Produk: dolar AS

  • Presiden: Koperasi merah putih dan Danantara ciptakan lapangan kerja

    Presiden: Koperasi merah putih dan Danantara ciptakan lapangan kerja

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan kehadiran koperasi desa/kelurahan merah putih dan Danantara dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia.

    “Untuk mengatasi perputaran uang yang terkonsentrasi di kota-kota, kami dirikan 80.000 koperasi desa/kelurahan merah putih. Koperasi di setiap desa akan tingkatkan ekonomi desa dan menciptakan jutaan lapangan kerja baru,” ujar Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

    Koperasi desa/kelurahan merah putih, lanjutnya, juga akan meringankan beban hidup masyarakat kita, dengan menjual beras murah, minyak goreng murah, LPG bersubsidi, dan pupuk bersubsidi sesuai harga jual.

    Presiden melanjutkan pemerintah juga membentuk Danantara dalam rangka mempercepat investasi di sektor hilirisasi sumber daya alam (SDA).

    “Untuk mempercepat investasi di hilirisasi SDA dan berbagai bidang strategis, untuk buka lapangan kerja berkualitas, kami bersama DPR RI telah membentuk Danantara,” kata Prabowo.

    Menurut dia, Danantara adalah lembaga pengelola investasi dengan aset dalam kelolaan lebih dari 1 triliun dolar AS.

    Danantara akan menciptakan jutaan lapangan kerja berkualitas terutama di bidang hilirisasi.

    “Alhamdulillah, hari ini tingkat pengangguran nasional berhasil turun ke level terendah sejak krisis 1998,” katanya.

    Parlemen menggelar Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

    Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

    Sidang Tahunan dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 dilaksanakan menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Naskah Pidato Kenegaraan Perdana Presiden Prabowo Subianto (bagian 2)

    Naskah Pidato Kenegaraan Perdana Presiden Prabowo Subianto (bagian 2)

    Jakarta (ANTARA) – Saudara-saudara,
    Ketika kita tidak konsekuen menjalankan Undang-Undang Dasar kita, terjadilah distorsi ekonomi. Terjadilah pemerataan ekonomi yang tidak cepat, di mana yang menikmati pertumbuhan ekonomi kita hanya segelintir orang saja. Terjadilah kondisi di mana pertumbuhan ekonomi rata-rata 5 persen selama tujuh tahun terakhir tidak tercermin dalam kondisi nyata rakyat Indonesia.

    Masih terlalu banyak anak-anak yang kelaparan, petani dan nelayan yang kesulitan menjual hasil panennya, rakyat yang belum memiliki rumah layak huni, guru yang belum dihargai, serta keluarga yang tak sanggup berobat karena biaya atau karena tidak ada fasilitas kesehatan di daerahnya.

    Namun, ketika kita konsekuen menjalankan Undang-Undang Dasar kita dalam 299 hari ini, alhamdulillah saya dapat melaporkan bahwa kita telah mencapai berbagai kemajuan-kemajuan yang cukup berarti. Di tengah konflik politik, konflik ekonomi secara global, perang dagang, perang tarif, ekonomi Indonesia masih berhasil tumbuh di atas 5 persen, tumbuh dalam 5,12 persen dan para pakar yakin bahwa ini akan semakin meningkat saat-saat yang akan mendatang.

    Di tengah dunia yang pernah penuh gonjang ganjing, realisasi investasi kita semester pertama 2025 telah mencapai Rp942 triliun, naik 13,6 persen dari tahun lalu, telah mencapai target APBN 2025 sebelum tahun 2025, dan berhasil menyerap tenaga kerja Indonesia 1.200.000 orang.

    Saudara-saudara sekalian,
    Kita telah melaksanakan intervensi strategis untuk memperbaiki gizi 82 juta anak-anak Indonesia dan ibu-ibu hamil. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita telah mencapai kemajuan yang membanggakan.

    Pagi ini saya mendapat laporan dari Badan Gizi Nasional sudah 20 juta anak sekolah, anak belum sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui sudah menerima Makan Bergizi Gratis setiap hari. Terima kasih Badan Gizi Nasional. Di hadapan Majelis Yang Terhormat ini, saya menyampaikan penghargaan saya kepada Kepala Badan dan seluruh anggota Badan Gizi Nasional yang telah bekerja keras mencapai hal ini.

    Saudara-saudara sekalian,
    Dalam tujuh bulan kita berhasil mencapai apa yang negara-negara lain butuh belasan tahun. Saya telah jumpa dengan Presiden Brasil dan mantan Presiden Brasil. Brasil butuh 11 tahun untuk mencapai 40 juta Makan Bergizi gratis setiap hari.

    Saudara-saudara,
    Kadang-kadang harus mengakui bahwa bangsa kita punya kemampuan. Bangsa kita bila ada kehendak banyak yang bisa kita kerjakan bersama. Begitu banyak masalah manajemen yang harus kita hadapi agar program ini berjalan baik.

    Pembangunan fisik dapur, pengelolaan rantai pasok, pelatihan manajer-manajer dan pelaksana-pelaksana. Sekali lagi, saya tadi ucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Gizi Nasional. Saudara dan anggotamu telah bekerja dengan baik.

    Kita kadang-kadang kalau yang berbuat baik kita lupa ucapkan terima kasih. Kalau yang berbuat salah kita tidak akan lupa-lupa, terus diingat. Saya juga ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya Makan Bergizi Gratis.

    TNI, Polri, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, ormas-ormas, koperasi-koperasi, yayasan-yayasan, yang telah ramai-ramai terlibat dan bergotong-royong membentuk Satuan Pelayanan Pembangunan Gizi di seluruh provinsi Indonesia.

    Makan Bergizi Gratis bukan semata program sosial, melainkan pondasi untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. PBB mengatakan bahwa MBG adalah investasi terbaik yang bisa dilakukan oleh sebuah bangsa.

    Walau baru berjalan delapan bulan, hasil dari Makan Bergizi Gratis mulai terasa. Angka kehadiran anak di sekolah meningkat. Prestasi anak-anak di sekolah meningkat.

    Per hari ini sudah ada 5.800 Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi di 38 provinsi. MBG telah menciptakan 290.000 lapangan kerja baru di dapur-dapur dan melibatkan satu juta petani, nelayan, peternak dan UMKM. MBG mendorong pertumbuhan ekonomi di desa-desa.

    Hadirin sekalian,
    Tidak ada negara yang kuat yang tidak mampu memproduksi pangannya sendiri. Oleh karena itu, pemerintah yang saya pimpin bekerja keras untuk memutus ketergantungan pada impor dengan membuka jutaan hektare sawah baru. Di Kalimantan Tengah, di Kalimantan Barat, di Sumatera, di Papua, dan beberapa daerah lain.

    Selain melakukan ekstensifikasi, kami juga melakukan intensifikasi. Kami mendorong produksi pangan di desa-desa. Kami memotong birokrasi penyaluran pupuk.

    Kita salurkan pupuk langsung dari pabrik ke petani-petani dan memberi bantuan alat pertanian kepada para petani kita. Kami juga tingkatkan harga beli gabah menjadi rupiah Rp6.500 per kilogram agar petani sebagai produsen menikmati keuntungan yang berarti.

    Hari ini kita surplus produksi beras. Stok cadangan beras nasional kita hari ini lebih dari 4 juta ton. Ini adalah tertinggi selama sejarah NKRI. Untuk pertama kali dalam puluhan tahun, Indonesia bisa kembali mengekspor beras dan jagung. Saya perhatikan di mana-mana para petani tersenyum karena harga gabah stabil dan penghasilan mereka meningkat.

    Untuk melindungi konsumen Indonesia, pemerintah yang saya pimpin akan selalu mewaspadai kecurangan-kecurangan, manipulasi, penipuan, upaya penimbunan, dan menahan distribusi bahan pangan. Pemerintah yang saya pimpin tidak akan ragu-ragu. Kami akan selalu tegas pada mereka yang melanggar aturan.

    Mereka yang mempersulit kehidupan rakyat. Mereka yang mencari keuntungan gila-gilaan di atas penderitaan orang kecil. Pemerintah yang saya pimpin akan konsekuen menggunakan segala-segala kewenangan yang diberikan kepada kami dari Undang-Undang Dasar 1945.

    Dan juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, terutama Pasal 107 juncto Pasal 29 Ayat 1 yang berbunyi “pelaku usaha yang menyimpan barang kebutuhan pokok dan atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan atau hambatan lalu lintas bisa mendapat pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 50 miliar rupiah.”

    Hadirin sekalian,
    Saya pastikan perusahaan-perusahaan siapa pun yang berani manipulasi dan melanggar, kami akan proses hukum. Dan berdasarkan wewenang konstitusional yang ada pada Presiden Republik Indonesia, kami akan sita yang bisa kami sita.

    Kami akan selamatkan rakyat, kami akan membela kepentingan rakyat, kami pastikan rakyat Indonesia tidak akan menjadi korban serakahnomics. Korban mereka-mereka yang mengejar keuntungan sebesar-besarnya, menipu dan mengorbankan rakyat Indonesia, dan membawa keuntungan itu, kekayaan itu, keluar dari pemerintah Indonesia. Ini harus kita hentikan.

    Selama saya menjabat Presiden Republik Indonesia, jangan pernah anggap yang besar dan yang kaya bisa bertindak seenaknya. Kami tidak gentar dengan kebesaranmu, kami tidak gentar dengan kekayaanmu, karena kekayaanmu berasal dari rakyat Indonesia.

    Pemerintah yang saya pimpin tidak akan ragu-ragu membela kepentingan rakyat Indonesia. Kita akan gunakan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, yang sudah sangat jelas. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara. Ini warisan Bung Hatta, ini warisan Bung Syahrir, saya yakin mereka berada di atas kebenaran.

    Atas dasar inilah, hari ini saya umumkan setelah pertimbangan cermat oleh pemerintah untuk melindungi hak rakyat mendapatkan beras yang tepat, tepat takaran, tepat kualitas, harga terjangkau, dan usaha penggilingan penggilingan besar skala besar harus mendapat izin khusus dari pemerintah kalau mereka masih mau bergerak di bidang ini, kalau tidak, yang besar silakanlah pindah ke bidang lain jangan main di atas kebutuhan dasar rakyat Indonesia.

    Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,
    Dalam 10 bulan terakhir, saya bersama Kabinet Merah Putih berupaya memerangi kemiskinan dengan pendekatan holistik, pendekatan menyeluruh. Kami ingin angka kemiskinan ekstrem segera turun ke 0 persen dalam tempo yang sesingkat singkatnya.

    Karena itu, untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, kami telah membentuk Sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). DTSEN menjadi pegangan kita. Kami pastikan program-program pemerintah untuk masyarakat miskin tepat sasaran. Dengan DTSEN, kami menjaring siapa yang berhak menerima manfaat.

    Sebelumnya kami mendapat laporan bahwa masih ada orang kaya yang menikmati subsidi rakyat dan sekarang kita ingin tepat sasaran.

    Saudara-saudara sekalian,
    Salah satu upaya kita untuk memutus rantai kemiskinan absolut adalah kita membentuk Sekolah Rakyat. Kita sudah berhasil membangun dan membuka 100 Sekolah Rakyat. Kita harapkan tahun depan akan menjadi 200, tahun selanjutnya akan menjadi 300 dan seterusnya.

    Sekolah Rakyat ini diperuntukkan mereka yang dari desil yang terendah desil 1-2, dari mereka yang benar-benar penghasilannya sangat-sangat rendah. Mereka kita asramakan, mereka kita berdayakan dengan kualitas pendidikan yang baik. Ini adalah untuk memutus rantai kemiskinan.

    Anak-anak yang miskin, kalau orang tuanya miskin mereka tidak perlu untuk terus miskin. Ini yang kita telah upayakan dan ini sedang kita kerjakan sekarang. Bagaimana dengan sekolah-sekolah lain? Kita juga telah membentuk sekolah unggulan. Kita telah membangun dan akan membangun menyelesaikan sekolah unggulan untuk mengejar ketertinggalan kita di bidang sains dan teknologi.

    Kita bentuk Sekolah Unggul Garuda, rencananya 20 dan akan ada 80 Sekolah Unggul Garuda Transformasi, sekolah-sekolah yang sudah ada ikut dalam program ini dan kami juga akan menambah SMA Taruna Nusantara terintegrasi di seluruh pelosok negeri.

    Tahun ini kita juga akan menambah fakultas-fakultas kedokteran di seluruh Indonesia. Kita ketinggalan dalam menghasilkan dokter-dokter dan dokter gigi.

    Saudara-saudara sekalian,
    Pendidikan sangat penting, kita juga akan renovasi lebih dari 13.000 sekolah dan 1.400 madrasah. Dan ini masih jauh kurang dari yang kita inginkan, tapi tahun ini ini adalah permulaan. Tahun depan kita akan mencari uang untuk menambah hal ini.

    Juga untuk mengejar ketertinggalan kita, tahun ini kita akan sebarkan 288.000 layar pintar, smart platform smart tv yang akan kami distribusi ke sekolah-sekolah hingga ke pelosok-pelosok agar anak-anak di desa tertinggal yang tidak ada guru yang bagus bisa dapat mengikuti pelajaran dari guru-guru terbaik yang mengajar secara virtual.

    Untuk mencetak pemimpin-pemimpin nasional di masa depan, kami juga telah mencanangkan tadi yang saya sebut 20 sekolah Unggul Garuda dan 80 Sekolah Unggul Garuda Transformasi.

    Saudara-saudara sekalian,
    Kita juga membangun SMA Taruna Nusantara Terintegrasi di seluruh pelosok negeri. Untuk mengatasi kekurangan dokter dan dokter spesialis tahun ini, akan dibuka 148 prodi di 57 fakultas kedokteran di seluruh Indonesia terdiri dari 125 prodi spesialis dan 23 prodi subspesialis.

    Kita juga akan tambahkan 25 prodi umum dan prodi gigi serta meningkatkan kuota mahasiswa kedokteran yang mendapat beasiswa.

    Saudara-saudara sekalian,
    Untuk mengatasi perputaran uang yang terkonsentrasi di ibu kota dan kota-kota besar, kami dirikan 80.000 Koperasi Ddesa dan Koperasi Kelurahan Merah Putih.

    Koperasi di setiap desa akan meningkatkan ekonomi desa dan menciptakan jutaan lapangan kerja. Koperasi desa dan kelurahan juga akan meringankan beban hidup negara kita dengan menjual beras murah, minyak goreng murah, LPG bersubsidi, pupuk bersubsidi sesuai dengan harga jual.

    Kita juga akan membuat rakyat bisa punya akses kepada protein, seperti ikan dan daging, dengan harga yang terjangkau, Untuk mempercepat investasi di hilirisasi sumber daya alam dan berbagai bidang strategis, untuk membuka lapangan kerja berkualitas, kami bersama DPR RI telah membentuk apa yang kita sebut Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia.

    Danantara adalah lembaga pengelola investasi dengan aset dalam pengelolaan lebih dari satu triliun dolar AS. Danantara akan ciptakan jutaan lapangan kerja berkualitas terutama di bidang hilirisasi.

    Alhamdulillah, hari ini tingkat pengangguran nasional berhasil turun ke level terendah sejak krisis 1998.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rupiah Lesu terhadap Dolar AS Hari Ini 15 Agustus 2025 – Page 3

    Rupiah Lesu terhadap Dolar AS Hari Ini 15 Agustus 2025 – Page 3

    Sementara itu, faktor internal yakni pasar menunggu pidato kenegaraan presiden Prabowo Subianto, termasuk Nota Keuangan dan RUU APBN 2026, baru akan disampaikan secara resmi besok Jumat (15/8/2025). Seluruh pihak untuk bersabar dan menghormati disiplin waktu penyampaian.

    “Pidato Presiden akan memberi gambaran jelas mengenai postur APBN dan program prioritas pemerintah tahun depan. Dua pidato yang akan dibawakan Presiden Prabowo perlu dinikmati pada waktunya. Presiden Prabowo dijadwalkan menyampaikan dua pidato kenegaraan pada peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI, Jumat (15/8), di Gedung MPR dan DPR RI, Senayan Jakarta,” ujarnya.

    Pidato pertama dijadwalkan berlangsung pukul 09.00 WIB di hadapan MPR seputar laporan hasil kinerja pemerintah yang sudah berjalan hampir 300 hari atau hampir 10 bulan.

    Kemudian, pidato kenegaraan kedua akan digelar pukul 14.30 WIB di hadapan Rapat Paripurna DPR RI. Presiden dijadwalkan menyampaikan pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026.

     

  • BI: Utang luar negeri RI pada triwulan II 2025 tumbuh melambat

    BI: Utang luar negeri RI pada triwulan II 2025 tumbuh melambat

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) mengatakan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada triwulan II 2025 tumbuh melambat dengan posisi sebesar 433,3 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau secara tahunan tumbuh 6,1 persen.

    “Posisi ULN Indonesia pada triwulan II 2025 tercatat sebesar 433,3 miliar dolar AS, atau secara tahunan tumbuh 6,1 persen ‘year-on-year’ (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan I 2025 sebesar 6,4 persen (yoy),” kata Direktur Eksekutif​ Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Ramdan menjelaskan, perkembangan tersebut dipengaruhi oleh ULN swasta yang melanjutkan kontraksi pertumbuhan dari triwulan sebelumnya.

    ULN pemerintah tetap terjaga. Posisi ULN pemerintah pada triwulan II 2025 sebesar 210,1 miliar dolar AS atau tumbuh sebesar 10,0 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan I 2025 sebesar 7,6 persen (yoy).

    Perkembangan ULN tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik, seiring tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang tinggi.

    Pemerintah terus berkomitmen untuk mengelola ULN secara cermat, terukur dan akuntabel untuk mencapai pembiayaan yang efisien dan optimal.

    Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ia mengatakan pemanfaatan ULN diarahkan untuk memperkuat fondasi perekonomian nasional dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan pengelolaan ULN.

    Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22,3 persen dari total ULN pemerintah); administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (19,0 persen); jasa pendidikan (16,4 persen); konstruksi (11,9 persen); serta transportasi dan pergudangan (8,6 persen).

    Posisi ULN pemerintah tersebut tetap terjaga karena didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah.

    Sementara itu, ULN swasta melanjutkan kontraksi pertumbuhan. Pada triwulan II 2025, posisi ULN swasta tercatat sebesar 194,9 miliar dolar AS atau mengalami kontraksi sebesar 0,7 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan kontraksi 1,0 persen (yoy) pada triwulan sebelumnya.

    Perkembangan tersebut bersumber dari ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang terkontraksi 1,4 persen (yoy) di tengah ULN lembaga keuangan (financial corporations) yang tumbuh 2,3 persen (yoy).

    Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik dan gas; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 80,5 persen dari total ULN swasta.

    ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,7 persen terhadap total ULN swasta.

    Bank Indonesia menyampaikan bahwa struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

    Hal itu tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat 30,5 persen pada triwulan II 2025, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan I 2025 yang mencapai 30,7 persen, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 85,0 persen dari total ULN.

    Dalam rangka menjaga struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.

    Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rupiah melemah seiring inflasi produsen AS lebih tinggi dari estimasi

    Rupiah melemah seiring inflasi produsen AS lebih tinggi dari estimasi

    Jakarta (ANTARA) – Analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong mengatakan pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi data inflasi produsen Amerika Serikat (AS) lebih tinggi dari perkiraan.

    “Rupiah diperkirakan akan melemah terhadap dolar AS yang ‘rebound’ menyusul data yang menunjukkan inflasi di tingkat produsen AS yang naik lebih tinggi dari perkiraan, serta data pekerjaan AS klaim pengangguran yang lebih rendah,” katanya kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

    Mengutip Anadolu, tercatat data inflasi produsen naik menjadi 3,3 persen year-on-year (yoy) pada bulan Juli 2025, di atas ekspektasi pasar sebesar 2,5 persen.

    Secara bulanan, inflasi produsen berada di angka 0,9 persen pada bulan Juli, di atas estimasi pasar sebesar 0,2 persen.

    Adapun klaim pengangguran AS sebesar 224 ribu pada Juli, lebih rendah dari perkiraan sebesar 225 dan bulan sebelumnya yang sebesar 227 ribu.

    “PPI (Producer Price Index) semalam jauh lebih tinggi disebabkan oleh tarif bahan baku dan material yang mulai memberikan dampak pada biaya produksi,” ujar Lukman.

    Menurut dia, kebijakan tarif yang mempengaruhi PPI karena pada umumnya produsen di AS mengimpor bahan baku dari Kanada, Meksiko, dan sekitarnya, yang sudah terdampak tarif.

    Di sisi lain, kebijakan tarif tak mempengaruhi data inflasi konsumen AS yang di bawah perkiraan pasar. Seperti diketahui, inflasi konsumen mencapai 2,7 persen pada Juli 2025, di bawah ekspektasi pasar sebesar 2,8 persen.

    “Penundaan tarif ke China masih terus diperpanjang, sehingga harga belum sepenuhnya tercermin pada produk konsumen di AS yang umumnya made in China,” ujar dia.

    Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan hari Jumat di Jakarta melemah sebesar 40 poin atau 0,25 persen menjadi Rp16.155 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.115 per dolar AS.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Xiaomi Jadi Raja HP di Indonesia & Asia Tenggara di Q2 2025

    Xiaomi Jadi Raja HP di Indonesia & Asia Tenggara di Q2 2025

    Jakarta

    Xiaomi kembali merajai pasar HP di Indonesia. Bahkan perusahaan besutan Lei Jun ini juga menguasai Asia Tenggara pada kuartal kedua (Q2) 2025, mengakhiri jeda empat tahun sejak terakhir menduduki posisi puncak pada Q2 2021.

    Hal tersebut tertuang dalam laporan terbaru Canalys. Disebutkan pasar ponsel pintar di Asia Tenggara turun tipis 1% year-on-year menjadi 25 juta unit, di tengah ketidakpastian tarif perdagangan dan volatilitas ekonomi yang memengaruhi daya beli konsumen.

    Xiaomi berhasil mengirimkan 4,7 juta unit, menguasai pangsa pasar 19% di Asia Tenggara dengan pertumbuhan 8% dibandingkan tahun sebelumnya. Di Indonesia, Xiaomi juga mempertahankan dominasinya dengan pangsa pasar 21%.

    Menurut Canalys, ini didorong oleh penjualan kuat seri Redmi dan ekspansi saluran distribusi, baik melalui kanal langsung ke konsumen maupun kerja sama dengan operator. Sub-merek Poco mencatat kenaikan pengiriman lebih dari dua kali lipat, sementara seri premium Xiaomi 15 tumbuh 54% year-on-year, memperkuat posisi Xiaomi sebagai merek yang mampu menawarkan flagship berbiaya rendah sekaligus bersaing di segmen premium.

    Pasar HP Q2 2025 di pasar Asia Tenggara Foto: Canalys

    Wentao Zhao, Country Director Xiaomi Indonesia, menyampaikan bahwa kesuksesan tersebut tidak lepas dari hubungan yang kuat antara perusahaan dan penggunanya. “Setiap langkah kami, mulai dari inovasi teknologi, peluncuran produk, hingga perkuatan layanan purna jual, selalu berlandaskan pada pemahaman mendalam akan kebutuhan konsumen. Inilah yang membuat produk dan inovasi kami tetap relevan dan dipercaya,” ujarnya dikutip dari keterangan resmi.

    Persaingan Ketat dan Tantangan Ekonomi

    Pasar HP Q2 2025 di pasar Asia Tenggara Foto: Canalys

    Di Asia Tenggara, Transsion menempati posisi kedua dengan 4,5 juta unit (pangsa pasar 18%), naik 17% berkat peluncuran agresif di segmen entry-level. Induk dari Infinix, Tecno dan Itel juga menduduki posisi kedua di Indonesia dengan pangsa pasar 20%.

    Samsung berada di urutan ketiga dengan 4,3 juta unit (17%), meskipun mengalami penurunan 3% year-on-year. Permintaan untuk model 5G Samsung, seperti Galaxy A06 5G dan A16 5G, tetap kuat di pasar seperti Vietnam dan Singapura. Di Indonesia, Samsung menduduki posisi ketiga dengan market share 18%.

    “Samsung juga memperkuat diversifikasi kanal dan posisi premium dengan memperluas strategi enterprise-nya, sebuah keunggulan yang berakar pada reputasinya sebagai mitra tepercaya bagi perusahaan besar dan sektor pemerintahan. Hal ini mencerminkan fokus Samsung yang semakin besar pada integrasi vertikal dan keterlibatan B2B, yang membedakannya dari para pesaing sekaligus mendukung ASP yang lebih tinggi dan membuka pendapatan lintas perangkat di luar kanal ritel tradisional.” ujar Le Xuan Chiew Manajer Riset Canalys.

    Pasar HP Q2 2025 di pasar Asia Tenggara Foto: Canalys

    Oppo dan Vivo melengkapi lima besar dengan pengiriman masing-masing 3,5 juta unit (14%) dan 2,8 juta unit (11%), namun keduanya mengalami penurunan signifikan, masing-masing 19% dan 21%, akibat persaingan ketat di segmen entry-level. Di Indonesia, keduanya berada di posisi yang sama dengan pangsa pasar masing-masing 14% dan 13%.

    Le Xuan Chiew menjelaskan bahwa ketegangan perdagangan AS-Tiongkok mengganggu rantai pasok, memengaruhi produksi dan ketersediaan stok di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Volatilitas mata uang, khususnya pelemahan dolar AS, juga memaksa vendor menyesuaikan harga dan menggelar promosi agresif.

    “Fleksibilitas dalam portofolio produk dan strategi kanal distribusi menjadi kunci keberhasilan di tengah kondisi pasar yang menantang,” kata Chiew.

    Strategi dan Peluang Baru

    Honor mencatat lonjakan pengiriman melampaui 1 juta unit di Q2 2025. Foto: Canalys

    Xiaomi dan Transsion mendominasi segmen harga rendah dengan harga kompetitif dan insentif perdagangan. Namun, beberapa merek berhasil menembus segmen premium.

    Honor, misalnya, mencatat lonjakan pengiriman 121% di Asia Tenggara, melampaui 1 juta unit berkat model seperti seri X9c dan 400. Vivo juga menunjukkan momentum di segmen menengah, dengan pengiriman seri V naik 92% year-on-year, menyumbang 21% dari total pengirimannya.

    Analis Senior Canalys, Sheng Win Chow, menyoroti peran platform e-commerce seperti TikTok Shop, yang kini memperluas kehadirannya di segmen elektronik.

    “TikTok Shop membuka peluang baru bagi vendor seperti Xiaomi dan Infinix untuk menjual model eksklusif online dengan harga kompetitif dan membersihkan inventaris lama melalui diskon agresif,” ujar Chow.

    Di Indonesia, Xiaomi memanfaatkan platform ini untuk memperkuat penetrasi pasar, mengikuti jejak kesuksesan Shopee dan Lazada di masa awal. Xiaomi memperluas jangkauan distribusinya melalui strategi omnichannel yang efektif.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video Xiaomi Rilis Mesin Cuci Pintar Pertamanya di Indonesia”
    [Gambas:Video 20detik]
    (afr/afr)

  • Kemenperin nilai pengetatan pasokan HGBT berimbas ke manufaktur

    Kemenperin nilai pengetatan pasokan HGBT berimbas ke manufaktur

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan pengetatan pasokan gas dalam program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) dengan harga khusus akan berimbas luas terhadap keberlangsungan industri manufaktur.

    Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif dalam pernyataan di Jakarta, Jumat menyatakan gangguan suplai dan tingginya surcharge gas, seperti tarif sebesar 16,77 dolar AS per MMBTU, memberatkan pelaku usaha, terutama di sektor padat energi seperti industri keramik, kaca, baja, pupuk, petrokimia, dan oleokimia.

    Disampaikan dia pihaknya menerima banyak surat dan laporan dari industri pengguna HGBT yang merasakan dampak langsung kebijakan tersebut, serta menyampaikan keprihatinan mendalam atas pengetatan penerapan subsidi gas industri.

    “Seolah-olah ini menjadi masalah klasik yang berulang. Padahal, HGBT adalah keputusan Presiden, yang sudah menetapkan baik harga 6,5 dolar AS per MMBTU dan keberlanjutan pasokannya. Tidak seharusnya ada pihak atau lembaga yang mencoba melakukan subordinasi terhadap perintah Presiden tersebut dalam bentuk menaikkan harga di atas 6,5 dolar AS dan membatasi pasokannya,” kata dia.

    Menurutnya, biaya energi merupakan komponen signifikan dalam struktur biaya produksi pada industri penerima HGBT. Kenaikan harga atau berkurangnya pasokan akan langsung menggerus margin keuntungan, menurunkan utilisasi pabrik, dan dalam jangka panjang menekan minat investor untuk menanamkan modal di sektor manufaktur terutama pada industri di sektor pengguna padat energi.

    Data Kemenperin mencatat, beberapa sektor industri saat ini mulai menunjukkan penurunan utilisasi akibat kendala pasokan gas. Misalnya, industri keramik nasional yang pada semester I-2025 baru mampu mencapai tingkat utilisasi sekitar 70-71 persen, meski telah membaik dibandingkan tahun sebelumnya.

    “Jika pasokan gas terus terganggu, capaian ini bisa tergerus lagi terutama industri pupuk yang akan memasok kebutuhan pupuk dalam program swasembada pangan Presiden Prabowo,” ucap Febri.

    Febri menekankan bahwa penerima manfaat terbesar dari program HGBT selama ini berasal dari BUMN. Kebutuhan gas industri secara keseluruhan diperkirakan mencapai sekitar 2.700 MMSCFD, sementara volume HGBT yang tersedia hanya sekitar 1.600 MMSCFD.

    “Di sisi lain, perusahaan industri swasta yang menjadi tulang punggung manufaktur nasional kerap mendapat perlakuan berbeda. Ini menciptakan ketimpangan yang tidak sehat dan berpotensi mengganggu iklim usaha,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, pihaknya mencatat total pekerja yang saat ini menggantungkan nasib pada keberlanjutan pasokan HGBT di sektor industri mencapai 134.794 orang. Apabila pasokan HGBT diketatkan menjadi hanya 48 persen dari kebutuhan, maka sebagian besar pekerja ini berpotensi terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Dari jumlah yang terancam PHK tersebut, rinciannya sebagai berikut: industri pupuk (10.420 pekerja), industri petrokimia (23.006 pekerja), industri oleokimia (12.288 pekerja), industri baja (31.434 pekerja), industri keramik (43.058 pekerja), industri kaca (12.928 pekerja), dan industri sarung tangan karet (1.660 pekerja).

    Kemenperin berharap koordinasi lintas kementerian dan lembaga dapat segera dilakukan untuk memastikan ketersediaan HGBT yang adil dan merata. “Gas bumi adalah sumber energi strategis. Kebijakan terkait HGBT harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan BUMN dan industri swasta, sehingga daya saing industri nasional tetap terjaga,” kata Febri.

    Ia juga mengingatkan bahwa industri manufaktur merupakan penyumbang terbesar PDB nonmigas dan memiliki peran penting dalam menyerap jutaan tenaga kerja.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Soal MRT Tangsel, Menhub Tunggu Kajian dari MRT Jakarta dan Sinar Mas

    Soal MRT Tangsel, Menhub Tunggu Kajian dari MRT Jakarta dan Sinar Mas

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandi mengaku masih menanti hasil kajian atau feasible study dari MRT Jakarta (Perseroda) dan PT Sinar Mas Land terkait pembangunan MRT sampai dengan Tangerang Selatan.

    “MRT Tangsel kami tunggu, mereka lagi lakukan kajian,” ujarnya dalam Media Briefing, Kamis (14/8/2025). 

    Sebagaimana diketahui, kolaborasi pemerintah dan swasta melalui MRT dan Sinar Mas Land dalam pengembangan jalur MRT Lebak Bulus–Serpong menjadi ‘angin segar’ bagi kabar yang telah dinantikan sejak 2018. 

    Pada kesempatan yang sama, Direktur Perkeretaapian Allan Tandiono menambahkan bahwa pada dasarnya pemerintah menyambut potensi pengembangan MRT melalui investasi swasta karena mengingat keterbatasan anggaran. 

    Pihaknya mendorong pembiayaan kreatif alias creative financing yang melibatkan swasta untuk meningkatkan konektivitas Jakarta dengan wilayah Tangerang tersebut. 

    “Di mana swasta bantu pemerintah untuk membangun jalur rel. Kami menunggu studi kelayakannya dan akan kita evaluasi bersama,” tambahnya. 

    Pasalnya, kebutuhan dana untuk memperpanjang jalur MRT tersebut diketahui mencapai membutuhkan biaya pembangunan mencapai US$1,25 miliar atau sekitar Rp20,34 triliun (kurs Rp16.272 per dolar AS).

    Belum lagi, proyek MRT Jakarta – Tangsel juga nantinya bakal membutuhkan biaya operasional mencapai US$11,7 juta atau sekitar Rp190,31 miliar per tahun.  

    Saat ini, PT MRT Jakarta (Perseroda) pun melakukan studi terkait perluasan rute layanan ke wilayah tersebut tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), melainkan melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). 

    Tercatat potensi jumlah penduduk yang bakal terlayani dari pengadaan proyek MRT Jakarta – Tangsel itu kurang lebih mencapai 106.347 jiwa. Sementara itu, apabila trase dibangun Lebak Bulus – Pondok Cabe – Rawa Buntu demand penumpang pada tahun 2030 diperkirakan tembus 204.119 penumpang per hari. 

    Adapun, pembangunan MRT yang saat ini tengah berlangsung adalah MRT fase 2A rute Utara—Selatan yang melanjutkan rute Thamrin ke Kota dan tercatat telah mencapai 51,31% per Juli 2025. 

    Untuk diketahui, proyek pembangunan MRT Jakarta fase 2 membentang sepanjang sekitar 11,8 kilometer dari kawasan Bundaran HI hingga Ancol Barat. Fase 2 ini melanjutkan koridor utara—selatan fase 1 yang telah beroperasi sejak 2019 lalu, yaitu dari Lebak Bulus sampai dengan Bundaran HI.  

    Alhasil dengan hadirnya fase 2 ini, total panjang jalur utara—selatan menjadi sekitar 27,8 kilometer dengan total waktu perjalanan dari Stasiun Lebak Bulus Grab hingga Stasiun Kota sekitar 45 menit. 

  • Terungkap! Oknum di Kemenag Terima Rp42 Juta-Rp113 juta per Kuota Haji dari Agen Travel

    Terungkap! Oknum di Kemenag Terima Rp42 Juta-Rp113 juta per Kuota Haji dari Agen Travel

    GELORA.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan setoran sejumlah perusahaan travel kepada oknum pejabat Kementerian Agama (Kemenag) mencapai rata-rata 2.600–7.000 dolar AS. Berdasarkan kurs Rp16.180,68, nilai tersebut setara dengan Rp42.069.767 hingga Rp113.264.900.

    Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan para agen travel melalui asosiasi travel meminta kepada oknum di Kemenag RI agar mendapatkan jatah kuota haji tambahan khusus sebanyak 10.000 dari Pemerintah Arab Saudi pada tahun 2024.

    Dari kesepakatan tersebut, kuota tambahan 20.000 dibagi rata, 50 persen untuk kuota reguler (10.000) dan 50 persen untuk kuota khusus (10.000). Kuota haji tambahan khusus tersebut diberikan Kemenag kepada asosiasi travel untuk kemudian dibagikan kepada para agen travel.

    “Asosiasi inilah yang pertama-tama kemudian melakukan komunikasi dengan pihak kementerian. Setelah itu diputuskan kuotanya, pembagiannya 50:50, dan pembagiannya melalui asosiasi ini. Jadi semua asosiasi kemudian dibagi-bagikan kepada seluruh travel,” kata Asep kepada awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (14/8/2025).

    Sebagai komitmen fee, sejumlah perusahaan travel menyetorkan uang kepada oknum pejabat Kemenag dalam kisaran  2.600–7.000 dolar AS. Berdasarkan kurs Rp16.180,68, nilai tersebut setara dengan Rp42.069.767 hingga Rp113.264.900. Uang setoran ini dikumpulkan terlebih dahulu oleh asosiasi travel sebelum diserahkan kepada pejabat Kemenag.

    Nilai setoran bervariasi tergantung jumlah kuota tambahan haji khusus yang diperoleh. KPK juga menaksir adanya setoran dengan nilai tertinggi mencapai triliunan rupiah.

    “Ada hitung-hitungan kasarnya, ada yang sudah menghitung 10.000 dikalikan sekian gitu kan. Ada nilainya ada yang sampai sekian triliun dan lain-lain. Ya bisa menghitung nilai-nilai kasar, tapi hitungannya ada yang 2.600 sampai dengan 7.000 USD per kuota. Jadi tergantung dari penjualannya dan juga tergantung kepada travelnya,” jelas Asep.

    Diketahui, kasus ini telah naik ke tahap penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan umum tanpa tersangka pada Jumat (8/8/2025). Potensi kerugian negara dalam perkara ini diperkirakan mencapai Rp1 triliun.

    Sebagai bagian dari penyidikan, KPK mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri sejak 11 Agustus 2025 hingga 11 Februari 2026. Masa pencegahan tersebut dapat diperpanjang sesuai kebutuhan penyidikan. Ketiga orang itu adalah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ), mantan Staf Khusus Menteri Agama Bidang Ukhuwah Islamiyah, Hubungan Organisasi Kemasyarakatan dan Sosial Keagamaan, serta Moderasi Beragama Ishfah Abidal Aziz (IAA), dan pengusaha travel FHM.

    Dalam konstruksi perkara, berdasarkan Surat Keputusan yang ditandatangani Yaqut pada 15 Januari 2024, pembagian kuota tambahan haji sebanyak 20.000 dari Pemerintah Arab Saudi dibagi rata: 50 persen untuk kuota haji khusus dan 50 persen untuk kuota haji reguler di Indonesia.

    Secara rinci, kuota tambahan haji khusus sebanyak 10.000 terdiri dari 9.222 untuk jemaah dan 778 untuk petugas haji khusus. Sementara kuota tambahan haji reguler sebanyak 10.000 dibagikan ke 34 provinsi. Provinsi penerima kuota terbanyak adalah Jawa Timur (2.118 orang), Jawa Tengah (1.682 orang), dan Jawa Barat (1.478 orang). Provinsi lainnya menerima antara puluhan hingga ratusan kuota.

    Pembagian ini diduga melanggar Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, yang mengatur porsi kuota haji khusus maksimal 8 persen dan kuota haji reguler sebesar 92 persen, bukan pembagian 50:50.

  • Pertamina optimistis RDMP Balikpapan rampung Q4 2025

    Pertamina optimistis RDMP Balikpapan rampung Q4 2025

    Kemudian juga, kita akan meningkatkan standar ramah lingkungan kita, gasoline kita yang awalnya (kualitas) EURO II, menjadi EURO V,

    Balikpapan, Kalimantan Timur (ANTARA) – Senior Officer I Media Communication PT Pertamina (Persero) Bagja Mahendra mengatakan, pihaknya optimistis proses pembangunan proyek Revamping Development Master Plan (RDMP) Balikpapan bisa rampung pada kuartal IV (Q4) 2025.

    “Melihat progresnya kita optimistis bisa dirampungkan di tahun ini. Kita optimistis,” kata Bagja saat ditemui di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis.

    Per pekan pertama Agustus 2025, PT Kilang Pertamina Balikpapan (KPB) mencatat progres proyek kilang ini telah mencapai 96,15 persen.

    Lebih lanjut, Bagja mengatakan KPB pun kini tengah mempercepat progres pembangunan, seperti penyelesaian scope secondary process unit Residual Fluid Catalytic Cracking (RFCC), RFCC-LPG, Propylene Recovery Unit (PRU), dan fasilitas pendukungnya.

    PT KPB menargetkan RFCC dapat selesai dan bisa beroperasi pada November tahun ini.

    RDMP, yang memiliki nilai proyek sebesar 7,4 miliar dolar AS, diharapkan bisa meningkatkan kapasitas pengolahan crude atau produksi kilang menjadi 360 ribu barel per hari (kbpd) dari yang sebelumnya 260 kbpd.

    “Kemudian juga, kita akan meningkatkan standar ramah lingkungan kita, gasoline kita yang awalnya (kualitas) EURO II, menjadi EURO V,” kata VP Legal and Relation PT KPB Asep Sulaeman.

    Selain itu, Asep mengatakan, RDMP diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan impor minyak dan gas dari negara lain.

    “Sesuai dengan amanah dari Bapak Presiden Prabowo (Subianto), kita akan menuju kemandirian energi. Kenapa menuju? Karena memang kondisinya produksi migas kita dengan kebutuhan atau demand dari masyarakat Indonesia itu (jarak/gap-nya) jauh,” ujar Asep.

    “Tapi, dengan adanya Kilang Pertamina Balikpapan, menaikkan (produksi) 100 ribu (kpbd), Insya Allah bisa mengurangi impor produk (migas) kita,” imbuh dia.

    Tak hanya ditujukan sebagai upaya untuk memperkuat ketahanan energi, RDMP Balikpapan diperkirakan menyerap sekitar 24 ribu tenaga kerja selama masa konstruksi, dengan realisasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sekitar 35 persen, dan berpotensi meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp514 miliar.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.