Xcloud.id

Produk: fintech

  • Bantah Ada Praktik Kartel Bunga Pindar, AFPI Tegaskan Hal Ini!

    Bantah Ada Praktik Kartel Bunga Pindar, AFPI Tegaskan Hal Ini!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) membantah tuduhan praktik kartel bunga pinjaman daring (pindar) yang dilayangkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Mengingat, gugatan tersebut sudah masuk ke persidangan.

    Ketua Bidang Hubungan Masyarakat AFPI, Kuseryansyah menyatakan, pihaknya tentu menghormati proses persidangan yang sedang berlangsung. Untuk itu, AFPI senantiasa melihat perkembangan persidangan tersebut secara intensif.

    “Menggarisbawahi posisi itu dapat kami jelaskan juga yang menetapkan batas maksimum manfaat ekonomi itu dilakukan dalam konteks kita melindungi konsumen dari ancaman pinjol ilegal yang menawarkan bunga mencekik dan predatory lending waktu itu,” ujar dia dalam media briefing di Jakarta, Rabu (27/8/2025).

    Dia melanjutkan, dengan adanya pedoman perilaku, maka penetapan bunga pinjaman ada pada bagian pencegahan pinjaman berlebihan.

    Sebagai pengingat, beberapa waktu lalu kasus pinjol ilegal di Yogyakarta sempat menggemparkan publik karena praktik bunga sebesar 4% per hari. Alhasil, pinjaman yang tadinya hanya Rp 3 juta kemudian melonjak menjadi Rp 30 juta dalam hitungan bulan.

    Kuseryansyah menjelaskan, kasus tersebut merupakan bentuk predatory lending yang berpotensi membahayakan bagi konsumen. Dengan demikian, tindakan tersebut jelas dilarang karena melanggar aturan.

    Lebih lanjut, pembatasan bunga 0,8% per hari yang berlaku sejak 2019 lalu merupakan arahan dari regulator guna membedakan pindar dan pinjol ilegal.

    “(Pembatasan bunga) 0,8% itu maksimum ya. Karena lebih dari itu kita anggap sebagai mirip-mirip predatory land. Lebih dari itu kita anggap kurang pro terhadap perlindungan konsumen,” kata dia.

    Kendati demikian, pembatasan bunga tersebut telah diturunkan menjadi 0,4%. Pada akhirnya, OJK memutuskan untuk di batas maksimal 0,3% per hari melalui SEOJK 19/2023.

    “Jadi selain tidak pernah ada kesepakatan, yang dianggap sebagai bukti pun sudah tidak berlaku lagi, itu intinya. Dari asosiasi lebih, kami ingin fokus ke code of conduct. Karena itu salah satu yang disampaikan juga di persidangan kemarin,” tandas dia.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Startup Pintarnya Raup Pendanaan Seri A Rp273 Miliar

    Startup Pintarnya Raup Pendanaan Seri A Rp273 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA— Platform penyedia lowongan pekerjaan, Pintarnya meraih pendanaan Seri A senilai US$16,7 juta atau setara dengan Rp273 miliar. 

    Melansir laman TechCrunch pada Senin (25/8/2025), pendanaan tersebut dipimpin oleh Square Peg dengan partisipasi dari investor sebelumnya, Vertex Venture Southeast Asia & India dan East Ventures.

    Dengan dana segar ini, Co-Founder Pintarnya Henry Hendrawan mengatakan, Pintarnya akan memperkuat teknologi platform sekaligus memperluas layanan keuangan melalui kemitraan. Perusahaan juga terbuka untuk ekspansi regional di Asia Tenggara jika momentum yang tepat tiba.

    “Dalam 5 tahun ke depan, kami ingin Pintarnya menjadi super app pilihan pekerja Indonesia, tempat pertama yang dituju saat mencari pekerjaan, mengasah keterampilan, hingga membuat keputusan keuangan,” kata Hendrawan.

    Sejak berdiri pada 2022, Pintarnya berupaya menjawab dua persoalan utama pekerja Indonesia, yakni penghasilan yang layak dan akses pembiayaan yang lebih sehat. Hendrawan menjelaskan, selama ini sebagian besar pekerja di Indonesia masih mencari pekerjaan secara offline melalui bursa kerja atau rekomendasi dari mulut ke mulut. Perusahaan kerap kebanjiran lamaran berbentuk kertas, sementara para pelamar jarang mendapat kabar balasan. 

    Untuk kebutuhan pinjaman, pilihan mereka pun terbatas pada keluarga, teman, atau bahkan rentenir dengan praktik penagihan yang keras. Menurutnya, Pintarnya hadir untuk mendigitalkan proses pencocokan kerja dengan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) sehingga perekrutan lebih cepat. 

    “Selain itu, platform juga memberikan akses pinjaman yang lebih aman dan sehat, dengan skema pembayaran yang sesuai kemampuan pekerja, bukan yang justru menjerumuskan ke dalam jerat utang,” kata Hendrawan. 

    Data menunjukkan sekitar 59% dari 150 juta tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor informal. Hal ini membuat mereka kesulitan mengakses layanan keuangan formal karena tidak memiliki bukti penghasilan maupun dokumen pekerjaan resmi. 

    Untuk menjawab tantangan tersebut, Pintarnya bekerja sama dengan lembaga pembiayaan berbasis aset dengan menggunakan jaminan seperti emas, barang elektronik, atau kendaraan.

    Sejak memperoleh pendanaan awal pada 2022, Pintarnya kini telah melayani lebih dari 10 juta pencari kerja dan 40.000 perusahaan di seluruh Indonesia. Pendapatannya meningkat hampir lima kali lipat secara tahunan, dan startup ini menargetkan dapat mencapai titik impas pada akhir 2025. 

    Mayoritas penggunanya berusia 21–40 tahun, dengan latar pendidikan SMA atau diploma non-universitas, yang merefleksikan segmen pekerja kerah biru dan informal yang menjadi fokus utama perusahaan.

    Jika platform lain seperti JobStreet, Kalibrr, dan Glints lebih banyak menyasar pekerja kantoran (white-collar), Pintarnya dirancang khusus untuk pekerja kerah biru dengan berbagai fitur, mulai dari fitur ‘quick apply’ untuk wawancara langsung, e-learning keterampilan terjangkau, peluang penghasilan tambahan dalam aplikasi, hingga akses ke layanan keuangan seperti pinjaman.

    Tren serupa juga terjadi di sektor fintech Indonesia, yang umumnya masih berfokus pada konsumen menengah ke atas. Model penilaian kredit konvensional, yang bergantung pada penghasilan bulanan tetap dan riwayat transaksi bank, membuat pekerja informal sulit dilayani oleh penyedia fintech yang ada.

    Hingga kini, layanan pinjaman menjadi yang paling banyak diminati pengguna Pintarnya. Namun, perusahaan berencana menghadirkan layanan tabungan mikro hingga investasi secara bertahap lewat produk inovatif bersama mitra strategisnya.

    “Dalam perjalanan membangun layanan ketenagakerjaan, kami menemukan pengguna membutuhkan lebih dari sekadar pekerjaan. Mereka juga membutuhkan layanan keuangan yang selama ini tidak bisa diberikan bank tradisional,” kata Hendrawan.

  • Masyarakat Harus Melek Keuangan Digital, Bagaimana Caranya?

    Masyarakat Harus Melek Keuangan Digital, Bagaimana Caranya?

    Jakarta –

    Literasi keuangan digital saat ini terus digeber agar masyarakat makin memahami serta bisa menggunakan layanan secara legal dan logis. Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Entjik S Djafar mengungkapkan masyarakat diharapkan makin memahami prinsip dasar dalam menggunakan pinjaman daring.

    Dia menyebut dengan literasi keuangan yang baik, maka peluang dan memberi keberdayaan bagi banyak keluarga dan pelaku usaha bisa semakin baik.

    “Literasi keuangan tidak boleh berhenti di layar YouTube, tetapi harus menjangkau rumah tangga, anak muda, hingga para pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia,” kata dia dalam siaran pers, ditulis Minggu (24/8/2025).

    Entjik menyebut dengan pengetahuan yang cukup, masyarakat bisa lebih berdaya, mengambil keputusan keuangan yang tepat, dan mengembangkan usahanya tanpa rasa takut atau ragu.

    “Inilah semangat yang melandasi langkah AFPI untuk terus menghadirkan edukasi dengan cara yang relevan, karena kami percaya inklusi keuangan hanya dapat terwujud jika masyarakat benar-benar merasa dilibatkan dan diberdayakan,” imbuh Entjik.

    AFPI menggelar siaran langsung literasi pinjaman daring (pindar) melalui YouTube selama 25 jam. Program ini diselenggarakan pada 21-22 Agustus 2025, podcast ini menghadirkan lebih dari 25 topik dalam 50+ sesi, mulai dari pemahaman dasar mengenai peer-to-peer (P2P) lending, literasi keuangan digital, bahaya pinjol ilegal, hingga peran industri Pindar dalam sinergi membangun perekonomian nasional. Entjik menerangkan pesan utama yang ditekankan adalah literasi keuangan harus dimulai dari pemahaman paling sederhana, bijak meminjam agar tidak terjebak ‘gali lubang tutup lubang’, dan senantiasa mengedepankan responsible lending.

    Diskusi ini menghadirkan beragam perspektif yakni peran strategis Pindar dalam mendukung inklusi keuangan, upaya perlindungan konsumen dari regulator dan penyelenggara, hingga inovasi dan peluang bisnis di era digital. Beberapa sesi unggulan antara lain, “Mengawal Asta Cita: Sinergi Pembangunan Nasional dan Peran Industri Pindar”, “Cerdas Finansial – Kolaborasi untuk Masyarakat yang Berdaya”, “Era Baru Pindar Terintegrasi SLIK”, “Ekonomi Desa di Era Digital: Akses Modal dan Literasi Keuangan”, hingga “Pindar vs Pinjol – Membangun Kesadaran Publik atas Risiko Pinjaman Ilegal.”

    Selain itu, topik-topik yang lebih humanis juga dikupas, mulai dari “Money Detox – Bersih-Bersih Kebiasaan Boros”, “Tips Keuangan Syariah untuk Generasi Digital”, hingga “Kreativitas dalam Mengelola Keuangan: Belajar dari Penulis dan Banker.”

    Ada lebih dari 100 narasumber dari lintas sektor, mulai dari regulator, legislator, praktisi, akademisi, kementerian/lembaga, pengurus AFPI, hingga influencer. Kehadiran para narasumber memastikan masyarakat memperoleh informasi terpercaya langsung dari sumber yang berkompeten, dengan penyampaian yang mudah dipahami oleh publik. Beberapa narasumber ini di antaranya, Anggota DPR RI Komisi XI Mukhamad Misbakhun, Anggota DPR RI Komisi XI Putri Komarudin, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman, hingga Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia Rhenald Kasali.

    Selain itu, seluruh asosiasi di bawah pengawasan OJK bersama belasan asosiasi lintas sektor ikut berpartisipasi aktif menyuarakan pentingnya literasi keuangan yang bijak. Seperti diketahui, pelaku usaha jasa keuangan memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan kegiatan literasi dan inklusi keuangan setiap tahunnya.

    Sementara itu, OJK menilai siaran literasi ini sebagai upaya yang patut menjadi contoh dalam rangka peningkatan literasi keuangan dan perlindungan konsumen. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menyampaikan literasi yang baik akan melindungi masyarakat dari potensi risiko sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap penyelenggara pindar.

    “Kami menyampaikan apresiasi kepada AFPI, kepada narasumber, kepada seluruh peserta, yang dengan penuh semangat mengikuti kegiatan ini. Siaran literasi ini bahkan tercatat di MURI sebagai wujud komitmen nyata dalam memperkuat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia khususnya di industri pinjaman daring,” ujar Agusman.

    (kil/kil)

  • Gelar Podcast Literasi Keuangan 25 Jam Nonstop, AFPI Raih Rekor MURI

    Gelar Podcast Literasi Keuangan 25 Jam Nonstop, AFPI Raih Rekor MURI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mencatatkan prestasi baru dengan meraih Rekor Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) untuk “Siaran Literasi Pinjaman Daring Terlama.” Melalui podcast tayangan langsung di YouTube selama 25 jam nonstop, program ini mengupas beragam tema literasi keuangan digital, khususnya mengenai pinjaman daring (Pindar) yang sehat, legal, dan bertanggung jawab.

    “Bagi AFPI, rekor ini bukan sekadar durasi 25 jam, tetapi simbol semangat berbagi pengetahuan agar semakin banyak masyarakat memahami prinsip dasar dalam menggunakan pinjaman daring legal dan logis. Literasi keuangan adalah kunci untuk membuka peluang dan memberi keberdayaan bagi banyak keluarga dan pelaku usaha,” ujar Ketua Umum AFPI, Entjik S. Djafar, dikutip Jumat, (22/8/2025).

    Diselenggarakan pada 21-22 Agustus 2025, podcast ini menghadirkan lebih dari 25 topik dalam 50+ sesi, mulai dari pemahaman dasar mengenai peer-to-peer (P2P) lending, literasi keuangan digital, bahaya pinjol ilegal, hingga peran industri Pindar dalam sinergi membangun perekonomian nasional.

    Pesan utama yang ditekankan adalah literasi keuangan harus dimulai dari pemahaman paling sederhana, bijak meminjam agar tidak terjebak “gali lubang tutup lubang”, dan senantiasa mengedepankan responsible lending.

    Selama 25 jam, diskusi menghadirkan beragam perspektif yakni peran strategis Pindar dalam mendukung inklusi keuangan, upaya perlindungan konsumen dari regulator dan penyelenggara, hingga inovasi dan peluang bisnis di era digital.

    Beberapa sesi unggulan antara lain: “Mengawal Asta Cita: Sinergi Pembangunan Nasional dan Peran Industri Pindar”, “Cerdas Finansial Kolaborasi untuk Masyarakat yang Berdaya”, “Era Baru Pindar Terintegrasi SLIK”, “Ekonomi Desa di Era Digital: Akses Modal dan Literasi Keuangan”, hingga “Pindar vs Pinjol Membangun Kesadaran Publik atas Risiko Pinjaman Ilegal.”

    Selain itu, topik-topik yang lebih humanis juga dikupas, mulai dari “Money Detox Bersih-Bersih Kebiasaan Boros”, “Tips Keuangan Syariah untuk Generasi Digital”, hingga “Kreativitas dalam Mengelola Keuangan: Belajar dari Penulis dan Banker.”

    Keberagaman tema tersebut diperkuat oleh lebih dari 100 narasumber dari lintas sektor: regulator, legislator, praktisi, akademisi, kementerian/lembaga, pengurus AFPI, hingga influencer.

    Kehadiran para narasumber memastikan masyarakat memperoleh informasi terpercaya langsung dari sumber yang berkompeten, dengan penyampaian yang mudah dipahami oleh publik.

    Program siaran langsung ini juga berhasil membuktikan kolaborasi stakeholders. Seluruh asosiasi di bawah pengawasan PVML OJK bersama belasan asosiasi lintas sektor ikut berpartisipasi aktif menyuarakan pentingnya literasi keuangan yang bijak.

    Kehadiran berbagai pemangku kepentingan menegaskan peran AFPI sebagai jembatan yang mempertemukan beragam elemen untuk tujuan bersama dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan bagi masyarakat. Acara ini juga didukung oleh platform Pindar anggota AFPI antara lain Findaya, Kredit Pintar, Kredione, Privy.

    Seperti diketahui, pelaku usaha jasa keuangan memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan kegiatan literasi dan inklusi keuangan setiap tahunnya. OJK menilai siaran literasi ini sebagai upaya yang patut menjadi contoh dalam rangka peningkatan literasi keuangan dan perlindungan konsumen.

    “Kami menyampaikan apresiasi kepada AFPI, kepada narasumber, kepada seluruh peserta, yang dengan penuh semangat mengikuti kegiatan ini. Siaran literasi ini bahkan tercatat di MURI sebagai wujud komitmen nyata dalam memperkuat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia khususnya di industri pinjaman daring. Literasi yang baik akan melindungi masyarakat dari potensi risiko sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap penyelenggara Pindar,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman.

    Selain menghadirkan para ahli, podcast ini juga menampilkan kisah inspiratif dari penerima manfaat Pindar yakni Amelia, pemilik UMKM Mie Asok Sukajadi. Lewat ceritanya, masyarakat dapat melihat secara nyata dampak Pindar yang berhasil menjangkau kelompok underbanked dan underserved, sehingga usaha kecil tetap bisa bertahan dan berkembang.

    Kisah Amelia menjadi gambaran bagaimana literasi dan akses keuangan digital dapat memberi perubahan nyata bagi kehidupan masyarakat. Semangat inilah yang ingin terus didorong AFPI melalui program-program edukasi berkelanjutan.

    Siaran Langsung Edukasi Literasi selama 25 Jam Nonstop ini ditutup dengan penghargaan langsung dari MURI.

    “MURI senang sekali hadir saat ini untuk menyaksikan sebuah momentum sejarah. AFPI telah melakukan rangkaian kegiatan yang luar biasa, di mana siaran langsung edukasi literasi Pinjaman Daring telah dilakukan selama 25 jam lebih. MURI mengukuhkan kegiatan ini sebagai Rekor Indonesia atas Siaran Langsung Edukasi dan Literasi Secara Langsung Terlama Indonesia dan diberikan ke AFPI,” terang Customer Relations Manager Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) Lutvi Syah Pradana.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Menteri Maman Klaim Pembiayaan UMKM Lebih Mudah via Aplikasi SAPA

    Menteri Maman Klaim Pembiayaan UMKM Lebih Mudah via Aplikasi SAPA

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan bahwa aplikasi Sapa UMKM yang mengintegrasikan pelaku UMKM nasional akan memiliki fitur akses pembiayaan.

    Maman menjelaskan bahwa sistem aplikasi tersebut akan menghubungkan pengusaha dengan perbankan, khususnya Bank Himbara maupun perusahaan pembiayaan. Akan tetapi, integrasi sistem pada aplikasi tersebut baru akan diwujudkan dalam waktu yang akan datang.

    “Saya harus sampaikan dulu, ya, ini semua butuh proses. Yang akan kita launching nanti adalah Sapa UMKM versi pertama. Tentunya nanti akan di-upgrade sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan,” kata Maman saat ditemui di Gedung Smesco, Jakarta Selatan, Jumat (22/8/2025).

    Menurutnya, aplikasi tersebut diharapkan dapat mengintegrasikan fitur untuk pembiayaan dari bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), bank penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR), perusahaan teknologi finansial (fintech) maupun investor.

    Maman lantas menjelaskan bahwa pengembangan ini merupakan instruksi dari Presiden Prabowo Subianto untuk membangun integrasi data tunggal pelaku UMKM di Tanah Air.

    Dia menjelaskan terdapat 57 juta pelaku UMKM yang tersebar di penjuru Tanah Air yang akan terintegrasi dalam aplikasi ini.

    Mengingat pengembangan aplikasi dilakukan oleh Kementerian UMKM secara langsung, pihaknya menyatakan bakal terbuka apabila terdapat masukan maupun evaluasi mengenai fitur yang ada.

    “Nanti akan kita integrasikan. Jadi ini semua tujuannya untuk memberikan pelayanan dan kemudahan untuk UMKM,” ujarnya.

    Dengan demikian, Maman menargetkan aplikasi Sapa UMKM dapat diluncurkan dalam waktu dekat, setidaknya dua bulan ke depan.

    Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menyampaikan adanya berbagai permasalahan pengembangan UMKM seperti akses permodalan, keterbatasan teknologi, hingga keterbatasan sumber daya manusia.

    Lebih lagi, pada era saat ini, UMKM juga menghadapi tantangan digitalisasi. Menurutnya, hal ini menjadi pekerjaan rumah bersama yang patut diselesaikan.

    Oleh karenanya, dari sekitar 65 juta pelaku UMKM di Indonesia, dia menginginkan jumlah itu berkurang dalam artian skala usaha mereka bertumbuh menjadi lebih besar lagi.

    “Kalau angkanya makin berkurang, kami justru makin senang. Kenapa? UMKM naik kelas jadi pengusaha kecil, pengusaha kecil naik kelas jadi pengusaha menengah, pengusaha menengah naik kelas jadi pengusaha besar,” kata Rosan dalam acara Forum Peningkatan Kompetensi UMKM di Jakarta, Kamis (21/8/2025).

  • Super App SAPA UMKM Siap Meluncur, Ini Keuntungannya

    Super App SAPA UMKM Siap Meluncur, Ini Keuntungannya

    Jakarta –

    Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memastikan super aplikasi SAPA UMKM bakal meluncur dalam waktu dekat. Sistem ini akan mengintegrasikan lebih dari 57 juta pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

    “Saya ingin menyampaikan bahwa insyaallah dalam waktu dekat, kemungkinan paling lambat sekitar 2 bulan ke depan, Kementerian UMKM akan meluncurkan sistem terintegrasi yang kita sebut SAPA UMKM,” kata Menteri UMKM Maman Abdurrahman dalam acara Pesta Rakyat 2025 di Smesco Convention Hall, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

    Maman menjelaskan, kehadiran SAPA UMKM merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah lebih proaktif membantu UMKM tumbuh dan berkembang. Aplikasi ini akan menjemput bola untuk melengkapi berbagai dokumen yang dibutuhkan pelaku usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat halal, izin BPOM, hingga Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

    “Jadi nanti sistem inilah yang akan mengintegrasikan semua proses yang dibutuhkan UMKM untuk tumbuh, berkembang, dan memiliki daya saing,” ujarnya.
    Tak hanya itu, SAPA UMKM juga akan menghubungkan pelaku usaha dengan akses pembiayaan dari bank Himbara, fintech, maupun lembaga keuangan lain.

    “Instruksi presiden jelas, kementerian UMKM harus membangun integrasi data tunggal di seluruh Indonesia. Mohon doanya semoga ini segera terealisasi,” ucap Maman.

    Ia menegaskan, UMKM yang tidak terdata dalam sistem berpotensi kehilangan berbagai fasilitas dari pemerintah.

    “Kehilangan kesempatan mendapatkan fasilitas dan layanan. Pegawai kami hanya seribu orang, mustahil bisa mengurus 57 juta UMKM dengan cara konvensional,” pungkasnya.

    Tonton juga Video: Kiprah UMKM Naik Kelas Tembus Pasar Global

    (rrd/rrd)

  • Ekosistem AI Indonesia Kian Matang, Siap Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi – Page 3

    Ekosistem AI Indonesia Kian Matang, Siap Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ekosistem kecerdasan buatan (AI) di Indonesia terus menunjukkan kematangan. Pertumbuhan AI di Tanah Air ditopang oleh kolaborasi erat antara industri, penyedia infrastruktur, hingga regulator.

    Industri keuangan, perbankan, serta telekomunikasi tercatat sebagai sektor yang paling siap dalam mengadopsi teknologi ini. Sementara itu, keberadaan perusahaan data center, penyedia layanan cloud, dan startup AI lokal turut memperkuat fondasi ekosistem sehingga pengembangannya menjadi lebih berkelanjutan.

    “Dan inilah sedikit masukan dari Indonesia, bahwa 5 kasus penggunaan utama berasal dari keamanan, layanan kesehatan, yang merupakan salah satu solusi kasus penggunaan AI yang paling banyak dibicarakan, dan juga BFSI, FinTech, Regulasi, serta pendidikan, politik, hukum, dan keamanan,” ungkap AI Nation Advisor, Andreas Tjendra, dalam diskusi acara Dyna Day 2025, ditulis Jumat (22/8/2025).

    Dampak penerapan AI mulai terlihat nyata di sejumlah sektor. Pada layanan call center, teknologi Generative AI Copilot mampu meningkatkan efisiensi operasional. Pemrosesan dokumen kompleks dapat dilakukan secara instan, sehingga akurasi pelayanan meningkat signifikan hingga 98,6 persen dan kinerja perusahaan terdongkrak 67,5 persen. Waktu tunggu pelanggan pun berkurang drastis.

     

  • Penipuan AI Makan Banyak Korban, Kenali 4 Modus Deepfake

    Penipuan AI Makan Banyak Korban, Kenali 4 Modus Deepfake

    Jakarta, CNBC Indonesia – Dunia internet kini menghadapi tantangan baru seiring maraknya penggunaan kecerdasan buatan (AI) oleh pelaku kejahatan siber.

    Berbagai modus penipuan mulai dari manipulasi suara hingga video palsu bermunculan dan semakin sulit dibedakan dari yang asli. Fenomena ini diperkirakan bakal menjadi ancaman besar bagi sektor fintech maupun rekening bank pribadi.

    Laporan terbaru dari Forbes menyebut bahwa teknologi AI tidak hanya digunakan untuk tujuan produktif, tetapi juga menjadi senjata baru bagi sindikat penipuan global. Berikut empat modus penipuan AI yang wajib diwaspadai masyarakat dan korporasi:

    1. Deepfake & AI di Serangan Email Bisnis (BEC)

    Penipuan BEC kini berevolusi. Penjahat siber memanfaatkan AI untuk membuat video dan audio palsu yang sangat meyakinkan. Di Hong Kong, penjahat berhasil menyamar sebagai bos perusahaan melalui panggilan Zoom palsu dan membuat pegawai mentransfer dana hampir Rp480 miliar.

    Lebih mengejutkan, 53% profesional akuntansi di AS mengaku pernah menjadi target serangan serupa. Bahkan 40% email BEC kini dibuat sepenuhnya oleh AI.

    2. Chatbot Penipu Asmara

    Penipuan asmara kini makin canggih. Bukan lagi manusia, tapi chatbot AI otonom yang digunakan untuk merayu korban. Dengan percakapan tanpa aksen dan alur yang natural, korban sulit membedakan antara manusia dan bot.

    Kejadian ini sudah muncul di media sosial, bahkan sempat dibocorkan oleh pelaku kejahatan asal Nigeria dalam sebuah video.

    3. “Pig Butchering” Pakai AI Massal

    Skema penipuan investasi berkedok asmara atau bisnis, yang dikenal sebagai “pig butchering”, kini dilakukan secara massal menggunakan AI.

    Dengan alat seperti “Instagram Automatic Fans”, pesan massal dikirim untuk memancing korban, seperti “Temanku merekomendasikan kamu. Apa kabar?”

    Penipu kini juga memanfaatkan deepfake untuk panggilan video dan kloning suara agar lebih meyakinkan.

    4. Pemerasan Deepfake Menarget Eksekutif dan Pejabat

    Kasus pemerasan dengan video deepfake kini juga makin marak. Di Singapura, penjahat mengirim email berisi ancaman video palsu yang mencatut wajah para pejabat pemerintah dan menuntut pembayaran kripto hingga puluhan ribu dolar.

    Teknologi ini dibuat menggunakan foto dan video publik dari LinkedIn atau YouTube, yang diolah menjadi konten deepfake mengerikan.

    Dengan perangkat lunak deepfake yang makin mudah diakses, penipuan jenis ini diperkirakan akan meluas dan menyasar kalangan eksekutif di seluruh dunia.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Dyna.AI Ekspansi ke Indonesia, Dorong Agentic AI untuk Sektor Perbankan

    Dyna.AI Ekspansi ke Indonesia, Dorong Agentic AI untuk Sektor Perbankan

    Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan layanan berbasis kecerdasan buatan (AI) asal Singapura, Dyna.Ai, memperluas layanan dan menyasar pasar Indonesia dengan menghadirkan Agentic AI. Perusahaan menyasar sektor keuangan, termasuk perbankan. 

    Managing Director sekaligus Head of Southeast Asia Dyna.Ai, Lawrence Lu, menyatakan perusahaannya memilih Indonesia karena dipandang memiliki banyak potensi dan ingin memastikan Indonesia memiliki strategi yang jelas terkait pengembangan AI.

    Dia juga menyebutkan, target pasar yang perusahaannya sasar adalah pelaku atau industri perbankan, asuransi, dan fintech. Itu dilakukan dalam rangka membantu Indonesia memimpin Asia dalam transformasi AI.

    “Kami pastikan solusi-solusi yang kami tawarkan bersifat berkelanjutan dan berkesinambungan, akan ada inovasi AI selanjutnya di masa mendatang, tetapi kami belum bisa beritahu,” kata Lawrence, di Jakarta, Kamis (21/8/2025).

    Dyna.AI membawa produk-produk seperti Agent Studio, Agent Store, TextGPT, VoiceGPT, serta AvatarGPT yang dirancang untuk mampu berintegrasi lintas platform secara mulus. 

    Solusi-solusi AI tersebut menawarkan kemampuan omnichannel serta dukungan multi bahasa bagi para pelanggan jasanya. 

    Salah satu penerapan dari Agentic AI yang dilakukan Dyna.Ai adalah Discriminative Ai yang digunakan untuk memverifikasi identitas dan keaslian pengguna sebelum melakukan peminjaman uang dengan dua langkah. 

    Pertama, pengguna akan diminta untuk memotret Kartu Tanda Penduduk dengan smartphone-nya, lalu dilanjutkan dengan liveness detection yang mendeteksi pergerakan pengguna lewat video, untuk memastikan yang ditangkap kamera benar-benar pengguna yang bersangkutan. 

    Apabila liveness detection tidak mendeteksi adanya pergerakan sesuai yang diperintahkan, maka verifikasi identitas diri akan otomatis dianulir.

    Head of Digital Asosiasi FinTech Indonesia, Saat Prihartono, Discriminative AI itu sangat membantu manusia untuk mempercepat waktu operasional, sebab verifikasi data diri yang dulunya memerlukan waktu lama, kini dapat dilakukan dengan cepat dan tepat hanya dengan dua langkah sederhana bermodalkan smartphone.

    Selain itu, diperagakan pula pemanfaatan call center AI berbasis AI, yang dalam demo-nya ini, pihak Dyna.Ai menggambarkan seseorang yang sudah menumpuk tagihan utangnya, lalu diperingatkan lewat telepon. Suara AI yang berbicara nantinya mencoba merespon dengan baik dan relevan.

    Kantor Dyna.Ai sudah dibuka di Jakarta pada Juli lalu. Kini, mereka siap untuk berkolaborasi dengan klien lokal demi pengembangan solusi AI yang bertanggung jawab, kontekstual, dan sesuai dengan lanskap ekonomi, bahasa, serta budaya Indonesia (Muhamad Rafi Firmansyah Harun).

  • Riset BBC: TikTok Dominasi Konsumsi Berita di Indonesia, Risiko Disinformasi Mengintai?

    Riset BBC: TikTok Dominasi Konsumsi Berita di Indonesia, Risiko Disinformasi Mengintai?

    Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah maraknya misinformasi dan disinformasi, platform digital seperti TikTok menjadi sumber utama informasi bagi masyarakat Indonesia. 

    Riset Integrity Initiative dari BBC Media Action, yang dipaparkan oleh Manajer Riset Rosiana Eko, mengungkap bahwa 69% responden mengakses media sosial setiap hari, dengan TikTok sebagai yang paling populer (55%), melampaui YouTube dan Facebook.

    Studi yang mencakup social listening dari Juni 2023 hingga Juni 2024, survei nasional, dan riset kualitatif ini menyoroti pergeseran perilaku audiens. 

    “Hanya 38% responden mengonsumsi berita harian, tapi hiburan mendominasi minat (61%), diikuti berita politik domestik (58%). Ini peluang bagi bisnis digital, tapi juga risiko karena literasi media rendah membuat audiens rentan terhadap konten palsu,” jelas Rosiana, di sela Bisnis Indonesia Forum bertajuk Integritas Media Massa di Tengah Maraknya Mis/Disinformasi, Kamis (21/8/2025). 

    Menurutnya, transisi televisi analog ke digital pada 2021 membuat banyak penonton beralih ke smartphone, terutama di daerah seperti Riau di mana akses TV sulit. Namun, hal ini memperburuk penyebaran disinformasi, seperti kampanye fitnah selama Pemilu 2024 di mana 42% responden percaya gangguan informasi pemilu.

    Riset membagi audiens menjadi segmen, di antaranya “Disconnected Observers” (kurang aktif online, rentan karena rendahnya literasi digital) dan “Diligent Checkers” (pemeriksa konten teliti, potensial sebagai influencer positif). 

    “Bisnis di sektor e-commerce dan fintech harus memanfaatkan segmen ini dengan konten verifikasi fakta, karena 85% pengguna internet harian menggunakan WhatsApp untuk berbagi informasi.” 

    Dia menyoroti kepercayaan tinggi terhadap sumber domestik seperti pemimpin agama (37%) dan ahli (30%), sementara pengaruh asing pada media dikhawatirkan oleh 41% responden. “Untuk bisnis, ini berarti kolaborasi dengan media lokal seperti Liputan6 (dipercaya 44%) untuk membangun kredibilitas dan melawan rumor yang bisa merusak reputasi perusahaan,” paparnya.

    Riset BBC Media Action menekankan rekomendasi untuk intervensi berbasis bukti, termasuk peningkatan literasi digital guna mendukung ekosistem informasi yang sehat di era digital.

    Adapun riset ini disampaikan sebagai pengantar sesi diskusi Bisnis Indonesia Forum yang digelar oleh Bisnis Indonesia Group didukung oleh UK Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) bertempat di Auditorium RRI, Jakarta, Kamis (21/8/2025). 

    Bisnis Indonesia Forum kali ini bertujuan merekomendasikan intervensi untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap disinformasi, termasuk kolaborasi antara donor, media, dan masyarakat sipil.