cakar) dan juga mencabut bulunya. Hal itu dilakukan karena rajawali begitu selesai prosesnya, dia akan mampu terbang lebih kuat dan gagah dan hidup kembali 30 tahun ke depan,” ujarnya.

    Saat ini, sistem EAGLE dikatakan sedang dalam tahap proses integrasi dengan total 200 anggota IdScore telah menggunakan sistem tersebut secara penuh.

    Pihaknya mengharapkan mayoritas dari seluruh member IdScore berpindah ke sistem EAGLE pada akhir tahun.

    Sebagai informasi, IdScore melayani lebih dari 500 institusi keuangan, termasuk perbankan, fintech (financial technology), multifinance, koperasi maupun non lembaga keuangan seperti perusahaan logistik, transportasi, dan lain-lain.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bank Sampoerna bukukan laba bersih Rp10,7 miliar per kuartal III 2025

    Bank Sampoerna bukukan laba bersih Rp10,7 miliar per kuartal III 2025

    kami berharap dapat terus memberikan nilai tambah bagi nasabah, serta menciptakan dampak positif bagi sektor UMKM

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Sahabat Sampoerna (Bank Sampoerna) membukukan laba bersih setelah pajak sebesar Rp10,7 miliar hingga akhir kuartal III 2025, dengan margin bunga bersih (net interest margin/NIM) terjaga di level 4,4 persen.

    Dari sisi intermediasi, Bank Sampoerna menyalurkan kredit dengan total sebesar Rp11,5 triliun pada periode yang sama, dengan mayoritas di antaranya atau sebanyak 64,53 persen disalurkan kepada pelaku UMKM.

    “UMKM merupakan bagian integral dari bisnis kami. Melalui berbagai inisiatif yang kami jalankan, kami berharap dapat terus memberikan nilai tambah bagi nasabah, serta menciptakan dampak positif bagi sektor UMKM sebagai pilar ketahanan ekonomi nasional,” kata CEO Bank Sampoerna Ali Yong dalam keterangan di Jakarta, Senin.

    Direktur Finance & Business Planning Bank Sampoerna Henky Suryaputra mengatakan bahwa tantangan dan persaingan pasar yang ketat sepanjang tahun ini menyebabkan penyaluran kredit ke UMKM tidak mudah.

    Namun, pihaknya juga menyadari pelaku UMKM memiliki kemauan yang kuat untuk terus bangkit dan tumbuh. Karena itu, kemudahan akses terhadap pembiayaan menjadi faktor kunci bagi keberlangsungan pelaku UMKM.

    “Kami terus melakukan tinjauan berkala terhadap kemampuan pelaku UMKM dalam menyerap penyaluran kredit dan dengan tantangan yang tidak mudah, kami tetap berkomitmen untuk membantu pelaku UMKM bertumbuh. Ini adalah sektor usaha yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia dan eksistensi bisnis mereka sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Henky.

    Selain tantangan di sisi kredit, perseroan mencatat bahwa faktor kunci dukungan terhadap pelaku UMKM lainnya yakni menjaga arus kas yang sehat.

    Berbekal sinergi dan penerapan digitalisasi di berbagai layanan, Bank Sampoerna berkomitmen untuk memperkuat arus kas sekaligus mendorong keberlanjutan usaha para pelaku UMKM.

    Selanjutnya dari sisi pendanaan, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) Bank Sampoerna tercatat sebesar Rp13 triliun, didominasi oleh dana deposito dari nasabah yang mencapai Rp10,5 triliun.

    Akumulasi DPK tersebut juga dipengaruhi oleh komposisi dana murah (CASA) di akhir kuartal III 2025 yang sebesar 19,2 persen atau meningkat 4,8 persen secara tahunan (year on year/yoy).

    Henky juga mencatat bahwa penyaluran kredit dan penghimpunan DPK yang seimbang turut menjaga rasio loan to deposit ratio (LDR).

    Hingga akhir September 2025, LDR korporasi mencapai 88,30 persen atau meningkat sebesar 3,8 persen dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar 84,5 persen, mencerminkan kondisi likuiditas bank yang sehat.

    Bank Sampoerna memastikan kualitas kredit tetap terjaga dengan baik, di mana rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) gross tercatat sebesar 4,12 persen dan NPL net sebesar 2,45 persen hingga akhir September 2025.

    Bank menjalin kemitraan strategis dengan lebih dari 50 perusahaan fintech, perusahaan multi finance, koperasi, dan institusi keuangan lainnya untuk mendukung UMKM.

    Bentuk kolaborasi tersebut diwujudkan melalui penyediaan layanan Bank as a Service (BaaS) yang memberikan hasil positif, dengan perluasan jangkauan layanan perbankan hingga ke pelosok negeri.

    Hasilnya, tercermin dari peningkatan penggunaan layanan virtual account, pembayaran melalui QRIS, dan transfer dana melalui mitra (host-to-host fund transfer) mencapai 331 juta transaksi dengan total nilai Rp102 triliun hingga September 2025.

    Jumlah transaksi ini, catat Bank Sampoerna, meningkat 16 kali lipat dibandingkan dengan jumlah transaksi pada periode yang sama pada 2024.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Video: Cara Amankan Transaksi Mesin EDC Dari Penipuan-Serangan Siber

    Video: Cara Amankan Transaksi Mesin EDC Dari Penipuan-Serangan Siber

    Jakarta, CNBC Indonesia- Bank Indonesia menyebutkan sistem transaksi keuangan di Indonesia yang terus berkembang didukung adopsi teknologi digitalisasi yang masif membuat volume ekonomi dan keuangan digital dapat tumbuh 4x lipat menjadi 147,3 miliar pada tahun 2030.

    Dibalik potensi besarnya transaksi digital ini, industri dan masyarakat didorong untuk meningkatkan kewaspadaan sistem keamanan siber guna mengantisipasi ragam dan kecanggihan serangan siber. Hal ini juga yang menjadi perhatian khusus bagi PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk (CASH) sebagai perusahaan fintech yang menyediakan solusi transaksi sistem pembayaran untuk merchant dan UKM termasuk lewat mesin EDC.

    Director PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk (CASH), Oktavianus Wirantha mengatakan pertumbuhan pembayaran digital selaras yang besar selaras dengan besarnya risiko sehingga mendorong CASH untuk memberikan jaminan keamanan transaksi bagi pelanggan.

    Hal ini dilaksanakan melalui peningkatan investasi bidang keamanan, memperkuat kompetensi SDM sekaligus meningkatkan edukasi terkait perlindungan data pribadi hingga mengikuti sistem keamanan tertinggi termasuk memenuhi standar PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard).

    Salah satu sistem keamanan yang dikembangkan CASH adalah sistem keamanan pada Mesin Electronic Data Capture (EDC) yang memanfaatkan teknologi mutakhir termasuk artificial intelligence (AI). Sistem ini mendeteksi berbagai anomaly transaksi termasuk kesesuaian transaksi dengan data lokasi asli merchant sehingga jika terjadi ketidaksesuaian lokasi transaksi, atau terdapat transaksi janggal seperti transaksi berulang dan anomali transaksi jumbo maka akan dilakukan “pemblokiran transaksi’ secara otomatis.

    Seperti apa strategi hingga tantangan industri solusi pembayaran digital dalam mengantisipasi risiko siber? Selengkapnya simak dialog Andi Shalini dengan Director PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk (CASH), Oktavianus Wirantha dalam Power Lunch, CNBC Indonesia (Senin, 10/11/2025)