Produk: fintech

  • OJK Catat Perbankan Telah Salurkan Kredit Rp7.827 Triliun Sepanjang 2024, Tumbuh 10,39 Persen – Halaman all

    OJK Catat Perbankan Telah Salurkan Kredit Rp7.827 Triliun Sepanjang 2024, Tumbuh 10,39 Persen – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat perbankan telah menyalurkan kredit dan pembiayaan sebesar Rp 7.827 triliun sepanjang 2024.

    Hal itu diungkap Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar saat acara pembukaan Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2025 di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    Awalnya, di tengah dinamika global, Mahendra menyebutkan perekonomian dan sektor jasa keuangan Indonesia menunjukkan resiliensi dan tetap tumbuh baik.

    Pertumbuhan ekonomi sepanjang 2024 tercatat 5,03 persen dengan indikator kinerja sektor jasa keuangan yang positif.

    Lalu, kata Mahendra, hal itu didukung oleh fondasi permodalan yang solid, likuiditas mencukupi, dan profil risiko yang terkelola dengan baik.

    “Dari aspek intermediasi, perbankan telah menyalurkan kredit dan pembiayaan sebesar Rp 7.827 triliun, tumbuh double digit sesuai target dan mencapai 10,39 persen dengan disertai risiko kredit yang terjaga.,” kata Mahendra.

    Sementara itu, piutang perusahaan pembiayaan tumbuh 6,92 persen menjadi Rp 503,43 triliun.

    Di sisi lain, intermediasi non-konvensional seperti outstanding pembiayaan pinjaman dari fintech peer-to-peer lending tercatat Rp 77,02 triliun, tumbuh 29,14 persen.

    Lalu, pembiayaan produk Buy Now Pay Later (BNPL) yang dilakukan oleh perbankan dan perusahaan pembiayaan masing-masing tercatat Rp 22,12 triliun dan Rp 6,82 triliun atau tumbuh masing-masing  43,76 dan 37,6 persen.

    “Industri pergadaian tercatat sebesar Rp 88,05 triliun atau tumbuh 26,9 persen,” ujar Mahendra. 

  • Menteri Ara Bakal Panggil Bos Danantara hingga Himbara Bahas Program 3 Juta Rumah

    Menteri Ara Bakal Panggil Bos Danantara hingga Himbara Bahas Program 3 Juta Rumah

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan pihaknya sudah mengundang Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Direktur Utama Himbara sampai Menteri BUMN untuk membahas program proyek 3 juta rumah.

    Adapun posisi Pandu Sjahrir di dalam BPI Danantara tersebut memang belum ada informasi resmi dari pemerintah. Namun, sosok Ketua Umum Asosiasi Fintech Indonesia tersebut menjadi nama yang sering di-endorse Ara sebagai Bos BPI Danantara. Saat ini, Kepala BPI Danantara dijabat oleh eks Deputi Gubernur BI Muliaman Darmansyah Hadad.

    “Kita hari Selasa akan diskusi dengan Gubernur Bank Indonesia, saya undang Pak Misbakhun [Ketua Komisi XI DPR RI] dan ajak Pak Erick Thohir, Pak Pandu dari Danantara, dan kita bicara dengan Pak Perry, bersama dengan kawan-kawan perbankan untuk bagaimana menjawab soal pembiayaan yang disampaikan Pak Nixon [Dirut BTN]. Karena isu yang pokok adalah pendanaan, lahan, perizinan dan bagaimana hal itu tepat sasaran dan kualitas rumahnya juga,” kata Ara saat menghadiri peluncuran super aps Bale by BTN di Istora Senayan, Minggu (9/2/2025).

    Ara melanjutkan, pertemuan di hari Selasa pekan depan tersebut merupakan lanjutan dari lawatannya keliling menemui setiap pihak tersebut yang dilakukan empat mata dalam empat hari terakhir. Di sini, dia juga kembali menegaskan kompetensi Pandu Sjahrir sebagai pengusaha dalam posisinya di BPI Danantara nanti.

    “Saya tidak ragu-ragu untuk bagaimana waktu saya, pikiran saya dulu bagaimana memajukan usaha kami, kalau sesudah jadi menteri, bagaimana pemikiran saya terobosan [inovasi] dengan sahabat-sahabat kami, Pak Misbakhun, Pak Perry, Pak Pandu dan semuanya, dari kalangan dunia usaha, kita gerakkan untuk rakyat. Ini waktunya saya bekerja untuk rakyat,” kata Ara.

    Selain Dirut-Dirut Himbara, pada pertemuan hari Selasa nanti Ara juga akan mengundang Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau PT SMF.

    Sementara itu, Nixon menjabarkan saat ini tantangan perbankan dalam memberikan pendanaan sektor perumahan bukan pada sisi suplai dan demand, tapi lebih kepada faktor likuiditas yang ketat.

    “Likuiditas ini jadi game changer memuluskan program 3 juta rumah. Pemerintah kerja keras cari berbagai sumber, Misal Pak Presiden kunjungan ke Qatar. Lalu juga Kebijakan di Kementerian PKP sudah banyak dilakukan,” kata Nixon.

    Setali tiga uang, Misbakhun mengatakan likuiditas ini menjadi salah satu tantangan yang dihadapi perbankan dalam kemampuannya memberikan pendanaan dalam proyek 3 juta rumah Prabowo.

    Dalam hal dukungan DPR, Misbakhun menjelaskan Komisi XI nantinya akan menjadi mitra bagi BPI danantara. Selain itu, mitra pemerintah di Komisi XI ini juga punya peran strategis dalam kebijakan fiskal, yakni Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia.

    “Saya di Komisi XI akan lihat mana aturan selama ini yang kurang mendukung, baik itu aturan perbankan, aturan penyediaan lahan, aturan di bank pusat, itu kita berusaha sinkronisasi untuk kepentingan pembangunan sektor perumahan, sehingga memudahkan bagaimana likuiditas itu tersedia di pasar dan tersalurkan dengan baik. Sehingga keinginan Pak Presiden bangun 3 juta rumah bisa terwujud,” kata Misbakhun.

  • Perusahaan Rintisan Wajib Kembangkan Bisnis Terintergrasi dan Berkelanjutan

    Perusahaan Rintisan Wajib Kembangkan Bisnis Terintergrasi dan Berkelanjutan

    Jakarta

    Startup atau perusahaan rintisan harus memiliki strategi untuk pengembangan bisnis yang terintegrasi dan berkelanjutan.

    VP of Strategy & Sustainability MDI Ventures Alvin Evander mengungkapkan startup juga harus memiliki visi kuat untuk menciptakan dampak nyata dan memberi solusi terhadap aspek sosial maupun lingkungan.

    Dia menyebutkan dengan kolaborasi lintas sektor, startup juga diharapkan bisa terus berkontribusi yang relevan. “Bisa menciptakan manfaat nyata bagi masyarakat, pemangku kepentingan dan pihak terkait,” ujar dia dalam siaran pers, ditulis Minggu (9/2/2025).

    MDI Ventures baru-baru ini mengumumkan peluncuran delapan impact report yang menyoroti kontribusi startup portfolionya terhadap sektor-sektor esensial, seperti pendidikan, kesehatan, aquaculture, dan fintech. Laporan ini memaparkan bagaimana para startup tersebut menciptakan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan yang berkelanjutan.

    Startup portofolio yang terlibat dalam laporan ini meliputi Aruna, Paxel, Julo, SwipeRX, Qoala, Delos, Cermati, dan Amartha. Salah satu aspek yang disorot dalam laporan ini adalah komitmen perusahaan portfolio MDI Ventures terhadap inklusi gender dan pemberdayaan perempuan, seperti di Qoala dan Amartha.

    Hingga tahun 2023, 42% dari total agen Qoala adalah perempuan, meningkat dari 38% pada tahun sebelumnya. Melalui kebijakan kerja yang inklusif dan program pelatihan, Qoala membuka peluang kerja bagi perempuan, termasuk mereka yang tidak memiliki gelar formal. Inisiatif ini berperan dalam mendukung kesetaraan gender dan meningkatkan partisipasi ekonomi perempuan.

    Demikian juga dengan Amartha, yang terkenal sebagai perusahaan pionir fintech yang berfokus pada pembiayaan perempuan di perdesaan. Hingga saat ini, Amartha sudah berhasil menyalurkan pinjaman kepada lebih dari 2,6 juta nasabah perempuan di Indonesia.

    Co-Founder dan Chief Sustainability Officer Aruna Utari Octavianty menjelaskan, peluncuran impact report ini mencerminkan komitmen kami dalam memberdayakan komunitas pesisir melalui inovasi dan teknologi. Pada tahun 2023, kami terhubung dengan lebih dari 55.000 nelayan di 150 lokasi, meningkatkan produksi, ekspor, dan pendapatan mereka hingga tiga kali lipat.

    “Laporan ini adalah bukti nyata kontribusi kami dalam menciptakan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan,” ujar dia.

    VP of Strategy & Sustainability MDI Ventures, Alvin Evander mengatakan, “Peluncuran delapan impact report ini menegaskan komitmen kami untuk berinvestasi di startup yang tidak hanya berfokus pada nilai ekonomi, tetapi juga yang memiliki visi kuat untuk menciptakan dampak nyata dan memberikan solusi terhadap aspek sosial maupun lingkungan,” ungkapnya.

    Laporan ini juga menggarisbawahi pentingnya pengembangan strategi yang terintegrasi dan berkelanjutan bagi para startup. Melalui kolaborasi lintas sektor, para startup diharapkan dapat terus memberikan kontribusi yang relevan dan menciptakan manfaat nyata bagi masyarakat, pemangku kepentingan, dan pihak terkait.

    Peluncuran laporan ini juga sejalan dengan komitmen GoZero%, sebuah inisiatif baru yang hadir sebagai pembaharuan dari program ESG Telkom Indonesia sebelumnya. Melalui GoZero%, Telkom optimis dapat mendorong semangat baru untuk mewujudkan masa depan berbasis ESG dan bisnis berkelanjutan.

    “Kami berharap seluruh impact report ini dapat meningkatkan kesadaran publik dan pemangku kepentingan terhadap peran strategis startup dalam mendorong perubahan sosial, pemberdayaan komunitas, inovasi teknologi dan keberlanjutan lingkungan. Komitmen kami terhadap transparansi dan dampak nyata dari investasi akan terus menjadi prioritas kedepannya,” ujar Alvin.

    Founder & CEO Amartha Andi Taufan Garuda Putra mengatakan pengalaman lebih dari 15 tahun, Amartha terus berkomitmen untuk memberdayakan perempuan dan masyarakat akar rumput melalui akses pendanaan yang terjangkau dan berkelanjutan, melalui pemanfaatan teknologi digital berbasis AI yang juga disertai pendampingan oleh SDM terlatih.

    Selain itu, laporan ini juga mencatat inisiatif Corporate Social Responsibility (CSR) dari JULO, yang pada tahun 2023 mengalokasikan investasi sebesar Rp113,9 juta, meningkat 403% dibandingkan tahun sebelumnya. Program CSR JULO berfokus pada aktivitas untuk memenuhi kebutuhan komunitas, memperkuat hubungan, dan menciptakan dampak positif yang nyata bagi masyarakat.

    (kil/kil)

  • Daftar Pinjol Tercepat yang Pasti ACC, Uang Langsung Cair ke Rekening dalam 5 Menit!

    Daftar Pinjol Tercepat yang Pasti ACC, Uang Langsung Cair ke Rekening dalam 5 Menit!

    JABAR EKSPRES – Di zaman yang serba digital seperti sekarang, mendapatkan pinjaman uang lewat aplikasi pinjaman online (pinjol) bukan lagi hal yang sulit.

    Hanya dengan menggunakan aplikasi pinjol, Anda bisa mengajukan pinjaman tanpa ribet dan mendapatkan dana langsung ke rekening dalam hitungan menit.

    Baca juga : Cek Daftar Terbaru Pinjol Legal OJK Tahun 2025

    Namun, sebelum memilih aplikasi pinjaman online, pastikan Anda hanya menggunakan layanan yang sudah resmi terdaftar dan di awasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) demi keamanan dan kenyamanan transaksi Anda.

    Teknologi yang semakin canggih memungkinkan siapa saja untuk mengajukan pinjaman hanya lewat aplikasi di ponsel.

    Prosesnya pun simpel, cukup mengisi data diri, mengunggah foto KTP, dan mengikuti prosedur yang di tetapkan, dana bisa langsung cair dalam waktu singkat tanpa perlu menunggu lama.

    Menariknya, banyak pinjaman online yang tidak memerlukan jaminan apapun, sehingga Anda bisa mendapatkan pinjaman sesuai dengan kebutuhan, mulai dari ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah.

    Namun, jangan asal pilih, pastikan pinjaman online yang Anda gunakan sudah memiliki izin resmi dari OJK agar data pribadi Anda tetap aman dan terhindar dari risiko penipuan.

    Baca juga :

    Daftar Pinjol Resmi OJK dengan Proses ACC Super Cepat

    Jika Anda sedang membutuhkan dana mendesak, berikut adalah aplikasi pinjaman online yang terbukti cepat cair, mudah di setujui, dan tentunya sudah terdaftar di OJK:

    1. Danamas

    Danamas merupakan salah satu aplikasi pinjaman online yang menawarkan limit pinjaman hingga Rp7,5 juta dengan pilihan tenor mulai dari 3 hingga 6 bulan.

    Proses pencairannya sangat cepat, begitu verifikasi selesai, dana langsung di transfer ke rekening Anda.

    Danamas juga sudah memiliki izin resmi dari OJK dan merupakan bagian dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), sehingga keamanannya terjamin.

    Bunga pinjaman yang di tawarkan cukup kompetitif, mulai dari 14% per tahun dengan Annual Percentage Rate (APR) sekitar 17%.

    2. Kredit Pintar

    Kredit Pintar di kenal dengan proses pengajuan yang simpel dan cepat. Anda hanya perlu mengisi data diri, mengunggah foto KTP, dan menunggu proses verifikasi yang biasanya hanya memakan waktu beberapa menit.

  • 5 Negara Arab Sempat Jadi Musuh, tapi Pilih Berdamai dengan Israel

    5 Negara Arab Sempat Jadi Musuh, tapi Pilih Berdamai dengan Israel

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Negara-negara Arab telah pecah suara sejak serangan Israel ke wilayah Palestina, yakni Jalur Gaza hingga Tepi Barat (West Bank) pada tahun lalu, hingga beberapa wilayah di Lebanon.

    Hal ini terjadi lantaran ada beberapa negara yang menormalisasi hubungan dengan Israel. Dalam beberapa tahun terakhir, sebagian besar negara Arab yang dahulunya menjadi musuh, diketahui mulai berdamai dan memperbaiki hubungan dengan Israel.

    Alasan damai tersebut beragam, mulai dari keamanan negara dan perbatasan hingga kerjasama di berbagai sektor yang dirasa menguntungkan kedua belah pihak.

    Berikut daftar negara yang telah menormalisasi hubungan dengan Israel.

    1. Bahrain

    Hubungan Israel dan Bahrain dimulai dengan permusuhan. Setelah merdeka pada tahun 1971, Manamah ikut andil dalam boikot yang dilakukan Liga Arab untuk Israel.

    Namun Bahrain menormalisasi hubungan dengan Israel pada tahun 2020. Bahkan negara ini menumpas pemberontakan pro-demokrasi yang cukup besar oleh komunitas Syiahnya pada tahun 2011.

    Perdagangan dengan Bahrain mencapai US$8,5 juta dalam periode tujuh bulan yang sama. Israel membuka kedutaan besarnya di Bahrain pada tanggal 4 September dan perjanjian antara Israel dan bank sentral Bahrain mengenai fintech ditandatangani beberapa hari kemudian.

    2. Maroko

    Pada 10 Desember 2020, dengan bantuan AS, Israel dan Maroko sepakat untuk menjalin hubungan diplomatik dan perdagangan penuh.

    Perdagangan bilateral Israel-Maroko juga meningkat selama beberapa tahun terakhir, dengan Israel mengumumkan tahun lalu bahwa mereka ingin menargetkan volume perdagangan tahunan sebesar US$500 juta dengan Maroko.

    Pemerintah Israel juga telah mempertimbangkan untuk mengakui kedaulatan Maroko atas Sahara Barat yang disengketakan, yang diklaim Maroko.

    3. Mesir

    Pada tahun 1979, Presiden Mesir Anwar Sadat menandatangani perjanjian damai dengan Israel yang telah dinegosiasikan selama pertemuan puncak Presiden Jimmy Carter di Camp David tahun sebelumnya.

    Menurut perjanjian tersebut, Israel akan menyerahkan Semenanjung Sinai kepada Mesir sebagai imbalan atas pengakuan penuh Mesir terhadap negara Yahudi tersebut dan pembentukan hubungan diplomatik penuh.

    Perjanjian dilakukan meski Mesir memiliki riwayat permusuhan dengan dengan Israel. Di masa lalu, egara ini sempat terlibat dalam empat edisi perang melawan Israel, yakni Perang Arab-Israel (1948), Krisis Suez (1956), dan Perang Enam Hari (1967), serta Perang Yom Kippur (1973).

    4. Uni Emirat Arab (UEA)

    Pada 15 September 2020, Presiden AS Donald Trump bersama dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menandatangani perjanjian Perjanjian Abraham dengan Menteri Luar Negeri Bahrain Abdullatif al-Zayani dan Menteri Luar Negeri Emirat Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan.

    UEA menjadi negara Arab ketiga, setelah Mesir (1979) dan Yordania (1994), yang menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, mengakhiri periode 25 tahun tanpa hubungan semacam itu.

    5. Yordania

    Pada 26 Oktober 1994, Raja Hussein dari Yordania dan Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin secara resmi meneguhkan perdamaian dalam sebuah upacara yang disaksikan oleh Presiden AS saat itu, Bill Clinton.

    Upacara ini berlangsung setahun setelah Perjanjian Damai Oslo antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).

    Sebelumnya Yordania sempat memiliki kebijakan anti-Zionis dan menentang pendirian negara Israel. Negara ini juga beberapa kali masuk koalisi negara Arab, termasuk dalam Perang Enam Hari di tahun 1967.

    (luc/luc)

  • Pandu Sjahrir Bicara Soal Rumor Jadi Bos Danantara

    Pandu Sjahrir Bicara Soal Rumor Jadi Bos Danantara

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Asosiasi Fintech Indonesia Pandu Sjahrir mengaku belum mengetahui soal komposisi pengurus Badan Pengelola Investasi Danantara.

    Pandu Sjahrir mengungkapkan dalam rapat hanya fokus mengenai pengembangan mobil listrik dari hulu hingga hilir.

    Hal ini disampaikannya usai melaksanakan rapat bersama Presiden Prabowo Subianto terkait perkembangan investasi kendaraan listrik di Indonesia di Istana Negara, Kamis (6/2/2025).

     “Tadi hanya ngomongin soal mobil nasional saja,” imbuh Pandu kepada wartawan.

    Bahkan, Pandu mengaku belum mengetahui namanya telah masuk ke struktur dari Danantara. “Belum tahu. Belum tahu,” pungkas Pandu.

    Sebagaimana diketahui, sebelumnya Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memberikan sinyal Pandu Sjahrir akan menjadi bos Danantara.

    Maruarar atau akrab disapa Ara, melalui unggahan di akun Instagram miliknya, beberapa kali membagikan momen bersama keponakan Luhut Binsar Pandjaitan itu.

    Salah satunya adalah foto yang memperlihatkan keduanya saling berjabat tangan. Berdasarkan keterangan foto yang diunggah pada Senin (3/2/2025) tersebut, Ara menyebut Pandu Sjahrir dengan label ‘Bos’ Danantara.

    “Diskusi dengan Pak Pandu Bos Danantara untuk pembiayaan perumahaan. Semoga bermanfaat untuk Rakyat Indonesia sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo,” tulis unggahan akun @maruararsirait.

    Rumor Pandu Sjahrir masuk ke dalam jajaran petinggi Danantara telah bergulir sejak lama. Salah satunya ketika Pandu beberapa kali terlihat jalan bareng Kepala BPI Danantara Muliaman Hadad terutama saat bertemu Prabowo di Istana.

    Sementara itu, dalam perkembangan sebelumnya, salah seorang narasumber Bisnis mengatakan Pandu akan menjadi Chief Operating Officer Danantara.

  • Paylater Bank Mandiri & BCA Diminati, Siapa Paling Besar?

    Paylater Bank Mandiri & BCA Diminati, Siapa Paling Besar?

    Jakarta, FORTUNE – Layanan Buy Now Pay Later (BNPL) atau Paylater di perbankan ramai diminati masyarakat antara lain seperti produk milik Bank Mandiri dan BCA. 

    Direktur Teknologi Informasi Bank Mandiri, Timothy Utama menyatakan lini bisnis paylater miliknya yang tersematkan dalam aplikasi Livin’ masih tumbuh signifikan hingga akhir 2024. 

    “Jumlah pengguna Livin’ paylater sudah mencapai lebih dari 160 ribu, atau pertumbuhan 23 persen dibandingkan kuartal sebelumnya,” kata Timothy dalam Paparan Kinerja Keuangan 2024 Bank Mandiri di Jakarta, Rabu (5/2). 

    Meski pengguna meningkat tajam, pihaknya memastikan kualitas kredit masih tetap terjaga sehat dengan rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) yang masih jauh di bawah NPL industri. Secara keseluruhan, NPL dari bank dengan kode saham BMRI ini tercatat di level 0,97 persen pada akhir 2024.

    Pengguna paylater BCA lebih dari 150 ribu

    ilustrasi berbelanja menggunakan paylater (pexels.com/Nataliya Vaitkevich)

    Di sisi lain, kinerja moncer paylater BCA juga masih mengalami peningkatan. Bank swasta ini mencatatkan jumlah pengguna paylater lebih dari 150 ribu hingga September 2024. 

    Executive Vice President (EVP) Corporate Communication and Social Responsibility BCA Hera F. Haryn menyatakan, jumlah pengguna paylater naik 183 persen dibandingkan dengan posisi Desember 2023. 

    “Secara outstanding, paylater BCA telah mencapai Rp308 miliar per September 2024, tumbuh 169 persen dibandingkan posisi Desember 2023,” kata Hera. 

    Seperti diketahui,  paylater Bank Mandiri dan BCA baru diluncurkan pada akhir 2023 dan awal 2024 dengan limit pinjaman Rp1 juta hingga Rp20 juta. 

    Nilai total paylater bank dan pinjol capai Rp30,36 triliun

    ilustrasi melunasi utang paylater (pexels/shvets production)

    Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total utang paylater warga di bank & pinjol mencapai Rp30,36 triliun hingga akhir 2024. 

    Untuk utang paylater warga di perusahaan pembiayaan atau Fintech peer to peer lending nilainya mencapai Rp8,59 triliun atau mengalami pertumbuhan 61,90 persen (yoy).  Sementara itu, baki debet kredit BNPL di perbankan juga tumbuh 42,68 persen yoy menjadi Rp21,77 triliun.

  • Modal Ventura Minta RI Tinggalkan Pandangan Startup Sukses Adalah Unicorn

    Modal Ventura Minta RI Tinggalkan Pandangan Startup Sukses Adalah Unicorn

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemodal Ventura menuturkan bahwa Indonesia terlalu menjadikan unicorn sebagai tolak ukur berhasilnya startup atau perusahaan rintisan. Paradigma memuliakan unicorn itu harus diubah.  

    Managing Director OCBC Ventura, Darryl Ratulangi mengakui bahwa unicorn merupakan startup yang memiliki valuasi besar. 

    Namun, sayangnya di Indonesia hal itu menjadi pedoman. Padahal, kata Darryl anggapan tersebut harus segera disingkirkan. Sebab, banyak perusahaan tidak mencapai level unicorn tapi dapat mencatatkan profit dan sukses.

    “Banyak kok perusahaan-perusahaan yang mungkin lebih kecil, enggak sebesar itu, dan itu sukses-sukses aja, mereka punya profit, punya dividen,” kata Darryl dalam acara Investment Outlook 2025, Rabu (5/2/2025).

    Senada dengan Darryl, Partner di Thrill Capital Anthony Tjajadi menilai Indonesia terlalu mengglorifikasi perusahaan yang telah menjadi Unicorn.

    Padahal, Anthony melihat untuk mencapai status unicorn atau valuasi perusahaan sekitar US$1 miliar tidaklah mudah di Indonesia.

    “Dan menurut saya, para pendiri tidak harus membangun perusahaan karena mereka ingin menjadi Unicorn,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Anthony menyoroti bahwa ekosistem startup di Indonesia belum cukup matang untuk mendukung perkembangan perusahaan hingga mencapai valuasi sebesar itu.

    Maka dari itu, pasar Indonesia masih perlu waktu untuk berkembang lebih matang agar dapat menghasilkan lebih banyak perusahaan dengan valuasi fantastis seperti unicorn. 

    “Untuk mencapai angka seratus juta dolar saja sudah luar biasa. Jangan terlalu membebani diri dengan ambisi yang terlalu tinggi, yang mungkin tidak realistis,” ucap Anthony.

    Dalam catatan Bisnis, pada awal 2024, Indonesia dikejutkan dengan tutupnya dan PHK beberapa startup fintech, yakni Zenius, Xendit dan Flip. Menariknya, ketiga startup ini sama-sama baru memperoleh pendanaan di 2022. 

    Zenius sempat mendapatkan dana dengan jumlah yang tidak disebutkan dari modal ventura milik Telkom MDI Venture. Lalu, Flip juga mendapat pendanaan Seri B putaran kedua yang dipimpin oleh Tencent dengan nilai US$55 juta atau Rp811 miliar.

    Sementara Xendit pada kuartal II/2022 juga mendapatkan pendanaan seri D dengan total US$300 juta atau senilai Rp4,3 triliun yang dipimpin oleh Coatue dan Insight Partner.

    Ritme serupa juga ditemui pada akhir 2023, startup edutech Halodoc melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan untuk jumlah yang tak disebutkan, hanya 4 bulan setelah mendapat pendanaan Seri DI U$100 juta atau Rp1,5 triliun dari Astra.

    Adapun unicorn RI terakhir yang tengah menjadi sorotan adalah Bukalapak yang meninggalkan penjualan fisik dan eFishery yang tersandung dugaan kasus fraud dengan nilai mencapai Rp9,7 triliun. 

  • RI Janji Beri Sanksi Berat bagi Platform Digital yang Tolak Blokir Pornografi

    RI Janji Beri Sanksi Berat bagi Platform Digital yang Tolak Blokir Pornografi

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa platform digital yang menolak menghapus konten pornografi anak dalam waktu maksimal 1×4 jam setelah menerima laporan akan dikenakan denda administratif besar dan sanksi lain.  

    Meutya menyampaikan bahwa tidak ada toleransi bagi platform yang lalai. Sebab, masalah perlindungan anak bukan hanya soal regulasi, tapi tanggung jawab moral terhadap masa depan generasi muda.

    “Melindungi anak-anak dari dampak negatif internet adalah prioritas utama,” kata Meutya dalam keteranganya, Senin (3/2/2025).

    Laporan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa pada 2021–2023 terdapat 481 kasus anak menjadi korban pornografi dan kejahatan siber. 

    Sementara itu, UNICEF mencatat bahwa 1 dari 3 anak di dunia pernah terpapar konten tidak pantas di internet.  

    Berdasarkan Keputusan Menteri Kominfo Nomor 522 Tahun 2024, Penyelenggara Sistem Elektronik User-Generated Content (PSE UGC) diwajibkan untuk melakukan takedown konten yang melanggar aturan dalam jangka waktu tertentu, sesuai tergantung pada tingkat urgensi pelanggaran.

    Untuk konten yang terkait pornografi anak dan terorisme, PSE UGC (platform digital) harus menghapus konten tersebut dalam waktu maksimal 4 jam sejak pemberitahuan diterima. 

    Kebijakan ini diterapkan untuk memastikan respons cepat terhadap konten yang berpotensi mengancam keselamatan publik dan moralitas anak di ruang digital.

    Selain konten pornografi anak dan terorisme, Pemerintah juga menargetkan penghapusan konten negatif lainnya yang melanggar peraturan seperti pornografi (selain pornografi anak), perjudian, aktivitas keuangan ilegal (termasuk investasi ilegal, fintech ilegal, dan pinjaman online ilegal), serta makanan, obat, dan kosmetik ilegal. 

    Penting untuk dicatat bahwa aturan ini berlaku khusus bagi PSE UGC di lingkup privat, sesuai ketentuan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kominfo Nomor 522 Tahun 2024.

    Adapun, pemerintah telah meluncurkan SAMAN, sistem pencatatan dan dokumentasi sanksi administratif berupa denda yang nantinya akan dikenakan kepada PSE UGC (platform digital) sebagai bentuk pengawasan terhadap moderasi konten. 

    Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya dalam memperkuat pengawasan pada platform UGC sekaligus menciptakan ruang digital yang aman dan berdaya saing untuk masyarakat Indonesia. 

    “SAMAN adalah bukti komitmen kami untuk menjaga ruang digital tetap sehat dan aman, terutama bagi anak-anak. Ditambah dengan sanksi tegas, kami yakin platform akan lebih bertanggung jawab,” ujar Muetya.

  • Pornografi Anak Tidak Di-take Down 1×4 Jam Langsung Didenda!

    Pornografi Anak Tidak Di-take Down 1×4 Jam Langsung Didenda!

    Jakarta

    Pemerintah mengungkapkan keseriusan melindungi ruang digital dari konten berbahaya. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan jika platform digital masih gagal menghapus konten pornografi anak dalam waktu maksimal 1×4 jam setelah menerima laporan, maka akan dikenakan denda administratif besar dan sanksi lain.

    Berdasarkan Keputusan Menteri Kominfo Nomor 522 Tahun 2024, Penyelenggara Sistem Elektronik User-Generated Content (PSE UGC) diwajibkan untuk melakukan take down konten yang melanggar aturan dalam jangka waktu tertentu, sesuai tergantung pada tingkat urgensi pelanggaran.

    “Melindungi anak-anak dari dampak negatif internet adalah prioritas utama. Tidak ada toleransi bagi platform yang lalai. Ini bukan hanya soal regulasi, tapi tanggung jawab moral terhadap masa depan generasi muda,” tegas Menkomdigi Meutya dikutip dari siaran persnya, Senin (3/2/2025).

    Untuk konten yang terkait pornografi anak dan terorisme, PSE UGC (platform digital) harus menghapus konten tersebut dalam waktu maksimal 4 jam sejak pemberitahuan diterima. Kebijakan ini diterapkan untuk memastikan respons cepat terhadap konten yang berpotensi mengancam keselamatan publik dan moralitas anak di ruang digital.

    Selain konten pornografi anak dan terorisme, Pemerintah juga menargetkan penghapusan konten negatif lainnya yang melanggar peraturan seperti pornografi (selain pornografi anak), perjudian, aktivitas keuangan ilegal (termasuk investasi ilegal, fintech ilegal, dan pinjaman online ilegal), serta makanan, obat, dan kosmetik ilegal.

    Disampaikan Meutya bahwa ini penting untuk dicatat platform digital karena aturan ini berlaku khusus bagi PSE UGC di lingkup privat, sesuai ketentuan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kominfo Nomor 522 Tahun 2024.

    Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah meluncurkan Saman, yakni sebuah sistem pencatatan dan dokumentasi sanksi administratif berupa denda yang nantinya akan dikenakan kepada PSE UGC (platform digital) sebagai bentuk pengawasan terhadap moderasi konten.

    Meutya mengatakan keberadaan sistem Saman ini dilakukan sebagai bentuk upaya dalam memperkuat pengawasan pada platform UGC sekaligus menciptakan ruang digital yang aman dan berdaya saing untuk masyarakat Indonesia.

    “Saman adalah bukti komitmen kami untuk menjaga ruang digital tetap sehat dan aman, terutama bagi anak-anak. Ditambah dengan sanksi tegas, kami yakin platform akan lebih bertanggung jawab,” ujar Menkomdigi.

    Laporan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa pada 2021-2023 terdapat 481 kasus anak menjadi korban pornografi dan kejahatan siber. Sementara itu, UNICEF mencatat bahwa 1 dari 3 anak di dunia pernah terpapar konten tidak pantas di internet.

    Mengikuti langkah negara-negara seperti Australia dan Uni Eropa, Menkomdigi Meutya Hafid menekankan arti penting kebijakan progresif untuk keamanan digital. Menurut Meutya, ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan sehat, sekaligus menjadi sinyal tegas bahwa Pemerintah tidak akan berkompromi terhadap ancaman keamanan digital.

    “Indonesia tidak boleh tertinggal. Dengan Saman, kita mengambil langkah besar dalam melindungi masyarakat dari bahaya konten negatif,” tutupnya.

    (agt/fay)