Produk: fintech

  • Satukan 889 BUMN, Danantara: Biar Tidak Jalan Sendiri-sendiri

    Satukan 889 BUMN, Danantara: Biar Tidak Jalan Sendiri-sendiri

    Jakarta, Beritasatu.com – Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia Pandu Sjahrir, menyampaikan visinya untuk menyatukan seluruh 889 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke dalam satu komando yang terpusat di bawah koordinasi Danantara.

    Hal tersebut disampaikan Pandu dalam forum Digital Economy and Finance Forum yang digelar di Jakarta, Jumat (4/7/2025), oleh Asosiasi Fintech Indonesia.

    “Saat ini kami di Danantara tengah fokus mengonsolidasikan seluruh BUMN agar tidak lagi berjalan dengan kepentingannya masing-masing, tetapi berorientasi pada kerja sama dan sinergi satu sama lain,” jelas Pandu.

    Ia menambahkan bahwa langkah ini bertujuan untuk mendukung target ambisius Presiden Prabowo Subianto yang ingin mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% per tahun secara berkelanjutan.

    “Salah satu aspirasi Presiden Prabowo  adalah agar kita semua bersatu dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Sudah saatnya kita berhenti berpikir sektoral dan mulai memikirkan kepentingan Indonesia secara keseluruhan,” tambahnya.

    Sebagai bagian dari rencana jangka panjang, Danantara menargetkan untuk mengonsolidasikan jumlah BUMN yang saat ini mencapai 889 entitas menjadi kurang dari 200 perusahaan agar pengelolaan lebih efisien dan terarah.

    Sejak dibentuk, Danantara telah aktif menjalin kerja sama investasi internasional serta melakukan berbagai aksi korporasi untuk memperkuat posisi BUMN di pasar global. Salah satunya adalah penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan ACWA Power asal Arab Saudi untuk pendanaan proyek senilai US$ 10 miliar.

    Selain itu, Danantara juga telah menjalin kemitraan strategis dengan Qatar Investment Authority (QIA) guna mengelola dana investasi sebesar US$ 4 miliar untuk mendukung pembangunan proyek-proyek strategis di Indonesia.

    Dalam bidang pembiayaan perusahaan, Danantara memberikan pinjaman pemegang saham senilai Rp 6,65 triliun (setara sekitar US$ 415,6 juta) kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, sebagai bagian dari langkah restrukturisasi dan pemulihan industri penerbangan nasional.

    Pada sisi lain, Danantara juga menggandeng sektor swasta. Bersama PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA), Danantara tengah mendukung pembangunan pabrik chlorine alkali-ethylene dichloride (CA-EDC) dengan nilai investasi mencapai US$ 800 juta.

    Konsolidasi BUMN dan berbagai inisiatif investasi yang digagas Danantara menjadi bagian dari strategi besar memperkuat fondasi ekonomi nasional dan menciptakan pertumbuhan yang inklusif serta berkelanjutan.

  • Wujudkan Target Pertumbuhan 8 Persen YoY, CIO Danantara Ingin BUMN Satu Komando

    Wujudkan Target Pertumbuhan 8 Persen YoY, CIO Danantara Ingin BUMN Satu Komando

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen year-on-year (yoy). Untuk mewujudkan itu, perlu kerja sama satu komando terutama dari perusahaan BUMN.

    Satu komando yang diharapkan itu melalui naungan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia). Dengan satu komando, diharapkan akan mempermudah konsolidasi dan kerja sama, sebagai upaya bersama mencapai target pertumbuhan sebesar 8 persen year-on-year (yoy).

    “Salah satu keinginan yang diinginkan Pak Presiden adalah bagaimana kita semua bisa bersatu untuk bisa mencapai tujuan besar pertumbuhan ekonomi yang sustainable di angka 8 persen (yoy). Sekarang adalah waktu yang pas untuk tidak lagi hanya memikir peran kita saja, tapi memikirkan Indonesia secara keseluruhan,” ujar Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia, Pandu Sjahrir dilansir jawapos, Jumat (4/7).

    Karena itu, Pandu Sjahrir menginginkan 889 perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus berada di bawah satu komando Danantara Indonesia.

    “Saya kasih contoh seperti yang sekarang full time saya kerjakan. Di Danantara ini sekarang semua 889 perusahaan sedang kita fokus untuk bisa menjadi semacam satu komando, tidak lagi hanya melihat ‘urusan saya (sendiri)’, (tapi) bagaimana bisa kita saling kerja sama,” ujar Pandu dalam Forum Ekonomi & Keuangan Digital oleh Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech).

    Danantara Indonesia menargetkan dapat melakukan konsolidasi bisnis dari sebanyak 889 perusahaan BUMN yang ada saat ini menjadi hanya sebanyak di bawah 200-an perusahaan.

  • Layanan B2B Flip Catat Pertumbuhan 5 Kali Lipat, Dorong Efisiensi Lewat Teknologi – Page 3

    Layanan B2B Flip Catat Pertumbuhan 5 Kali Lipat, Dorong Efisiensi Lewat Teknologi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Flip, sebagai salah satu perusahaan fintech Indonesia, mencatat pencapaian signifikan pada lini bisnis B2B mereka, Flip for Business. Di tengah kondisi ekonomi yang penuh tekanan, Flip for Business justru tumbuh pesat.

    Dikutip dari siaran pers yang diterima, Jumat (3/7/2025), Flip for Business mencatat peningkatan Gross Merchandise Value (GMV) hingga lima kali lipat secara tahunan (YOY) dari kuartal I 2023 ke kuartal I 2024.

    Capaian ini tidak lepas dari 1.000 perusahaan lintas sektor yang mempercayakan proses disbursement mereka kepada Flip. Perusahaan itu mencakup institusi keuangan, startup teknologi, ritel besar, hingga penyedia layanan gaya hidup. 

    Pertumbuhan ini menegaskan relevansi dan keunggulan solusi finansial yang ditawarkan Flip bagi dunia usaha Indonesia.

    “Dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan solusikeuangan yang lebih efisien dan fleksibel bagi pelaku usaha terlebih dalam situasi ekonomi yang penuh ketidakpastian, Flip for Business hadir sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut,” tutur Co-Founder Flip Rafi Putra Arriyan. 

  • Komdigi Siapkan Database Blacklist Bersama untuk Cegah Transaksi Judi Online

    Komdigi Siapkan Database Blacklist Bersama untuk Cegah Transaksi Judi Online

    JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital akan menghadirkan satu database terpadu, bersama dengan Kementerian/Lembaga dan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) terkait, untuk memberikan akses ke daftar nama dan rekening yang terindikasi judi online. 

    Hal tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik Kementerian Komdigi, Teguh Arifiyadi dalam Konferensi Pers “Agen Lawan Judi Online – Kolaborasi Film dan Teknologi untuk Edukasi Masyarakat” dan Nobar Film Agent +62 bersama DANA. 

    Teguh mengatakan bahwa database ini nantinya akan berisi daftar nomor rekening, nomor seluler, hingga identitas digital lainnya yang terindikasi terlibat dalam aktivitas pidana, termasuk judi online. 

    “Kita punya lebih dari 300-400 ribu rekening-rekening terindikasi pidana, termasuk rekening judol. Sekarang tidak hanya rekening, kami juga punya koleksi blacklist nomor-nomor seluler. Nah database ini diakses oleh beberapa penyelenggara yang bekerjasama dengan kami,” kata Teguh pada Rabu, 3 Juli di Jakarta. 

    Dalam praktiknya, ketika pengguna mencoba melakukan transfer dana melalui platform seperti e-wallet, sistem akan memberikan notifikasi peringatan jika tujuan transaksi terdeteksi sebagai rekening mencurigakan. 

    “Dasar notifikasinya itu bisa dari DANA langsung, atau dari database blacklist yang kami miliki,” tambahnya.

    Hingga saat ini, sudah ada lebih dari 30 penyelenggara yang terhubung dengan sistem tersebut. Namun Teguh menegaskan, jumlah itu masih relatif kecil jika dibandingkan dengan total PSE yang ada di sektor perbankan dan fintech di Indonesia. 

    Ke depan, Komdigi tengah menyiapkan perluasan cakupan blacklist, tidak hanya mencakup nomor rekening dan nomor seluler, tetapi juga NIK, alamat email, hingga alamat dompet kripto (crypto wallet address). 

    “Nanti ada NIK, email, crypto address, dan itu akan terhubung jadi satu database raksasa. Jadi database raksasa isinya blacklist apapun,” pungkasnya. 

  • Komdigi Temukan Ratusan Ribu Rekening dan Nomor Seluler Terindikasi Judol

    Komdigi Temukan Ratusan Ribu Rekening dan Nomor Seluler Terindikasi Judol

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkap memiliki basis data besar yang berisi ratusan ribu rekening yang terindikasi tindak pidana, termasuk judi online (judol).

    Tidak hanya sampai disitu, Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Komdigi, Teguh Arifiyadi, mengatakan pihaknya juga mengantongi puluhan ribu nomor ponsel terindikasi judol. 

    “Komdigi itu punya database isinya lebih dari 300–400 ribu rekening-rekening terindikasi pidana, disitu termasuk adalah rekening judol. Sekarang tidak hanya rekening. Kami juga punya blacklist nomor-nomor seluler. Jumlahnya sampai mungkin puluhan ribu nomor seluler,” kata Teguh Konferensi Pers & Nobar Film Agen +62 yang digelar DANA di Jakarta pada Kamis (3/7/2025). 

    Teguh mengatakan database tersebut kini telah dimanfaatkan oleh sejumlah penyelenggara sistem pembayaran untuk mengurangi risiko penyalahgunaan sistem keuangan oleh pelaku kejahatan digital.

    Teguh menjelaskan ketika pengguna melakukan transfer atau mengirim uang, sistem pada platform akan menampilkan notifikasi peringatan apabila rekening atau nomor tujuan tercatat dalam database yang dicurigai terlibat tindak pidana. Lebih lanjut, Teguh menjelaskan notifikasi yang muncul saat pengguna melakukan transaksi, berasal dari data-data yang telah dikumpulkan oleh Komdigi, baik berupa nomor rekening maupun nomor ponsel yang telah masuk daftar hitam.

    “Dasar notifikasinya apa? Satu, dari penyelenggara. Salah satunya dari database, blacklist, rekening, ataupun nomor seluler yang dimiliki oleh Komdigi,” ujarnya.

    Saat ini, lanjut Teguh, sudah ada lebih dari 30 penyelenggara layanan digital yang terhubung dengan sistem database Komdigi. Namun jumlah ini dinilai masih kecil dibandingkan total jumlah lembaga keuangan dan fintech yang beroperasi di Indonesia.

    Komdigi menargetkan agar ke depannya seluruh penyelenggara sistem keuangan, termasuk perbankan dan fintech, terhubung ke database tersebut untuk mencegah pelaku kejahatan digital membuka rekening baru di institusi berbeda.

    “Kalau semua sudah terhubung, atau diwajibkan terhubung, artinya koleksi database blacklist rekening maupun nomor seluler tadi juga dipakai untuk mencegar transaksi. Itu yang kita punya,” lanjut Teguh.

    Ke depan, Komdigi berencana memperluas cakupan jenis data yang masuk dalam sistem blacklist mereka. Tak hanya rekening dan nomor seluler, tetapi juga identitas lainnya seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat email, hingga alamat kripto.

    “Jadi database raksasa isinya blacklist apapun. Jadi kalau orang sudah rekeningnya ataupun nomor NIK-nya dipakai untuk membuka rekening terkait pidana, dia buka di bank lain, tolak. Dia buka di fintech, ditolak. Dia buka di pembiayaan, tolak. Semua terhubung, termasuk juga nomor seluler, email, dan lain-lain,” pungkasnya.

  • Menanti diplomasi Indonesia di KTT BRICS 2025

    Menanti diplomasi Indonesia di KTT BRICS 2025

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Menanti diplomasi Indonesia di KTT BRICS 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 03 Juli 2025 – 00:05 WIB

    Elshinta.com – Rio de Janeiro, Brasil, bersiap menjadi panggung diplomasi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS yang melibatkan delegasi dari 10 negara anggota penuh dan sembilan negara mitra, saat mereka berkumpul pada 6-7 Juli 2025.

    BRICS yang merupakan akronim dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, telah berkembang menjadi kekuatan ekonomi dan politik yang signifikan. Kelompok ini mewakili lebih dari 40 persen populasi dunia dan sekitar sepertiga produk domestik bruto (PDB) global.

    Kelompok negara berkembang BRICS, yang kini diperkuat dengan penambahan anggota baru, termasuk Indonesia, semakin mengukuhkan posisinya sebagai kekuatan signifikan di panggung global.

    BRICS tidak hanya menjadi penyeimbang ekonomi, tetapi juga pendorong utama terciptanya tatanan dunia yang lebih adil di tengah pengaruh dominasi historis negara-negara Barat.

    Dengan masuknya Iran, Mesir, Etiopia, dan Uni Emirat Arab, serta bergabungnya Indonesia secara resmi sejak 6 Januari 2025, BRICS kini diperkuat 10 negara anggota penuh, meningkatkan bobot ekonomi dan demografi kelompok tersebut.

    Selain itu, banyak anggota BRICS adalah produsen utama komoditas penting global, mulai dari energi, mineral, produk pertanian, hingga sumber daya manusia yang melimpah.

    Dana Moneter Internasional (IMF) mencatat BRICS menyumbang sekitar 37,3 persen terhadap PDB global pada 2024, melampaui capaian G7 (AS, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Prancis) yang menyumbang 30 persen terhadap PDB global.

    Bagi dosen di Departemen Hubungan Internasional Universitas Bakrie, Sellita Selli, BRICS bukan tentang alternatif, tetapi mengenai tata kelola global baru yang menyeimbangkan kekuatan antara Barat dan Selatan Global yang baru.

    BRICS telah mengukuhkan posisinya sebagai pemain kunci dalam pasar komoditas global, terutama melalui ekspor minyak mentah dan produk pertanian.

    China, sebagai mesin ekspor utama BRICS, membanjiri pasar dunia dengan berbagai produk, mulai dari tekstil hingga elektronik. Kehadiran kolektif BRICS sebagai eksportir dan importir utama menjadi mitra tidak terpisahkan dalam rantai pasok global.

    Tidak hanya sebagai pemasok, negara-negara BRICS juga merupakan pasar impor yang sangat penting, mengonsumsi berbagai bahan baku, mesin, dan teknologi. India, misalnya, adalah importir besar bahan bakar mineral serta besi dan baja, sementara Rusia, selain menguasai ekspor energi, juga mengimpor beragam produk pangan.

    Bagi Indonesia, hubungan perdagangan dengan BRICS sangatlah vital. Pada tahun 2024, ekspor Indonesia ke BRICS mencapai 84,37 miliar AS, dengan ekspor non-migas menyumbang 33,91 persen dari total ekspor non-migas Indonesia.

    Di tengah sorotan terhadap dinamika ekonomi dan geopolitik dunia, posisi Indonesia, sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi terkuat di Asia Tenggara yang menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif, akan menjadi topik menarik untuk dicermati.

    Peluang kerja sama

    Data IMF pada 2024 menempatkan Indonesia di peringkat lima PDB per kapita dari 11 negara Asia Tenggara. Dengan PDB per kapita sebesar 5.270 dolar AS, Indonesia berada di bawah Singapura ($88.450), Brunei Darussalam ($35.110), Malaysia ($13.310), dan Thailand ($7.810).

    Peringkat ini menempatkan Indonesia di segmen tengah, di atas Vietnam ($4.620), Filipina ($4.130), dan negara-negara lain yang PDB per kapitanya jauh lebih rendah, seperti Kamboja, Laos, Timor-Leste, dan Myanmar.

    Angka ini menunjukkan bahwa Indonesia telah melampaui fase pembangunan awal, namun masih menghadapi tantangan dalam mendorong kesejahteraan yang lebih merata di seluruh lapisan masyarakatnya.

    Dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa yang berada di jalur perdagangan maritim global antara Samudra Hindia dan Pasifik, Indonesia berada di gerbang pasar domestik bagi negara-negara BRICS dalam mencari peluang ekspor maupun investasi.

    Indonesia kaya akan berbagai sumber daya alam, termasuk nikel, batu bara, minyak kelapa sawit, dan banyak mineral kritis lainnya.

    Teranyar, adalah proyek pembangunan Ekosistem Industri Baterai Listrik Terintegrasi Konsorsium Antam-IBC-CBL di Kawasan Artha Industrial Hills (AIH) di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, pada Minggu (29/6), sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional dalam rangka mewujudkan swasembada energi Indonesia.

    Proyek yang mencakup area seluas 3.023 hektare ini memiliki nilai investasi sebesar 5,9 miliar dolar AS dari hulu hingga hilir, serta diproyeksikan menyerap hingga 8.000 tenaga kerja, sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara langsung.

    Dalam sambutannya pada acara peresmian itu, Presiden menyampaikan bahwa proyek tersebut menjadi bagian dari upaya besar bangsa dalam menjalankan hilirisasi dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri demi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

    Proyek hilirisasi terbesar di Asia Tenggara itu relevan bagi negara-negara BRICS sebagai rantai pasok bahan baku industri otomotif, terutama dalam konteks transisi energi dan pengembangan teknologi yang kini selaras dengan harapan KTT BRICS.

    Hubungan bilateral

    Sejak resmi menjadi anggota penuh BRICS, Indonesia kini berada di ambang era baru kerja sama ekonomi. Meskipun status keanggotaan penuh masih terbilang baru, hubungan bilateral yang kuat dengan negara-negara anggota BRICS telah menjadi modal awal dan gerbang menuju kolaborasi yang lebih dalam.

    Ada beberapa bentuk kerja sama konkret yang sebelumnya telah dan sedang bergerak menuju realisasi bersama sejumlah negara BRICS.

    Salah satu keuntungan nyata dari keanggotaan BRICS adalah akses langsung Indonesia ke New Development Bank (NDB). NDB, yang didirikan oleh BRICS adalah lembaga keuangan yang fokus membiayai proyek infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan.

    Bagi Indonesia, ini berarti peluang baru untuk mendapatkan pendanaan bagi proyek-proyek skala besar, seperti inisiatif transisi energi, hingga pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

    NDB dikenal dengan syarat pinjamannya yang seringkali lebih fleksibel dibandingkan lembaga keuangan tradisional, memberikan opsi pembiayaan yang lebih beragam bagi Indonesia.

    Sebelum menjadi anggota penuh, hubungan dagang dan investasi Indonesia dengan negara-negara, seperti China, India, dan Rusia, sudah terjalin dengan baik. Dengan status keanggotaan di BRICS, kerja sama ini diproyeksikan akan semakin diperkuat.

    Diharapkan ada peningkatan investasi langsung dari negara-negara BRICS ke Indonesia, terutama di sektor manufaktur, pertambangan dengan fokus pada hilirisasi dan energi terbarukan. Sebaliknya, produk komoditas kunci Indonesia, seperti minyak sawit dan karet juga berpotensi menemukan pasar yang lebih besar di negara-negara BRICS.

    Keamanan energi dan transisi menuju energi bersih adalah isu krusial bagi negara-negara BRICS. Indonesia, sebagai produsen energi, dapat mempererat kerja sama pasokan dengan anggota lain. Namun, potensi terbesar ada pada pengembangan energi terbarukan.

    Ada ruang luas untuk kolaborasi dalam proyek-proyek tenaga surya, angin, dan hidro. Transfer teknologi dari China dan India, yang merupakan pemimpin global dalam inovasi energi bersih, akan sangat vital bagi ambisi energi hijau Indonesia.

    Selain itu, potensi kerja sama teknologi juga meluas ke sektor digital, kecerdasan buatan (AI), fintech, dan e-commerce, membuka peluang bagi kolaborasi antara startup di negara-negara anggota.

    Politik bebas aktif

    Diplomasi Indonesia di KTT BRICS 2025 juga tidak akan lepas dari tantangan. Dinamika geopolitik global yang kompleks, persaingan antarblok kekuatan, dan perbedaan kepentingan di antara anggota BRICS sendiri memerlukan pendekatan yang hati-hati dan strategis dari delegasi Indonesia.

    Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyatakan bahwa keikutsertaan ini selaras dengan diplomasi luar negeri RI yang bebas aktif, yaitu mengambil peran, tanpa terjebak blok geopolitik.

    Keseimbangan antara menjaga hubungan baik dengan semua kekuatan besar dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip politik luar negeri yang independen akan menjadi kunci.

    Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan tampil di Konferensi Tingkat Tinggi BRICS pada 6-7 Juli 2025 di Rio De Jeniro, Brasil, seusai menuntaskan kunjungan resmi ke Kerajaan Arab Saudi.

    Publik menanti narasi diplomasi Indonesia yang adaptif, memastikan bahwa kehadiran di KTT BRICS 2025 di Rio de Janeiro benar-benar memberikan nilai tambah bagi kemajuan bangsa dan kontribusi bagi perdamaian serta kemakmuran global.

    Sumber : Antara

  • Pengamat Ungkap Bisnis Data Center di Indonesia Masih Prospektif 3-5 Tahun ke Depan

    Pengamat Ungkap Bisnis Data Center di Indonesia Masih Prospektif 3-5 Tahun ke Depan

    Bisnis.com, JAKARTA — Industri pusat data (data center) di Indonesia diprediksi akan mengalami pertumbuhan signifikan dalam tiga hingga lima tahun ke depan. 

    Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi mengatakan prospek industri pusat data dalam beberapa tahun ke depan sangat menjanjikan. Menurutnya, pertumbuhan ini tidak terlepas dari meningkatnya kebutuhan pemrosesan data besar di sektor e-commerce, layanan publik, hingga fintech.

    “Industri data center di Indonesia diprediksi tumbuh pesat dalam 3–5 tahun ke depan, didorong oleh adopsi AI dan kebutuhan pemrosesan data besar. Transformasi digital di sektor e-commerce, fintech, dan layanan publik meningkatkan permintaan infrastruktur digital,” ujarnya saat dihubungi Bisnis pada (2/7/2025). 

    Heru menyoroti laporan pasar data center Indonesia yang diperkirakan mencapai US$3,98 miliar atau setara Rp64,87 triliun pada 2028 dengan CAGR 14%. Kapasitas data center AI-ready diproyeksikan melonjak dari 200 MW saat ini menjadi 971,9 MW pada 2025 dan 2.110 MW pada 2030. 

    Menurutnya lonjakan tersebut turut didukung oleh berbagai kebijakan pemerintah seperti Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), peta jalan Making Indonesia 4.0, serta penetrasi teknologi Internet of Things (IoT). Namun demikian, tantangan tetap membayangi, terutama dalam aspek keekonomian energi dan regulasi.

    “Tantangan terbesar keberlanjutan data center di Indonesia adalah keekonomian energi dan regulasi,” katanya. 

    Heru menyebut data center membutuhkan pasokan listrik besar, tetapi biaya energi tinggi dan ketergantungan pada gas impor menghambat daya saing. 

    “Regulasi seperti UU PDP dan KBLI 63112 menuntut kepatuhan ketat, termasuk residensi data dan izin lingkungan, yang sering kompleks,” ungkapnya.

    Heru juga menekankan pentingnya revisi regulasi yang relevan agar pertumbuhan industri ini tetap sejalan dengan kepentingan nasional dan mendukung keberlanjutan sektor digital. Termasuk melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 mengenai keberadaan pusat data agar kembali pada semangat awal yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, yaitu mewajibkan pusat data untuk layanan di Indonesia beserta pusat pemulihan data (data recovery center)-nya ditempatkan di wilayah Indonesia untuk semua jenis layanan.

    Optimisme terhadap potensi pasar data center Indonesia juga terlihat dari langkah perusahaan infrastruktur digital global, EDGNEX Data Centers by DAMAC. Menurut masuknya investasi asing mencerminkan tingginya kepercayaan investor terhadap pasar Indonesia. Namun, dia juga mengingatkan akan potensi ketidakseimbangan antara suplai dan permintaan.

    “Namun, tanpa permintaan yang sepadan, ada risiko overcapacity. Kapasitas saat ini hanya 200 MW, jauh dari kebutuhan 2.000 MW. Proyeksi backlog 20–30% pada 2030 menunjukkan potensi ketimpangan jika ekspansi tidak diimbangi strategi pasar yang matang,” ucapnya. 

    Dia menegaskan pentingnya kolaborasi antara investor asing dengan pelaku lokal serta dukungan regulasi yang adaptif agar momentum pertumbuhan ini tidak hanya bersifat sementara, tapi juga berkelanjutan. Dalam pandangannya, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pusat data regional, terutama dengan adanya hambatan pengembangan data center di negara-negara tetangga yang sebelumnya dominan di kawasan.

    EDGNEX Data Centers by DAMAC sebelumnya mengumumkan pembangunan pusat data generasi berikutnya dengan teknologi AI-ready di Jakarta, yang menjadi fasilitas kedua mereka di Indonesia. Investasi tersebut mencapai US$2,3 miliar atau sekitar Rp37 triliun, menjadikannya salah satu pengembangan pusat data AI terbesar di Asia Tenggara.

    Lokasi proyek telah memasuki tahap awal konstruksi setelah proses akuisisi lahan diselesaikan pada Maret lalu. Fase pertama ditargetkan mulai beroperasi pada Desember 2026, dengan penggunaan rak AI berdensitas tinggi dan target Power Usage Effectiveness (PUE) sebesar 1,32—jauh di bawah standar global rata-rata, yang menandakan efisiensi energi tinggi.

    Hussain Sajwani, Pendiri DAMAC Group, menyatakan komitmen perusahaannya dalam menjembatani kesenjangan digital di pasar Asia Tenggara, terutama Indonesia.

    “Kami bangga membangun salah satu pusat data paling canggih dan berkelanjutan di kawasan ini, yang dirancang untuk mendukung gelombang inovasi dan pertumbuhan digital berikutnya,” ujarnya dalam keterangan resmi.

  • Penipuan WhatsApp Korbannya Banyak, Kenali Modus Terbaru di RI

    Penipuan WhatsApp Korbannya Banyak, Kenali Modus Terbaru di RI

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – WhatsApp merupakan salah satu aplikasi populer yang kerap digunakan oleh warga RI untuk berinteraksi secara online. 

    Namun, popularitas WhatsApp kerap dimanfaatkan para penipu online untuk menjerat korban. Untuk itu, Anda harus mengetahui berbagai modus penipuan yang marak beredar.

    Dengan begitu, risiko untuk terjerat dalam jebakan penipu bisa diminimalisir. Umumnya, para penipu WhatsApp berupaya untuk menguras uang korban atau mendapatkan data pribadi.

    Kebanyakan mereka akan mengirimkan file APK ke banyak akun WhatsApp secara acak. Tujuannya, pengguna WhatsApp akan mengklik dan mengunduh aplikasi jahat ke dalam ponselnya.

    Selain WhatsApp, penipuan juga kerap terjadi melalui email ataupun aplikasi lain seperti Telegram. Berikut beberapa modus penipuan yang terungkap:

    1. Surat Peringatan Pajak

    Salah satu modus adalah mengirimkan surat pemberitahuan dari Dirjen Pajak (DJP) melalui email. Biasanya akan dikirimkan melalui email perorangan bukan resmi.

    Terdapat link phishing untuk mengambil data pribadi. Anda bisa menghubungi langsung kontak resmi DJP yang tersedia untuk memastikan keaslian pemberitahuan yang dikirimkan.

    2. Modus Kurir

    Modus ini dilaporkan dikirimkan melalui chat Telegram. Pelaku mengaku dari J&T dan melampirkan file berbentuk apk dengan tulisan LIHAT FOTO PAKET. Mereka yang mengunduh file akan kehilangan uang yang tersimpan di bank dan data pribadi.

    3. File Undangan Pernikahan

    Para korban akan dikirimi file APK berisi undangan pernikahan dari orang yang tidak dikenal. File atau aplikasi dengan judul Surat Undangan Pernikahan Digital berukuran 6,6 mb, dan diminta untuk membukanya.

    4. Surat Tilang Palsu

    Surat tilang palsu juga sempat banyak diperbincangkan. File apk berjudul ‘Surat Tilang-1.0 apk’ dikirimkan dalam chat.

    5. Catut MyTelkomsel

    Modus lain adalah mencatut nama MyTelkomsel. Korban diminta mengklik file apk dan meminta izin akses ke sejumlah aplikasi, dan foto, video, SMS, dan akses akun layanan perbankan digital atau fintech.

    6. Pengumuman dari Bank

    Pelaku juga mencoba menarik perhatian dengan mengirimkan pengumuman perubahan tarif transaksi dan transfer bank. Pengguna WhatsApp diminta membuka link yang dikirimkan, padahal itu cara mereka untuk mencuri data.

    7. Undangan VCS

    Video call sex (VCS) dari nomor tidak dikenal juga jadi salah satu modus penipuan. Mereka disebut akan memeras para korbannya.

    8. Kuras Rekening dengan Kode QR

    Modus lainnya adalah kombinasi QR dan Quishing. Pelaku memancing korban memindai QR yang diarahkan ke web palsu untuk mendapatkan informasi dan detil pribadi mereka.

    Nah, itu dia beragam modus penipuan online yang marak beredar di Indonesia. Ingat untuk selalu waspada dengan kiriman link dari oknum tak dikenal via WhatsApp, Telegram, atau aplikasi lainnya. Semoga informasi ini membantu!

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Bisnis Data Center di Indonesia Diprediksi Prospektif 3-5 Tahun ke Depan, Ini Alasannya

    Bisnis Data Center di Indonesia Diprediksi Prospektif 3-5 Tahun ke Depan, Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat telekomunikasi mengungkap industri pusat data (data center) di Indonesia diprediksi akan mengalami pertumbuhan signifikan dalam tiga hingga lima tahun ke depan. 

    Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi mengatakan prospek industri pusat data dalam beberapa tahun ke depan sangat menjanjikan. Menurutnya, pertumbuhan ini tidak terlepas dari meningkatnya kebutuhan pemrosesan data besar di sektor e-commerce, layanan publik, hingga fintech.

    “Industri data center di Indonesia diprediksi tumbuh pesat dalam 3–5 tahun ke depan, didorong oleh adopsi kecerdasan buatan [AI] dan kebutuhan pemrosesan data besar. Transformasi digital di sektor e-commerce, fintech, dan layanan publik meningkatkan permintaan infrastruktur digital,” katanya kepada Bisnis pada (2/7/2025). 

    Heru menyoroti laporan pasar data center Indonesia yang diperkirakan mencapai US$3,98 miliar atau setara Rp64,87 triliun pada 2028 dengan CAGR 14%. Kapasitas data center AI-ready diproyeksikan melonjak dari 200 MW saat ini menjadi 971,9 MW pada 2025 dan 2.110 MW pada 2030. 

    Menurutnya lonjakan tersebut turut didukung oleh berbagai kebijakan pemerintah seperti Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), peta jalan Making Indonesia 4.0, serta penetrasi teknologi Internet of Things (IoT). Namun demikian, tantangan tetap membayangi, terutama dalam aspek keekonomian energi dan regulasi.

    “Tantangan terbesar keberlanjutan data center di Indonesia adalah keekonomian energi dan regulasi,” katanya. 

    Heru menyebut data center membutuhkan pasokan listrik besar, tetapi biaya energi tinggi dan ketergantungan pada gas impor menghambat daya saing. 

    “Regulasi seperti UU PDP dan KBLI 63112 menuntut kepatuhan ketat, termasuk residensi data dan izin lingkungan, yang sering kompleks,” ungkapnya.

    Heru juga menekankan pentingnya revisi regulasi yang relevan agar pertumbuhan industri ini tetap sejalan dengan kepentingan nasional dan mendukung keberlanjutan sektor digital. Termasuk melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 mengenai keberadaan pusat data agar kembali pada semangat awal yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, yaitu mewajibkan pusat data untuk layanan di Indonesia beserta pusat pemulihan data (data recovery center)-nya ditempatkan di wilayah Indonesia untuk semua jenis layanan.

    Optimisme terhadap potensi pasar data center Indonesia juga terlihat dari langkah perusahaan infrastruktur digital global, EDGNEX Data Centers by DAMAC. Menurut masuknya investasi asing mencerminkan tingginya kepercayaan investor terhadap pasar Indonesia. Namun, dia juga mengingatkan akan potensi ketidakseimbangan antara suplai dan permintaan.

    “Namun, tanpa permintaan yang sepadan, ada risiko overcapacity. Kapasitas saat ini hanya 200 MW, jauh dari kebutuhan 2.000 MW. Proyeksi backlog 20–30% pada 2030 menunjukkan potensi ketimpangan jika ekspansi tidak diimbangi strategi pasar yang matang,” katanya.

    Dia menegaskan pentingnya kolaborasi antara investor asing dengan pelaku lokal serta dukungan regulasi yang adaptif agar momentum pertumbuhan ini tidak hanya bersifat sementara, tapi juga berkelanjutan. Dalam pandangannya, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pusat data regional, terutama dengan adanya hambatan pengembangan data center di negara-negara tetangga yang sebelumnya dominan di kawasan.

    EDGNEX Data Centers by DAMAC sebelumnya mengumumkan pembangunan pusat data generasi berikutnya dengan teknologi AI-ready di Jakarta, yang menjadi fasilitas kedua mereka di Indonesia. Investasi tersebut mencapai US$2,3 miliar atau sekitar Rp37 triliun, menjadikannya salah satu pengembangan pusat data AI terbesar di Asia Tenggara.

    Lokasi proyek telah memasuki tahap awal konstruksi setelah proses akuisisi lahan diselesaikan pada Maret lalu. Fase pertama ditargetkan mulai beroperasi pada Desember 2026, dengan penggunaan rak AI berdensitas tinggi dan target Power Usage Effectiveness (PUE) sebesar 1,32—jauh di bawah standar global rata-rata, yang menandakan efisiensi energi tinggi.

    Hussain Sajwani, pendiri DAMAC Group, menyatakan komitmen perusahaannya dalam menjembatani kesenjangan digital di pasar Asia Tenggara, terutama Indonesia.

    “Kami bangga membangun salah satu pusat data paling canggih dan berkelanjutan di kawasan ini, yang dirancang untuk mendukung gelombang inovasi dan pertumbuhan digital berikutnya,” ujarnya dalam keterangan resmi.

  • Bayar Pakai QRIS Kena PPN? Ini Faktanya

    Bayar Pakai QRIS Kena PPN? Ini Faktanya

    Jakarta

    Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) merupakan salah satu inovasi dalam sistem pembayaran digital di Indonesia. Melalui metode pembayaran ini, masyarakat dan mempercepat proses transaksi dan tak perlu lagi menyiapkan uang tunai.

    Tak hanya mempercepat transaksi, QRIS juga memperluas akses keuangan hingga ke pelosok negeri, dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di desa terpencil hingga restoran di kota besar. Berkat itu masyarakat dapat bertransaksi non-tunai dengan mudah di berbagai wilayah Indonesia.

    Namun, seiring dengan makin luasnya penggunaan QRIS, muncul pertanyaan di tengah masyarakat apakah QRIS dikenai pajak?

    Bayar Pakai QRIS Tak Kena Tambahan Pajak

    Melansir dari situs remsi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), QRIS sebagai sarana pembayaran tidak secara langsung dikenai pajak. Namun ada aspek perpajakan yang menyertainya tergantung siapa yang terlibat dan bagaimana transaksinya dilakukan.

    Dijelaskan, pada dasarnya QRIS merupakan alat atau sarana pembayaran dan bukan objek pajak. Dalam hal ini, QRIS hanyalah pengganti uang tunai, kartu debit, atau metode pembayaran lainnya. Oleh karena itu penggunaan QRIS oleh konsumen untuk membeli barang atau jasa tidak serta-merta menciptakan kewajiban pajak tambahan.

    Namun, karena sistem ini melibatkan penyedia layanan teknologi dan transaksi ekonomi, unsur pajak tetap ada di balik layar. Lalu, siapa saja pelaku ekonomi yang dikenai pajak atas pemanfaatan QRIS?

    Mereka yang Dikenakan Pajak Atas Penggunaan QRIS

    1. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP)

    PJSP adalah pihak seperti bank, fintech, atau lembaga keuangan lain yang menyediakan layanan QRIS. Mereka memperoleh penghasilan dari fee, komisi, atau biaya layanan kepada merchant.

    Dari sisi pajak, mereka dikenai pajak pertambahan nilai (PPN) atas jasa layanan sistem elektronik (jika dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP) dan pajak penghasilan (PPh) atas penghasilan dari fee atau komisi.

    Jadi, ketika penyedia QRIS mengenakan biaya kepada merchant, fee tersebut merupakan objek pajak yang harus dilaporkan.

    2. Merchant (Pedagang atau Penyedia Jasa)

    Merchant yang menerima pembayaran melalui QRIS tetap memiliki kewajiban pajak atas transaksi yang dilakukan, terlepas dari metode pembayarannya. Jika merchant merupakan PKP, ia wajib memungut dan menyetor PPN atas penjualan barang atau jasa kena pajak.

    UMKM dapat dikenai PPh Final UMKM berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (PP 55/2022), selama omzet belum melebihi Rp500 juta. QRIS di sini tidak mengubah skema perpajakan. Ia hanya menggantikan media pembayaran, bukan jenis usahanya.

    3. Konsumen

    Dari sisi konsumen, tidak ada kewajiban pajak baru yang timbul karena menggunakan QRIS. Konsumen hanya membayar harga barang atau jasa seperti biasa.

    Jika barang/jasa tersebut memang kena PPN, maka PPN sudah termasuk dalam harga (atau ditambahkan secara terpisah). Artinya, konsumen tidak membayar pajak untuk QRIS secara terpisah.

    QRIS sebagai alat pembayaran tidak dikenai pajak secara langsung. Namun, jasa penyediaan sistem QRIS dan transaksi ekonomi yang terjadi melalui QRIS tetap berada dalam pengawasan sistem perpajakan.

    Biaya yang Berlaku untuk QRIS

    Meskipun transaksi menggunakan QRIS tidak dikenakan PPN, masih ada biaya yang berlaku untuk jual beli dengan QRIS yaitu Merchant Discount Rate (MDR) dan inilah yang akan dikenakan PPN.

    Berdasarkan situs resmi salah satu penyedia jasa QRIS, Gopay, pemberlakuan biaya MDR untuk QRIS sudah diatur dalam PMK 69/PMK.03/2022 tentang Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

    Menurut Pasal 5 ayat (1) huruf b Permenkeu tersebut, PJSP terutang Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Jasa Sistem Pembayaran kepada Pedagang, Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran lain, atau pihak lain.

    Masih berkaitan dengan pasal yang sudah disebutkan, Pasal 6 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa imbalan yang diperoleh PJSP dari pedagang atau PJSP lain bisa berupa MDR, biaya transaksi, biaya administrasi, atau biaya lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

    Besaran Biaya untuk Penggunaan QRIS

    – Usaha Mikro: MDR 0% untuk transaksi Rp 1-Rp 500.000 dan 0,3% untuk transaksi >Rp 500.000
    – Usaha Kecil, Menengah, dan Besar: 0,7%
    – Layanan Pendidikan: 0,6%
    – SPBU, Badan Layanan Umum, dan Public Service Obligation: 0.4%
    – Bansos, pembayaran pajak, dan donasi: 0%

    Lihat juga Video Airlangga soal AS Soroti QRIS: RI Terbuka untuk Mastercard atau Visa

    (igo/fdl)