Xcloud.id

Produk: fintech

  • Respons Komisi XI DPR Soal PP Peralihan Pengawasan Kripto ke OJK dan Bank Indonesia – Halaman all

    Respons Komisi XI DPR Soal PP Peralihan Pengawasan Kripto ke OJK dan Bank Indonesia – Halaman all

    Hasiolan EP/Tribunnews.com

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Payung hukum yang mengatur peralihan tugas pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital, termasuk aset kripto, serta derivatif keuangan, disahkan.

    Aturan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.49 Tahun 2024 yang ditetapkan di Jakarta pada 31 Desember 2024 dan ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto.  

    Tugas pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital termasuk aset kripto serta derivatif keuangan beralih dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) per 10 Januari 2025.

    Terkait itu, anggota Komisi XI DPR RI, Ahmad Najib Qodratullah menyambut positif lahirnya PP ini.

    Menurutnya, ada beberapa hal positif di balik lahirnya aturan tersebut.

    “Pertama, efisiensi dan kompleksitas regulasi tujuan dibentuknya aturan di atas dalam rangka meningkatkan efisiensi sektor keuangan,” kata Sekertaris FPAN DPR RI itu kepada wartawan, Kamis (9/01/2024).

    Pun begitu, Najib menilai, dengan adanya PP tersebut bukan tidak mungkin dalam implementasinya akan mendapatkan tantangan terutama dalam harmonisasi peraturan lintas lembaga yaitu OJK, BI, dan Bappebti.

    “Perlu upaya yang besar dalam koordinasi kebijakan jangan sampai tumpang tindih. perlu diantisipasi dengan cara mekanisme koordinasi yang jelas, kesepahaman dan pembentukan standard regulasi terpadu,” saran Najib.

    Hal positif kedua, lanjut dia, dengan adanya PP tersebut dampak terhadap industri keuangan digital dan kripto serta peralihan kewenangan ini akan memberikan sinyal positif dalam pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital.

    Najib juga mewanti-wanti perlu ada hal yang perlu diantisipasi atas lahirnya PP tersebut 

    “(Semisal) Peningkatan biaya operasional perusahaan terutama start up fintech. Peningkatan biaya operasional diharapkan tidak menjadi hambatan bagi para inovator,” ujarnya.

    Ketiga, kata dia lagi, resiko sistemik dan perlindungan konsumen pengawasan terpadu dalam rangka memperkuat stabilitas sistem keuangan BI dan OJK perlu menjaga harmonisasi dalam proses transisi resiko sistemik.

    “Bisa diantisipasi melalui kebijakan yang seirama untuk memastikan perlindungan konsumen bisa optimal sebagai upaya transparansi mekanisme perdagangan dan peningkatan literasi,” ujarnya.

    Hal lain adalah, Najib mengatakan kalau konsultasi terkait dengan PP tersebut dengan Komisi XI DPR RI adalah amanat Undang-undang.

    “Konsultasi dengan Komisi XI DPR merupakan amanat UU lebih lanjut, Komisi XI bisa memfasilitasi pelaku industri dan regulator terkait,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, dalam beleid PP tersebut, pemerintah mengatur bahwa tugas pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital, termasuk aset kripto serta derivatif keuangan beralih dari Badan Penawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Peralihan tersebut mencakup dua kegiatan. 

    Pertama, aset keuangan digital, termasuk aset kripto sesuai dengan kewenangan OJK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

    Kedua, derivatif keuangan yang merupakan instrumen yang nilainya merupakan turunan dari aset yang mendasarinya (underlying) yang meliputi efek di pasar modal. 

  • DPR Apresiasi PP Nomor 49 Tahun 2024 karena Berdampak Positif Terhadap Industri Keuangan Digital

    DPR Apresiasi PP Nomor 49 Tahun 2024 karena Berdampak Positif Terhadap Industri Keuangan Digital

    Jakarta, Beritasatu.com– Anggota Komisi XI DPR Ahmad Najib Qodratullah menyambut baik diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2024 yang mengatur pengalihan kewenangan pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital, termasuk kripto, serta derivatif keuangan dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).

    Najib menilai ada sejumlah manfaat yang dapat diperoleh dari keberadaan aturan tersebut.

    “Yang pertama adalah peningkatan efisiensi dan penyederhanaan regulasi. Tujuan utama aturan ini adalah untuk memperbaiki efisiensi sektor keuangan,” ujar Sekretaris Fraksi PAN DPR tersebut kepada wartawan, Kamis (9/1/2024) tentang PP Nomor 49 Tahun 2024.

    Meski demikian, ia mengakui bahwa penerapan PP tersebut kemungkinan menghadapi tantangan, terutama dalam harmonisasi kebijakan lintas lembaga seperti OJK, BI, dan Bappebti.

    “Koordinasi kebijakan harus diperkuat agar tidak terjadi tumpang tindih. Mekanisme koordinasi yang jelas, kesepahaman bersama, dan standar regulasi terpadu perlu segera dibentuk,” tuturnya.

    Najib juga menyoroti dampak positif lain, yakni sinyal penguatan pengaturan dan pengawasan terhadap aset keuangan digital, termasuk kripto, yang diharapkan memberikan dampak positif bagi perkembangan industri.

    Namun, ia mengingatkan perlunya antisipasi terhadap potensi dampak negatif, seperti peningkatan biaya operasional yang bisa memberatkan perusahaan, terutama startup fintech.

    “Peningkatan biaya operasional ini diharapkan tidak menjadi penghambat inovasi,” tambahnya soal PP Nomor 49 Tahun 2024.

    Selanjutnya, Najib juga menyoroti pentingnya pengawasan terpadu untuk mengelola risiko sistemik dan meningkatkan perlindungan konsumen. Dalam pandangannya, sinergi antara BI dan OJK sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan selama masa transisi.

    “Hal ini dapat dicapai melalui kebijakan yang selaras untuk memastikan transparansi dalam mekanisme perdagangan serta meningkatkan literasi keuangan masyarakat,” jelasnya.

    Najib juga menyarankan agar pemerintah segera melakukan konsultasi dengan Komisi XI DPR RI terkait tentang PP Nomor 49 Tahun 2024. Ia menegaskan bahwa konsultasi dengan DPR merupakan amanat undang-undang.

    “Konsultasi dengan Komisi XI sangat penting karena dapat menjadi wadah bagi pelaku industri dan regulator untuk berdiskusi,” pungkasnya.

  • Perusahaan Ini Bangkrut, Duit Ribuan Nasabah Rp 1,4 T Lenyap

    Perusahaan Ini Bangkrut, Duit Ribuan Nasabah Rp 1,4 T Lenyap

    Jakarta –

    Kebangkrutan perusahaan fintech bernama Synapse membuat ribuan nasabah di Amerika merugi. Sebab imbas dari kebangkrutan itu, banyak saldo nasabah yang hilang. Bahkan jika ditotal, kerugiannya disebut mencapai triliunan rupiah.

    Synapse merupakan fintech menyediakan platform yang memungkinkan perusahaan fintech lain, seperti Yotta dan Juno, untuk menawarkan layanan perbankan tanpa harus memiliki lisensi perbankan sendiri.

    Namun Synapse tiba-tiba tutup dan mengajukan kebangkrutan pada April 2024. Bersamaan dengan itu, perusahaan membekukan dana nasabah yang disimpan di bank mitra seperti Evolve Bank, American Bank, AMG National Trust, dan Lineage Bank

    Akibatnya, nasabah fintech yang tergabung dalam jaringan Synapse tidak dapat mengakses saldo sekitar US$ 265 juta atau Rp 4,3 triliun (kurs Rp 16.248/dolar AS) hingga enam bulan lebih. Parahnya lagi, setelah bank mitra berhasil membuka akses dana nasabah, sekitar US$ 90 juta atau Rp 1,46 triliun dana nasabah hilang tidak diketahui keberadaannya.

    Terkait hal ini, CNBC kemudian berbicara kepada belasan nasabah yang kehilangan saldo. Nasabah-nasabah ini punya tabungan mulai dari US$ 7.000 (Rp 113,73 juta) hingga lebih dari US$ 200.000 (Rp 3,24 miliar). Mulai dari kurir FedEx, pemilik usaha kecil, guru, hingga dokter gigi.

    Salah satu nasabah bernama Kayla Morris harus kehilangan uangnya senilai US$ 282.153,87 atau Rp 4,58 miliar. Dalam sidang tuntutan kehilangan dana tersebut, dirinya mengatakan akunnya terkunci selama enam bulan setelah masalah itu terjadi.

    Saat itu ia berharap uang miliknya masih aman. Namun ternyata uang miliknya kemungkinan tak kembali utuh, karena Evolve disebut cuma akan membayar US$ 500 atau Rp 8,12 juta.

    “Kami diberitahu bahwa Evolve hanya akan membayar kami US$ 500 dari saldo saya senilai US$ 282.153,87. Ini sangat kacau,” kata Morris.

    Kemudian ada juga nasabah Bernama Andrew Meloan, seorang insinyur kimia dari Chicago, yang mengaku punya tabungan sekitar US$ 200.000 di Yotta. Namun sejauh ini, uangnya baru dikembalikan dari Evolve sebesar US$ 5 atau Rp 81.240.

    “Ketika saya mendaftar, mereka memberi saya nomor rekening Evolve. Sekarang mereka mengatakan bahwa mereka hanya memiliki US$ 5 dari uang saya, dan sisanya ada di tempat lain. Saya merasa seperti telah ditipu,” kata Meloan.

    Hal serupa juga terjadi pada salah seorang nasabah Yotta, Zach Jacobs, yang mengatakan punya tabungan US$ 94.468,92 atau Rp 1,53 miliar, namun hanya akan mendapatkan pengembalian dana US$ 128,68 atau setara Rp 2,09 juta.

    Karena hal itu dia mulai bertindak membuat perkumpulan dengan korban lainnya bernama ‘Fight For Our Funds’. Hal ini dilakukan agar para korban bisa mendapatkan perhatian lebih dari media dan politisi.

    Setidaknya ada 3.454 orang yang mendaftar kelompok tersebut dengan total dana yang hilang mencapai US$ 30,4 juta atau Rp 493,93 miliar. Hal ini menunjukkan bagaimana masifnya dampak kebangkrutan fintech Synapse terhadap nasabah di AS. Sementara Synapse dan mitranya, termasuk Evolve Bank & Trust, masih saling menyalahkan tentang pemindahan saldo yang tidak semestinya.

    “Ketika Anda memberi tahu orang-orang tentang hal ini, rasanya seperti, ‘Tidak mungkin ini bisa terjadi’. Tapi sebuah bank baru saja merampok kami. Ini adalah perampokan bank terbaik pertama dalam sejarah Amerika,” kata Jacobs.

    (fdl/fdl)

  • BTN Fund Jadi Andalan Investasi Startup Baru Indonesia – Page 3

    BTN Fund Jadi Andalan Investasi Startup Baru Indonesia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) bersama PT Mandiri Capital Indonesia (MCI) resmi menjalin kemitraan strategis melalui inisiatif BTN Fund.

    Kolaborasi ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekosistem digital dalam sektor perumahan, konstruksi, layanan keuangan, teknologi perangkat lunak, serta bidang berbasis Environmental, Social, and Governance (ESG).

    Investasi pada Startup untuk Solusi Inovatif

    BTN Fund akan menjadi motor penggerak investasi pada perusahaan rintisan yang menawarkan solusi berbasis teknologi guna mendukung transformasi bisnis BTN.

    Fokus investasi mencakup startup di bidang Fintech, Proptech, kecerdasan buatan (AI), serta layanan operasional yang relevan dengan kebutuhan digitalisasi sektor perumahan dan keuangan.

    Ronald S. Simorangkir, Direktur Utama MCI, menyatakan bahwa kerja sama ini sejalan dengan prioritas pemerintah dalam mendukung sektor strategis seperti perumahan, UMKM, ekonomi digital, dan ESG.

    “Kolaborasi BTN dan MCI akan mempercepat terciptanya ekosistem digital yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan, sesuai dengan kebutuhan transformasi ekonomi Indonesia,” ungkapnya.

     

  • Catat 15 Pekerjaan yang Paling Banyak Dicari, Masih Bisa Ganti Profesi

    Catat 15 Pekerjaan yang Paling Banyak Dicari, Masih Bisa Ganti Profesi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Selama 2023-2027 bakal ada banyak profesi yang banyak dicari. Pekerjaan ini terkait dengan teknologi, khususnya di bidang Artificial Intelligence (AI) dan machine learning.

    an berjudul Future of Work 2023 yang dirilis oleh Forum Ekonomi Dunia (WEF) menggambarkan perubahan yang drastis di dunia kerja akibat digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan buatan.

    Salah satu fokus utama laporan tersebut adalah mengukur berapa banyak bidang pekerjaan yang hilang dan muncul di berbagai jenis industri.

    Riset dari tim WEF menyatakan 23 persen dari tenaga kerja di segala bidang industri di seluruh dunia bakal berubah total dalam 5 tahun ke depan, baik dalam bentuk bidang pekerjaan yang musnah maupun profesi baru yang muncul.

    Data pergeseran bidang pekerjaan yang disebut sebagai “churn pasar tenaga kerja” ini, menurut tim peneliti, menunjukkan bahwa dampak digitalisasi terhadap profesi manusia tidak bisa dilihat hanya dari tingkat penyerapan tenaga kerja. Riset membuktikan bahwa untuk tiap profesi yang musnah, banyak profesi baru yang bermunculan.

    Industri yang kebutuhan tenaga kerjanya diproyeksikan berubah paling drastis dalam 5 tahun ke depan adalah industri media, hiburan, dan olah raga. Sekitar 32 persen dari bidang pekerjaan di industri tersebut diperkirakan bakal lenyap atau profesi baru.

    Pergeseran drastis (di atas rata-rata 23 persen) juga diramal terjadi di bidang pemerintahan, komunikasi digital dan teknologi informasi, real estat, layanan keuangan, serta transportasi dan rantai pasok. Pekerjaan di bidang blockchain juga tercatat makin banyak dicari.

    15 profesi paling banyak dicari

    Berikut 15 pekerjaan yang paling banyak dicari hingga 2027 mendatang:

    Spesialis kecerdasan buatan (AI) dan machine learning
    Spesialis keberlanjutan (sustainability)
    Analis business intelligence
    Analis keamanan sistem informasi
    Insinyur di bidang fintech (fintech engineer)
    Analis data dan data science
    Insinyur di bidang robot (robot engineer)
    Spesialis big data
    Operator peralatan pertanian
    Spesialis transformasi digital
    Pengembang blockchain
    Spesialis ecommerce
    Spesialis strategi dan pemasaran digital
    Insinyur data (data engineer)
    Desainer komersial dan industrial

    Catatan Forum Ekonomi Dunia (WEF), akan ada 69 juta lapangan pekerjaan baru selama periode tersebut. Namun ini juga diikuti dengan hilangnya 83 juta lapangan pekerjaan.

    Tim peneliti WEF menjelaskan data tersebut menjadi pertanda dampak digitalisasi pada pekerjaan manusia. Termasuk membuktikan saat ada profesi yang hilang, akan beberapa pekerjaan baru yang muncul.

    15 Pekerjaan terancam PHK

    Berikut adalah daftar profesi yang terancam musnah:

    Berikut adalah 10 bidang pekerjaan yang menurut WEF paling cepat musnah dalam 5 tahun ke depan:

    Teller bank
    Petugas pos
    Kasir dan loket
    Data entry
    Sekretaris dan administrasi
    Staf pencatat stok (stock-keeping)
    Staf akuntansi, pembukuan, dan payroll
    Legislator dan pejabat pemerintahan
    Staf statistik, asuransi, dan keuangan
    Sales door-to-door, pedagang kaki lima, dan penjual koran
    Satpam
    Manajer kredit dan pinjaman
    Penyelidik dan pemeriksa klaim
    Penguji software
    Relationship manager

    (dem/dem)

  • Sejarah Bukalapak dari Awal Berdiri Hingga Jadi Unicorn, Kini Tutup Marketplace

    Sejarah Bukalapak dari Awal Berdiri Hingga Jadi Unicorn, Kini Tutup Marketplace

    Jakarta, Beritasatu.com – Bukalapak didirikan pada 10 Januari 2010 oleh Achmad Zaky, Nugroho Herucahyono, dan Muhammad Fajrin Rasyid, telah mencatat perjalanan panjang yang penuh inovasi di dunia digital Indonesia. Bermula sebagai platform marketplace yang mendukung UMKM, Bukalapak berkembang pesat menjadi unicorn pertama Indonesia yang melantai di bursa saham.

    Namun, persaingan yang semakin ketat dan tantangan pasar membuat Bukalapak memutuskan untuk bertransformasi, mengalihkan fokus dari marketplace ke pemberdayaan UMKM melalui solusi teknologi, warung digital, dan layanan lainnya.

    Berikut kisah perjalanan Bukalapak dari awal hingga transformasi besar yang dijalani:

    Awal Berdiri

    Bukalapak didirikan pada 10 Januari 2010 oleh Achmad Zaky, Nugroho Herucahyono, dan Muhammad Fajrin Rasyid. Platform ini dimulai sebagai marketplace online yang bertujuan membantu UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di Indonesia memasarkan produk mereka secara online. Awalnya, Bukalapak beroperasi dari sebuah rumah sederhana dengan visi mendukung pedagang kecil agar menjangkau konsumen lebih luas.

    Lini Waktu Perjalanan Bukalapak

    2010: Peluncuran website Bukalapak pertama

    Sebanyak 6.500 pelapak bergabung dengan total 17.000 pengguna.

    2011: Status sebagai PT

    Bukalapak telah memiliki lima karyawan dan mengelola 20.000 pelapak dengan total 50.000 pengguna. Pada 9 September 2011, Bukalapak resmi menjadi Perseroan Terbatas (PT).

    2012: Meraup untung lewat bisnis teknologi

    Buka Komunitas merangkul 50.000 pelapak. Komunitas ini menjadi wadah untuk berbagi informasi sukses berjualan online. Area Komunitas Bukalapak mencakup Depok, Bekasi, Solo, Yogyakarta, dan Semarang.

    2013: Menggapai transaksi Rp 15 miliar per bulan

    Lebih dari 80.000 pelapak tersatukan, dengan 400.000 barang tersedia dan total 360.000 pengguna Bukalapak.

    2014: Peluncuran aplikasi Bukalapak

    Bukalapak meluncurkan aplikasi belanja online versi Android, melayani 800.000 pengguna dan memfasilitasi 250.000 pelapak.

    2015: Memayungi 250 talenta, mengayomi 500.000 pelapak

    Kantor pusat Bukalapak berpindah ke Plaza City View, Kemang. Pada tahun yang sama, Bukalapak berhasil mencatat 2 juta transaksi dalam sehari saat Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas).

    2016: Bergerak bersama Bekraf

    Bukalapak meluncurkan program “Pahlawan” untuk memberdayakan pelapak di seluruh Indonesia. Perusahaan juga bekerja sama dengan Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) untuk mendorong potensi kreatif di Indonesia.

    2017: Menjadi Unicorn Indonesia

    Sebanyak 2,4 juta pelapak terdaftar di Bukalapak. Pada tahun ini, Bukalapak membangun ekosistem warung digital bernama Mitra Bukalapak.

    2018: Harbolnas Bukalapak

    Harbolnas disertai drama action yang dibintangi Dian Sastrowardoyo dan disutradarai oleh Timo Tjahjanto berhasil mencatat 5 juta transaksi dalam satu hari.

    Perkembangan dan Inovasi (2019-2023)

    2019: Achmad Zaky mengundurkan diri sebagai CEO dan digantikan oleh Rachmat Kaimuddin. Fokus bisnis diperluas ke sektor offline melalui program Mitra Bukalapak.2021: Bukalapak melakukan Initial Public Offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia, mengumpulkan lebih dari Rp 21,9 triliun. Bukalapak menjadi unicorn pertama di Indonesia yang melantai di bursa saham.

    Penurunan Popularitas Marketplace

    Persaingan yang ketat dengan Shopee, Tokopedia, dan Lazada membuat Bukalapak kesulitan mempertahankan pangsa pasar. Akibatnya, perusahaan mulai mengalihkan fokus ke layanan lain seperti Mitra Bukalapak, fintech, dan logistik.

    Penutupan Marketplace dan Transformasi Bisnis

    Pada Januari 2024, Bukalapak mengumumkan penutupan operasional marketplace mereka untuk fokus pada pengembangan ekosistem UMKM, warung digital, dan solusi teknologi lainnya. Bukalapak tetap beroperasi sebagai perusahaan teknologi yang mendukung pemberdayaan pelaku usaha kecil di Indonesia.

    Bukalapak memulai perjalanannya sebagai marketplace yang inovatif, tumbuh menjadi unicorn, dan akhirnya bertransformasi menjadi perusahaan teknologi yang berfokus pada UMKM. Meski menghadapi tantangan dalam persaingan e-commerce, Bukalapak tetap berkontribusi bagi ekonomi digital Indonesia melalui layanan seperti Mitra Bukalapak dan solusi pemberdayaan lainnya.

  • Patrick Walujo Komitmen Jadi Dirut GOTO sampai 2029, Ini Dampak Positifnya

    Patrick Walujo Komitmen Jadi Dirut GOTO sampai 2029, Ini Dampak Positifnya

    Jakarta –

    Sejumlah analis pasar modal menyoroti keputusan manajemen PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) yang mengumumkan komitmen Patrick Walujo untuk tetap menjabat sebagai Direktur Utama perseroan hingga tahun 2029.

    Para analis menilai keputusan yang nantinya bergantung dengan keputusan pemegang saham ini merupakan hal positif bagi induk Gojek dan GoTo Financial (GTF) ke depan, di saat perusahaan menargetkan mencapai profitabilitas dan pertumbuhan berkelanjutan.

    Analis Semesta Indovest Sekuritas, Michael Lee pun menyoroti sosok Patrick yang berhasil mentransformasi bisnis e-commerce, dari sebelumnya memiliki arus kas negatif menjadi positif. Menurutnya, dekonsolidasi Tokopedia dan kemitraan strategis dengan TikTok Shop terbukti membuat GOTO lebih solid.

    “Dengan adanya deal dan klausul e-commerce service fee, GOTO tidak hanya punya recurring revenue tetapi juga jauh lebih solid dari sisi arus kas,” ujarnya di Jakarta, Selasa (7/1/2025).

    Michael mengatakan Patrick memiliki kemampuan mumpuni dalam meningkatkan efisiensi operasional, salah satunya kerja sama komputasi awan atau cloud dengan Alibaba dan Tencent.

    “Lewat kerja sama strategis tersebut, biaya cloud yang mahal bisa dihemat sampai 50%, ini akan terefleksikan di operating expense yang lebih rendah dan bisa mendongkrak profitabilitas ke depan,” jelasnya.

    Sebagai informasi, pada 10 November tahun lalu, GoTo Group, Tencent Cloud, dan Alibaba Cloud meneken perjanjian kerja sama terkait penguatan infrastruktur komputasi awan dan pengembangan talenta digital lokal di Indonesia.

    Pada perjanjian tersebut, Tencent Cloud juga akan membangun Pusat Data Internet (IDC) ketiganya di Indonesia, sebagai bagian dari komitmen baru senilai US$5 00 juta dalam bentuk infrastruktur, sumber daya, dan investasi di Indonesia hingga tahun 2030.

    Michael mengatakan kerja sama dengan Alibaba, yang merupakan salah satu pemegang saham mayoritas perseroan, juga akan mampu mengatasi ancaman overhang GOTO.

    “Dengan Alibaba stay commit untuk hold saham GOTO hingga 2029, risiko overhang bisa di-manage. Ini artinya kemitraan strategis tidak hanya berupa cost-saving tetapi juga menjadi langkah untuk meningkatkan confidence pasar pada saham GOTO,” ungkapnya.

    “Prestasi Patrick dalam waktu singkat menjadi angin segar untuk pasar, apalagi jika dia [Patrick] punya komitmen besar pimpin GoTo untuk waktu yang lebih lama sampai 2029. Bakal lebih positif, tentu sesuai dengan aturan dan persetujuan pemegang saham,” lanjutnya.

    Sementara itu Analis Ciptadana Sekuritas Gani menilai sosok Patrick cocok memimpin perusahaan teknologi seperti GOTO. Terlebih saat ini GOTO sedang berada pada fase transisi dari perusahaan startup menjadi perusahaan yang lebih stabil dan terus bertumbuh.

    “Dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun, Patrick telah banyak melakukan transformasi di internal GOTO. Manuver strategis yang dilakukan pun sudah banyak yang membuahkan hasil,” ucap Gani.

    Di bawah kepemimpinan Patrick, GOTO untuk pertama kalinya mencapai perbaikan profitabilitas operasional, terutama ditinjau dari sisi EBITDA grup yang disesuaikan. GOTO juga dua kali mencetak EBITDA grup yang disesuaikan positif di kuartal IV-2023 dan kuartal III-2024.

    Gani menilai setelah GoTo berhasil mencetak EBITDA grup yang disesuaikan positif secara kuartalan, maka fokus selanjutnya adalah periode setahun penuh. Adapun mesin pertumbuhan GOTO ke depan ada pada unit bisnis On-Demand Services (ODS) lewat Gojek dan fintech lewat GoTo Financial (GTF) untuk bisa mencapai EBITDA grup yang disesuaikan positif.

    Lebih lanjut, Gani mengungkapkan Patrick juga sukses mentransformasi unit bisnis financial technology GOTO, yakni GTF dari yang awalnya memiliki monetisasi rendah menjadi salah satu pendorong pertumbuhan dan margin bisnis GOTO.

    “Lewat produk lending yang berhati-hati dengan Buy Now Pay Later (BNPL) dan cash loan berbasis ekosistem, loan book tumbuh 3x dalam setahun dan bisa capai 2x di akhir 2025 dari posisi September 2024,” katanya.

    “Bisa dibayangkan produk lending punya margin yang solid tetapi dengan kehati-hatian risiko kredit berupa NPL bisa dijaga rendah di kisaran 1%, ini sebuah keberhasilan dan langkah konkret untuk GOTO capai profitabilitas,” pungkasnya.

    (akd/akd)

  • Cara Pinjam Uang di Akulaku dan Syaratnya, Solusi Dana Cepat

    Cara Pinjam Uang di Akulaku dan Syaratnya, Solusi Dana Cepat

    Di tengah dunia yang serba digital, platform Pinjaman Online (pinjol) menjamur di tengah masyarakat. Kehadiran sejumlah platform fintech tersebut banyak dimanfaatkan masyarakat untuk mendapatkan dana cepat dengan praktis.

    Salah satu penyedia layanan keuangan tersebut adalah Akulaku. Platform kredit digital tersebut menawarkan berbagai layanan keuangan bagi penggunanya, termasuk pinjaman uang hingga pembayaran cicilan. 

    Untuk kebutuhan dana cepat, berikut tata cara pinjam di Akulaku dan syarat pengajuannya yang bisa diikuti dengan mudah.

    Syarat pinjam uang di Akulaku

    Sebelum mengetahui Cara Pinjam Uang di Akulaku, terdapat sejumlah persyaratan yang perlu dipenuhi oleh calon debitur. Berikut beberapa syarat pinjam uang di Akulaku.

    Kartu Tanda Penduduk (KTP) Skor kredit yang baik Informasi rekening aktif.

    Cara pinjam uang di Akulaku

    Lewat fitur Dana Cicil, pengguna bisa mengajukan pinjaman tunai dengan mudah dan cepat secara online. Aplikasi Akulaku juga mudah dan gratis untuk diunduh dan dipasang melalui Play Store atau App Store. Adapun langkah-langkahnya, yaitu sebagai berikut.

    Buka aplikasi Akulaku di perangkat Anda. Daftar akun jika Anda belum mempunyai akun Akulaku. Isi formulir pendaftaran akun dengan lengkap dan benar. Di halaman utama, klik menu Keuangan. Pilih menu Dana Cicil. Setelah itu, pilih jumlah dan tenor pinjaman yang diinginkan. Centang syarat dan ketentuan untuk menyetujuinya. Klik tombol Ajukan Pinjaman. Isi data diri Anda sebagai debitur dan kirim data pengajuan. Proses pengajuan pinjaman sudah berhasil dilakukan.

    Setelah pengajuan pinjaman sudah selesai, pihak Akulaku akan melakukan verifikasi data dan kelayakan calon debitur. Jika lolos, dana akan segera ditransfer ke rekening yang terhubung.

    Kelebihan pinjam uang di Akulaku

    Sebagai platform kredit digital, Akulaku banyak diandalkan masyarakat untuk memperoleh layanan pinjaman. Pasalnya, aplikasi tersebut menawarkan sejumlah keunggulan untuk penggunanya. 

    Berikut beberapa kelebihan pinjam uang di Akulaku yang bisa dirasakan pengguna.

    Pinjaman tunai bisa diajukan tanpa jaminan. Proses pengajuan cepat dengan syarat tidak sulit sehingga memudahkan pengguna mendapatkan dana cepat. Tersedia berbagai jumlah nominal pinjaman hingga Rp15 juta yang bisa dipilih oleh pengguna. Pilihan tenor pinjaman sampai 15 bulan dengan bunga cicilan yang relatif rendah. Legalitas terjamin karena telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Cukup mudah bukan? Dengan mengikuti cara pinjam uang di Akulaku, Anda bisa memperoleh dana cepat dengan cicilan untuk memenuhi kebutuhan darurat.

    Semoga membantu dan selamat mencoba!

  • Kata Asosiasi soal Syarat Ngutang Pinjol Diperketat

    Kata Asosiasi soal Syarat Ngutang Pinjol Diperketat

    Jakarta –

    Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyambut baik keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang penyesuaian ketentuan batasan manfaat ekonomi (suku bunga) bagi industri fintech peer-to-peer lending (Pindar) alias pinjol. Kebijakan ini juga mencakup pengaturan batas usia minimum penerima dana 18 tahun dan memiliki penghasilan Rp 3 juta/bulan, serta pembagian kategori Pemberi Dana menjadi Profesional dan Non Profesional.

    Ketua Umum AFPI Entjik S Djafar mengatakan kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendanaan, menciptakan ekosistem industri yang sehat dan berkelanjutan, melindungi konsumen, meminimalisir risiko hukum dan reputasi bagi pelaku industri.

    “Sebagai asosiasi resmi penyelenggara Pindar, AFPI optimis kebijakan ini akan memiliki multidampak,” kata Entjik dalam keterangan tertulis, Minggu (5/1/2025).

    Pertama, Entjik menilai kebijakan ini akan berdampak pada terwujudnya pertumbuhan positif industri yang akan mendukung pertumbuhan kredit nasional, serta ujungnya berkontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang tengah giat dicanangkan pemerintahan baru.

    Kedua, menguatnya kapasitas Penyelenggara Pindar dalam menjalankan GRC (governance, risk management, compliance) yang semakin terintegrasi. Ketiga, mendorong platform Pindar semakin menjalankan praktik yang bertanggung jawab, memperbanyak dampak positif dan mengurangi dampak negatif seminimal mungkin bagi pengguna layanan sebagai wujud komitmen memberikan perlindungan kepada konsumen.

    “AFPI akan terus mendukung penuh penerapan kebijakan ini, serta bekerja sama dengan OJK dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa industri Pindar dapat terus berkembang dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, transparansi dan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat,” ucapnya.

    Seperti diketahui, saat ini masih banyak masyarakat yang belum terjangkau oleh layanan keuangan formal, terutama mereka yang membutuhkan pendanaan dalam jumlah kecil dan jangka pendek. Pendanaan jenis ini dinilai sangat penting untuk membantu masyarakat memulai perjalanan keuangan mereka.

    Menurut Riset EY (MSME Market Study and Policy Advocacy), potensi credit gap tahun 2026 semakin membesar menjadi Rp 2.400 triliun per tahun. Hal ini merupakan gambaran peluang bisnis yang besar sekaligus sebagai tantangan bagaimana para pemangku kepentingan dapat memberikan akses pembiayaan alternatif, termasuk bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia.

    AFPI memastikan relaksasi ini tidak akan disalahgunakan. Seluruh anggota AFPI diklaim akan terus mematuhi peraturan yang berlaku dan menerapkan praktik bisnis yang sehat.

    “Kami akan terus memantau perkembangan industri dan memberikan edukasi kepada masyarakat agar bijak dalam memanfaatkan layanan Pindar,” ujar Entjik.

    Tercatat hingga September 2024, industri ini telah menyalurkan akumulasi pendanaan sebesar Rp 978,4 triliun kepada 137,35 juta borrower. Dengan pertumbuhan industri ini disebut dapat mendorong terciptanya ekonomi yang lebih inklusif dan berdaya tahan.

    (aid/rrd)

  • Optimisme menatap ekonomi Indonesia 2025

    Optimisme menatap ekonomi Indonesia 2025

    Calon penumpang pesawat menyaksikan pameran Injourney UMKM Expo di selasar Bandara Internasional Minangkabau (BIM) di Padang Pariaman, Sumatera Barat, Rabu (1/1/2025). ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/YU

    Optimisme menatap ekonomi Indonesia 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 05 Januari 2025 – 11:57 WIB

    Elshinta.com – Menyambut fajar baru 2025, masyarakat tidak bisa abai terhadap sejumlah tantangan ekonomi yang tengah dihadapi bangsa.

    Berbagai tantangan itu memang sempat memunculkan kekhawatiran, terutama terkait isu kenaikan pajak serta stagnasi pendapatan. Sekalipun demikian, publik tetap optimistis akan adanya perbaikan ekonomi pada tahun 2025.

    Kabar baik tiba-tiba muncul, ketika pemerintah membatalkan rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara umum, pada tahun 2025 dari 11 persen ke 12 persen.

    Pembatalan kenaikan PPN diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo saat menjelang peralihan tahun beberapa hari lalu.

    Pembatalan kenaikan PPN tersebut, memperlihatkan sensitivitas Presiden Prabowo terhadap kondisi perekonomian nasional, di tengah pemulihan daya beli masyarakat, serta berbagai tantangan yang dihadapi dunia usaha.

    Dengan mempertahankan PPN 11 persen untuk mayoritas barang dan jasa, konsumsi masyarakat diharapkan tetap terjaga serta tidak mengalami tekanan lebih lanjut.

    Meski tantangan ekonomi global masih membayangi, semangat kebangkitan dan daya juang bangsa Indonesia bakal tetap berkobar.

    Selaras dengan pidato Tahun Baru-nya, Presiden Prabowo Subianto berkeyakinan akan kemampuan Indonesia untuk melewati berbagai hambatan dan mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

    Penguatan UMKM

    Dalam konteks ekonomi mikro, saat muncul kecenderungan kenaikan harga, umumnya akan diikuti penurunan konsumsi.

    Daya beli masyarakat Indonesia yang sebagian besar berada pada level menengah ke bawah, membuat mereka lebih sensitif terhadap perubahan harga.

    Itu sebabnya Presiden Prabowo menegaskan, untuk barang dan jasa yang selama ini menjadi kebutuhan pokok masyarakat, serta mendapat fasilitas pembebasan pajak (tarif PPN nol persen), masih akan tetap berlaku.

    Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga menegaskan komitmen pemerintah untuk meringankan beban ekonomi rakyat, dengan cara memberikan paket stimulus, total senilai Rp38,6 triliun.

    Paket itu dalam implementasinya berupa bantuan beras untuk 16 juta penerima bantuan pangan sebanyak 10 kilogram per bulan, diskon 50 persen untuk pelanggan listrik dengan daya maksimal 2.200 volt ampere (VA), hingga pembiayaan industri padat karya.

    Kemudian bebas PPh (Pajak Penghasilan) bagi UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) beromzet kurang dari Rp500 juta per tahun.

    Sektor UMKM sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia, insentif PPh tersebut akan sangat terasa dampaknya. UMKM menyumbang 61 persen produk domestik bruto (PDB), dan memperkerjakan lebih dari 97 persen tenaga kerja nasional.

    Itu sebabnya penurunan konsumsi domestik, berisiko mengurangi omzet UMKM, dan pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi lokal.

    Sudah selayaknya pemerintah memberikan insentif pajak bagi UMKM, pembebasan pajak untuk bahan tertentu yang digunakan sektor UMKM, dapat menjadi solusi untuk menekan biaya produksi.

    Selain insentif bagi UMKM, perlu juga adanya subsidi langsung untuk barang dan jasa esensial bagi masyarakat luas, seperti transportasi publik, bahan bakar, dan energi rumah tangga, untuk menjaga daya beli masyarakat.

    Secara bersamaan diterapkan kebijakan harga yang terjangkau untuk kebutuhan pokok, dibarengi dengan pengawasan rantai distribusi serta memberikan insentif kepada produsen untuk menjaga stabilitas harga di tengah kenaikan tarif pajak.

    Masyarakat juga layak optimistis atas prospek ekonomi tahun ini, dengan tren positif kolaborasi UMKM dan jenama lokal.

    Untuk industri FMCG (fast moving consumer goods), produsen domestik telah mengalami perkembangan pesat.

    Perusahaan seperti Mayora, data terakhir sudah hampir melampaui Unilever Indonesia dari sisi penjualan, dengan 40 persen produknya untuk memenuhi pasar ekspor.

    Jenama lain, seperti produk perawatan wajah Wardah, sudah mampu berkembang pesat, dan telah menjadi trendsetter untuk konsumen Muslim.

    Perkembangan yang sama juga terjadi di industri elektronik peralatan rumah tangga. Perusahaan seperti Polytron telah menjadi raja di rumah sendiri untuk produk audio, mengalahkan produsen yang sama dari luar negeri.

    Polytron bahkan mampu berekspansi ke industri sepeda motor listrik, dan dewasa ini telah menguasai pangsa pasar terbesar di negeri ini.

    Bahkan dalam industri kertas dan bubur kertas (pulp and paper), Indonesia menjadi raja di dunia, dengan pangsa ekspor terbesar adalah China.

    Menjaga optimisme

    Salah satu faktor pendukung optimisme itu adalah stabilitas politik. Publik percaya situasi politik tahun ini akan lebih stabil, mengingat Indonesia baru saja menuntaskan Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak 2024, yang menguras energi seluruh komponen masyarakat. Tingginya optimisme publik menjadi modal penting bagi pemerintah.

    Seusai pesta demokrasi tahun lalu, terdapat nilai positif yang dapat dibanggakan. Di tengah persaingan dan ketegangan politik, Pilpres 2024 berlangsung aman.

    Tidak terlihat blok-blok masyarakat berbasis ikatan primordial. Sebuah prestasi besar, ketika bangsa ini mampu melampaui tahun politik 2024 dengan damai.

    Selaras dengan penggalan pidato Tahun Baru dari Presiden Prabowo, tahun 2024 mengajarkan masyarakat tentang banyak hal, khususnya tentang pentingnya adaptasi dan inovasi menghadapi situasi ketidakpastian.

    “Namun, saya percaya dengan kerja keras, kolaborasi serta semangat gotong royong, kita mampu membangun Indonesia lebih maju dan sejahtera pada 2025 dan seterusnya,” tutur Presiden Prabowo.

    Sikap optimisme itu bakal menjadi pendorong dalam menghadapi tantangan yang ada.

    Dalam hal itu, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di atas 5,2 persen per tahun berjalan pada 2025. Ini perlu didukung beberapa sektor unggulan seperti pariwisata, digital ekonomi, dan industri manufaktur.

    Berbagai program strategis pun disiapkan untuk mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.

    Pembangunan infrastruktur fisik, seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara, tidak hanya bertujuan meningkatkan konektivitas antarwilayah, tetapi juga mendukung distribusi logistik dan efisiensi ekonomi.

    Infrastruktur merupakan public good yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan produktivitas dan menarik investasi.

    Pada konteks Indonesia sekarang, langkah ini relevan untuk menghadapi tantangan geografis yang luas dan beragam, di mana konektivitas menjadi kunci integrasi pasar domestik.

    Digitalisasi sektor ekonomi sebagai inisiatif yang signifikan. Pada teori ekonomi modern, digitalisasi dapat mengurangi biaya transaksi, memperluas akses pasar, dan mendorong inovasi.

    Pemerintah, melalui agenda transformasi digital, berikhtiar mempercepat adopsi teknologi di sektor industri, UMKM, dan layanan publik.

    Digitalisasi tidak hanya memberikan efisiensi, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru, seperti ekonomi berbasis platform dan fintech, yang telah tumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir.

    Selanjutnya transisi menuju energi terbarukan sebagai langkah penting untuk keberlanjutan ekonomi.

    Mengadopsi teori green economy, langkah ini bertujuan menciptakan pertumbuhan yang berorientasi pada pengurangan emisi karbon dan pemanfaatan sumber daya secara efisien.

    Fenomena perubahan iklim dan komitmen global terhadap dekarbonisasi membuat Indonesia tidak hanya melihat transisi energi sebagai kewajiban lingkungan, tetapi juga peluang untuk menciptakan lapangan kerja baru di sektor energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan biomassa.

    Dengan mendorong percepatan transisi energi, pemerintah dapat menggantikan pembangkit listrik tenaga batu bara (PLTU) dengan energi bersih, yang berbasis sinar matahari (PLTS) dan air (PLTA).

    Bonus demografi juga menjadi faktor optimisme yang penting dalam ekonomi nasional. Menurut teori transisi demografi, ketika proporsi penduduk usia produktif (15–64 tahun) tinggi, maka ada potensi besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

    Namun, untuk memanfaatkan peluang tersebut, investasi di sektor pendidikan dan kesehatan menjadi krusial.

    Pendidikan berkualitas dapat meningkatkan keterampilan tenaga kerja, sementara sistem kesehatan yang baik memastikan produktivitas tetap tinggi, menjelang Indonesia Emas 2045.

    Sumber : Antara