Produk: emas

Mungkin Belum Terbiasa Makan Enak!

GELORA.CO – Sebanyak tujuh siswa Sekolah Rakyat di Sentra Terpadu Inten Soeweno, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dilaporkan mengalami gangguan kesehatan pada pekan lalu.

Hal itu diketahui saat Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, atau akrab disapa Gus Ipul, mengunjungi lokasi dan mengadakan acara makan malam bersama para siswa dalam rangkaian kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

Dari total 100 siswa yang mengikuti kegiatan MPLS, hanya 93 siswa yang hadir dalam makan malam tersebut. Sisanya, tujuh siswa tidak dapat mengikuti karena mengalami keluhan kesehatan seperti sakit perut hingga cacar air.

“Dari 100 siswa Sekolah Rakyat di Bogor, tadi yang ikut makan malam bersama saya ada 93. Yang tujuh tidak hadir karena sakit,” ujar Gus Ipul.

Ia menjelaskan bahwa para siswa tersebut masih dalam proses adaptasi terhadap lingkungan baru, terutama karena sistem asrama yang membuat mereka harus tinggal jauh dari keluarga. Selain itu, pola makan yang berbeda dengan kebiasaan mereka di rumah juga menjadi perhatian.

“Ada yang mengeluh sakit perut, mungkin karena belum terbiasa makan enak, tiga kali sehari dengan buah, susu, dan snack,” kata Gus Ipul.

Meski demikian, pihaknya memastikan bahwa seluruh siswa yang mengalami gangguan kesehatan akan mendapatkan penanganan medis secara menyeluruh. Jika diperlukan, mereka akan dirujuk ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut.

“Insya Allah semua akan ditangani. Kalau perlu dirujuk ke rumah sakit, akan kami kawal sampai sembuh,” tegasnya.

Gus Ipul juga mengungkapkan bahwa kejadian serupa tidak hanya terjadi di Cibinong. Beberapa Sekolah Rakyat lain di berbagai daerah juga melaporkan adanya siswa yang sakit pada masa awal pembelajaran.

Menurutnya, hal ini merupakan bagian dari proses penyesuaian siswa yang berasal dari berbagai latar belakang, terutama anak-anak dari keluarga prasejahtera yang belum terbiasa dengan fasilitas dan pelayanan yang lebih baik di Sekolah Rakyat.

“Sekolah Rakyat ini bukan program biasa. Ini adalah amanat besar dari Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan keadilan sosial melalui pendidikan,” ujar Gus Ipul.

Ia menyebutkan, para siswa yang belajar di Sekolah Rakyat mayoritas berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Bagi mereka, keberadaan sekolah ini adalah kesempatan langka untuk mengubah masa depan melalui pendidikan yang layak dan berkualitas.

Gus Ipul menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan gagasan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, sebagai bagian dari prioritas pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

“Jadi ini adalah gagasan dan program prioritas dari Presiden Prabowo. Ini asli dari Pak Presiden. Saya hanya pembantunya. Kami, para menteri, hanya membantu Presiden melaksanakan apa yang menjadi gagasannya,” jelas Gus Ipul.

Ia menambahkan, lewat Sekolah Rakyat, Presiden ingin memuliakan kaum kecil (wong cilik) dan memberi mereka kesempatan untuk menjadi bagian dari Generasi Emas Indonesia 2045.

Program ini diharapkan menjadi jalan cepat bagi keluarga kurang mampu untuk menyiapkan anak-anak mereka menjadi generasi yang tangguh dan mampu bersaing di masa depan.

Dalam paparannya, Gus Ipul menekankan bahwa output dari Sekolah Rakyat bukan sekadar anak yang cerdas secara akademik. Namun juga memiliki karakter kuat, jati diri, dan rasa cinta terhadap keluarga serta tanah air.

“Setelah lulus dari Sekolah Rakyat, anak-anak diharapkan menjadi terdidik, berkarakter, dan terampil,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, “Pintar atau terdidik yang dimaksud di sini adalah mampu menggunakan akalnya dengan baik. Berkarakter artinya punya jati diri, bangga terhadap orang tua, dan cinta tanah air.”

Menurutnya, itulah esensi dari pendidikan yang berkelanjutan, yakni menghasilkan generasi muda yang tidak hanya berprestasi, tapi juga memiliki integritas dan kepedulian terhadap sesama.

“Anak-anak kita harus menjadi pribadi yang mencintai keluarga, mencintai orang lain, dan mencintai negeri ini,” pungkas Gus Ipul.***

04/08/2025 23:56
Apindo: Rakerkonas 2025 konsolidasi nasional hadapi dinamika global

bukan hanya evaluasi kinerja, tapi juga menyusun peta jalan program kerja yang menjawab tantangan ekonomi yang semakin kompleks

Bandung (ANTARA) – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) Ke-34 di Bandung, Jawa Barat, 4-6 Agustus 2025 untuk konsolidasi internal organisasi secara nasional dalam menghadapi dinamika ekonomi global.

Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani mengatakan selain menjadi konsolidasi internal secara menyeluruh, Rakerkonas ini juga hadir sebagai ruang aspirasi terbuka bagi pelaku usaha dari seluruh Indonesia untuk berdialog langsung dengan sejumlah menteri, guna menjembatani kepentingan dunia usaha dan kebijakan pemerintah.

“Rakerkonas bukan hanya untuk evaluasi kinerja Apindo, tapi juga untuk menyusun peta jalan program kerja yang menjawab tantangan ekonomi yang semakin kompleks,” kata Shinta di sela rangkaian Rakerkonas Ke-34 Apindo di salah satu hotel di Bandung, Senin.

Yang akan dibahas baik internal organisasi maupun bersama para menteri, lanjut dia, adalah hasil evaluasi mereka dalam setahun terakhir di mana Apindo mencatat ada beberapa tantangan besar, terutama akibat gejolak geopolitik global, fluktuasi biaya energi, serta kebijakan perdagangan internasional seperti tarif dagang yang belum berpihak pada produk nasional.

Kondisi ini, menurut Shinta, berdampak besar terhadap industri padat karya seperti tekstil, furnitur, termasuk makanan olahan yang selama ini menjadi sektor tulang punggung penciptaan lapangan kerja.

Selain itu, akan dibahas juga terkait berbagai tantangan di dalam negeri seperti regulasi dan perizinan usaha.

“Kami akan menyampaikan masukan konkret kepada pemerintah terkait mungkin deregulasi dan penyederhanaan perizinan yang dapat mendukung iklim usaha yang lebih baik,” ujarnya.

Fokus lain Apindo, kata Shinta, adalah pada penguatan hubungan industrial yang harmonis dan produktif melalui pendekatan tripartit: pengusaha, pekerja, dan pemerintah.

Shinta juga menekankan pentingnya investasi pada sumber daya manusia, melalui pelatihan vokasi, reskilling dan upskilling, serta penciptaan ekosistem kerja yang mampu menjawab kebutuhan industri masa depan.

“Kita tidak bisa stagnan. Inovasi dan teknologi harus menjadi nafas pelaku usaha di era 4.0 dan digital. Ini bukan pilihan, tapi kebutuhan,” ucapnya.

Rakerkonas ke-34 Apindo ini didahului dengan penyelenggaraan Apindo Expo & UMKM Fair 2025, yang menghadirkan pameran produk unggulan UMKM, serta forum diskusi dan talk show strategis sebagai bagian penting dalam memperjuangkan pemberdayaan UMKM.

“Ekspo ini bukan sekadar ajang pameran, tetapi ruang konkret untuk membahas masa depan UMKM Indonesia. Ada banyak topik strategis yang kita angkat, mulai dari akses pembiayaan, integrasi rantai pasok, digitalisasi, hingga peluang ekspor,” ujar Shinta.

Dengan tema “Indonesia Incorporated” dan Visi 2045, tambah Shinta, Apindo ingin menegaskan kebersamaan sebagai strategi menghadapi krisis dan membangun ekosistem usaha yang inklusif dan kolaboratif tidak hanya antara pelaku usaha besar, tetapi juga bersama UMKM, pemerintah, akademisi, dan masyarakat.

Rakerkonas Apindo 2025 ini diharapkan menghasilkan rumusan konkret yang memperkuat kontribusi dunia usaha terhadap perekonomian nasional, sekaligus menjadi tonggak penting dalam transformasi UMKM menjadi kekuatan ekonomi yang tangguh dan berdaya saing global.

“Untuk meraih Indonesia Emas 2045, kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita harus membangun sinergi kolektif. Itulah semangat Indonesia Incorporated yang ingin kami gaungkan,” tutur Shinta.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

04/08/2025 22:52
Menteri PANRB cek layanan Sekolah Rakyat saat kunjungi SRMP 17 Tabanan

Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 Tabanan, Bali, untuk memastikan tata kelola kelembagaan Sekolah Rakyat berjalan secara efektif dan efisien, termasuk menyiapkan perencanaan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan.

“Hari ini saya berkesempatan meninjau langsung kegiatan belajar-mengajar Sekolah Rakyat yang merupakan bagian dari Program Prioritas Presiden Prabowo dalam memperluas akses pendidikan bermutu, setara, dan gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan rentan,” kata Rini usai mengunjungi SRMP 17 Tabanan, Bali, Senin dikutip dari keterangan tertulis diterima di Jakarta.

Rini mengatakan bahwa program Sekolah Rakyat sejalan dengan Astacita Presiden Prabowo untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia, memutus rantai kemiskinan, dan membangun masa depan yang lebih baik bagi generasi muda Indonesia.

Sekolah Rakyat merupakan wujud nyata kehadiran negara yang tidak hanya memberi pendidikan gratis, tetapi juga gizi, kesehatan, dan pembinaan karakter, sama halnya dengan program prioritas lain seperti Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, dan Perumahan Rakyat.

Seluruh program tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

Menteri PANRB menyaksikan langsung bagaimana anak-anak yang sebelumnya bahkan sulit memenuhi kebutuhan dasar kini bisa tinggal di asrama, belajar dengan layak, dan bermimpi besar tentang masa depan mereka.

Kunjungan Menteri PANRB menjadi sarana untuk memahami dinamika di lapangan, berinteraksi langsung dengan guru, tenaga kependidikan, dan para siswa.

“Jadi, ini merupakan program Bapak Presiden terhadap bagaimana mendekatkan negara kepada masyarakat. Jadi, semakin kecil jarak antara instansi pemerintah dengan rakyat. Jadi, Masyarakat betul-betul lebih disejahterakan,” ujarnya.

Menurut Rini, program Sekolah Rakyat merupakan salah satu manifestasi dari reformasi birokrasi yang sedang dijalankan, dengan semua institusi pemerintah bahu-membahu untuk membangun Sekolah Rakyat yang bertujuan mencerdaskan masyarakat kurang mampu secara lebih setara.

Hadirnya Sekolah Rakyat menjadi suatu cerminan dari reformasi birokrasi, bukan hanya sekedar masalah prestasi reformasi birokrasi itu sendiri, tetapi juga mencerminkan bahwa negara itu hadir pada semua titik layanan dasar.

Dalam kesempatan tersebut, disampaikan Sekolah Rakyat mencerminkan pendekatan shared outcome yang menjadi prinsip dalam reformasi birokrasi, bahwa keberhasilan birokrasi terletak pada dampak nyatanya bagi rakyat, bukan pada banyaknya aturan yang dibuat.

Rini berharap semangat yang ada di SRMP 17 Tabanan ini dapat menjadi contoh baik dan menginspirasi daerah lain dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045 karena reformasi birokrasi sejati bukan soal administrasi, tetapi tentang komitmen negara untuk hadir di titik-titik paling mendasar dari kehidupan rakyatnya.

Sekolah Rakyat mengintegrasikan pendidikan akademik dan empat pilar karakter, yakni kepemimpinan, keterampilan, nasionalisme, dan keagamaan. Sistem boarding 24 jam dilengkapi dengan jaminan gizi, kesehatan, dukungan keluarga, serta pembinaan komunitas sekitar.

Setiap siswa juga menggunakan kartu digital yang terhubung dengan sistem absensi, makan, keuangan, dan ibadah.

Sekolah Rakyat diharapkan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan partisipasi sekolah dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta mendorong mobilitas sosial generasi muda.

Kehadiran sekolah ini juga menggerakkan ekonomi lokal melalui lapangan kerja baru, belanja sekolah, dan penguatan kohesi sosial.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

04/08/2025 19:23
Emas Diramal Kinclong, Pegadaian Usul Galeri24 Melantai di Bursa Saham – Page 3

Pada kesempatan yang sama, Direktur Galeri 24, Endah Susiani mengatakan pendapatan perusahaan meningkat positif sejak awal berdiri 7 tahun lalu. Hingga Juni 2024, dia mencatat Galeri 24 mencatatkan pendapatan Rp 24,6 triliun.

Nilai aset perusahaan tercatat sebesar Rp 3,9 triliun hingga Juni 2025. Laba bersih perusahaan pun mencapai Rp 529 miliar. Target laba bersih perusahaan pun ditambah menjadi Rp 899 miliar di akhir 2025 mendatang.

“Kalau saya hitung gitu ya, kalau Rp 899 miliar itu tinggal 6 bulan (sampai akhir tahun), kita akan udah Rp 529 miliar. Perbulannya saya harus mencapai 61 miliar. Alhamdulillah kemarin sore, saya mendapatkan update Pak, (transaksi) bulan Juli, kami mencapai Rp 62 miliar,” tuturnya.

04/08/2025 18:46
OJK catat nilai transaksi bursa karbon tembus Rp77,95 miliar

Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat nilai transaksi bursa karbon Indonesia telah mencapai Rp77,95 miliar sejak pertama kali diluncurkan pada 26 September 2023 hingga akhir Juli 2025.

“Sejak diluncurkan pada 26 September 2023 hingga 31 Juli 2025, tercatat 116 pengguna jasa yang mendapatkan izin dengan total volume sebesar 1.599.000 ton CO₂ ekuivalen dengan akumulasi sebesar Rp77,95 miliar,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) di Jakarta, Senin.

Menurut Inarno, tingginya partisipasi pelaku pasar menunjukkan peningkatan kesadaran dan keterlibatan sektor jasa keuangan dalam mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca melalui mekanisme pasar karbon.

Keikutsertaan 116 pengguna jasa mencerminkan respons positif terhadap ekosistem perdagangan karbon yang mulai berkembang di Indonesia.

Guna memperluas pemahaman pelaku industri keuangan, menurut dia, OJK juga telah menerbitkan buku panduan tentang perdagangan karbon yang ditujukan khusus bagi sektor jasa keuangan. Buku tersebut memberikan pemahaman aplikatif mengenai ekosistem pasar karbon nasional.

Selain itu, ia mengatakan OJK juga tengah menyusun Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) mengenai reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif dengan unit penyertaan yang diperdagangkan di bursa efek dan memiliki aset dasar berupa emas atau Exchange-Traded Fund (ETF) emas.

“Ini dalam rangka memberikan alternatif instrumen investasi baru bagi pelaku pasar sehingga akan memperluas akses investor terhadap pasar emas tanpa harus memiliki emas secara fisik,” kata Inarno, menjelaskan.

Pada kesempatan yang sama, Inarno menyoroti pencapaian Indonesia dalam forum ASEAN Corporate Governance Conference & Awards 2025 (ASEAN CGCA 2025) yang digelar di Malaysia.

Berdasarkan hasil penilaian ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS), skor rata-rata nasional Indonesia mengalami peningkatan 9 persen, tertinggi di kawasan Asia Tenggara.

Sebanyak empat emiten Indonesia berhasil masuk dalam daftar 50 besar ASEAN, termasuk dua emiten perbankan yang menembus 10 besar. Jumlah perusahaan Indonesia yang masuk dalam kategori ASEAN Asset Class pun meningkat dari 9 menjadi 23 perusahaan.

“Ini mencerminkan dampak konkret dari berbagai inisiatif pembinaan dan pengawasan yang secara konsisten, yang dilakukan oleh OJK dan tentunya partisipasi dari seluruh sektor jasa keuangan untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan juga keberlanjutan di pasar modal,” ujar dia.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

04/08/2025 18:29
Apindo Expo & UMKM Fair diharap naikkan penetrasi UMKM di rantai pasok

Bandung (ANTARA) – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengharapkan Apindo Expo & UMKM Fair 2025 di Bandung yang dimulai Senin, dapat meningkatkan penetrasi UMKM Indonesia yang jumlahnya di atas 66 juta unit, pada rantai pasok nasional dan global.

Pasalnya, kata Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani, dalam data yang dimilikinya, meski UMKM berkontribusi terhadap 61 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 97 persen tenaga kerja nasional, hanya 7 persen UMKM terhubung ke rantai pasok domestik, dan 4,1 persen ke pasar global. Tertinggal jauh dari negara tetangga seperti Vietnam (24 persen), Thailand (29 persen), dan Singapura (41 persen).

“UMKM bukan hanya tulang punggung ekonomi nasional, mereka adalah agen transformasi. Acara ini harus jadi momentum perubahan nyata. UMKM harus jadi bagian utama dalam peta ekonomi nasional yang baru,” kata Shinta di salah satu hotel di Bandung, Senin.

Untuk mendorong penetrasi UMKM ke rantai pasok yang lebih masif, Shinta menyampaikan pentingnya semangat “Indonesia Incorporated”, yakni kolaborasi terintegrasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan akademisi.

“Ini untuk membangun ekosistem UMKM yang tangguh, efisien, dan terbuka terhadap inovasi. Kita harus buka akses, bangun jejaring, dan dorong UMKM agar jadi motor penggerak menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Shinta.

Di lokasi yang sama, Ketua DPD Apindo Jawa Barat, Ning Wahyu Astutik, menyebut Apindo Expo dan UMKM Fair 2025 ini sebagai wujud nyata kolaborasi pemerintah dan swasta dalam mendorong ekonomi kerakyatan.

Selain itu, kegiatan ini sejalan dengan agenda pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan di Jawa Barat.

“Ini bukan hanya ajang pameran, tapi platform strategis untuk memperluas jaringan, meningkatkan kualitas produk, dan mempercepat keterlibatan UMKM dalam pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Ning.

Apindo Expo & UMKM Fair 2025 ini, jadi bagian dari Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (RAKERKONAS) APINDO ke-34 yang mengangkat tema besar transformasi dan akselerasi UMKM Indonesia dalam rantai pasok nasional dan global.

Sebanyak 34 pelaku UMKM dari berbagai sektor unggulan seperti kuliner, kerajinan, batik, fesyen, dan produk lokal lainnya berpartisipasi dalam pameran ini.

Expo dan UMKM Fair ini juga menghadirkan berbagai sesi workshop tematik, pelatihan, dan diskusi kebijakan yang membahas tantangan krusial seperti digitalisasi, pembiayaan inklusif, inovasi produk, hingga ekspor.

Kemudian dilakukan peluncuran buku panduan Environmental, Social, and Governance (ESG) untuk UMKM. Serta sebagai bentuk komitmen konkret, dilakukan penandatanganan beberapa Nota Kesepahaman (MoU) antara pelaku usaha besar dan UMKM.

Ketua Bidang UMKM dan Koperasi Apindo, Ronald Walla, mengatakan hal ini karena ekspor tersebut tidak hanya sebagai ajang promosi, tetapi juga sebagai platform kolaboratif antara UMKM, dunia usaha, pemerintah, investor, hingga akademisi.

Ronald juga mengatakan isu-isu pembiayaan dan keterhubungan juga menjadi sorotan dalam ajang ini, mengingat survei Apindo mengungkap bahwa 51 persen UMKM masih kesulitan akses pembiayaan, dan 80 persen bergantung pada modal pribadi.

“Sehingga Expo ini diharapkan menjadi jembatan untuk mengatasi gap tersebut,” ujarnya.

Salah satu inisiatif strategis Apindo, adalah program Apindo UMKM Merdeka (AUM) yang mengusung pendekatan pentahelix, dengan tahun 2024 mereka telah menjangkau 425 UMKM di sembilan provinsi dan akan diperluas pada 2025 melalui program seperti Green Jobs, integrasi ke e-katalog, serta kolaborasi dengan Diplomat Success Challenge dan Magang Berdampak.

“AUM adalah strategi konkret membangun ekosistem UMKM yang terstruktur, berkelanjutan, dan berbasis potensi lokal dari masing-masing daerah. Karena peran Apindo sebagai enabler dan advokator, yakni tidak hanya memberikan panggung, tapi juga memperjuangkan kebijakan dan menciptakan ruang kolaborasi yang mendorong UMKM naik kelas,” kata Ronald menambahkan.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

04/08/2025 18:19
Transaksi Emas di Galeri 24 Pegadaian Tak Kena Pajak PPh – Page 3

Penerapan mengenai pajak atas transaksi emas melalui bullion atau bank emas lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 51 dan 52 Tahun 2025 berlaku efektif 1 Agustus 2025.Pokok pengaturan baru dalam PMK Nomor 51 Tahun 2025 tersebut mencakup penunjukan lembaga jasa keuangan (LJK) Bullion sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas pembelian emas batangan dan penetapan PPh Pasal 22 atas impor emas batangan sebesar 0,25%.

PMK juga mengatur penjualan emas oleh konsumen akhir kepada LJK Bullion Bank hingga Rp 10 juta, dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22.

“Kita atur berikutnya pengecualian dari pemungutan PPh Pasal 22 atas penjualan emas batangan kepada lembaga jasa keuangan penyelenggara kegiatan usaha bulion PMK 52 tahun 2025. Tarif 0,25% dari nilai pembelian tidak termasuk PPN di dalamnya, ekslude PPN. Adapun transaksi hingga Rp 10 juta dikecualikan dari pemungutan,” ujar Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, Kamis, (31/7/2025), dikutip Jumat (1/8/2025).

Selain itu, PMK kedua adalah PMK Nomor 52 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 48 Tahun 2023 tentang PPh dan/atau PPN atas Penjualan/Penyerahan Emas Perhiasan, Emas Batangan, Perhiasan yang Bahan Seluruhnya Bukan dari Emas, Batu Permata dan/atau Batu Lainnya yang Sejenis, serta Jasa yang Terkait dengan Emas Perhiasan, Emas Batangan, Perhiasan yang Bahan Seluruhnya Bukan dari Emas, dan/atau Batu Permata dan/atau Batu Lainnya yang Sejenis, yang Dilakukan oleh Pabrikan Emas Perhiasan, Pedagang Emas Perhiasan, dan/atau Pengusaha Emas Batangan (PMK-52/2025).

04/08/2025 17:45
Ini harapan Ponpes Assiddiqiyah Jakarta terkait CKG

Jakarta (ANTARA) – Pondok Pesantren (Ponpes) Assiddiqiyah Jakarta di Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat berharap agar Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di sekolah tersebut dilaksanakan sampai tuntas.

“Harapan ke depan program ini bukan cuma formalitas atau untuk direkam media gitu. Saya sangat amat berharap itu wujud nyata yang peduli benar-benar dengan santri. Kayak hari ini, jadi terasa juga di hati para santri,” ungkap Pengurus Bagian Unit Kesehatan Sekolah (UKS) Putri di Ponpes Assiddiqiyah Mumlatul Hidayah (23) di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan, pemeriksaan kesehatan para santri pernah dilakukan pada awal 2025 dan kini dilakukan kembali dalam kerangka program CKG, dengan total sekitar 100 lebih peserta.

“Ini dilakukan berkala dengan jumlah santri di sini 830. Ini kloter pertama, ada lagi kloter selanjutnya sampai ke delapan kali. Harapannya berjalan sampai tuntas,” lanjut Mumlatul.

Lebih lanjut, kata Mumlatul, program CKG ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi kesehatan para santri.

Sebelumnya, beberapa santri terindikasi mengalami anemia atau HB yang rendah. Namun kali ini, hasil pemeriksaan menunjukkan para santri berada dalam kondisi yang lebih sehat dan bugar.

“Alhamdulillah pemeriksaan kali ini baik. Karena pemeriksaan sebelumnya itu sempat beberapa santri idnikasi gejala anemia, HB-nya rendah. Tadi pun tanggapan dari Kemenkes, “oh iya sekarang udah baik ya Mbak?” Udah pada bugar gitu, kelihatan lebih segar. Berarti ada perbaikan dari yang sebelumnya,” katanya.

Kendati pun demikian, sejumlah penyakit biasanya dialami oleh para santri baru.

“Iya itu musiman. Rata-rata yang gatal itu santri baru, karena adaptasi ke air. Kalau yang lain itu yang gatal-gatal itu jarang. Kayak biang keringat aja,” kata dia.

Selain itu, sakit mata juga kerap menyebar lantaran beberapa kebiasaan para santri yang salah.

“Kalau yang lain, sakit biasanya musiman, sakit mata, pasti beberapa ada. Tapi pasti kami cegah, kami kasih edukasi, kalau sakit mata itu jangan dikucek, jangan disentuh kecuali pakai tisu. Anak-anak kadang bandel, kayak megang mata, terus nanti megang alat makan, dia pegang temannya. Jadi nyebar,” ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar meminta jajaran, baik tingkat pusat maupun kantor wilayah di seluruh provinsi, mengawal kesuksesan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di sekolah keagamaan.

“Kepada seluruh kepala kanwil se-Indonesia, kalau nanti saya tahu ada di antara sekolah yang tidak mendapatkan pemeriksaan, nanti akan saya panggil para kepala kanwil dan kankemenag-nya,” kata Menteri Agagam Nasaruddin.

Ia menjelaskan pelaksanaan CKG akan menjadi kesempatan penting dalam mendukung Visi Indonesia Emas 2045, khususnya mencetak generasi yang sehat, cerdas dan berdaya saing.

Ia menjelaskan pelaksanaan CKG menyasar madrasah, pesantren, satuan pendidikan keagamaan Kristen, Katolik, Hindu (Widyalaya) dan Buddha (Dhammasekha).

Langkah ini, ujar dia, memperkuat komitmen dan dukungan Kementerian Agama dalam memberikan pelayanan inklusif lintas iman.

Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

04/08/2025 17:29
PMK Ekosistem Emas Dinilai Strategis, tetapi Perlu Pengawasan Ketat

Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai dua Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terbaru terkait ekosistem emas merupakan langkah strategis dalam mendorong efisiensi dan daya saing sektor emas nasional. Namun, ia mengingatkan pentingnya pengawasan ketat dan penguatan regulasi untuk mencegah celah yang merugikan negara.

Dua regulasi yang dimaksud yaitu PMK Nomor 51/2025 dan PMK Nomor 52/2025 yang ditetapkan pada 25 Juli 2025 dan mulai berlaku efektif sejak 1 Agustus 2025. Salah satu poin penting dalam aturan tersebut adalah pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,25% atas pembelian emas batangan oleh bullion bank, dengan sejumlah pengecualian strategis.

“Kebijakan ini merupakan terobosan positif untuk meningkatkan efisiensi sistem, memperkuat likuiditas, dan menjaga daya saing sektor emas domestik di tengah tekanan pasar global,” kata Misbakhun dalam siaran pers dilansir Antara di Jakarta, Senin (4/8/2025).

Meski demikian, politisi Partai Golkar ini menilai masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperkuat. Ia menyoroti perlunya definisi operasional yang rigid untuk menghindari multitafsir, serta kejelasan perlakuan pajak terhadap transaksi emas nonfisik atau digital yang semakin marak, namun belum diatur secara eksplisit.

“Tanpa penguatan yang solid, tujuan dari regulasi ini dikhawatirkan tidak tercapai sepenuhnya,” ujarnya.

Selain itu, Misbakhun menekankan pentingnya membangun sistem pengawasan yang terintegrasi antar-lembaga untuk memantau seluruh rantai transaksi emas, guna menjamin manfaat ekonomi sektor emas dirasakan maksimal oleh negara dan masyarakat.

“Perumusan definisi yang presisi, kejelasan perpajakan transaksi digital, dan sistem pengawasan terintegrasi adalah kunci agar optimalisasi penerimaan negara benar-benar tercapai tanpa kebocoran,” tegasnya.

04/08/2025 17:00
UMKM Naik Kelas, Apindo Expo 2025 Dorong Kolaborasi Nasional

Bandung, Beritasatu.com – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) secara resmi membuka Apindo Expo & UMKM Fair 2025 sebagai bagian dari agenda strategis Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) ke-XXXIV yang digelar di eL Royale Hotel, Bandung, Jawa Barat.

Acara ini menghadirkan 34 booth yang diisi oleh anggota Apindo serta pelaku UMKM dari berbagai sektor seperti kerajinan tangan, kuliner, fesyen, batik, dan produk lokal unggulan lainnya.

Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani menekankan peran krusial UMKM dalam perekonomian nasional.

“UMKM Indonesia yang berjumlah lebih dari 66 juta unit berperan menjaga daya tahan ekonomi, bahkan dalam situasi krisis, dengan menciptakan dan menyerap hingga 97% tenaga kerja nasional serta menopang produktivitas melalui kontribusi 61% terhadap PDB,” ujarnya.

Namun, Shinta menyoroti tantangan besar yang dihadapi UMKM dalam menembus pasar global. Saat ini, hanya 7% UMKM yang terhubung dengan rantai pasok domestik dan hanya 4,1% yang berhasil masuk ke global value chain. Kontribusi ekspor UMKM Indonesia pun masih tertinggal dibanding negara tetangga, yakni 15,7%, jauh di bawah Singapura (41%) dan Thailand (29%).

Mengusung semangat GROW (Grit, Resilience, Opportunity, Win Together), Shinta mengajak seluruh elemen bangsa untuk tak sekadar mengapresiasi UMKM, tetapi juga membangun ekosistem agar mereka bisa naik kelas.

“Dukungan terhadap UMKM adalah bagian dari semangat Indonesia Incorporated, yaitu membangun ekosistem ekonomi kolaboratif yang menghubungkan pemerintah, korporasi, UMKM, masyarakat, dan akademisi,” lanjutnya.

Apindo Expo & UMKM Fair 2025 tidak hanya menjadi ajang promosi, tetapi juga simbol komitmen terhadap transformasi ekonomi inklusif. Shinta turut mengapresiasi peran DPP APINDO Jawa Barat sebagai tuan rumah.

“Sinergi antara pengurus pusat dan daerah APINDO menjadi model nyata bagaimana kolaborasi bisa menciptakan ruang tumbuh lebih luas bagi UMKM,” katanya.

“Komitmen ini akan terus diperluas ke seluruh DPP APINDO agar pemberdayaan UMKM menyentuh semua lapisan, dari kota hingga perbatasan,” tambahnya.

Ketua Bidang UMKM dan Koperasi Apindo Ronald Walla menegaskan, Apindo bukan sekadar asosiasi, melainkan mitra strategis UMKM.

“Kami hadir sebagai enabler dan advokator. Expo ini menciptakan ruang kolaborasi, pembelajaran, dan ekspansi usaha bagi UMKM di seluruh Indonesia,” katanya.

“APINDO juga memperjuangkan kebijakan yang berpihak dan mendorong kemitraan adil antara usaha besar dan kecil-menengah,” tambah dia.

Expo ini mempertemukan pelaku UMKM dengan usaha besar, pemerintah, investor, dan pemangku kepentingan dalam satu ekosistem kolaboratif.

Tak hanya pameran produk, rangkaian kegiatan juga meliputi workshop tematik, pelatihan, diskusi kebijakan, penandatanganan MoU, hingga peluncuran buku panduan ESG untuk UMKM.

Apindo mencatat sejumlah tantangan utama UMKM, termasuk keterbatasan akses pembiayaan (51% kesulitan), dominasi modal pribadi (80%), dan rendahnya integrasi dalam rantai pasok global (4,1%). Ini menyebabkan Indonesia tertinggal dari Vietnam (24%), Thailand (29%), dan Singapura (41%).

Menjawab tantangan ini, Apindo konsisten menjalankan program unggulan APINDO UMKM Merdeka (AUM) yang mengusung semangat kolaborasi pentahelix. Pada 2024, program ini telah menjangkau 425 UMKM di 9 provinsi, melibatkan 247 mahasiswa, 173 mentor, dan 27 perusahaan mitra.

Untuk 2025, AUM diperluas dengan inisiatif seperti, sosialisasi green jobs dan green UMKM, integrasi dengan Diplomat Success Challenge (DSC), masuk ke e-katalog LKPP, dan kolaborasi program Magang Berdampak dan PRIMA PTKI

“AUM adalah strategi clusterisasi pembangunan UMKM dari masing-masing DPP, untuk membangun ekosistem yang terstruktur dan terukur,” ujar Ronald.

Sementara Ketua DPP APINDO Jawa Barat Ning Wahyu Astutik menyebut, Expo & UMKM Fair 2025 sebagai platform strategis, bukan sekadar ajang pameran.

“Acara ini menjembatani kepentingan pelaku usaha, masyarakat, dan pemerintah daerah. Ini ruang bagi UMKM untuk memperluas jaringan sekaligus mendorong keterlibatan aktif warga dalam pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Ning juga menekankan bahwa kegiatan ini sejalan dengan agenda pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan Kota Bandung.

“Kami percaya kemajuan ekonomi harus dimulai dari akar rumput. Expo ini menjadi contoh nyata sinergi antara dunia usaha dan pemerintah yang membawa dampak langsung bagi masyarakat,” ungkapnya.

Apindo juga mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan Expo & Fair 2025 sebagai langkah nyata untuk membuka akses pasar, mendorong ekspor, dan menjadikan UMKM sebagai motor ekonomi.

“Apindo Expo & UMKM Fair 2025 adalah bentuk nyata transformasi menuju ekonomi inklusif dan berdaya saing dalam kerangka Indonesia Emas 2045,” tegas Shinta.

04/08/2025 16:53