Xcloud.id

Produk: fintech

  • Potensi Kerugian Penipuan Digital Rp4,6 Triliun, Pemerintah Bikin Pusat Pengaduan

    Potensi Kerugian Penipuan Digital Rp4,6 Triliun, Pemerintah Bikin Pusat Pengaduan

    Bisnis, JAKARTA – Pemerintah meluncurkan Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) sebagai pusat pengaduan, koordinasi, dan edukasi nasional untuk memberantas penipuan digital dan aktivitas keuangan ilegal. Pemerintah mencatat potensi kerugian akibat penipuan di digital mencapai Rp4,6 triliun.

    Sejak beroperasi, IASC telah menerima 225.000 laporan masyarakat, memblokir 71.000 rekening terkait aktivitas ilegal, menyelamatkan dana publik sebesar Rp349,3 miliar, dan mencegah potensi kerugian hingga Rp4,6 triliun.

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan melakukan pemutusan akses terhadap situs atau konten yang terindikasi melakukan aktivitas scam. Dia juga meminta partisipasi masyarakat untuk segera melaporkan tindak kejahatan penipuan atau scam kepada IASC.

    “Kalau ada yang terkena scam, tolong segera melapor. Sesuai arahan Presiden, kami akan berkolaborasi dan menangani dengan cepat,” kata Meutya dalam keterangan pers yang dikutip Bisnis, Rabu (20/8/2025).

    IASC membuka layanan pengaduan dari masyarakat yang menjadi korban penipuan atau scam di sektor keuangan melalui situs https://iasc.ojk.go.id.

    Meutya menambahkan IASC merupakan kolaborasi strategis antara pemerintah, industri teknologi finansial (financial technology/fintech), lembaga keuangan, dan media. 

    Sebagai informasi, IASC dibentuk sebagai pusat penanganan penipuan transaksi di sektor keuangan. Bedanya dengan Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Pasti) adalah IASC tempat pengaduan untuk perusahaan yang legal dan Satgas Pasti untuk aktivitas keuangan ilegal. 

    Adapun, sejak November — 17 Agustus 2025 IASC telah menerima 225.281 laporan. Sementara itu, jumlah rekening yang dilaporkan sebanyak 359.733 dan 72.145 rekening telah diblokir. Adapun, total dana yang telah diblokir sebesar Rp349,3 miliar.

  • Jumlah User Tumbuh 41 Persen, QLola by BRI Catat Volume Transaksi Rp5.970 Triliun

    Jumlah User Tumbuh 41 Persen, QLola by BRI Catat Volume Transaksi Rp5.970 Triliun

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menghadapi lanskap bisnis digital yang menuntut kecepatan serta efisiensi dalam pengelolaan keuangan, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus memperkuat kapabilitas layanan digitalnya melalui QLola by BRI. Platform ini dirancang sebagai solusi terintegrasi untuk menjawab kebutuhan bisnis korporasi yang kian dinamis, sekaligus mendukung percepatan transformasi digital di berbagai sektor industri.

    Setelah diluncurkan pada tahun 2022, Integrated Corporate Solution Platform QLola by BRI tercatat mengalami peningkatan dengan volume sebesar 36,8% year-on-year (YoY), atau mencapai Rp5.970 triliun hingga Juni 2025. Pertumbuhan ini terjadi di segmen wholesale maupun non-wholesale, dengan jumlah pengguna meningkat dengan lebih dari 75.000 klien baru, sehingga total penggunanya mencapai 258 ribu atau tumbuh 41,09% YoY.

    Sementara itu, dari sisi aktivitas, total transaksi yang dilakukan melalui QLola telah mencapai 438 juta transaksi, tumbuh 19% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 356 juta transaksi. Capaian ini berkontribusi pada penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp241 triliun dan Fee Based Income (FBI) senilai Rp167,1 miliar.

    Direktur Corporate Banking BRI Riko Tasmaya menyebut bahwa kinerja QLola merupakan bagian dari transformasi strategis BRI menuju model universal banking dalam mendukung kebutuhan bisnis yang semakin kompleks. Adapun, capaian kinerja QLola tersebut didorong oleh penetrasi ke berbagai sektor, mulai dari agriculture, mining, FMCG, telekomunikasi, hingga industri digital seperti e-commerce dan fintech.

  • OJK: Aduan 225 Ribu Penipuan Masuk, 72 Ribu Rekening Berhasil di Blokir – Page 3

    OJK: Aduan 225 Ribu Penipuan Masuk, 72 Ribu Rekening Berhasil di Blokir – Page 3

    Berbagai laporan yang masuk menunjukkan pola penipuan yang terus berkembang. Ada yang berbentuk love scam, penipuan lowongan kerja, phishing lewat aplikasi perbankan, hingga modus baru yang menyamarkan diri sebagai investasi aset digital. Hal ini memperlihatkan bahwa scammer selalu selangkah di depan dalam mencari celah.

    Kolaborasi

    Oleh karena itu, IASC bekerja sama dengan perbankan, fintech, asosiasi perusahaan efek, hingga marketplace untuk mempersempit ruang gerak penipu. Hampir seluruh perbankan besar di Indonesia kini sudah bergabung dalam sistem IASC, sehingga akses pemblokiran rekening bisa dilakukan lebih cepat.

    Selain itu, keberadaan IASC tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) yang beranggotakan 21 kementerian/lembaga.

    “Ini semua adalah merupakan upaya kolaborasi kita semua, supaya bagaimana kita melindungi masyarakat, melindungi kita semua. Karena namanya scam dan fraud, nggak cuma buat saudara kita, mungkin secara pendidikan, kurang dan lain-lain, siapapun bisa kena,” pungkasnya.

  • User Melesat 41%, QLola by BRI Catat Volume Transaksi Rp5.970 T

    User Melesat 41%, QLola by BRI Catat Volume Transaksi Rp5.970 T

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) terus memperkuat kapabilitas layanan digitalnya melalui QLola by BRI. Platform ini dirancang sebagai solusi terintegrasi untuk menjawab kebutuhan bisnis korporasi yang kian dinamis, sekaligus mendukung percepatan transformasi digital di berbagai sektor industri.

    Setelah diluncurkan pada 2022, Integrated Corporate Solution Platform QLola by BRI tercatat mengalami peningkatan dengan volume sebesar 36,8% year-on-year (YoY), atau mencapai Rp5.970 triliun hingga Juni 2025. Pertumbuhan ini terjadi di segmen wholesale maupun non-wholesale, dengan jumlah pengguna meningkat dengan lebih dari 75.000 klien baru, sehingga total penggunanya mencapai 258 ribu atau tumbuh 41,09% YoY.

    Direktur Corporate Banking BRI Riko Tasmaya menyebut bahwa kinerja QLola merupakan bagian dari transformasi strategis BRI menuju model universal banking dalam mendukung kebutuhan bisnis yang semakin kompleks. Adapun, capaian kinerja QLola tersebut didorong oleh penetrasi ke berbagai sektor, mulai dari agriculture, mining, FMCG, telekomunikasi, hingga industri digital seperti e-commerce dan fintech.

    Lebih lanjut, sebagai ekosistem digital terintegrasi, pengguna pun diberikan kemudahan untuk memantau dan mengunduh laporan keuangan secara langsung melalui fitur real-time report dan account statement yang dapat diakses kapan saja. Riko menambahkan bahwa dengan kinerja yang terus mencatatkan pertumbuhan positif, QLola by BRI terus membuktikan perannya sebagai tulang punggung pengelolaan keuangan korporasi di era digital.

    “Ke depan, BRI akan terus mengakselerasi inovasi dan memperluas jangkauan QLola, sehingga mampu memberikan solusi end-to-end bagi nasabah korporasi BRI,” jelas Riko dalam keterangan resmi, Selasa (19/8/2025).

    Sementara itu, dari sisi aktivitas, total transaksi yang dilakukan melalui QLola telah mencapai 438 juta transaksi, tumbuh 19% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 356 juta transaksi. Capaian ini berkontribusi pada penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp241 triliun dan Fee Based Income (FBI) senilai Rp167,1 miliar.

    (rah/rah)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Langganan Microsoft PC Game Pass Kini Bisa Lewat IndiHome

    Langganan Microsoft PC Game Pass Kini Bisa Lewat IndiHome

    Jakarta –

    Telkomsel bersama Nuon dan Bango mengumumkan kolaborasi strategis untuk memasarkan Microsoft PC Game Pass lewat IndiHome Add-On.

    Kemitraan ini memanfaatkan teknologi Digital Vending Machine (DVM) dari Bango yang merupakan perusahaan penyedia bundling langganan, untuk menyediakan proses aktivasi yang cepat, aman, dan mudah.

    Microsoft PC Game Pass menghadirkan akses tanpa batas ke ratusan game PC berkualitas, termasuk rilis hari pertama (day-one) dari Xbox Game Studios, Bethesda Softworks, sampai Activision Blizzard; keanggotaan EA Play yang mencakup FC 25, Battlefield, dan berbagai franchise ternama lainnya; serta bonus eksklusif dari Riot Games setelah akun pemain ditautkan ke Xbox Profile.

    PC Game Pass juga menghadirkan deretan judul games baru yang siap menemani waktu bermain para pelanggan, mulai dari Valorant, Minecraft, Football Manager 2024, Call of Duty, hingga Clair Obscur Expedition 33.

    PC Game Pass menjadi cara praktis bagi gamer untuk menikmati pengalaman premium dengan harga lebih terjangkau daripada membeli banyak game secara terpisah. Kolaborasi ini memudahkan pembelian PC Game Pass secara berlangganan bulanan sebagai layanan tambahan IndiHome Add-On, memperkuat ekosistem gaming di Indonesia.

    “Dalam komitmen menghadirkan layanan digital lifestyle terlengkap bagi pelanggan, Telkomsel terus berupaya membuka akses yang lebih terjangkau dan praktis ke pengalaman gaming berkualitas. Kami berharap integrasi PC Game Pass ke dalam penawaran khusus gamers melalui IndiHome Add-On ini bisa semakin mendorong akuisisi pelanggan baru, meningkatkan retensi, hingga menghadirkan nilai tambah yang nyata bagi para gamer Indonesia,” kata Lesley Simpson, VP Digital Lifestyle Telkomsel, dalam keterangan yang diterima detikINET.

    Dalam meluncurkan penawaran PC Game Pass secara efisien melalui kanal layanan Nuon dan Telkomsel yang tersedia, Digital Vending Machine dari Bango berfungsi menangani seluruh aspek teknis, termasuk memungkinkan sejumlah promo dan diskon tertentu bagi pelanggan, memperkuat retensi di pasar telekomunikasi yang kian kompetitif.

    “Selain melalui IndiHome, pelanggan juga dapat membeli PC Game Pass melalui kanal distribusi milik Nuon, UPOINT.ID, dengan menggunakan beragam metode pembayaran digital seperti e-wallet dan fintech. Kami optimistis kerja sama ini dapat ikut mendorong pertumbuhan ekosistem gim nasional serta menghadirkan nilai tambah bagi para gamer di seluruh Indonesia,” kata Aris Sudewo, CEO Nuon Digital Indonesia.

    Untuk memperoleh PC Game Pass, pelanggan dapat mengakses laman IndiHome Add-On PC Game Pass dan mengaktifkan layanan ini seharga Rp 63.063/bulan (belum termasuk PPN). Biaya akan otomatis terakumulasi dalam tagihan IndiHome.

    Setelah melakukan transaksi, pelanggan akan mendapatkan kode aktivasi yang perlu dimasukkan pada aplikasi Xbox di Windows untuk mulai menggunakan layanan.

    Bagi 500 pelanggan pertama, tersedia promo PC Game Pass Xbox First-Month-Free, berlaku mulai tanggal 14 Agustus 2025. Promo bebas bayar bulan pertama ini akan aktif setelah login di aplikasi Xbox menggunakan akun yang sama. Pada bulan berikutnya, layanan otomatis diperpanjang dengan harga normal.

    “Menawarkan produk langganan unggulan seperti PC Game Pass adalah cara efektif bagi operator memperkaya nilai pelanggan, meningkatkan loyalitas, dan menarik subscriber yang bertahan lebih lama. Kami senang mendukung integrasi ini melalui Digital Vending Machine dari Bango, sehingga Telkomsel dan Nuon dapat menghadirkan pengalaman gaming kelas dunia,” tutup Paul Larbey, CEO Bango.

    (asj/asj)

  • Laba Bank Sampoerna Tembus Rp 11,2 Miliar Semester I 2025, UMKM Jadi Andalan – Page 3

    Laba Bank Sampoerna Tembus Rp 11,2 Miliar Semester I 2025, UMKM Jadi Andalan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – PT Bank Sahabat Sampoerna (Bank Sampoerna) berhasil membukukan laba bersih setelah pajak sebesar Rp 11,2 miliar pada semester pertama 2025. Kinerja positif ini tercapai berkat strategi penyaluran kredit yang fokus pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

    Hingga akhir kuartal II 2025, 64% dari total pinjaman Bank Sampoerna senilai Rp 11,7 triliun disalurkan kepada UMKM. Dari jumlah tersebut, Rp 4,5 triliun diberikan secara langsung, sedangkan Rp 3 triliun disalurkan melalui mitra strategis seperti fintech, peer-to-peer lending, multifinance, koperasi simpan pinjam, dan modal ventura.

    Direktur Finance & Business Planning Bank Sampoerna Henky Suryaputra menjelaskan, perseroan terus menjaga keseimbangan antara penghimpunan dana dan penyaluran kredit.

    “Rasio kredit terhadap dana pihak ketiga (LDR) per akhir Juni 2025 tercatat 88,8%, mencerminkan pemanfaatan dana yang efisien sambil menjaga likuiditas bank,” ujar Henky dalam keterangan tertulis, Minggu (17/8/2025).

    Selain itu, penghimpunan dana murah melalui tabungan dan giro (CASA) meningkat 52% menjadi Rp 2,5 triliun, dengan rasio dana murah mencapai 19,2%. Margin bunga bersih (Net Interest Margin/NIM) juga tetap solid di level 4,4%. Ditambah dengan pendapatan non-bunga sebesar Rp 93,4 miliar, faktor-faktor ini berkontribusi langsung terhadap laba bersih Bank.

     

  • Video: Komunal Gandeng BPR Sebar Kredit UMKM & Bantu Masyarakat Lokal

    Video: Komunal Gandeng BPR Sebar Kredit UMKM & Bantu Masyarakat Lokal

    Jakarta, CNBC Indonesia- Perkembangan teknologi digitalisasi turut dimanfaatkan untuk mendorong peningkatan inklusi keuangan sehingga masyarakat Indonesia baik diperkotaan maupun wilayah pelosok dapat mengakses layanan keuangan formal.

    Komunal, menjadi perusahaan teknologi finansial (fintech) yang menyediakan layanan P2P Lending lewat digitalisasi BPR kepada UMKM hingga wilayah tier 2 dan 3 untuk mendapat akses layanan keuangan.

    VP Marketing Komunal, Vera Rosana menyebutkan luasnya wilayah Indonesia dengan beragam ekonomi dan budaya menjadi tantangan dalam penerapan layanan keuangan. Kondisi ini membuat sebuah layanan untuk masyarakat perkotaan belum tentu cocok untuk masyarakat wilayah pedesaan.

    Mengatasi tantangan ini, Komunal menggandeng BPR untuk memperluas layanan keuangan yang dapat disesuaikan dengan ‘local’ wisdom’ dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

    Seperti apa prospek dan tantangan fintech meningkatkan inklusi keuangan? Selengkapnya simak dialog Maria Katarina dengan VP Marketing Komunal, Vera Rosana dalam Profit di CNBC Indonesia (Kamis, 14/08/2025)a

  • Pakar: KPPU Keliru Jadikan SK Code of Conduct AFPI Bukti Kesepakatan

    Pakar: KPPU Keliru Jadikan SK Code of Conduct AFPI Bukti Kesepakatan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Persaingan dan Kebijakan Usaha Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKPU-FHUI) Ditha Wiradiputra menilai langkah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menjadikan Surat Keputusan (SK) Code of Conduct Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) sebagai alat bukti kesepakatan antar platform tidak tepat secara hukum.

    “Dari perspektif hukum, Code of Conduct umumnya bersifat sebagai pedoman perilaku dan etika, bukan sebagai perjanjian bisnis yang memiliki konsekuensi hukum langsung terhadap pelaku usaha terlebih pedoman tersebut tidak membatasi atau mengurangi terjadinya persaingan di antara perusahaan,” ujar Ditha, dikutip Sabtu (16/8/2025).

    Sebelumnya, Investigator KPPU Arnold Sihombing mengatakan kepada wartawan kesepakatan penetapan harga bunga pinjaman antar anggota AFPI menjadi bukti dugaan pelanggaran Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1999. Menurutnya, kesepakatan itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) AFPI Tahun 2020 dan 2021 yang menjadi pedoman perilaku (code of conduct) seluruh anggota. Sebagai gambaran, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

    Menanggapi hal tersebut, Ditha menyampaikan SK code of conduct tidak dapat diposisikan sebagai bukti adanya kesepakatan antar platform untuk membatasi persaingan. Ia menambahkan, penerapan code of conduct pada dasarnya dimaksudkan untuk mengatur standar operasional atau perilaku sesuai nilai dan prinsip tertentu. Oleh karena itu, penggunaan SK tersebut sebagai bukti persekongkolan dinilai keliru dan terlalu dipaksakan.

    “Kita harus memahami duduk perkara secara tepat. Jika SK tersebut dibuat untuk mengatur perilaku platform agar bisa lebih baik dalam melayani konsumen (masyarakat), memperkuat tata kelola, dan bermanfaat, kenapa jadi dipermasalahkan? Menjadi soal apabila pedoman tersebut mengurangi terjadinya persaingan? Faktanya, terbukti dengan jumlah pelaku usaha yang banyak yang ada di dalam pasar menggambarkan persaingan yang cukup ketat terjadi di dalam pasar. Kemudian apabila dibaca secara seksama pedoman tersebut tidak ada kesepakatan penetapan harga yang dibuat,” jelas Ditha.

    (rah/rah)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Tak Mungkin Ada Kartel Pinjol, Begini Penjelasan Bos Fintech

    Tak Mungkin Ada Kartel Pinjol, Begini Penjelasan Bos Fintech

    Jakarta, CNBC Indonesia – Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) buka suara usai menghadiri sidang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait tuduhan kesepakatan bunga pinjaman. Pihak asosiasi membantah adanya kesepakatan penentuan antar-anggota.

    Ketua Bidang Humas AFPI, Kuseryansyah mengatakan jumlah perusahaan pinjaman daring pernah mencapai lebih dari 100 platform. Jadi tidak mungkin ada kesepakatan penentuan harga.

    “Jadi, tidak ada kesepakatan menentukan batas atas manfaat ekonomi atau suku bunga. Batas atas manfaat ekonomi merupakan ceiling price, platform masih bisa berkompetisi. Jadi, dengan ceiling price itu platform masih punya ruang yang sangat besar untuk menentukan berapa harga yang akan dikenakan kepada pengguna,” kata Kuseryansyah dalam Konferensi Pers di Jakarta, Kamis (14/8/2025).

    Dia menuturkan para pelaku usaha memiliki kebebasan untuk menentukan tingkat suku bunga. Asalkan dengan syarat tidak melampaui batas. Batas maksimum yang diatur adalah sebagai cara perlindungan konsumen. Semua dilakukan sejalan dengan arahan OJK dan situasi yang terjadi saat itu.

    “Di mana situasi hari itu pinjol ilegal, banyak sekali beroperasi dan merajalela,” jelasnya.

    Kuseryansyah menjelaskan pula situasi saat penentuan batas 0,8%. Saat itu, industri fintech lending masih tahap awal dan tidak ada acuan.

    Kala itu juga banyak pinjol ilegal yang menetapkan bunga tinggi di atas 1%. Informasi ini juga bisa dibuktikan oleh pihak AFPI, ungkapnya.

    Terkait perlindungan konsumen adalah terkait praktik pinjol ilegal. AFPI tidak ingin adanya predatory pada lending.

    Predatory lending adalah pinjaman yang tidak ada patokan harga dan kesepakatan. “Kemudian tiba-tiba waktu itu ada orang pinjam 3 juta, ditagihkan 60 juta dalam waktu pinjaman 2 atau 3 bulan,” dia mencontohkan.

    “Itu adalah praktik ilegal yang kita mau hindari waktu itu. Maka ditetapkan lah sealing atas ini,” jelas Kuseryansyah.

    Pada praktiknya, semua platform bisa menentukan harga yang disesuaikan dengan produk, segmentasi, risiko dan tingkat efisiensi operasional platform.

    Dengan penurunan bunga dari yang sebelumnya di atas 1% menjadi 0,8% dinilai menguntungkan masyarakat. Mereka juga terhindar dari pinjaman yang tidak memiliki patokan harga dan kesepakatan.

    “Kemudian batas maksimum manfaat ekonomi di 0,8 persen di 2018 yang kemudian diturunkan di 0,4 di tahun 2021 tentunya membantu masyarakat untuk mendapatkan opsi bunga yang lebih rendah di platform yang terdaftar di OJK,” kata dia.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pakar: KPPU Keliru Jadikan SK Code of Conduct AFPI Bukti Kesepakatan

    Bunga Pinjaman Online Turun Drastis, Ternyata Dulu Sampai Segini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sekitar 2018 lalu, atau awal industri fintech lending berkembang, bunga dalam platform ditetapkan 0,8%. Ada beberapa perhitungan penetapan bunga tersebut.

    Ketua Bidang Humas AFPI, Kuseryansyah menjelaskan perhitungan tersebut terkait biaya platform yang masih tinggi dan data yang terbatas. Ini membuat risiko dari peminjam belum bisa diukur.

    “Biaya platform fintech masih tinggi, kemudian datanya masih terbatas, sehingga risk profile dari borrower belum terukur,” kata dia dalam Konferensi Pers di Jakarta, Kamis (14/8/2025).

    Berjalannya waktu, risiko tersebut sudah dapat dipetakan. Pada akhirnya bisa membuat adanya penurunan suku bunga secara bertahap.

    Sejak ditetapkan 2018 lalu sudah beberapa kali suku bunga pinjol diturunkan. Misalnya pada 2023 sempat menjadi 0,4%, lalu awal tahun 2024 menjadi 0,3%.

    “Dari waktu ke waktu data makin besar, risk profile semakin terpetakan. Bisa ada peluang untuk melakukan penurunan secara step by step,” ucap Kuseryansyah.

    Dalam kesempatan yang sama, dia menjelaskan penentuan 0,8% merupakan riset dari praktik di beberapa negara termasuk Inggris. Sebab kala itu industri masih dalam tahap awal dan tidak ada acuan sebelumnya.

    “Kita kalau pelaku usaha kan sebenarnya inginnya bunga itu enggak diatur. Tapi regulator dengan concern dan suasana batin waktu itu. Ada beroperasinya pinjol ilegal yang sangat masif. Banyak orang yang merasa terintimidasi. Orang merasa diperlakukan dengan bunga yang tidak fair,” jelasnya.

    “Maka sudah sewajarnya dalam konteks waktu itu OJK kemudian memberi arahan kepada asosiasi untuk memperjelas perbedaan antara pinjaman yang terdaftar dengan OJK dengan ilegal”.

    Akhirnya diputuskan dengan bunga 0,8%. Perusahaan tidak boleh menerapkan lebih dari bunga yang ditetapkan.

    “Gak boleh lebih dari itu. Tapi kalau ada yang mau di bawah ya silahkan,” dia menuturkan.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]