Xcloud.id

Produk: fintech

  • Darurat Pinjol, Seperempat Fintech Terjebak Kredit Macet Tinggi

    Darurat Pinjol, Seperempat Fintech Terjebak Kredit Macet Tinggi

    Jakarta, CNBC Indonesia –Para pelaku industri fintech peer to peer atau P2P lending alias pinjaman online atau pinjol masih optimistis dengan prospek bisnis P2P. Sekretaris Jenderal Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Tiar Karbala mengatakan meski banyak tantangan pertumbuhan, fintech lending masih sangat menjanjikan. Menurutnya fintech P2P lending akan terus berperan penting dalam menjangkau segmen masyarakat yang belum bankable. Lalu apa saja tantangan dan risiko pertumbuhan yang masih dihadapi sektor ini?

    Selengkapnya dalam program Investime CNBC Indonesia, (Senin, 18/11/2024).

  • BRI Bagikan Strategi Pengelolaan Keuangan dan Investasi Bagi Generasi Muda

    BRI Bagikan Strategi Pengelolaan Keuangan dan Investasi Bagi Generasi Muda

    Jakarta, Beritasatu.com — Tren gaya hidup kekinian yang semakin berkembang membuat banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat. Setiap generasi memiliki kondisi dan kebutuhan berbeda yang memunculkan tren keuangan baru terutama di kalangan anak muda.

    Di tengah pesatnya perkembangan ini, muncul juga tantangan yang harus dihadapi anak muda dalam mengelola keuangan. Salah satunya adalah pinjaman online atau pinjol. Menanggapi fenomena ini, BRI menghadirkan berbagai strategi untuk memberikan solusi keuangan yang berpihak pada nasabah sekaligus membantu mereka dalam mengelola keuangan.

    Direktur Bisnis Konsumer BRI Handayani mengungkapkan saat ini banyak anak muda yang terjebak dalam tren Latte Factor.

    “Istilah ini digunakan untuk menggambarkan pengeluaran kecil yang terlihat sepele seperti kopi, langganan streaming, atau makanan kekinian. Meski terlihat sepele, jika dijumlahkan nilainya bisa bikin dompet jebol,” ungkapnya.

    Kurangnya literasi keuangan membuat anak muda banyak yang terjebak dengan pemborosan. Hal ini pun mempengaruhi kondisi keuangan secara keseluruhan. Meskipun memiliki gaji yang cukup, namun masih banyak dari mereka yang tidak memiliki tabungan, dana darurat, bahkan investasi. Di sinilah pentingnya untuk mulai melakukan perencanaan keuangan sedini mungkin.

    Handayani memberikan contoh bahwa perencanaan keuangan bisa dimulai dari hal yang sederhana, yaitu membedakan kebutuhan dan keinginan.

    “Kebutuhan adalah hal-hal mendasar yang penting untuk kelangsungan hidup. Jika tidak ada, tidak bisa menjalani kehidupan sehari-hari. Contohnya rumah, pakaian, makanan dan minuman, biaya kesehatan dan lain-lain. Sementara itu, keinginan adalah hal-hal yang masih bisa diganti dengan barang lainnya. Jika tidak ada, tidak mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Misalnya saja barang branded, gadget keluaran terbaru, dan sebagainya,” lanjutnya.

    Fenomena lain dalam tren keuangan di era modern ini adalah maraknya pinjaman online atau pinjol.

    “Saat ini cukup banyak generasi muda yang terjerat pinjol. Berdasarkan data OJK karyawan dan pelajar merupakan profesi yang banyak terjerat pinjol (12%), di mana didominasi oleh generasi muda.” jelas Handayani.

    Menurutnya, ada beberapa faktor yang menyebabkanmasyarakat khususnya anak muda terjebak pinjol, salah satunya karena kemudahan akses teknologi dan internet.

    “Pinjaman online biasanya menawarkan skema pengajuan yang praktis, syarat mudah, dan approval instan sehingga lebihbanyak diminati. Selain itu, kondisi finansial yang tidak stabil membuat mereka tidak siap dengan adanya kebutuhan mendesak. Belum lagi gaya hidup konsumtif yang membuat pengaturan keuangan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Akses informasi terkait pinjaman formal dan edukasi keuangan yang kurang membuat mereka dengan mudah tergiur untuk mengajukan pinjol,” jelas Handayani.

    Peluang dan Tantangan bagi Industri Perbankan

    Kehadiran pinjaman online pada akhirnya dapat mengubah lanskap industri perbankan di tanah air. Namun, hal ini juga menjadi peluang untuk mempercepat transformasi digital di perbankan.

    “Bank harus semakin gesit dalam mengembangkanproduk digital untuk menyaingi platform pinjaman online yang menawarkan kemudahan akses dan kecepatan layanan. Hal ini mendorong bank untuk terus berinovasi dalam layanan fintech, seperti mobile banking atau pinjaman digital berbasis aplikasi,” tambah Handayani.

    Tantangan maraknya pinjaman online ini juga yang ingin dijawab oleh BRI lewat berbagai strategi mereka yang berpihak pada masyarakat. BRI telah meluncurkan BRIGuna Digital melalui platform BRImo sebagai bagian dari strategi untuk menarik kembali nasabah yang mungkin beralih ke pinjol.

    BRImo merupakan super apps BRI yang memiliki lebih dari100 fitur untuk memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhan perbankannya. Nasabah tak hanya bisa menabung, tapi juga terintegrasi dengan ekosistem digital seperti belanja online, transportasi, dan hiburan sehingga menarik lebih banyakpengguna muda yang ingin solusi perbankan sekaligus gaya hidup hanya dalam satu aplikasi saja.

    BRImo juga menghadirkan fasilitas kredit konsumtif dan produktif dengan sumber pembayaran dari penghasilan tetapatau fixed income. Lewat fitur ini, pengguna bisa mendapatkan akses pinjaman yang mudah sekaligus melakukan pengelolaan dengan bijak.

    Pengajuan pinjaman di BRImo bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja (24/7), prosesnya dilakukan secara digital dengan cepat hanya sekitar 15 menit saja, bunga yang ditawarkan pun kompetitif.

    Tak berhenti sampai di situ, BRI juga terus menghadirkan program edukasi bagi masyarakat untuk mengingatkan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik.

    “Tentu saja, BRI senantiasa memberikan literasi keuangan ke beragam segmen khususnya nasabah BRI mulai dari anak muda yang masih sekolah sampai dengan nasabah yang sudah pensiun. BRI juga rutin berkeliling universitas dalam rangka meningkatkan pemahaman anak muda dalam cara mengelola keuangan khususnya dalam memilih instrumen investasi dan menghindari pinjaman online,” pungkas Handayani.

  • LPEM UI Wanti-Wanti Risiko Tarif PPN, Tak Selalu Kerek Penerimaan Pajak

    LPEM UI Wanti-Wanti Risiko Tarif PPN, Tak Selalu Kerek Penerimaan Pajak

    Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM UI) mengungkapkan bahwa kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) tidak selalu sejalan dengan peningkatan penerimaan negara.

    Dalam laporannya bertajuk Indonesia Economic Outlook 2025, LPEM UI menjelaskan pekerjaan/perusahaan informal bisa menyumbang hingga 40% aktivitas ekonomi di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Masalahnya, pekerjaan/perusahaan informal tidak tercatat dalam administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

    Akibatnya, sambung laporan tersebut, negara dengan pangsa tenaga karena informal yang tinggi akan kesulitan meningkatkan penerimaan PPN meski tarifnya ditingkatkan. Apalagi, peningkatan tarif PPN memungkinkan pelemahan sektor formal yang sudah tersebut.

    Mengutip temuan De Paula & Scheinkman (2010), ditunjukkan bahwa perusahaan formal akan lebih suka bertransaksi dengan perusahaan informal. Dengan demikian, kewajiban PPN bisa dihindari karena perusahaan formal membeli bahan baku dari pemasok informal tanpa memperoleh faktur pajak.

    “Tarif PPN maksimum dapat bergeser lebih rendah sebagai akibat dari meningkatnya informalitas di suatu negara,” tulis laporan LPEM UI dikutip Minggu (17/11/2024).

    Oleh sebab itu, LPEM UI memberi catatan kritis atas rencana pemerintah meningkatkan tarif PPN dari 11% menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Meski peningkatan tarif PPN dapat mendukung pemulihan fiskal pasca pandemi, namun juga dapat menurunkan daya beli masyarakat hingga menyebabkan peningkatan praktik penghindaran pajak.

    Sebagai alternatif, LPEM UI menjelaskan penerimaan perpajakan dapat didorong melalui keterbukaan perdagangan internasional. Seiring naiknya nilai transaksi perdagangan, diyakini penerimaan PPN juga akan semakin meningkat.

    Dijelaskan, potensi ini dapat digali dengan menyederhanakan prosedur kepabeanan dan mengurangi hambatan perdagangan untuk memudahkan fasilitas transaksi perdagangan internasional, sekaligus mendorong bisnis untuk terlibat dalam pasar internasional.

    Langkah-langkah tersebut juga perlu diikuti dengan pelaksanaan kebijakan perdagangan yang mumpuni, serta mendorong platform lokapasar atau e-commerce untuk memfasilitasi perdagangan lintas batas, sehingga memudahkan keterlibatan UMKM dalam kegiatan ekspor.

    “Strategi lainnya adalah dari sisi administrasi perpajakan. Perbaikan administrasi perpajakan sangat penting untuk meningkatkan kinerja penerimaan pajak, yang juga berdampak positif pada iklim investasi,” tulis LPEM UI.

    Selain itu, reformasi institusi dinilai krusial meningkatkan produktivitas pegawai pajak, salah satunya dengan investasi di infrastruktur digital perpajakan yang dapat memodernisasi aktivitas operasional dan mendorong peningkatan efisiensi secara keseluruhan.

    LPEM UI lantas menggarisbawahi bahwa eksplorasi potensi penerimaan pajak dari aktivitas ekonomi digital semakin krusial untuk meningkatkan ruang fiskal.

    Terkait wacana Kementerian Keuangan untuk menjaring pajak ekonomi digital seperti kripto, pajak fintech pada bunga pinjaman yang dibayarkan oleh peminjam, dan pajak pada transaksi yang melibatkan pengadaan barang dan jasa, peninjauan lebih lanjut dinilai penting untuk dilakukan seluruh pemangku kepentingan industri.

    “Formulasi kebijakan perpajakan yang rinci dan relevan untuk sektor digital yang saat ini belum diatur akan memberikan kepastian dan memfasilitasi tingkat kepatuhan dari pelaku usaha ekonomi digital,” tertulis dalam hasil riset tersebut.

  • TDC Soroti Meningkatnya Literasi Digital Masyarakat

    TDC Soroti Meningkatnya Literasi Digital Masyarakat

    Jakarta: Perusahaan teknologi keuangan digital, Trans Digital Cemerlang (TDC), mendukung penuh penyelenggaraan Indonesian Fintech Summit & Expo yang berlangsung pada 12-12 November 2024. Direktur PT TDC, Indra, menyebut acara tersebut sebagai bukti nyata dukungan pemerintah dan asosiasi fintech terhadap perkembangan ekosistem bisnis digital di Indonesia.
     
    “Animo publik luar biasa. Booth kami yang menampilkan produk M2PAY dan Posku Lite ramai dikunjungi. Ini menunjukkan pemahaman masyarakat terhadap bisnis digital semakin matang, berkat dukungan pemerintah dan asosiasi seperti AFTECH,” ujar Indra dalam keterangannya.
     
    Indra optimistis bisnis digital di Indonesia akan terus berkembang pesat, didukung oleh infrastruktur internet yang merata hingga desa, sosialisasi masif tentang keamanan digital, serta regulasi yang kuat. Ia menyebut kolaborasi antara pemerintah, asosiasi, dan pelaku industri menjadi kunci dalam memperluas inklusi keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
    “Kami yakin acara ini akan semakin besar ke depannya. Antusiasme masyarakat terhadap digitalisasi yang tinggi dan kerja sama solid antar pemangku kepentingan akan membawa bisnis digital lebih maju, menjangkau seluruh pelosok Indonesia, dan memberikan kontribusi signifikan pada perekonomian nasional,” tambahnya.
     
    Sebagai bentuk komitmen, TDC mengedepankan perlindungan konsumen sesuai arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perusahaan telah mengantongi sertifikasi ISO 9001:2015 (manajemen mutu), ISO 37001:2016 (sistem manajemen antisuap), dan ISO 27001:2022 (sistem keamanan informasi).
     
    “Khusus ISO Sistem Keamanan Informasi, kami menerapkan kebijakan, kontrol, penilaian risiko, serta pemantauan berkala. Langkah ini memastikan keamanan operasional dan kepercayaan konsumen,” jelas Indra.
     
    Peran OJK dan Kolaborasi Pentahelix
     
    Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan OJK, Hasan Fawzi, menegaskan, ekosistem keuangan digital harus memberikan manfaat luas, tidak hanya untuk pelaku industri, tetapi juga masyarakat secara umum.
     
    “Keuangan digital harus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, dengan tetap mengedepankan perlindungan konsumen melalui pengawasan market conduct,” ujar Hasan.
     
    Ia juga menyampaikan bahwa OJK sedang mengembangkan Pusat Inovasi Pentahelix, yang melibatkan pemerintah, pelaku industri, masyarakat, akademisi, dan media, untuk mendorong pertumbuhan perusahaan inovatif di sektor keuangan.
     
    Ketua Umum AFTECH, Pandu Sjahrir, menegaskan pentingnya kerja sama dengan regulator seperti OJK, Bank Indonesia, dan pemerintah dalam menciptakan inovasi keuangan digital yang bertanggung jawab.
     
    “AFTECH berkomitmen meningkatkan inklusi dan literasi keuangan sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi digital Indonesia,” ungkap Pandu.
     
    Sebagai bagian dari upaya edukasi, AFTECH bersama OJK, AFSI, dan AFPI menyelenggarakan Bulan Fintech Nasional (BFN) 2024 pada 11 November hingga 12 Desember 2024. Kegiatan ini memperkenalkan berbagai model bisnis fintech melalui webinar dan program insentif dari perusahaan fintech terkemuka.
     
    “Dengan meningkatnya literasi digital, kita dapat memastikan masyarakat Indonesia siap menghadapi tantangan ekonomi digital yang terus berkembang,” tutup Pandu.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ALB)

  • Bitcoin Bak Racun Tikus bagi Warren Buffet

    Bitcoin Bak Racun Tikus bagi Warren Buffet

    Jakarta: Meskipun banyak manajer aset dan investor papan atas berinvestasi dalam, atau setidaknya terbuka terhadap kripto dan bitcoin, beberapa diantaranya tetap ragu untuk mengadopsi aset tersebut. Paling menonjol anti-bitcoin adalah investor legendaris, Warren Buffett.
     
    Dilansir dari Yahoo Finance, Sabtu, 16 November 2024, strategi Buffett untuk berinvestasi pada perusahaan-perusahaan solid yang terus-menerus menghasilkan uang tunai dan nilai telah sangat berhasil. Hal ini telah memungkinkan perusahaannya, Berkshire Hathaway, untuk bertahan melalui masa-masa puncak dan palung pasar
     
    “Jika Anda membeli sesuatu seperti bitcoin atau mata uang kripto lainnya, Anda tidak benar-benar memiliki sesuatu yang menghasilkan apa pun. Anda hanya berharap orang berikutnya akan membayar lebih,” ucap Buffett dalam sebuah wawancara pada 2018 silam.
     
    Pada rapat pemegang saham Berkshire di 2022, Buffett menjelaskan pendiriannya tentang bitcoin dengan mengatakan, “Jika Anda mengatakan kepada saya Anda memiliki semua bitcoin di dunia dan Anda menawarkannya kepada saya seharga USD25, saya tidak akan menerimanya karena apa yang akan saya lakukan dengannya? Saya harus menjualnya kembali kepada Anda dengan cara apa pun. Itu tidak akan menghasilkan apa-apa.”
     
    Tidak benar-benar benci investasi kripto
     
    Buffett menentang bitcoin dan kripto secara umum. Namun, sikap ini tidak sepenuhnya tercermin dalam investasi perusahaannya. Berkshire Hathaway banyak berinvestasi di perusahaan fintech Brasil Nu Holdings Ltd. Investasi tersebut merupakan investasi terbaik pada 2023.
     
    Didirikan pada 2013, Nu awalnya menawarkan rekening bank berbiaya rendah dan pinjaman pribadi melalui format yang jauh lebih digital daripada pesaingnya. Pada 2022, perusahaan meluncurkan Nucripto, yang memungkinkan pengguna untuk membeli dan menjual lebih dari 15 token.
     
    Meskipun bisnis kriptonya hanya menyumbang sebagian kecil dari pendapatannya, perusahaan ini masih beroperasi di bidang kripto, dan basis pelanggannya terus bertambah. Perusahaan ini juga meluncurkan mata uang kripto miliknya sendiri yang disebut Nucoin.
     

     
    Buffett telah menginvestasikan USD500 juta di Nu Holdings melalui putaran pendanaan seri G sebelum perusahaan tersebut go public pada Desember 2021. Beberapa bulan kemudian, Buffett meningkatkan kepemilikannya sebesar USD250 juta lagi, sehingga menghasilkan total investasi sebesar USD750 juta.
     
    Investasi tersebut telah membuahkan hasil. Saham Nu naik hampir 50 persen pada 2024 saja dan baru-baru ini mencapai titik tertinggi sepanjang masa. Hal ini juga terjadi setelah 2023, di mana sahamnya naik hampir 100 persen.
     
    Keuntungan besar ini dapat mengalihkan fokus Buffett ke kripto. Melihat laba yang diperoleh dari bisnis terkait kripto dapat menyebabkan investor memikirkan kembali strategi dan pendiriannya terhadap kripto.
     
    Bitcoin telah mengungguli sebagian besar indeks utama sejauh ini pada 2024. Token tersebut naik hampir 70 persen pada tahun ini, jauh di atas S&P 500, yang naik lebih dari 10 persen pada 2024. (Ridini Batmaro)

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • Begini Saran LPEM UI untuk Tingkatkan Penerimaan Negara

    Begini Saran LPEM UI untuk Tingkatkan Penerimaan Negara

    Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM UI) memberikan sejumlah saran terkait strategi alternatif yang potensial untuk meningkatkan penerimaan negara.

    Dalam publikasi analisis makroekonomi bertajuk Indonesia Economic Outlook 2025, terdapat beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan rasio pajak tanpa harus mengandalkan kenaikan tarif pajak, di antaranya adalah menurunkan tingkat informalitas, menaikkan keterbukaan perdagangan, perbaikan sistem administrasi, dan merealisasikan potensi penerimaan pajak dari aktivitas ekonomi digital.

    “Walaupun kenaikan tarif PPN berpotensi meningkatkan penerimaan, kenaikan PPN tidak menjamin penerimaan akan meningkat signifikan, terutama di negara-negara yang memiliki sektor informal yang cukup besar,” tulis Kelompok Kajian Makroekonomi, Keuangan, dan Ekonomi Politik LPEM UI, dikutip pada Sabtu (16/11/2024).

    Menurut tim riset, beban perpajakan pada kelompok dan aktivitas ekonomi formal dapat terdorong akibat tingginya aktivitas informal yang membatasi basis pajak. Solusi yang diberikan mesti menyasar masalah terkait, mulai dari pemberian insentif, simplifikasi rezim perpajakan, hingga perampingan proses registrasi kegiatan usaha.

    Penerimaan perpajakan juga dapat didorong melalui keterbukaan perdagangan internasional, seiring naiknya nilai transaksi perdagangan yang dinilai akan mampu menaikkan penerimaan dari PPN.

    “Semakin tingginya volume perdagangan internasional dari kegiatan impor dan ekspor akan mendorong aktivitas pertumbuhan ekonomi domestik yang kemudian berdampak positif pada penerimaan PPN,” lanjut publikasi itu.

    LPEM UI menilai bahwa potensi ini dapat digali dengan menyederhanakan prosedur kepabeanan dan mengurangi hambatan perdagangan untuk memudahkan fasilitas transaksi perdagangan internasional, sekaligus mendorong bisnis untuk terlibat dalam pasar internasional.

    Hal-hal itu juga perlu diikuti dengan pelaksanaan kebijakan perdagangan yang mumpuni, serta mendorong platform lokapasar atau e-commerce untuk memfasilitasi perdagangan lintas batas, sehingga memudahkan keterlibatan UMKM dalam kegiatan ekspor.

    “Strategi lainnya adalah dari sisi administrasi perpajakan. Perbaikan administrasi perpajakan sangat penting untuk meningkatkan kinerja penerimaan pajak, yang juga berdampak positif pada iklim investasi. Aspek krusial dalam reformasi perpajakan di berbagai negara menekankan pada peningkatan administrasi perpajakan, dengan fokus pada peningkatan efisiensi administrasi,” tulis LPEM UI.

    Selain itu, reformasi institusi dinilai krusial meningkatkan produktivitas pegawai pajak, salah satunya dengan investasi di infrastruktur digital perpajakan yang dapat memodernisasi aktivitas operasional dan mendorong peningkatan efisiensi secara keseluruhan.

    LPEM UI lantas menggarisbawahi bahwa eksplorasi potensi penerimaan pajak dari aktivitas ekonomi digital semakin krusial untuk meningkatkan ruang fiskal.

    Terkait wacana Kementerian Keuangan untuk menjaring pajak ekonomi digital seperti kripto, pajak fintech pada bunga pinjaman yang dibayarkan oleh peminjam, dan pajak pada transaksi yang melibatkan pengadaan barang dan jasa, peninjauan lebih lanjut dinilai penting untuk dilakukan seluruh pemangku kepentingan industri.

    “Formulasi kebijakan perpajakan yang rinci dan relevan untuk sektor digital yang saat ini belum diatur akan memberikan kepastian dan memfasilitasi tingkat kepatuhan dari pelaku usaha ekonomi digital,” tertulis dalam hasil riset tersebut.

  • DANA Masuk Daftar 60 Perusahaan Fortune Fintech Innovators Asia 2024 – Page 3

    DANA Masuk Daftar 60 Perusahaan Fortune Fintech Innovators Asia 2024 – Page 3

    Pengakuan DANA dalam daftar bergengsi Asia ini, turut mencerminkan kemajuan pesat industri tekfin di Indonesia serta potensinya di masa depan. Faktor utama yang mendorong pertumbuhan industri tekfin di Indonesia adalah dukungan dari berbagai elemen dalam ekosistem ekonomi digital, termasuk Pemerintah.

    Salah satu wujud dukungan ini adalah peran penting Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dalam memajukan Digital Public Infrastructure (DPI) untuk mekanisme verifikasi yang aman. Sejak tahun 2018, DANA telah berintegrasi dengan Dukcapil untuk penerapan inisiatif Electronic Know Your Customer (e-KYC).

    Dampaknya, inisiatif DPI telah mengubah kehidupan di Indonesia. Dalam pembayaran digital, DPI telah berhasil memberikan akses keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki rekening bank. Hal ini, juga sejalan dengan visi Pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2025, selaras dengan yang dikemukakan oleh Vince, dalam sesi panel bertajuk ‘AI in focus: Applications to unlock new pathways for SME growth’ di SFF 2024.

    Faktor signifikan dalam pertumbuhan pembayaran digital di Indonesia adalah adanya teknologi QRIS, hasil inisiasi dari Bank Indonesia. Saat ini, pengguna QRIS mencapai 50 juta orang, dan 33 juta merchant yang telah menyediakan pembayaran dengan QRIS. Pertumbuhan penggunanya telah bertumbuh lebih dari 160 persen per tahun, ini menjadi bukti bagaimana alat pembayaran telah beralih dari metode tunai ke digital.

  • Memperkuat ekonomi mandiri melalui pemanfaatan digital

    Memperkuat ekonomi mandiri melalui pemanfaatan digital

    Warga mengakses aplikasi belanja daring melalui perangkat elektronik di Indramayu, Jawa Barat, Kamis (14/11/2024). Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak dari sektor usaha ekonomi digital per 31 Oktober 2024 mencapai Rp29,97 triliun dengan rincian dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp23,77 triliun, pajak kripto sebesar Rp942,88 miliar, pajak fintech (P2P lending) sebesar Rp2,71 triliun, dan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (pajak SIPP) sebesar Rp2,55 triliun. ANTARA FOTO/Dedhez Anggara/rwa.

    Memperkuat ekonomi mandiri melalui pemanfaatan digital
    Dalam Negeri   
    Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 15 November 2024 – 07:19 WIB

    Elshinta.com – Sepuluh tahun yang lalu, para pelajar atau masyarakat Indonesia mungkin tidak pernah membayangkan akan bisa mendapatkan penghasilan dari saluran digital dan juga teknologi yang ada seperti saat ini. Derasnya perkembangan teknologi dan digital membuat insan muda Indonesia kini dapat memperoleh penghasilan melalui berbagai platform digital.  Mereka dapat menghidupkan ekonomi secara mandiri sejak dini.

    Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif (WamenEkraf/WakaBekraf) Irene Umar mengungkapkan bahwa berbagai kemudahan untuk menambah pundi-pundi penghasilan melalui jaringan digital dan teknologi kini tidak lagi memandang usia dan juga pendidikan akhir.

    Selagi masyarakat  mau berusaha dan  mengikuti perkembangan zaman yang sudah mengarah ke era digitalisasi, mereka bisa mendapatkan penghasilan dari industri tersebut. Bahkan, ada anak usia delapan tahun sudah bisa menghasilkan pendapatan sendiri melalui permainan gim Roblox yang berasal dari luar negeri. Hal tersebut merupakan bukti nyata bahwa teknologi tidak lagi memandang usia seseorang untuk menciptakan penghasilan.

    Orang tua si anak pun terheran-heran ketika putranya tersebut sudah bisa menghasilkan pendapatannya sendiri. Hanya saja, masyarakat perlu mendewasakan diri dalam memanfaatkan fasilitas digital ataupun teknologi yang di dalamnya sangat bergantung pada jaringan internet. Tidak menyalahgunakan internet menjadi kunci penting dalam mendapatkan “cuan” yang halal.

    Kerja sama dengan pihak luar

    Indonesia memang harus rajin untuk menjalin hubungan baik dengan negara-negara yang sudah lebih dahulu melesat dalam hal pemanfaatan teknologi dan juga digital, seperti Polandia yang sedang berusaha menjadi basis utama dalam industri gim di dunia. Pendekatan bilateral yang baik dapat membuka peluang yang besar untuk menstimulasi perkembangan industri digital yang ada Indonesia. Sehingga, Sumber Daya Manusia (SDM) dapat bersaing di tingkat global.

    Polandia yang sedang berusaha untuk menjadi pusat industri gim di Eropa dan dunia menjadi peluang Sumber Daya Manusia (SDM) berbakat Indonesia guna meraih kesuksesan dengan hal tersebut. Mereka bakal banyak membutuhkan talenta berbakat. Dengan jalinan hubungan yang baik antara Indonesia dan Polandia, tidak menutup kemungkinan SDM Indonesia untuk ikut berpartisipasi dalam hal itu.

    Meski begitu, talenta muda Indonesia juga perlu meningkatkan keterampilan mereka dalam hal bahasa, ketrampilan digital dan pengembangan jaringan yang baik di industri tersebut agar nantinya mereka bisa “go international”.  Kementerian Ekonomi Kreatif juga bakal mengadakan pertemuan untuk membahas masa depan industri tersebut yang akan dibawa ke Indonesia.

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) Tito Karnavian juga menginginkan untuk mendorong percepatan pengembangan industri gim nasional di tingkat daerah. Menurut dia, gim sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berbagai kalangan masyarakat Indonesia baik dari kalangan anak kecil hingga orang dewasa sekalipun.

    Hanya saja, sampai saat ini Indonesia belum menggali potensi tersebut dengan begitu maksimal, meski menjadi negara yang memiliki penduduk terbesar nomor empat di dunia setelah Amerika Serikat, Tiongkok dan juga India. Ketika Indonesia dapat memanfaatkan ekonomi kreatif secara maksimal, penghasilan tambahan serta peluang lapangan kerja baru,  juga bakal tercipta. Indonesia tidak lagi dipandang sebelah mata oleh dunia luar.

    Tidak hanya mendorong SDM untuk ikut bersaing dalam industri tersebut, negara juga dituntut untuk mempersiapkan berbagai infrastruktur pendukung yang dapat menjembatani kalangan anak muda untuk berkreasi demi terciptanya industri tersebut di Indonesia. Meski begitu, keterbatasan infrastruktur bukan menjadi alasan talenta muda Indonesia untuk tidak kreatif. Keterbatasan infrastruktur menjadi tantangan tersendiri untuk talenta muda lebih kreatif.

    Peluang lapangan kerja baru

    Dengan semakin berkembangnya teknologi yang ada saat ini, tidak menutup kemungkinan lapangan kerja baru akan tersebar di berbagai industri. Hampir semua perusahaan tidak terlepas dari peran teknologi dan juga digital. Sehingga, berbagai kebutuhan lapangan kerja untuk mereka yang mendalami ilmu tersebut dapat menerima pekerjaan dengan mudah ketiak mereka benar-benar menguasai hal tersebut.

    Salah satunya adalah penggunaan Artificial Intelegent (AI) atau kecerdasan buatan yang banyak membutuhkan SDM berbakat yang mendalami bidang tersebut agar teknologi tersebut dapat berjalan sesuai dengan arahan yang membutuhkan. Dengan begitu, masyarakat Indonesia harus lebih akrab dengan teknologi tersebut untuk mendapatkan perhatian dari perusahaan-perusahaan dunia yang banyak membutuhkan untuk memelihara teknologi tersebut.

    Salah satu peluang pekerjaan baru yang dibutuhkan untuk memelihara kedewasaan AI ini adalah Prompt Enginering. Tugas dari pekerjaan ini adalah mengoperasikan suatu teknik yang digunakan dalam sistem AI untuk memberikan instruksi secara jelas sehingga sistem AI dapat menampilkan hasil optimal.

    Teknik ini memiliki kemiripan dengan mesin pencari yang menampilkan hasil berdasarkan dengan keyword yang sudah dituliskan oleh manusia dalam mencari yang mereka butuhkan. Dengan begitu,  jumlah tenaga kerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)  dari Januari sampai dengan Agustus 2024 sebanyak 46.240, bisa dilibatkan dalam memanfaatkan program tersebut.

    Oleh karena itu, Wamenaker sedang mempersiapkan agar masyarakat bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan digital  saat ini. Terciptanya ekonomi mandiri dan  ekonomi kreatif  merupakan salah satu dari cita-cita besar pemerintah Prabowo-Gibran melalui Astacita. Dengan upaya serius semua pihak, tekad untuk mewujudkan ekonomi mandiri,  optimistis bisa terwujud.

    Sumber : Antara

  • BNI edukasi masyarakat tentang integrasi layanan keuangan

    BNI edukasi masyarakat tentang integrasi layanan keuangan

    Ini tentang membuat masyarakat lebih mudah mengakses layanan keuangan tanpa harus menggunakan website atau aplikasi terpisahJakarta (ANTARA) – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mengedukasi masyarakat tentang layanan keuangan yang terintegrasi dalam satu platform.

     

    Dalam sesi diskusi Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2024, sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, Direktur Digital and Integrated Transaction Banking BNI Hussein Paolo Kartadjoemena menjelaskan embedded finance atau pembiayaan yang terintegrasi layanan digital perbankan dengan produk dan layanan keuangan lain dalam satu platform berperan penting dalam meningkatkan ekosistem digital dan memperluas inklusi keuangan terutama bagi masyarakat yang belum terlayani.

     

    “Ini tentang membuat masyarakat lebih mudah mengakses layanan keuangan tanpa harus menggunakan website atau aplikasi terpisah,” ujar Paolo.

     

    Selain itu, layanan keuangan terintegrasi diharapkan juga dapat meningkatkan aktivitas transaksi digital dan nilai transaksi dalam satu ekosistem, serta mendorong partisipasi yang lebih luas dalam ekonomi digital.

     

    Paolo mencontohkan kemudahan bagi pengguna e-commerce yang dapat berbelanja hanya melalui satu aplikasi serta memilih metode pembayaran yang paling sesuai dan dinilai lebih menguntungkan.

     

    “Misalnya, ternyata ada diskon untuk opsi pembelian menggunakan cicilan atau paylater,” tambahnya.

     

    Kendati demikian, Paolo mengingatkan bahwa kemudahan akses harus disertai dengan peningkatan literasi masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan digital. Literasi sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, kepercayaan, dan kebiasaan masyarakat dalam membuat keputusan yang tepat dalam menggunakan layanan keuangan.

     

    BNI terus berkomitmen mendorong inklusi keuangan dengan berpartisipasi aktif dalam membangun ekosistem keuangan inklusif melalui berbagai inisiatif dan inovasi layanan keuangan digital.

     

    Saat ini, BNI menawarkan sekitar 280 layanan Application Programming Interface (API) dan bekerja sama dengan lebih dari 2.000 mitra. Tujuan utamanya adalah untuk memperluas layanan keuangan dan meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam bertransaksi.

     

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Ahmad Wijaya
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pemerintah himpun pajak Rp29,97 triliun dari sektor ekonomi digital

    Pemerintah himpun pajak Rp29,97 triliun dari sektor ekonomi digital

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah menghimpun pajak senilai Rp29,97 triliun dari sektor ekonomi digital per 31 Oktober 2024.

     

    Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kementerian Keuangan Dwi Astuti dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, merinci penerimaan itu berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp23,77 triliun, pajak kripto sebesar Rp942,88 miliar, pajak fintech (P2P lending) sebesar Rp2,71 triliun, dan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (pajak SIPP) sebesar Rp2,55 triliun.

     

    Untuk PPN PMSE, dari 170 PMSE telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PMSE sebesar Rp23,77 triliun, dengan setoran khusus tahun 2024 senilai Rp6,86 triliun.

     

    Adapun total PMSE yang telah ditunjuk pemerintah mencapai 193 pelaku usaha, termasuk 15 penunjukan baru dan tiga pembetulan data PMSE pada Oktober 2024.

     

    Pemungut PMSE yang baru ditunjuk pemerintah di antaranya FM Priv LLC, Midjourney, Inc., Arc Games Inc., DEEZER, Rebecca Hall, YOUZU GAMES HONGKONG LIMITED, ARENANET, LLC, NERIS Analytics Limited, Circle Internet Services, Inc., Vimeo.com, Inc., TP Global Operations Limited, BETTERME INTERNATIONAL LIMITED, Actitech Limited, BETTERME LIMITED, dan Lumen Research Limited. Sementara pembetulan dilakukan terhadap pelaku PMSE NEXWAY SASU, HOTJAR LIMITED, dan FOXIT SOFTWARE INCORPORATED.

     

    Pemerintah masih akan terus menunjuk para pelaku usaha PMSE yang melakukan penjualan produk maupun pemberian layanan digital dari luar negeri kepada konsumen di Indonesia guna menciptakan keadilan dan kesetaraan berusaha bagi pelaku usaha, baik konvensional maupun digital.

     

    Selanjutnya, penerimaan pajak kripto telah terkumpul sebesar Rp942,88 miliar sampai dengan Oktober 2024, dengan serapan khusus tahun ini sebesar Rp475,6 miliar.

     

    Penerimaan pajak kripto tersebut terdiri dari Rp441,57 miliar penerimaan PPh 22 atas transaksi penjualan kripto di exchanger dan Rp501,31 miliar penerimaan PPN dalam negeri (DN) atas transaksi pembelian kripto di exchanger.

     

    Pajak fintech (P2P lending) juga telah menyumbang penerimaan pajak sebesar Rp2,71 triliun, dengan serapan tahun 2024 sebesar Rp1,15 triliun.

     

    Penerimaan dari pajak fintech berasal dari Rp446,39 miliar penerimaan tahun 2022, Rp1,11 triliun penerimaan tahun 2023, dan Rp1,15 triliun penerimaan tahun 2024. Pajak fintech tersebut terdiri atas PPh 23 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak dalam negeri (WPDN) dan bentuk usaha tetap (BUT) sebesar Rp789,49 miliar, PPh 26 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak luar negeri (WPLN) sebesar Rp488,86 miliar, dan PPN DN atas setoran masa sebesar Rp1,43 triliun.

     

    Sementara total penerimaan dari pajak SIPP sebesar Rp2,55 triliun, dengan penerimaan khusus 2024 sebesar Rp1,03 triliun.

     

    Penerimaan pajak SIPP terdiri dari PPh sebesar Rp172,68 miliar dan PPN sebesar Rp2,38 triliun.

     

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024