Xcloud.id

Produk: emas

  • Cukup Bayar Pajak Kendaraan Setahun, Bebas Tunggakan-Denda Sampai Desember

    Cukup Bayar Pajak Kendaraan Setahun, Bebas Tunggakan-Denda Sampai Desember

    Jakarta –

    Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sumsel) menggelar program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Cukup bayar pajak kendaraan setahun, tunggakan dan denda pajak tahun-tahun sebelumnya dihapuskan.

    Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengumumkan, pemutihan pajak kendaraan bermotor ini diadakan untuk menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia. Masyarakat Sumatera Selatan sudah bisa menikmati pemutihan pajak kendaraan tersebut. Program ini berlaku mulai 17 Agustus 2025 sampai dengan 17 Desember 2025.

    “Dalam program ini, masyarakat cukup membayar PKB (pajak kendaraan bermotor) 1 tahun saja dan langsung terbebas dari seluruh tunggakan serta sanksi administratif tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, diberikan juga fasilitas bebas biaya BBNKB II, bebas pajak progresif, dan bebas denda SWDKLLJ untuk tahun lalu maupun tahun-tahun sebelumnya. Momentum ini diharapkan menjadi peluang emas bagi masyarakat untuk menuntaskan kewajiban pajak dengan lebih mudah dan ringan,” demikian dikutip dari akun Instagram Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumatera Selatan.

    Herman Deru menjelaskan, dengan membayar pajak kendaraan untuk satu tahun berjalan saja, masyarakat yang menunggak pajak kendaraan dapat kembali mengaktifkan pajak kendaraan mereka.

    “Pemerintah juga tidak hanya menghapuskan denda, tetapi juga membebaskan pokok pajak tertunggak, biaya balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) II dan III, serta pajak progresif. Bahkan, untuk kendaraan bekas, biaya balik nama juga digratiskan agar masyarakat lebih mudah melakukan registrasi,” ungkap Herman Deru (HD) dikutip dari situs resmi Pemprov Sumsel.

    HD juga menegaskan setelah masa keringanan berakhir, ia meminta aparat kepolisian, petugas pajak, serta Jasa Raharja dan pihak terkait lainnya untuk melakukan penertiban lebih tegas, termasuk dengan pemasangan hologram sebagai tanda kendaraan telah melaksanakan kewajiban pajaknya.

    “Saya ingin setelah 80 hari ini, semua kendaraan bisa tertib administrasi sehingga masyarakat lebih nyaman dan tenang dalam berkendara,” katanya.

    Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Achmad Rizwan, menyampaikan keputusan Gubernur Sumsel dalam mengambil kebijakan program pemutihan tersebut bertujuan untuk meringankan beban masyarakat dalam melunasi kewajiban mereka. Cara ini juga bertujuan untuk mendorong masyarakat untuk taat administrasi dengan membayar pajak yang merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

    (rgr/mhg)

  • ​Pidato Prabowo Soal Hukum Tidak Pandang Bulu, Begini Respons Pengamat

    ​Pidato Prabowo Soal Hukum Tidak Pandang Bulu, Begini Respons Pengamat

    Jakarta: Pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto di Sidang Tahunan MPR yang menempatkan penegakan hukum sebagai salah satu agenda utama pemerintahan mendapatkan respons positif dari Guru Besar Universitas Negeri Makassar (UNM) Harris Arthur Hedar.

    Menurut Harris, hukum yang adil, transparan, dan tidak pandang bulu sebagai syarat mutlak bagi keadilan sosial dan stabilitas nasional. “Prinsip mulia harus bisa diterapkan dan hanya akan bermakna jika diterjemahkan ke dalam langkah-langkah nyata. Kami yakin Pak Prabowo mampu menjalankan ini dengan baik dan konsisten,” kata Harris Arthur, dalam keterangan tertulis.

    Wakil Rektor Universitas Jayabaya itu menambahkan, kondisi penegakan hukum di Indonesia masih menyisakan banyak pekerjaan rumah. Praktik korupsi, mafia peradilan, hingga tarik-menarik kepentingan politik dalam penegakan hukum membuat masyarakat kerap skeptis terkait penegakan hukum di Indonesia.

    “Ini adalah momentum penting. Di awal masa jabatan presiden, modal politik masih kuat, ekspektasi publik masih tinggi, dan resistensi dari elite belum sepenuhnya terkonsolidasi. Inilah kesempatan emas untuk mendorong reformasi hukum yang substansial, misalnya dengan memperbaiki independensi lembaga penegak hukum dan menguatkan sistem pengawasan,” sambung Harris.

    Meski begitu, ia mengakui masih banyak tantangan dan rintangan, terutama budaya birokrasi hukum yang transaksional serta intervensi politik dari pihak berkepentingan bisa menjadi hambatan serius.

    “Adanya resistensi internal birokrasi hukum yang sudah lama terbiasa dengan budaya transaksional, bukan hal mudah untuk diubah. Di sisi lain, kecenderungan intervensi politik dari para pemilik kepentingan juga bisa menghambat jalannya pembaruan. Hal ini yang harus betul betul dicermati,” terang Harris yang juga Ketua Umum Ikatan Alumni Doktor Hukum Indonesia (IADHI). 
     

    Lebih jauh, Harris menilai ada beberapa langkah penting yang perlu ditempuh pemerintah. Pertama, memperkuat independensi aparat penegak hukum agar proses hukum, terutama yang menyangkut elite politik atau aparat negara, benar-benar bebas dari intervensi kekuasaan. Kedua, menjamin transparansi dalam penanganan kasus besar, khususnya korupsi, agar publik bisa menilai konsistensi pemerintah.

    “Yang ketiga, perlu ada kebijakan zero tolerance bagi aparat negara yang menyalahgunakan kekuasaan. Tanpa ketegasan semacam ini, kepercayaan publik akan kembali runtuh. Dan yang keempat, perlindungan terhadap penegak hukum yang berani bersikap independen wajib dijamin, agar mereka tidak mudah diintimidasi atau digeser hanya karena menangani kasus sensitif,” kata ⁠Wakil Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) itu.
     
    Pentingnya peran organisasi profesi

    Tak cukup itu saja, Harris juga menekankan pentingnya kolaboarsi yang terintegrasi antara semua pemangku kepentingan, tak terkecuali peran organisasi profesi di bidang hukum seperti Peradi, Ikadin dan yang lainnya.

    “Reformasi hukum tidak bisa hanya digerakkan oleh negara. Organisasi profesi hukum seperti Peradi, Ikadin, dan lainnya memiliki peran penting sebagai pilar pendukung sistem hukum yang berintegritas,” kata dia.

    Selain itu, organisasi profesi juga bisa berfungsi sebagai penghubung antara sistem hukum dan masyarakat, melalui edukasi hukum publik yang membuat warga lebih sadar akan hak dan kewajibannya.

    Harris menyimpulkan, pidato kenegaraan Presiden Prabowo membuka peluang untuk menjadikan hukum sebagai pilar utama negara yang berdaulat dan adil. “Namun, momentum ini hanya akan berarti jika diikuti langkah konkret, keseriusan politik, dan kolaborasi erat dengan organisasi profesi hukum,” pungkasnya.

    Jakarta: Pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto di Sidang Tahunan MPR yang menempatkan penegakan hukum sebagai salah satu agenda utama pemerintahan mendapatkan respons positif dari Guru Besar Universitas Negeri Makassar (UNM) Harris Arthur Hedar.
     
    Menurut Harris, hukum yang adil, transparan, dan tidak pandang bulu sebagai syarat mutlak bagi keadilan sosial dan stabilitas nasional. “Prinsip mulia harus bisa diterapkan dan hanya akan bermakna jika diterjemahkan ke dalam langkah-langkah nyata. Kami yakin Pak Prabowo mampu menjalankan ini dengan baik dan konsisten,” kata Harris Arthur, dalam keterangan tertulis.
     
    Wakil Rektor Universitas Jayabaya itu menambahkan, kondisi penegakan hukum di Indonesia masih menyisakan banyak pekerjaan rumah. Praktik korupsi, mafia peradilan, hingga tarik-menarik kepentingan politik dalam penegakan hukum membuat masyarakat kerap skeptis terkait penegakan hukum di Indonesia.

    “Ini adalah momentum penting. Di awal masa jabatan presiden, modal politik masih kuat, ekspektasi publik masih tinggi, dan resistensi dari elite belum sepenuhnya terkonsolidasi. Inilah kesempatan emas untuk mendorong reformasi hukum yang substansial, misalnya dengan memperbaiki independensi lembaga penegak hukum dan menguatkan sistem pengawasan,” sambung Harris.
     
    Meski begitu, ia mengakui masih banyak tantangan dan rintangan, terutama budaya birokrasi hukum yang transaksional serta intervensi politik dari pihak berkepentingan bisa menjadi hambatan serius.
     
    “Adanya resistensi internal birokrasi hukum yang sudah lama terbiasa dengan budaya transaksional, bukan hal mudah untuk diubah. Di sisi lain, kecenderungan intervensi politik dari para pemilik kepentingan juga bisa menghambat jalannya pembaruan. Hal ini yang harus betul betul dicermati,” terang Harris yang juga Ketua Umum Ikatan Alumni Doktor Hukum Indonesia (IADHI). 
     

     
    Lebih jauh, Harris menilai ada beberapa langkah penting yang perlu ditempuh pemerintah. Pertama, memperkuat independensi aparat penegak hukum agar proses hukum, terutama yang menyangkut elite politik atau aparat negara, benar-benar bebas dari intervensi kekuasaan. Kedua, menjamin transparansi dalam penanganan kasus besar, khususnya korupsi, agar publik bisa menilai konsistensi pemerintah.
     
    “Yang ketiga, perlu ada kebijakan zero tolerance bagi aparat negara yang menyalahgunakan kekuasaan. Tanpa ketegasan semacam ini, kepercayaan publik akan kembali runtuh. Dan yang keempat, perlindungan terhadap penegak hukum yang berani bersikap independen wajib dijamin, agar mereka tidak mudah diintimidasi atau digeser hanya karena menangani kasus sensitif,” kata ⁠Wakil Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) itu.
     

    Pentingnya peran organisasi profesi

    Tak cukup itu saja, Harris juga menekankan pentingnya kolaboarsi yang terintegrasi antara semua pemangku kepentingan, tak terkecuali peran organisasi profesi di bidang hukum seperti Peradi, Ikadin dan yang lainnya.
     
    “Reformasi hukum tidak bisa hanya digerakkan oleh negara. Organisasi profesi hukum seperti Peradi, Ikadin, dan lainnya memiliki peran penting sebagai pilar pendukung sistem hukum yang berintegritas,” kata dia.
     
    Selain itu, organisasi profesi juga bisa berfungsi sebagai penghubung antara sistem hukum dan masyarakat, melalui edukasi hukum publik yang membuat warga lebih sadar akan hak dan kewajibannya.
     
    Harris menyimpulkan, pidato kenegaraan Presiden Prabowo membuka peluang untuk menjadikan hukum sebagai pilar utama negara yang berdaulat dan adil. “Namun, momentum ini hanya akan berarti jika diikuti langkah konkret, keseriusan politik, dan kolaborasi erat dengan organisasi profesi hukum,” pungkasnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

    (PRI)

  • Tanggapi Pidato Prabowo soal Penegakan Hukum, Guru Besar UNM: Bermakna jika Diterjemahkan dalam Langkah Nyata Regional 16 Agustus 2025

    Tanggapi Pidato Prabowo soal Penegakan Hukum, Guru Besar UNM: Bermakna jika Diterjemahkan dalam Langkah Nyata Regional 16 Agustus 2025

    Tanggapi Pidato Prabowo soal Penegakan Hukum, Guru Besar UNM: Bermakna jika Diterjemahkan dalam Langkah Nyata
    Editor
     
    MAKASSAR, KOMPAS.com
    – Guru Besar Universitas Negeri Makassar (UNM) Harris Arthur Hedar menilai Presiden RI Prabowo Subianto menempatkan penegakan hukum sebagai salah satu agenda utama pemerintahannya.
    Hal itu disampaikan Harris menanggapi pidato Presiden Prabowo pada sidang tahunan MPR, yang menekankan pentingnya hukum yang adil, transparan, dan tidak pandang bulu.
    Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pidato itu harus diterjemahkan menjadi langkah nyata oleh para pembantu Presiden.
    “Presiden menekankan hukum yang adil, transparan, dan tidak pandang bulu sebagai syarat mutlak bagi keadilan sosial dan stabilitas nasional. Prinsip mulia harus bisa diterapkan dan hanya akan bermakna jika diterjemahkan ke dalam langkah-langkah nyata. Kami yakin Pak Prabowo mampu menjalankan ini dengan baik dan konsisten,” kata Harris dilansir dari Tribunnews.com, Sabtu (16/8/2025).
    Harris yang juga Wakil Rektor Universitas Jayabaya dan Ketua Umum Ikatan Alumni Doktor Hukum Indonesia (IADHI) menilai, kondisi penegakan hukum di Indonesia masih banyak yang perlu dibenahi, mulai dari praktik korupsi hingga mafia peradilan.
    Menurutnya, masa awal pemerintahan Prabowo menjadi momentum emas untuk mendorong reformasi hukum yang substansial.
    “Di awal masa jabatan presiden, modal politik masih kuat, ekspektasi publik masih tinggi, dan resistensi elite belum terkonsolidasi. Inilah kesempatan emas untuk memperbaiki independensi lembaga penegak hukum dan menguatkan sistem pengawasan,” ujar Harris.
    Namun, ia mengingatkan adanya tantangan besar, seperti resistensi birokrasi hukum yang sudah lama terbiasa dengan budaya transaksional serta intervensi politik dari pihak berkepentingan.
    Harris menekankan empat langkah penting bagi pemerintah:
    Sebagai Wakil Ketua Umum DPN Peradi dan Ketua Dewan Pembina Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Harris juga menekankan pentingnya kolaborasi negara dengan organisasi profesi hukum.
    “Reformasi hukum tidak bisa hanya digerakkan oleh negara. Peradi, Ikadin, dan lainnya punya peran penting memperkuat standar etik advokat, menjaga kompetensi profesional, serta memberi masukan regulasi,” jelasnya.
    Organisasi profesi, lanjutnya, juga berfungsi sebagai penghubung antara sistem hukum dan masyarakat melalui edukasi hukum publik.
    Pada sidang tahunan MPR, Prabowo menyoroti mengenai penegakan hukum. Berikut kutipan pidato Prabowo terkait penegakan hukum:
    Sebagai Presiden Republik Indonesia saya bertanggung jawab atas pemerintahan eksekutif saya berkewajiban menegakkan hukum demi keselamatan bangsa. Saat ini kita menghadapi realitas terjadi kebocoran kekayaan negara kita dalam skala yang sangat besar. Kita mengalami suatu kondisi yang saya sebut net out flow of national wealth.
    Janganlah kita menghabiskan tenaga kita untuk mencari siapa yang salah, kita tidak ada waktu, kita tidak punya cukup energi untuk mencari kesalahan orang. Pemerintah yang saya Pimpin harus mengusahakan diri untuk mencari solusi yang tepat dan cepat atas masalah pokok ini.
    Ibarat sebuah badan kalau darahnya terus mengalir keluar maka pada suatu titik badan itu akan mati. Kalau mengalirnya kekayaan kita ke luar negeri kita biarkan terus-menerus kita berpotensi jadi negara gagal. karena itu saya berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang perlu walaupun itu sulit dan juga tidak populer bagi pihak-pihak tertentu.
    Saya harus mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan kekayaan negara agar bisa digunakan untuk kepentingan bangsa kita di hari ini dan di hari esok, untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang.
    Terus terang saya katakan di sini di hadapan saudara-saudara sekalian kalau kita konsekuen menjalankan apa yang telah dibuat oleh para pendiri bangsa kita, oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, Haji Agus Salim, tokoh-tokoh generasi 45 yaitu rancang bangun blue print negara bagaimana negara harus dijalankan yang semua sudah tertuang dalam undang-undang dasar 1945 Saya yakin bangsa kita akan selamat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bukan Main! “Gunung” Emas Super Raksasa Sembunyi di Perut China

    Bukan Main! “Gunung” Emas Super Raksasa Sembunyi di Perut China

    Jakarta, CNBC Indonesia – Di akhir tahun 2024, sebuah endapan bijih emas “super raksasa” dengan kualitas sangat tinggi berhasil ditemukan di China. Diperkirakan, deposit ini mengandung sekitar 1.000 metrik ton logam mulia, yang merupakan penemuan besar bagi negara tersebut.

    Nilai penemuan ini diperkirakan mencapai 600 miliar yuan, atau sekitar Rp 1,3 kuadriliun. Jika angka ini terverifikasi, cadangan emas ini bisa menjadi salah satu yang terbesar dan paling menguntungkan yang pernah ditemukan, bahkan melebihi 900 metrik ton yang diperkirakan ada di tambang South Deep, Afrika Selatan.

    Meski beberapa ahli masih mempertanyakan skala dan kelayakan deposit tersebut, jika terbukti kebenarannya, penemuan ini akan menjadi tonggak penting bagi China.

    Biro Geologi Provinsi Hunan, seperti yang dilaporkan oleh Xinhua, mengumumkan penemuan 40 urat emas pada kedalaman 2 kilometer di wilayah timur laut Pingjiang, Hunan.

    Satu gua saja diperkirakan mengandung 300 metrik ton emas, dan berdasarkan pemodelan 3D, cadangan tambahan mungkin masih bisa ditemukan hingga kedalaman 3 kilometer.

    “Banyak inti batuan yang dibor menunjukkan adanya emas yang terlihat,” ujar prospektor biro, Chen Rulin, saat penemuan itu.

    Sampel inti menunjukkan bahwa setiap metrik ton bijih bisa mengandung hingga 138 gram emas. Ini adalah kualitas yang luar biasa, mengingat bijih yang dianggap bermutu tinggi biasanya hanya mengandung lebih dari 8 gram.

    China sendiri sudah menjadi pemain utama di pasar emas global, dengan cadangan yang diperkirakan melebihi 2.000 ton di awal tahun 2024. Industri pertambangan emasnya menyumbang sekitar 10% dari total produksi dunia.

    Pengumuman penemuan ini sempat mendorong kenaikan harga emas yang sudah melambung tinggi. Permintaan terhadap emas memang meningkat tajam di tengah ketidakpastian ekonomi global.

    Tidak jelas berapa banyak lagi bijih emas berharga yang masih tersembunyi di seluruh dunia. Para ahli masih berselisih pendapat apakah produksi emas global telah mencapai puncaknya.

    (tps/tps)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Anggaran Pendidikan 2026 Rp 757,8 Triliun, Golkar Tekankan Efektivitas dan Tepat Sasaran Nasional 16 Agustus 2025

    Anggaran Pendidikan 2026 Rp 757,8 Triliun, Golkar Tekankan Efektivitas dan Tepat Sasaran Nasional 16 Agustus 2025

    Anggaran Pendidikan 2026 Rp 757,8 Triliun, Golkar Tekankan Efektivitas dan Tepat Sasaran
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Golkar Adde Rosi Khoerunnisa mengingatkan pentingnya efektivitas dan fokus penggunaan anggaran agar tepat sasaran.
    Hal ini merespons pemerintah yang menetapkan anggaran pendidikan sebesar Rp 757,8 triliun dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026.
    “Jika anggaran pendidikan tidak digunakan sebagaimana mestinya dan tidak fokus, maka potensi kebocoran akan terus terjadi dan kualitas pendidikan akan menurun. Hal ini akan berdampak langsung pada daya saing dan kualitas SDM bangsa, terutama dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045,” kata Adde, dalam keterangannya, Sabtu (16/8/2025).
    Politikus Partai Golkar ini juga menyoroti permasalahan pengelolaan Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga (PTKL) yang dinilai tidak tepat sasaran.
    Menurut dia, pada APBN 2025, PTKL menghabiskan 39 persen anggaran fungsi pendidikan, sementara Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) hanya mengelola 22 persen.
    Padahal, lanjut dia, jumlah mahasiswa di PTKL hanya sekitar 200.000, yang mana jauh lebih kecil dibandingkan mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sebanyak 3,9 juta dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) sekitar 4,4 juta.
    Dia menambahkan, penyelenggaraan PTKL saat ini tersebar di 24 kementerian dan lembaga.
    Totalnya ada sekitar 124 perguruan tinggi dan 892 program studi.
    Ia menilai perlunya penyederhanaan dan penataan sistem PTKL untuk memastikan tidak ada lagi pemborosan anggaran dan tumpang tindih kebijakan, agar hanya fokus pada pendidikan kedinasan.
    “Perlu penataan dan penyederhanaan PTKL, termasuk menghapus program studi umum yang tidak sesuai mandat undang-undang,” ujar dia.
    Di sisi lain, ia menegaskan soal kesejahteraan guru, baik PNS maupun non-PNS.
    “Kesejahteraan guru adalah kunci pendidikan berkualitas, karena guru dan dosen adalah motor penggerak transformasi pengetahuan,” tambah Adde.
    Menurut Adde, Fraksi Partai Golkar di DPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap RAPBN 2026, khususnya dalam bidang pendidikan.
    Anggota Fraksi Partai Golkar ini juga berkomitmen mengawal agar program-program prorakyat terlaksana dengan baik.
    “Kami akan memastikan pendidikan berkualitas dapat dinikmati seluruh rakyat Indonesia,” pungkas dia.
    Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah berkomitmen memenuhi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) tahun 2026, atau sebesar Rp757,8 triliun.
    Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidato Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dalam Sidang Pembukaan Masa Sidang DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
    “Pemerintah berkomitmen memenuhi anggaran pendidikan 20 persen, yaitu sekitar 757,8 triliun untuk tahun 2026, terbesar sepanjang sejarah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia),” kata Prabowo, dalam pidatonya.
    Anggaran pendidikan tahun 2026 tersebut naik sekitar Rp 33,5 triliun dibandingkan anggaran tahun 2025 yang sebesar Rp 724,3 triliun.
    Kepala Negara menjabarkan, anggaran tersebut bakal dialokasikan untuk meningkatkan kualitas guru, memperkuat pendidikan vokasi, dan menselaraskan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja.
    Selain itu, anggaran tersebut juga disiapkan untuk program beasiswa, peningkatan fasilitas sekolah, dan kampus.
    Prabowo mengatakan, pemerintah akan menyiapkan beasiswa, di antaranya program Indonesia Pintar untuk 21,1 juta siswa, serta beasiswa untuk 1,2 juta mahasiswa, dan peningkatan kualitas fasilitas sekolah dan kampus dialokasikan sebesar Rp 150,1 triliun.
    “Untuk gaji guru, penguatan kompetensi, dan kesejahteraan guru serta dosen dialokasikan sebesar Rp178,7 triliun. Tunjangan profesi guru non-PNS dan tunjangan profesi guru ASN daerah disiapkan secara memadai,” katanya lagi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menelisik dwilogi pidato Presiden Prabowo

    Menelisik dwilogi pidato Presiden Prabowo

    Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). ANTARAFOTO/Rivan Awal Lingga/app/rwa/aa.

    Menelisik dwilogi pidato Presiden Prabowo
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 16 Agustus 2025 – 15:42 WIB

    Elshinta.com – Tanggal 15 Agustus 2025 akan dikenang sebagai hari ketika sebuah dwilogi politik dipentaskan di panggung kenegaraan.

    Yang terjadi pada hari itu bukan sekadar dua pidato yang kebetulan disampaikan pada hari yang sama, terapi sebuah narasi utuh yang disajikan dalam dua babak.

    Babak pertama, pidato kenegaraan di pagi hari, adalah deklarasi perang ideologis terhadap sebuah sistem yang mapan. Babak kedua, pidato pengantar RAPBN 2026 di sore harinya, adalah pengungkapan “mahar fiskal” senilai Rp3.786,5 triliun untuk mendanai perang tersebut.

    Inilah cetak biru sebuah pertaruhan raksasa, sebuah proyek restrukturisasi nasional yang paling ambisius dalam sejarah Republik Indonesia.

    Babak pertama dibuka dengan diagnosis tajam tentang penyakit kronis bangsa, yaitu sebuah sistem di mana, menurut Presiden, “yang menikmati pertumbuhan ekonomi kita hanya segelintir orang saja”.

    Presiden secara terbuka mengkritik praktik “serakahnomics” yang disebutnya dilakukan oleh “para pengusaha yang mengejar keuntungan sebesar-besarnya dengan menipu dan mengorbankan rakyat Indonesia”.

    Resep yang ditawarkan adalah kembali ke Pasal 33 UUD 1945, sebuah seruan untuk merebut kembali kedaulatan ekonomi.

    Namun, narasi heroik ini menyederhanakan masalah. Apakah problem utamanya hanya keserakahan segelintir pihak, atau justru kegagalan sistemik negara dalam menciptakan regulasi yang adil dan pengawasan yang efektif? Tanpa amunisi, sebuah deklarasi perang hanyalah teriakan hampa.

     

    Amunisi Triliunan Rupiah

    Amunisi itu terungkap di babak kedua. Di sinilah visi diterjemahkan menjadi angka-angka yang monumental. Mesin fiskal negara secara terang-terangan diarahkan untuk mendanai revolusi ini.

    Tiga alokasi anggaran terbesar menjadi tiang pancangnya: Rp757,8 triliun untuk Pendidikan, Rp402,4 triliun untuk Ketahanan Energi, dan Rp335 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Angka-angka ini bukan sekadar belanja rutin, melainkan investasi langsung pada rakyat yang dirancang sebagai antitesis dari sebuah sistem yang dinilai tidak merata.

    Namun, besarnya alokasi ini juga membuka pintu bagi potensi inefisiensi dan penyelewengan dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pertarungan untuk mewujudkan ekonomi berkeadilan dieksekusi dengan presisi anggaran. Instrumen yang dipilih, meskipun menantang, menunjukkan keberanian untuk melakukan intervensi langsung.

    Visi memotong rantai distribusi diwujudkan dengan dukungan bagi 80.000 Koperasi Desa Merah Putih. Langkah ini menjadi langkah strategis yang, dengan pengawasan digital dan partisipasi aktif masyarakat, dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal sejati, bukan sekadar menciptakan elite baru.

    Misi kedaulatan pangan yang didukung alokasi Rp164,4 triliun untuk memperkuat Badan Urusan Logistik (Bulog) dan menyalurkan subsidi pupuk, kini memiliki momentum untuk berhasil.

    Dengan memangkas birokrasi dan menerapkan sistem penyaluran langsung seperti yang telah dirintis, model lama yang rawan penyelewengan dapat diatasi.

    Setiap rupiah dalam APBN 2026 memang memiliki tujuan ideologis, dan dengan kemauan politik yang kuat, eksekusinya akan dikawal untuk mengatasi masalah klasik yang selama ini menghambat.

     

    Harga Sebuah Visi

    Setiap pertaruhan besar tentu datang dengan risiko. Harga dari ambisi ini adalah defisit anggaran sebesar Rp638,8 triliun. Bukan sekadar angka, defisit anggaran adalah beban utang konkret yang akan diwariskan kepada generasi mendatang, lengkap dengan bunga yang harus dibayar.

    Seluruh arsitektur megah ini berdiri di atas fondasi asumsi makroekonomi yang optimistis yaitu pertumbuhan 5,4 persen dan nilai tukar Rp16.500 per Dolar AS. Asumsi ini terasa sangat rapuh jika dihadapkan pada realitas volatilitas pasar global dan potensi capital flight sebagai respons atas kebijakan yang dianggap tidak ramah pasar.

    Pertanyaannya bukan lagi sekadar apakah asumsi ini akan tercapai, tetapi seberapa besar ruang fiskal yang tersisa untuk manuver jika salah satu asumsi ini meleset?

    Di sinilah letak momentum sesungguhnya: menggelontorkan dana triliunan bukan ke dalam sistem birokrasi yang pasif, melainkan sebagai katalisator untuk memaksakan perubahan.

    Ini adalah strategi shock therapy yang disengaja. Menyadari bahwa reformasi birokrasi adalah proses panjang, pemerintah justru menggunakan alokasi anggaran masif ini sebagai instrumen untuk mendobrak kemapanan dan mempercepat transformasi.

    Dengan kemauan politik yang kuat dari pucuk pimpinan, aparatur yang selama ini dianggap bagian dari masalah didorong untuk menjadi bagian dari solusi.

    Gelontoran dana ini, jika diiringi pengawasan ketat dan penegakan hukum tanpa kompromi, memiliki potensi besar untuk menjadi energi pendorong reformasi, bukan lagi bahan bakar bagi korupsi.

    Pada akhirnya, dwilogi pidato ini adalah momen di mana pemerintah Indonesia secara sadar memilih jalan terjal tapi transformatif.

    Ini bukanlah pertaruhan buta, melainkan sebuah kalkulasi strategis ‘high-risk, high-reward’. Kegagalan memang berisiko, tapi potensi keberhasilannya jauh lebih besar: sebuah lompatan kuantum menuju kemakmuran.

    Semua kartu –ideologis dan finansial– telah diletakkan di atas meja, bukan sebagai tanda kepasrahan, melainkan sebagai undangan bagi seluruh elemen bangsa untuk bergotong royong.

    Pertanyaannya kini bergeser, dari “apakah kita akan berhasil?” menjadi “bagaimana kita bersama-sama memastikan keberhasilan ini?”.

    Seluruh bangsa kini dipanggil untuk mengawal agar mahar triliunan ini benar-benar menjadi jembatan emas menuju kemakmuran sejati.

    Sumber : Antara

  • Cinta Indonesia Tak Cukup dengan Kisah Heroik Merebut Bendera

    Cinta Indonesia Tak Cukup dengan Kisah Heroik Merebut Bendera

    Jakarta –

    Film animasi Merah Putih: One for All baru-baru ini menjadi sorotan publik. Ceritanya sederhana dan penuh semangat persatuan: delapan anak dari berbagai daerah di Indonesia bersatu menyelamatkan bendera pusaka yang hilang tiga hari sebelum upacara kemerdekaan. Pesan yang ingin disampaikan jelas: keberagaman adalah kekuatan, dan simbol negara harus dijaga.

    Namun, pertanyaannya: apakah cinta Indonesia hanya sebatas kisah heroik menyelamatkan bendera?

    Nasionalisme yang Masih Seremonial

    Film ini mewakili bentuk nasionalisme yang sangat seremonial-menjaga simbol, mengibarkan bendera, dan bersatu demi momen upacara. Tentu, itu penting. Tapi di dunia nyata, “bendera” yang kita jaga seharusnya tidak hanya kain merah putih di tiang, melainkan juga hutan yang lestari, laut yang bersih, udara yang sehat, tanah yang subur, dan keanekaragaman hayati yang kaya.

    Di banyak daerah, sumber daya alam kita sedang dijarah. Hutan Papua terus ditebang untuk perkebunan monokultur, tambang nikel di Sulawesi menggerus pesisir dan mencemari laut, sungai-sungai di Kalimantan berubah menjadi cokelat pekat karena tambang emas ilegal. Jika semua itu dibiarkan, kita sebenarnya sedang kehilangan “bendera kehidupan” yang jauh lebih vital daripada selembar kain simbol negara.

    Cinta Tanah Air di Era Krisis Iklim

    Kita hidup di era krisis iklim. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan suhu rata-rata Indonesia meningkat signifikan dalam dua dekade terakhir. Akibatnya, kita semakin sering menghadapi banjir bandang, kekeringan ekstrem, kebakaran hutan, dan abrasi pantai.

    Ironisnya, banyak kerusakan ini justru disebabkan oleh proyek-proyek yang dibungkus jargon pembangunan dan investasi. Padahal, proyek semacam itu seringkali merusak ekosistem, mengancam sumber air, dan mengurangi daya serap karbon yang sangat dibutuhkan untuk memperlambat pemanasan global.

    Di tengah situasi ini, cinta tanah air seharusnya diukur dari keberanian melawan para perusak alam, mempertahankan hutan adat, melindungi satwa langka dan memastikan sumber daya alam dikelola secara berkelanjutan.

    Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Sustainable Development Goals (SDGs) telah menetapkan Goal 13: Climate Action-mengambil langkah cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia, memegang peran strategis dalam pencapaian tujuan ini.

    Jika kita benar-benar cinta Indonesia, maka kita harus serius memenuhi target SDGs 13: mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana iklim, dan melindungi ekosistem yang menjadi penyangga kehidupan.

    Sayangnya, komitmen ini sering kali hanya manis di dokumen, tapi lemah di lapangan.
    Film seperti Merah Putih: One for All sebenarnya bisa menjadi medium edukasi yang efektif. Alur ceritanya bisa diubah atau diperkaya dengan pesan menjaga lingkungan.

    Misalnya, tokoh-tokohnya tidak hanya mencari bendera yang hilang, tetapi juga menyelamatkan hutan dari pembakaran liar atau membersihkan laut dari tumpahan minyak.

    Dengan begitu, pesan nasionalisme yang disampaikan tidak hanya simbolis, tetapi juga relevan dengan tantangan zaman.

    Seni untuk Lingkungan

    Seni dan film memiliki kekuatan untuk mengubah cara pandang masyarakat. Ketika anak-anak menonton film nasionalis yang juga mengajarkan perlindungan alam, mereka tumbuh dengan kesadaran bahwa membela negara berarti juga membela bumi tempat mereka berpijak.

    Bayangkan jika generasi muda kita diajak percaya bahwa pahlawan masa kini adalah mereka yang menanam pohon, memulihkan terumbu karang, menghentikan pembalakan liar, atau mengadvokasi energi terbarukan. Itulah wujud cinta tanah air yang paling relevan di era krisis iklim.

    Kemerdekaan yang Utuh

    Kemerdekaan tidak hanya berarti bebas dari penjajahan fisik, tetapi juga dari ketergantungan pada model pembangunan yang merusak lingkungan. Kemerdekaan sejati adalah saat rakyat Indonesia dapat hidup di tanah yang subur, menghirup udara bersih, meminum air yang aman, dan mewariskan bumi yang layak huni bagi generasi mendatang.

    Film Merah Putih: One for All boleh menjadi hiburan bertema nasionalisme. Tapi mari kita ingat: cinta Indonesia bukan sekadar berkibar di tiang bendera, melainkan tumbuh di setiap pohon yang kita lindungi, mengalir di sungai yang kita jaga dan bernafas di udara yang kita bersihkan.

    Jika kita ingin merayakan kemerdekaan yang utuh, maka perjuangan terpenting hari ini adalah memenangkan pertempuran melawan krisis iklim-pertempuran yang jauh lebih menentukan masa depan bangsa daripada sekadar menyelamatkan selembar bendera di layar lebar.

    Nofi Yendri Sudiar. Koordinator Penanganan Perubahan Iklim SDGs sekaligus Kepala Research Center for Climate Change (RCCC) Universitas Negeri Padang.

    (rdp/imk)

  • Pameran BNI wondrX 2025 Kembali Hadir, Promo Liburan hingga Rumah

    Pameran BNI wondrX 2025 Kembali Hadir, Promo Liburan hingga Rumah

    Jakarta –

    PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menggelar pameran tahunan bertajuk ‘BNI wondrX 2025’ di ICE BSD, Tangerang pada 15-17 Agustus 2025.

    Dalam gelaran kali ini, BNI memberikan sejumlah program pembiayaan menarik, mulai dari kredit pemilikan rumah (KPR), pembiayaan kendaraan bermotor, hingga ke perjalanan.

    Berdasarkan pantauan detikcom di lokasi, Sabtu (16/8/2025), hall 6 hingga hall 9 ICE BSD dipadati pengunjung. Anak kecil hingga orang dewasa tampak menikmati libur akhir pekan sembari berbalanja dalam pameran ini. Terpantau, tenant-tenant travel, emas, hingga tiket pesawat dipadati pengunjung.

    Pasalnya berbagai promo serta cashback menarik ditawarkan di berbagai tenant. Misalnya, penawaran flash sale tiket Jakarta-Denpasar pulang-pergi seharga Rp790 ribu dan Jakarta-Kuala Lumpur Rp1,079 juta.

    Pengunjung juga berkesempatan mendapatkan cashback hingga Rp8,7 juta bagi pembayaran dengan kartu BNI serta QRIS wondr by BNI, serta extra cashback hingga Rp 1 juta bagi transaksi dengan kartu BNI.

    Bagi ingin membeli ponsel baru, ada tawaran diskon hingga 70% di tenant Digiplus dengan cashback hingga Rp 8,79 juta bagi yang bertransaksi dengan kartu BNI dan QRIS wondr by BNI.

    Di pameran ini juga ditawarkan cashback belanja hingga Rp 8,79 juta buat yang ingin membeli emas serta potongan diskon hingga 8%. Tak ketinggalan, pembiayaan kendaraan bermotor ditawarkan bunga spesial mulai dari 1,79% per tahun.

    Khusus pameran ini, pengunjung mendapatkan bebas biaya provisi dan asuransi banjir/huru-hara di tahun pertama, cicilan 0% untuk pembayaran booking fee dengan Kartu Kredit BNI. Untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR), ditawarkan bunga ringan mulai dari 1,79% per tahun, bebas biaya provisi dan administrasi. Pengunjung bisa memilih rumah idaman sebab di pameran kali ini BNI bekerja sama dengan 22 pengembang properti.

    Selain yang disebutkan di atas, terdapat berbagai tenant makanan dan minuman (FnB) yang disediakan. Ada harga spesial yang ditawarkan jika bertransaksi dengan QRIS wondr by BNI. Bahkan di gerai-gerai FnB juga menyediakan flash sale mulai harga Rp 7,900, seperti EsKioi Indonesia, Fore Coffee, pisang madu, hingga Demie Bakmie 69.

    (rea/hns)

  • Harga tiga produk emas di Pegadaian hari ini kompak merosot

    Harga tiga produk emas di Pegadaian hari ini kompak merosot

    Petugas menata emas batangan di Butik Emas Logam Mulia (BELM) Antam Setiabudi, Jakarta, Jumat (12/7/2024). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/foc/pri

    Harga tiga produk emas di Pegadaian hari ini kompak merosot
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 16 Agustus 2025 – 12:06 WIB

    Elshinta.com – Harga emas yang dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Sabtu, menunjukkan harga tiga produk logam mulia, yakni buatan UBS, Galeri24, dan Antam mengalami penurunan harga jual.

    ‎Emas Galeri24 turun dari angka Rp1.904.000 menjadi Rp1.888.000 per gram, begitu pula emas UBS turut turun ke angka Rp1.897.000 dari awalnya Rp1.914.000 per gram.

    Sementara, emas Antam merosot menjadi Rp1.976.000 dari semula Rp2.001.000 per gram.

    Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

    Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

    Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

    Harga emas UBS:

    ‎- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp1.025.000

    ‎- Harga emas UBS 1 gram: Rp1.897.000

    ‎- Harga emas UBS 2 gram: Rp3.763.000

    ‎- Harga emas UBS 5 gram: Rp9.299.000

    ‎- Harga emas UBS 10 gram: Rp18.501.000

    ‎- Harga emas UBS 25 gram: Rp46.159.000

    ‎- Harga emas UBS 50 gram: Rp92.127.000

    ‎- Harga emas UBS 100 gram: Rp184.182.000

    ‎- Harga emas UBS 250 gram: Rp460.316.000

    ‎- Harga emas UBS 500 gram: Rp919.547.000

    ‎

    Harga emas Galeri24:

    ‎- Harga emas Galeri24 0,5 gram: Rp991.000

    ‎- Harga emas Galeri24 1 gram: Rp1.888.000.

    ‎- Harga emas Galeri24 2 gram: Rp3.718.000

    ‎- Harga emas Galeri24 5 gram: Rp9.225.000

    ‎- Harga emas Galeri24 10 gram: Rp18.401.000

    ‎- Harga emas Galeri24 25 gram: Rp45.889.000

    ‎- Harga emas Galeri24 50 gram: Rp91.704.000

    ‎- Harga emas Galeri24 100 gram: Rp183.318.000

    ‎- Harga emas Galeri24 250 gram: Rp458.066.000

    ‎- Harga emas Galeri24 500 gram: Rp915.680.000

    ‎- Harga emas Galeri24 1.000 gram: Rp1.831.360.000.

    ‎

    Harga emas Antam:

    ‎- Harga emas Antam 0,5 gram: Rp1.041.000

    ‎- Harga emas Antam 1 gram: Rp1.976.000

    ‎- Harga emas Antam 2 gram: Rp3.890.000

    ‎- Harga emas Antam 3 gram : Rp5.809.000

    ‎- Harga emas Antam 5 gram: Rp9.647.000

    ‎- Harga emas Antam 10 gram: Rp19.236.000

    ‎- Harga emas Antam 25 gram: Rp47.959.000

    ‎- Harga emas Antam 50 gram: Rp95.836.000

    ‎- Harga emas Antam 100 gram: Rp191.591.000

    ‎- Harga emas Antam 250 gram: Rp478.704.000

    ‎- Harga emas Antam 500 gram: Rp957.189.000

    ‎- Harga emas Antam 1.000 gram: Rp1.914.336.000.

    Sumber : Antara

  • Freeport Tiba-tiba Tawarkan 100.000 Ton Konsentrat Tembaga ke Pasar, Ada Apa?

    Freeport Tiba-tiba Tawarkan 100.000 Ton Konsentrat Tembaga ke Pasar, Ada Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA – Freeport-McMoRan Inc. menjual volume konsentrat tembaga dalam jumlah yang lebih besar dari perkiraan setelah terjadinya gangguan di salah satu smelternya di Indonesia. Hal ini memberikan sedikit angin segar dalam jangka pendek bagi smelter-smelter yang menghadapi kelangkaan pasokan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

    Melansir Bloomberg, Sabtu (16/8/2025), langkah perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut dilakukan menyusul insiden pada fasilitas oksigen PT Smelting, menurut sumber yang mengetahui langsung situasi ini. Gangguan itu membuat perawatan berkala yang semula dijadwalkan berlangsung 4 minggu di pabrik tersebut harus diperpanjang. Pabrik ini mendapatkan pasokan dari tambang tembaga-emas andalan Freeport, Grasberg.

    Penghentian operasi smelter PT Smelting tersebut membebaskan hingga 100.000 ton konsentrat tembaga dari Grasberg, kata sumber yang meminta tidak disebutkan namanya karena sifat informasi yang sensitif secara komersial. Freeport disebut berupaya mengirimkan kargo konsentrat tersebut secepat mungkin karena izin ekspor konsentrat hanya berlaku sampai dengan pertengahan September 2025.

    “Mereka menawarkannya ke pasar secara tiba-tiba,” ujar Albert Mackenzie, analis tembaga di Benchmark Mineral Intelligence. “Sebagian besar smelter sebenarnya sudah mengamankan kebutuhan mereka untuk beberapa bulan ke depan, jadi saya rasa itu salah satu alasan mengapa hal ini membuat dampaknya terasa begitu mengejutkan.”

    Juru bicara Freeport-McMoRan tidak menanggapi permintaan komentar terkait rencana penjualan tersebut. Sementara itu, juru bicara unit perusahaan di Indonesia mengatakan perbaikan pabrik oksigen diharapkan selesai pada awal September.

    Meski volumenya relatif kecil terhadap pasar tembaga global, pasokan ini memberikan dorongan jangka pendek yang signifikan terhadap suplai spot bagi smelter yang sedang kesulitan mendapatkan bahan baku setelah kapasitas pengolahan global meningkat.

    Pasokan tembaga dari tambang belum mampu mengejar pertumbuhan kapasitas smelter di China dan negara lain, menyebabkan kelangkaan bijih di seluruh dunia semakin parah akibat meningkatnya permintaan dari para trader. Seiring memburuknya kelangkaan ini, smelter-smelter terpaksa menerima penurunan tajam biaya pengolahan dalam kontrak pasokan mereka.

    Biaya pengolahan dan pemurnian ini—dikenal sebagai treatment and refining charges (TC/RC)—biasanya dipotong dari harga bijih dan umumnya menyumbang sekitar sepertiga pendapatan smelter. Namun, sepanjang 2025, biaya tersebut di pasar spot justru berada di level negatif, menciptakan dinamika pasar yang belum pernah terjadi sebelumnya di mana smelter kini justru dikenakan biaya untuk mengolah konsentrat, alih-alih dibayar untuk melakukannya.

    Indeks TC/RC spot tercatat sebesar -US$60,10 per ton bijih yang diolah dan -6,01 sen per pound logam terkandung pada 8 Agustus 2025, menurut Fastmarkets Ltd. Penjualan kargo dari Freeport mengungkit biaya tersebut dari rekor terendah -US$66,50/66,5 sen yang tercatat pada akhir Juni.

    Meski pemulihannya relatif moderat, hal ini dapat memberikan tekanan terhadap para trader yang sebelumnya bersaing secara agresif dengan pabrik peleburan untuk mendapatkan pasokan barang di tengah ketatnya pasar.

    Kecemasan soal pemulihan pasokan spot ini meningkat karena terjadi di tengah melemahnya permintaan musiman. Sejumlah pelaku pasar bersiap menghadapi kemungkinan kenaikan biaya TC/RC yang lebih signifikan dalam beberapa minggu ke depan.

    Beberapa pembeli di China telah menerima penawaran untuk kargo konsentrat dari Grasberg yang akan dikirim pada Agustus dan September 2025 dengan biaya pengolahan antara -US$20 hingga -US$30 per ton, kata beberapa sumber.

    Meski demikian, banyak analis dan pedagang memperkirakan pasar konsentrat tembaga akan menghadapi keterbatasan pasokan jangka panjang yang kemungkinan akan membuat biaya TC/RC tetap rendah.

    “Penambahan kapasitas smelter baru kemungkinan akan terus memberi tekanan struktural pada TC,” kata Charles Cooper, kepala riset tembaga di Wood Mackenzie. “Biaya pengolahan spot untuk konsentrat tembaga mungkin belum menyentuh titik terendahnya.”