Xcloud.id

Produk: fintech

  • Pelaku Usaha Diimbau Mulai Adopsi Aset Digital, Ini Alasannya

    Pelaku Usaha Diimbau Mulai Adopsi Aset Digital, Ini Alasannya

    Jakarta –

    Para pelaku usaha di Indonesia dinilai perlu mengadopsi aset digital untuk tetap relevan di era ekonomi digital yang terus berkembang. Saat ini, sudah banyak perusahaan yang mulai mengadopsi aset digital.

    “Pengusaha-pengusaha harus segera mengadopsi aset digital. Sekarang semua perusahaan diperbolehkan memiliki aset kripto di neraca keuangan mereka,” ujar
    CEO Triv, Gabriel Rey, pada acara Indonesia Digital Economy Forum 2025 oleh BPP HIPMI (24/6/2025).

    Ia mengacu pada regulasi terbaru dari OJK dan Bappebti per Desember 2024 yang mengizinkan perusahaan menyimpan aset seperti Bitcoin dan stablecoin dalam laporan keuangan. Menurutnya, hal ini sejalan dengan tren global di mana lembaga keuangan besar seperti JP Morgan dan Citibank menyarankan investor memiliki eksposur aset digital minimal 1-3% dari portofolio.

    Rey juga menyoroti pertumbuhan pesat industri kripto di Indonesia. Ia menyebut data dari DJP yang menunjukkan bahwa industri ini merupakan penyumbang pajak terbesar di sektor fintech, dengan jumlah investor kripto yang telah menembus hampir 15 juta, tumbuh 40-50% secara tahunan.

    “Pertanyaannya sekarang: apakah kita mau ketinggalan, atau ikut adopsi? Kalau kita malas belajar dan tidak mengikuti perkembangan, pasti akan tertinggal,” tegasnya.

    Ia secara tidak langsung mengkritik rendahnya literasi digital dan masih kuatnya mentalitas lama di kalangan pengusaha senior yang enggan berinvestasi pada aset tak berwujud. Menurut Rey, investasi kripto menawarkan keuntungan pajak yang menarik. Pajak atas keuntungan kripto bersifat final hanya 0,21%, jauh lebih rendah dibandingkan instrumen tradisional seperti emas yang bisa terkena pajak progresif hingga 35%.

    Triv sendiri, kata Rey, telah mengantongi tiga izin resmi dari Bappebti dan OJK untuk perdagangan spot kripto, kontrak berjangka dengan leverage hingga 25 kali, dan layanan staking. Perusahaan juga diawasi oleh lembaga kustodian resmi seperti Indonesia Coin Custodian (ICC) untuk menjamin keamanan dana.

    “Dari sisi regulasi dan infrastruktur, Indonesia sudah sangat siap. Triv sudah berdiri sejak 2015 dan memiliki lebih dari 1.000 aset digital yang bisa diperdagangkan,” jelas Rey.

    Ia juga menyoroti pentingnya Bitcoin sebagai alat lindung nilai di tengah gejolak global seperti konflik Iran-Israel. Rey menyampaikan bahwa banyak institusi keuangan global tetap membeli Bitcoin meski pasar berfluktuasi tajam.

    “Selat Hormuz ditutup, bahan baku naik, rupiah melemah. Dalam situasi ini, institusi pintar seperti BlackRock justru terus membeli Bitcoin. Itu bukti mereka melihat Bitcoin sebagai pelindung nilai terhadap inflasi dan ketidakpastian,” katanya.

    Ia menyebut bahwa harga produksi satu Bitcoin saat ini sekitar Rp107 juta di Amerika Serikat. Bila harga Bitcoin turun di bawah angka ini, maka itu menjadi kesempatan sangat menarik untuk membeli.

    Untuk pelaku usaha yang ingin memulai, Rey menyarankan untuk membeli secara bertahap guna mengurangi risiko fluktuasi harga.

    “Kalau punya budget Rp100 juta, bisa dibagi beli Rp25 juta per minggu. Yang penting mulai dulu, jangan tunggu momen sempurna karena tidak ada yang bisa ‘timing the market’,” ujarnya.

    Ia juga merekomendasikan agar investor pemula cukup memiliki eksposur pada Bitcoin saja, mengikuti rekomendasi dari analis-analis besar. Meskipun emas dianggap stabil, Rey menekankan bahwa suplai emas belum tentu terbatas dan masih bisa ditemukan lewat eksplorasi, termasuk di luar angkasa. Sebaliknya, suplai Bitcoin tetap hanya 21 juta unit dan diperkirakan habis pada tahun 2140. Menurutnya, hal ini menjadikan Bitcoin sebagai aset deflasi dengan nilai potensial tinggi, terutama menjelang halving berikutnya pada 2028.

    “Kalau bicara underlying Bitcoin, itu ada dari biaya listrik, alat tambang, dan infrastruktur mining lainnya. Bitcoin itu seperti emas versi digital, tapi bisa dibawa ke mana saja lewat HP,” jelas Rey.

    “You adapt or you die. Kalau teman-teman tidak mau belajar AI, blockchain, kripto siap-siap ditinggalkan zaman.”

    (fdl/fdl)

  • Belajar dari Operasi Midnight Hammer, Indonesia Diminta Perkuat Keamanan Siber

    Belajar dari Operasi Midnight Hammer, Indonesia Diminta Perkuat Keamanan Siber

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat keamanan digital memberikan peringatan eskalasi serangan siber di Tanah Air menyusul aksi Midnight Hammer Operation Amerika Serikat (AS) yang membombardir 3 titik pusat nuklir milik Iran beberapa waktu lalu.

    Operasi Midnight Hammer adalah serangan AS ke fasilitas nuklir Iran. Serangan ini sama sekali tidak mendapatkan perlawanan. Tidak ada pesawat tempur Iran dan rudal yang membalas

    Serangan tersebut berhasil dilakukan tanpa terdeteksi karena AS dikabarkan melumpuhkan terlebih dahulu sistem komunikasi dan keamanan Iran lewat serangan siber.

    Ketua Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) Ardi Sutedja menilai penyerangan menggunakan pesawat berteknologi canggih itu turut meningkatkan perhatian dunia terhadap risiko siber yang terus berkembang, baik di tingkat global maupun regional.

    Indonesia berpotensi mengalami serangan yang sama, jika tidak memiliki tingkat keamanan siber yang kuat dan bergantung pada teknologi luar. 

    “Di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, ancaman ini semakin nyata. Laporan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menunjukkan peningkatan serangan siber hingga 300% terhadap infrastruktur kritis dalam 3 tahun terakhir,” kata Ardi dalam siaran pers, dikutip Bisnis Senin (23/6/2025).

    Menurut dia, setiap sektor memiliki karakteristik dan nilai strategis yang membuatnya menarik bagi pelaku kejahatan siber. Ardi melihat beberapa sektor yang biasa terkena serangan siber.

    Pertama, infrastruktur kritis mencakup layanan publik seperti listrik, air bersih, transportasi, dan komunikasi. Serangan terhadap infrastruktur kritis dapat menyebabkan gangguan besar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

    Indonesia, dengan ribuan pulau dan infrastruktur yang tersebar, dinilai sangat rentan terhadap serangan di sektor ini. Misalnya, jika jaringan listrik atau sistem transportasi terganggu, hal ini dapat mengakibatkan krisis yang mempengaruhi ekonomi dan mobilitas masyarakat.

    Kedua, kesehatan. Rumah sakit dan sistem kesehatan sering kali diserang untuk mencuri data pasien atau merusak sistem yang vital. Serangan ini dapat mengganggu pelayanan kesehatan yang penting.

    Dalam situasi seper pandemi Covid-19, serangan siber terhadap sistem kesehatan dapat menghambat upaya penanganan dan menyebabkan risiko yang lebih besar bagi kesehatan masyarakat. Selain itu, data medis yang dicuri juga dapat disalahgunakan untuk penipuan.

    Ketiga, keuangan. Bank dan lembaga keuangan menjadi sasaran utama untuk pencurian data, penipuan, dan peretasan akun. Serangan ini dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan.

    Dengan pertumbuhan pesat fintech dan digital banking, Indonesia harus waspada terhadap serangan siber di sektor ini. Kerugian finansial akibat serangan dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan dan investasi.

    Keempat, energi. Perusahaan energi, termasuk yang bergerak di bidang minyak dan gas, sering menjadi sasaran untuk sabotase dan pencurian data. Indonesia sebagai negara penghasil energi pun harus melindungi aset-aset ini dari serangan yang dapat mengganggu produksi dan distribusi energi, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi ekonomi dan stabilitas sosial.

    Kelima, teknologi dan telekomunikasi. Perusahaan teknologi dan penyedia layanan telekomunikasi sering kali diserang untuk mencuri data pengguna dan merusak sistem komunikasi.

    Menurut Ardi, dengan meningkatnya ketergantungan pada teknologi digital serangan terhadap sektor ini dapat mengganggu komunikasi dan akses informasi, yang sangat penting untuk kegiatan bisnis dan pemerintahan.

    Keenam, pemerintahan. Instansi pemerintah menjadi sasaran untuk mencuri data sensitif dan mengganggu layanan publik. Serangan terhadap sistem pemerintahan dapat mengakibatkan kebocoran data pribadi warga negara dan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dalam kasus yang ekstrem, ini dapat mengganggu stabilitas politik.

    “Dengan meningkatnya kerentanan terhadap serangan, penting bagi pemerintah dan sektor swasta untuk bekerja sama dalam memperkuat keamanan siber,” kata Ardi.

    Menurutnya, investasi dalam teknologi pertahanan siber, peningkatan kesadaran masyarakat, dan pengembangan kebijakan yang komprehensif merupakan langkah-langkah yang harus diambil untuk melindungi infrastruktur dan data nasional.

    Sebab, sambungnya, serangan siber tidak hanya mengancam keamanan fisik, tapi juga stabilitas ekonomi dan sosial. Artinya, kata Ardi, upaya untuk membangun ketahanan siber yang kuat menjadi semakin mendesak.

  • Ratusan Anak Muda di Dunia Berkumpul, Hadapi AI di Masa Depan

    Ratusan Anak Muda di Dunia Berkumpul, Hadapi AI di Masa Depan

    Jakarta –

    Seiring dengan perkembangan teknologi AI (artificial intelligence/kecerdasan buatan) yang pesat menjadi tantangan tersendiri bagi generasi muda saat ini. Tak sedikit kekhawatiran muncul, seperti manusia akan tergantikan oleh AI di masa mendatang.

    CEO IDNextLeader, Aulia Pradipta Prabandaru mengungkapkan bahwa kepemimpinan masa kini tidak lagi bertumpu pada kekuasaan, melainkan pada keberanian untuk terhubung dan menciptakan dampak nyata.

    “Di tengah dunia yang dipenuhi ketidakpastian dan percepatan teknologi, generasi muda harus mampu memanusiakan inovasi-mengubah algoritma menjadi empati dan teknologi menjadi alat perdamaian,” ujarnya.

    Sementara itu, Fadli Rahman, Advisor IDNextLeader sekaligus Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Bisnis Pertamina NRE, menekankan pentingnya peran generasi muda dalam membangun pemahaman isu-isu strategis global yang relevan sembari membangun jejaring global.

    “Anak muda harus mampu menyerap ilmu, memperluas relasi, dan bertransformasi sebagai inovator sekaligus pencipta solusi. Karena anak muda lah yang berada di garis depan perubahan global,” ungkapnya.

    Persoalan tersebut kemudian dibahas melalui IDNextLeader didukung oleh PT Surya Sarana Dinamika dan Bank Indonesia Jakarta menyelenggarakan forum internasional bertajuk “We Are The World 2025” di Gedung A, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Senayan, Jakarta.

    Acara ini diikuti oleh 250 peserta dan mempertemukan tokoh-tokoh muda dari berbagai negara. Mulai dari Tiongkok, Korea Selatan, Singapura, Indonesia, Iran, Kanada, Palestina,Gambia, Tanzania, Filipina, Afghanistan, Sierra Leone, Pakistan, Ethiopia, Kamerun,⁠ Nigeria, ⁠ Jepang, India, ⁠ Malaysia, ⁠ Zanzibar, Inggris, ⁠ Malawi, ⁠ Timor Leste, ⁠ Vietnam, Swediahingga Amerika Serikat-dalam diskusi lintas budaya bertema “Advancing Peace ThroughTechnology: AI and Digital Global Talent For Digital Harmony.”

    Forum ini bertujuan meningkatkan pemahaman lintas budaya sekaligus mendorong pemanfaatan teknologi, seperti kecerdasan buatan (AI), dalam bidang keuangan digital(fintech) dan kesehatan digital (digital health). Melalui serangkaian diskusi dan sesi interaktif, para peserta juga dibekali keterampilan komunikasi antarbudaya dan pemikiran kritis untuk menciptakan kolaborasi yang inklusif dan berkelanjutan di tengah ekosistem global yang kian kompleks.

    Forum ini terbagi dalam tiga panel paralelt, yaituFinTech and Financial Inclusion bersama Muhammad Zaydan Musyaffa (Analis Yunior KPw Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta), Citra Handayani Nasruddin (Tech For Good Institute Singapore) dan Sherren Chen (Chairperson of the Shanghai University Alumni Association in Indonesia And Founder of Happy Learning Mandarin Centre).

    Panel kedua, Digital and AI Machine Learning Potential in Youth’ s Future Daily Life bersama Krismassion Prihationo (Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia), Erlando Sulistia (Vice President PT. Informasi Geo Sistem) dan Wafa Taftazani (General Manager, Indonesia at Tools for Humanity / World).

    Dan ketiga, Digital Health and Telemedicine bersama Setiaji (Chief Digital Transformation Office Kementerian Kesehatan Republik Indonesia), dr. Laila Rahmah (Pendiri Medulla & Master Student in Digital Health) dan Winson Lee (Asisten Direktur PT. Oase Teknologi Asia).

    Acara ditutup secara simbolis dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara IDNext Leader dengan PT Surya Sarana Dinamika dan Tech For Good Institute, serta pembacaan deklarasi perdamaian oleh seluruh peserta sebagai wujud nyata komitmen global generasi muda untuk membangun dunia yang lebih damai, inklusif dan berkelanjutan.

    (agt/asj)

  • Penipuan Pakai AI Makan Banyak Korban, Kenali 4 Modusnya

    Penipuan Pakai AI Makan Banyak Korban, Kenali 4 Modusnya

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Berbagai bentuk penipuan memanfaatkan teknologi seperti deepfake, kloning suara, dan phishing berbasis kecerdasan buatan (AI) marak terjadi. 

    Tahun 2025 diramal akan menjadi era di mana penipuan berbasis AI menjadi ancaman utama bagi layanan fintech hingga rekening bank pribadi. Pasalnya, pelaku kejahatan kini punya senjata baru yang sangat canggih dan sulit dideteksi.

    Laporan terbaru dari Forbes menyebut bahwa teknologi AI tidak hanya digunakan untuk tujuan produktif, tetapi juga menjadi senjata baru bagi sindikat penipuan global. Berikut empat modus penipuan AI yang wajib diwaspadai masyarakat dan korporasi:

    1. Deepfake & AI di Serangan Email Bisnis (BEC)

    Penipuan BEC kini berevolusi. Penjahat siber memanfaatkan AI untuk membuat video dan audio palsu yang sangat meyakinkan. Di Hong Kong, penjahat berhasil menyamar sebagai bos perusahaan melalui panggilan Zoom palsu dan membuat pegawai mentransfer dana hampir Rp480 miliar.

    Lebih mengejutkan, 53% profesional akuntansi di AS mengaku pernah menjadi target serangan serupa. Bahkan 40% email BEC kini dibuat sepenuhnya oleh AI.

    2. Chatbot Penipu Asmara

    Penipuan asmara kini makin canggih. Bukan lagi manusia, tapi chatbot AI otonom yang digunakan untuk merayu korban. Dengan percakapan tanpa aksen dan alur yang natural, korban sulit membedakan antara manusia dan bot.

    Kejadian ini sudah muncul di media sosial, bahkan sempat dibocorkan oleh pelaku kejahatan asal Nigeria dalam sebuah video.

    3. “Pig Butchering” Pakai AI Massal

    Skema penipuan investasi berkedok asmara atau bisnis, yang dikenal sebagai “pig butchering”, kini dilakukan secara massal menggunakan AI.

    Dengan alat seperti “Instagram Automatic Fans”, pesan massal dikirim untuk memancing korban, seperti “Temanku merekomendasikan kamu. Apa kabar?”

    Penipu kini juga memanfaatkan deepfake untuk panggilan video dan kloning suara agar lebih meyakinkan.

    4. Pemerasan Deepfake Menarget Eksekutif dan Pejabat

    Kasus pemerasan dengan video deepfake kini juga makin marak. Di Singapura, penjahat mengirim email berisi ancaman video palsu yang mencatut wajah para pejabat pemerintah dan menuntut pembayaran kripto hingga puluhan ribu dolar.

    Teknologi ini dibuat menggunakan foto dan video publik dari LinkedIn atau YouTube, yang diolah menjadi konten deepfake mengerikan.

    Dengan perangkat lunak deepfake yang makin mudah diakses, penipuan jenis ini diperkirakan akan meluas dan menyasar kalangan eksekutif di seluruh dunia.

    (hsy/hsy)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Cari Kerja Sekarang Susah, Ini Profesi Paling Dibutuhkan di RI

    Cari Kerja Sekarang Susah, Ini Profesi Paling Dibutuhkan di RI

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sejumlah sektor masih membutuhkan banyak talenta dalam ekosistem digital. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah menganalisa beberapa sektor yang membutuhkan talenta.

    Salah satunya di bidang pertanian dan peternakan yang membutuhkan intervensi terkait talenta digital.

    Kepala BPSDM Komunikasi dan Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Boni Pudjianto mengatakan kementerian mengindetifikasi beberapa sektor yang membutuhkan pasokan.

    “Yang terkait dengan agriculture, aquaculture.Jadi pertanian, peternakan, perikanan gitu ya. Health, education, logistics, tourism, finance, fintech. Itu area-area yang membutuhkan intervensi. Apalagi sekarang pertanian, itu dibutuhkan,” kata Boni di kantor Komdigi, Jumat (20/6/2025).

    Selain itu ada juga logistik yang membutuhkan talenta. Karena menurut Boni, tidak mungkin pasokannya hanya sumber lokal saja tapi berasal dari beberapa lokasi yang berbeda.

    Jika hal tersebut bisa dilakukan maka akan berdampak besar. “Jadi ini beberapa fokus. Komdigi mengadopsi area tersebut menjadi prioritas,” jelasnya.

    Dalam kesempatan itu, dia menjelaskan soal gap talenta digital. Menurutnya hal itu bisa diisi oleh lembaga pendidikan yang dirasa masih kurang.

    Salah satu yang bisa dihasilkan berasal dari vokasi. Karena orang dari lembaga pendidikan itu bisa memiliki skill yang bisa diserap oleh industri.

    “Vokasi ini sangat dibutuhkan karena mereka memiliki skill ya yang lebih cepat untuk bisa diserap di dalam kebutuhan industri,” jelasnya.

    Boni mengatakan gap digital ini butuh diisi. Jika tidak dikhwatirkan akan dihuni oleh masyarakat dari negara asing.

    “Kalau kita kurang apalagi ini digital, itu akan diisi oleh teman-temannya dari negara-negara tetangga,” ujar Boni.

    Foto: Kepala BPSDM Komunikasi dan Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Boni Pudjianto. (CNBC Indonesia/ Novina Putri Bestari)
    Kepala BPSDM Komunikasi dan Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Boni Pudjianto. (CNBC Indonesia/Novina Putri Bestari)

    12 Juta Talenta Digital Dibutuhkan Sampai 2030

    Dalam data yang dibagikan Boni, kebutuhan talenta digital terus mengalami peningkatan. Pada 2030 mencapai 12.092.110 orang naik dari kebutuhannya sudah terpenuhi 9.343.849 orang.

    Jumlah itu naik dari tahun 2025, yakni kebutuhannya 10.930.616 orang juta dan ketersediaannya menjadi 6.960.767 orang.

    “Nah gap itu yang dibagi sekarang berapa tahun ke depan Kalau enggak salah dihitungan yang ini adalah 6 tahun. 2025, 2026, 2027 sampai 2030.Gap itu dibagi ini, makanya kalau disitu nanti angkanya agak lain. Itu 450an sekian. Pertahunnya yang dibutuhkan,” kata Boni.

    Dari jumlah tersebut masih butuh 2.748.260 orang selama lima tahun lagi atau 458.032 orang per tahunnya.

    Jumlah ketersediaan itu juga terus naik dari 2023 hingga 2030, membuat gap talenta juga makin menipis. Misalnya tahun 2025 mencapai 3,9 juta orang.

    Pada 2030, kesenjangan talenta digital masih terjadi di banyak wilayah Indonesia. Tertinggi berada di Jawa Tengah berjumlah 604.093 orang dan Jawa Timur sebesar 499.723 orang.

    Namun pada beberapa wilayah mengalami kelebihan pasokan. Di Jakarta saja mencapai 225.014 orang dan Kepulauan Riau 28.496 orang.

    Badai PHK Cetak Pengangguran di Mana-mana

    Di tengah kekurangan talenta digital, sejumlah perusahaan di Indonesia diketahui baru saja melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran.

    Tak kurang dari 3 juta pekerja di industri tekstil yang terancam kehilangan pekerjaan. Selain itu, sebanyak 70% pengusaha hotel serta restoran Jakarta disebut berencana melakukan efisiensi pegawai.

    Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda menjelaskan adanya faktor daya beli dan permintaan yang berkurang. Saat permintaan berkurang maka akan berdampak pada produksi juga.

    “Permintaan barang industri manufaktur yang berkurang menyebabkan berkurangnya produksi,” kata Nailul kepada CNBC Indonesia beberapa saat lalu.

    Mengutip data S&P, angka Purchasing Managers Indonesia (PMI) di Indonesia memang menurun tajam. Dari sebelumnya 52,4 pada Maret 2025 merosot ke bawah 50, yakni angka 46,7 pada April dan Mei sebesar 47,4.

    Angka PMI di bawah 50, menurut dia, menjadi pertanda kinerja industri manufaktur memburuk karena tidak ada ekspansi. Penyebabnya bisa dikarenakan tidak ada tambahan produksi industri manufaktur untuk dalam negeri.

    “Dampak yang bisa terjadi ke depan adalah utilitas industri manufaktur akan semakin menurun. Bahkan untuk industri tekstil dan produk tekstil, utilitas industri bisa menurun hingga di bawah 50%,” jelasnya.

    Hal ini bisa membuat PHK meningkat tajam, bahkan akan ada pelemahan industri mencapai 1,2 juta orang, menurut Nailul.

    Selama ini, AI digadang-gadang sebagai faktor utama pekerjaan punah dan memicu PHK massal. Namun, Nailul mengatakan penyebab gelombang PHK baru-baru ini dipicu perang tarif Amerika Serikat (AS) dan pelemahan permintaan domestik akibat daya beli yang belum membaik.

    “Pertama, dari perang tarif AS yang mengakibatkan penurunan permintaan produk secara global, termasuk dari Indonesia. Akibatnya produksi dalam negeri akan berkurang. Potensi PHK akan meningkat,” kata Nailul.

    “Kedua, pelemahan permintaan domestik yang disebabkan oleh daya beli yang belum membaik. Daya beli masih sangat terbatas untuk di masyarakat kelas menengah ke bawah,” dia menambahkan.

    Bursa Kerja Diserbu

    Pada akhir Mei lalu, puluhan ribu orang rela mengantri demi ribuan lowongan pekerjaan di Job Fair Bekasi Pasti Kerja 2025 yang digelar Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat di President University Convention Center Jababeka, Cikarang.

    Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustofa menyebut pelamar yang datang ke bursa kerja tersebut diperkirakan tembus 25 ribu orang. Kepadatan yang terjadi membuat pelamar berdesak-desakan bahkan sampai ada yang pingsan.

    “Dari informasi, memang ada beberapa orang yang pingsan. Tadi kalau penyampaian Pak Bupati, ada 25 ribu lebih (pelamar datang),” ujar Mustofa dikutip dari CNN.

    Sebanyak 25 ribu pelamar tersebut rela mengantri dan berdesak-desakan demi mendapatkan 2.000 lowongan pekerjaan.

    “Artinya ke depan kita harus membuka bursa lowongan pekerjaan berikutnya dengan kapasitas lebih dari 2.000 lowongan pekerjaan,” kata Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang seperti dikutip pada Selasa (28/5/2025).

    Perhelatan bursa pekerjaan memang selalu ramai dan diminati. Namun, kali ini disorot karena saat ini Indonesia dihantam badai PHK yang menyebabkan pengangguran membludak dan persaingan mendapat kerja makin susah.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Langkah Bos VIDA Lindungi RI dari Penipuan Berbasis AI

    Langkah Bos VIDA Lindungi RI dari Penipuan Berbasis AI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Founder and Group CEO VIDA Niki Luhur berkomitmen terus berinovasi, dengan membawa kepercayaan digital adalah landasan kemajuan sekaligus masa depan Indonesia yang cerah. Semangat kewirausahaan Niki tumbuh saat dia kembali ke Indonesia pada Mei 2006 untuk memimpin Kartuku, penyedia perangkat pembayaran.

    Berbekal predikat Magna Cum Laude dari Tufts University pada tahun 2005 dengan gelar di bidang Filsafat dan Psikologi serta minat terhadap teknologi, Niki pun membawa perspektif yang segar. Dia bahkan telah mendalami M&A di sektor teknologi sebagai Analis Keuangan di Latitude Capital Group. Sementara di bawah kepemimpinannya, Kartuku bertransformasi menjadi Penyedia Layanan Pembayaran serta dengan cepat memantapkan dirinya sebagai pemimpin pasar di Indonesia.

    Niki memegang teguh filosofi kesuksesan dibangun di atas fondasi keamanan, efisiensi, dan keandalan. Dia tidak takut untuk terjun langsung, mengambil pendekatan praktis dan langsung di semua divisi, mulai dari pengembangan perangkat lunak dan peningkatan produk hingga dukungan teknis.

    Dia juga percaya bahwa sumber daya manusia adalah penggerak pengembangan bisnis, yang memperkuat fondasi dan reputasi perusahaan. Dedikasi ini membuatnya mendapat pengakuan sebagai High Impact Entrepreneur dari Endeavor pada 2011.

    Foto: Dok VIDA

    Dalam visinya, Niki menyadari peran lingkungan yang kohesif dan suportif untuk layanan keuangan digital. Ia menjadi penggerak utama di balik pembentukan Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) dan sekarang menjabat sebagai Ketua.

    Adapun visi ambisius AFTECH dalam mendorong inklusi keuangan melalui layanan keuangan digital juga mencerminkan keyakinan Niki. Melalui AFTECH, Niki telah memainkan peran dalam membangun lingkungan yang terpercaya, aman, dan mendukung bagi industri fintech Indonesia yang sedang berkembang pesat.

    Karyanya mencakup bidang-bidang, seperti advokasi kebijakan, mendorong kolaborasi dalam masyarakat, dan mempromosikan literasi dan edukasi keuangan. Hal ini menunjukkan komitmennya dalam memastikan bahwa kemajuan digital memberi manfaat bagi semua lapisan masyarakat.

    Perjalanan Niki berpuncak pada VIDA. VIDA mewujudkan esensi sejati perjalanan Niki dengan visi yang jelas, yakni mewujudkan dunia yang saling percaya. Hal ini didukung misinya memudahkan orang untuk membuktikan siapa mereka.

    Foto: Dok VIDA

    Di sinilah komitmen Niki menunjukkan dampak yang paling penting. Dalam dunia yang semakin digital, penetapan dan verifikasi identitas menjadi sangat penting, terutama untuk pencegahan penipuan.

    VIDA dirancang untuk memerangi ancaman penipuan digital yang terus meningkat. Dengan membuat identitas digital yang aman diakses dan diverifikasi, VIDA melindungi individu dan bisnis, serta menumbuhkan kepercayaan dalam transaksi dan interaksi daring.

    Inklusivitas ini berarti membawa lebih banyak orang berpartisipasi secara aman dalam ekonomi digital, mengurangi kerentanan, dan memastikan jalur yang aman untuk pertumbuhan nasional.

    Hingga saat ini, solusi identitas digital terpercaya VIDA diadopsi oleh berbagai lembaga terkemuka, termasuk Mandiri Taspen, Superbank, BCA Syariah, BNI Multifinance, Danasyariah, berbagai bank digital, dan perusahaan fintech. Bahkan VIDA berekspansi ke Filipina untuk menghadirkan teknologi keamanan digital buatan Indonesia ke pasar yang lebih luas.

    Perjalanan Niki Luhur adalah bukti kekuatan visi yang dipadukan dengan dedikasi. Dari membangun sistem pembayaran di Kartuku hingga mendirikan AFTECH, dan memimpin VIDA, karyanya secara konsisten mencerminkan satu tujuan tunggal. Niki berhasil membentuk kembali lanskap digital Indonesia melalui inovasi yang inklusif.

    (rah/rah)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pinjaman Fintech Bisa Bikin Pekerja Lebih Produktif, Ini Contohnya – Page 3

    Pinjaman Fintech Bisa Bikin Pekerja Lebih Produktif, Ini Contohnya – Page 3

    Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Agusman, mengungkapkan bahwa pembiayaan Buy Now Pay Later (BNPL) oleh perusahaan pembiayaan pada April 2025 mengalami peningkatan signifikan.

    Berdasarkan data Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), pembiayaan paylater melonjak sebesar 47,11 persen year-on-year (yoy) dibandingkan dengan April 2024, atau naik dari Rp5,6 triliun menjadi Rp8,24 triliun pada April 2025. Angka ini juga menunjukkan kenaikan dibandingkan Maret 2025 yang tumbuh 39,28 persen yoy.

    “Berdasarkan SLIK, pembiayaan Buy Now Pay Later (BNPL) oleh Perusahaan Pembiayaan pada April 2025 meningkat sebesar 47,11 persen yoy, atau menjadi Rp8,24 triliun,” kata Agusman dalam konferensi pers RDKB OJK, ditulis Selasa (3/6/2025).

    Namun demikian, tingkat Non Performing Financing (NPF) gross untuk pembiayaan BNPL tercatat mengalami sedikit kenaikan menjadi 3,78 persen dari 3,48 persen pada bulan sebelumnya. Meskipun demikian, angka tersebut masih dalam batas pengelolaan risiko yang dapat diterima.

    “NPF gross sebesar 3,78 persen (Maret 2025: 3,48 persen),” imbuhnya.

     

  • Fithra Faisal, Ekonom UI Diangkat Jadi Jubir Ekonomi Istana

    Fithra Faisal, Ekonom UI Diangkat Jadi Jubir Ekonomi Istana

    Bisnis.com, JAKARTA — Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) mengangkat akademisi Universitas Indonesia (UI) sekaligus ekonom senior dari PT Samuel Sekuritas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi sebagai Juru Bicara untuk Urusan Ekonomi. 

    Dilansir dari laman Instagram resmi @samuelsekuritasindonesia, Fithra adalah Senior Macro Economist pada lembaga sekuritas tersebut. Kini, dia telah mengemban tanggung jawab baru di PCO yang saat ini dipimpin oleh Hasan Nasbi. 

    “Beliau akan tetap menjalankan perannya di Samuel Sekuritas Indonesia dan berkontribusi dalam membangun ekosistem pasar modal Indonesia yang lebih kuat,” ujar Samuel Sekuritas melalui unggahan yang dikutip Bisnis, Senin (16/6/2025).

    Merujuk pada situs resmi Samuel Sekuritas, dia bergabung ke perusahaan itu sebagai ekonom senior pada Januari 2024. Dia bertugas memberikan analisis dan pandangan ekonomi untuk mendukung keputusan strategis maupun pelayanan konsumen perusahaan. 

    Selain memegang jabatan di Samuel Sekuritas, Fithra turut memegang jabatan sebagai komisaris di perusahaan rintisan (startup) teknologi finansial atau fintech, InfraDigital, dosen di Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UI, serta co-founder Next Policy. 

    Sebelum bergabung ke Samuel Sekuritas, lulusan program PhD International Economics dari Waseda University, Jepang, itu pernah menjadi Kepala Ekonomi PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI (2018–2019), penasihat sekaligus juru bicara resmi Menteri Perdagangan (2020). 

    Apabila melihat akun Instagram @pcovoice pada 5 Juni 2025, Fithra pernah memberikan penjelasan soal lima stimulis ekonomi yang diberikan pemerintah dengan nilai total Rp24,44 triliun. 

    Bisnis telah menghubungi Fithra melalui pesan WhatsApp untuk meminta tanggapannya namun belum direspons hingga berita ini ditayangkan. 

    Adapun Kantor Komunikasi Kepresidenan dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No.82/2024, dan ditandatangani oleh Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

    Dipimpin oleh Hasan Nasbi, beberapa jubir PCO selain Faisal yakni Adita Irawati (mantan Jubir Kemenhub), Prita Laura (mantan presenter televisi), Philips Vermonte (CSIS), Ujang Komarudin (pengamat politik), Dedek Prayudi (PSI) dan Hariqo Wibawa Satria (Gerindra). 

  • Nekat Ganti Nomor & Blokir Telepon? Pinjol Tetap Bisa Lacak Nasabah!

    Nekat Ganti Nomor & Blokir Telepon? Pinjol Tetap Bisa Lacak Nasabah!

    Jakarta –

    Marak di media sosial sejumlah kelompok atau akun yang mengajak masyarakat untuk gagal bayar alias galbay utang fintech peer-to-peer lending (P2P) atau pinjaman online (pinjol). Bersamaan dengan itu kelompok ini kerap membagikan modus-modus sesat untuk menghindari pembayaran utang pinjol tersebut.

    Ketua Asosiasi Fintech Pendanaan (AFPI) Entjik S Djafar mengatakan sejumlah modus yang kerap disampaikan kelompok tersebut untuk menghindari pembayaran utang pinjol mulai dari mengganti nomor telepon hingga memblokir kontak tenaga penagih alias debt collector.

    Padahal menurutnya modus galbay dengan mengganti nomor telepon tidak serta merta membuat perusahaan fintech kehilangan jejak untuk mencari debitur. Sebagai contoh perusahaan fintech bisa menggunakan teknologi AI (artificial intelligence) untuk melacak nomor telepon debitur yang baru.

    “Melalui teknologi AI Tracking tetap bisa dilacak nomor barunya,” jawab Entjik kepada detikcom, Senin (16/6/2025).

    Artinya perusahaan masih bisa melacak debitur meski yang bersangkutan sengaja untuk tak membayarkan utangnya dan menghindari dengan modus-modus tadi.

    Selain itu, ia mengatakan ada juga modus galbay lain dengan memancing emosi debt collector sehingga para penagih melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan penagihan utang pinjol dari OJK. Dengan begitu para peminjam ini dapat menjadi ‘korban keganasan’ penagih utang.

    “Salah satunya mengajak masyarakat untuk tidak bayar dengan melakukan ganti nomer, memblokir nomor telepon para tenaga penagih, menolak untuk ditelepon, memancing emosional para penagih untuk melakukan kata-kata kasar dan lain-lain,” jelasnya.

    Oleh karena itu, Entjik menyampaikan sengaja melakukan galbay utang bukanlah solusi untuk menyelesaikan pinjaman yang diterima debitur. Sebab pada akhirnya utang tersebut masih harus untuk dibayarkan kembali, terlebih jika pinjaman tersebut disalurkan oleh lembaga keuangan atau perusahaan fintech yang legal.

    “Kami tetap melakukan penagihan. Karena apapun ceritanya, yang namanya kredit atau pinjaman itu wajib dibayar. Nggak bisa gratis kayak gitu. Ini kan bukan yayasan sosial, tetapi harus dibayar. OJK juga sudah melakukan edukasi dan literasi kepada masyarakat bahwa pinjaman itu wajib dibayar kembali,” paparnya.

    (igo/fdl)

  • Nyerah Hadapi Komunitas Galbay Pinjol, Asosiasi Lapor Polisi

    Nyerah Hadapi Komunitas Galbay Pinjol, Asosiasi Lapor Polisi

    Jakarta –

    Maraknya kelompok-kelompok di media sosial yang mengajak masyarakat untuk gagal bayar alias galbay pinjaman online (pinjol) membuat para pengusaha fintech peer-to-peer lending (P2P) Tanah Air resah.

    Ketua Asosiasi Fintech Pendanaan (AFPI) Entjik S Djafar mengatakan kelompok-kelompok ini banyak tersebar di berbagai platform media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube, hingga X dan TikTok. Parahnya kelompok ini diikuti oleh ribuan bahkan ada yang ratusan ribu orang.

    “Jadi ada kelompok gagal bayar itu ada di Youtube, Instagram, Facebook, dan lain-lain di sosial media. Bahkan di TikTok juga ada. Nah, ini sangat mengganggu kita dan sangat merugikan tentunya, merugikan industri kami,” kata Entjik kepada detikcom, Senin (16/6/2025).

    “Ada, akhirnya banyak. Bukan ada lagi, banyak. Karena kalau kita lihat di Facebook, member mereka itu ribuan, bahkan ratusan ribuan yang menjadi member di sosial media itu, baik Instagram maupun Facebook dan beberapa sosial media yang lain. Jadi ada beberapa,” ucapnya.

    Tidak sanggup menghadapi kelompok-kelompok ini, Entjik mengatakan pihaknya akan menempuh langkah hukum terhadap penyebar ajakan galbay tersebut. Sebab ajakan hingga cara-cara menghindari pembayaran utang pinjol yang disampaikan kelompok ini sangatlah merugikan industri fintech.

    “Ini kan nggak benar ya, mengajak orang untuk hal-hal yang tidak benar itu bisa pidana. Kami akan melakukan aksi ke jalur hukum,” katanya.

    “Jadi kita pasti rugi akibat ajaran-ajaran, ajakan daripada beberapa oknum ini. Jadi beberapa ajakan daripada beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah ini kita akan proses secara hukum,” tegas Entjik lagi.

    Dalam hal ini, ia menyebut kerugian yang dialami para pengusaha fintech dari ajakan galbay utang pinjol ini utamanya dari segi finansial hingga meningkatkan angka kredit macet (Non Performing Loan/NPL). Sayang, ia tidak memiliki data yang akurat terkait jumlah kerugian pasti yang diakibatkan ajakan ini karena sulit untuk memisahkan mana peminjam yang sengaja untuk tidak bayar utang atau peminjam yang memang belum bisa membayar utang.

    “Kerugiannya pasti banyak mengakibatkan kredit macet yang naik. Secara riil sih belum kita hitung. Bukan nggak ada, belum kita hitung. Tetapi gede, pasti gede,” ucapnya.

    “Jadi memang kan di kategori daripada peminjam itu kan ada yang memang tidak punya duit, akhirnya tidak mau bayar. Tetapi ada beberapa yang memang punya duit tetapi tidak mau bayar. Itu yang masalah dan menurut saya yang merusak mental daripada masyarakat Republik ini,” terang Entjik.

    (igo/fdl)