Xcloud.id

Produk: fintech

  • Perputaran Uang Judol Berpotensi Tembus Rp 1.100 Triliun pada Akhir 2025

    Perputaran Uang Judol Berpotensi Tembus Rp 1.100 Triliun pada Akhir 2025

    Perputaran Uang Judol Berpotensi Tembus Rp 1.100 Triliun pada Akhir 2025
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (
    PPATK
    )
    Ivan Yustiavandana
    mengungkapkan, perputaran uang terkait
    judi online
    berpotensi menembus Rp 1.100 triliun pada akhir 2025 apabila tidak diantisipasi oleh pemerintah.
    Ivan menyatakan,
    perputaran uang judi online
    pada tahun ini pun diperkirakan akan meningkat karena masifnya penggunaan teknologi finansial atau 
    fintech
    di tengah masyarakat.
    “2025 ada potensi bahwa judi online ini akan bergerak dengan bantuan
    fintech
    secara masif dan naik sampai Rp 1.100 triliun,” ujar Ivan dalam acara Program Mentoring Berbasis Risiko TPPU dan TPPT dari Tindak Pidana Siber 2025, di Gedung PPATK, Jakarta, Kamis (8/5/2025).
    “Ini catatannya jika pemerintah tidak menekan balik. Jadi jika pemerintah tidak menekan balik, akses masyarakat akan ada kenaikan 21,43 persen,” imbuh dia.
    Ivan melanjutkan, walaupun tidak ada
    fintech
    yang terlibat, perputaran uang judi online juga berpotensi naik paling tidak hingga Rp 481,22 triliun atau 33 persen dibanding 2024.
    “Rp 481 triliun, kenaikan yang akan terjadi tahun 2025. Ini estimasi jika pemerintah tidak bekerja seperti yang dilakukan sekarang ini,” kata dia.
    Kendati demikian, Ivan menilai nilai perputaran uang hasil judi online ini juga dapat ditekan menjadi Rp 150 triliun sampai akhir tahun.
    Syaratnya, PPATK bersama pemangku kebijakan lainnnya harus melakukan tekanan balik atas merebaknya judi online yang terjadi di tengah masyarakat.
    “Kita optimis ditutup tahun 2025 akan tercapai. Pilihannya cuma dua, ketika yang sudah kita lakukan sekarang kita teruskan, dia akan menekan sampai Rp 223 triliun,” ujar Ivan.
    “Ketika yang sudah kita lakukan kita perkuat lagi, dia akan menekan sampai Rp 150 triliun,” tegas dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Alasan Bill Gates Dirikan Kantor di Singapura

    Alasan Bill Gates Dirikan Kantor di Singapura

    Singapura –

    Bill Gates mengunjungi negara tetangga, Singapura. Selain berbicara mengenai dampak perubahan iklim, sang pendiri Microsoft memastikan niat yayasannya, Gates Foundation, untuk mendirikan kantor di negara kota itu.

    Gates bertemu dengan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Ia juga berjumpa dengan Menteri Senior Singapura Lee Hsien Loong untuk membahas bagaimana yayasannya dapat bekerja sama dengan lebih banyak pihak seperti universitas.

    “Kami menyambut Yayasan Gates dan pihak lainnya untuk terus membawa bisnis dan minat mereka ke Singapura dan berinvestasi dalam ekosistem kami serta mempererat hubungan kami dengan kawasan ini,” kata Lee.

    Gates Foundation yang bergerak di bidang kemanusiaan seperti pemberantasan penyakit, akan mendirikan kantor baru di Singapura untuk memperkuat kemitraannya dengan pemerintah, para dermawan, dan institusi terkait tidak hanya di Singapura, tapi juga di seluruh kawasan Asia Tenggara.

    Singapura rupanya dianggap sebagai lokasi yang ideal oleh mereka. “Kepemimpinan Singapura dalam inovasi dan filantrofi membuatnya ideal sebagai hub untuk mengembangkan solusi yang meningkatkan kehidupan di wilayah ini,” cetus Hari Menon, direktur Gates Foundation area Asia Tenggara dan Selatan.

    Seperti dikutip detikINET dari Singapore Business Review, ekspansi yayasan Gates Foundation di Singapura itu didukung penuh oleh Singapore Economic Development Board (EDB).

    “Lokasi strategis Singapura dan ekosistem risetnya membuatnya platform yang kuat untuk memajukan perawatan kesehatan, fintech, dan inovasi AI yang bisa menciptakan dampak berarti di seluruh kawasan dan juga dunia,” cetus Jermaine loy, Managing Director EDB.

    (fyk/afr)

  • Alasan Cari Kerja Makin Susah, Banyak Profesi Rawan PHK

    Alasan Cari Kerja Makin Susah, Banyak Profesi Rawan PHK

    Jakarta, CNBC Indonesia – Fenomena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang marak sejak era pandemi Covid-19 masih terus berlanjut hingga sekarang. Raksasa teknologi berbondong-bondong melakukan efisiensi dengan memangkas karyawan di tengah ketidakpastian ekonomi.

    Di samping itu, kemunculan teknologi kecerdasan buatan (AI) memicu kekhawatiran PHK yang lebih lazim di masa depan. Pasalnya, sistem AI digadang-gadang bisa menggantikan peran manusia.

    Hal ini masih terus menjadi kontroversi. Sebagian pihak menyebut AI hanya akan membantu, bukan menggantikan manusia. Namun, tak sedikit yang menilai AI ke depannya akan lebih cerdas ketimbang manusia dan bisa menggantikan peran pekerja.

    Survei terbaru yang melibatkan 200 petinggi HR di seluruh dunia (CHRO) mengungkap temuan terkait integrasi AI di tempat kerja. Banyak HR yang berencana mengekspansi pekerja digital dalam 2 tahun ke depan dengan berinvestasi ke agen AI.

    Riset global yang digelar Salesforce tersebut mengindikasikan konsensus yang kuat di antara para HR di seluruh dunia terkait potensi transformasi dengan mengandalkan agen AI di perusahaan.

    Dalam angka, sebanyak 77% petinggi HR percaya agen AI akan memegang peran fundamental dalam tempat kerja dan transformasi perusahaan. Bahkan, petinggi HR mengantisipasi peningkatan sebesar 327% dalam pemanfaatan agen AI selama 2 tahun ke depan.

    Terkait struktur, para HR melihat ada kebutuhan yang signifikan untuk agen AI. Sebanyak 24% dari total pekerja di global akan mengakomodasi peran dan tanggung jawab baru dalam mengimplementasikan pekerjaan digital masa depan.

    Penelitian menyorot perubahan besar-besaran dalam ruang kerja. Pada 2030 mendatang, 80% para HR percaya kebanyakan perusahaan akan membangun ruang kerja kolaboratif antara manusia dan agen AI.

    “Perusahaan-perusahaan yang paling sehat di masa depan akan serba otomatis dan mengandalkan pekerja digital,” kata penelitian tersebut, dikutip dari ZDNet, Selasa (6/5/2025).

    Implikasi positifnya, para HR mengatakan produktivitas pegawai manusia akan meningkat 30% dan pekerjaan mereka akan berkurang 19% karena bantuan AI. Sebanyak 89% HR mengatakan AI dan pekerja digital memungkinkan transisi bagi karyawan manusia untuk mendapat posisi baru yang lebih bermakna.

    Di sisi lain, karyawan manusia sepertinya harus siap beradaptasi dengan perubahan zaman. Sebanyak 77% dari HR yang disurvei menyebut agen AI akan mengubah struktur organisasi perusahaan.

    Sebanyak 81% HR mengaku mulai bersiap untuk adopsi AI. Sebanyak 20% sudah mulai mengimplementasikan agen AI, sementara 61% berencana untuk melatih para pekerja untuk menyiapkan diri menghadapi peran baru di masa depan dengan keberadaan AI.

    Ke depan, keterampilan yang paling dibutuhkan dari karyawan manusia adalah ‘soft skill’. Pasalnya, soft skill susah dilatih ke mesin AI.

    Beberapa contoh soft skill yang dimaksud adalah membangun relasi jangka panjang, membangun kepercayaan, menunjukkan empati, dan menciptakan ruang aman dalam lingkungan kerja.

    Sebanyak 75% HR mengaku agen AI akan meningkatkan kebutuhan perusahaan untuk menggenjot soft skill di lingkungan kerja.

    “Para HR berencana mengalihkan tugas pekerja ke peran pembangunan relasi, di mana keterampilan adaptasi dan kolaborasi sangat dibutuhkan,” tertera dalam survei Salesforce yang dilaporkan ZDNet.

    “Mengantisipasi hal ini, pekerjaan seperti customer service, operasional, dan keuangan, akan berkurang. Posisinya akan berubah ke bentuk lain dengan adanya agen AI,” tertulis dalam laporan.

    Singkatnya, laporan Salesforce menyebut masa depan iklim kerja akan bersifat hibrida dan meningkatkan sistem otomatis. Manusia akan menjadi pakar dengan bantuan AI.

    “Manusia dan agen AI akan berfungsi seperti mitra terpercaya, membentuk gabungan angkatan kerja manusia dan digital yang akan merevolusi hampir semua sektor bisnis,” tertera dalam laporan tersebut.

    Daftar Pekerjaan Terancam Punah

    Terpisah, dalam laporan Forum Ekonomi Dunia (WEF) berjudul Future of Work, pada 2023 hingga 2027 diprediksi sekitar 83 juta lapangan kerja berisiko hilang.

    Laporan itu mencatat 23% tenaga kerja seluruh bidang bakal berubah total dalam 5 tahun. Itu berarti bakal ada profesi yang musnah tapi profesi baru banyak yang muncul.

    Industri yang bakal berubah dalam rentang waktu tersebut antara lain media, hiburan dan olah raga. Diperkirakan sekitar 32% pekerjaan dari industri tersebut akan lenyap atau menghadirkan profesi baru.

    Selain itu sejumlah bidang juga akan mengalami pergeseran drastis. Yakni mulai dari bidang pemerintahan, komunikasi digital dan teknologi informasi, real estat, layanan keuangan, serta transportasi dan rantai pasok. WEF merilis 15 daftar pekerjaan yang akan hilang dalam rentang 2023-2027. Berikut daftarnya:

    Teller bank
    Petugas pos
    Kasir dan loket
    Data entry
    Sekretaris dan administrasi
    Staf pencatat stok (stock-keeping)
    Staf akuntansi, pembukuan, dan payroll
    Legislator dan pejabat pemerintahan
    Staf statistik, asuransi, dan keuangan
    Sales door-to-door, pedagang kaki lima, dan penjual koran
    Satpam
    Manajer kredit dan pinjaman
    Penyelidik dan pemeriksa klaim
    Penguji software
    Relationship manager

    Daftar Pekerjaan Baru Berkat AI

    Di saat bersamaan, perkembangan teknologi AI juga disebut akan melahirkan kesempatan baru di bidang tersebut. Berikut adalah 15 bidang pekerjaan yang pertumbuhannya diperkirakan paling pesat sepanjang 2023-2027

    Spesialis kecerdasan buatan (Al) dan machine learning
    Spesialis keberlanjutan (sustainability)
    Analis business intelligence
    Analis keamanan sistem informasi
    Engineer di bidang fintech
    Analis data dan data science
    Engineer di bidang robot
    Spesialis big data
    Operator peralatan pertanian
    Spesialis transformasi digital
    Pengembang blockchain
    Spesialis e-commerce
    Spesialis strategi dan pemasaran digital
    Engineer data (data engineer)
    Desainer komersial dan industrial

    Nah, itu dia laporan soal iklim kerja di tengah gempuran AI, beserta beberapa profesi yang diramal bakal hilang dan digantikan dengan profesi baru. Semoga informasi ini membantu!

    (fab/fab)

  • Hari Kartini, Perusahaan ini Beber Peran Perempuan Dorong Pertumbuhan Bisnis Fintech – Halaman all

    Hari Kartini, Perusahaan ini Beber Peran Perempuan Dorong Pertumbuhan Bisnis Fintech – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sektor industri terus mendorong peran perempuan yang lebih luas di lingkungan kerja. Dengan kelebihan yang dimiliki, perempuan bisa memperkuat kolaborasi di perusahaan.

    “Perempuan membawa empati dan koneksi yang dibutuhkan untuk memperkuat kolaborasi dalam perusahaan. Kegiatan Halal Bihalal ini adalah pondasi dari kerja sama yang sehat,” kata Direktur Rupiah Cepat, Anna Maria Chosani di acara Halal Bihalal yang digelar baru-baru ini di Jakarta.

    Mengangkat tema “Strong Seven Years: Achieving Dream, Building The Future,” kegiatan ini menghadirkan semangat kebersamaan serta memperlihatkan wajah kepemimpinan perempuan yang kuat, adaptif dan visioner.

    Kegiatan ini juga menonjolkan peran sentral para pemimpin perempuan yang menjadi motor penggerak di balik pertumbuhan bisnis perusahaan.

    Anna Maria Chosani menekankan bahwa Halal Bihalal bukan hanya tradisi, tapi ruang penting untuk membangun komunikasi antar-divisi.

    Di momentum tersebut, perusahaan fintech ini juga merayakan ulang tahun ke-7, yang dijadikan sebagai tonggak penting transformasi dan ketahanan. 

    Menurut Anna, di usia tersebut, perusahaan berhasil membangun lingkungan kerja yang mendukung peran perempuan sebagai pemimpin, penggerak, dan penjaga nilai.

    Sementara itu, Direktur Utama Balandina Siburian menggarisbawahi nilai kesederhanaan sebagai cerminan budaya perusahaan.

    Dirinya menolak glorifikasi pencapaian dalam bentuk kemewahan, dan memilih menekankan solidaritas, rasa syukur, dan kebersamaan.

    “Bagi kami, nilai-nilai ini lebih penting dari gedung megah. Kepemimpinan perempuan bukan hanya soal posisi, tapi soal membawa nilai dan makna dalam setiap langkah,” ujarnya.

    Yolanda Sunaryo, Head of Business, Legal, and Compliance, mengingatkan pentingnya tata kelola dan kepatuhan dalam pertumbuhan berkelanjutan.

    “Perempuan memiliki sensitivitas tinggi terhadap detail dan integritas. Kepemimpinan yang inklusif dan taat aturan adalah kunci perusahaan bertahan dan berkembang,” katanya.

    Tiga tokoh perempuan yakni Anna, Balandina, dan Yolanda mewakili wajah kepemimpinan baru di industri fintech yang kerap didominasi kaum laki-laki.

    Mereka membuktikan bahwa ketegasan, kepedulian, dan visi jangka panjang dapat berjalan beriringan.

  • Nilai Tukar Rupiah Hari Ini 5 Mei 2025, Dolar Terus Tunjukkan Pelemahan di Indonesia – Halaman all

    Nilai Tukar Rupiah Hari Ini 5 Mei 2025, Dolar Terus Tunjukkan Pelemahan di Indonesia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pada awal Mei 2025, nilai tukar Rupiah (IDR) menunjukkan tren penguatan signifikan terhadap Dolar AS (USD),

    Meski begitu, IDR masih berada dalam rentang volatilitas yang dipengaruhi oleh dinamika pasar global dan kebijakan moneter domestik.

    Dikutip dari situs pertukaran Uang Wise pada hari ini (5/5/2025), kurs USD/IDR sempat menyentuh level 16.391,30 IDR per USD pada hari ini.

    Dari data perusahaan Fintech internasional yang berbasis di Inggris tersebut, nilai tukar Dolar terus menurun dari puncak sebelumnya pada seminggu terakhir yang menyentuh angka di 16.853,30 IDR per USD pada 28 April 2025.

    Penurunan ini menandakan penguatan Rupiah sekitar 2,7 persen dalam seminggu terakhir.

    Adapun penguatan Rupiah atas Dolar ini didorong oleh intervensi Bank Indonesia dan ekspektasi pelonggaran kebijakan moneter AS yang tertunda.

    Analisis teknikal dari TradingView juga menunjukkan potensi lanjutan penguatan Rupiah, dengan indikasi bahwa pasangan USD/IDR telah menyentuh zona resistensi kritis di 16.394–16.476 .

    Jika momentum ini berlanjut, Rupiah berpeluang menembus level 16.250 IDR per USD, yang akan menjadi pencapaian terbaik sejak awal tahun 2025.

    Namun demikian, fluktuasi bisa dikatakan masih tinggi karena ketidakpastian terkait kebijakan suku bunga Federal Reserve dan tekanan inflasi global.

    Selain terhadap USD, kinerja Rupiah juga perlu dilihat dalam konteks mata uang lainnya. 

    NILAI TUKAR RUPIAH – Pegawai Bank menunjukkan uang Dolar Amerika Serikat (AS) di kantor cabang Bank Muamalat Melawai, Jakarta Selatan, Kamis (27/7/2023). Kurs nilai tukar Dolar terus menurun dari puncak sebelumnya pada seminggu terakhir yang menyentuh angka di 16.853,30 IDR per USD pada 28 April 2025. Tribunnews/Jeprima (Tribunnews/JEPRIMA)

    Daftar Kurs Rupiah (IDR) terhadap Valas Dunia Pada 5 Mei 2025

    Berikut adalah daftar  kurs Rupiah terhadap beberapa valuta asing utama pada 5 Mei 2025, berdasarkan data yang tersedia dari BNI pada pukul 15:50 WIB (GMT+07:00).

    MATA UANG
     BID RATE (IDR)
    ASK RATE (IDR)

    USD
    16.350
    16.550

    SGD
    12.485
    12.905

    AUD
    10.465
    10.825

    EUR
    18.391
    18.931

    GBP
    21.619
    22.159

    CAD
    11.717
    12.137

    CHF
    19.735
    20.275

    HKD
    2.033
    2.213

    JPY
    111,73
    116,53

    SAR
    4.179
    4.599

    MYR
    3.701
    4.121

    THB
    494
    506

    NZD
    9.670
    10.030

    CNY
    2.207
    2.357

    AED
    4.359
    4.599

    KRW
    8,20
    15,40

     

    (Tribunnews.com/Bobby)

  • KPPU Segera Sidang Kartel Bunga Pinjol, 97 Fintech Terseret

    KPPU Segera Sidang Kartel Bunga Pinjol, 97 Fintech Terseret

    Jakarta, CNBC Indonesia – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) segera menyidangkan dugaan pelanggaran kartel suku bunga di industri pinjaman online (pinjol) dalam Sidang Majelis Pemeriksaan Pendahuluan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

    KPPU menegaskan langkah ini menandai eskalasi serius atas temuan indikasi pengaturan bunga secara kolektif di kalangan pelaku usaha pinjaman berbasis teknologi.

    Penyelidikan KPPU mengungkap adanya dugaan pelanggaran Pasal 5 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sebanyak 97 penyelenggara layanan pinjaman online yang ditetapkan sebagai Terlapor diduga menetapkan plafon bunga harian yang tinggi secara bersama-sama melalui kesepakatan internal (eksklusif) yang dibuat asosiasi industri, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

    Ditemukan bahwa mereka menetapkan tingkat bunga pinjaman (yang meliputi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya) yang tidak boleh melebihi suku bunga flat 0,8 % per hari, yang dihitung dari jumlah aktual pinjaman yang diterima oleh penerima pinjaman yang kemudian besaran tersebut diubah menjadi 0,4% per hari pada tahun 2021.

    “Kami menemukan adanya pengaturan bersama mengenai tingkat bunga di kalangan pelaku usaha yang tergabung dalam asosiasi selama tahun 2020 hingga 2023. Ini dapat membatasi ruang kompetisi dan merugikan konsumen,” kata Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa, dalam rilis dikutip Minggu (4/5/2025).

    Dalam melakukan penyelidikan, Fanshurullah mengatakan KPPU telah mendalami model bisnis, struktur pasar, hingga pola keterkaitan antar pelaku di industri pinjol. Model bisnis pinjaman online di Indonesia mayoritas menggunakan pola Peer-to-Peer (P2P) Lending, menghubungkan pemberi dan penerima pinjaman melalui platform digital. Berdasarkan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), seluruh penyelenggara wajib terdaftar dan menjadi anggota asosiasi yang ditunjuk, yaitu AFPI.

    Namun, struktur pasar menunjukkan cukup tingkat konsentrasi tinggi. Per Juli 2023, terdapat 97 penyelenggara aktif, dengan dominasi pasar terpusat pada beberapa pemain utama, antara lain: KreditPintar (13% pangsa pasar), Asetku (11%), Modalku (9%), KrediFazz (7%), EasyCash (6%), dan AdaKami (5%).

    “Sisanya tersebar pada pemain-pemain dengan pangsa minor. Konsentrasi pasar diduga semakin kuat dengan adanya afiliasi kepemilikan atau hubungan mereka dengan platform e-commerce,” ujar Fanshurullah yang akrab dipanggil Ifan.

    Berdasarkan hasil penyelidikan dan pemberkasan, KPPU melalui Rapat Komisi tanggal 25 April 2025 memutuskan untuk menaikkan kasus ini ke tahap Sidang Majelis Pemeriksaan Pendahuluan. Agenda sidang ini bertujuan menyampaikan dan menguji validitas temuan, serta membuka ruang pembuktian lebih lanjut.

    “Jika terbukti melanggar, para pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda hingga 50% dari keuntungan dari pelanggaran atau hingga 10% dari penjualan di pasar bersangkutan dan selama periode pelanggaran,” tambah Ifan.

    Menurutnya, KPPU menekankan bahwa penanganan kasus ini merupakan bagian dari upaya menjaga ekosistem persaingan usaha yang sehat di sektor keuangan digital. Industri fintech dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong inklusi keuangan, sehingga praktik-praktik anti-persaingan harus dihentikan dan dicegah sejak dini karena berdampak luar biasa bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat kecil dan menengah.

    Hal tersebut dapat dilihat dari ukuran pasar ini yang cukup signifikan dimana hingga pertengahan bulan 2023 telah tercatat sebanyak 1,38 juta pemberi pinjaman aktif, 125,51 juta akun peminjam terdaftar, dengan akumulasi pinjaman yang telah diberikan mencapai Rp 829,18 triliun.

    Bahkan menurut Bank Dunia, Indonesia memiliki credit gap (kesenjangan kredit) atau kebutuhan pembiayaan yang tidak terpenuhi oleh lembaga keuangan tradisional yang mencapai Rp 1.650 triliun pada tahun 2024. Ini menjadi salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan industri pinjaman online di Indonesia. KPPU memperkirakan, eskalasi perkara ini berpotensi membawa konsekuensi besar bagi lanskap pinjaman online di Indonesia.

    “Melalui penegakan hukum ini, KPPU meminta agar regulator dapat memperbaiki revisi standar industri, memperketat kontrol terhadap asosiasi, mengubah pola bisnis pinjol, hingga memicu penurunan bunga pinjaman ke tingkat yang lebih kompetitif. Dari sisi konsumen, penegakan hukum ini menjadi sinyal positif terhadap perlindungan hak peminjam dan efisiensi biaya layanan keuangan digital,” jelas Ifan.

    Adapun, KPPU masih menggagendakan susunan Tim Majelis yang akan memeriksa dan jadwal sidang perdana perkara tersebut.

    (haa/haa)

  • Masyarakat Mulai Melek Keuangan, tapi Masih Banyak Korban Pinjol – Page 3

    Masyarakat Mulai Melek Keuangan, tapi Masih Banyak Korban Pinjol – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Meski kesadaran finansial masyarakat Indonesia terus mengalami kemajuan, ternyata masih banyak yang terjerumus dalam jeratan pinjaman online ilegal.

    Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengakui fakta bahwa literasi belum sepenuhnya diiringi oleh pemahaman mendalam soal risiko.

    Perempuan yang akrab disapa Kiki ini menegaskan, bahwa pihaknya terus mendorong edukasi masyarakat untuk bisa membedakan antara pinjaman online yang sah dan yang ilegal.

    “Pinjol itu ada dua, yang legal dan berada di bawah pengawasan OJK, serta yang ilegal. Yang menyengsarakan masyarakat itu mayoritas berasal dari pinjol ilegal,” kata Kiki dalam konferensi pers hasil SNLIK 2025, ditulis Minggu (4/5/2025).

    Kiki menjelaskan bahwa praktik pinjol ilegal kerap menjerat korban dengan bunga yang mencekik dan metode penagihan yang intimidatif. Bahkan, banyak peminjam yang putus asa karena tak mampu membayar utang hingga berujung pada tindakan ekstrem.

    Pinjaman untuk Konsumtif

    Masalah lain yang tak kalah serius, menurutnya, adalah penggunaan pinjaman digital untuk hal-hal konsumtif. Padahal, seharusnya pinjaman semacam ini dimanfaatkan untuk kegiatan produktif seperti modal usaha.

    “Kita mendorong penggunaan pindar untuk hal produktif, seperti modal usaha. Tapi kenyataannya, banyak yang menggunakannya untuk konsumtif, yang akhirnya berujung pada over-indebtedness atau kondisi banyak utang,” ujarnya.

    Meski begitu, survei terbaru menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat tentang fintech lending, dari 20,82% di 2024 menjadi 24,90% di tahun ini. Namun, tingkat inklusi justru sedikit menurun, dari 4,58% menjadi 4,4%.

    Untuk mengatasi tantangan ini, OJK bersama Satgas PASTI yang beranggotakan 20 kementerian dan lembaga terus menggencarkan edukasi publik. Hingga saat ini, sudah lebih dari 2.700 kegiatan literasi digelar, ditambah dengan penyebaran konten edukatif yang telah menjangkau lebih dari 3,3 juta orang.

    OJK menegaskan komitmennya untuk terus melindungi masyarakat dari praktik keuangan ilegal dan memastikan agar setiap warga makin cerdas dalam mengelola keuangannya.

    “Kami juga menyebarkan konten literasi digital yang telah diakses oleh lebih dari 3,3 juta masyarakat Indonesia,” ujarnya.

     

  • Dukung Kedaulatan AI, VIDA Siap Perkuat Keamanan Identitas Digital

    Dukung Kedaulatan AI, VIDA Siap Perkuat Keamanan Identitas Digital

    Jakarta, CNBC Indonesia – VIDA turut mendukung kedaulatan Kecerdasan Artifisial (AI) melalui penyediaan keamanan identitas digital. Data terbaru dari VIDA menunjukkan bahwa tantangan keamanan digital di Indonesia masih signifikan, dengan 67% konsumen melaporkan transaksi tidak sah dan 84% bisnis mengalami insiden keamanan terkait SMS OTP.

    Founder dan Group CEO VIDA, Niki Luhur menyebut Menteri Komunikasi dan Informatika telah menekankan pentingnya talenta digital dan infrastruktur yang mumpuni untuk mencapai kedaulatan AI. VIDA percaya bahwa infrastruktur yang kuat juga mencakup sistem keamanan digital yang andal dan tepercaya.

    “Kedaulatan AI tidak hanya tentang penguasaan teknologi, tetapi juga tentang menciptakan ekosistem digital yang aman dan kondusif bagi inovasi. Data yang kami himpun menunjukkan adanya kerentanan yang perlu kita atasi bersama. Solusi verifikasi identitas digital yang kuat adalah kunci untuk melindungi masyarakat dan bisnis dari ancaman siber, sekaligus membangun kepercayaan yang dibutuhkan untuk perkembangan AI yang berkelanjutan di Indonesia,” ungkap dia dikutip Jumat (2/5/2025).

    Dia menjelaskan VIDA mendukung objektif pemerintah melalui penyediaan infrastruktur keamanan digital. Dalam hal ini, solusi verifikasi identitas online dan tanda tangan elektronik VIDA Sign memperkuat lapisan keamanan dalam transaksi digital.

    Kemudian melawan ancaman keamanan berbasis AI. Di mana teknologi deteksi penipuan VIDA membantu mencegah penyalahgunaan AI untuk tujuan kriminal.

    “Terakhir kepercayaanmu dalam ekosistem digital. Dengan solusi yang aman dan terpercaya, VIDA berkontribusi pada terciptanya lingkungan digital yang kondusif bagi adopsiteknologi AI,” ungkap Niki.

    Hingga kini, solusi identitas digital VIDA banyak digunakan oleh perusahaan di Indonesia, termasuk Mandiri Taspen, Superbank, BCA Syariah, BNI Multifinance, OVO, Danasyariah, dan beberapa bank digital, juga banyak perusahaan fintech di Indonesia untuk menghadirkan layanan andal guna menopang keberlanjutan bisnis sekaligus memastikan kenyamanan dan keamanan bagi setiap pengguna. Selain Indonesia, VIDA juga hadir Filipina untuk memperluas akses teknologi keamanan digital buatan Indonesia.

    “VIDA berkomitmen untuk terus berinovasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan kedaulatan AI Indonesia yang tidak hanya maju secara teknologi, tetapi juga aman dan terpercaya bagi seluruh masyarakat,” pungkas dia.

    (dpu/dpu)

  • Penerimaan Ekonomi Digital Capai Rp 34,91 Triliun hingga 31 Maret 2025 – Page 3

    Penerimaan Ekonomi Digital Capai Rp 34,91 Triliun hingga 31 Maret 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital mencapai Rp 34,91 triliun hingga 31 Maret 2025. Paling besar dari PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

    Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti merincikan, penerimaan tersebut berasal dari:

    Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp 27,48 triliun
    Pajak kripto sebesar Rp 1,2 triliun
    Pajak fintech (P2P lending) sebesar Rp 3,28 triliun
    Pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (pajak SIPP) sebesar Rp 2,94 triliun.

    Sementara itu, sampai dengan Maret 2025 pemerintah telah menunjuk 211 pelaku usaha PMSE menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pada bulan Maret 2025 terdapat satu pembetulan atau perubahan data pemungut yaitu Zoom Communications, Inc.

    Dari keseluruhan pemungut yang telah ditunjuk, 190 PMSE telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PMSE sebesar R p27,48 triliun.

    “Jumlah tersebut berasal dari Rp 731,4 miliar setoran tahun 2020, Rp 3,90 triliun setoran tahun 2021, Rp 5,51 triliun setoran tahun 2022, Rp 6,76 triliun setoran tahun 2023, Rp 8,44 triliun setoran tahun 2024 dan Rp 2,14 triliun setoran tahun 2025,” kata Dwi Astuti dalam keterangan tertulis, Jumat (2/5/2025).

    Pajak Kripto

    Penerimaan pajak kripto telah terkumpul sebesar Rp 1,2 triliun sampai dengan Maret 2025. Penerimaan tersebut berasal dari Rp 246,45 miliar penerimaan tahun 2022, Rp 220,83 miliar penerimaan tahun 2023, Rp 620,4 miliar penerimaan 2024, dan Rp 115,1 miliar penerimaan 2025.

    Penerimaan pajak kripto tersebut terdiri dari Rp 560,61 miliar penerimaan PPh 22 atas transaksi penjualan kripto di exchanger dan Rp642,17 miliar penerimaan PPN DN atas transaksi pembelian kripto di exchanger.

     

  • Penipuan WhatsApp Korbannya Makin Banyak, Ini Modus Terbaru

    Penipuan WhatsApp Korbannya Makin Banyak, Ini Modus Terbaru

    Jakarta, CNBC Indonesia – WhatsApp menjadi aplikasi yang kerap dijadikan media untuk melakukan beragam modus penipuan. Untuk itu pengguna WhatsApp mesti waspada agar tidak menjadi korban yang rekeningnya dikuras habis.

    Modus yang umum digunakan adalah pengiriman file APK secara acak ke nomor WhatsApp. Penipu berharap korban mengklik, mengunduh, dan tanpa sadar menginstal aplikasi berbahaya yang bisa mencuri data pribadi hingga mengakses sistem ponsel.

    Teknik penipuan ini dikenal sebagai phishing, mirip dengan kejahatan siber yang mengandalkan link berbahaya lewat email. Dengan sekali klik, pengguna bisa tanpa sadar memberikan akses penuh ke perangkat atau akun keuangan mereka kepada pelaku.

    Untuk lebih lengkapnya, berikut sejumlah modus penipuan online yang tercatat permah terjadi di WhatsApp.

    1. Modus Kurir

    Penipuan ini dilaporkan akun Instagram yakni mengungkapkan chat Telegram dengan seseorang yang mengaku berasal dari J&T. Penipu mengirimkan lampiran dengan nama file berbentuk apk dengan tulisan LIHAT Foto Paket’.

    Mereka yang mengunduh file itu akan kehilangan uang yang disimpan di bank. Berbagai data termasuk keuangan yang bakal diambil oleh para pelaku.

    2. File Undangan Nikah

    Penipuan ini sempat jadi banyak perbincangan karena banyaknya pengguna WhatsApp yang mendapatkan. Mereka dikirimi file apk oleh orang yang tidak dikenal yakni sebuah undangan pernikahan.

    File atau aplikasi denga judul Surat Undangan Pernikahan Digital berukuran 6,6 mb. Para penipu mengajak korbannya membuka file untuk mengecek kebenaran file di dalamnya.

    3. Surat Tilang Palsu

    Sejumlah warganet juga mendapatkan dirinya dikirimi surat tilang palsu. Terdapat file apk berjudul ‘Surat Tilang-1.0 apk’ dalam chat tersebut.

    “AWAS! Hati-hati terhadap penipuan menggunakan modus kirim surat tilang lewat WhatsApp seperti ini. Jangan sekali-kali mengklik/download file dgn ekstensi “.apk” dari orang tak dikenal di gadget anda,” kicau akun @MurtadhaOne1.

    4. Catut MyTelkomsel

    Penipuan di WhatsApp lainnya juga pernah ada yang menggunakan nama MyTelkomsel. Ini merupakan aplikasi milik operator Telkomsel.

    Korban akan diminta klik file apk yang dikirimkan. Berikutnya mereka akan diminta memberikan izin akses pada sejumlah aplikasi, termasuk foto, video, SMS, dan akses akun layanan perbankan digital atau fintech.

    5. Pengumuman dari Bank

    Penipuan lain adalah membuat pengumuman yang seakan berasal dari bank. Isinya mengenai perubahan tarif transaksi dan transfer yang tidak masuk akal.

    Pengguna WhatsApp akan diberikan link untuk mengisi formulir. Link tersebut akan membuat data mereka dicuri para pelaku.

    6. Undangan VCS

    Modus lainnya adalah melakukan video call sex (VCS) dari nomor tidak dikenal. Mereka disebut akan memeras para korbannya.

    Dihubungi beberapa waktu lalu, Pakar keamanan siber Alfons Tanujaya mengatakan modus ini memanfaatkan ketidaktahuan seseorang soal teknologi dan menjadikannya ancamannya. “Ini pada prinsipnya adalah pemerasan yang memanfaatkan ketidaktahuan atau keamanan seseorang tentang teknologi,” kata dia.

    “Kalau ragu dan diperas, hubungi teman yang mengerti dan minta bantuannya untuk menghadapi ancaman-ancaman yang tidak kita mengerti, jangan main mengikuti ancaman saja,” paparnya.

    7. Kuras rekening pakai kode QR

    Metode lainnya yang sering digunakan adalah quishing, yaitu kombinasi dari kode QR dan phishing. Pelaku akan memancing korbannya agar mendapatkan informasi dan detail pribadi mereka.

    Saat memindai QR Code, biasanya korban akan dibawa ke situs tertentu. Selain bisa menunjukkan pesan teks biasa, situs tersebut bisa melacak daftar aplikasi hingga alamat peta korban.

    Pelaku memanfaatkan kemampuan tersebut untuk mengarahkan calon korbannya ke situs web palsu. Mereka akan membuat orang sulit mendeteksi situs yang akan dikunjungi sebelum membuka web.

    Wired menyebut, pelaku quishing akan mengelabui seseorang untuk mengunduh file ke dalam perangkat. Unduhan tersebut akan membahayakan perangkat milik korban.

    Langkah berikutnya, para korban akan diminta memasukkan beberapa kredensial login. Informasi itu akan didapatkan oleh pelaku quishing.

    Kejahatan ini semakin masif karena kode QR bisa dibuat dengan mudah dan siapa saja. Seseorang bisa membuatnya bahkan tanpa keahlian khusus.

    Cara Terhindar Quishing

    Namun ada cara untuk menghindari kejahatan quishing. Utamanya adalah jangan percaya QR code yang dipasang di tempat umum atau diberikan pada orang yang tidak jelas dari mana asalnya.

    Anda juga bisa mengenali QR code dengan tujuan kejahatan. Karena biasanya penipu akan meningkatkan rasa urgensi dan kekhawatiran calon korbannya. Misalnya dengan menyertakan pernyataan, “Pindai kode QR ini untuk memverifikasi identitas Anda atau mencegah penghapusan akun Anda”.

    Terakhir, jangan lupa mengaktifkan autentikasi dua faktor pada tiap akun. Selain itu, jangan lupa untuk keluar dari perangkat yang tidak digunakan lagi.

    (dem/dem)