Xcloud.id

Produk: fintech

  • Adrian Gunadi Eks Bos Investree Ditangkap!

    Adrian Gunadi Eks Bos Investree Ditangkap!

    Tangerang –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berhasil menangkap eks Direktur Utama PT Investree Radika Jaya (Investree), Adrian Gunadi, yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak awal tahun 2025. Diketahui, OJK juga telah mengajukan permohonan red notice kepada Interpol terhadap Adrian Gunadi.

    “Otoritas Jasa Keuangan bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia serta sejumlah Kementerian dan Lembaga terkait telah berhasil memulangkan dan menahan saudara AAG yakni mantan Direktur PT Investree Radika Jaya yang diduga melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin OJK,” kata Deputi Komisioner Hukum dan Penyidikan OJK Yuliana dalam konferensi pers Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK, di Gedung 600 PT Angkasa Pura II, Tangerang, Jumat (26/9/2025).

    Yuli mengatakan, Adrian Gunadi terancam hukuman pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 10 tahun. Adrian Gunadi terjerat Pasal 46 Juncto Pasal 16 ayat 1 BAB 4 Undang-Undang Perbankan dan juga pasal 305 ayat 1 Junto pasal 2370A Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang PPSK Junto Pasal 5542 KUHP Pidana.

    “Ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 10 tahun,” imbuhnya.

    Untuk diketahui, Adrian Gunadi pun ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Kasus ini bermula pada 2023, ketika Investree diterpa isu gagal bayar. Meski sempat membantah, beberapa bulan kemudian muncul laporan terkait dana nasabah yang tidak kunjung dikembalikan.

    Pada awal 2024 di tengah lonjakan kredit macet, Adrian Gunadi mengundurkan diri dari posisinya sebagai Direktur Utama Investree. Hingga Desember 2024, ia resmi berstatus tersangka dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Selanjutnya, pada Februari 2025, OJK mengajukan permohonan penerbitan red notice kepada Interpol terhadap Adrian Gunadi.

    OJK pun secara resmi telah mencabut izin usaha fintech PT Investree Radika Jaya (Investree) sejak 21 Oktober 2024. Pencabutan ini tertuang dalam Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-53/D.06/2024 dan didasarkan pada sejumlah pertimbangan.

    Dalam saat yang sama, Adrian Gunadi justru tercatat sebagai CEO perusahaan JTA Holding Qatar, yang merupakan bagian dari JTA International Investment Holding yang berbasis di Singapura. Dalam situs resmi perusahaan, ia disebut sebagai operator global dan wirausahawan berpengalaman.

    Tonton juga Video: Komedian Lee Jin Ho Ditangkap Polisi Imbas Kasus DUI

    (rrd/rrd)

  • Tak Cuma Investree, Cek 6 Startup Bangkrut dan Bermasalah di RI

    Tak Cuma Investree, Cek 6 Startup Bangkrut dan Bermasalah di RI

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Otoritas Jasa Keuangan dijadwalkan untuk melakukan konferensi pers di bandara Soekarno Hatta terkait kasus Investree, perusahaan fintech yang didirikan oleh Adrian Gunadi. 

    Kasus Investree sudah bergulir lebih dari setahun. Izin usaha PT Investree Radika Jaya (Investree) telah dicabut, sedangkan pendiri sekaligus CEO Adrian Gunadi dilaporkan kabur ke Doha, Qatar.

    Investree adalah adalah salah satu dari sejumlah startup yang terpaksa harus gulung tikar dan menutup bisnis. Ada pula startup yang bermasalah, meski hingga kini masih beroperasi. 

    Berikut ini merupakan daftar startup terkenal yang bermasalah hingga beberapa ada yang tutup, dirangkum CNBC Indonesia.

    eFishery

    Startup eFishery terkena kasus hukum setelah proses audit menemukan pemalsuan data laporan keuangan. Eks CEO eFishery Gibran Huzaifah sudah ditahan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah sejak 31 Juli 2025.

    Selain Gibran, polisi juga menahan dua orang lain yang terlibat dalam perkara yang sama, yakni Angga Hardian Raditya dan Andri Yadi. Keduanya juga disebutkan ikut tersangkut dalam perkara eFishery. Hingga kini belum diperinci ihwal penangkapan tersebut, selain dari keterkaitan dengan kasus keuangan eFishery yang sempat menghebohkan publik pada 2024 silam.

    CEO eFishery Gibran Huzaifah

    Menurut catatan CNBC Indonesia, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri telah menyelidiki kasus eFishery setelah terungkap dugaan tindakan pemalsuan laporan keuangan (fraud) oleh Gibran.

    Menurut Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, pelaporan atas nama Gibran sudah dilakukan sejak tahun 2024 lalu.

    Zenius

    Startup edutech Zenius mengumumkan tutup sementara pada awal 2024. Perusahaan penyedia platform pendidikan online dan pemilik jaringan bimbingan belajar Primagama tersebut mengaku harus menghentikan kegiatan karena “tantangan operasional.”

    Penghentian operasi untuk sementara diumumkan oleh Zenius, antara lain, lewat pernyataan resmi kepada mitra pemilik lokasi bimbingan belajar offline Primagama.

    “Kami mengambil langkah strategis untuk menghentikan operasi untuk sementara, tetapi kami menjamin bahwa kami tidak akan berhenti berusaha untuk menjalankan dan mewujudkan visi untuk merangkai Indonesia yang cerdas, cerah, asik,” tulis pernyataan resmi Zenius.

    Tani Fund

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan pencabutan izin usaha PT Tani Fund Madani Indonesia (TaniFund) sebagaimana ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-19/D.06/2024 tanggal 3 Mei 2024.

    Ilustrasi TaniHub. ( Tangkapan Layar Dok: Tanihubgroup)

    Pencabutan ini dilakukan karena TaniFund telah dikenakan penegakan kepatuhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu tidak memenuhi ketentuan ekuitas minimum dan tidak melaksanakan rekomendasi pengawasan OJK.

    Kasus TaniFund kini berujung ke kasus hukum. Mantan CEO TaniHub Ivan Arie dan beberapa perwakilan investor telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

    Investree

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha fintech peer to peer (P2P) Lending PT Investree Radika Jaya (Investree) pada Oktober 2024.

    Pencabutan izin tersebut sebagaimana tertuang dalam Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-53/D.06/2024. Adapun keputusan ini didasarkan oleh beberapa alasan.

    Sebelum vonis akhir ini, OJK telah meminta Pengurus dan Pemegang Saham Investree untuk melakukan pemenuhan kewajiban ekuitas minimum, mendapatkan strategic investor yang kredibel, dan upaya perbaikan kinerja serta pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk juga melakukan komunikasi dengan ultimate beneficial owner (UBO) Pemegang Saham Investree.

    Namun hingga batas waktu yang telah ditentukan, Pengurus dan Pemegang Saham tidak mampu memenuhi ketentuan dan menyelesaikan permasalahan tersebut.

    GetPlus

    GetPlus yang merupakan aplikasi reward belanja sehari-hari dengan pengumpulan poin juga mengumumkan penutupan bisnis pada Oktober 2024.

    “Dengan berat hati kita harus berpisah karena GetPlus akan tidak lagi beroperasi mulai 6 Desember 2024,” tertulis pada unggahan di akun Instagram resminya.

    Octopus

    Hamish Daud mundur dari Octopus, startup daur ulang sampah yang ia dirikan. Octopus terguncang beragam permasalahan, termasuk kabar pegawai belum digaji dan kontroversi soal latar belakang pendidikan CEO-nya sejak akhir 2023 lalu.

    Hamish Daud (CNBC Indonesia/Lynda Hasibuan)

    Hamish mengumumkan mundur dari posisi Chief Marketing Officer (CMO) Octopus pada awal 2024. Hal tersebut diunggah melalui Instagram pribadinya @hamishdw.

    Ia mengatakan dalam empat tahun terakhir dirinya terjun di sebuah perusahaan startup bernama Octopus untuk memberikan dampak positif terhadap lingkungan.

    Hingga berita ini dirilis, Octopus masih menjalankan bisnisnya meski terguncang masalah bertubi-tubi.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pajak Digital Tembus Rp 41,09 Triliun hingga Agustus 2025 – Page 3

    Pajak Digital Tembus Rp 41,09 Triliun hingga Agustus 2025 – Page 3

    Lebih lanjut, DJP mencatat penerimaan pajak kripto telah terkumpul sebesar Rp 1,61 triliun sampai dengan Agustus 2025. Penerimaan tersebut berasal dari Rp 246,45 miliar penerimaan tahun 2022, Rp 220,83 miliar penerimaan tahun 2023, Rp 620,4 miliar penerimaan 2024, dan Rp 522,82 miliar penerimaan 2025. Penerimaan pajak kripto tersebut terdiri dari PPh 22 sebesar Rp 770,42 miliar dan PPN DN sebesar Rp 840,08 miliar.

    “Pajak fintech juga telah menyumbang penerimaan pajak sebesar Rp 3,99 triliun sampai dengan Agustus 2025,” kata Rosmauli.

    Penerimaan dari pajak fintech berasal dari Rp 446,39 miliar penerimaan tahun 2022, Rp 1,11 triliun penerimaan tahun 2023, Rp 1,48 triliun penerimaan tahun 2024, dan Rp 952,55 miliar penerimaan tahun 2025.

    Pajak fintech tersebut terdiri atas PPh 23 atas bunga pinjaman yang diterima WPDN dan BUT sebesar Rp 1,11 triliun, PPh 26 atas bunga pinjaman yang diterima WPLN sebesar Rp 724,32 miliar, dan PPN DN atas setoran masa sebesar Rp 2,15 triliun.

     

  • Bank DBS Indonesia: Mitra Tepercaya untuk Bangun Ekosistem Digital yang Inklusif dan Terintegrasi – Page 3

    Bank DBS Indonesia: Mitra Tepercaya untuk Bangun Ekosistem Digital yang Inklusif dan Terintegrasi – Page 3

    Salah satu contoh implementasi transformasi digital melalui API adalah kerja sama dengan Borwita Group, perusahaan distribusi dan logistik terkemuka di Indonesia. Melalui integrasi DBS RAPID API, Borwita Group berhasil menghubungkan sistem internal mereka dengan platform DBS. Proses pembayaran dan rekonsiliasi yang sebelumnya manual dan memakan waktu kini dapat dilakukan otomatis, real-time, dan lebih akurat. Hal ini meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memperkuat kemampuan Borwita dalam melayani ribuan mitra ritel di seluruh Indonesia.

    Dalam remitansi berbasis API, Bank DBS Indonesia juga menghadirkan solusi transfer lintas negara yang instan, aman, dan transparan. Perusahaan remitansi maupun platform fintech dapat langsung terkoneksi melalui integrasi API ke sistem DBS, sehingga nasabah dapat mengirim atau menerima uang dengan lebih cepat tanpa proses manual yang rumit.

    Selain itu, inovasi obligasi (bond) berbasis API memungkinkan mitra bisnis dan investor mengakses informasi penerbitan, harga, serta transaksi obligasi secara real-time lewat integrasi sistem. Dengan teknologi API ini, perusahaan seperti Mirae Asset Sekuritas dapat mengelola investasi lebih efisien, sementara investor ritel maupun institusi mendapatkan transparansi lebih baik dalam mengambil keputusan. Inovasi ini menegaskan peran Bank DBS sebagai pelopor dalam membawa instrumen keuangan tradisional ke ranah digital, sekaligus memperluas akses pasar modal melalui teknologi.

    1. Payment API untuk E-commerce

    Fitur ini memungkinkan toko online menyediakan metode pembayaran instan yang terhubung langsung dengan sistem Bank DBS Indonesia. Dengan adanya integrasi tersebut, proses checkout menjadi lebih cepat, risiko gagal bayar dapat ditekan, dan pengalaman belanja pelanggan meningkat. Selain itu, melalui DBS IDEAL, berbagai jenis pembayaran dapat diproses secara efisien dan aman, bahkan lintas benua, termasuk untuk pembayaran pajak, RTOL, hingga BIFAST.

    2. Virtual Account (VA) API

    Bank DBS Indonesia menghadirkan solusi Cash Management untuk perusahaan menengah maupun besar yang perlu menangani ribuan transaksi setiap hari. Melalui virtual account (VA) berbasis API, perusahaan dapat melakukan rekonsiliasi otomatis dengan nomor VA unik untuk setiap pelanggan, sekaligus memproses transaksi dalam berbagai mata uang, tidak hanya Rupiah. Tak hanya itu, DBS juga menyediakan QRIS Korporasi sebagai kanal pembayaran digital yang aman dan real-time, sehingga proses rekonsiliasi dapat dilakukan tanpa input manual.

    3. Trade Finance API

    Solusi ini dirancang untuk mendukung perusahaan ekspor-impor dalam memperoleh layanan pembiayaan perdagangan secara digital, seperti letter of credit atau invoice financing. Dengan API ini, proses verifikasi dokumen hingga penyaluran dana menjadi jauh lebih cepat dan efisien.

    4. Treasury & FX API

    Melalui API ini, perusahaan memperoleh akses langsung ke layanan treasury Bank DBS Indonesia, termasuk fitur konversi valuta asing secara real-time. Solusi ini sangat ideal untuk perusahaan multinasional maupun bisnis yang memiliki kebutuhan transaksi lintas mata uang.

    5. Account Balance & Transaction Inquiry API

    Bagi perusahaan yang telah menggunakan sistem Enterprise Resource Planning (ERP), Bank DBS Indonesia menawarkan DBS RAPID, layanan API real-time yang memungkinkan transaksi dan pelaporan terhubung langsung dengan sistem internal perusahaan. Untuk kebutuhan pengelolaan kas lintas entitas, tersedia pula Liquidity Management Tools seperti cash pooling yang membantu mengoptimalkan saldo kas sekaligus menekan biaya pendanaan secara keseluruhan.

    Mengelola risiko, menekan biaya operasional, meningkatkan kepuasan klien, memperbaiki kondisi kerja karyawan, hingga menciptakan keunggulan kompetitif melalui peningkatan kualitas layanan merupakan tujuan yang diupayakan oleh banyak bisnis di berbagai sektor dan wilayah. Melalui solusi DBS RAPID, Bank DBS Indonesia telah mendukung perusahaan di seluruh dunia untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut.

    Ke depannya, Bank DBS Indonesia berkomitmen untuk memperluas pemanfaatan API dengan menghadirkan API marketplace yang lebih terbuka dan kolaboratif. Platform ini dikembangkan sebagai pusat integrasi, sehingga mitra bisnis, fintech, e-commerce, maupun startup dapat dengan mudah mengakses layanan perbankan digital sesuai kebutuhan. Dengan memperkaya ekosistem API, Bank DBS tidak hanya memberikan fleksibilitas bagi mitra untuk berinovasi, tetapi juga membuka peluang terciptanya model-model bisnis baru di era ekonomi digital.

  • Jutaan Orang Masih Underbanked, Ini Strategi GoPay Jangkau Masyarakat

    Jutaan Orang Masih Underbanked, Ini Strategi GoPay Jangkau Masyarakat

    Jakarta, CNBC Indonesia – Direktur/President GoTo Financial Sudhanshu Raheja menyebut sebanyak 100 juta orang di Indonesia termasuk ke dalam kategori underbanked. Ini terjadi karena kurangnya aksesibilitas terhadap layanan keuangan serta ketidakpercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan digital.

    Untuk itu Sudhanshu menuturkan bahwa pihaknya akan membuat aplikasi keuangan yang sesuai dengan profil masyarakat tersebut. Caranya dengan memastikan aplikasi yang disediakan dengan kapasitas kecil.

    “Kami menyadari bahwa di sebagian besar kota tier 2, dan tier 3, orang-orang tidak memiliki smartphone dengan spesifikasi tinggi. Jadi, saat membuat aplikasi untuk mereka, kami harus memastikan ukuran aplikasinya kecil agar mereka tidak perlu menghapus aplikasinya saat kehabisan ruang penyimpanan,” jelas dia dalam Merdeka Digital CNBC Indonesia, Rabu (24/9/2025).

    Lebih lanjut ujarnya, salah satu fitur kunci nantinya akan di fokuskan sejak awal yang terbukti sangat membantu dalam memperluas jangkauan aplikasi GoPay secara signifikan.

    “Aplikasi GoPay lahir dari fokus dan keinginan kami untuk mendorong inklusi dan dampak keuangan. Seperti yang telah saya katakan, kami ingin mencari cara agar layanan Fintech bisa diakses oleh hampir semua orang di Indonesia,” tambah Sudhanshu.

    Tak hanya itu, dia juga memastikan aksesibilitas dan kepercayaan dari pengguna terhadap aplikasi GoPay.

    “Maka dari itu, aplikasi GoPay dibangun berdasarkan aksesibilitas, kepercayaan, dan diikuti oleh enam hal utama yang dapat dilakukan dengan uang, yang mencakup hal-hal seperti ekosistem perbankan yang lengkap,” jelas dia.

    Sudhanshu memaparkan pengguna dapat mendaftar fitur Tabungan di aplikasi GoPay dan menikmati pengalaman perbankan yang lengkap. Pengguna juga bisa melakukan manajemen keuangan di aplikasi tersebut.

    “sehingga Anda memiliki kendali penuh atas ke mana uang Anda pergi. Selain itu, kami juga meluncurkan asuransi dan investasi agar Anda dapat merencanakan masa depan,” pungkas Sudhanshu.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Simak! Begini Peran GoPay Dorong Inklusi Keuangan di Indonesia

    Simak! Begini Peran GoPay Dorong Inklusi Keuangan di Indonesia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Direktur/President GoTo Financial, Sudhanshu Raheja mengungkap bahwa aplikasi GoPay lahir dari fokus dan keinginan GoTo untuk mendorong inklusi dan dampak keuangan. Apalagi diketahui, dengan populasi Indonesia mencapai 270 jiwa, sebanyak 100 juta jiwa masih dalam kategori underbanked.

    “Kami ingin mencari cara agar layanan FinTech bisa diakses oleh hampir semua orang di Indonesia,” jelas Sudhanshu kepada CNBC Indonesia dalam Merdeka Digital, Rabu (24/9/2025).

    Selain itu Sudhanshu menyebut ada beberapa masalah utama yang dihadapi masyarakat, seperti aksesibilitas dan kepercayaan. Dari masalah itulah menurut Sudhansu, diketahui masyarakat Indonesia, bukan hanya butuh keuangan, tetapi juga perlu membangun kepercayaan dari pengguna.

    “Lalu kami menyadari bahwa orang-orang tidak hanya mencari solusi untuk satu masalah saja. Mereka butuh solusi menyeluruh untuk segala hal yang berkaitan dengan uang,” kata Sudhanshu.

    Dari solusi itulah lahir aplikasi GoPay, yang dibangun berdasarkan aksesibilitas, kepercayaan, dan diikuti oleh enam hal utama, yang mencakup hal-hal seperti ekosistem perbankan yang lengkap.

    Sebagai informasi, GoTo Financial, atau yang lebih dikenal di Indonesia sebagai GoPay, telah hadir sejak tahun 2016 dan telah melewati tiga fase yang berbeda.

    Fase pertama adalah dari tahun 2016 hingga 2019, dimulai sebagai solusi untuk masalah uang tunai di Gojek. Saat itu, banyak pengguna yang tidak memiliki uang tunai atau kembalian, dan para pengemudi menginginkan cara yang mudah untuk menyelesaikannya.

    “Pada masa awal, GoPay untuk mempermudah proses tersebut. Selama tiga tahun, kami hanya fokus pada satu masalah, yaitu menyelesaikan masalah penerimaan pembayaran di Gojek dan kami menjangkau hampir seluruh ekosistem dengan GoPay.” kata Sudhanshu.

    Sedangkan, Fase kedua dari pertumbuhan dimulai dari tahun 2019 hingga 2022. Pada masa inilah, GoPay berekspansi dan tidak hanya di Gojek, namun masuk ke Tokopedia, lalu menjangkau ribuan pedagang offline dan online di hampir seluruh wilayah Indonesia.

    Adapun, Fase ketiga dimulai sekitar tahun 2023 hingga sekarang, dan mulai fokus membangun ekosistem fintech terbesar di Indonesia. Bahkan diluncurkan aplikasi GoPay yang terpisah, dan mulai menjangkau pengguna yang belum pernah dijangkau sebelumnya.

    “Jika Anda melihat kami sekarang, fokus kami adalah menyediakan layanan keuangan dan inklusi keuangan untuk hampir seluruh wilayah Indonesia. Kami berusaha membuatnya mudah diakses, terjangkau, dan praktis bagi semua orang,” pungkas Sudhanshu.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Sumbar gandeng swasta di AgriYouth cetak wirausahawan muda pertanian

    Sumbar gandeng swasta di AgriYouth cetak wirausahawan muda pertanian

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Daerah (Pemda) Sumatera Barat (Sumbar) dan Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat berkolaborasi dengan sejumlah universitas serta perusahaan swasta untuk mencetak wirausahawan muda di bidang pertanian (young agripreneurs) melalui AgriYouth 2025.

    Perusahaan tersebut adalah perusahaan financial technology (fintech) PT Mekar Investama Teknologi (Mekar) serta perusahaan pengembangan pertanian terintegrasi PT Mekar Agrifin Teknologi (Paten Mekar Tani).

    “Kegiatan ini bukan hanya mengenalkan pemuda pada produksi pertanian modern, tetapi juga mengedukasi tentang akses finansial bagi petani untuk naik kelas,” kata CEO Mekar Pandu Aditya Kristy dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Minggu.

    Ia menuturkan melalui AgriYouth, peserta tidak hanya mendapat ruang diskusi, tapi juga kesempatan nyata untuk berkolaborasi dengan pelaku industri, akademisi, dan sektor keuangan.

    Selain itu, program AgriYouth 2025 juga menjalin kerja sama dengan tiga universitas di Sumatera Barat melalui program magang agar mahasiswa memperoleh pengalaman praktis di sektor pertanian modern serta penyerapan lulusan terbaik untuk pengembangan daerah.

    Pandu mengatakan inisiatif tersebut tidak hanya menjadi wadah edukatif, tapi juga sebagai bentuk kepedulian pihaknya dalam menyiapkan generasi muda yang unggul secara intelektual serta cerdas secara finansial, sehingga siap menghadapi dunia kerja.

    Ia berharap program tersebut dapat menjadi langkah awal dalam mencetak young agripreneurs yang siap bersaing di tingkat nasional maupun global.

    Pandu menyatakan pihaknya juga menghadirkan pembiayaan untuk pertanian jagung sekaligus menghidupkan kembali lahan terbengkalai yang telah 35 tahun tidak produktif bersama dengan Paten Mekar Tani.

    Ia menyampaikan program tersebut memperluas pengelolaan lahan pertanian hingga 300 hektare, dengan dampak nyata berupa penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan produktivitas pangan, serta penguatan ketahanan pangan nasional.

    “Kami ingin membangun ekosistem bersama yang mampu mewujudkan asta cita di sektor ketahanan pangan,” ujar Pandu Aditya Kristy.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Indra Arief Pribadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Video: Kecanggihan Sertifikat Elektronik Lawan “Pembobol” Duit Nasabah

    Video: Kecanggihan Sertifikat Elektronik Lawan “Pembobol” Duit Nasabah

    Jakarta, CNBC Indonesia- CNBC Indonesia menggelar Fintech Forum dengan tema “Identitas Terverifikasi Jadi Benteng Keamanan Perbankan di Era Digital” pada Senin, 15 September 2025 untuk mengupas tuntas urgensi penguatan keamanan data, pentingnya peran identitasdigital hingga keaslian data menghadapi tantangan kemajuan teknologi dan digitalisasi termasuk di sektor keuangan

    Privy sebagai perusahaan teknologi (TI) dan konsultan Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE) yang menyediakan sertifikat elektronik dan solusi digital dalam Fintech Forum mengungkapkan sejumlah tantangan tantangan dan ancaman kejahatan siber terkait keamanan data pribadi di sektor keuangan dan perbankan.

    CEO Privy, Mashall Pribadi mengatakan pelaku kejahatan siber semakin canggih memanfaatkan teknologi termasuk deepfake Artificial Intelligence (AI) dalam memberikan ancaman keamanan siber terkait pembukaan rekening hingga pembobolan kartu kredit.

    Salah satu strategi yang bisa dilakukan sektor keuangan dan perbankan untuk melawan serangan siber adalah penguatan ekosistem keamanan termasuk pertukaran data terkait ancaman dan serangan siber.

    Menghadapi berbagai ancaman ini, Privy sebagai penyedia layanan kepercayaan digital dengan mengembangkan sertifikat elektronik termasuk tanda tangan elektronik dengan sistem keamanan tinggi.

    Selengkapnya simak dialog Shafinaz Nachiar bersama Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan OJK, Indah Iramadhini dengan Deputi Bidang Keamanan Siber dan sandi Pemerintah dan Pembangunan Manusia (BSSN), Sulisyo serta CEO Privy, Mashall Pribadi dan Anggota Bidang IT & Operations Perbanas, Y.B Hariantono dalam Fintech Forum, CNBC Indonesia (Senin, 15/09/2025)

  • Video: BSSN Ungkap 3 Sebab Perbankan Jadi Target Serangan Siber Era AI

    Video: BSSN Ungkap 3 Sebab Perbankan Jadi Target Serangan Siber Era AI

    Jakarta, CNBC Indonesia- CNBC Indonesia menggelar Fintech Forum dengan tema “Identitas Terverifikasi Jadi Benteng Keamanan Perbankan di Era Digital” pada Senin, 15 September 2025 untuk mengupas tuntas urgensi penguatan keamanan data, pentingnya peran identitas digital hingga keaslian data menghadapi tantangan kemajuan teknologi dan digitalisasi termasuk di sektor keuangan

    Deputi Bidang Keamanan Siber dan sandi Pemerintah dan Pembangunan Manusia (BSSN), Sulisyo mengungkapkan hasil identifikasi BSSN terhadap tantangan sektor keuangan termasuk perbankan era teknologi digitalisasi.

    BSSN mengungkapkan 3 alasan pentingnya penguatan keamanan siber sektor keuangan perbankan dimana sektor ini merupakan pusat sektor keuangan digital sangat rentan terhadap ancaman siber. Perbankan juga mengolah data pribadi masyarakat yang menjadi nasabah serta adanya keterhubungan infrastruktur keuangan dan perbankan dengan sektor administrasi negara dan keamanan negara.

    BSSN juga menyoroti pentingnya edukasi dan literasi sekaligus penguatan SDM sektor keuangan dan masyarakat sebagai nasabah dalam menghadapi kecanggihan ancaman siber yang terus berkembang era Artificial intelligence (AI).

    Seperti apa upaya BSSN mendorong penguatan keamanan digital menghadapi ancaman fraud dan serangan siber? Selengkapnya simak dialog Shafinaz Nachiar bersama Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan OJK, Indah Iramadhini dengan Deputi Bidang Keamanan Siber dan sandi Pemerintah dan Pembangunan Manusia (BSSN), Sulisyo serta CEO Privy, Mashall Pribadi dan Anggota Bidang IT & Operations Perbanas, Y.B Hariantono dalam Fintech Forum, CNBC Indonesia (Senin, 15/09/2025)

  • Video: Jurus OJK Perkuat Keamanan Perbankan RI Dari Ancaman Siber

    Video: Jurus OJK Perkuat Keamanan Perbankan RI Dari Ancaman Siber

    Jakarta, CNBC Indonesia- CNBC Indonesia menggelar Fintech Forum dengan tema “Identitas Terverifikasi Jadi Benteng Keamanan Perbankan di Era Digital” pada Senin, 15 September 2025 untuk mengupas tuntas urgensi penguatan keamanan data, pentingnya peran identitas digital hingga keaslian data menghadapi tantangan kemajuan teknologi dan digitalisasi termasuk di sektor keuangan

    Kemajuan teknologi dan digitalisasi mampu mendorong peningkatan efisiensi hingga kecepatan layanan dan transaksi di sektor keuangan, meski di sisi lain perkembangan adopsi teknologi termasuk artificial intelligence (AI) turut meningkatkan ancaman kejahatan siber dengan modus yang semakin canggih mulai dari phishing, ransomware hingga penipuan investasi ilegal.

    Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan OJK, Indah Iramadhini mengungkapkan serangan siber menjadi ancaman utama sektor keuangan utamanya perbankan saat ini.

    Risiko ini tidak hanya terkait teknologi namun juga dapat mengganggu stabilitas ekonomi global. Hal ini tercermin dari risiko kebocoran data, ransomware hingga paparan data di darkweb. Data BSSN menyebutkan Indonesia masuk ke dalam 10 besar negara target anomali siber dan sektor keuangan menjadi target yang paling rentan.

    Di sisi lain potensi ekonomi RI sangat besar dengan 75% dari 280 juta penduduk RI sudah terhubung dengan internet dan memanfaatkan layanan keuangan digital yang didukung sistem pembayaran digital dan E-Commerce.

    Menghadapi berbagai tantangan ini, OJK terus mendorong keseimbangan inovasi layanan perbankan dengan penguatan tata kelola bidang informasi teknologi dan keamanan siber.

    Selengkapnya simak dialog Shafinaz Nachiar bersama Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan OJK, Indah Iramadhini dengan Deputi Bidang Keamanan Siber dan sandi Pemerintah dan Pembangunan Manusia (BSSN), Sulisyo serta CEO Privy, Mashall Pribadi dan Anggota Bidang IT & Operations Perbanas, Y.B Hariantono dalam Fintech Forum, CNBC Indonesia (Senin, 15/09/2025)