Produk: emas

  • Ekspor Batu Bara Anjlok 21,74 Persen, Ini Alasannya!

    Ekspor Batu Bara Anjlok 21,74 Persen, Ini Alasannya!

    JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara terkait penurunan ekspor komoditas batu bara sejak Januari hingga Juli 2025 menurun sebesar 21,74 persen menjadi 13,82 miliar dolar AS.

    Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Tri Winarno mengakui, penurunan nilai ekspor ini memang terjadi dikarenakan terdapat peningkatan kapasitas produksi di China dan India belakangan ini.

    Apalagi, lanjut dia, China dan India merupakan dua negara ekspor utama batu bara Indonesia.

    “Itu China dan India memang kapasitas produksinya naik. Nah, sedangkan kita ekspor utamanya ke kedua negara itu. Nah, jadi wajar-wajar saja sebetulnya,” ujar Tri kepada awak media di Kawasan Parlemen, Rabu, 3 September.

    Ia menambahkan naik turunnya nilai ekspor merupakan hal yang wajar terjadi, seperti fluktuasi harga komoditas batu bara.

    “Sebetulnya ini siklusnya ya, naik turun gitu, harga naik turun. Seperti itulah kira-kira,” sambung Tri.

    Untuk mengatasi penurunan ini, Tri menyebut kementeriannya telah menjajaki alternatif negara ekspor lain selain China dan India. Alih-alih mengekspor ke Eropa, Tri telah meminta Asosiasi Pertambangan Batu Bara (APBI) agar menyasar negara-negara Asean seperti Vietnam, Malaysia, Thailand dan Filipina.

    “Kita sudah ngomong juga dengan APBI, coba dijajakin misalnya Vietnam, Malaysia, Thailand, terus kemudian Filipina,” jelas dia.

    Sebelumnya, BPS melaporkan kinerja ekspor komoditas emas hitam ini pada periode Januari hingga Juli 2024 tercatat sebesar 17,66 miliar dolar AS.

    “Nilai ekspor batu bara turun 21,74 persen secara kumulatif,” ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini, Senin, 1 September.

    Dia menjelaskan, secara kumulatif penurunan ekspor ini disebabkan karena adanya penurunan volume ekspor sebesar 6,95 persen.

    Asal tahu saja, ekspor batu bara memiliki pangsa pasar sebesar 9,08 persen dari total ekpsor nonmigas sejak Januari hingga Juli 2025.

  • BEM UI Tuntut DPR Usut Pernyataan Prabowo soal Dugaan Makar

    BEM UI Tuntut DPR Usut Pernyataan Prabowo soal Dugaan Makar

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Agus Setiawan menuntut DPR mengusut  dugaan makar seperti yang diucapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Pernyataan itu dia sampaikan saat audiensi di DPR, Rabu (3/8/2025). Audiensi ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, dan Wakil DPR Cucun Ahmad Syamsurijal.

    “Saya ingin ada pembentukan tim investigasi yang independen untuk mengusut tuntas berbagai kekerasan yang terjadi sepanjang bulan Agustus ini, juga dengan dugaan makar yang keluar dari mulut bapak Presiden Prabowo Subianto,” katanya.

    Dia menilai dugaan makar yang dilayangkan Prabowo dalam aksi demonstrasi pekan lalu merugikan massa yang berunjuk rasa.

    Pembentukan tim ini, kata dia, juga sebagai cara membuktikan kebenaran dari ucapan Prabowo Subianto.

    “Sehingga apa yang disampaikan bapak presiden dapat dibuktikan karena kami dari gerakan merasa dirugikan,” tegasnya.

    Agus juga menyinggung aksi anggota dewan yang berjoget ria saat lesunya kondisi ekonomi dan aspirasi masyarakat tak didengar.

    Agus mengatakan sikap anggota dewan tersebut tidak pantas dilakukan di tengah badai PHK. Terlebih tunjangan anggota dewan meningkat dirasa kurang tepat.

    “Kok bisa ada wakil rakyat yang justru kabarnya tunjangannya dinaikkan dan ketika ada kabar tersebut terjadi simbolisasi joget-joget yang kemudian hati kami sedih bapak-bapak sekalian,” paparnya.

    Agus mengatakan bahwa masyarakat seolah hanya dimanfaatkan suaranya saat gelaran pemilu. Setelahnya janji-janji semasa kampanye tidak direalisasikan.

    Dia khawatir generasi emas 2045 tidak tercapai jika pemerintah tidak melakukan perubahan. Oleh karenanya, dia berharap agar wakil rakyat menjalankan amanat seperti yang diinginkan rakyat.

    “Saya berharap agar kita ingat kembali amanat rakyat, mandat rakyat yang dibebankan di pundak kota sekalian agar betul- betul kita perjuangkan,” terang Agus.

  • Anggaran KKP 2026 Naik Drastis Jadi Rp 13 Triliun, Fokus Kampung Nelayan – Page 3

    Anggaran KKP 2026 Naik Drastis Jadi Rp 13 Triliun, Fokus Kampung Nelayan – Page 3

    Lebih rinci, KKP membagi anggaran ke berbagai direktorat dan badan. Sekretariat Jenderal mendapat Rp 640,56 miliar, Inspektorat Jenderal Rp 98,87 miliar, Ditjen Perikanan Tangkap Rp 6,25 triliun, dan Ditjen Perikanan Budidaya Rp 1,15 triliun. Sementara Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan memperoleh Rp 1,04 triliun.

    Kemudian, Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Rp 276 miliar, Ditjen Pengelolaan Kelautan R p1,39 triliun, Ditjen Penataan Ruang Laut Rp 199,96 miliar, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Rp 1,39 triliun, serta Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Rp 530,35 miliar.

    Trenggono menambahkan, penyusunan anggaran ini selaras dengan visi Presiden menuju Indonesia Emas 2045 serta mendukung delapan misi pembangunan nasional Asta Cita. Ia pun meminta Komisi IV DPR ikut mengawal agar seluruh program berjalan tepat waktu dan sasaran.

  • 5
                    
                        Mahasiswa ke DPR: Kok Bisa Ekonomi Lesu tapi Tunjangan Naik dan Joget-joget?
                        Nasional

    5 Mahasiswa ke DPR: Kok Bisa Ekonomi Lesu tapi Tunjangan Naik dan Joget-joget? Nasional

    Mahasiswa ke DPR: Kok Bisa Ekonomi Lesu tapi Tunjangan Naik dan Joget-joget?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Perwakilan mahasiswa Universitas Indonesia (UI), Agus Setiawan, menyindir kenaikan tunjangan anggota DPR yang disambut dengan aksi berjoget bersama, di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit.
    Agus menyampaikan hal itu dalam pertemuan dengan pimpinan DPR RI di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/9/2025).
    Pertemuan tersebut dihadiri tiga Wakil Ketua DPR, yakni Sufmi Dasco Ahmad (Gerindra), Cucun Ahmad Syamsurijal (PKB), dan Saan Mustopa (Nasdem).
    “Di tengah masyarakat rentan menderita, di-PHK, ekonomi lesu, daya beli masyarakat menurun, kok bisa ada wakil rakyat yang justru kabarnya tunjangannya dinaikkan. Dan ketika ada kabar tersebut terjadi simbolisasi joget-joget dan kemudian membuat hati kami sedih, Bapak-bapak sekalian,” ujar Agus di hadapan pimpinan DPR RI.
    Dia pun berpandangan bahwa DPR hanya mengingat masyarakatnya saat momentum pemilu, tetapi melupakan janji ketika sudah duduk di kursi kekuasaan.
    “Kami seakan-akan dimanfaatkan di setiap momen pemilunya saja dengan berbagai janjinya. Tetapi ketika sudah duduk di kursi yang enak ini, Bapak-bapak, Ibu sekalian, seakan-akan melupakan kami sebagai bagian dari rakyat yang seharusnya diperhatikan di setiap pertemuan rapatnya,” kata Agus.
    Dalam kesempatan itu, Agus juga menyampaikan kerisauan para mahasiswa atas masa depan bangsa.
    Menurutnya, narasi besar menuju Indonesia Emas 2045 bisa gagal tercapai apabila DPR dan pemerintah tidak benar-benar memegang amanah rakyat.
    “Saya khawatir bahwa narasi-narasi Indonesia Emas 2045 justru tidak akan tercapai. Harapannya, agar ingat kembali amanah rakyat, mandat rakyat yang dibebankan di pundak-pundak kita sekalian, agar betul-betul bisa diperjuangkan,” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya, para Wakil Pimpinan DPR RI menggelar pertemuan dengan perwakilan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan dan sejumlah organisasi mahasiswa lain pada Selasa (2/9/2025).
    Pertemuan yang berlangsung di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen itu dihadiri tiga Wakil Ketua DPR, yakni Sufmi Dasco Ahmad (Gerindra), Cucun Ahmad Syamsurijal (PKB), dan Saan Mustopa (Nasdem).
    Pertemuan itu digelar usai rangkaian aksi unjuk rasa berbagai elemen masyarakat yang berlangsung sejak 25 Agustus 2025.
    Pantauan Kompas.com, dalam forum itu mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi hadir mengenakan almamater masing-masing.
    Satu mikrofon disediakan di tengah ruangan untuk memfasilitasi penyampaian aspirasi secara bergiliran.
    Secara terpisah, tiga anggota DPR RI, yakni Andre Rosiade (Gerindra), Daniel Johan (PKB), dan Kawendra Lukistian (Gerindra), juga menerima perwakilan massa aksi dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) di Ruang Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Rabu (3/9/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Energi, Kolaborasi, dan Masa Depan ASEAN

    Energi, Kolaborasi, dan Masa Depan ASEAN

    Jakarta

    Tahun 2025 menandai Golden Jubilee ASEAN Council on Petroleum (ASCOPE), forum kerja sama sektor energi regional yang beranggotakan 10 perusahaan migas nasional dan otoritas energi negara ASEAN. ASCOPE telah menjadi wadah penting bagi kolaborasi energi lintas negara ASEAN, mulai dari mengelola potensi migas, membangun infrastruktur strategis, hingga memperkuat ketahanan energi kawasan.

    ASCOPE merupakan penghubung antarnegara lewat proyek migas untuk memenuhi kebutuhan pasokan energi yang terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi ASEAN. Secretary In Charge ASCOPE sekaligus SVP Strategy & Investment PT Pertamina (Persero) Henricus Herwin menjelaskan organisasi ini harus terus beradaptasi dengan perubahan peta energi global, tantangan geopolitik, serta tuntutan transisi menuju energi bersih agar tetap relevan dan memperkuat eksistensinya di masa depan.

    “Setengah abad perjalanan ASCOPE merupakan cermin perjalanan energi ASEAN dari era eksplorasi minyak lepas pantai, pembangunan pipa gas lintas negara, hingga memasuki babak transisi energi,” ungkap Henricus dalam keterangan tertulis, Rabu (3/9/2025).

    Tonggak Sejarah Migas ASEAN

    ASCOPE dibentuk tahun 1975, ketika negara-negara ASEAN tengah gencar mengeksplorasi sumber daya minyak dan gas untuk mendukung pembangunan ekonomi. Saat itu, kebutuhan forum kerja sama lintas negara amat terasa, terutama karena infrastruktur energi regional masih terfragmentasi. Dari sinilah lahir ASCOPE yang bertugas untuk membangun jejaring kolaborasi energi ASEAN.

    Warisan terpenting ASCOPE adalah Trans-ASEAN Gas Pipeline (TAGP) proyek yang diinisiasi oleh Gas Advocacy Task Force. Kini, lebih dari 3.600 kilometer jaringan pipa gas telah terhubung lintas negara menghubungkan Thailand, Malaysia, Singapura, hingga Indonesia. Infrastruktur ini bukan hanya simbol kerja sama, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk memastikan ketersediaan energi kawasan.

    Seiring berkembangnya LNG sebagai virtual pipeline, ASCOPE turut mendorong pembangunan fasilitas regasifikasi dengan kapasitas lebih dari 58 juta ton per tahun (Mtpa) yang memperluas mobilitas gas lintas negara. Infrastruktur ini menawarkan fleksibilitas bagi negara-negara untuk memindahkan energi dari pusat produksi ke pusat konsumsi, bahkan melampaui keterbatasan jaringan pipa fisik.

    ASCOPE juga menginisiasi ASEAN Petroleum Security Agreement (APSA), perjanjian solidaritas energi untuk menghadapi potensi krisis pasokan. APSA menegaskan pentingnya perspektif keamanan energi kolektif di ASEAN.

    Disamping itu, Exploration and Production Task Force (EPTF) meluncurkan ASCOPE Decommissioning Guideline yang menstandarisasi proses penonaktifan fasilititas migas (facility decommissioning) secara aman dan andal.

    Transisi Energi Jadi Tantangan Baru

    ASEAN Energy Outlook 2024 memproyeksikan konsumsi energi kawasan akan melonjak dua kali lipat pada 2050 seiring pertumbuhan populasi yang mencapai 680 juta jiwa. Dalam hal tersebut, gas bumi akan memegang peran vital sebagai energi transisi. Tetapi dalam jangka panjang, negara-negara ASEAN sudah berkomitmen mencapai net zero emissions pada paruh kedua abad ini.

    ASCOPE tidak lagi bisa berfokus semata-mata pada migas, tetapi juga harus menjadi pendorong dalam pengembangan Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS), pengurangan emisi metana, hingga integrasi energi terbarukan serta pemanfaatan infrastruktur gas untuk transportasi hidrogen.

    Langkah Nyata telah Dilakukan

    Policy, Research and Capability Building Task Force menggagas penyusunan template perjanjian lintas negara untuk CCUS. Pada 2023, ASCOPE membentuk Clean Energy Task Force untuk mengeksplorasi peluang teknologi rendah karbon, memperluas diskusi mekanisme perdagangan karbon, insentif investasi energi hijau, serta strategi penggunaan jaringan pipa gas untuk transportasi hidrogen di masa depan.

    Geopolitik dan Diplomasi Energi

    Permintaan energi yang tinggi dan perubahan iklim bukan menjadi satu-satunya alasan mengapa peran ASCOPE kian relevan. Geopolitik global dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan betapa rapuhnya rantai pasok energi internasional. Krisis energi yang dipicu konflik Rusia-Ukraina, serta lonjakan harga minyak dan gas pada 2022-2023, menjadi pengingat bahwa diversifikasi pasokan, pembangunan infrastruktur bersama, dan solidaritas regional bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan.

    Berbeda dengan organisasi energi lain, ASCOPE beranggotakan langsung otoritas energi nasional dan BUMN migas, seperti Petroleum Authority (Brunei Darussalam), Ministry of Mines and Energy (Cambodia), Pertamina (Indonesia), Petroliam Nasional Berhad/PETRONAS (Malaysia), Lao State Fuel Company (Lao PDR), Myanma Oil and Gas Enterprise/MOGE (Myanmar), Philippine National Oil Company PNOC (Philippines), Singapore LNG Corporation Pte Ltd/SLNG (Singapore), PTT (Thailand), dan Petrovietnam (Vietnam). Kolaborasi BUMN energi ini memberi daya tawar kolektif ASEAN di panggung global dan menjadikan ASCOPE sebagai aktor strategis dalam diplomasi energi.

    Momentum 50 Tahun

    Setengah abad ASCOPE bisa dibaca sebagai cermin perjalanan energi ASEAN dari era eksplorasi minyak lepas pantai, pembangunan pipa gas lintas negara, hingga memasuki babak transisi energi. Namun agar tetap relevan, ada empat catatan penting yang perlu diperhatikan.

    1. Adanya penguatan kelembagaan

    Untuk menghadapi tantangan baru, diperlukan payung hukum dan tata kelola yang lebih kokoh, melalui ASCOPE Charter dan Governance & Institutional Framework. Piagam ini diharapkan menjadi dasar komitmen bersama dalam kerja sama energi lintas batas.

    2. Perluasan fokus ke energi bersih

    Gas bumi akan selalu memegang peran penting, tetapi relevansi ASCOPE ke depan ditentukan oleh kemampuannya mengintegrasikan agenda transisi energi. Pengembangan CCUS, mekanisme perdagangan karbon, hingga peluang hidrogen hijau perlu menjadi bagian dari peta jalan baru organisasi.

    3. Peningkatan daya tarik investasi

    ASCOPE mendorong skema insentif dan kemudahan regulasi lintas negara untuk menarik investasi energi bersih dan infrastruktur strategis ASEAN.

    4. Penguatan riset dan inovasi

    ASEAN tidak bisa hanya bergantung pada teknologi impor. Kolaborasi penelitian, pembangunan pusat riset bersama, hingga kemitraan dengan swasta dan akademisi akan menentukan seberapa cepat kawasan ini beradaptasi.

    Dahulu, cerita energi ASEAN dimulai dari kilang dan anjungan minyak. Sekarang cerita itu berkembang menjadi jaringan pipa gas lintas negara hingga integrasi energi bersih dalam sistem kelistrikan regional. Golden Jubilee ASCOPE adalah momentum emas untuk mendefinisikan babak baru energi ASEAN dengan menegaskan komitmennya menjadi motor penggerak transisi menuju masa depan energi yang lebih hijau, tangguh, dan inklusif bagi Asia Tenggara.

    (ega/ega)

  • 50 Tahun ASCOPE, Pertamina Perkuat Kolaborasi Energi di Asia Tenggara

    50 Tahun ASCOPE, Pertamina Perkuat Kolaborasi Energi di Asia Tenggara

    Jakarta

    Memasuki tahun ke-50 ASEAN Council on Petroleum (ASCOPE), PT Pertamina (Persero) memperkuat kolaborasi perusahaan energi di kawasan. Upaya ini dilakukan untuk mengelola potensi migas, membangun infrastruktur strategis, hingga memperkuat ketahanan energi kawasan dalam rangka memenuhi pasokan energi di wilayah Asia Tenggara.

    SVP Strategy & Investment Pertamina, Henricus Herwin menyampaikan Pertamina sebagai salah satu pendiri ASCOPE yang terbentuk sejak 1975, aktif membangun kerja sama migas antarnegara. Kini, Pertamina bersama anggota ASCOPE beradaptasi dengan dinamika global untuk memimpin transisi energi bersih ASEAN.

    “Saat ini, Pertamina berperan penting dan strategis dalam mengoordinasikan kegiatan ASCOPE dan diplomasi antarnegara pada tingkat kementerian energi di negara ASEAN,” ujar Henricus dalam keterangannya, Rabu (3/9/2025).

    Menurutnya, ASCOPE telah mencatat tonggak sejarah. ASCOPE hadir di era 1970-an, ketika negara-negara ASEAN tengah gencar mengeksplorasi sumber daya minyak dan gas untuk mendukung pembangunan ekonomi. Forum kerja sama lintas negara sangat diperlukan, terutama karena infrastruktur energi regional masih terfragmentasi.

    Dari sinilah lahir ASCOPE dengan mandat utama membangun jejaring kolaborasi energi ASEAN. Salah satunya pada Trans-ASEAN Gas Pipeline (TAGP), proyek yang digawangi oleh Gas Advocacy Task Force. Hingga kini, sepanjang lebih dari 3.600 kilometer jaringan pipa gas telah terhubung lintas negara, menghubungkan Thailand, Malaysia, Singapura, hingga Indonesia.

    Selain itu, ASCOPE turut mendorong pembangunan fasilitas regasifikasi dengan kapasitas lebih dari 58 juta ton per tahun (Mtpa), yang memperluas mobilitas gas lintas negara. ASCOPE juga menginisiasi ASEAN Petroleum Security Agreement (APSA), perjanjian solidaritas energi untuk menghadapi potensi krisis pasokan serta meluncurkan standarisasi proses penonaktifan fasilitas migas secara aman dan andal serta memfasilitasi pertukaran pengalaman antar-BUMN energi, mulai dari eksplorasi migas lepas pantai, teknologi LNG dan regasifikasi, hingga advokasi gas.

    “Setengah abad perjalanan ASCOPE merupakan cermin perjalanan energi ASEAN, dari era eksplorasi minyak lepas pantai, pembangunan pipa gas lintas negara, hingga memasuki babak transisi energi,” imbuhnya.

    Henricus mengungkapkan pada usia 50 tahun ASCOPE, perlunya memperhatikan penguatan kelembagaan, perluasan fokus ke energi bersih, peningkatan daya tarik investasi serta penguatan riset dan inovasi.

    “Golden Jubilee ASCOPE merupakan momentum emas untuk mendefinisikan babak baru energi ASEAN dengan menegaskan komitmennya menjadi motor penggerak transisi menuju masa depan energi yang lebih hijau, tangguh, dan inklusif bagi Asia Tenggara,” katanya.

    Ia menambahkan bahwa Pertamina berkomitmen untuk mempererat kolaborasi perusahaan energi antarnegara ASEAN untuk memastikan pasokan energi di kawasan Asia Tenggara tetap aman.

    “Peran strategis ASCOPE sangat diperlukan dalam mempererat kolaborasi perusahaan energi antarnegara ASEAN untuk memastikan pasokan energi di kawasan Asia Tenggara tetap aman. Seiring dengan itu, strategi pertumbuhan ganda Pertamina, yakni penguatan bisnis migas eksisting dan akselerasi energi hijau rendah karbon, menjadi komitmen bahwa Pertamina turut andil dalam menjaga ketahanan energi di kawasan ASEAN,” pungkasnya.

    (akd/akd)

  • Harga Emas Antam Meledak! Jadi Semahal Ini Sekarang

    Harga Emas Antam Meledak! Jadi Semahal Ini Sekarang

    Jakarta

    Harga emas keluaran Logam Mulia Antam 24 Karat hari ini, Rabu (3/9/2025), naik tinggi jika dibandingkan kemarin. Harga emas Antam hari ini naik sangat tinggi, hingga Rp 26.000 per gram dan berada di level Rp 2.035.000 per gram. Harga emas Antam hampir mendekati all time high (ATH), yakni di level Rp 2.039.000 per gram yang tercipta pada 22 April 2025.

    Berdasarkan situs Logam Mulia Antam, satuan harga emas hari ini yang terkecil ukuran 0,5 gram berada di angka Rp 1.067.500. Sementara harga emas 10 gram dijual dengan harga Rp 19.845.000 dan ukuran emas terbesar yakni 1.000 gram (1 kg) dibanderol Rp 1.975.600.000.

    Jika ditarik dalam sepekan terakhir, harga emas Antam berada di rentang Rp 1.932.000 – 2.035.000 per gram. Sedangkan dalam sebulan terakhir, pergerakan harga emas Antam berada di Rp 1.890.000 – 2.035.000 per gram.

    Harga emas Antam hari ini untuk buyback juga ikut naik sebesar Rp 26.000 per gram dan berada di level Rp 1.882.000 per gram. Harga buyback adalah jika Anda ingin menjual emas, maka Antam akan membelinya dengan harga tersebut.

    Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024, setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5%. PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.

    Berikut rincian Harga Emas Hari Ini dari Antam 1 Gram hingga 1.000 Gram, Rabu, (3/9/2025).

    Harga emas 0,5 gram: Rp 1.067.500
    Harga emas 1 gram: Rp 2.035.000
    Harga emas 2 gram Rp 4.010.000
    Harga emas 3 gram Rp 5.990.000
    Harga emas 5 gram: Rp 9.950.000
    Harga emas 10 gram: Rp 19.845.000
    Harga emas 25 gram: Rp 49.487.000
    Harga emas 50 gram: Rp 98.895.000
    Harga emas 100 gram: Rp 197.712.000
    Harga emas 250 gram: Rp 494.015.000
    Harga emas 500 gram: Rp 987.820.000
    Harga emas 1.000 gram: Rp 1.975.600.000

    Demikian rincian harga emas Antam hari ini 1 gram hingga 1.000 gram, Rabu (3/9/2025).

    (igo/fdl)

  • Jadi Keynote Speaker BIMA USI 2025, Mbak Wali Bagikan Motivasi Kepemimpinan Wanita di Era Modern

    Jadi Keynote Speaker BIMA USI 2025, Mbak Wali Bagikan Motivasi Kepemimpinan Wanita di Era Modern

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menjadi keynote speaker dalam kegiatan Bina Inspirasi Mahasiswa di Universitas Strada Indonesia (BIMA USI) 2025. Di hadapan ratusan mahasiswa baru, Wali Kota membagikan pengalaman sekaligus motivasi tentang gaya kepemimpinan wanita di era modern. Acara berlangsung di Auditorium USI.

    Mbak Wali mengungkapkan dahulu perempuan dipandang pekerjaannya hanya di dapur aja. Perjuangan panjang yang telah dilewati sehingga perempuan bisa masuk ke dalam berbagai sektor bahkan menjadi pemimpin. Seperti yang diketahui, R.A. Kartini memperjuangkan adanya hak yang sama bagi perempuan di segala aspek.

    Ketika perempuan menjadi pemimpin pun banyak tantangan yang harus dihadapi. Baik sosial, budaya, stereotip gender, dan lainnya. “Alhamdulillah di beberapa dekade terakhir perempuan berhasil menunjukkan kemajuan dan kemampuannya. Sehingga perempuan turut serta menjadi pemimpin,” ungkapnya, pada Selasa (2/9/2025).

    Wali kota termuda ini menjelaskan mengenai potret gender di Kota Kediri. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Kota Kediri tahun 2024 untuk perempuan sebanyak 50,3% dan laki-laki 49,7%. Untuk angkatan kerja, prosentase laki-laki mencapai 57,1% dan perempuan mencapai 42,9%. Khusus di lingkungan Pemkot Kediri, ada 36% ASN perempuan yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas. Data BPS juga menyebutkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) berada di angka 94,78. Angka ini berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur dan nasional.

    Untuk data Pemberdayaan Gender Kota Kediri berada di angka 81,27. Angka ini berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur dan nasional. Lalu Indeks Ketimpangan Gender Kota Kediri berada di angka 0,120 atau dalam kategori rendah. “Pemkot terus berkomitmen untuk membangun ekosistem yang adil bagi seluruh pihak. Kita harapkan baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama di segala aspek. Baik perempuan dan laki-laki bisa mengembangkan potensinya,” jelasnya.

    Perempuan memiliki peran yang sangat vital di berbagai aspek. Perempuan memiliki peran penting seperti, penggerak partisipasi publik, pengambil kebijakan, dan mendorong kebijakan inklusif. Sudah banyak perempuan yang menjadi pemimpin di era saat ini. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa perempuan cenderung memiliki gaya kepemimpinan yang adaptif, empati, dan kolaboratif.

    Di era modern ini, gaya kepemimpinan tersebut sangat dibutuhkan. Sebab kepemimpinan bukan hanya tentang instruksi satu arah, tapi kemampuan untuk mendengarkan dan memiliki rasa empati. Gaya kepemimpinan kolaboratif yang hexahelix juga harus dilakukan. Model kolaborasi ini melibatkan enam pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama. Yakni, Akademisi, Bisnis, Komunitas, Pemerintah, Hukum dan Regulasi, serta Media.

    “Saya yakin dengan adanya kolaborasi ini akan lebih cepat menyelesaikan tantangan yang ada. Di masyarakat ini banyak tantangan yang harus diselesaikan tentu bukan hanya pemerintah saja tetapi harus kolaborasi,” ujarnya.

    Terakhir, Mbak Wali memberikan beberapa pesan untuk mahasiswa. Dimana mahasiswa ini memiliki kesempatan emas untuk belajar, berinovasi dan mengembangkan jiwa kepemimpinan. Dengan cara mengikuti berbagai organisasi mahasiswa dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Gunakan kesempatan yang ada sebaik mungkin, serta tunjukkan bahwa mahasiswa adalah agen perubahan yang baik.

    “Kalian bisa memberikan kontribusi di masyarakat. Tunjukkan kalian bisa memberikan solusi bagi tantangan yang ada di masyarakat. Kembangkan karakter kepemimpinan kalian dan jangan takut untuk bermimpi besar,” pungkasnya.

    Kegiatan ini diikuti oleh 686 mahasiswa baru dari jenjang S-1, S-2, dan S-3 secara daring dan luring. Turut hadir, Pengawas Yayasan Dahlia Ishak, Ketua Yayasan Nurdina, Wakil Ketua Yayasan Koesnadi, Rektor Sentot Imam Suprapto, pejabat struktural USI, Ketua Panitia BIMA USI 2025 Ratna Wardani, dan tamu undangan lainnya. [nm/ian]

  • Harga Emas Antam Turun, Peluang Koleksi Bagi Investor

    Harga Emas Antam Turun, Peluang Koleksi Bagi Investor

    Harga emas Antam menurun tipis Rp 2.000 per gram nya, menjadi Rp 1.978.000. Sebelumnya harga emas Antam Rp 2.011.000 per gram.

    Berdasarkan situs Logam Mulia Antam, satuan harga emas hari ini yang terkecil ukuran 0,5 gram berada di angka Rp 1.054.500. Jika dilihat dalam sepekan terakhir, harga emas Antam berada di rentang Rp 1.932.000 – 2.011.000 per gram.

  • Maluku dan SBT Sepakati Pembagian PI 10 Persen untuk Blok Seram Non Bula
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        2 September 2025

    Maluku dan SBT Sepakati Pembagian PI 10 Persen untuk Blok Seram Non Bula Regional 2 September 2025

    Maluku dan SBT Sepakati Pembagian PI 10 Persen untuk Blok Seram Non Bula
    Tim Redaksi
    AMBON, KOMPAS.com
    – Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menandatangani kesepakatan pembagian Participating Interest (PI) sebesar 10 persen untuk Blok Seram Non Bula (BSNB) -salah satu ladang minyak dan gas bumi (migas) potensial di Indonesia Timur.
    Penandatanganan dilakukan bersama Bupati Seram Bagian Timur (SBT) Fachri Husni Alkatiri, pada Senin malam (1/9/2025) di kediaman Gubernur di Ambon.
    Kesepakatan ini melibatkan Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.
    Porsi PI 10 persen tersebut dibagi rata: lima persen dikelola oleh Maluku Energi Non Bula (MENB), anak perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Maluku Energi Abadi (MEA), dan lima persen lainnya akan dikelola oleh BUMD Kabupaten SBT yang akan segera dibentuk.
    Blok Seram Non Bula selama ini dikenal sebagai salah satu ladang migas strategis di Indonesia Timur. Namun, manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat setempat.
    Dengan kesepakatan ini, pemerintah daerah berupaya memastikan hasil sumber daya alam dapat dinikmati langsung oleh rakyat Maluku, khususnya di Seram Bagian Timur.
    “PI ini bukan sekadar angka. Yang terpenting adalah bagaimana kita memanfaatkan potensi ini untuk menciptakan lapangan kerja, mengembangkan sektor hilir migas, dan memastikan manfaatnya sampai ke masyarakat,” ujar Gubernur Hendrik seusai penandatanganan.
    Ia menegaskan, kerja sama ini menjadi langkah awal untuk memperkuat perekonomian daerah melalui pengelolaan sumber daya alam yang lebih adil.
    Bupati SBT, Fachri Husni Alkatiri, juga menyampaikan optimismenya.
    “Kesepakatan ini adalah peluang emas bagi SBT. Bersama Provinsi Maluku, kami akan memastikan hasil bumi benar-benar kembali ke masyarakat, bukan hanya tercatat dalam laporan,” kata dia.
    Fachri menambahkan, pembentukan BUMD SBT akan segera direalisasikan untuk mendukung pengelolaan PI ini.
    Sementara, Direktur Utama MEA, Musalam Latuconsina menjelaskan, pembagian PI ini memiliki landasan hukum yang jelas berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 37 Tahun 2016.
    “Aturan ini menetapkan, daerah penghasil migas berhak atas porsi PI yang adil, yakni 50 persen untuk provinsi dan 50 persen untuk kabupaten.”
    “Kesepakatan ini akan segera diajukan ke Kementerian ESDM untuk mendapatkan pengesahan,” ungkap Musalam.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.