Produk: emas

  • Harga Emas Pegadaian 27 September 2025 Kompak Naik, UBS Melonjak Rp 13.000 – Page 3

    Harga Emas Pegadaian 27 September 2025 Kompak Naik, UBS Melonjak Rp 13.000 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Harga emas yang dijual oleh PT Pegadaian (Persero) kompak naik pada perdagangan hari ini. Untuk diketahui, Pegadaian menjual tiga produk logam mulia emas, yakni buatan UBS, Galeri24, dan Antam.

    Mengutip laman resmi Sahabat Pegadaian, Sabtu (27/9/2025), harga jual emas Antam naik menjadi Rp 2.273.000 per gram dari perdagangan kemarin yang dibanderol Rp 2.268.000 per gram. 

    Hal yang sama juga terjadi dengan harga emas UBS yang naik menjadi Rp 2.206.000 per gram dari Jumat kemarin yang dilego Rp 2.193.000 per gram.

    Tak berbeda juga , harga emas Galeri24 yang dijual pegadaian juga naik ke angka Rp 2.164.000 per gram dari semula Rp 2.161.000 per gram.

    Berikut ini rincian kenaikan harga emas di Pegadaian:

    Harga emas Antam naik Rp 5.000
    Harga emas UBS naik Rp 13.000
    Harga emas Galeri24 Naik 3.000

    Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

    Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

     

  • Andre Rosiade Sindir Antam Masih Impor, Singgung Freeport Hasilkan 50 Ton Emas Per Tahun

    Andre Rosiade Sindir Antam Masih Impor, Singgung Freeport Hasilkan 50 Ton Emas Per Tahun

    L

    OlehLiputanenamDiperbaharui 24 Nov 2025, 19:31 WIB

    Diterbitkan 24 Nov 2025, 17:47 WIB

    Komisi VI DPR menggelar rapat dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas di di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin, 24 November 2025. DPR mendesak kehadiran Freeport mengutamakan untuk dalam negeri.

  • Tragis, Berburu Emas Berujung Maut

    Tragis, Berburu Emas Berujung Maut

    Y

    OlehYoga NugrahaDiperbaharui 30 Okt 2025, 12:30 WIB

    Diterbitkan 30 Okt 2025, 12:12 WIB

    Hujan deras yang mengguyur wilayah Kebumen, Jawa Tengah, menyebabkan sebuah tambang emas yang diduga ilegal di Dukuh Londeng, Desa Jladri, Kecamatan Buayan longsor pada Selasa sore.

  • Pecah Rekor! Harga Emas Hari Ini Tertinggi Sepanjang Sejarah Lagi

    Pecah Rekor! Harga Emas Hari Ini Tertinggi Sepanjang Sejarah Lagi

    Jakarta

    Harga emas Antam hari ini terus melanjutkan tren kenaikan harga sejak pekan kemarin. Harga emas Antam 24 karat naik Rp 16.000 per gram jadi Rp 2.191.000 per gram dan kembali memecahkan rekor baru alias all-time high (ATH).

    Berdasarkan situs Logam Mulia Antam, Sabtu (27/9/2025), satuan harga emas hari ini yang terkecil ukuran 0,5 gram berada di angka Rp 1.145.500. Sementara harga emas 10 gram dijual dengan harga Rp 21.405.000 dan ukuran emas terbesar yakni 1.000 gram (1 kg) dibanderol Rp 2.131.600.000.

    Jika ditarik dalam sepekan terakhir, harga emas Antam berada di rentang Rp 2.123.000 – 2.191.000 per gram. Sedangkan dalam sebulan terakhir, pergerakan harga emas Antam berada di Rp 1.944.000 – 2.191.000 per gram.

    Sementara untuk buyback, harga emas juga ikut naik Rp 16.000 per gram menjadi Rp 2.038.000 per gram. Harga buyback adalah jika Anda ingin menjual emas, maka Antam akan membelinya dengan harga tersebut.

    Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024, setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp 10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5%. PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.

    Berikut rincian Harga Emas Antam Hari Ini dari 1 Gram hingga 1.000 Gram, Sabtu (27/9/2025).

    Harga emas 0,5 gram: Rp 1.145.500

    Harga emas 1 gram: Rp 2.191.000

    Harga emas 2 gram: Rp 4.322.000

    Harga emas 3 gram: Rp 6.458.000

    Harga emas 5 gram: Rp 10.730.000

    Harga emas 10 gram: Rp 21.405.000

    Harga emas 25 gram: Rp 53.387.000

    Harga emas 50 gram: Rp 106.695.000

    Harga emas 100 gram: Rp 213.312.000

    Harga emas 250 gram: Rp 533.015.000

    Harga emas 500 gram: Rp 1.065.820.000

    Harga emas 1.000 gram: Rp 2.131.600.000

    Demikian rincian harga emas hari ini keluaran Antam 1 gram hingga 1.000 gram, Sabtu (27/9/2025).

    (igo/eds)

  • Harga Emas Makin Perkasa Didukung Data Inflasi AS – Page 3

    Harga Emas Makin Perkasa Didukung Data Inflasi AS – Page 3

    Pasar juga akan menantikan komentar dari Presiden The Fed Richmond, Thomas Barkin, serta Wakil Ketua Fed, Michelle Bowman, untuk mencari petunjuk arah kebijakan selanjutnya.

    Sebagai aset safe haven tradisional, emas biasanya diuntungkan ketika suku bunga lebih rendah. Dari sisi perdagangan global, Presiden Donald Trump mengumumkan tarif baru terhadap obat-obatan, truk, dan furnitur impor yang akan berlaku mulai 1 Oktober.

    Selain emas, harga logam mulia lainnya juga menunjukkan penguatan.

    Perak spot naik 1,2% menjadi USD 45,76 per ons, level tertinggi dalam lebih dari 14 tahun. Palladium meningkat 1,7% ke USD 1.271,46, sedangkan platinum melonjak 2,7% menjadi USD 1.570,45, level tertinggi dalam 12 tahun terakhir.

     

  • Tangis Wakil Kepala BGN Gegara Banyak Kasus Keracunan Makan Bergizi Gratis

    Tangis Wakil Kepala BGN Gegara Banyak Kasus Keracunan Makan Bergizi Gratis

    Jakarta

    Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang menyampaikan permohonan minta maaf terkait insiden keracunan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) yang menimbulkan keresahan masyarakat. Hal ini disampaikan Nanik sembari terisak dan suara bergetar.

    Mulanya, Nanik tak menampik bahwa insiden tersebut terjadi lantaran lemahnya pengawasan pihaknya di lapangan. Selain itu, ia menilai sekitar 80% pelaksanaan program MBG tidak sesuai dengan prosedur operasional standar (SOP) yang ditetapkan oleh BGN, baik pelaksanaannya di mitra maupun di tim BGN.

    Berdasarkan data BGN, sejak Januari hingga 25 September 2025, sebanyak 5.914 penerima manfaat yang terdampak insiden keamanan pangan MBG. Pada September, setidaknya 2.210 orang yang menjadi korban. Angka ini meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya hanya 1.980 orang.

    “Kami mengaku salah atas apa yang terjadi insiden pangan, insiden keamanan pangan. Jadi kalau saya sebut insiden keamanan pangan ini ternyata menemukan tidak semua terduga beracun ada juga karena alergi,” kata Nanik dalam acara konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2025).

    Nanik menegaskan BGN akan bertanggung jawab atas insiden tersebut, termasuk biaya rumah sakit. Ia memastikan tidak akan menoleransi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi standar dari BGN.

    Nanik pun menyampaikan permohonan maaf atas nama BGN. Ia dengan suara bergetar mengaku sedih usai melihat video-video keracunan di media sosial.

    “Lalu yang paling penting dari hati saya yang terdalam, saya mohon maaf atas nama BGN, atas nama seluruh SPBG di Indonesia, saya mohon maaf, saya seorang ibu. Melihat gambar-gambar di video sedih hati saya. Mengapa? Kalau anak saya panas saja, saya sudah stres bukan main. Apalagi nilai melihat anak-anak sampai digotong ke puskesmas, ke pokok,” terangnya.

    Nanik menerangkan niat pemerintah ingin membantu anak-anak terpenuhi gizinya, agar mereka menjadi generasi emas. Sebab, berdasarkan pengalamannya di BP Taskin, ia sering melihat anak-anak yang hanya berlauk garam saja.

    “Kami punya wujud agar anak-anak Indonesia mempunyai keadilan dalam pemenuhan gizi. Tapi tidak kami juga. Ternyata saat ini luar biasa masalah yang terjadi. Itu sebabnya saya tidak pernah akan mau menyebut angka atau apapun yang terjadi, karena ini bukan masalah angka. Tetapi satu nyawa pun, satu anak pun sakit, itu adalah menjadi tanggung jawab kami,” terang Nanik.

    Nanik menerangkan pihaknya tidak ingin kejadian keracunan ini terjadi secara berulang. Ia menyebut terus berusaha memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi.

    “Jadi sekali lagi, pada anak-anak saya yang tercinta di seluruh Indonesia, dan juga para orang tua, saya mohon maaf atas nama BGN dan berjanji tidak akan lagi terjadi. Tidak akan terjadi lagi. Kami juga mohon dukungan kepada semua pihak,” imbuh Nanik dengan suara bergetar.

    45 Dapur MBG Tak Sesuai SOP

    Setidaknya ada 45 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak menjalankan prosedur operasional standar (SOP) yang ditetapkan oleh BGN sehingga menjadi penyebab insiden keracunan terjadi. Dari total tersebut, sebanyak 40 dapur yang ditutup operasionalnya hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

    “Hari ini kami mencatat, ada 45 dapur kami yang ternyata tidak menjalankan SOP dan menjadi penyebab terjadinya insiden keamanan pangan. Dari 45 dapur itu, 40 dapur kami nyatakan ditutup untuk batas waktu yang tidak ditentukan. Sampai semua penyelidikan, baik investigasi maupun perbaikan-perbaikan sarana dan fasilitas selesai dilakukan,” jelas Nanik.

    BGN telah mengeluarkan surat untuk mitra SPPG agar melengkapi sertifikat layak higienis dan sanitasi (SLHS), sertifikat halal serta sertifikat penggunaan air yang layak pakai. Ia memberikan batas waktu 1 bulan agar mitra SPPG dapat melengkapi sejumlah sertifikat tersebut.

    “Apabila dalam waktu 1 bulan itu ternyata mereka tidak memenuhi 3 hal ini, maka kami akan menutup. Kalau dalam 1 bulan kepada para mitra di seluruh Indonesia, kalau Anda semua tidak memenuhi, tidak mempunyai sertifikat SLHS, sertifikat halal dan juga sertifikat untuk kelayakan air yang bisa dikonsumsi, kami akan menutup,” terang Nanik.

    Nanik menegaskan tidak bermain dengan masalah keseuatan Indonesia. Ia pun menyesalkan dapur-dapur MBG tersebut tidak menjalankan SOP yang ditetapkan BGN. Buntut dari kejadian itu, Nanik menyebut setiap SPPG harus dipimpin oleh ahli masak atau chef yang bersertifikasi.

    “Dan sungguh saya menyesalkan akibat dari 45 dapur ini, sekarang 9.400 dapur yang lain bisa jadi terancam. Kami juga membuat aturan lagi bahwa ketentuan semua dapur SPPG harus dipimpin oleh chef yang bersertifikasi. Satu pimpinan chef itu nanti merupakan wakil dari BGN, tapi pihak mitra juga harus menyiapkan chef sebagai pendamping di dapur. Jadi nanti ada 2 chef di dalam dapur itu, 1 chef dari mewakili BGN, 1 chef dari mitra dan semua harus bersertifikasi,” jelasnya.

    Ia pun mengajak masyarakat agar mengawasi operasional dapur MBG. Pihaknya pun akan membuka layanan dua puluh empat jam agar masyarakat dapat mengadu apabila menemukan dapur MBG tidak sesuai dengan SOP.

    (rea/acd)

  • BGN Mengaku Salah Usai Terjadi Ribuan Insiden Keamanan Pangan MBG
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        27 September 2025

    BGN Mengaku Salah Usai Terjadi Ribuan Insiden Keamanan Pangan MBG Nasional 27 September 2025

    BGN Mengaku Salah Usai Terjadi Ribuan Insiden Keamanan Pangan MBG
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang secara terbuka mengakui kesalahan lembaganya atas terjadinya sejumlah insiden keamanan pangan salah satunya keracunan, dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah.
    Dia menegaskan bahwa BGN bertanggung jawab penuh dan berkomitmen memperbaiki sistem pengawasan agar kejadian serupa tidak terulang.
    “Kami mengaku salah atas apa yang terjadi, insiden keamanan pangan ini,” ujar Nanik di kantornya di Jakarta, Jumat (26/9/2025).
    Nanik menyebut, sebagian besar kasus yang muncul belakangan disebabkan oleh pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP), baik oleh mitra penyelenggara maupun tim di lapangan.
     
    Selain itu, dia menilai, pengawasan internal BGN masih belum berjalan optimal.
    “Sering saya sampaikan di berbagai media bahwa kejadian-kejadian belakangan ini 80 persen karena SOP kita yang tidak dijalankan dengan baik, baik oleh mitra maupun tim,” katanya
    “Tapi, kesalahan terbesar ada pada kami karena pengawasan dari kami masih kurang optimal,” ujar Nanik lagi.
    Nanik menegaskan, meski di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sudah ada kepala dapur, ahli gizi, dan akuntan, tanggung jawab utama tetap berada di pundak BGN.
    “Kami tidak bisa melempar kesalahan pada mereka. Kami bertanggung jawab penuh atas semua yang terjadi,” katanya.
    Namun, menurut dia, hasil evaluasi menunjukkan bahwa tidak semua kasus keracunan disebabkan oleh makanan beracun, melainkan juga ada yang dipicu oleh alergi makanan dan faktor lain.
    Meski demikian, dia menegaskan bahwa BGN tetap akan menanggung seluruh biaya penanganan korban.
    “Kami bertanggung jawab penuh, termasuk untuk anak-anak yang terdampak dan bahkan orang tua yang ikut makan dan mengalami masalah kesehatan. Semua biayanya kami tanggung,” ujar Nanik.
    Lebih lanjut, dia menyebut bahwa BGN ke depannya tidak akan menoleransi pelanggaran SOP dalam bentuk apa pun.
    “Kami akan berusaha keras memperbaiki total. Tidak ada lagi toleransi untuk siapa pun yang melanggar SOP,” tegasnya.
    Dengan suara bergetar, Nanik lantas menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh masyarakat, terutama para orang tua dan anak-anak penerima manfaat MBG.
    “Dari hati saya yang terdalam, saya mohon maaf atas nama BGN dan seluruh SPPG di Indonesia. Saya seorang ibu. Melihat video anak-anak sampai digotong ke puskesmas, hati saya sangat sedih. Kalau anak saya sendiri demam saja saya sudah stres, apalagi melihat anak-anak seperti itu,” ujarnya.
    Dia menambahkan, niat awal program MBG adalah mendukung visi Presiden untuk pemenuhan gizi anak Indonesia, agar tumbuh menjadi generasi emas. Namun, Nanik mengakui bahwa pelaksanaan di lapangan belum sempurna.
    “Saya dulu aktif di yayasan sosial, setiap hari saya bersama anak-anak kurang mampu. Tujuan kami hanya satu, agar anak-anak Indonesia mendapatkan gizi yang cukup. Tapi ternyata, kami harus belajar banyak dari kejadian ini,” kata Nanik.
    “Ini bukan soal angka. Satu nyawa saja, satu anak saja sakit, itu sudah menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya. Ini kesalahan kami sebagai pelaksana, dan kami akan memperbaikinya secara total,” ujarnya lagi.
    Berdasarkan data BGN, ada 4.711 kasus yang terbagi dalam ke tiga wilayah, yakni Wilayah I mencapai 1.281 kasus, Wilayah II mencapai 2.606 kasus, dan Wilayah III meliputi 824 kasus.
    Terbaru, Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail sampai menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) karena kasus keracunan menu MBG sangat tinggi di daerahnya.
    Hingga Jumat, 26 September 2025, ada sekitar 900 siswa Paud hingga SMA/SMK yang mengalami keracunan usai menyantap menu MBG di Kabupaten Bandung Barat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kepala Bappenas Minta BPS Jaga Kredibilitas Data

    Kepala Bappenas Minta BPS Jaga Kredibilitas Data

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy meminta agar Badan Pusat Statistik (BPS) terus menjaga kredibilitas data.

    Rachmat menekankan pembangunan nasional yang baik hanya bisa diwujudkan dengan data yang baik, yang dikumpulkan melalui metodologi tepat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berintegritas.

    “Hanya dengan data yang benar, maka kita bisa menghasilkan program yang benar,” ujar Rachmat dalam peringatan Hari Statistik Nasional 2025 di Jakarta, Jumat (26/9/2025) malam.

    Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar BPS bebas dari tekanan pihak mana pun, serta menyajikan data berdasarkan metodologi yang benar.

    Rachmat turut menggarisbawahi bahwa statistik merupakan “mata” bagi para pengambil kebijakan dan “telinga” bagi penyusun strategi pembangunan. Dia menekankan data bukan sekadar angka, tetapi harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

    “Kami di Bappenas juga meminta kepada BPS supaya tidak hanya mencatat, tapi juga mengukur. Tidak hanya mencatat dan mengukur, tapi juga melihat dampaknya,” katanya.

    Lebih lanjut, dia menekankan pentingnya integrasi data statistik dengan aspek sosial, budaya, dan kemanusiaan. Rachmat mengibaratkan dalam pembangunan rumah tidak cukup hanya rumahnya saja, tetapi juga memastikan akses jalan, fasilitas publik, dan lingkungan yang menunjang kehidupan di sekelilingnya.

    Profesor dari Institut Pertanian Bogor (IPB) ini menegaskan bahwa statistik yang baik akan menuntun Indonesia menuju visi Indonesia Emas dalam 20 tahun mendatang.

    “Mari kita jadikan data sebagai cahaya, cahaya untuk menuntun langkah menuju Indonesia jaya. Kita bayangkan tanpa cahaya kita masuk di dalam kegelapan. Di dalam kegelapan itu, kalau ada statistik, ada cahaya,” tutupnya.

  • Hutan Adat: Benteng Terakhir Hak Masyarakat dan Iklim Dunia
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        26 September 2025

    Hutan Adat: Benteng Terakhir Hak Masyarakat dan Iklim Dunia Regional 26 September 2025

    Hutan Adat: Benteng Terakhir Hak Masyarakat dan Iklim Dunia
    Tim Redaksi
    JAMBI, KOMPAS.com –
    M Safar merasa lega setelah pemerintah mengesahkan kelembagaan masyarakat hukum adat (MHA) di Kecamatan Batangasai, Kabupaten Sarolangun, Jambi.
    Hutan adat yang Safar usulkan ke pemerintah melindungi sumber mata air untuk pertanian dan sempat terancam aktivitas penambangan emas ilegal.
    “Alhamdulillah, masyarakat hukum adat kami sudah disahkan pemerintah,” kata Safar, Ketua Lembaga Pengelola Hutan Adat (LPHA) Telun Sakti Desa Raden Anom, Batang Asai, saat dihubungi Kompas.com, Kamis (25/9/2025).
    Dengan pengesahan MHA ini, kata dia, membuka tahapan verifikasi teknis dan selangkah lagi hutan adat kami mendapatkan pengakuan dari Kementerian Kehutanan.
    Selama ini, ia telah mengelola dan menjaga hutan adat dengan berpatroli rutin, agar terhindar dari tindakan ilegal perusak hutan.
    “Hutan kami warisan nenek moyang, sejak sebelum kami lahir. Tapi kami menjaganya sampai sekarang,” kata dia.
    Hutan adat bukan hanya ruang hidup masyarakat adat, tetapi juga benteng terakhir dalam melawan krisis iklim, melindungi sumber air, dan mencegah bencana banjir maupun longsor.
    Hutan juga menjadi tempat mencari pangan, obat-obatan, kayu untuk kebutuhan rumah tangga, serta sarana adat.
    “Hutan adat adalah ruang budaya, tempat nilai dan tradisi dijaga serta diwariskan ke anak-cucu,” katanya.
    Selain itu, sejumlah jenis kayu penting yang masuk daftar perlindungan IUCN tumbuh di kawasan ini, antara lain medang tunjang, damar hitam, damar putih, kasai gunung, sapek, kayu citos, meranti, bengkirai, kampat, hingga keruing.
    Sayangnya, dari 20 hutan adat yang telah lahir, baru 11 yang mendapatkan pengakuan resmi melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
    Masih ada sembilan hutan adat yang menunggu proses verifikasi teknis dari Kementerian Kehutanan.
    Kesembilan hutan adat tersebut berada di empat wilayah, yaitu MHA Marga Datuk Nan Tigo, MHA Marga Batang Asai, MHA Marga Sungai Pinang, dan MHA Bathin Jo Penghulu Marga Bukit Bulan.
    Dari jumlah itu, enam calon hutan adat berada di wilayah MHA Bathin Jo Penghulu Marga Bukit Bulan.
    Upaya pengakuan dan perlindungan hutan ini terus diupayakan.
    Terkait dengan itu, Komintas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi berkolaborasi dengan Pemkab Sarolangun untuk memperkuat kelembagaan MHA.
    “Mari kita pastikan proses ini tidak berhenti di atas kertas, tetapi diimplementasi di lapangan. Sehingga pengakuan ini manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat adat,” kata Bupati Sarolangun, M Hurmin lewat keterangan tertulis.
    Untuk memudahkan MHA menjaga hutan, pemerintah Sarolangun telah memiliki Peraturan Daerah No 3 tahun 2021 tentang Pengakuan dan Perlindungan MHA.
    Perda ini merupakan terobosan baru dalam percepatan pengakuan MHA di Provinsi Jambi, kata bupati.
    Dengan adanya perda ini, pengakuan MHA menjadi lebih terkelola dan sekaligus syarat mutlak pengusulan dan pengajuan Hutan Adat.
    “Ketika hutan adat hilang, bukan hanya masyarakat adat yang kehilangan ruang hidup, tetapi juga dunia kehilangan salah satu benteng untuk menahan laju perubahan iklim,” ujar Adi Junedi, Direktur KKI Warsi lewat rilis tertulis.
    Dikatakan Adi, berdasarkan pengalaman selama melakukan pendampingan, masyarakat adat di Sarolangun memiliki sistem pengelolaan hutan yang arif dan ketat.
    Ia mencontohkan, di wilayah MHA Marga Bathin Jo Penghulu Marga Bukit Bulan, terdapat tiga jenis zonasi hutan adat, yaitu: Imbo Larangan, kawasan hutan yang sama sekali tidak boleh diambil hasilnya agar fungsi sumber air tetap terjaga.
    Kemudian Imbo Pseko, hutan pusaka yang dapat dimanfaatkan terbatas sesuai aturan adat.
    Terakhir, Imbo Lembago, hutan lembaga yang juga hanya bisa dimanfaatkan terbatas dengan ketentuan hukum adat.
    “Aturan adat ini terbukti mampu menjaga keseimbangan ekologi selama ratusan tahun,” kata Adi.
    Krisis iklim kini menjadi tantangan nyata yang dirasakan seluruh dunia. Banjir, longsor, kekeringan, hingga suhu ekstrem semakin sering terjadi.
    Dalam konteks ini, menjaga hutan adat berarti menjaga keseimbangan iklim.
    Hutan adat menyimpan karbon, mengatur tata air, serta menyediakan udara bersih yang manfaatnya tidak hanya dirasakan masyarakat adat, tetapi juga seluruh umat manusia.
    Oleh karena itu, Kementerian Kehutanan direncanakan akan melakukan verifikasi teknis di sembilan hutan adat yang berada di empat MHA yang telah disahkan oleh Bupati Sarolangun.
    “Menjaga hutan adat berarti menjaga kehidupan. Hari ini kita bicara Sarolangun, tapi sesungguhnya yang kita jaga adalah masa depan bumi,” ujar Adi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemkot Makassar Gandeng Sampoerna Foundation Tingkatkan Mutu Guru-Siswa

    Pemkot Makassar Gandeng Sampoerna Foundation Tingkatkan Mutu Guru-Siswa

    Jakarta

    Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menjalin kerja sama dengan Putera Sampoerna Foundation (PSF) dalam bidang pendidikan. Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan, baik melalui penguatan mutu guru maupun pengembangan sumber daya manusia (SDM) siswa.

    Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menekankan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama kemajuan bangsa dan menjadi keharusan untuk terus dibenahi, salah satunya melalui kolaborasi dengan PSF. Menurutnya, anak didik harus dipersiapkan menjadi Generasi Emas 2045.

    “Kita tau Putera Sampoerna Foundation adalah salah satu lembaga terbesar di Indonesia. Ini wujud nyata kolaborasi antara Pemerintah Kota Makassar dan Sampoerna Foundation untuk membangun sistem pendidikan yang lebih baik,” ujar Munafri dalam keterangan tertulis, Jumat, (26/9/2025).

    “Pemerintah Kota tidak akan melakukannya sendirian. Diperlukan kolaborasi dengan seluruh pihak yang peduli pada dunia pendidikan,” imbuhnya.

    Diketahui, kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Dinas Pendidikan Kota Makassar dan Putera Sampoerna Foundation di Makassar, Jumat (26/9/2025). Penandatanganan disaksikan oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Senior Director Elan Merdy dari pihak Putera Sampoerna Foundation.

    “Ini bukan sekadar seremonial. Kita harus melaksanakan dan mengeksekusi rencana ini sebagai tanggung jawab bersama,” tambahnya.

    Selain itu, kolaborasi ini diharapkan menghadirkan berbagai program beasiswa dan peningkatan kapasitas guru dalam menghadapi pengembangan kurikulum yang relevan dan menjadi tantangan masa depan.

    Putera Sampoerna Foundation Tegaskan Tak Terkait Industri Rokok

    Di sisi lain, Head of Program Putera Sampoerna Foundation Juliana turut mengapresiasi penandatanganan MoU ini dan memastikan keberlanjutannya. Selain itu, dia juga menegaskan bahwa lembaganya tidak memiliki keterkaitan dengan industri rokok.

    “Kami bukan bagian dari perusahaan rokok. Sama sekali tidak berhubungan dengan perusahaan rokok,” tegas Juliana.

    Menurutnya, PSF adalah lembaga independen yang fokus pada pengembangan kualitas pendidikan di Indonesia melalui berbagai program beasiswa dan pelatihan. PSF menyiapkan program beasiswa pelatihan khusus bagi 40 guru SD dan SMP terpilih pada tahap awal kerja sama dengan Pemkot Makassar.

    Pelatihan ini dilaksanakan secara daring dengan penguatan metode pembelajaran, komunikasi efektif, dan keterampilan kepemimpinan di lingkungan sekolah. Juliana menegaskan, syarat utama bagi guru peserta hanyalah komitmen untuk mengikuti program secara penuh. Seleksi peserta dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar, dengan pertimbangan motivasi dan kesiapan guru.

    “Kami hanya butuh komitmen. Tidak ada syarat lain,” ujarnya.

    Dengan ini, Juliana berharap kompetensi dapat meningkat dan berdampak langsung pada kualitas pembelajaran.

    “Harapannya, dengan peningkatan kompetensi guru, dampak belajar akan langsung dirasakan siswa, sehingga terjadi perubahan kualitas pembelajaran di sekolah,” jelas Juliana.

    (akn/ega)