Xcloud.id

Produk: fintech

  • Kapitalisasi Investasi dan Masa Depan Ekonomi Bersama RI

    Kapitalisasi Investasi dan Masa Depan Ekonomi Bersama RI

    Jakarta –

    Hubungan bilateral antara Republik Indonesia dan Singapura dapat dikarakterisasi sebagai kemitraan finansial dan ekonomi yang telah teruji soliditasnya serta mutualismenya. Sejak terjalinnya hubungan diplomatik secara resmi pada tahun 1966, kemitraan ini telah berevolusi menjadi salah satu pilar utama stabilitas dan pertumbuhan di Asia Tenggara, ditopang oleh arus modal, volume perdagangan yang masif, dan interdependensi industri yang mendalam.

    Sebagaimana dikemukakan oleh Menteri Luar Negeri Singapura, Prof. S. Jayakumar pada tahun 2002, “Indonesia adalah salah satu tetangga terdekat Singapura dan mitra dagang utama. Terdapat kepentingan yang mendalam dan abadi terhadap stabilitas Indonesia sebagai negara kesatuan, pertumbuhan, dan kemakmurannya.”Oleh karena itu, partisipasi kedua negara sebagai negara pendiri Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) pada tahun 1967 dapat dipandang sebagai konvergensi visi strategis untuk menjadikan kawasan ini sebagai zona pertumbuhan ekonomi.

    Keberhasilan kemitraan ini secara empiris direfleksikan dalam agregat data finansial yang kredibel. Singapura secara konsisten telah menempati posisi sebagai investor asing langsung (FDI) terbesar di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Investasi/BKPM, hingga September 2024, kapitalisasi investasi dari Singapura di Indonesia dilaporkan mencapai U$14,35 miliar, menyusul pencapaianUS15,36 miliar pada tahun fiskal 2023.

    Arus modal ini tidak terbatas pada representasi numerik, melainkan telah menjadi katalis bagi sektor-sektor krusial seperti manufaktur, properti, pariwisata, dan industri digital, yang secara signifikan menciptakan lapangan kerja serta memfasilitasi transfer pengetahuan. Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) merupakan contoh konkret di mana investasi Singapura berkontribusi pada pembangunan ekosistem ekonomi yang dinamis dan terintegrasi.

    Di samping investasi, perdagangan bilateral juga menunjukkan volume yang substansial. Pada tahun 2024, total perdagangan barang antara kedua negara tercatat sebesar SG$ 74,16 miliar (sekitar US$ 55 miliar). Data ini menegaskan posisi Singapura sebagai salah satu mitra dagang utama Indonesia, dengan nilai ekspor Singapura ke Indonesia mencapai US$ 39,83 miliar.

    Sektor pariwisata turut berfungsi sebagai salah satu penopang kolaborasi ekonomi, didukung oleh kunjungan wisatawan dari kedua negara yang mendorong pertumbuhan sektor jasa dan penerimaan devisa. Jaringan industri dan keuangan yang kuat telah terbentuk, saling menopang dan menjadi tulang punggung perekonomian kawasan.

    Adapun kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan terus dilaksanakan sebagai pilar penting stabilitas regional. Sementara itu, kolaborasi dalam pendidikan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) ditingkatkan melalui program beasiswa, pertukaran pelajar, dan pelatihan. Kemitraan riset dan program gelar bersama terjalin di antara universitas-universitas dari kedua negara. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas SDM dan daya saing di era digital.

    Fluktuasi Hubungan Bilateral

    Kendati manifestasi keberhasilan finansial ini nyata, dinamika hubungan antara Indonesia dan Singapura tidak dapat diklasifikasikan sebagai entitas yang sederhana. Sebagaimana telah dianalisis secara akademis oleh M.M. Mas’oed (2024), terdapat kompleksitas di mana ‘Goliath’ (Indonesia) dapat terlihat tidak berdaya di hadapan ‘Lilliput’ (Singapura) dalam konteks-konteks tertentu.

    Dinamika ini justru menjadikan ikatan bilateral ini begitu dinamis dan krusial. Dalam konteks geopolitik dan ekonomi Asia Tenggara, hubungan Indonesia dan Singapura dapat dianalogikan sebagai dua sisi mata uang yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan.

    Proyeksi ke depan mengindikasikan adanya tendensi penguatan dan pendalaman hubungan bilateral, didorong oleh konstelasi faktor global dan regional. Dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi digital di Asia Tenggara, kedua negara memiliki potensi substansial untuk berkolaborasi.

    Singapura, sebagai sentra keuangan dan teknologi regional, dapat bertindak sebagai mitra strategis bagi Indonesia dalam mengembangkan ekosistem digital, termasuk di bidang e-commerce, fintech, dan startup. Fokus global pada transisi energi dan keberlanjutan juga membuka peluang kerja sama yang luas dalam pengembangan energi terbarukan dan teknologi hijau.

    Kolaborasi semacam ini esensial untuk memenuhi komitmen iklim global dan menciptakan ekonomi hijau yang kompetitif. Peningkatan konektivitas dan infrastruktur akan terus menjadi prioritas guna memperlancar aliran barang, jasa, dan manusia, yang pada gilirannya akan meningkatkan efisiensi ekonomi. Sebagai anggota kunci ASEAN, peran organisasi ini menjadi sentral dalam menjaga stabilitas dan mempromosikan integrasi ekonomi kawasan.

    Kerja sama dalam kerangka ASEAN akan menjadi platform penting untuk mengatasi tantangan regional dan global, termasuk isu-isu perdagangan dan investasi. Indonesia juga secara proaktif berupaya untuk menarik lebih banyak investasi dari Singapura, terutama di sektor-sektor strategis dan hilirisasi.

    Menjaga Relasi

    Momentum peringatan 60 tahun Hari Nasional Singapura pada tanggal 9 Agustus 2025 berfungsi sebagai sebuah imperatif fundamental bagi seluruh konstituen, baik pada tataran Government-to-Government (G2G) maupun People-to-People (P2P), untuk terus merawat ikatan ini. Ucapan selamat Hari Nasional dari rakyat Indonesia kepada Singapura, oleh karena itu, lebih dari sekadar formalitas; itu merupakan ekspresi penghormatan, apresiasi, dan komitmen untuk memelihara hubungan yang konstruktif.

    Perayaan 60 tahun kemerdekaan Singapura menegaskan bahwa kemajuan suatu bangsa tidak dapat dilepaskan dari peran tetangga dan mitra strategisnya. Oleh karenanya, penting bagi kedua belah pihak untuk terus merawat ikatan ini. Pada tataran G2G, dialog yang terbuka dan konstruktif merupakan prasyarat esensial untuk resolusi diferensiasi dan perumusan kebijakan yang saling menguntungkan, terutama dalam aspek ekonomi dan perdagangan.

    Sementara itu, di tingkat P2P, interaksi budaya, pariwisata, pertukaran pendidikan, dan kolaborasi antarkomunitas perlu terus diakselerasi. Frekuensi interaksi antarkomunitas yang meningkat diyakini dapat mengkonsolidasi ikatan persahabatan yang tidak dapat dipisahkan oleh delimitasi teritorial.

    Pada akhirnya, hubungan Indonesia dan Singapura adalah contoh kemitraan strategis yang saling melengkapi. Singapura, sebagai pusat keuangan dan teknologi, akan senantiasa membutuhkan Indonesia sebagai pasar yang besar, sumber daya yang melimpah, dan tenaga kerja yang produktif.

    Sebaliknya, Indonesia akan terus mendapatkan manfaat dari investasi, keahlian, dan konektivitas global yang ditawarkan Singapura. Melalui dialog, komitmen, dan dukungan penuh, hubungan ini diyakini akan terus berkembang untuk kemakmuran kedua negara, dan secara lebih luas, untuk stabilitas serta kemajuan ekonomi Asia Tenggara.

    Selamat Hari Nasional, Singapura! Majulah Singapura! 🇸🇬🇮🇩

    Rioberto Sidauruk
    Pemerhati Hubungan Industri Regional ASEAN

    Lihat juga Video ‘Prabowo Hadiri Parade Nasional Peringatan Kemerdekaan Singapura’:

    Halaman 2 dari 3

    (ang/ang)

  • Dari Pertumbuhan Ekonomi 8% Hingga Pengentasan Kemiskinan

    Dari Pertumbuhan Ekonomi 8% Hingga Pengentasan Kemiskinan

    Jakarta –

    Target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% telah dicanangkan selama masa kepemimpinan Presiden Prabowo. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada kuartal II-2025 perekonomian tumbuh 5,12% secara tahunan.

    Capaian ini menunjukkan pondasi yang solid dan memberikan optimisme bahwa target ambisius tersebut dapat diraih. Untuk mempertahankan dan mempercepat momentum ini, peran UMKM menjadi kunci.

    Dengan jumlah lebih dari 64 juta pelaku usaha yang tersebar di seluruh penjuru negeri, UMKM adalah penggerak ekonomi rakyat dengan jangkauan terluas. Pemberdayaan yang tepat akan membuat UMKM tidak hanya menopang pertumbuhan, tetapi juga menjadi lokomotif inklusi dan pemerataan ekonomi yang menguatkan langkah Indonesia menuju pertumbuhan ekonomi 8%.

    Seperti dicatat PBB, hampir 90% usaha di dunia adalah UMKM, yang menyerap 60-70% tenaga kerja dan menyumbang sekitar 50% PDB Global. UMKM benar-benar menjadi tulang punggung masyarakat dan ekonomi dunia.

    Di sisi lain, Inpres Nomor 8 Tahun 2025 menugaskan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat untuk memimpin strategi nasional pengentasan kemiskinan. Ini menuntut perubahan pendekatan dari sekadar menumbuhkan ekonomi menjadi memastikan pertumbuhan tersebut mengangkat yang paling tertinggal. Dalam konteks ini, UMKM diharapkan menjadi instrumen kunci yang menjembatani kebijakan ekonomi makro dengan peningkatan kesejahteraan di tingkat mikro.

    Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, di bawah kepemimpinan Menko Muhaimin Iskandar, kini mengoordinasikan ekosistem ekonomi rakyat secara lebih utuh, mulai dari UMKM, ekonomi kreatif, koperasi, hingga pekerja migran. Inilah momentum untuk mengubah paradigma bahwa pemberdayaan ekonomi tidak hanya dilihat dari peningkatan omzet semata, tetapi juga dari seberapa besar efek gandanya terhadap penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.

    Untuk mencapai tujuan tersebut, UMKM perlu naik kelas: dari sektor informal ke formal, dari usaha mikro ke kecil, dari kecil ke menengah, dan dari yang sekedar memenuhi kebutuhan harian menjadi pembuka peluang kerja baru. Dukungan tidak cukup hanya di sisi pembiayaan atau pelatihan, tapi juga memerlukan strategi terintegrasi dan sistemik, mulai dari akses bahan baku, alat produksi, finansial, akses pemasaran, hingga ekspor atau perluasan pasar global. Ketika UMKM naik kelas, pendapatan meningkat, lapangan kerja tercipta, dan angka kemiskinan dapat ditekan secara berkelanjutan.

    Refleksi Perjalanan dari Tokopedia ke Kemenko Pemberdayaan Masyarakat

    Keberhasilan UMKM tidak cukup hanya dengan akses pasar, tetapi juga dukungan kuat di “hulu” seperti akses bahan baku, alat produksi, pembiayaan, dan kebijakan yang berpihak.

    Kesadaran ini saya dapati dari perjalanan empat belas tahun membangun dan membesarkan Tokopedia. Selama itu, saya menyaksikan langsung semangat jutaan pelaku UMKM Indonesia yang berjuang untuk tumbuh dan naik kelas. Melalui teknologi, kami berupaya membuka jalan “hilir” dengan menyediakan wadah untuk memasarkan produk dan menghubungkannya dengan pembeli dari berbagai penjuru negeri.

    Namun, setiap perjumpaan dan percakapan dengan para pelaku UMKM mengingatkan saya: akses pasar hanyalah satu bagian dari ekosistem besar yang harus dibangun bersama. Kesadaran inilah yang membuat saya mengambil langkah baru.

    Setelah mengantarkan Tokopedia ke puncak pencapaiannya, pada Oktober 2024 saya menjawab panggilan negara sebagai Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran di Kementerian Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat di bawah komando Bapak Muhaimin Iskandar atau yang akrab kita sapa sebagai Cak Imin. Peran ini bukan sekadar transisi karier, melainkan komitmen untuk menjembatani jurang antara kebijakan di atas kertas dan kenyataan di lapangan.

    Potret Permasalahan UMKM

    Sebagai seseorang yang pernah membangun platform digital untuk membantu jutaan UMKM, dan kini bertugas mengkoordinasikan kebijakan pemberdayaan masyarakat di tingkat nasional, saya menyaksikan langsung bahwa potensi besar UMKM masih terhambat oleh sejumlah pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan. Di tengah besarnya kontribusi UMKM terhadap PDB dan tenaga kerja nasional, realitas di lapangan menunjukkan masih banyak tantangan struktural yang menghambat pemberdayaan UMKM.

    Salah satu masalah yang sering terlewat dalam strategi pemberdayaan adalah minimnya pendampingan usaha berkelanjutan. Pelatihan memang penting, tetapi tidak cukup. Banyak UMKM yang membutuhkan bimbingan jangka panjang, bukan hanya transfer pengetahuan dari satu pelatihan ke pelatihan lainnya. Sering kali, pelaku usaha kesulitan menerjemahkan teori ke praktik dan akhirnya kembali ke pola lama.

    Padahal, kehadiran mentor atau praktisi yang telah melalui proses jatuh bangun dapat menjadi sumber pembelajaran langsung yang jauh lebih kontekstual dan relevan. Selain itu, UMKM di Indonesia juga sangat beragam dari sisi skala, sektor, hingga kapasitas SDM-nya.

    Sayangnya, banyak program pelatihan masih menerapkan pendekatan seragam (one-size-fits-all approach). Akibatnya, efektivitas pelatihan sering tidak optimal. Pendekatan yang lebih adaptif berbasis kebutuhan spesifik menjadi penting agar pelatihan benar-benar dapat mempercepat pertumbuhan usaha dan meningkatkan kapasitas pelaku usaha.

    Tak kalah penting, kita juga harus melihat kenyataan bahwa UMKM masih terbentuk pada lima tembok besar yang menghalangi langkah mereka. Pertama, bahan baku-hampir setengah pelaku UMKM di Indonesia (48%, menurut LPEM UI) masih kesulitanmendapatkannya. Kedua, proses produksi–sebagian besar masih mengandalkan cara tradisional yang menghambat peningkatan produktivitas usaha.

    Ketiga, pembiayaan-studi TNP2K pada tahun 2024 menunjukkan bahwa 40% UMKM mengaku masih kesulitan memperoleh akses permodalan. Keempat, akses pasar-84% produk UMKM hanya berputar di lingkup lokal, padahal potensi digitalisasi belum tergarap maksimal merujuk pada studi TNP2K di tahun 2024.

    Kelima, penetrasi global-kontribusi terhadap ekspor nasional baru 16% (BLU PIP, 2024), sebuah angka yang menunjukkan betapa jauhnya kita dari pasar potensial yang tersebar di berbagai belahan dunia.

    Perintis Berdaya Sebagai Ekosistem Pemberdayaan UMKM

    Memaksimalkan potensi UMKM memerlukan hadirnya sebuah ekosistem pemberdayaan yang mampu menjawab tantangan nyata yang dihadapi pelaku usaha, mulai dari peningkatan kapasitas SDM, pendampingan, hingga akses terhadap seluruh aspek pengembangan usaha.

    Landasan inilah yang mendorong Kemenko Pemberdayaan Masyarakat menginisiasi Program Perintis Berdaya, sebuah ekosistem pemberdayaan usaha masyarakat yang mencakup UMKM, ekonomi kreatif, koperasi, hingga pekerja migran. Namun, saya tidak ingin ia hanya dilihat sebagai program pemerintah baru.

    Program ini harus menjadi model kolaborasi lintas sektor yang membuktikan bahwa sinergi hulu-hilir bisa mengubah nasib pelaku usaha. Bagi UMKM, yaitu: Berdaya Bersama dan Berdaya Berusaha. Berdaya Bersama diinisiasi untuk membantu UMKM naik kelas melalui pendampingan intensif dan peningkatan kapasitas pelaku usaha.

    Pendampingan menjadi kunci agar UMKM telah dilatih tidak berjalan sendiri, tetapi terus dibina dan dimentori oleh praktisi atau pelaku usaha yang telah berhasil. Pengalaman membangun Tokopedia membuktikan bahwa dukungan investor dan mentor menjadi faktor penting dalam menghadapi dinamika usaha. Prinsip yang sama kini akan diadaptasi untuk UMKM melalui pembelajaran yang berkelanjutan, bukan sekadar sekali lalu selesai.

    Model pelatihan dalam Berdaya Bersama dirancang komprehensif, mencakup materi mulai dari dasar-dasar bisnis hingga strategi ekspansi pasar dan ekspor. Keunggulannya terletak pada pendekatan yang disesuaikan dengan skala usaha. Pelaku usaha mikro atau bahkan ultra mikro akan difokuskan pada materi tahap awal seperti manajemen keuangan sederhana atau strategi pemasaran lokal.

    Sementara itu, usaha kecil dan menengah akan mendapatkan materi serupa namun dengan cakupan konten lanjutan. Semua materi disampaikan langsung oleh para praktisi melalui kolaborasi erat antara pemerintah dan sektor swasta, memastikan pengetahuan yang diberikan benar-benar relevan dan aplikatif.

    Sementara itu, program Berdaya Berusaha berfokus pada membuka akses UMKM terhadap lima kebutuhan dasar: bahan baku, alat produksi, pembiayaan, kanal pemasaran, dan perluasan pasar. Untuk bahan baku dan alat produksi, pendekatan yang diambil adalah mempertemukan (matchmaking) usaha dalam skala lokal, di mana UMKM dikoneksikan dengan produsen di wilayah yang sama agar rantai pasok lebih efisien dan biaya logistik lebih rendah.

    Fungsi koordinasi di Kemenko juga memungkinkan sinergi lintas kementerian dan pemerintah daerah, sehingga upaya ini bisa menjadi prioritas bersama dan dilakukan secara masif di setiap daerah.

    Akses pembiayaan juga menjadi perhatian khusus. Banyak UMKM yang memiliki potensi namun sulit naik kelas jika hanya mengandalkan skema pembiayaan konvensional karena minim atau tidak adanya aset untuk menjadi agunan. Ke depan, pembiayaan UMKM perlu lebih inklusif, di mana penilaian kelayakan usaha tidak hanya diukur dari aset, tetapi juga mempertimbangkan model bisnis, kinerja operasional, struktur legalitas, bahkan struktur keuangan – mengacu pada pendekatan yang lazim dilakukan Venture Capital atau Private Equity.

    Untuk itu, semua pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, perbankan, fintech, dan lembaga keuangan daerah perlu duduk bersama dan berkolaborasi dalam merumuskan model pembiayaan yang ramah bagi UMKM.

    Meski teknologi telah berkembang pesat, kanal pemasaran UMKM perlu didorong untuk tidak hanya terfokus pada platform digital. Keragaman model bisnis di sektor UMKM menuntut strategi pemasaran yang lebih adaptif dan tepat sasaran, mulai dari model business-to-business (B2B), kemitraan dengan offtaker, hingga penjualan luring di pasar tradisional maupun modern.

    Bagi UMKM yang telah siap melakukan ekspansi global, Kemenko Pemberdayaan Masyarakat berkomitmen memfasilitasi akses pasar internasional, termasuk pemetaan potensi negara tujuan dan penyediaan wawasan pasar agar UMKM
    memahami secara mendalam seluk-beluk pasar yang disasar.

    Pekerjaan besar ini tentu tidak bisa dilakukan oleh pemerintah semata. Pemberdayaan UMKM harus menjadi gerakan bersama yang menghimpun kekuatan pemerintah, swasta, akademisi, praktisi, dan pelaku usaha itu sendiri. Momentum peringatan Hari UMKM Nasional menjadi momen refleksi nasional, termasuk bagi kami di Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, apakah kita sudah membangun sistem yang memungkinkan UMKM menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia?

    Jika kita dapat bahu membahu bekerja sama, membangun ekosistem pemberdayaan usaha masyarakat, maka pemberdayaan UMKM tidak lagi hanya menjadi sekedar slogan, namun instrumen penting dalam pendukung pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus sektor krusial dalam strategi pengentasan kemiskinan

    Leontinus Alpha Edison
    Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat

    Halaman 2 dari 4

    (ang/ang)

  • Modus Penipuan Baru di HP 2025, Rekening Dikuras Pakai Kode QR

    Modus Penipuan Baru di HP 2025, Rekening Dikuras Pakai Kode QR

    Jakarta, CNBC Indonesia – Metode baru penipuan menggunakan QR code atau kode QR kini banyak memakan korban. Metode yang disebut “quishing” itu akan menguras rekening para korbannya melalui transaksi yang dilakukan dengan kode QR.

    Sebagai informasi, quishing merupakan gabungan dari kode QR dan phishing. Pelaku akan memancing korbannya agar mendapatkan informasi dan detil pribadi mereka.

    Jadi, ketika memindai kode QR, korban akan diarahkan ke situs web palsu. Mereka akan membuat korban sulit mendeteksi bahwa itu adalah situs palsu, sebelum akhirnya masuk ke dalam website tersebut

    Laporan Wired menuliskan pelaku quishing akan mengelabui seseorang untuk mengundu sesuatu ke dalam perangkat. Unduhan tersebut akan membahayakan perangkat milik korban.

    Langkah berikutnya, para korban akan diminta memasukkan beberapa kredensial login. Informasi itu akan didapatkan oleh pelaku quishing.

    Kejahatan ini makin masif karena kode QR bisa dibuat dengan mudah dan siapa saja. Seseorang bisa membuatnya bahkan tanpa keahlian khusus.

    Namun ada cara untuk menghindari kejahatan quishing. Utamanya adalah jangan percaya QR code yang dipasang di tempat umum atau diberikan pada orang yang tidak jelas dari mana asalnya.

    Anda juga bisa mengenali QR code dengan tujuan kejahatan. Karena biasanya penipu akan meningkatkan rasa urgensi dan kekhawatiran calon korbannya, misalnya dengan menyertakan pernyataan “Pindai kode QR ini untuk memverifikasi identitas Anda atau mencegah penghapusan akun Anda”.

    Terakhir, jangan lupa mengaktifkan autentikasi dua faktor pada tiap akun. Selain itu, juga keluar dari perangkat yang tidak digunakan lagi.

    7 Modus kuras rekening lewat HP

    Modus quishing hanya salah satu dari gaya penipuan baru yang muncul memanfaatkan aplikasi chat, email, dan SMS di HP.

    Kebanyakan mereka akan mengirimkan file APK ke banyak akun WhatsApp atau email secara acak. Tujuannya, pengguna akan mengklik dan mengunduh aplikasi jahat ke dalam ponselnya. Berikut beberapa modus penipuan yang terungkap:

    1. Surat Peringatan Pajak

    Salah satu modus adalah mengirimkan surat pemberitahuan dari Dirjen Pajak (DJP) melalui email. Biasanya akan dikirimkan melalui email perorangan bukan resmi.

    Terdapat link phishing untuk mengambil data pribadi. Anda bisa menghubungi langsung kontak resmi DJP yang tersedia untuk memastikan keaslian pemberitahuan yang dikirimkan.

    2. Modus Kurir

    Modus ini dilaporkan dikirimkan melalui chat Telegram. Pelaku mengaku dari J&T dan melampirkan file berbentuk apk dengan tulisan LIHAT FOTO PAKET. Mereka yang mengunduh file akan kehilangan uang yang tersimpan di bank dan data pribadi.

    3. File Undangan Pernikahan

    Para korban akan dikirimi file APK berisi undangan pernikahan dari orang yang tidak dikenal. File atau aplikasi dengan judul Surat Undangan Pernikahan Digital berukuran 6,6 mb, dan diminta untuk membukanya.

    4. Surat Tilang Palsu

    Surat tilang palsu juga sempat banyak diperbincangkan. File apk berjudul ‘Surat Tilang-1.0 apk’ dikirimkan dalam chat.

    5. Catut MyTelkomsel

    Modus lain adalah mencatut nama MyTelkomsel. Korban diminta mengklik file apk dan meminta izin akses ke sejumlah aplikasi, dan foto, video, SMS, dan akses akun layanan perbankan digital atau fintech.

    6. Pengumuman dari Bank

    Pelaku juga mencoba menarik perhatian dengan mengirimkan pengumuman perubahan tarif transaksi dan transfer bank. Pengguna WhatsApp diminta membuka link yang dikirimkan, padahal itu cara mereka untuk mencuri data.

    7. Undangan VCS

    Video call sex (VCS) dari nomor tidak dikenal juga jadi salah satu modus penipuan. Mereka disebut akan memeras para korbannya.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Asosiasi soal Kasus Dugaan Kartel Pinjol: Sudah Busa-busa Saya Menjelaskan

    Asosiasi soal Kasus Dugaan Kartel Pinjol: Sudah Busa-busa Saya Menjelaskan

    Jakarta –

    Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan menggelar sidang kasus dugaan kartel bunga pinjaman daring (pindar) atau fintech peer-to-peer (P2P) lending pada Kamis (14/8/2025). Menjelang sidang tersebut, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) setidaknya sudah empat kali dipanggil.

    Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar mengatakan pihaknya sudah beberapa kali menjalin komunikasi dengan KPPU sebelum sidang ini digelar untuk menjelaskan persoalan bunga pindar tersebut.

    “Apakah pernah diskusi dengan KPPU? Saya empat kali dipanggil, Pak. Sudah busa-busa ini mulut saya menjelaskan. Sorry to say, saya jelaskan dari awal bahwa kita tidak ada niat jahat. Kita hanya mau protect consumer. Kalau ada yang mau lebih murah silakan. Ada yang mau gratis lagi silakan,” kata Entjik dalam Diskusi Publik di Kantor Celios, Jakarta, Senin (11/8/2025).

    Entjik menegaskan pihaknya mengatur ketentuan bunga batas atas untuk menghindari adanya platform pindar yang menerapkan bunga lebih tinggi. Ia juga menepis telah berkomplot untuk menyeragamkan harga atau melakukan price fixing demi kepentingan segelintir pihak.

    Ia menjelaskan penetapan besaran bunga pindar atau yang lebih dikenal dengan sebutan pinjol ini merupakan arahan dan ketetapan langsung dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kebijakan tersebut menjadi salah satu langkah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

    Penetapan bunga pindar ini juga menjadi salah satu upaya untuk membedakan pindar dengan pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat. Jangan sampai ada perusahaan yang mematok bunga setinggi langit hingga merugikan konsumen.

    “Kita menghargai proses hukum ini, tetapi saya mau jelaskan bahwa tidak ada maksud kami untuk menentukan bunga-walaupun itu sudah arahan OJK-demi keuntungan. Ini tujuannya consumer protection, kita melindungi konsumen agar bunga tidak gila-gilaan,” jelasnya.

    Entjik juga mempertanyakan maksud KPPU yang menuduh industri fintech P2P lending bersekongkol seperti penjahat untuk menyesuaikan bunga pinjaman. Menurutnya, tidak adil apabila pindar dituduh melakukan kejahatan, sedangkan keberadaan pinjol ilegal yang lebih krusial justru malah dibiarkan.

    “Ini Tom Lembong kedua, nggak fair, sangat nggak fair. Kami melindungi konsumen tapi kita dituntut. Kita tetapkan ini untuk batas atas, bukan bawah, agar ‘hei, para pindar ini jangan terlalu banyak untung’,” ujarnya.

    Berdasarkan situs resmi KPPU, sidang perdana kasus dugaan kartel bunga pinjol akan digelar pada Kamis (14/8/2025) dengan agenda pertama memaparkan laporan dugaan pelanggaran oleh investigator.

    (shc/rrd)

  • Asosiasi Pinjol Sebut Bunga 0,3% per Hari Paling Ideal

    Asosiasi Pinjol Sebut Bunga 0,3% per Hari Paling Ideal

    Jakarta –

    Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) memandang bahwa bunga pinjaman daring (pindar) atau pinjol untuk sektor konsumtif sebesar 0,3% merupakan persentase yang paling ideal. Apabila turun di bawah itu, ada kemungkinan jumlah penyalurannya ikut menurun.

    Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SE OJK) Nomor 19/SEOJK.05/2023, ditetapkan bahwa pinjaman konsumtif untuk tenor kurang dari 6 bulan berada di angka 0,3% per hari. Sedangkan untuk tenor lebih dari 6 bulan ditetapkan sebesar 0,2% per hari. Bisa jadi di tahun depan angkanya kembali disesuaikan.

    Ketua Umum AFPI Entjik S Djafar mengatakan, penyesuaian suku bunga pinjol sepenuhnya merupakan kebijakan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Angka ini turun cukup signifikan dibandingkan dengan awal AFPI berdiri yakni sebesar 0,8% per hari.

    Secara bertahap, suku bunga pinjol telah beberapa kali mengalami penurunan. Setelah sebelumnya ditetapkan sebesar 0,8% per hari sebagai acuan awal, bunga pinjol telah turun menjadi 0,4% per hari pada tahun 2023. Lalu angkanya kembali turun menjadi 0,3% di 2024, dan mengalami penyesuaian kembali di tahun ini.

    “Nah saat ini 0,3% (per hari) itu kita rasakan sudah pas. Sudah benar,” kata Entjik dalam Diskusi Publik di Kantor Celios, Jakarta, Senin (11/8/2025).

    Menurutnya, persentase 0,3% per hari merupakan titik keseimbangan yang pas antara kebutuhan lender, borrower, serta penyelenggara. Ketiga pihak tersebut memperoleh keuntungan serta manfaat yang pas.

    Hal ini juga terlihat dari angka disbursement atau penyalurannya yang justru mengalami peningkatan, meski bunga pinjol berangsur mengalami penurunan. Namun apabila angka ini diturunkan lagi pada tahun depan ke posisi 0,2% per hari, bisa jadi keseimbangan itu terganggu.

    “0,3% ini kita rasakan cukup karena resiko juga masih bisa ter-cover. Kalau diturunkan bagaimana pak ke 0,2%? Maka saya yakin 1.000% disburse pasti turun. Kenapa? Pasti penyelenggaraannya mikir-mikir untuk memberi pinjaman kepada masyarakat yang berisiko,” jelasnya.

    Secara keseluruhan, per Juni 2025 ini pokok pembiayaan atau outstanding pinjaman dari pindar mencapai Rp 83,52 triliun. Angka ini masih cukup jauh tertinggal dari outstanding pinjol ilegal yang diproyeksikan mencapai Rp 260 triliun.

    Entjik mengatakan, angka ini sudah menurun dibandingkan dengan masa lampau. Kondisi naiknya angka penyaluran pindar juga didukung dengan peralihan dari sejumlah konsumen pinjol ilegal ke pindar.

    Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Celios Nailul Hudamenilai, besaran bunga pinjol untuk tahun depan perlu disesuaikan dengan kondisi yang akan datang. Menurutnya, angka yang ideal sekarang belum tentu tepat di tahun depan.

    Hal ini mengingat besaran bunga merupakan hal yang sensitif bagi berbagai pihak. Selain dari pinjaman itu sendiri, Nailul melihat bahwa bunga fintech P2P Lending juga mesti dipertimbangkan dari sisi investor, baik dari lokal maupun asing.

    “Lender itu pasti akan mempertimbangkan investasi lainnya untuk menjadi tempat dia berinvestasi atau portfolio mereka investasi. Jadi memang sangat kritis sekali. Kalau boleh saya katakan 0,3% itu sudah ideal, tapi belum tentu tahun depan seperti apa,” ujar Nailul.

    “Karena tahun depan bisa jadi untuk suku bunga Bank Indonesia itu naik tinggi sekali, sehingga orang akan lebih cenderung untuk menanamkan investasinya di SBN ataupun di deposito dan sebagainya. Di sini sangat-sangat kritis sekali untuk bisa menyeimbangkan antara keinginan dari lender dan juga keinginan dari borrower,” sambungnya.

    Apabila tidak ada pendanaan, lanjut Nailul, maka likuiditas platform pinjol akan berkurang, hingga dapat menyebabkan penyaluran kepada peminjam juga turun. Kondisi tersebut dapat dimanfaatkan untuk rentenir masuk menawarkan opsi pinjamannya.

    (acd/acd)

  • AFPI Desak Komdigi Blokir Pinjol Ilegal Tanpa Tunda, Jangan Sampai Banyak Korban! – Page 3

    AFPI Desak Komdigi Blokir Pinjol Ilegal Tanpa Tunda, Jangan Sampai Banyak Korban! – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mengusulkan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tak perlu waktu lama dalam memblokir pinjaman online (pinjol) ilegal. Langkah ini guna memastikan agar masyarakat tidak terkena imbas negatifnya.

    Ketua Umum AFPI, Entjik S. Djafar, mengapresiasi tim patroli dari Komdigi yang terus mengawasi secara intens. Namun, dia turut meminta Komdigi untuk langsung memblokir aplikasi pinjol ilegal.

    “Mungkin lebih bagus langsung saja diturunkan (take down) saja. Jadi tidak usah pakai jalur formal terlalu panjang. Jangan sampai sudah banyak korban, baru kita turunkan,” pinta Entjik, dalam diskusi di Jakarta, Senin (11/8/2025).

    Dia mengatakan, pinjol ilegal ini kerap menggunakan siasat. Ketika aplikasinya diblokir dan tak bisa diakses, pinjol ilegal sering merilis kembali aplikasi baru.

    Menurutnya, ketika Komdigi sudah ragu akan pinjol ilegal, tak perlu waktu lama untuk langsung memblokirnya.

    “Mereka itu sudah menyiapkan aplikasi-aplikasi baru. Nah itu yang kita inginkan juga, mungkin di Google, waktu itu kita bicara ada beberapa aplikasi baru yang belum aktif. Ya sudah, kita curiga ini ilegal, ya diturunkan saja,” tegas dia.

     

  • Video: Sinergi Startup Fintech Tangkal Efek Tekanan Ekonomi 2025

    Video: Sinergi Startup Fintech Tangkal Efek Tekanan Ekonomi 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia- Pandemi covid-19 disebut sebagai salah satu pendorong evolusi teknologi digital dalam industri jasa keuangan Indonesia.

    Wakil Ketua Umum I Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) Bidang Regulatory & Compliance, Marshall Pribadi menyebutkan pandemi covid-19 menjadi penopang inovasi dan transaksi keuangan secara digital.

    Kondisi ini ikut meningkatkan perkembangan inovasi teknologi dalam layanan transaksi keuangan secara digital. AFTECH sendiri memiliki 205 anggota yang meliputi 25 model bisnis yang telah bertransformasi menjadi startup yang sudah scale-up.

    Di tengah tekanan ekonomi global 2025, industri fintech juga terus mengembangkan inovasi dan sinergi sehingga mampu memperluas pasar yang lebih besar.

    Seperti apa tantangan dan strategi perkembangan industri fintech di tengah gejolak 2025? Selengkapnya simak dialog Sarah Ariantie dengan Wakil Ketua Umum I Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) Bidang Regulatory & Compliance, Marshall Pribadi dalam Profit, CNBC Indonesia (Senin, 11/08/2025)

  • Top! GOTO Sabet Perusahaan Internet Paling Dihormati di Kawasan Asia

    Top! GOTO Sabet Perusahaan Internet Paling Dihormati di Kawasan Asia

    Jakarta, CNCB Indonesia – PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) sukses dinobatkan sebagai perusahaan dari sektor internet paling disegani (Most Honored) untuk kawasan Asia (ex-China) pada 2025. Penobatan ini diberikan langsung oleh sebuah lembaga survei perusahaan publik global bernama Extel.

    Extel dalam survei yang dilakukan terhadap 6.300 investor, termasuk fund manager dan analis dari 1.324 perusahaan untuk menentukan perusahaan publik mana saja dari berbagai sektor yang memiliki kinerja terbaik untuk berbagai aspek menobatkan GOTO sebagai Most Honored Company.

    Berdasarkan situs resmi Extel, untuk mendapatkan predikat sebagai ‘Most Honored Company’ sebuah perusahaan publik harus adalah perusahaan-perusahaan yang setidaknya memperoleh satu posisi predikat. Dalam hal ini, untuk mendapatkan gelar Most Honored Company dalam peringkat Asia (di luar Jepang/Australia dan Selandia Baru), Tiongkok Daratan, dan Asia lainnya, sebuah perusahaan harus meraih skor tertimbang minimal 15 poin di enam kategori yang digabungkan.

    Adapun kategori-kategori yang dievaluasi mencakup peringkat CEO, CFO, hubungan investor profesional , perusahaan IR, tata kelola, tanggung jawab lingkungan dan sosial (ESG) hingga jajaran direksi. Sedangkan, survei untuk semua kategori tersebut dilakukan terhadap responden seperti investor hingga analis buy side maupun sell side.

    Untuk berbagai kategori tersebut GOTO mampu menyabet semua penghargaan untuk kategori sektor internet seperti CEO terbaik yang diraih oleh Patrick Walujo, CFO terbaik yang diraih oleh Simon Ho yang berada di peringkat 3 untuk kategori yang sama.

    Dari sisi tata kelola, GOTO juga mendapatkan ranking 1 untuk kategori program dan team hubungan investor, ESG dan peringkat ketiga untuk kategori jajaran direksi di sektor internet. Banyaknya penghargaan yang diborong GOTO inilah yang membuat Perseroan dinobatkan sebagai Most Honored Company di Asia.

    Foto: dok Istimewa

    Bahkan, untuk kategori Best CEO, Patrick Walujo yang menjabat sebagai Direktur Utama GOTO mengungguli CEO dari Sea Group Ltd (induk usaha Shopee dan Garena) Forrest Li dan CEO Grab Holdings Anthony Tan.

    Asal tahu saja, sebagai perusahaan publik, GOTO merupakan perusahaan yang bergerak di sektor teknologi dengan dua lini usaha utama yaitu financial technology (fintech) dan On-Demand Services (ODS) dengan nilai kapitalisasi pasar sebesar Rp70,7 triliun.

    Saham GOTO dimiliki oleh 352.781 investor per akhir Juli 2025 dan termasuk sebagai saham perusahaan dengan investor terbanyak di Bursa Efek Indonesia (BEI). Saham GOTO juga dicover oleh 30 analis pasar modal dari sekuritas lokal maupun asing.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Sistem Pembayaran Digital RI Butuh Standar Keamanan Bebas dari Kejahatan Siber

    Sistem Pembayaran Digital RI Butuh Standar Keamanan Bebas dari Kejahatan Siber

    Bisnis.com, JAKARTA — Masa depan sistem pembayaran Indonesia tidak lagi hanya bertumpu pada kecepatan dan efisiensi transaksi. Lonjakan ancaman siber, maraknya pencurian data, dan meningkatnya kompleksitas fraud mendorong industri untuk menempatkan keamanan pertukaran data, ketersediaan infrastruktur berbagi, dan kolaborasi lintas sektor sebagai prioritas utama.

    Cybersecurity Ventures memproyeksikan kerugian global akibat kejahatan siber akan menembus US$10,5 triliun pada 2025 menjadikan salah satu ancaman ekonomi terbesar dunia. Di Indonesia, BSSN mencatat lebih dari 330 juta anomali siber sepanjang 2024. Angka ini menegaskan tingginya intensitas serangan terhadap sektor digital nasional.

    Sementara itu, IBM Cost of a Data Breach 2024 melaporkan rerata kerugian kebocoran data di Asia Tenggara mencapai US$3,2 juta per insiden, dengan sektor keuangan menjadi salah satu target utama. Lonjakan risiko siber ini menyoroti urgensi tata kelola dan standar keamanan yang solid dalam sistem pembayaran.

    Kepala Departemen Penyelenggara Sistem Pembayaran Bank Indonesia Farida Peranginangin mengatakan regulasi Bank Indonesia tidak sekadar mengatur tetapi juga menjadi katalis bagi inovasi digital di sektor pembayaran.

    “Infrastruktur pembayaran yang aman dan interoperabel adalah prasyarat utama untuk membangun kepercayaan publik. Tanpa kepercayaan, inovasi tak akan punya ruang tumbuh,” ujarnya dilansir Antara, Jumat (8/8/2025).

    Bank Indonesia menghadirkan regulatory sandbox sebagai sarana bagi perbankan, fintech, dan penyedia teknologi untuk menguji model bisnis baru secara terukur sebelum diterapkan secara luas. Menurutnya, pendekatan ini akan mempercepat pemanfaatan teknologi pembayaran yang lebih efisien dan inklusif, sambil memastikan standar keamanan dan tata kelola tetap terjaga di tengah laju transformasi digital yang semakin cepat.

    Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Slamet Aji Pamungkas menuturkan ancaman terhadap sektor keuangan terus berkembang.

    Oleh karena itu, diperlukan urgensi implementasi Strategi Keamanan Siber Nasional (SKSN) berdasarkan Perpres Nomor 47 Tahun 2023 tentang Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis Siber. Dalam beleid tersebut mencakup 8 area fokus yakni tata kelola, manajemen risiko, kesiapsiagaan, ketahanan, perlindungan infrastruktur informasi vital, kemandirian kriptografi, peningkatan kapabilitas, kebijakan keamanan siber, dan kerja sama internasional.

    “Ancaman siber terhadap sektor keuangan terus berevolusi, dari pencurian data hingga serangan berbasis kecerdasan buatan. Kita tidak bisa menangani ini secara parsial. Butuh kolaborasi antara regulator, pelaku usaha, akademisi, dan komunitas untuk membangun pertahanan nasional yang kokoh, utamanya di sektor keuangan digital,” katanya. 

    Wakil Sekjen II Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) Saat Prihartono menilai kesiapan menghadapi risiko fraud menjadi faktor penentu keberlanjutan inovasi layanan digital. Menurutnya, industri tidak hanya perlu membangun teknologi yang mudah diakses tetapi juga memastikan lapisan keamanan yang mampu menahan pola serangan yang semakin canggih. Pihaknya mendorong kolaborasi lebih erat antara fintech, perbankan, dan regulator untuk membangun standar pencegahan fraud yang konsisten dan dapat diterapkan lintas platform.

    “Keamanan adalah fondasi agar inovasi dapat tumbuh. Tanpa fondasi ini, kepercayaan masyarakat mudah rapuh dan ekosistem digital tidak akan mampu berkembang secara sehat,” ucapnya. 

    Country Director BPC Indonesia Djoni Tany menekankan inovasi dan keamanan harus berjalan beriringan. Menurutnya, Indonesia memiliki peluang besar menjadi pionir di Asia Tenggara apabila mampu membangun arsitektur pembayaran yang aman, terstandardisasi, dan saling terhubung.

    “Keamanan bukan penghalang inovasi, justru menjadi katalis yang memungkinkan lahirnya layanan baru secara berkelanjutan,” tuturnya. 

    Direktur PT Jalin Pembayaran Nusantara Eko Dedi Rukminto menegaskan kolaborasi dan pertukaran data yang aman merupakan fondasi penting bagi terwujudnya sistem pembayaran nasional yang tangguh dan berdaya saing global. Ke depan, tantangan sistem pembayaran bukan hanya soal teknologi tetapi juga membangun kepercayaan publik agar ekosistem digital dapat tumbuh tanpa mengorbankan perlindungan data masyarakat.

    “Ketahanan ekosistem digital Indonesia sangat bergantung pada kepercayaan publik. Ini bukan hanya isu industri, tetapi bagian dari kepentingan nasional untuk memastikan transaksi masyarakat terlindungi, data keuangan tetap berdaulat, dan inovasi dapat berkembang tanpa mengorbankan keamanan,” terangnya.

  • Doku Proses 500 Juta Transaksi, Pertumbuhan Lebih dari 80%

    Doku Proses 500 Juta Transaksi, Pertumbuhan Lebih dari 80%

    Jakarta –

    Doku mencatat pertumbuhan 85% YoY. Jumlah transaksinya juga naik dari 300 juta menjadi 500 juta transaksi.

    Hal ini disampaikan oleh Himelda Renuat, Co-Founder & Chief Marketing Officer Doku, Senin (4/8/2025) di acara media luncheon Doku dan peluncuran fitur pembayaran chat di WhatsApp bernama PayChat, di Jakarta Selatan.

    “Yang kita syukuri bahwa memang dari tahun ke tahun Indonesia memiliki daya ataupun berkembang dengan sangat pesat.Salah satu yang memang DNA menurut kami, DNA Indonesia itu adalah resilience dalam menghadapi semua tantangan baik di sisi ekonomi dan terutama di sisi e-commerce,” ujar Himelda.

    Doku dari sisi growth sudah melampaui angka lebih dari 80%. Growth ini didasari data transaksi yang sudah diproses oleh Doku.

    Tahun lalu di Q3, pada saat acara Doku Travel Festival,angka yang Doku proses adalah lebih dari 300 juta. Saat ini, Doku sudah memproses lebih dari 500 juta transaksi.

    “Nah, ini merupakan sebuah growth yang memang bagi kami luar biasa karena kepercayaan yang diberikan bukan hanya oleh merchant kita, tetapi partner-partner kita. Ini sangat penting bagi kami untuk memiliki kepercayaan dan kita harus menunjukkan bagaimana kita bisa bekerja bersama,” lanjutnya.

    Untuk kategori yang mengalami pertumbuhan, ada game dan digital yang menempati posisi pertama, disusul kemudian marketplace dan juga retail.

    “Ini adalah top 3 industri yang mengungguli transaksi tahun ini. Kemudian di sisi channel atau payment method, VA masih menempati tingkatan pertama,lalu yang cukup mengagumkan adalah bagaimana masyarakat kita atau consumer beradaptasi dengan QRIS,” ujar Himelda.

    Berikutnya ada e-money yang menempati posisi ketiga. Selebihnya, metode seperti convenience store, credit card, dan sebagainya baru menyusul.

    Masih kata Himelda, Doku berkembang bukan hanya menjadi payment gateway, tapi kini mereka adalah perusahaan payment fintech. Semua dikarenakan Doku memproses bukan hanya menerima pembayaran, tetapi juga bagaimana merchant-merchant yang bekerja sama bisa melakukan payout di sisi transaksi ataupun bisnis yang mereka jalankan.

    “Kemudian tentu dari enam license yang Doku miliki, kita juga mengembangkan berbagai macam produk yang kita harapkan juga dapat dimanfaatkan oleh rekan-rekan kita seperti wallet as a service, dan juga yang baru kita luncurkan yaitu PayChat,” katanya.

    PayChat diluncurkan oleh Doku pada hari ini sebagai solusi untuk bayar langsung di dalam aplikasi, dalam hal ini WhatsApp. Doku PayChat memungkinkan pengguna bisnis menerima pembayaran, mengirimkan tagihan, menjadwalkan pengingat otomatis, dan mengelola interaksi pelanggan dalam satu chat.

    Selain bekerja sama dengan perusahaan seperti Klik Bazar dan Ussi sebagai pemanfaat pertama layanan ini, PayChat juga sudah bekerja sama dengan Bank BPD Bali untuk mempermudah pembayaran pungutan wisatawan asing. Diharapkan, Paychat akan menghilangkan kendala wisatawan dalam membawa uang tunai atau kartu dari negara asal mereka.

    (ask/fay)